Jayapura (Antara Papua) – Pimpinan TNI mengganti tiga batalyon pasukan pengamanan perbatasan RI-PNG untuk masa tugas sembilan bulan ke depan.
Pada rilis yang diterima Antara di Jayapura, Provinsi Papua, disebutkan Batalyon Infanteri (Yonif) Linud 700/R, Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif Mekanis 516/CY telah tiba di Bumi Cenderawasih pada Minggu (10/7) melalui Pelabuhan Jayapura.
Rencananya ketiga batalyon tersebut akan bertugas di bumi Cenderawasih sebagai Satgas Pamtas di wilayah Keerom menggantikan pasukan terdahulu dari Yonif 411/Raider, Yonif 431/Kostrad dan Yonif 406/CK yang sudah selesai melaksanakan tugas selama sembilan.
Pasukan Satgas Pamtas RI-PNG yang baru datang kini masih ditampung di Makodam Cenderawasih dan akan menerima pembekalan serta penjelasan tentang wilayah Papua agar memudahkan para prajurit untuk berdaptasi dengan lingkungan dan masyarakat dimana mereka bertugas nantinya.
Rencananya Satgas Pamtas Yonif 122/TS akan menempati Pos Sektor Japra Keerom, Yonif Mekanis 516/CY akan menempati Sektor Tengah Keerom dan Yonif 700/Raider menempati sektor Bawah Pegunungan Bintang.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo mengatakan pergantian pasukan itu dimaksudkan agar prajurit yang melaksanakan tugas Satgas Pamtas tetap fresh dan tidak mengalami kejenuhan, sehingga tugas dapat terlaksana dengan baik.
Sebelum memasuki pos-pos Pamtas, Satgas akan mendapatkan pembekalan terlebih dahulu tentang situasi Papua secara umum maupun secara khusus baik geografi, demografi maupun kondisi sosial.
“Diharapkan dalam melaksanakan tugas di lapangan nantinya bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekitar tempat penugasannya,” ujarnya.
Pembekalan diberikan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops dan Danrem 172/PWY selaku Dankolakops Rem 172/PWY serta dari Pemda Keerom.
Setelah selesai mendapatkan pembekalan Satgas Pamtas tersebut baru masuk ke pos-pos yang telah ditentukan oleh Komando atas untuk melaksanakan tugas Pamtas RI-PNG di wilayah tugas masing-masing. (*)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis.
Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan eksistensinya. Misalnya dengan melakukan aksi kekerasan dan perlawan bersenjata yang sasarannya adalah aparat keamanan baik TNI maupun Polri.
Pangdam VII Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti mengatakan, penugasan prajurit ke daerah operasi (perbatasan) merupakan wujud nyata pengabdian dan dan kehormatan terhadap bangsa dan negara demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
“Bagi prajurit yang sudah pernah bertugas ke daerah operasi, ini akan menambah pengalaman dan memungkinkan menemukan hal-hal baru, dan bagi yang pertama kali bertugas menjadi kesempatan berharga dalam kariernya,” ujar Agus, Kamis (30/6).
Persiapan dan pembekalan yang diterima sebelum menjalankan tugas menjadi pedoman dan modal dasar bagi satuan tugas dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu, potensi timbulnya konflik dapat diantisipasi secara profesional.
Selama menjalankan tugas, prajurit TNI diminta merangkul masyarakat setempat dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mereka juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dari persoalan yang dihadapi.
Baru-baru ini Satgas Yonif Raider 700/WYC memberangkatkan para prajurit dalam Rangka Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di Wilayah Papua. Selama sembilan bulan mereka akan berada di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini menjalankan operasi pengamanan di perbatasan darat di perbatasan Papua.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang menjadi inspektur upacara pemberangkatan tersebut meminta setiap prajurit menjaga kepercayaan yang diembankan negara. “Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Danny.
Keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan wilayah demi mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Selama menjalankan tugas mereka diharapkan berperilaku positif agar keberadaan mereka di daerah perbatasan mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara baik oleh masyarakat.
Mendengar pemberitaan terkait terjadinya kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di pintu perbatasan West Papua – Papua New Guinea, yang terjadi pada hari ini (Selasa,03/06/14) jam 13:15 WP, Papua Merdeka News (PMNews) mencoba untuk memastikan kebenaran terkait pemberitaan media dengan mewawancarai Gen. TRWP Mathias Wenda via seluler.
Ketika ditanyakan terkait kontak senjata yang terjadi antara TRWP dan TNI di perbatasan, Gen. TRWP Mathias Wenda, membenarkan kejadian tersebut dilakukan oleh anak buahnya dan menyatakan sepenuhnya bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi di perbatasan,
“Ya, penembakan yang terjadi siang ini di perbatasan dilakukan oleh anak buah saya, atas perintah saya. Saya sepenuhnya bertanggung jawab atas kontak senjata yang terjadi hari ini (Selasa,03/0614)”.
Tegas Gen. Berbintang empat ini.
Sambungnya,
“kami akan terus melancarkan aksi-akasi gerilya sapai Indonesia keluar dari wilayah Kedaulatan WEST PAPUA. Dan juga saya ingatkan kembali kepada Seluruh Orang Papua, untuk Memboikot proses Pemilihan Presiden Indonesia di seluruh Tanah Papua.”
Lanjutnya.
PMNews kembali mengajukan pertanyaan kepada sang Jenderal, apakah ada korban dari pihak TRWP dalam kontak senjata yang terjadi siang tadi ? Gen. TRWP Mathias Wenda merespon pertanyaan PMNews dan menyatakan bahwa semua anak buahnya dalam keadaan baik-baik saja,
“semua anak buah saya dalam kondisi baik-baik saja, tidak ada pasukan kami yang gugur dalam pertempuran tadi siang. Laporan yang saya dapat dari anak buah saya adalah mereka berhasil menjatuhkan satu anggota TNI”.
Anggota TNI yang bersiaga di pos TNI 01-Skouw (Jubi/Indrayadi TH)
Jayapura (03/06/14) – Kontak senjata antara Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali terjadi di gerbang perbatasan West Papua – PNG pada hari ini, pukul 13:15 WP.
Dari kronologis yang di kutip dari salah satu media lokal Papua (www.tabloidjubi.com),di jelaskan bahwa, pasukan TNI yang bertugas di perbatasan West Papua – Papua New Guenea (PNG), satu jam sebelum terjadinya kontak senjata, tepatnya pada pukul 12:15 WP, TNI membuka pintu perbatasan West Papua – PNG. Selang satu jam setelah pembukaan pintu batas, pasukan TNI yang saat itu sedang mendengarkan arahan dari Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar dikagetkan dengan tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP dari arah Zona Netral, yang jaraknya hanya sekitar 50 meter dari pos TNI di perbatasan. Mendengar tembakan dari jarak yang begitu dekat, TNI sontak berhamburan sambil mengeluarkan tembakan balasan ke arah yang tidak jelas.
Informasi yang diberitakan media-media lokal Papua menyebutkan bahwa Tentara Revolusi West Papua (TRWP) berhasil melumpuhkan satu orang anggota TNI yaitu Prajurit Dua (Prada) Maulana Malik, tembakan yang dikeluarkan oleh TRWP tepat mengenai pinggul kiri Prada Maulana Malik dan tembus ke kanan. Menurut pemberitaan yang beredar, anggota TNI yang tertembak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Muara Tami untuk menghentikan pendaraan, lalu dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Marten Indey, Jayapura milik TNI AD.
Kepala kepolisian sektor Muara Tami dan anggota TNI yang bertugas dilokasi kejadian serta Kabid Humas Polda Papua ketika ditanyai wartawan membenarkan adanya kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan West Papua – PNG dan juga membenarkan adanya anggota TNI yang tertembak.
Pasca kontak tembak antara TRWP dan TNI di perbatasan, pintu batas kembali ditutup oleh TNI hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Mendengar peristiwa yang ramai disiarkan di Tanah Papua belakangan ini tentang peristiwa baku tembak dan pengibaran Bendera Negara West Papua Sang Bintang Kejora di Kantor Perbatasan West Papua – PNG menggantikan Bendera Kolonial NKRI Sang Merah-Putih, maka PMNews menyempatkan diri menelepon langsung ke Gen. TRWP Mathias Wenda untuk meminta penjelasan apakah penyebutan namanya dan pasukannya benar atau tidak.
Dalam balasan singkat tanpa panjang-lebar menyapa seperti biasanya, Gen. berbintang empat ini menyatakan,
“Ya, itu saya yang perintahkan. Saya bertanggungjawab penuh kepada bangsa Papua maupun kepada masyarakat internasional atas peristiwa ini. Sudah diserukan berminggu-minggu orang Papua jangan ikut Pemilu penjajah, jadi semua orang Papua supaya dengar. Kalau tidak dengar, kekacauan akan terus berlanjut,”
katanya.
Lebih lanjut katanya,
“PAPUA MERDEKA itu harga mati! Orang Papua ikut Pemilu NKRI setiap lima tahun terus-menerus itu maksudnya apa? Maksudnya berjuang dalam hati? Berjuang dalam doa? Berjuang tanpa bekerja dan tinggal pangku tangan baru minta Amerika Serikat dan Eropa turunkan kemerdekaan dari luar? Mana bukti orang Papua mau merdeka? Hanya mengemis dialogue ke Jakarta? Hanya mengemis UU Otsus, Otsus Plus kalau tidak referendum? Siapa yang ajar kamu main politik murahan seperti itu?”
PMNews selanjutnya bermaksud menanyakan kronologi insiden dan keterangan lanjutan, akan tetapi dengan sangat meminta maaf, sang Jenderal meminta supaya komunikasi untuk sementara diputuskan dan akan dilanjutkan beberapa hari kemudian.
Dari cara berkomunikasi Sang Jendera Rimbaraya New Guinea, yang dijuluki beberapa pejabat di Papua New Guinea sebagai Bapak Melanesia ini PMNews mendapatkan kesan Gen. TRWP Mathias Wenda pada saat menerima telepon masih dalam perjalanan. Oleh karena itu PMNews memutuskan hubungan telepon dimaksud.
Aparat keamanan RI saat berkordinasi dengan aparat keamanan PNG (Jubi/Indrayadi TH)
Jayapura, 6/4 (Jubi) – Pasca insiden di perbatasan wilayah RI dan PNG, Sabtu (5/4) kemarin. Panglima Kodam (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jendral (TNI) Christian Zebua berharap ada komunikasi antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Negara PNG.
“Saya sarankan kepada menteri pertahanan agar kementerian luar negeri mengadakan pembicaraan dengan pihak PNG. Seperti apa penyelesaian masalah-masalah warga Negara Indonesia termasuk mereka yang berbeda paham yang ada di PNG, agar hubungan baik antara PNG dan Indonesia tidak terganggu,”
kata Pangdam dalam laporannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman melalui teleconference yang digelar, Minggu (6/4) siang tadi di Makodam XVII Cenderawasih.
Soal gangguan yang terjadi kemarin sekitar pukul 15.00 waktu Papua, lapornya, bendera Bintang Kejora yang berada di lokasi wilayah RI sudah diturunkan.
“Butuh waktu atau proses, karena pihak yang bersenjata ada juga pihak yang tidak bersenjata. Sehingga kami coba sedikit lebih sabar dengan memisahkan mereka dari rakyat tidak bersenjata,” ujar Pangdam
Sebelumnya, saat bendera Bintang Kejora diturunkan, pasukan yang dipimpin langsung Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII Cenderawasih, berusaha menekan kelompok bersenjata dan melakukan pengejaran. Namun kelompok tersebut berhasil melarikan diri ke arah Negara PNG.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) TNI, Jenderal TNI Budiman melalui teleconference itu, tidak menyinggung persoalan kelompok-kelompok pengacau keamanan kepada Kodam XVII Cenderawasih.
Dalam peristiwa Sabtu (5/4) kemarin seperti diberitakan media ini, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian mengatakan kelompok bersenjata itu seolah memancing aparat untuk melakukan tindakan tegas, dengan menaikkan bendera di batas RI.
“Namun, pasukan kami ini disiplin, terkendali, jadi personil tidak melakukan tindakan membabi buta,” kata Siburian, Sabtu (5/4).
Pernyataan ini cukup menjelaskan mengapa Kapolresta Jayapura, Ajun Komisaris Besar (Pol) Alfred Papare bersama beberapa aparat polisi dan TNI, hanya memantau kejadian dari sekitar Tower saja. Kelompok ini kemudian melepaskan tembakan ke arah Tower hingga melukai Kapolresta dan seorang anggota TNI.
“Tembakan itu mengenai kaca dan Kapolresta terkena serpihan kaca. Ada anggota Kodim di situ juga ikut terkena serpihan,” ujar Siburian.
Siburian juga mengaku aparat keamanan telah mencoba untuk bernegosiasi agar kelompok itu membubarkan diri.
“Mereka sengaja lakukan ini di perbatasan, jadi kalau mereka sudah lewati perbatasan, maka kami tidak bisa kejar,” kata Siburian.
Dalam Situs kodam17cenderawasih.mil.id, disebutkan aparat keamanan gabungan TNI/Polri yang bertugas mengamankan lokasi kontak tembak tersebut merupakan aparat teritorial dan pasukan pengamanan perbatasan, yang terdiri dari personel Polsek Muara Tami, Yonif (Bataliyon Infanteri) 751/Raider, dan Satgas (Satuan Tugas) Pamtas (Pengamanan Perbatasan) RI-PNG Yonif 642/Kapuas. (Jubi/Indrayadi TH)
Detik-detik aparat gabungan TNI Polri berhasil menguasai lokasi pengibaran bendera BK (Bintang Kejora) di batas Negara RI – PNG (Jubi/Indrayadi TH)
Jayapura, 5/4 (Jubi) – Berkibar sejak pagi, baru sekitar pukul 15.00 BK (Bintang Kejora) yang berkibar di teras Negara RI dapat diturunkan. Dalam waktu yang terbilang cukup lama ini terjadi baku tembak.
Ratusan aparat keamanan TNI dan Polri yang telah bersiaga di batas RI dan PNG, sejak satu jam setelah didapatkan informasi berkibarnya bendera BK sekitar pukul 05.30 WP, harus melalui kontak tembak dengan Kelompok Bersenjata sebelum berhasil menurunkan Bintang Kejora. Sekitar pukul 15.00 WP barulah bendera tersebut berhasil diturunkan dengan mengerahkan Tim Khusus Polda Papua di backup TNI.
Dari pantauan Jubi, KSB (Kelompok Sipil Bersenjata) diperkirakan berjumlah 20-40 orang. Mereka diduga menggunakan enam pucuk senjata api. Di lokasi bendera dikibarkan, kelompok ini melakukan Waita (tarian perang) sambil membawa senjata. Kelompok bersenjata itu memancing aparat untuk masuk dalam lokasi kibarnya bendera BK. Namun, aparat gabungan yang notabene persenjataannya tujuh kali lipat dari KSB harus sabar menunggu waktu yang tepat untuk mempersempit ruang gerak KSB.
Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian kepada sejumlah jurnalis menuturkan kelompok bersenjata itu seperti memancing aparat untuk melakukan tindakan tegas karena mereka naikkan bendera di batas RI.
“Namun, pasukan kami ini disiplin, terkendali, jadi personil tidak melakukan tindakan membabi buta,” kata Siburian, Sabtu (5/4).
Pernyataan ini cukup menjelaskan mengapa Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare bersama beberapa aparat polisi dan TNI hanya memantau kejadian dari sekitar Tower saja, meskipun dipancing oleh kelompok pengibar BK. Kelompok ini kemudian melepaskan tembakan ke arah Tower hingga melukai Kapolresta dan seorang anggota TNI.
“Tembakan itu mengenai kaca dan Kapolresta terkena serpihan kaca. Ada anggota Kodim disitu juga yang bersama bapak Kapolresta terkena serpihan,” ujar Siburian.
Siburian juga mengaku aparat keamanan telah mencoba untuk bernegosiasi agar kelompok itu membubarkan diri.
“Mereka sengaja lakukan ini di perbatasan, jadi kalau mereka sudah lewati perbatasan, maka kami tidak bisa kejar,” kata Siburian.
Situs kodam17cenderawasih.mil.id menyebutkan aparat keamanan gabungan TNI/Polri yang bertugas mengamankan lokasi kontak tembak tersebut merupakan aparat teritorial dan pasukan pengamanan perbatasan, yang terdiri dari personel Polsek Muara Tami, Yonif (Bataliyon Infanteri) 751/Raider, dan Satgas (Satuan Tugas) Pamtas (Pengamanan Perbatasan) RI-PNG Yonif 642/Kapuas.
Sedangkan Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Sulistyo Pudjo Hartono mengklaim kelompok bersenjata tersebut berupaya mengganggu perekonomian antar Negara RI dan PNG.
“Ini upaya yang sangat luar biasa untuk melakukan delegetiminasi program-program pemerintah,” kata Pudjo, Sabtu (5/4) petang tadi.
Informasi terakhir yang didapat tabloidjubi.com dari pihak aparat keamanan, tiga orang dari kelompok bersenjata ini berhasil dirobohkan sniper dari Tim Khusus Polda Papua. Namun, ketiga korban tersebut berhasil dibawa masuk ke arah hutan PNG oleh rekan-rekannya.
Saat terjadi kontak tembak ini, sekitar pukul 06.30 WP, seorang yang mengaku bernama Danny Wenda menghubungi Jubi melalui nomor telepon PNG.
“Hari ini Sabtu, 5 April 2014 Pukul 05:00 dini hari tadi, telah dikibarkan Bendera Bintang Kejora dan Bendera UN di Wutung, Perbatasan Indonesia – Papua New Guinea oleh TRWP [Tentara Revolusi West Papua], dibawah pimpinan Gen. Mathias Wenda [Panglima Tertinggi Komando Tentara Revolusi West Papua]. Kontak senjata antara TNI dan TWPB sedang berlangsung.”
kata pria yang mengaku asal pegunungan tengah Papua dan bermukim di Vanimo ini.
Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, juga menduga kelompok Matias Wenda adalah pihak yang melakukan kontak tembak dengan aparat keamanan Indonesia ini. Melaluai situs kodam17cenderawasih.mil.id disebutkan tim gabungan TNI/Polri melakukan pengejaran terhadap kelompok yang diduga merupakan pimpinan Mathias Wenda Kelompok Matias Wenda ini diduga berupaya menciptakan situasi yang tidak kondusif menjelang Pemilu Legislatif 2014 di wilayah Jayapura.
Matias Wenda sendiri sudah tidak pernah terdengar aktivitas bersenjatanya dalam 2-3 tahun belakangan ini. (Jubi/Indrayadi)
endera BK dan PBB diturunkan aparat TNI Polri sore tadi – 05 Apr 2014 (Jubi/Indrayadi)
Jayapura, 5/4 (Jubi) – Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) di perbatasan RI-PNG di wilayah Skow, Kota Jayapura, dikabarkan menurunkan Bendera Merah Putih dan menggantikannya dengan bendera Bintang Kejora (BK), Sabtu (5/4). KSB yang diperkirakan berjumlah sekitar 40 orang itu juga menembaki tower perbatasan dan membakar papan reklame di sekitar pos TNI Skow.
Juru Bicara Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Infantri Arh Riskan Hidayathulo membenarkan adanya aksi tersebut. Ia mengatakan, kelompok itu diperkirakan membawa sebanyak enam pucuk senjata api.
“Ya kelompok separatis membakar Papan reklame dan menurunkan merah putih, lalu menaikkan bendera Bintang Kejora. Mereka kabur ke wilayah PNG,” kata Hidayathulo kepada wartawan via selulernya, Sabtu (5/4).
Menurutnya, salah seorang anggota Unit Intel Kodim 1701 Jayapura, Serma Tugiono, terkenan serpihan kaca tower yang ditembak. Serma Tugiono sudah dibawa ke RS Marthen Indey, Jayapura, untuk diobati.
“Anggota TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok itu. Bendera Bintang Kejora yang dinaikan ke tower sudah diturunkan,” ujarnya.
Dari pantaian Jubi, bendera Bintang Kejora diturunkan oleh aparat keamanan Indonesia sekitar pukul 15.00 WP.
Juru Bicara Polda Papua Kombes Pujo Sulistyo mengatakan, kelompok sipil bersenjata itu berupaya menggangu perekonomian di sekitar perbatasan.
“Mereka merusak dan membakar tempat cucian mobil, lalu mengibarkan Bendera Bintang Kejora,” kata Pudjo.
Menurutnya, setelah mengetahui adanya aksi tersebut Kapolres Kota Jayapura Alfred Papare beserta anggotanya mendatangi lokasi kejadian dan sempat mengamati aksi kelompok itu dari kejauhan.
“Kelompok bersenjata menembaki tower perbatasan, hingga kacanya pecah. Serpihan kaca tower melukai tangan dan kaki Kapolres serta pelipis Serma Tugino. Setelah beraksi, para pelaku kabur menuju wilayah PNG. Tapi situasi sudah bisa dikendalikan,”
ujarnya. (Jubi/Indrayadi)
Penulis : Indrayadi TH on April 5, 2014 at 19:47:46 WP Editor : Oyos Saroso HN, JUBI
Bendera BK dan PBB saat berkibar di batas RI-PNG (Jubi/Indrayadi)
Jayapura, 5/4 (Jubi) – Kapolresta Jayapura, AKBP Alfred Papare, S.IK, terkena serpihan kaca akibat tembakan Kelompok Bersenjata saat kontak tembak di perbatasan RI-PNG.
Wartawan Jubi yang meliput di perbatasan RI-PNG melaporkan Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare terkena pecahan kaca akibat tembakan kelompok bersenjata dalam kontak tembak yang terjadi sejak pukul 09.00 WP, Sabtu (5/4).
“Beliau sedang berdiri dekat Tower batas. Ada tembakan ke arahnya. Mengenai kaca dan pecahan kaca itu mengenai beliau. Sekarang beliau sudah dievakuasi.” kata Indrayadi saat melaporkan situasi terakhir di perbatasan RI-PNG.
Dilaporkan juga, seorang anggota TNI terkena tembakan dan sudah dievakuasi.
“Saat ini, yang memimpin pasukan adalah Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Hinsa Siburian.” kata Indrayadi menerangkan situasi di perbatasan.
Menurutnya, tembakan berasal dari tiga titik lokasi di wilayah PNG, termasuk dari arah bawah Tower perbatasan Wutung. Saat melaporkan situasi terakhir, sekitar pukul 13.15 WP, wartawan Jubi ini mengatakan masih terdengar beberapa kali tembakan.
Akibat kontak tembak ini, sejumlah wartawan yang berencana meliput Pemilu warga Indonesia di Vanimo, terpaksa terhenti di Pos TNI Perbatasan RI-PNG.
“Teman-teman ada di pos TNI dekat pasar Wutung.” kata Indrayadi, menerangkan posisi wartawan lainnya. (Jubi/Victor Mambor)
KEEROM – Merasa dibohongi, masyarakat Adat Waris akhirnya menghentikan Proyek Pembangunan Gapura Perbatasan RI-PNG di Distrik Waris. Proyek ini berasal dari Pemerintah Pusat melalui dana Akokasi Khusus (DAK) oleh Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan (BPKP) Kabupaten Keerom sebesar Rp460 juta, yang dimulai pembangunannya sejak Desember Tahun Anggaran 2013 di hentikan sementara. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah daerah terutama badan kawasan perbatasan bertanggung jawab atas penunjukan proyek tersebut.
“ Kami menghentikan proyek pembangunan gapura perbatasan RI-PNG yang berada di Distrik Waris yang masih bermasalah antara Badan Pengelolah Kawasan Perbatasan dengan 3 (tiga) Kontraktor, untuk selanjutnya meminta kepada badan pengelolah kawasan perbatasan menyelesaikan persoalan yang ada, apalagi kami sebagai pemilik hak ulayat dan juga yang sebenarnya mengerjakan proyek ini,” ujar Pengusaha Asli Keerom dan juga sebagai Pemilik Hak Ulayat Distrik Waris Bernat Meho saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Kamis (23/1) kemarin.
Menurutnya, pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG yang ada di Distrik Waris seharusnya diberikan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers, seharusnya diberikan kepada kami, sebagai anak asli terutama sebagai pemilik hak ulayat, namun dengan berbagai kepentingan kami di bohongi dan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada kontraktor lain, bukan ke CV. Sungai Em-Pai Brothers,” katanya.
Oleh karena itu, sebagai anak yang mempunyai hak ulayat merasa di permainkan sehingga terpaksa bertindak untuk memulangkan tenaga kerja yang berada di Lokasi pekerjaan Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG di Distrik Waris. “ Pekerjaan itu seharusnya kami yang kerjakan, tapi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Keerom memberikan pekerjaan kepada kontraktor lain,”ujarnya.
Selain itu, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan kepala Bidang kerja sama Badan Pengelola kawasan perbatasan sejak awal tahun 2013 lalu untuk meminta sejumlah paket pekerjaan di sepanjang kawasan perbatasan. “ Namun kepala bidang kerja sama yang waktu itu masih dijabat ibu Yully Wally membohongi kami dengan alasan sejumlah proyek yang berasal dari pusat telah dipaketkan langsung bersama kontraktornya. Pada akhirnya dengan berbagai kepentingan proyek tersebut diberikan kepada kontraktor lain yang ada di Kabupaten Keerom,” katanya.
Oleh kerana itu, sebagai anak adat, alasan historis yang mendasar sehingga ia memulangkan tenaga kerja pada Pembangunan Gapura Perbatasan RI- PNG dan menghentikan pekerjaan tersebut. “ kata Ibu Yully Pemerintah sekarang Orang Adat di Keerom tidak ada Proyek,” kata Bernat Meho.
Dengan dilakukannya pemulangan terhadap tenaga kerja suatu solusi atau jawabannya yang dianggap pas atas apa yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Daerah. “ Jadi adat tidak ada proyek di Pemerintahan Kabupaten Keerom saat ini, kami menghentikan pekerjaan dan kami masih menuggu dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perbatasan Keerom untuk menyelesaikan persoalan ini,
“Kami juga telah membatalkan pembangunan gapura perbatasan RI – PNG di distrik waris, dan memulangkan tenaga pekerja serta siap mengembalikan dana kontraktor sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta) yang telah membayar masyarakat pemilik hak ulayat,”
Papua Merdeka News 