Warga Kwamki Lama Bentrok

JAYAPURA [PAPOS]- Pertikai antara dua kelompok warga kembali terjadi di Kwamki lama, Timika. Warga yang bertikai antara kelompok Benyamin Kiwak dan kelompok Yolemal, mengakibatkan 6 orang luka-luka akibat terkena benda tajam berupa panah.

Perikaian antara warga ini terjadi, Selasa (28/12) sekitar pukul 17.30 Wit berlangsung dilapangan sepak bola, Kwamki lama.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (29/12) diruang kerjanya membenarkan adanya pertikaian kedua kelompok masyarakat di Kwamki lama tersebut. Pertikaian antara kedua kelompok masyarakat tersebut dipicu akibat ketidak puasan kelompok Yolemal atas pembayaran adat terkait kasus pemukulan yang terjadi pada awal Desember 2010 lalu.

Akibat dari pertikaian itu, 6 orang mengalami luka panah diantaranya 4 orang dari kelompok Benyamin Kiwak yakni, Kepala Suku luka pada kening kiri, Damal (40), Lanu Magai, Amungme (20) luka pada kaki kiri, sedangkan di kelompok Yolema mengalami luka dua orang yakni, Eranus (28) luka dibagian Tumit kaki sebelah kiri dan Terianus Yolem.

Kabid Humas mengungkapkan, setelah kejadian itu, anggota Polres Mimika langsung turun ke lokasi kejadian untuk mengamankan kedua kelompok yang bertikai itu.

“ Setelah anggota turun untuk mengamankan kedua kelompok tersebut, sampai saat ini situasi sudah kondusif dan aktifitas berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Lebih jauh Kabid Humas menjelaskan, pertikaian kedua kelompok masyarakat berawal dari proses pembayaran denda oleh kelompok Benyamin Kiwak terhadap kelompok Yolemal dimana denda yang diberikan sebesar Rp 10 Juta dan 1 ekor babi, namun kelompok Yolemal tidak terima hanya sebesar itu, sehingga terjadi pertikaian antar kelompok yang mengakibatkan 6 orang mengalami luka-luka.[loy]

Written by Loy/Papos
Thursday, 30 December 2010 04:09

December 30, 2010 0

Kwamki Lama Bentrok Lagi

Jayapura – Sepertinya pertikaian kelompok warga di wilayah Kwamki Lama Timika tidak pernah habis-habisnya. Tentu saja ini menjadi ‘PR’ bagi pemerintah dan aparat keamanan setempat. Kali ini dua kelompok warga yang berada di Kwamki Lama Timika kembali bertikai, Selasa (28/12) sore. Akibatnya empat orang mengalami luka terkena anak panah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono ketika dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Rabu (29/12) membenarkan terjadinya pertikaian warga tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi dipicu persoalan pembayaran denda adat atas kasus pemukulan yang terjadi awal Desember 2010.

“Pertikaian terjadi berawal dari proses bayar denda oleh kelompok Kiwak kepada kelompok Yolemal sebesar 10 juta rupiah dan satu ekor Babi, namun kelompok Yolemal tidak puas atas denda tersebut, hingga terjadi saling serang diantara kedua kelompok itu,” ujar Wachyono. Lanjutnya, pertikaian antara kelompok Benyamin Kiwak dan kelompok Yolemal terjadi di lapangan sepak bola Kwamki Lama. Beruntung karena kesigapan petugas yang langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan situasi sehingga pertikaian tidak berlanjut.

“Aparat Brimob dan personil dari Polres Mimika, hingga saat ini masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi saling serang lagi diantara kedua kubu tersebut,” jelasnya. Ditambahkan, akibat pertikaian itu empat orang dari kedua kelompok menjadi korban terkena anak panah, hingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban dari kelompok Kiwak: Kepala Suku, Benyamin Kiwak (40) luka pada kening kiri, dan Lanu Magai (20) luka pada kaki kiri, sementara dari kelompok Yolemal: Eranus Yolemal (28) luka tumit kiri dan Terianus Yolemal (25) luka telapak kaki kanan. (ar/don/03)

December 29, 2010 0

Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling Serang Antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua

Jakarta, 14 Juni 2010

Kepada Yth
Bapak Pimpinan Media Cetak & Elektronik
di

Tempat

Hal : Mohon untuk Dipublikasikan

Press Release:

DPR Minta Gereja Ikut Tuntaskan Keamanan

Jakarta–Anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos meminta pihak Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling serang antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua.

Menurut legislator dari Partai Demokrat, hingga saat ini terkesan konflik antarkelompok di Kwamki Lama berlarut-lartu tak pernah diakhiri dengan kesadaran penuh kedua belah pihak. Padahal, pemerintah dan aparat keamanan setempat sudah bekerja maksimal untuk menghentikan.

“Saya pikir sudah saatnya Bapak Uskup Timika dan Bapak Ketua Sinode Kingmi, GKI, dan Bapak Ketua PGGP mengajak warga yang juga umat dari dua belah pihak yang bertikai untuk duduk bersama saling menyapa dalam semangat persaudaraan sebagai umat Tuhan. Masih banyak agenda pembangunan yang butuh peran serta warga untuk menyukseskan,” ujar Diaz Gwijangge kepada wartawan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin, 14/6 pagi.

Selain itu, lanjut Diaz, gereja dan para pemimpinnya secara kelembagaan diminta untuk terus-menerus mengemban misi diakonia memberikan peneguhan kepada umat dengan nilai-nilai kasih, perdamaian, saling menghormati. “Para pemimpin gereja segera turun tangan ikut menyelesaikan masalah keamanan di Kwamki,” tandasnya.

Permintaan anggota DPR RI yang juga bekas aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia Papua itu dikemukakan menyusul meletusnya aksi saling serang dua kelompok di Kwamki Lama, Papua, Minggu (13/3) kemarin. Meski terlibat saling serang dengan menggunakan panah, namun insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

Dia mengatakan, pihak keuskupan dan Kingmi, GKI, dan PGGP perlu mengambil peran bersama pemerintah dan aparat keamanan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa konflik seperti itu justru melenyapkan kesempatan meraih sukses bagi warga sendiri.

Pihak aparat keamanan, eksekutif maupun legislatif di Timika juga diharapkan tidak membiarkan Kwamki Lama sebagai daerah bak neraka tetapi segera mendekati pihak-pihak yang bertikai agar konflik segera diakhiri.

“Masyarakat juga tentu kita minta agar mereka harus membangun kesadaran bersama bahwa konflik apapun tak akan membawa manfaat namun justru mengantar mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu tak ada pilihan lain kecuali menghentikannya,” ujar Diaz.

June 14, 2010 2

Situasi Kamtibmas Masih Rawan di Kwamki Lama

TIMIKA [PAPOS]- Situasi kamtibmas di Kwamki Lama, Kelurahan Harapan, Timika, Papua saat ini masih cukup rawan menyusul terjadinya ketegangan antara dua kelompok warga di wilayah itu akhir pekan lalu.

Kapolsek Mimika Baru, AKP Lang Gia kepada ANTARA di Timika, Selasa mengatakan polisi sudah mempertemukan tokoh-tokoh masyarakat dari dua kelompok untuk menghindari terulangnya kembali bentrokan antarwarga.

“Kemarin kami pertemukan para tokoh masyarakat dari dua kelompok. Intinya, semua pihak tidak menghendaki terjadi kembali konflik antarwarga karena peristiwa sebelumnya sudah dinyatakan selesai,” kata Lang Gia.

Ia mengatakan, para tokoh masyarakat yang diundang ke Polsek Mimika Baru dalam pertemuan Senin (22/3) berjumlah sekitar 15 orang. Dari kelompok atas (kawasan Jalan Mambruk II Kwamki Lama) hadir Kariminus Kinal, Yunias Kinal, Peri Amoge Alom, Anias Murib, Mianus Kiwak, dan Theo Man Kiwak.

Sedangkan dari kelompok bawah (kawasan Tuni Kama Kwamki Lama) antara lain Isak Murib, Ayub Murib, Melky Kogoya, Ulinus Tinal, Anius Alom, Lambinus Murib dan Melkias.

Lang Gia menjelaskan para pihak sepakat untuk menghindari benturan dengan kelompok lain dan jika ada warga yang mencoba memprovokasi warga maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, beberapa warga yang hadir dalam pertemuan itu menyatakan pesimis kamtibmas di Kwamki Lama bisa aman. Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah korban pertikaian pada Sabtu (20/3) yang dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM). “Kalau korban yang dirawat di RSMM selamat maka kita akan damai. Tapi kalau sampai meninggal maka kami akan buat perhitungan untuk balas,” ancam Isak Murib, salah satu tokoh dari kelompok bawah.

Menurut Lang Gia, saat ini Polsek Mimika Baru dan Polres Mimika terus berpatroli di kawasan yang rawan konflik antar warga suku pegunungan Papua itu. “Setiap hari anggota kami selalu patroli ke Kwamki Lama. Jika ada warga yang berbuat keonaran , maka langsung ditangkap dan diproses,” tegas Lang Gia.

Pada Sabtu (20/3) , dua kelompok warga di Kwamki Lama yang sebelumnya terlibat konflik kembali terlibat aksi saling serang dengan panah, parang dan senjata tajam lainnya. Aksi saling serang itu dipicu oleh ulah salah seorang warga kelompok atas yang dalam keadaan mabuk melepas anak panah ke kerumunan warga kelompok bawah, lalu dibalas oleh warga kelompok bawah.

Dalam peristiwa itu, empat warga terluka setelah tertembus anak panah. Salah seorang diantaranya, Eltinus Wandikbo (16), warga kelompok bawah yang masih duduk di bangku SMP mengalami luka parah pada perut dan kakinya. Korban saat ini masih dirawat secara intensif di RSMM Timika.

Pertikaian antardua kelompok warga yang masih bersaudara itu pecah sejak awal Januari lalu dan telah menewaskan tiga orang warga. Meski Polres Mimika beberapa kali telah merazia dan memusnahkan ratusan busur dan anak panah, ternyata masih banyak warga Kwamki Lama yang menyembunyikan senjata tajam itu di rumah-rumah mereka bahkan di hutan-hutan di sekitar wilayah Kwamki Lama.[bel/ant]

Ditulis oleh Bel/Ant/Papos
Rabu, 24 Maret 2010 00:00

March 24, 2010 0

JK: Perang Papua Paling Sportif-Tertib

Jakarta – Bukan Jusuf Kalla namanya kalau tidak berpidato guyon. Berdasarkan pengalaman, Wapres Jusuf Kalla meneliti bahwa konflik peperangan di Papua paling sportif dan tertib aturan.

June 23, 2009 0

Perang di Kwamki Didalangi

TIMIKA-Bentrokan antarsuku di Kwamki Lama, Mimika, Papua, belum reda. Perang kubu atas dengan kubu tengah Rabu kemarin berlanjut lagi. Insiden itu meletus pukul 08.00 hingga 14.30 WIT di lokasi Jalur IV Kwamki Lama. Lokasi pertikaian pindah karena Jalan Kanguru -lokasi perang sebelumnya- telah diblokade aparat gabungan Polri-TNI.

Hingga perang berakhir sore kemarin, tidak ada korban tewas. Tetapi, dari data yang dihimpun Radar Timika (Grup Jawa Pos), sedikitnya sembilan orang luka. Mereka terkena tembakan senjata angin dan anak panah.

Semula, tersiar kabar bahwa ada korban tewas dari kubu atas. Tetapi, panglima perang kubu atas Negro Kogoya membantah kabar itu. “Dari pihak kami, tidak ada korban mati,” katanya ketika dikonfirmasi Radar Timika melalui telepon seluler kemarin sore. “Jika ada korban jiwa, usai perang, kedua kubu tentu saling buang suara untuk menyampaikan yang mati di medan perang,” tambahnya.

Direktur Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Dr Paulus S. Sugiharto SPb mengatakan, jumlah korban perang yang dievakuasi ke RSMM kemarin 20 orang. “Saat ini satu korban masih dirawat di RSMM,” katanya kepada Radar Timika (grup Rakyat Aceh).

Radar Timika kemarin menyaksikan langsung seorang warga kubu tengah yang betisnya ditembus anak panah. Namun, identitas korban tidak diketahui karena segera diamankan rekan-rekannya.

Seperti sehari sebelumnya, 350 personel aparat gabungan yang mengamankan tidak mampu menghentikan perang. Mereka hanya menyaksikan dari jarak tertentu.

Aparat hanya bisa melokalisasi wilayah perang agar tidak meluas. Ketika perang usai, aparat gabungan tetap siaga di lokasi batas antara kubu tengah dan kubu atas di sekitar Kios Panjang, Check Point 1 Mile-28, dan beberapa titik lain.

Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Yacobus menduga ada aktor yang mendalangi perang antarsuku di Kel. Harapan, Kwamki Lama, Distrik Mimika Baru, Kab Mimika, Papua, sejak sekitar dua bulan lalu. “Ada indikasi kuat, ada oknum yang menggerakkan sehingga terjadi perang lagi,” katanya kepada wartawan kemarin.

Kapolda menegaskan, pihaknya masih menyelidiki kasus itu. Dia berjanji menangkap para aktor atau dalang perangnya untuk diproses secara hukum.

Soal perang yang masih terjadi kemarin, jenderal bintang dua itu menyatakan bahwa polisi bukan hendak melegalkan tindak pidana. Tetapi, aparat menghindarkan kemungkinan meluasnya bentrok. “Saya tidak mau anggota saya terlibat benturan dengan masyarakat yang bertikai,” ujarnya. (vis/jpnn)

http://rakyataceh.com/ ID berita: 899 Jumat, 5 Januari 2007

January 5, 2007 0

Tak Dihadiri Kubu Tengah, Kwamki Lama Tetap Ingin Damai

Rakyat Merdeka. Upaya mendamaikan pertikaian di Kwamki Lama, Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, terus dilakukan. Sabtu sore hingga malam, Wakil Gubernur Provinsi Papua Alex Hasegem memimpin langsung dialog dengan perwakilan Kubu atas dan kubu bawah.

Pertemuan di Pendopo Rumah Negara Bupati Mimika tersebut, diikuti sekitar 50 warga kedua kubu dari Kwamki Lama. Pertemuan berlangsung alot. Terjadi tarik ulur. Tetapi pertemuan yang berakhir pukul 20.00 WIT tadi, akhirnya menelorkan keputusan kubu atas dan kubu bawah siap mengakhiri pertikaian.

Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Tommy Jacobus, Ketua MRP Agus Alua dan sejumlah anggotanya, Bupati Mimika Klemen Tinal, Muspida Kabupaten Mimika, jajaran Pemerintah Provinsi Papua.

Sayangnya pertemuan itu belum dihadiri para tokoh kubu tengah yang dipimpin Elminus Mom, David Wandikbo dan Jimmy Kora. Mereka kabarnya sudah berada di lokasi kubu tengah di Kwamki Lama.

Informasi yang diperoleh Radar Timika dari sumber kepolisian, ketiga pimpinan kubu tengah itu belum bersedia hadir dengan alasan yang perlu diutamakan adalah keinginan keluarga korban dari kubu tengah. Setelah tercapai kesepakatan antara keluarga korban kubu tengah dengan pemerintah, kabarnya Elminus Mom baru mau menghadiri pertemuan untuk berdamai.

Pertemuan berlangsung sejak pukul 15.20 hingga 20.00 WIT tadi malam. Tokoh dari kubu atas yang hadir diantaranya Negro Kogoya dan Jackman Waker. Dari kubu bawah yang hadir diantaranya Philipus Waker dan Yakobus Kogoya.

Dalam dialog terjadi tarik ulur antara pihak keluarga korban tewas dan para tokoh perang baik dari kubu atas maupun kubu bawah. Namun akhirnya mereka sepakat akan menyelesaikan pembayaran adat.

Wagub Alex Hesegem dalam dialog meminta kelompok yang bertikai segera menghentikan pertikaian.

“Ini bukan perang suku, tetapi ini adalah kriminal atau kejahatan,” kata Alex yang mengaku malu atas pertikaian selama ini. Dia pun mengingatkan agar masyarakat tidak berpikir bahwa pemerintah takut menghentikan secara paksa pertikaian tersebut.

Sebelum menghadiri pertemuan, warga telah didekati anggota MRP. Masyarakat diharapkan dengan sendirinya sadar untuk menghentikan pertikaian.

Sementara Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Tommy Jacobus mengatakan dirinya sudah 7 kali datang ke Timika untuk menangani pertikaian di Kwamki Lama. Sehingga Kapolda meminta warga sadar bahwa kehadiran dirinya, Wagub Papua, Ketua MRP dan anggotanya, sebagai momen berdamai.

Bupati Mimika Klemen Tinal, tadi malam secara singkat mengatakan selama ini Pemkab Mimika sudah cukup membantu ketiga kubu yang bertikai dengan memberi bantuan bahan makanan. Namun menurutnya, masyarakat tetap tidak sadar. Sehingga Bupati Klemen Tinal meminta masyarakat meninggalkan kebiasaan atau adat yang tidak relevan dengan kehidupan di kota.

Menurut rencana, pertemuan antara Wagub Papua, MRP, dan Muspida Mimika akan dilaksanakan siang ini (Minggu, 10/9) di Rumah Negara Dinas Mimiak yang terletak di Kampung Karang Senang (SP III). Pertemuan awalnya direncanakan tadi malam, tetapi mengingat waktu dialog bersama kubu atas dan kubu bawah baru selesai malam, sehingga pertemuan itu ditunda. vis/jpnn

Minggu, 10 September 2006, 03:43:31 WIB

September 10, 2006 0

Tak Dihadiri Kubu Tengah, Kwamki Lama Tetap Ingin Damai

Pertemuan tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Tommy Jacobus, Ketua MRP Agus Alua dan sejumlah anggotanya, Bupati Mimika Klemen Tinal, Muspida Kabupaten Mimika, jajaran Pemerintah Provinsi Papua.

Sayangnya pertemuan itu belum dihadiri para tokoh kubu tengah yang dipimpin Elminus Mom, David Wandikbo dan Jimmy Kora. Mereka kabarnya sudah berada di lokasi kubu tengah di Kwamki Lama.

Dalam dialog terjadi tarik ulur antara pihak keluarga korban tewas dan para tokoh perang baik dari kubu atas maupun kubu bawah. Namun akhirnya mereka sepakat akan menyelesaikan pembayaran adat.

Wagub Alex Hesegem dalam dialog meminta kelompok yang bertikai segera menghentikan pertikaian.

Sebelum menghadiri pertemuan, warga telah didekati anggota MRP. Masyarakat diharapkan dengan sendirinya sadar untuk menghentikan pertikaian.

Minggu, 10 September 2006, 03:43:31 WIB

September 10, 2006 0

Ketua Forum Papua Bersatu:Pemerintah Perlu Fasilitasi Perdamaian

Jayapura, Kompas – Untuk menghindari konflik lanjutan antara pihak yang pro dan kontra terhadap pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika, Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Provinsi Papua sepatutnya segera memfasilitasi proses perdamaian adat di antara kedua pihak.

Ketua Forum Papua Bersatu Paskalis Kosay mengemukakan hal itu di Jayapura, Senin (8/9). “Jika proses perdamaian adat terus-menerus ditunda, akan memberi peluang sangat besar bagi konflik susulan di Timika. Apalagi jika ada provokasi dari pihak luar, perdamaian akan sulit dilakukan,” kata Kosay mengingatkan.

Menurut dia, konflik pekan lalu antara pihak yang pro dan antipemekaran provinsi, yang menewaskan lima orang dan mengakibatkan 120 orang lainnya mengalami luka-luka, selayaknya mengingatkan semua pihak untuk segera mencari jalan keluar mengatasi masalah ini.

“Pemerintah Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua jangan menilai masalah di Timika adalah tanggung jawab pemerintah pusat semata. Konflik itu terjadi juga karena pemerintah setempat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat kurang mengelola kebijakan pusat dan daerah secara bijaksana,”

kata Kosay.

Kelompok antipemekaran melakukan tarik-ulur proses perdamaian adat di Timika yang disebut Arma Kuriwin, atau pesta babi. Mereka belum sepaham mengenai sejumlah kesepakatan yang telah dilakukan antara kelompok anti dan propembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah (Irjateng).

Secara terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Papua Komisaris Besar Daud Sihombing mengatakan, sampai kemarin, pihak antipemekaran belum sepakat mengenai perdamaian adat tersebut. Di antara mereka masih terdapat pandangan yang berbeda-beda. “Polisi tidak bisa mengintervensi soal kesepakatan itu karena menyangkut soal politik. Polisi hanya bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban bersama,” kata Sihombing.

11 pernyataan

Sumber di Timika menyebutkan, kelompok antipemekaran menyampaikan 11 pernyataan sikap yang harus direalisasikan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika serta DPRD Mimika. Pernyataan sikap itu dibacakan YA Deikme, Direktur Eksekutif Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), di hadapan seluruh unsur Muspida Mimika, untuk segera dilanjutkan ke pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Ke-11 pernyataan itu adalah meminta dengan tegas agar Presiden RI segera mencabut/membatalkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2003 karena dinilai tidak dikenal dalam hierarki perundang-undangan menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 dan bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001. Selain itu, mendesak DPR memanggil Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk mempertanggungjawabkan Inpres No 1/2003 sebagai bentuk kooptasi terhadap hak-hak politik rakyat Papua.

Sekitar 500 penentang pemekaran yang hadir pada kesempatan itu juga mendesak aparat penegak hukum segera meminta pertanggungjawaban Ketua DPRD Mimika dan pelaksana deklarasi Provinsi Irjateng yang dilakukan secara sepihak.

Mereka juga meminta Kepala Polri untuk tidak menjawab peristiwa Timika dengan mengirim pasukan yang tidak dibutuhkan di Papua karena hal itu hanya menambah beban Polda Papua.

Hal lain yang diutarakan adalah menyerukan kepada semua pihak untuk mencegah diberlakukannya darurat militer di Papua dan lebih mengutamakan proses dialog guna menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Papua.

Mendesak Pemerintah RI segera melaksanakan UU Otonomi Khusus secara penuh dan bertanggung jawab dalam tenggat satu bulan ke depan. Jika hal itu tidak direalisasikan, Pemerintah RI segera membuka diri bagi rakyat Papua untuk melaksanakan referendum.

Mendesak pemerintah Jakarta untuk tidak lagi menggunakan nama Irian Jaya dalam bentuk apa pun, kapan pun, dan di mana pun kecuali nama Papua. Nama Papua adalah nama asli orang Papua yang telah disetujui dan diakui pemerintah Jakarta.

Meminta kepada DPP, DPD, dan DPC partai-partai politik yang beroperasi di Mimika, dan memiliki perwakilan di DPRD Mimika agar segera me-recall mereka yang terlibat dalam deklarasi Provinsi Irjateng. Mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera membekukan lembaga legislatif Mimika sampai Pemilu 2004. Pemerintah RI bertanggung jawab atas para korban di Timika beberapa waktu lalu.

Mendesak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten segera memenuhi 11 pernyataan sikap kelompok antipemekaran itu. Jika pernyataan tersebut tidak ditanggapi, para tokoh masyarakat antipemekaran tidak bertanggung jawab atas segala kejadian susulan terkait dengan pemekaran itu.

Pernyataan sikap ditandatangani pimpinan Lemasa, Viktor Beanal, bersama Bartolomeus Magal, Lukas Amisim, Yohanes Deikme, Matias Kelanangame, dan pihak keluarga korban.

Di Jakarta

Panglima Perang Tujuh Suku Papua di Jakarta juga menuntut DPR dan pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 serta Inpres No 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No 45/1999.

“Saya atas nama panglima perang tujuh suku menuntut DPR dan pemerintah, dalam hal ini Presiden Megawati Soekarnoputri, untuk mencabut UU No 45/1999 dan Inpres No 1/2003 dan minta maaf kepada rakyat Papua,”

ucap Kepala Suku Lani Mimika (lebih populer dengan sebutan suku Dani) Negro Alpius Kogoya ketika ditemui di sebuah hotel di Jakarta, Senin.

Ia datang ke Jakarta mewakili panglima tujuh suku-suku Dani, Amungme.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kemarin, mengirim timnya ke Timika untuk melihat berbagai persoalan lebih dekat. Tim beranggotakan lima orang, termasuk dari Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HAM yang berkedudukan di Jayapura. Tim tersebut dipimpin M Anshari Thayib.

Sementara itu, Alberth Rumbekwan, wakil Elsham Papua yang berkedudukan di Timika, juga menegaskan, Ketua Dewan Adat Papua Tom Beanal telah memberikan kuasa kepada sembilan orang yang berprofesi sebagai advokat untuk melakukan class action (gugatan kelompok) terhadap Presiden Megawati Soekarnoputri dan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno. (win/nic/kor)

Sumber: http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2585&coid=3&caid=22&gid=3

September 8, 2006 0