Mahasiswa Tolak Pembangunan Mako Brimob di Wamena

Abepura, Jubi – Mahasiswa Kabupaten Jayawijaya, wilayah Lanitipo, Wuka Lagowan, Asolokowal, Assotipo, pemilik hak ulayat tanah Molama, Wouma dan Megapura, menolak rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di atas tanah adat mereka. Pasalnya, tanah adat mereka itu sumber ekonomi bukan untuk mendapatkan kekuasaan elit.

“Tanah Molama jadi lahan sumber ekonomi warga, tetapi elit hendak mengorbankan lahan ini demi kepentingan pemekaran dan kuasa. Karena itu kami tolak!”kata Bennyamin Lagowan bersama rekan-rekannya kepada awak media di Abepura, kota Jayapura, Papua, Senin (12/1).

Menurut mereka, ada elit lokal yang hendak mengubah tanah yang dulu menjadi lahan pertanian warga dari wilayah Paniai, Lani Jaya, Tolikara dan Jayawijaya sebagai markas aparat keamanan. Indikasi perubahan itu dapat terbaca sejumlah skenario ini.

Awalnya, menurut Lagowan, beberapa waktu lalu, pemerintah daerah berusaha mewacanakan membangun kantor wali kota, namun ditolak sejumlah tokoh masyarakat dan adat. Penolakan itu mengurung niat pemerintah dan tidak bisa masuk merebut tanah adat.

Alius Asso, tokoh pemuda dari wilayah Aso-Lokowal, mengatakan, rupanya pemerintah tidak menyerah. Pemerintah memanfaatkan momen meninggalnya sejumlah tokoh yang kerap menolak rencana pemerintah dan menjaga stabilitas wilayah Wouma, Welesi, Hepuba dan Kurima.

“Orang yang selama ini bisa atasi masalah, menolak rencana pemerintah meninggal tiba-tiba. Konflik kepentingan ditimbulkan. Situasi masih tegang,”katanya.

Situasi yang tidak stabil pasca perang suku itu, kata Asso, pemerintah Jayawijaya, dalam hal ini Bupati Wempi Wetipo memanfaatkan untuk memuluskan ambisinya dengan menghadirkan Markas Komando Brimob dengan alasan keamanan. Padahal pemerintah ingin merebut tanah adat warga dan lahan pertanian.

Kalau pemerintah bernafsu membangun Mako Brimob, kata Victor Tibul, yang mewakili mahasiswa pegunungan lain mempertanyakan nasib masyarakat. Pemerintah hendak kemanakan warga yang selama tergantung pada lahan pertanian itu. “Masyarakat akan diusir ke mana,”tegasnya.

Menurut Tibul, kehadiran aparat hanya menambah daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga Jayawijaya. Warga terus menjadi korban dan tersingkir di atas tanah sendiri dari waktu ke waktu. Warga yang sudah menjadi korban atas nama perang suku, akan terus menjadi korban.

Kemudian, Wempi Asso menambahkan, masyarakat tidak mungkin melakukan perang suku tanpa ada aktornya. Pasti ada aktor yang bermain untuk menghabisi warga. Karena itu, ia berharap warga harus sadar diri. “Orang-orang tua ini tidak boleh ikut ramai karena kita perang, kita yang korban dan yang nikmati intelektual,”katanya.

Sementara itu, Arman Fakni, mahasiswa dari wilayah Sairery mengatakan dirinya sangat prihatin dengan pembangunan Markas Brimob itu. “Saya tidak mengakui pembangunanan markas. Brimob karena mengambil alih tempat masyarakat. Kalau ambil alih, masyarakat ke mana. Masyarakat punya hak hidup di negerinya,”katanya

Sonny Meaga, mahasiswa Fisip Uncen, asal wilayah Kurima mengatakan apapun alasannya, warga sudah menjadi korban atas kepentingan elit Jayawijaya. Karena itu, Bupati Jayawijaya harus bertanggungjawab atas korban. “Bupati dan militer tidak boleh lepas tangan. Mereka harus bayar kepala dan tegas tolak kantor Brimob,”katanya.

January 13, 2015 0

Kami Siap Berperang Dengan Indonesia Kapan Saja

Aksi lilin untuk Papua. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com – Kalau dihitung sejak Penentuan Pendapat Rakyat 1969, Papua sudah 45 tahun bergabung dengan Indonesia. Sejak itu pula konflik berdarah terus membekap Bumi Cendrawasih.

Tokoh Papua sekaligus Menteri Luar Negeri Federasi Papua barat Jacob Rumbiak menegaskan kesabaran rakyat Papua ada batasnya.

“Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua,”

katanya saat dihubunginya melalui telepon selulernya kemarin sore.

Berikut penuturan Jacob Rumbiak kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com.

Tadi Anda bilang OPM bisa melawan kalau darurat militer ditetapkan. Siapa melaih dan memasok senjata bagi OPM?

Yang jelas bukan saja OPM tapi juga rakyat Papua sudah siap melawan. Rakyat sudah siap bertindak. Kekuatan OPM tidak seberapa, tapi rakyat dan mahasiswa sudah berada di garis depan bukan di hutan lagi. Sekarang mahasiswa asal Papua di Jakarta, Yogya, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain sudah menuntut kemerdekaan.

Jadi kapan OPM bakal menyatakan perang terhadap Indonesia?

Saya tidak tahu itu kapan, tapi saya terlalu yakin perlawanan dalam skala besar pasti datang, ditambah lagi pendekatan militer dilakukan Indonesia bertambah besar.

Perlawanan rakyat waktunya tidak bisa saya tentukan, tapi kekuatan diplomatik, politik, intelijen dan militer sudah terbangun rapih. Kami berpikir penyelesaian secara damai itu penyelesaian sangat bermartabat.

Menggunakan cara militer merupakan cara terakhir. Kami terlalu yakin dalam waktu tidak lama akan ada perlawanan bersenjata besar-besaran oleh rakyat Papua.

Tapi Anda setuju kalau tidak ada perlawanan bersenjata besar-besaran tidak bakal dapat perhatian masyarakat internasional?

Ini kan masih melihat situasi. Rakyat sipil Papua sangat besar jumlahnya, ini butuh pertimbangan. Jadi jangan ada pengorbanan besar dari mereka. Itu juga jadi perhitungan pribadi buat rakyat Papua merdeka untuk tidak melakukan kejahatan dalam melakukan revolusi.

Tapi Anda sudah melihat pemerintah berencana melakukan pendekatan militer. Kenapa OPM masih berdiam diri?

Sabar dan terus menggunakan cara-cara damai sedang kami dorong. Kami melihat isu global sangat alergi dengan perang. Kami harus hati-hati karena teroris hampir mirip dengan isu global. Kami harus hati-hati menghadapi pendekatan militer. Kami tidak mau dicap teroris.

Artinya OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Kami melihat ada batas kesabaran juga sehingga kita berusaha melakukan pendekatan lagi. Saya berharap awal tahun depan ada komite khusus diatur dari luar ke dalam. Kami sudah melakukan pendekatan secara khusus, mendesak pihak luar menjadi pendengar sebelum kami bertindak.

Kapan batas waktunya diberikan karena korban sipil terus berjatuhan?

Yakinlah, sabar adalah subur dan sehat. Masih ada waktu buat kami terus melakukan pendekatan bermartabat dan waktu kami terbatas.

Jadi OPM belum siap berperang dengan Indonesia?

Sebenarnya sudah siap, tapi kami tidak tahu waktunya, mungkin tahun depan. Yang jelas pihak Papua sudah siap sekali. Kami masih terus melakukan pendekatan sangat bermartabat, kami coba dulu.

Seberapa siap? Atau ini cuma sesumbar doang buat menjaga semangat untuk merdeka?

Kami sudah sangat siap dari sisi militer. Persiapan kami sudah cukup bisa hadapi militer Indonesia, tapi kami lihat itu bukan sebuah solusi cepat. Saya harap pihak Indonesia sudah bisa melihat kaki Papua suah siap kapan saja.

Bisa jelaskan kesiapannya dengan persenjataan lengkap militer?

Kami sedang dalam semangat dan momentum tepat. Kami ini mengalami kebijakan salah. Sekarang masyarakat internasional merasa bersalah memasukkan Papua ke tempat salah.

Jadi momentum perlawanan bersenjata besar-besaran perlu menunggu hingga 2019, bertepatan dengan setengah abad Papua bergabung dengan Indonesia sejak pepera 1969?

Saya pikir itu terlalu lama,

Kapan perlawanannya jika itu terlalu lama?

Kekuatan lain itu (militer) siap tapi tidak mungkin saya katakan soal itu. Kami melakukan persiapan bersenjata. Kami telah memutuskan harus menyeselaikan konflik politik di Jakarta dengan internasional secara damai.

Keputusan penyelesaian Papua ada di tangan para pemimpin. Saya tidak bisa mendahului keputusan para pemimpin tinggi buat menyelesaikan konflik Papua secara damai. Walau menderita, ada kucuran darah dan air mata, penderitaan terlalu hebat, kami ahrus menunjukkan kami tetap berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.

Kalau nanti dengan cara cara damai tidak bisa nanti, baru kami menggunakan cara militer. Sekarang kami masih mencoba untuk beberapa tahun ke depan.

Jadi tenggat penyelesaian damai hingga 2019?

Bisa terlalu lama, mungkin juga bisa terlalu cepat. Harusnya lebih cepat lebih baik, bisa saja tahun depan atau 2019. Kami belum bisa pastikan. Tapi kami ingin kalau merdeka nanti kami tidak ingin rakyat Papua mencap Indonesia sebagai negara penjajah.

[fas],Jumat, 12 Desember 2014 11:39,merdeka.com

December 12, 2014 1

KNPB Sorong, Bendera Bintang Kejora Bukan Layang-Layang

Sorong , ( Jubi) – Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Wilayah Kepala Burung se Sorong Raya menghimbau agar tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora jelang HUT Kemerdekaan Papua 1 Desember Senin, (1/12 ). Karena bendera adalah harga diri bangsa Papua dan bendera bukan layang-layang.

Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Jack Badi menegaskan, menjelang HUT Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember mendatang tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari bersejarah bagi perjuangan segenap Bangsa Papua akan diperingati dengan ibadah syukur internal di sekretariat KNPB Malanu, Sorong, Senin, (1/12) nanti.

“Kami dari KNPB tidak ada agenda untuk penaikan bendera. Karena kami sudah merdeka tahun 1961 dan bendera sudah berkibar saat itu,”

kata Jack saat di temui Jubi di sekretariat KNPB Sorong Raya, kompleks UKIP Sorong Jumat, (28/11) sore.

Jack menegaskan apabila pada tanggal 1 Desember ada orang yang mengibarkan Bintang Kejora maka pihaknya akan memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap orang tersebut.

“Bendera kami bukan layang-layang yang dinaikan dan diturunkan. Bendera kami sekali berkibar tetap berkibar.”

ujarnya.

Sementara Wakil Ketua I, Kamtius Heselo sepakat tidak ada pengibaran bendera. Menurutnya , yang menjadi focus mereka saat ini adalah dukungan terhadap pertemuan di Vanuatu pada 1 Desember untuk menyatukan aspirasi semua organisasi. Pertemuan Vanuatu jelasnya bukanlah pertemuan untuk membahas kemerdekaan, melainkan untuk melakukan konfrensi penyatuan seluruh elemen organisasi di Papua.

“ Pertemuan ini akan dihadiri oleh beberapa diplomat, seperti Benny Wenda, Herman Wanggai dan Jack Rumbiak untuk menyampaikan agenda kerjanya. Itu yang kami dukung. Kalau masalah pengibaran bendera kami tidak bertanggung jawab,”

kata Kamtius. (Nees Makuba)

November 29, 2014 at 20:07:59 WP,TJ

November 29, 2014 1

Jubir TPN/OPM: “Kami Berbeda Pandangan Politik Dengan NRFPB”

PAPUAN, Jayapura — Menyangkut pembebasan Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi yang diklaim sebagai Presiden dan Perdana Menteri Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) mengaku memiliki pandangan politik yang berbeda.

“Selama ini Forkorus Yaboisembut Cs tidak berjalan bersama semangat revolusi yang dibangun TPM/OPM,” tegas Saul Bomay, Juru Bicara TPN-OPM, di dampingi Sekertaris Jenderal TPN-OPM, Yusak Pakage, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (19/7/2014) siang.

Menurut Bomay, selama ini NRFPB juga tidak berjalan dalam perahu yang sama dengan TPN/OPM, bahkan dianggap berbeda kendaraan politik.

“Saya berbicara prinsipnya komando revolusi TPN/OPM, dan mereka (red, NRFPB) adalah negara Federasi, dan saya menilai negara Federasi itu masih bagian dari NKRI atau negara bagian,”

ujarnya.

Dikatakan, TPN/OPM sejak dahulu kala tidak memunyai sayap negara federasi, sebab sudah jelas, penanggungjawab umum adalah sayap militer.

“Kelompok Forkorus Cs karena membentuk negara Federasi, berarti mereka bagian dari Negara Republik Indonesia. Karena kalau mereka berbicara Federasi, sama saja dengan otonomi, berarti negara bagian dari NKRI, sedangkan TPN/OPM berbicara lepas dari Republik Indonesia,”

ujarnya.

Yusak Pakage, Sekjen TPM/OPM menambahkan, telah banyak terjadi penyusupan di Papua, terutama dalam berbagai elemen gerakan yang ada.

“Termasuk ada yang menyusup masuk ke dalam tubuh TPN/OPM, tapi mereka bisa dihitung dengan jari, ini jelas-jelas menggangu perjuangan kedepan,” katanya.

Dalam segala pertikaian dan konflik di Papua, menurut Pakage, “Aparat TNI/Polri sendiri yang menciptakan konflik, dengan tujuan memancaing turunnya dana pengamanan. Sering pake kasus-kasus untuk naik pangkat,” jelas Pakage.

Pakage juga memberikan apresiasi kepada masyarakat internasional yang saat ini semakin intens memberikan dukungan untuk rakyat Papua.

“Internasional sekarang sudah bekerja keras untuk mendukung Papua Merdeka, ini membuktikan bahwa Papua tidak selamanya dengan NKRI, salah satunya dukungan negara-negara pasifik,” kata Pakage.

Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, Forkorus Yaboisembut bersama kelima aktivis Papua lainnya akan dibebaskan pada 21 Juli 2014 dari Lembaga Permasyarakatan Abepura, Papua. (Baca: Forkorus Yaboisembut Cs Akan Dibebaskan).

Sumber: SP.com

July 19, 2014 0

Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Setelah seruan Boikot Pilpres dari pihak yang mengklaim anggota Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, kini tokoh-tokoh Papua Merdeka yang saat ini berstatus sebagai tahanan politik maupun hidup di pengasingan juga menyerukan boikot Pilpres pada tanggal 9 Juli nanti.

Seruan para tokoh Papua Merdeka ini diedarkan melalu sebuah klip video berjudul Boikot Pilpres 2014. Klip Video ini diunggah di situs Youtube pada tanggal 6 Juli kemarin. Dalam video berdurasi dua menit lebih yang diunggah oleh akun Rize of Morning Star ini, tokoh-tokoh Papua Merdeka seperti Filep Karma dan John Otto Ondowame yang berada dipengasingan mengatakan bahwa Pilpres 2014 bukanlah Pemilu Rakyat Papua Barat, tapi pemilu Indonesia.

“Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

Sedangkan Filep Karma, salah satu tokoh Papua Merdeka lainnya mengatakan orang Papua tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu Presiden ini.
“Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan Bangsa Papua merdeka.” kata Karma.

Selain Ondowame dan Karma, Benny Wenda, Victor Yeimo dan Forkorus Yoboisembut juga menyerukan Boikot Pilpres 2014 melalui klip video ini. Forkorus dalam klip video ini meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi saat Pilpres Nanti.

“Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

(Jubi/Victor Mambor)

July 8, 2014 0

Kasdam : Dialog Politik Papua Sudah Terlambat

Kasdam XVII Cenderawasih, Brigadir Jenderal (TNI) Hinsa Siburian (Jubi/Indrayadi TH)

Jayapura, 22/5 (Jubi) – Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen (TNI) Hinsa Siburian mengatakan dialog tentang Papua pada akhirnya akan tergantung dari sudut pandang Negara. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan hari kedua Konferensi Nasional VI, Selasa (20/5) di Hotel Sentani Indah, Sentani.

“Dialog akan sangat tergantung dari sudut pandang siapa. Bagi kami, sebagai alat negara, dialog politik sudah terlambat, selesai. Sebab, Papua sudah menjadi wilayah NKRI yang diakui PBB. Jadi secara politik sudah sah dari segi hukum, undang-undang termasuk hukum internasional,”

ungkap Kasdam seperti rilis yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (21/5) sore.

Maka, lanjut Hinsa , yang diperlukan sekarang adalah membangun kesejahteraan. Jika ingin melakukan dialog, hal itu memungkinkan melalui Otonomi Khusus di mana masyarakat bisa menggunakan berbagai jalur atau sarana di pemerintahan daerah dan DPR yang di Papua untuk membicarakan setiap permasalahan kesejahteraan yang ada di masyarakat.

“Papua sama seperti wilayah-wilayah Indonesia yang status hukum dan politiknya adalah tertib sipil. Sehingga, fungsi kami sebagai TNI melakukan pembinaan teritorial dan membantu serta melindungi masyarakat agar tidak terganggu. Kami mengambil peran agar Papua damai karena itu operasi yang kami lakukan adalah membangun kepercayaan dengan pendekatan terhadap masyarakat,”

tutur Hinsa

Dia mengatakan , operasi yang dilakukan pihaknya bukan dengan menerjunkan berkompi-kompi pasukan tetapi ikut mendorong kesejahteraan Papua. Untuk itulah Babinsa bersama-sama dengan masyarakat. Tugasnya membantu polisi mengatasi kriminalitas dan di beberapa wilayah yang di perbatasan maupun di pedalaman. Di antaranya membantu masyarakat dengan mengajar atau membuka jalan untuk pembangunan jalan.

“Namun begitu setiap ada oknum-oknum yang melakukan kesalahan dalam bertugas harus pula diproses secara hukum. TNI harus profesional juga menghormati hak asasi manusia. Itu undang-undang tentang TNI yang sekarang ini,”

katanya.

Tetapi, Pungky Indarti, Direktris Imparsial Jakarta, selaku moderator diskusi justru membantah pernyataan Kasdam tersebut.

“Apa yang disampaikan Kasdam jauh dari realitas sehari-hari di Papua yang itu tercermin dari proses Konferensi Nasional VI Jaringan Antariman Indonesia yang sedang berjalan di Hotel Sentani Indah,”

kata Poengky dalam release yang diterima tabloidjubi.com melalui surat elektronik. (Jubi/Aprila)

May 22, 2014 at 21:57:38 WP,TJ

May 22, 2014 0

Eni : Penyanderaan Mamberamo Itu Konspirasi

Regina Muabuay,Keluarga Korban Penyanderaan Mamberamo (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 1/4 (Jubi) – Eni Tan, Staf pada Kesbangpol Provinsi Papua Barat yang juga Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat, mengungkapkan bahwa kasus oenyanderaan 17 Orang di Speedboat pada 9 Maret 2009 lalu di Kabupaten Mamberamo adalah konspirasi.

“Kasusnya saya baru tahu pada 17 November 2011 saat saya berada di Jakarta. Saya kerja di Kesbangpol, jadi waktu kita bicara soal MRP. Pasada satu orang yang datang, namanya Leon Sayori. Dia ini membawa dua surat,”

ungkap Eni kepada tabloidjubi.com di Kotaraja, Jayapura, Selasa (1/4).

Lanjutnya, surat yang pertama berasal dari Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Demianus Kiukiu yang isinya minta bantuan kepada Panglima OPM di Wilayah Mamberamo dengan imbalan uang untuk membeli senjata.

Sedangkan surat yang kedua berasal dari Jhoni Yogi, Dimema dan Jopari. Surat tersebut ditujukan untuk Presiden yang isinya meminta agar Demianus tidak dijadikan Bupati, karena banyak janji yang belum ditepati. Demianus juga dikatakan sebagai pihak yang melakukan berbagai peristiwa pengibaran.

“Dengan dua surat ini, tanggal 18 malam saya disuruh Pak Widianto, Dirwasnas Kesbangpol, atas ijin lisan Mendagri untuk berangkat ke Papua. Sebelum saya berangkat, sempat berbicara via telepon dengan Niko Aronggear Patay yang selanjutnya pada tanggal 19 malam, saya bertemu Nico Aronggear Patay,”

kata Eni lagi bersemangat.

Dari mereka inilah, Eni mengaku jadi tahu peristiwa penyanderaan ini, lalu dirinya mulai menjumpai keluarga korban maupun saksi-saksi untuk mengumpulkan data hingga hari ini.

“Jadi, dari data yang kita himpun itu, sudah dinyatakan bahwa itu konspirasi dan sudah sampai ke Menkopolhukam yang kemudian membentuk tim investigasi. Bahkan sekarang Polda Papua punya tim investigasi sendiri yang sudah dibentuk,”

tutur Eni.

Menurutnya, tiga kapolda lalu tidak terlalu meperhatikan masalah ini karena terlibat dalam konspirasi ini. Pak Tito saya pertemukan langsung dengan keluarga korban dengan tujuan Kapolda ini bisa tahu secara langsung peristiwa ini.

Regina Mabuay, kakak dari Ishak Petrus Mabuay yang kala itu menjabat Kepala Bagian (Kabag) Umum Kabuten Mamberamo Raya yang juga salah satu korban hilang mengatakan, lima tahun telah berlalu, namun hingga kini belum ada titik terang keberadaan adiknya.

“Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya, tapi hingga kini belum ada kejelasan dimana saudara kami berada. Kami harap polisi segera mengungkap kasus hilangnya rombongan itu. Kami juga melihat ada indikasi jaringan yang cukup kuat agar kasus ini tak terungkap,”

kata Regina kepada tabloidjubi.com, belum lama ini. (Jubi/Aprila)

Aprila Wayar on April 1, 2014 at 21:59:43 WP,TJ

April 1, 2014 0

Uni Eropa Ingin Pastikan Senjata Yang Dijual Negaranya Tidak Digunakan Pada Warga Papua

Ana Maria Gomez, anggota Parlemen Uni Eropa dari Portugal, salah satu penandatangan surat (kiri) bersama Ketua AJI Kota Jayapura, Victor Mambor usai sidang dengar pendapat (Dok Jubi)

Jayapura, 31/3 (Jubi) – Anggota Parlemen Uni Eropa yang beranggotakan 28 Negara hingga tahun 2013, mendesak Pemerintah Indonesia untuk membuka dan menyediakan akses ke Papua bagi pengamat Independen, termasuk pengamat dari Uni Eropa maupun mekanisme HAM PBB.

16 anggota parlemen Uni Eropa telah menulis surat kepada Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Baroness Catherine Ashton, sebagai tindak lanjut sidang dengar pendapat tentang Papua di parlemen Uni Eropa pada tanggal 23 Januari 2014 dan voting Parlemen Eropa pada 26 Februari 2014 untuk perjanjian kerjasama antara Republik Indonesia dan Uni Eropa. Surat yang ditandatangani oleh 16 anggota parlemen Uni Eropa ini meminta Baroness Catherine Ashton agar mendorong pemerintah Indonesia untuk secara aktif memulai proses dialog dengan rakyat Papua Barat sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai seperti yang dituntut oleh para aktivis perdamaian di Papua dan Jakarta. 16 anggota parlemen ini juga meminta pemerintah Indonesia membuka akses kepada pengamat independen termasuk pengamat Uni Eropa serta mekanisme HAM PBB dan melindungi kebebasan pers lokal di Papua.

Leonidas Donskis, anggota Parlemen Uni Eropa dari Finlandia kepada Jubi melalui surat elektronik, Minggu (30/3), mengatakan surat tertanggal 26 Maret 2014 ini menyerukan agar Indonesia membebaskan semua tahanan politik dan mengakhiri praktek mengadili rakyat Papua yang terlibat dalam kegiatan politik damai dengan tindak pidana seperti pengkhianatan/Makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia. Uni Eropa juga sangat mendukung reformasi di Indonesia yang akan memastikan personil aparat keamanan yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dapat dimintai pertanggungjawaban di pengadilan independen atas tindakan mereka terhadap warga sipil, misalnya melalui reformasi sistem peradilan militer dan pelarangan penyiksaan sesuai dengan norma-norma PBB ;

“LSM lokal terus melaporkan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap warga sipil di Papua Barat. Sementara negara-negara anggota Uni Eropa menjual senjata ke Indonesia, sangat tidak mungkin memonitor apakah senjata-senjata itu digunakan terhadap warga sipil karena pembatasan akses ke wilayah ini.”

tulis Leonidas Donskis kepada Jubi dalam surat elektroniknya.

“Eropa juga ingin memastikan jika senjata yang dijual ke Indonesia oleh negara-negara anggota Uni Eropa tidak digunakan terhadap warga sipil di Papua.”

tambah Donskis.

Surat kepada Baroness Catherine Ashton yang ditandatangani oleh anggota Parlemen Uni Eropa, yang diterima Jubi, Sabtu (29/3) juga menyebutkan beberapa pasal dalam UU Otsus telah dilanggar. Inisiatif lain dari Jakarta seperti Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dan Draft Otonomi Plus yang direncanakan sangat tidak partisipatif bagi masyarakat asli. Akibatnya pendekatan Jakarta terhadap situasi di Papua Barat hanya mengatasi masalah ekonomi semata. Dana yang disediakan untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan sangat besar namun fasilitas kesehatan dan pendidikan tidak berfungsi.

“Penyampaian ekspresi perbedaan pendapat politik atau aspirasi kemerdekaan secara damai, terus menerus dituntut, aktivis ditangkap, demonstrasi dibubarkan dan aktivis dijatuhi hukuman sampai 20 tahun penjara. Dalam iklim konflik dan pelanggaran HAM ini, kami khawatir karena pengamat PBB, organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional serta wartawan independen ditolak masuk ke Papua atau menghadapi pembatasan yang serius untuk masuk atau bekerja di Papua Barat.”

tulis Donskis.

Menurut Donskis, selama ini Organisasi Hak Asasi Manusia dan gereja terus melaporkan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi dan keterbatasan akses yang sangat serius bagi penduduk asli Papua untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Seperti diberitakan oleh media ini (akhir Januari 2014), Parlemen Uni Eropa pada tanggal 23 Januari 2014 lalu telah mengundang Norman Vos (Interantional Coalition for Papua), Zelly Ariane (National Papua Solidarity) dan Victor Mambor (Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura) untuk menyampaikan situasi dan persoalan terkini di Papua.(Jubi/Benny Mawel)

Benny Mawel on March 31, 2014 at 22:24:53 WP,TJ

March 31, 2014 0

AMP Komite Kota Yogyakarta Tolak Pemilu 2014 di Papua

Logo AMP

Keberadaan Indonesia diatas tanah Papua merupakan aktivitas ilegal dan asing bagi rakyat Papua. Papua yang melingkupi Numbai sampai ke Merauke, dari Raja Ampat sampai ke Baliem (Pegunungan Bintang) dan dari Biak sampai ke Pulau Adi adalah sebuah wilayah koloni baru dari Indonesia, yang keabsahannya belum final dibawah hukum internasional.

Demokrasi (prosedural) ala neo-kolonialisme Indonesia hanya mampu menghipnotis rakyat Papua dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tetapi tidak berhasil menjamin kebebasan politik rakyat Papua dalam menentukan nasibnya sendiri. Jargon Pesta Demokrasi Indonesia di Papua, sangat jelas bertujuan untuk: (a) Melahirkan agen-agen kolonialisme; (b) Memperkokoh sistem kolonialisme Indonesia; (c) dan hegemoni neo-kolonialisme Indonesia.

Sistem demokrasi yang demikian telah menciptakan tatanan hidup rakyat Papua yang tercerai-berai, tata kehidupan yang diskriminatif, gaya hidup yang konsumeristik, Kesehatan dan Pendidikan yang materialistik, Sosial yang individualistik, Budaya yang hedonistik, Politik yang oportunistik, Ekonomi yang liberalistik, Agama yang eksploitatif.

Dalam kondisi yang tidak menentu itu, rakyat Papua digiring dalam perspektif demokrasi yang menghendaki -dan praktis membuat rakyat Papua sebagian, khususnya para elit politik partai menjadi budak yang tunduk menerima praktek partainya. Mereka hanya menjadi dan dijadikan boneka yang tidak berdaya dan pasrah menerima semua paket politisasi kebijakan Jakarta.

Kita sedang menyaksikan Otonomi Khusus (Otsus) yang dipaksakan sebagai solusi, lalu dibenturkan dan digagalkan Jakarta dengan kebijakan lain, lalu saat ini mencoba ditambal sulam lagi dengan Otsus Plus (Pemerintahan Papua). Pada saat yang sama, harga diri orang Papua dipermainkan ketika MRP, DPRP, dan Gubernur di Papua tidak memiliki kewenangan apapun, tidak berdaya, tidak dihiraukan, atau kasarnya hanya dijadikan boneka penguasa yang tunduk pada perintah Jakarta.

Mental nurut dan mental budak tidak ada dalam sejarah dan budaya orang Papua. Itu hanya ada dalam sejarah Indonesia vs Belanda dan kini praktek kolonialisme ini diterapkan di Papua. Pemerintahan sipil di Papua hanya menjadi boneka Jakarta dan tata kendali diambil oleh pemerintahan militer Indonesia di Papua.

Pemilu 2014 akan menjadi ajang perburuan neo-kolonialisme dan kapitalisme di Papua. Kepentingan neo-koloalisme akan menempatkan agen-agen penguasa lokal dan nasional dalam mengamankan kepentingannya. Yang tersisa dari agenda kolonial hanya konflik berdarah demi keutuhan NKRI dan kapitalisme. Rakyat hanya puas dengan janji utopis dari para kandidat Caleg dan Capres. Selanjutnya penjajahan berlanjut, penindasan berlanjut, pemusnahan berlanjut.

Indonesia tidak akan peduli pada hak berdemokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih. Sebab, cara-cara represif, rekayasa dan manipulasi hak suara sudah pernah dimulai sejak pelaksanaan PEPERA 1969 di Papua, dan praktek berdemokrasi yang bobrok itulah yang masih terus diterapkan. Oligarki kekuasaan menjadi nyata tatkala rezim Indonesia dipegang oleh para Jendral militer yang punya record pelanggaran HAM di Papua nanti.

Hak politik bangsa Papua dalam Pemilu Indonesia tidak berarti untuk melegitimasi Penguasa Indonesia diatas tanah Papua. Keterlibatan rakyat dalam Pemilu bukan merupakan kesadaran kolektif rakyat Papua. Tetapi secara real, merupakan manifestasi dari hegemoni Jakarta yang memaksa rakyat Papua untuk, mau tidak mau, suka tidak suka, ikut meramaikan dalam ketidakpastian harapan.

Cita-cita rakyat Papua harus diuji dalam suatu proses demokrasi yang umum dan tuntas, khusus terhadap rakyat Papua lewat hak menentukan nasib sendiri. Hal itu untuk menguji ideologi dan nasionalisme kebangsaan Papua dan Indonesia. Sebab legitimasi politik tanpa dilandasi nilai nasionalisme dan ideologi pada hakekatnya mubazir alias tiada arti. Artinya, orang Papua yang ikut Pemilu tetapi tidak berlandaskan pada cita-cita ideologi dan nasionalisme Indonesia itu percuma. Itu justru merupakan simbolisme demokrasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan para elit lokal Papua yang sedang bergeming dalam Pemilu Indonesia harus berhenti memberikan harapan utopis, karena tidak mungkin penjajah dan yang terjajah hidup sejahtera. Yang terjajah harus diberikan ruang dan hak untuk memilih nasibnya sendiri. Praktek demokrasi dalam negara-bangsa yang merdeka akan bermakna bila rakyat bangkit menentukan pilihan berlandaskan ideologi dan nasionalismenya sendiri.

Dengan kenyataan seperti ini, kami Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta, sesuai dengan sikap penolakan AMP Pusat, menyatakan dengan tegas, menolak Pemilu 2014 di tanah Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Yogyakarta.

Telius Yikwa
(Sekertaris)

Penulis : Admin MS | Senin, 31 Maret 2014 19:12,MS

March 31, 2014 0

Gelar Konfrensi Pers, AMP Kutuk Tindakan Brutal TNI – POLRI di Puncak Jaya dan Yapen

Yogyakarta – Berkaitan dengan penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Kab.Puncak Jaya dan Yapen beberapa waktu terakhir, yang hingga mengakibatkan ketakutan dan trauma yang mendalam kepada rakyat sipil yang berada di daerah-daerah yang terkena dampak penyisiran yang dilakukan oleh TNI-POLRI, untuk menyikapi situasi itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta menggelar konfrensi pers pada hari ini (rabu,12 Februari 2014) bertempat di Asrama Mahasiswa Papua Jl. Kusumanegara No.119 Yogyakarta.

Dalam konfrensi pers yang digelar ini, Aliansi Mahasiswa Papua menegaskan mengutuk tindakan brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya dan Yapen yang telah mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban. Dan juga menyatakan agar Pemerintah Indonesia untuk segerah menarik seluruh militernya baik organik maupun non organik dari Puncak Jaya-Yapen dan seluruh tanah Papua.

Menurut AMP, keberadaan militer Indonesia (TNI-POLRI) di Papua hanya menibulkan ketakutan dan trauma bagi rakyat Papua, sebab selama ini TNI-POLRI selalu menyikapi persoalan Papua dengan tidakan-tindakan represif dan kekerasan, tanpa mendahulukantindakan persuasif.

” Keberadaan TNI-POLRI di Papua justru akan menambah masalah dan menimbulkan masalah baru, sebab merekalah yang selalu mencari-cari masalah, mereka selalu menggunakan kekuatan persenjataan mereka untuk menyiksa dan menyakiti rakyat sipil yang jelas-jelas tidak mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya”

tegas Telius, selaku sekertaris AMP kota Yogyakarta.

Selain itu juga dalam konfrensi pers ini Telius menambahkan bahwa

“apa yang dilakukan TNI-POLRI terhadap rakyat sipil di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanah Papua sangat tidak bisa ditolerir, sebab sebab tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan pelanggaran HAM berat, namun sangat disayangkan karena hingga saat ini para pemerhati HAM dan Komnas HAM belum mengambil sikap yang tegas mengenai kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh TNI-POLRI di Papua”,

tegas Telius.

Untuk itu, menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Puncak Jaya, Yapen dan seluruh tanaha Papua yang marak terjadi yang dilakukan oleh militer Indonesia (TNI-POLRI), maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan sikap “Mengutuk Tindakan Brutal TNI-POLRI di Puncak Jaya, Yapen dan Seluruh tanah Papua”, dan menuntut :

1. Hentikan Penyisiran Brutal TNI-POLRI Terhadap Rakyat Sipil Papua, dan Tarik Seluruh Militer (TNI-POLRI), Organik Maupun Non Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

2. Hentikan Eksplorasi dan Tutup Seluruh Perusahaan Milik Kaum Imperealis dan Kapitalis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco, Antam dll.

3. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Barat, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Penyelesaian Persoalan Papua.