Kelompok Jacob Rumbiak Diminta Hentikan Manuver di KTT MSG

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Foto:Jubi)

Jayapura — Walaupun Forkorus Yaboisembut yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah mengeluarkan pernyataan mendukung West Papua National Coalition for Liberation (WNPCL) di KTT MSG, namun Jacob Rumbiak yang juga mengklaim dirinya sebagai Menteri Luar Negeri NRFPB berpendat lain.

“Kongres nasional kami dipilih oleh 2,5 juta orang, jadi kami memiliki hak yang sah untuk menyebut diri wakil rakyat Papua Barat,” ujar Rumbiak, seperti ditulis PACNEWS, di Noumea, Kaledonia Baru, kemarin.

“Kami memiliki mayoritas. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kita harus bergantung pada suara mayoritas. Kelompok di Vanuatu tidak memiliki dukungan mayoritas di tanah di Papua Barat,” ujar Rumbiak.

Pernyataan Rumbiak sontak membuat geram beberapa aktivis di tanah Papua. Juru Bicara KNPB, Wim Medlama menyebut Rumbiak bersama kelompoknya seperti orang sakit yang ingin mengagalkan diplomasi WPNCL di tingkat Negara-negara Melanesia.

“Seluruh jiwa dan raga kami di Papua kami pertaruhkan untuk mendukung WPNCL mewakil Papua di KTT MSG. Kami justru bingung, kelompok Rumbiak dibayar oleh siapa untuk mengagalkan diplomasi WPNCL,”

tanya Medlama.

Menurut Medlama, beberapa minggu belakangan KNPB bersama Parlemen Nasional West Papua(PNWP) dan rakyat Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi mendukung WPNCL mewakili Papua dalam KTT MSG, bukan mendukung kelompok Rumbiak.

“Banyak yang ditangkap, dipukul, ditembak, dan bahkan di penjarakan karena mendukung WPNCL untuk daftarkan Papua jadi anggota MSG. Kami minta kelompok Rumbiak segera menghentikan manuver mereka,”

tegasnya lagi.

Senada dengan Medlama, aktivis HAM senior di tanah Papua, Dorus Wakum menyebut kelompok Rumbiak tidak lain dari perpanjangan tangan pemerintah Indonesia.

“Politik adu domba sedang dimainkan pemerintah Indonesia. Kelompok Rumbiak tentu dipakai untuk mengacaukan semua ini. Kami minta teman-teman di WPNCL tetap fokus dengan kerja-kerjanya,”

tegas Wakum.

Wakum menilai, langkah yang dicapai oleh WPNCL dengan mendapat undangan resmi hadiri KTT MSG merupakan sebuah kemajuan diplomasi Papua yang sangat luar biasa.

“Ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari kelompok NRFPB dan Jacob Rumbiak yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat Papua Barat,”

tegasnya.

Seperti dilaporkan oleh wartawan Tabloid Jubi, Victor Mambor dari Kaledonia Baru, para menteri luar negeri MSG telah sepakat untuk membahas masalah Papua Barat lebih lanjut setelah melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat dalam dua bulan kedepan.

“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.”

kata Menteri Luar Negeri Fiji, Kubuabola, Senin malam lalu.

OKTOVIANUS POGAU

Thursday, June 20, 2013,SP

June 20, 2013 0

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura – Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura, stop gadaikan Harga Diri Bangsa Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group(MSG) untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau, Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!. (Ado.dt)

June 20, 2013 0

Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

PM PNG Tak Akan Hadiri KTT MSG

Perdana Menteri Papua New Guinea(Jubi/ist)

Nadi – Fiji, 17/06 (Jubi) – Pertemuan para Mentri Luar Negeri kelompok Melanesian Spearhead Group (MSG) telah dilangsungkan kemarin, Minggu (16/06) di Noumea, Kaledonia Baru.

Pertemuan, yang dilakukan di Lifou di Loyalty Islands, dihadiri oleh para pejabat senior Fiji, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Papua Nugini dan gerakan FLNKS Kaledonia Baru. Para pejabat senior negara-negara MSG ini telah bertemu selama beberapa hari untuk membahas item-item yang akan menjadi agenda pembahasan dalam KTT MSG beberapa hari ke depan.

Selain masalah perdagangan dan mobilitas tenaga yang telah diagendakan, pertemuan selama beberapa hari tersebut juga membahas proposal West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang meminta keanggotaan formal dalam MSG. Proposal WPNCL ini akan ditentukan pada akhir minggu ini.

Namun pertemuan para pejabat senior negara-negara MSG ini tidak dihadiri penuh oleh anggota-anggotanya. Mentri Luar Negeri Papua New Guinea (PNG), Rimbink Pato tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Di saat bersamaan, kantor Perdana Mentri PNG, mengkonfirmasi bahwa PM PNG, Peter O ‘Neill, tidak akan hadir dalam pertemuan para pemimpin MSG di Noumea. O’ Neill telah dijadwalkan untuk mengunjungi Jakarta dalam minggu ini. O’Neill dalam KTT MSG ini akan diwakili oleh wakil Perdana Mentri, Leo Dion.

Dalam konferensi pers di Port Moresby minggu lalu, O’Neill mengatakan ia prihatin dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat.

“Tapi seperti yang saya katakan kami mengakui bahwa masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami didorong oleh undangan pemerintah Indonesia, melalui presidennya dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia meminta PNG untuk membantu Indonesia dalam beberapa isu-isu di di Papua Barat.

O’Neill mengatakan beberapa isu yang akan dibahas oleh PNG dan Indonesia termasuk laporan-laporan pelanggaran hak asasi manusia. Indonesia, menurut O’Neill telah dikritik karena tindakan represif terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Radio New Zealand menyebutkan tidak hadirnya para pejabat senior PNG ini sebagai tanda proposal WPNCL tidak akan didukung secara penuh oleh anggota MSG.

Setiap keputusan dalam MSG dilakukan melalui konsensus, tidak terkecuali keputusan terhadap proposal WPNCL nantinnya. PNG, bisa jadi kembali menjadi batu sandungan bagi WPNCL. (Jubi/Victor Mambor)

June 17, 2013,08:39,TJ

June 17, 2013 0

Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal

Jayapura — Staf Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Ferdinand Okoserai, pelaksana tugas Dewan Adat Papua (DAP), Willem Rumasep, dan Staf DAP, Yos Wally membacakan surat permohonan maaf dari Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada Mr. Peter Forau dengan nomor surat: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu dibacakan saat jumpa pers di kantor Dewan Adat Papua di Ekspo Waena, Jayapura, Minggu, (16/06/13).

Dalam surat tersebut, ada enam point yang disampaikan kepada Mr. Peter Forau. Keenam hal tersebut berkaitan dengan kenyataan yang terjadi, dan harapan rakyat Papua kepada MSG sebagai forum sesama negara-negara serumpun Melanesia.

Pertama, Forkorus mengatakan, dirinya memohon maaf dan merasa perlu mengklarifikasi surat yang dikirim sebelumnya oleh staf NFRPB, tanggal 26 Mei 2013.

Kedua, sebagai klarifikasi dari surat sebelumnya, karena permohonan aplikasi dari Papua Barat untuk menjadi anggota penuh di MSG sudah diajukan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu, maka surat dari NFRPB tanggal 26 Mei dinyatakan batal dan hanya dapat digunakan sebagai dukungan positif dari Papua Barat.

Ketiga, dirinya berharap agar kiranya Papua Barat diterima menjadi anggota penuh dalam MSG sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu.

Keempat, Forkorus juga menyampaikan kepada pemimpin negara di dalam MSG bahwa pihak NFRPB telah mengirim tim pra-negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta. Tim pertama dari tanggal 14-15 Agustus 2012 dan kedua dari tanggal 13-16 Oktober 2012.

Delegasi itu untuk menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka minta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 agar dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintah dari NKRI kepada NFRPB secara damai dan demokratis.

Bahkan menurut Forkorus, hal itu berlanjut hingga pada tahun 2013 ini. Dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, terhadap isu politik Papua, pemerintah Indonesia memberikan Undang-undang Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintahan Papua.

Kelima, sebagai Presiden NFRPB, Forkorus dengan tegas menolak Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

Keenam, atas nama seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat sekali lagi ia menegaskan pernyataan dan harapan seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai, Merauke, yang berharap, agar bangsa Papua Barat dapat diterima sebagai anggota penuh MSG pada pertemuan nanti.

Forkorus berharap, MSG dapat memperhatikan solidaritas MSG sebagai sesama serumpun Melanesia. Ia berharap, semoga rakyat Papua diakui negara-negara Melanesia lainnya sebagai saudara serumpun, dengan diterimanya Papua Barat sebagai anggota MSG. (MS)

Minggu, 16 Juni 2013 22:03,MS

June 16, 2013 0

SHDRP Juga Dukung Papua Masuk MSG

Jayapura, 13/6 (Jubi) –Solidaritas Hukum HAM Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) menyatakan dukungannya terhadap masuknya Papua Barat ke dalam Melanesian Seprahated Groups (MSG) yang akan dilakukan dalam KTT MSG di Kaledonia Baru, 18 Juni 2013.

Alius Asso, dari SHDRP mengatakan, masalah Papua yang tidak kunjung selesai, setidaknya berpeluang diselesaiaikan melalui mahkamah internasional oleh MSG

“MSG adalah forum agar kami bisa masuk ke PBB,”

katanya ke wartawan dalam jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (13/6).

Menurut Alius, MSG merupakan wadah untuk menyelesaikan masalah Papua ke kancah internasional, PBB. Dengan itu, kata dia, dijamin tidak ada Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau separatisme ketika terjadi kontak senjata di tanah Papua.

“Yang ada hanya revolusi total,”

tegas Asso.

Nius Asso dari HMPT (Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Pegunungan Tengah Papua) menolak adanya tindakan kekerasan dan pembungkaman kebebasan berekspresi di Papua. Menurut dia, tindakan kekerasan dan pembatasan kebebasan menyampaikan penyampaian malah menodai Negara yang diklaim sangat demokratis.

“Tindakan aparat kemananan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Maka saya berharap, berikan kesempatan kepada orang pribumi (Papua) untuk menyampaikan pendapatnya. Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua juga mendukung adanya MSG. Jadi kami mendukung MSG, maka kami meminta pemerintah Republik Indonesia mengakui kedaulatan Papua,”

kata Nius.

Soal pembungkaman demokrasi, kata Alius, dari SHDRP menyebut, saatnya menghentikan tindakan kekerasan. Dalam mendukung MSG, pihaknya berharap agar tidak terjadi lagi jatuh korban. Namun, pihaknya mendukung secara moral terhadap MSG yang dimaksud.

“SHDRP hanya mendukung secara moral,”

katanya. (Jubi/Timoteus Marten)

June 14, 2013,00:15,TJ

June 14, 2013 0

Aksi Mahasiswa Uncen Dukung Papua Barat Masuk MSG

(Jubi) —Marthen Mangaprouw dalam emailnya kepada redaksitabloijdubi.com menegaskan kalau aksi demo mahasiswa Uncen yang dipimpin Yason dan kawan-kawan bukan untuk mendukung WPNCL.

“Kami tegaskan bahwa aksi tersebut tidak untuk mendukung satu faksi seperti yang ditulis di atas,”

tulis Manggaprouw dalam emailnya yang diterima redaksitabloidjubi.com Kamis(13/6). Dia menambahkan sangat senang Jubi menulis tentang aksi ini tetapi yang realistis. Aksi demosntrasi tidak mendukung WPNCL. Hanya menyebut mendukung Papua Barat masuk MSHG.

Email ini membantah pemberitaan Jubi pada Rabu (12/6) tentang dukungan bagi West Papua Nastional Colition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG) terus mengalir dari berbagai elemen gerakan di Papua. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen) juga memberikan dukungan tersebut dipukul mundur aparat Kepolisian Resort Kota Jayapura (Polresta Jayapura) di Gapura Uncen Perumnas III Jayapura.

“Kami tegaskan bahwa aksi tersebut tidak untuk mendukung satu faksi seperti yan ditulis di atas. Kami sangat senang tabloid jubi menulis tentang aksi ini, tapi yang realitis. Aksi demonstrasi tadi tidak menyebutkan mendukung WPNCL. Hanya menyebut mendukung Papua Barat masuk MSHG”.

Dia menambahkan aksi demo itu bukan hanya dari BEM FISIP saja tetapi ada juga dari BEM F-Teknik dan beberapa BEM lainnya di Uncen.

“Jadi mohon di cek baik dolo (dulu),”

tulisnya.

Dia menambahkan mari jalin kerja sama mendorong mahasiswa sebagai kelompok yang independen, sehingga bebas mendorong semua program, jangan membuat mahasiswa terpecah.

“Kami berusaha semaksimal mungkin mendorong agar mahasiswa tetap eksis dengan cara tidak mendukung satu faksi mana pun,”

kata Manggaprouw atas nama Tim Pelaksana Demo Damai.(Jubi/dominggus a mampioper)

June 13, 2013,23:40,TJ

June 13, 2013 0

Kontras Tak Melindungi Separatisme Di Papua

Jayapura – Ketua Asosiasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (AMPTS) Se-Kota Jayapura Silvester Vinsensius Kudiai mendukung kerja Kontras (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

“Papua sebagai salah satu daerah dengan pelanggaran HAM tertinggi. Kontras sangat peduli terhadap kemanusiaan. Mereka (Kontras) tidak melindungi separatisme,”

kata Silvester Vinsensius Kudiai ke tabloidjubi.comdi Padangbulan, Kota Jayapura, Rabu (12/6) sore.

Menurut Silvester, panggilan dia, kehadiran Kontras yang berpusat di Jakarta, demi membicarakan hak-hak orang atau korban tindakan kekerasan. Di Papua, mereka justru ada untuk melindungi dan mengadvokasi orang Papua yang mengalami kekerasan.

Selasa (11/6) di Jakarta, sekelompok pemuda yang menamakan diri Front Pemuda Merah Putih bergerak dari Tugu Proklamasi menuju Kantor KontraS sekitar pukul 11.00. WIB dan berakhir pada pukul 13.30 WIB berdemo di hadapan kantor Kontras. Mereka menuding Kontras melindungi separatisme.

Selain itu, dalam tuntuan mereka, seperti dalam siaran pers yang diterima media ini dari Napas (National Papua Solidarity) di Jakarta, meminta dan menolak segala aktivitas LSM KontraS untuk tidak mendukung tindakan-tindaan separatis di dalam Negara dalam bentuk apapun

Mereka juga meminta aparat keamanan sebagai penegak hukum untuk menyelidiki semua indikasi dan menangkap apabila terbukti keterlibatan aktivis KontraS dalam kegiatan-kegiatan mendukung separatis.

Pengurus KontraS juga diminta mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang cenderung merongrong kedaulatan NKRI. Selain itu, front ini meminta pemerintah pusat untuk menutup kantor KontraS di Jakarta yang dinilai cenderung tidak membela NKRI tetapi terindikasi membela kepentingan asing dalam wujud separatis atas nama HAM.

Selanjutnya, mereka meminta Pemerintah Pusat harus tegas dan tidak tunduk kepada tekanan-tekanan LSM semacam KontraS demi tegaknya NKRI dan menindak tegas terhadap semua tindakan separatisme karena dinilai merugikan kepentingan bangsa.

Kondinator KontraS Haris Azar dan Badan Pekerja KontraS Usman Hamid, seperti dalam siaran pers tersebut mengatakan, KontraS menghargai aspirasi itu. Kami bekerja untuk menjungjung tinggi martabat manusia dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

“Kami menolak kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok separatis maupun Aparat Keamanan di Papua” dan tidak mendukung gerakan separatis serta berjuang penghormatan terhadap martabat manusia dan terciptanya kedamaian di Papua,”

tegas Haris. (Jubi/Timoteus Marten)

June 13, 2013,12:53,TJ

June 13, 2013 0

AMP Dukung Aktivitas “Self Dedermination” untuk Papua

Mahasiswa Papua di Yogyakarta saat menggelar aksi mendukung Papua Barat Masuk MSG (Doc:AMP)

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta mendukung semua aktivitas untukself determination bagi Rakyat Papua. Karena perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sudah dilakukan sejak tahun 1961-an hingga saat ini. Dan, setiap dekade dari generasi ke generasi sudah dan sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian dikatakan Ketua AMP Komite Yogyakarta, Roy Karoba, kepada majalahselangkah.com, Selasa (11/06/13) di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

“Kami tetap mendukung semua aktivitas tentang menentukan nasib sendiri Papua untuk Papua. Bentuk dukungan kami dengan melakukan aksi damai,”

tuturnya.

Kata dia, pihaknya juga mendukung pembukaan kantor Free West Papua oleh Koordinator Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan di Oxford pada 26 April 2013.

“Kami juga mendukung kegiatan Kongres Amerika Serikat (AS), Komisi Hak Asasi Manusia menggelar Sidang soal kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Kamis, 23 Mei 2013 lalu pada pukul 10.00-12.00 bertempat Room 2261 of the Rayburn House Office Building,”

kata Roy.

“Terakhir kami melakukan aksi damai untuk mendukung Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan membahas proposal West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) agar diterima menjadi anggota resmi MSG. Aksi damai itu berjalan dengan baik hingga usai.”

(MS)

Rabu, 12 Juni 2013 16:19,MS

June 12, 2013 0

Muridann : Dialog Perlu Dilakukan

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Dialog yakni dialog Jakarta -Papua yang sementara di dorong, perlu dilakukan di Papua. Melalui dialog, ada kesepakatan penyelesaian masalah.

Inti dari dialog itu sendiri pertama, pihak-pihak yang berkonflik menyepakati akar masalah. Wakil-wakil dari Papua dan dari Indonesia sama-sama duduk untuk membicarakan dan menyepakati akar masalah Papua.

“Pihak-pihak ini harus duduk bersama-sama untuk bicara soal akar masalah di Papua,”

kata Muridan S. Widjojo saat menyampaikan materinya dalam seminar sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).

Inti kedua dari dialog, lanjut dia, yaitu, kesepakatan, Jalan keluar yang disepakati bersama. Bukan karena ada tekanan dan paksaan. Tetapi, kesepakatan bersama yang ditaati. Mengapa dialog berlangsung, dialog perlu karena konflik sudah lama terjadi. Yang ada hanyalah kekerasan berganti kekerasan. Dialog yang ideal adalah membuat semua orang merasa terlibat dalam keputusan.

“Kami sudah berusaha sosialisasikan dialog ini disejumlah kabupaten yang ada di Papua,”

ungkapnya. Namun, tambah dia, sebagian masyarakat Papua belum memahami. Meski demikian, pihaknya dalam hal ini Jaringan Damai Papua (JDP) tak akan mundur. Upaya-upaya masih akan terus dilakukan. Diantaranya melalui konsultasi.

Sebelumnya, Pastor Neles Tebay, penggagas dialog Jakarta-Papua dari Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, kalau dialog Jakarta-Papua tidak dapat memastikan hasil jika kedua pihak, yakni konstestan politik dari Papua dan pemerintah pusat belum bertemu. (Jubi/Musa)

June 11, 2013,19:43,TJ

June 11, 2013 0