Pernyataan Sikap Keluarga besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih Port Numbay

KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
***************************

PERNYATAAN SIKAP

Menyikapi peristiwa penyerbuan dan pembantaian rakyat sipil Papua yang dilakukan oleh operasi gabungan TNI/POLRI dan terjadi pada Rabu/19/10/2010 pukul 16.00 di lapangan Zakeus kampus STFT, tepatnya depan asrama mahasiswa Tunas Harapan padang Bulan Waena Kelurahan Hedam.

PERTAMA-TAMA kami Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih turut menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya enam orang asli Papua yang menjadi korban kekerasan operasi gabungan TNI/Polri saat itu. Doa kami semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang menyakitkan ini.

Selanjutnya kami Keluarga Besar Mahasiswa Uncen sangat menyesalkan sikap brutal dan tidak berperikemanusiaan aparat kemanan baik TNI/POLRI. Khususnya komandan operasi saat itu yang kami duga sudah bertindak tidak manusiawi karena saat itu ia tidak lagi melihat manusia (orang Papua) sebagai mahkluk ciptaan Tuhan paling sempurna yang harusnya dihargai hak-hak dasarnya yakni; hak hidup, hak berkumpul, hak menyampaikan pendapat yang sesuai UUD 1945 pasal 28 bagian terakhir menggariskan bahwa “setiap warga negara berhak atas “kebebasan” untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nurani”.

Sekali lagi atas dasar dan alasan apapun juga Pembunuhan terhadap rakyat sipil yang jelas-jelas tidak melakukan perlawanan terhadap pertugas keamanan adalah kejahatan kemanusiaan terbesar di muka bumi yang tidak bisa ditolerir oleh hukum manapun di Negara Demokrasi seperti Indonesia. Dan untuk itu selanjutnya kami secara resmi meminta Presiden RI (KAPOLRI/ PANGLIMA-AD) agar memberi sangksi tegas atas sikap komandan operasi saat itu yang sungguhnya diduga sudah bersikap berlawanan dengan pancasila dan UUD 1945.

Ketika aparat keamanan melakukan penyerbuan saat itu, warga Papua sedang menaikan pujian syukur di tengah lapangan dan disana banyak terdapat ibu-ibu yang lanjut umur dan anak-anaknya yang masih kecil. Sebagian lagi sedang membersihkan areal tempat pelaksanaan kongres dan yang lain telah meninggaklan tempat kegiatan karena pelaksanaan KRP III memang sudah ditutup secara resmi. Akibat dari peristiwa penyerbuan brutal ini, banyak warga sipil Papua mengalami trauma mendalam. Puluhan lainya kena luka tembak dan gas air mata sementara +10 orang yang lainya harus menjadi korban keganasan aparat kemanan.

Kita harus sadar bahwa yang dibantai aparat adalah warga sipil dan PETAPA yang tidak datang dengan peralatan perang/ senjata dan melakukan perlawanan terhadap petugas kemanan (TNI/POLRI). Untuk itu sebaiknya berbagai pernyataan yang disampaikan seolah ada perlawanan dari masyarakat sebaiknya dihentikan karena itu adalah pembohongan public. Dan hanya merupakan siasat pihak tak bertangggunjawab untuk menyembunyikan kejahatannya yang ia lakukan.

Sebagai Umat Kristiani kami mahasiswa ingin mengingatkan para warga Kristiani di Indonesia bahwa; dalam 10 Hukum Tuhan, salah satunya adalah Tuhan mengatakan untuk “Jangan Membunuh”. Selanjutnya Tuhan tidak pernah mendelegasikan kewenangan untuk membunuh kepada manusia atau pemerintah manapun dimuka bumi ini namun hanya karena keserahkaan manusia sajalah orang saling membunuh. Kami berharap kepada semua pihak, terutama pihak pemerintah agar dapat menghormati manusia dan segala hak dasar yang diberikan oleh Tuhan. Yang paling mendasar adalah hak hidup sebagai anugrah Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberi hidup pula yang menentukan kapan kita mati. Bukan manusia!

Selanjutnya sebagai upaya penegakan HAM dan Hukum di Indonesia, kami meminta dan mendesak;

1. Presiden RI harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik Papua Secara menyeluruh.
2. Kami mendesak Gubernur Papua, DPRP dan Komnas Ham Papua membentuk tim independen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh atas jatuhnya korban jiwa.
3. Kami Mendesak Presiden RI agar segera memerintahkan pimpinan TNI/POLRI di Jakarta untuk mencopot semua oknum pimpinan aparat TNI/POLRI yang saat itu telah memimpin terjadinya pembunuhan terhadap warga papua. Selanjutnya juga mengadili semua pelaku pembunuhan.

Demikian peryataan sikap ini kami buat untuk menjadi perhatian berbagai Pihak di Indonesia.
Port Numbay 24 November 2011

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)
Universitas Cenderawasih

Benyamin Gurik
Ketua Umum

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
Universitas Cenderawasih

Saneraro Y. Wamaer
Ketua Umum

October 25, 2011 0

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat, ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain. “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena disoroti, karena kalah politik. Kalah saing, akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar. Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan, tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.

Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.

Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.

“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.

Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.

Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..

Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.

Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.

Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya. “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

October 5, 2011 0

Pernyataan Sikap KNPB Terkait Penangkapan Jemaat Baptis di Papua

Sejak bangsa Papua Barat dipaksa berintegrasi dengan Indonesia melalui rekayasa penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969, wilayah Papua Barat di jadikan target lahan bisnis eksploitasi dan konflik yang sarat dengan kepentingan terselubung Jakarta dan pihak asing. Kekerasan, teror, intimidasi, pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil.

Refresifitas aparat keamanan TNI-POLRI terhadap aktifitas sosial masyarakat sipil di Papua masih saja dilakukan melalui pendekatan-pendekatan militeristik, tindakan kekerasan dan perampasan terhadap hak – hak warga sipil kerapkali dilakukan oleh aparat keamanan TNI-POLRI tanpa melalui prosedur hukum yang jelas.

Kini aparat gabungan TNI-POLRI kembali melakukan peristiwa penggrebekan dan kekerasan, tepatnya menjelang akhir lebaran dini hari, Rabu, 31 Agustus 2011, pukul 05.00 WP subuh, dimana Saudara/I umat Muslim sedang merayakan lebaran, aksi penggrebekan dan penangkapan terhadap 15 Orang Warga Sipil di Kota Raja Gunung, Kelurahaan Wahno – Kota Raja, merupakan peristiwa yang sangat mengejutkan.

Alasan penangkapan dan penyiksaan belum jelas, sementara dugaan terkait dengan penyerang yang terjadi di kampung Nafri 01 Agustus 2011, yang menewaskan 4 orang warga sipil dan 1 orang prajurit TNI AD, namun indikasi penyerangan yang dituduhkan masih simpang siur karena pihak keamanan belum mampu menangkap pelaku sebenarnya.

Dalam aksi penggrebekan, di kabarkan keterangan dari pihak orang tua korban, Dessy Kogoya seorang perempuan berumur 9 tahun sampai hari ini belum ditemukan, indikasinya anak tersebut di culik saat aparat gabungan melakukan penyerangan. Sampai saat ini pihak orang tua korban masih melakukan pencarian di seluruh wilayah Jayapura,

Pemerintahaan SBY-Boediono Otak di Balik Seluruh Serangkaian Aksi Kekerasan.

Pemerintahan rezim NKRI pimpinan Susilo Bambang Yudohyono – Buediono (SBY – Boediono) sejak masa kepemimpinannya menjanjikan penyelesaian terhadap persolan rakyat Papua dengan memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua Barat untuk mandiri dalam menentukan nasibnya sendiri, tetapi harapan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia hanya isapan jempol rezim SBY-Boediono.

Konflik dan ketegangan di wilayah Papua Barat tidak akan pernah terselesaikan dengan baik, UU. No. 21/2011 (Otonomi Khusus bagi Papua) bukan solusi penyelesaian akar persoalan di Papua Barat, pembangunan, infrastruktur dan kesejahteraan bukan bagian dari penyelesaian masalah malah semakin mempersubur konflik kepentingan, bisnis dan perebutan lahan bagi para kapitalis (pemegang modal) di semua lini sektor yang ada.

Pemerintahan rezim SBY-Boediono harus bersikap terbuka terhadap solusi bagi penyelesain konflik di Papua, sebab konflik yang telah berkepanjangan sejak wilayah Papua Barat dianeksasi ke dalam pangkuan NKRI 1969 tidak dapat di pertahankan dengan slogan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI Harga Mati.

Persoalan rakyat Papua merupakan persoalan Internasional bukan persolan Nasional NKRI, maka perlu diselesaikan melalui jalur politik dan hukum internasional, pengakuan terhadap hak kedaulatan politik, ekonomi serta sosial-budaya rakyat Papua Barat sebagai sebuah bangsa yang layak memperoleh kemerdekaan penuh dari cengkraman neo kolonialisme Indonesia dan Imperialisme Global.

Terkait dengan kasus penangkapan dan penyiksaan terhadap 15 orang jemaat Babtis Wahno, Kelurahan Wahno-Kota Raja – Papua, maka berikut pernyataan sikapnya:

1. 1. Mendesak pemerintahan rezim NKRI fasis Susilo Bambang Yudoyono – Boediono segera menyelesaikan persoalan rakyat Papua Barat secara konsisten, bermartabat, menyeluruh dan demokratis dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri.
2. 2. Mendesak Pemerintah Indonesia segera menarik pasukan militer organik maupun non-oragnaik dari seluruh wilayah Papua Barat.
3. 3. Mengutuk keras apapun bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap warga sipil tanpa alsan yang jelas, tindakan represif aparat gabungan TNI-POLRI yang melakukan penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang terhadap 15 Orang Jemaat Baptis warga Kelurahan Wahno-Kota Raja – Papua, merupakan pelanggran HAM Berat.
4. 4. Mendesak pihak Polda Papua segera bebasakan 2 Orang Jemaat Baptis yang masih dalam proses penahanan tanpa syarat.
5. 5. Mendesak pihak Polda Papua menemukan dan mengembalikan Dessy Kogoya anak gadis berumur 9 Tahun, sebab penculikan anak dibawah umur merupakan pelanggaran terhadap UU Perlindungan anak.
6. 6. Menyampaikan solidaritas yang kuat kepada pihak korban yang dianiaya.

Demikian Perss Release,

“Kita Harus Mengakhiri”

Port Numbay, 06 September 2011.

Badan Pengurus Pusat

Komite Nasional Papua Barat
——————–
Sumber: Kompasiana.com

September 16, 2011 0

Dialog Jakarta-Papua Perlu Segera Dilakukan

Ditulis oleh redaksi binpa

Ketua Dewan Adat Biak (DAB), Yan Pieter YaranggaBIAK-Ketua Dewan Adat Biak, Papua, Yan Pieter Yarangga menilai perlu segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehingga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Rabu (1/9).

Dikatakan, sesungguhnya ada tiga hal yang dinilai masyarakat kurang diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan UU Otsus selama ini. Yakni, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat Papua, lemahnya upaya-upaya pemberdayaan, dan keberpihakan yang tidak nyata kepada masyarakat Papua di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. “Dialog itu nanti untuk menyepakati nilai-nilai baru, treatment-treatment baru dengan ukuran yang jelas, termasuk capaian-capaiannya untuk seluruh masyarakat Papua,” kata Mananwir Beba ini.

Kondisi Papua sekarang, kata Yarangga, dalam kondisi kritis. Sebab, pemerintahan yang berjalan sekarang bukanlah untuk masyarakat melainkan untuk melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah pusat guna mengatasi persoalan Papua adalah dengan segera menunjuk salah satu wakilnya untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua. “Dengan kondisi saat ini, segera pemerintah pusat lakukan dialog dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sejak bergulirnya UU Otsus, kondisi masyarakat Papua memang belum menunjukkan perubahan dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan yang signifikan. “ Kami mendukung adanya dialog antara Jakarta dan Papua, dan ini bisa segera dilaksanakan, Presiden SBY jangan lagi menunggu-nunggu jika ingin segera selesaikan berbagai persoalan di Papua,” ungkapnya. (cr-6)

September 1, 2010 0

DEKLARASI FORUM GERAKAN PEMUDA BAPTIS PAPUA (Declaration Forum of the Youth Baptist of Papua Movment)

(Indonesia Version-You Can Translate with England)

Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) adalah organisasi idenpenden diluar sayap Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), yang di dedikasikan diri sebagai forum mediator atau sarana penghimpun kaum generasi muda baptis papua, dengan mengutamakan solidaritas, persatuan dan kesatuan, yang dibentuk oleh kaum angkatan muda baptis papua di jayapura, 21 Agustus 2010 jam 05.00-08.30, dengan tujuan untuk mengkosolidasikan dan menyatukan kaum muda baptis seluruh tanah papua dan menyuarakan segala isu – isu sosial masyarakat,menperjuangkan kesamaan derajat, kesamaan gender, supermasi hukum, Ham, demokrasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas tanah papua.

Dalam perjalanannya, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) terus berkoordinasi dengan seluruh organisai kepemudaan secara konsisten dan konsekuen dalam negeri maupun luar. Sebab, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) organisasi mitra kepemudaan yang dibentuk bukan sebagai suatu organ tandingan, namun sebagai wadah penyatuan agenda-agenda pemuda baptis bahkan Umat Baptis di tanah Papua.

Melihat fenomena dan dinamika di tanah Papua yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, kesombongan, arogansi dan sentiment, kedengkian, saling menyalahkan dan lain-lain yang mengarah pada kehancuran generasi muda baptis, maka komitmen Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) sebagai organ agen perubahan, yang dilandasi penuh oleh semangat patriotisme, nasionalisme dengan mengedepakan kebenaran Alkitab dan kasih Yesus .

Mengingat tanggung jawab dan kebutuhan perjuangan FGPBP yang semakin berat dan mendesak, serta melihat kondisi internal PGBP dan Pemuda Baptis yang sedikit kaku, setelah dinamika gereja dan hakekat nilai kebenran tidak sesunguhnya diterapkan ditubuh umat baptis ditanah Papua, sehingga forum ini dipandang penting sebagai media pemuda Baptis untuk menyuarakan dan mengolah, memnganalisa serta perjuangkan ketidak benaran di tubuh PGBP.

Dalam Mengerakan organisasinya terus menyuarakan segala permasalahan isu-isu sosial serta berperan aktif untuk membela dan menyuarakan segala ketidakadilan, HAM, gender, diskrimansi, Kesamaan Derajat, supermasi hukum, demokrasi dengan pendekatan non kekerasan.

Perubahan terus terjadi, dinamika segala bidang terus bergulir, pemuda Baptis tidak bisa membisu begitu saja, namun sedini mungkin untuk memposisikan diri sebagi agen perubahan dalam menghadapi segala dinamika tersebut. Kami membutuhkan komitmen kita bersama, solidaritas, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling membangun dan saling melengkapi untuk membangun dan mendirikan kemandirian guna merebut masa depan yang gemilang.

Kita harus menyadari bahwa nasib orang Papua dan pembangunan di tanah Papua tidak akan pernah datang dan dibangun oleh Amerika, Jakarta, dll. Semua terletak ditangan orang Papua, pemuda Papua, dan pemuda harus menjadi terdepan, kritis, perobah dan dinamis, siap melakukan perubahan.

Sungguh Kita melihat dan merasakan perbedaan pendapat di tubuh persekutuaan gereja-gereja ditanah papua sangat kental dan tidak terbendung, dan terus terpelihara sepanjang konflik kepanjangan yang memakan waktu hampir 3-4 tahun, ini sesuatu yang harus disikapi oleh pemuda Baptis Papua, kita tidak bisa melihat dan memantau konflik berkepanjangan itu terjadi terus-menerus, kita mengambil posisi yang semestinya agar kita terus membangun tubuh Allah yang kokoh di dalam kasih dan pegorbanannya.

Para kaum muda Baptis sebagai tulang punggung gereja, bangsa harus dinamis dan terus melakukan perubahan, ini tanggungjawab pemuda yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Papua saat ini membutuhkan solidaritas, kebersamaan, persatuan kita jaukan permusuhan, terus memelihara kasih iman dan Injil kerajaan surga yang di terima oleh orang tua kami di tahun 1956 sampai saat.

Ketika kehormatan dibelengku, ketidakadilan terus terjadi, diskriminasi terus bergulir, pelanggaran Ham terus berkepanjangan, Hak demokrasi dan politik rakyat Papua di rampas, pemeliharaan konflik terus terjadi, proses pembiaran terus berjalan apakah kita pemuda baptis tinggal menarima dan menari-nari diatas penderitaan dan ketidak beresan ini? Sungguh apa yang terjadi?, kesadaran terletak pada diri pribadi kita baik anda tua, muda/I dll.

Perjuangan ini berat kita harus bersatu dan berjuang dengan segala cara dan jalan Tuhan pasti membuka jalan atas iman dan komitmen kita, akhir kata “ Kedewasan Tidak Diukur dari Umur namun diukur dari penerimaan tanggung jawab dalam berkarya”

Demikian atas sambutan kami dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih Tuhan berkati

Wa wa salam kebangkitan pemuda Baptis papua

Pares L.Wenda

Peace & Justice Baptist of Papua
Jl.Jeruk Nipis Kotaraja No.106 Jayapura
P.O.Box 1212 Jayapura,Papua
Telp.0967-583462 HP.62-08124888458 (Socratez Sofyan Yoman)
email.pl_wenda@hotmail.com;pwenda_papua@live.com
http://www.suarabaptis.org;www.suarabaptis.blogspot.com
http://www.yanduwone.blogspot.com

August 28, 2010 2

FGPBP Ancam Duduki Polda Papua

JUBI — Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) mengancam akan menduduki Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, kalau saja tetap dilakukan pemanggilan terhadap Socratez Sofyan Yoman.

Sofyam Yoman merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Sebelumnya Yoman mengeluarkan statement bahwa TNI – Polisi ikut bermain di dalam kasus-kasus yang terjadi di Puncak Jaya.

“Polda Papua sebenarnya harus bisa menyikapi secara dingin dan bijaksana atas masalah ini, ini sebagai masukan dan kritikan dari masyarakat,” ujar Ketua FGPBP, Turius Wenda, Kamis (26/8).

Wenda menilai bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam bentuk apapun, sebab UUD 1945 pasal 28 jelas melindunginya. “Polda harus lebih dewasa terhadap apa yang disampaikan lewat media apa saja,” tutur Wenda.

“Ini semacam satu scenario dan ada agenda titipan untuk memusnahkan dan membunuh karakter pemimpin umat Tuhan di tanah Papua,” tambahnya.

FGPBP juga meminta Forum Gereja Baptis se-dunia (BWA) untuk menyurati Presiden Indonesia, agar menghentikan pemanggilan terhadap Pdt. Socratez Sofyan Yoman.

“Apabila desakan ini tidak diindakan, maka kami seluruh umat Baptis di Tanah Papua akan menduduki Polda Papua,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)

August 26, 2010 0

Warga Perbatasan RI – PNG Butuh Sentuhan Pembangunan

JUBI — Sekertaris Dewan Adat Muara Tami, Hanock Rollo, mengatakan sejumlah kampung diperbatasan RI-PNG, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih membutuhkan berbagai sentuhan pembangunan dari pemerintah.

"Sebagai salah satu pengurus Dewan Adat Muara Tami, ia patut meneruskan suara warga beberapa kampung yang ada di perbatasan RI-PNG," katanya kepada JUBI di Jayapura, Jumat (20/8).

Menurutnya, sentuhan pembangunan yang diinginkan seperti kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap kampung, adanya koperasi yang menunjang ekonomi keluarga dan kampung, akses transportasi berupa jalan dan angkutan, bantuan pembangunan perumahan rakyat, pembangunan pasar rakyat di perbatasan yang belum rampung, dan berbagai sentuhan lainnya untuk mempercepat pembangunan. "Kami juga butuh berbagai pembangunan seperti pembangunan perumahan rakyat dan kemudahan akses transportasi," katanya.

Distrik Muara Tami adalah distrik di Kota Jayapura yang langsung berbatasan dengan PNG, yang memiliki dua kelurahan dan enam kampung.

Ia menjelaskan bahwa kampung yang sangat membutuhkan berbagai sentuhan serta bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu Holtekamp, Koya Tengah, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae dan Moso yang berdekatan dengan negara tetangga Papua New Guinea.

"Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur sudah sangat maju selain enam kampung yang ada," katanya.

Sementara itu, kepala kampung Moso, Charles Wepafoa juga mengatakan hal yang sama terkait pembangunan dikampugnya.

Charles menambahkan selain akses jalan masuk yang belum diaspal, jembatan yang menghubungkan kampungnya dengan jalan utama putus diterjang banjir. "Selain itu, sekolah dasar yang ada di Moso belum ada guru tetap," ungkapnya.

Menurutnya sudah dua kali sejak beberapa tahun terakhir ini, ia dan warganya dibantu oleh TNI yang bertugas di perbatasan membangun jembatan gantung darurat untuk akses masuk ke kampung. "Kami juga butuh guru untuk mengajar di sekolah,"

August 20, 2010 0

DOM DIBERLAKUKAN DI PUNCAK JAYA PAPUA: SBY – BOEDIONO GAGAL DAN GULINGKAN. WUJUDKAN DEMOKRASI DI PAPUA DENGAN PERSATUAN UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL !!!

Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada perode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segerah keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi dibalik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer ( DOM) di mana alat reaksioner negara ( TNI maupun Polri) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reakioner negara ( TNI dan Polri ) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara ( TNI dan Polri ) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi atau-kah mungkin mereka kuburkan . Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah terbakar habis oleh alat reaksiner negara ( TNI dan Polri ). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.

Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, didaerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subu hari kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang di alami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupunPolri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.

Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus di amputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itu-lah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.

Maka itu kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP), mengundang kawan-kawan mahasiswa Papua untuk turut serta dalam aksi penyikapan yang akan dilakukan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2010
Waktu : 10.00 – selesai
Tempat Star : Bundaran HI – Dep Hukumdan HAM – Istana Negara

Isu :
1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua !!!
2. Copot dan Adili: Gubernur Papua, Kodam Papua, Polda Papua dan Bupati Puncak Jaya sebagai biang Kerok pelanggar Ham di Papua
3. Wujudkan Demokrasi Sepenuh-penuhnya di Papua
4. Tangkap dan Adili Para Pelanggar HAM di Papua
5. Bubarkan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih, Papindo, FPI, dll)
6. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Papua, serta Bubarkan Komando Teretorial (Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa)
7. Rebut Industri tambang Asing di bawah Kontrol Rakyat
8. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional

Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi kawan-kawan untuk bersama menyikapi persoalan massa Rakyat Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, kami ucapkan terima kasih.

ps : Tolong disebarluaskan untuk Kawan-kawan Mahasiswa Papua di Wilayah Jawa dan Bali, Kawan-kawan dikota-kota yang mau terlibat silahkan hubungi Pusat Koordinasi Aksi Nasional

Salam Perlawanan!!!

Pusat Koordinasi Aksi Nasional :
Cp : +6285328079686 (Kawan Leon)

June 26, 2010 0

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia
HE WEST PAPUA NATIONAL ARMY
TENTARA NASIONAL PAPUA BARAT
MARKAS KOMANDO PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT
———————————————————-

PRESS RELEASE JEND. KELLY KWALIK

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Salam Revolusi

Kepada Masyarakat Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangsa Australia, Bangsa Amerika Serikat, Uni Europe dan Asia Pacific serta Bangsa Colonial Indonesia.

Atas nama Allah Pencipta Tanah Papua Barat, atas nama Leluhur bangsa Papua Barat, atas nama Moyang bangsa Papua Barat, atas nama Tulang Belulang yang dibantai karena keganasan Latinas Colonial Indonesia, dan atas nama seluruh Masyarakat Papua Barat, saya Jenderal Kelly Kwalik menyatakan bahwa, seluruh kejadian penembakan, baik Security maupun Warga Negara Australia di Tembagapura Timika adalah tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI/POLRI. Untuik itu atas nama bangsa Papua Barat, Kami sampaikan kepada Negara Australia bahwa, Bangsa Papua Turut berduka atas inside penembakan Al. Saudara Drew Nicholas Grant.. Selalu pemimpin besar TPN-OPM mau sampaikan bahwa, persoalan penembakan terhadap Saudara al adalah murni conspiracy pengalian keamanan. TNI-POLIRI dan PT.Freeport Indonesia bertanggungjawab penuh.

Masyarakat Dunia yang kami hormati,

Sebagaimana pernyataan saya selaku pimpinan panglima besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) tentang kejadian di sepanjang jalan Km. 50 sampai dengan Km. 74, Tembagapura. Ingin saya menyatakan bahwa, segala kejadian di seluruh Tanah Papua maupun di Areal PT.Freeport Indonesia Tembagapura – Timika – Papua adalah sebuah prose’s rekayasa belaka oleh Pihak Colonial Indonesia lewat pasukan TNI-POLRI untuk mencari keuntungan dalam kedudukan, kepangkatan dan Kekayaan. Semuanya adalah hanya sebuah aduh domba yang sengaja diciptakan oleh Pasukan colonial Indonesia (TNI-POLRI) selama hampir setenga Abad Papua Barat Ada dibawah colonial Indonesia.

Semua kejadian mulai; Hari Rabu jam 4.00 WIP. Sekitar 30 Pasukan masuk ke Mil 74 dan melakukan penyerangan terhadap fasilitas PT.Freeport Indonesia. Tidak ada korban Jiwa. Dalam peristiwa ini 1 bus PTFI, 2 Mobil, 1 Kontener di Bakar. Terjadi tembak menembak antara pasukan TPN dan gabungan Pasukan TNI – POLRI dari Jam 6.00 – 15.00 WIP. Terjadi pengibaran bendera Pusaka Bangsa Papua (Sang Bintang Kejora) diatas Puncak Trowongan Mil 74 dari Jam 700-15.00 WIP. Situasi kemudian dikacaukan oleh TNI pukul, 16.00 WIP. sekitar 500 pasukan gabugan TNI-POLRI sedang menguasai Mil 68 sampai dengan Mil 74. Hingga penembakan Al. Drew Nicholas Grant adalah sebuah konspirasi pengalihan keamanan yang terjadi dipihak kubuh TNI-POLRI.

Untuk memperkeruh situasi dan sebagai tindakan kebiadaban sebuah sifat dasar dalam setiap operasi TNI dan POLRI bangsa Indonesia yang sangat brutal, akibatnya terjadi penembakan terhadap Karyawan PT.Freeport Indonesia asal Warga Negara Australia. Kejadian tersebut terjadi di Mil 53 pada pukul, 4.00 WIP. Peristiwa ini terjadi ketika 4 Karyawan PT.Freeport sedang menuju ke Mil. 68 untuk bekerja. Dalam Mobil ada 4 orang, karyawan yang lain luka-luka sementara karyawan asal Australia meninggal dunia.

Melihat kondisi aduh-domba yang rupanya MEMOJOKAN TPN-OPM, tanpa ada sebuah pembuktian, maka. Tepat pukul, 11.00 WIP, hari minggu. TPN – OPM melakukan penyerangan terhadap Mobil PT.FI dan TNI yang sedang mengangkut Pasukan Gabungan TNI-POLRI ke Mil 68. Dalam kejadian ini, 4 Mobil PTFI rusak, dan di Tambah 2 Mobil TNI-POLRI. Peristiwa tembak-menembak ini tertujuh kepada TNI-POLRI yang mengakibatkan 1 Anggota Security Tewas dan 1 lagi Anggota Brimob Tewas dan 3 orang lainnya Luka-Luka. Pengalaman kasus penembakan 2 Warga Amerika Serikat tahun 2000 di Mil 62-63 yang mengorbankan orang Papua, sementara pelaku penembakan jelas-jelas adalah Anggota Kopasus. Membuat kami harus bertindak mengincar TNI-POLRI sesuai surat Perintah Operasi (PO) yang tidak mengorbankan masyarakat sipil.

Bersambung……..
Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia

Kami bangsa Papua Barat sungguh menyadari, bahwasannya semua peristiwa demi peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pembantaian demi pembantaian, penculikan, pemusnahan, penganiayaan dan pemerkosaan adalah sifat dasar Colonial yang selama ini diterapkan oleh Bangsa Indonesia lewat TNI-POLRI di seluruh Tanah Papua Barat. Bukan hanya itu yang terjadi, semua program kolonisasi terhadap bangsa Papua Barat juga terjadi diberbagai lapisan kehidupan, baik social, economy, budaya, kesenian dan lebih dari pada itu adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Tanah Papua adalah penuh dengan conspiracy politic economy.

Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan sebuah scenario yang baru kali ini dilakukan oleh Pihak Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI di Areal PT.Freeport Indonesia dan Papua Barat keseluruhan, apa yang terjadi di sepanjang jalan PT.Freeport Indonesia ini adalah satu bagian kecil tindakan brutal yang sangat biadap dari sekian tindakan keganasan TNI-POLRI. Sehingga saya atas nama bangsa Papua Barat mau menyatakan bahwa, Kejadian demi kejadian diatas adalah satu dari sekian kejadian paling sadist yang pernah dilakukan oleh TNI-POLRI di Tanah Papua Barat.

Bukan hanya persoalan dalam negeri, kadang kalanya, persoalan luar negeri menjadi sebuah balas dendam Indonesia mengatas namakan TPN-OPM. Dengan berbagai penyusupan, pembunuhan kemudian melansir segala kejadian tersebut kepada pihak TPN-OPM. Pembunuhan

Warga dunia dan Para simpatisan bangsa Papua yang kami muliakan,

Sesungguhnya, perjuangan kami bangsa Papua adalah perjuangan untuk memperoleh kedaulatan (Kemerdekaan penuh) dari penjajahan Colonial Indonesia. Perjuangan TPN-OPM adalah perjuangan terhormat, perjuangan berwibawa, bukan perjuangan sporadic atau perjuangan brutal, sebagaimana selama ini dilakukan oleh Colonial Indonesia terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua Barat.

Catatan memorials bangsa Papua atas keganasan colonial Indonesia dengan sikap brutal berawal ketika itu, kebrutalan colonial Indonesia terjadi pada tahun 1962, ketika itu secara Defector bangsa Papua Barat telah menyatakan Kemerdekaan pada tanggal, 1 December 1961 dengan nama Negara adalah Papua Barat (West Papua), nama bangsa adalah Bangsa Papua, Nama Bendera adalah Bintang Kejora dan Lagu kengsaan adalah Hai Tanahku Papua. Selain lambang Negara dan lainnya diatas, bangsa Papua pada saat itu sudah memiliki 12 Partai politic dan Dewan Rakyat Nieuw Guinea. Ini semua adalah sebuah fakta sejarah yang telah dikebiri oleh Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa capitalist yang hanya mengejar kekayaan alam Tanah Papua.

Masyarakat dunia yang kami muliakan,

Kekejaman bangsa Indonesia di Tanah Papua telah di mulai sejak tanggal, 12 April 1961 ketika Sukarno memerintahkan kepada seluruh angkatan bersenjata Colonial Indonesia untuk aksi militer dengan nama Commando Rakyat. Dimana dalam komandonya President Soekarno mengatakan, “…Belanda mengadakan (Negara Papua), Belanda Mengibarkan Bendera Papua, Belanda Mengadakan Lagu kebangsaan Papua..” Kita tidak boleh diam, Kita harus bertindak……. Setelah Colonial Indonesia mengeluarkan Commando Rakyat, juga dikeluarkan commando Mandala untuk membunuh manusia Papua dengan melakukan berbagai operasi yang menelan korban Jiwa rakyat Papua. Mulai dari Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Lumba-Lumba, Operasi Grakula, Operasi Koteka, Operasi Silet, Operasi Matoa, Operasi Mambruk serta masih banyak lagi dan berbagai bentuk terror serta intimidation dan aduh domba yang dilakukan oleh Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI.

Warga dunia yang kami banggakan,

Selain berbagai bentuk operasi dan penganiayaan diatas, juga terjadi berbagai kekerasan dalam structure kehidupan bangsa Papua Barat. Diantaranya adalah pemaksaan kepada masyarakat Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia, Structure pemerintahan dikuasai oleh Non Papua, Pembunuhan dan atau pemusnahan manusia Papua melalui transmigration, pemusnahan manusia Papua melalui Keluarga Berencana (KB) Pembunuhan manusia Papua melalui Minuman Keras, Pembunuhan melalui perempuan pelacur yang dikirim dari Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi dan Maluku, Penguasaan wilayah Papua melalui sistem pemerintahan dengan melakukan pemekaran Propinsi, Pemekaran Kabupaten dan berbagai perusahan asing yang masuk ke Tanah Papua lalu mendukung Colonial Indonesia dalam hal ini TNI-POLRI dengan memberikan Facilities untuk memusnahkan Manusia Papua yang mengeruk kekayaan alam Papua.

Berbagai bentuk kekerasan diatas hanya menjadi sebuah duka dan penderitaan panjang rakyat Papua Barat dalam mengarungi roda kehidupan di tanah yang Allah ciptakan untuk bangsa Papua Barat. Dunia membisu… seolah-oleh turut mendukung Bangsa Colonial Indonesia untuk memusnakan manusia Papua. Duniapun memberikan segala macam facilities demi kepentingan dunia di Tanah Papua dan demi memusnakan manusia Papua. Sementara manusia Papua hanya berdoa dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Manusia Papua menjadi makluk manusia yang tidak berdaya dari segala macam conspiracy economy Politic para kaum pemilik modal dan kaum penjajah.

Warga dunia yang kami hormati,

Peristiwa demi peristiwa di Tanah Papua yang selama ini terjadi, terutama peristiwa-peristiwa penembakan di sepanjang Areal PT.Freeport Indonesia sesungguhnya adalah sebuah conspiracy kepentingan economy TNI-POLRI dan para mafia economy Indonesia. Penembakan atas dua Warga Negara Amerika yang note bane adalah staff Pengajar di SPJ adalah sebuah conspiracy satu piring dua sendok yang mengorbankan masyarakat Papua. Semua kejadian kekerasan semuanya selalu dilemparkan kepada pihak TPN-OPM, sementara pelaku sesungguhnya adalah sedang berpesta dibalik penderitaan dan tuduhan dunia terhadap bangsa Papua terutama TPN-OPM.

Sebagaimana telah saya selaku panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat .. Jenderal Kelly Kwalik…tegaskan pada bagian pertama, Semua kasus penembakan di Areal PT.Freeport Indonesia terutama terhadap Saudara al. Drew Nicholas Grant adalah Tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI-POLRI. Telah jelas bahwa, Conspiracy perebutan penguasaan Security PT.Freeport Indonesia antara Sipil Social Security, POLRI dan TNI. Penarikan pasukan TNI dari Areal PT.Freeport Indonesia telah menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusip di antara pihak TNI dan Pihak Kepolisian. Di Tambah lagi dengan keinginan PT.Freeport Indonesia yang merencanakan sipil security. Belum lagi conspiracy pencurian facilities PT.Freeport Indonesia (BESTU) yang sering dilakukan oleh pihak TNI dan juga Pihak POLRI.

Saya selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membantah dengan tegas semua pernyataan baik oleh PANGDAM TRIKORA, KAPOLDA PAPUA maupun Secretaries menteri Politic dan Keamanan negara colonial Indonesia yang mencoba-cobah untuk tidak bertanggungjawab atas pembunuhan Saudara al. Drew Nicholas Grant. Kalau Bangsa Colonial Indonesia merasa sebagai negara yang beradap, yang menghargai nilai makluk manusia, maka saya meminta Indonesia harus mengakuinya secara gentlemen, tetapi apabila bangsa Indonesia adalah bangsa Biadap yang tidak menghargai nilai kemanusiaan, maka teruslah tunjukan kebiadaban colonial Indonesia di mata dunia International…. Karena memang bangsa Colonial Indonesia telah membangun negara dengan kebiadaban dan penuh kebobrokan.

Warga Dunia yang kami hormati,

Kalau situasi ini kemudian semua pihak menyalakan Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua Barat, TPN-OPM, maka saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa:

1. Pasukan TPN-OPM akan melakukan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk tuduhan.

2. Segala operasi perlawanan pasukan tentara pembebasan Nasional atas TNI-POLRI akan menjadi tanggungjawab kami selaku Pimpinan Besar TPN-OPM. Diluar itu adalah pihak-pihak kepentingan dan tentunya pasti adalah pihak TNI-POLRI yang selama setengah Abad telah menunjukan prestasinya dimata Indonesia, Mata public International dan mata masyarakat Papua.

3. Kami akan terus melakukan perlawan hingga akhir hayat kami, dan akan menghentikan secara total operasi penambangan PT.Freeport Indonesia dan akan berhenti apabila ada pihak dunia/negara lain mau menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan Papua Barat.

4. Kami menghimbau kepada dunia untuk melihat persoalan ini secara professional dan kepada Warga negara Papua Barat untuk satukan langka, satukan barisan dan satukan kekuatan untuk mengembalikan Tanah Papua ke Pangkuan West Papua dari tanggan Colonial Indonesia yang saat ini sedang menjajah bangsa Papua Barat.

Demikian pernyataan press ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Timika, 15 Jul. 09
Markas Besar
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

JENDERAL KELLY KWALIK
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

July 5, 2009 1

Boikot Hukum Penjajah NKRI di Tanah Papua

Kepada semua pejuang HAM Papua,

Semua hukum Indonesia tidak berlaku di tanah Papua karena itu hukum
penjajah yang dikeluarkan untuk menguntungkan kaum elit Jawa dan untuk
terus menerus memberantaskan dan menindis masyarakat pribumi.

Karena itu maka masyarakat pribumi harus boikot semua hukum-hukum NKRI
yang di pakai oleh TNI ataupun POLRI serta badan-badan administratif
pemerintahan penjajah, karena keberadaan mereka di tanah Papua sama
sekali tidak di restui oleh masyarakat asli.

Mulai dari hari ini, boikot hukum-hukum yang di pakai dan dikeluarkan
oleh NKRI. Hukum yang sah di tanah Papua adalah hukum adat yang telah
turun temurun di pakai oleh setiap suku untuk masing masing mengurus
diri dan menghormati alam tanah Papua.

Django Raitnaw
Coordinator Papua
International Action for West Papua (IAWP)
Wamena
West Papua
http://www.koteka.net

April 4, 2009 0