Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui juru bicaranya, Jonah Wenda mengatakan, pada 1 Mei 2013 lalu, Brigadir Richard Joweni telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua.
“Akhirnya pada 1 Mei 2013 lalu, secara sepihak atas nama Rakyat Bangsa Papua Barat, Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Brig. Richard H. Joweni telah memaklumkan kepada dunia internasional dan kepada seluruh Rakyat Papua Barat serta kepada pihak pemerintah penjajah bahwa Papua Barat telah merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”
kata Jonah Wenda ke wartawan di Lobi Hotel Matos Square, Abepura, Kota Jayapura (6/5).
Menurut Wenda, pelaksanaan yang sama berlangsung di seluruh wilayah tanah Papua dan ini menunjukkan, perjuangan bangsa Papua bukanlah perjuangan segelintir orang.
“Dan mulai saat maklumat ini, maka pihak TPN-PB tidak akan menawarkan apapun kepada NKRI namun akan ada pemerintahan baru setelah masa 7 X 24 jam maklumat dibacakan,”
katanya.
Di sisi lain, Wenda meminta pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menunjuk tim juru runding bangsa Indonesia untuk segera berunding dengan juru runding bangsa Papua Barat.
“Otonomi khusus, UP4B dan Otonomi Plus gagasan gubernur, bukanlah jawaban atas persoalan bangsa Papua Barat. Sebab akar masalah bukanlah soal makan dan minum atau pembangunan fisik, tapi akar masalahnya adalah masalah politik,”
ungkap Wenda lagi.
Dalam jumpa pers ini, Wenda juga memberikan copy CD kepada wartawan yang berisi Deklarasi 1 Mei 2013 oleh Brigjen Richard H. Joweni yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Siaran Pers TPN-PB.(Jubi/Aprila Wayar)
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui Juru Bicaranya Jonah Wenda mendesak pemerintah Indonesia untuk segera membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua Barat.
“Perjuangan nasional bangsa Papua Barat telah memakan korban jiwa dan harta benda dan juga telah menyebabkan penyiksaan, penangkapan, pemenjaraan, pelarian keluar negeri, penembakan serta pembubuhan yang tidak berperikemanusiaan,”
tutur Jonah Wenda kepada wartawan di Lobi Hotel Matos Square Abepura, Jayapura, Senin (6/5).
Menurut Wenda, sejak terbentuknya West Papua National for Liberation (WPNCL) pada 2005 lalu, secara resmi telah menyurat Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang perundingan dengan wakil Bangsa Papua.
“Sejalan dengan ini maka TPN-PB secara tegas telah member dukungan untuk menyelesaikan masalah status politik Papua Barat dengan jalan damai. Lebih lanjut, Pemerintahan SBY telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan TPN-PB di Markas Pusat TPN-PB pada 11 September 2012 telah melahirkan Agenda Sebelas-sebelas yang diwakili dr. Farid Husein,”
ungkap Wenda lagi.
Selanjutnya Wenda menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memegang komitmen yang telah dibuat bersama tersebut. Dua tahun telah berlalu sejak kesepakatan tersebut dibuat tetapi Pemerintah Indonesia justru membentuk Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B) dimana semua proyek ini ditangani militer dan konco-konconya.
Mengenai penembakan dan penangkapan yang terjadi menjelang dan sesudah 1 Mei 2013 misalnya di Sorog, Timika dan Biak, Wenda menegaskan bahwa ada amunisi dan rakitan yang ditemukan dan itu belum tentu milik anggotanya.
“Jadi, TNI/Polri jangan mengadakan penipuan public dalam hal ini,”
demikian tegas Wenda di hadapan wartawan. (Jubi/Aprila Wayar)
Jayapura – Reaksi dari pemerintah Indonesia dengan dibukanya kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford Inggris mendapat tanggapan dari Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni.
Ia mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.
“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,”
kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).
Selain itu menurutnya, perjanjian New York Agreement, One Man One Vote juga belum dilaksanakan baik dan hukum internasional dihargai oleh negara-negara lain. Mereka melihat dari sisi itu yakni hak untuk menentukan nasib sendiri, dan jika melihat dari sisi itu tidak melanggar.
“Satu bulan sebelumnya, parlemen Papua sudah dikabari akan ada akan ada peluncuran kantor OPM. Namun karena kami mengalami keterbatasan dana sehingga tidak bisa hadir di sana. Kami hanya lakukan aksi perayaan di kampung harapan, 1 Mei lalu. Kami sebenarnya mau turun jalan, hanya waktu itu Kapolda membatasi,”
ujarnya.
Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.
“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri. Saya juga mau tekankan komentar gubernur baru. Terlalu kekanak-kanakan. Pemimpin tidak boleh komentar seperti anak kecil. Pemimpin kok sikapi emosional. Kumpulkan orang amber di Jakarta baru katakan orang Papua tidak mendukung dan konser di bundaran HI. Itu kurang ajar namanya. Dia gubernurnya orang Papua bukan orang Jakarta. Saya menyesal dengan sikap itu,”
Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui juru bicaranya, Rocky Wim Medlama mengatakan, pihaknya menyesali tindakan brutal pihak keamanan, TNI/Polri.
Hal ini dikatakan Medlama terkait kekerasan di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat beberapa hari terakhir saat peringatan hari Aneksasi Papua pada 1 Mei lalu, di hadapan wartawan di Prima Garden Caffee, Abepura, Kota Jayapura, Senin (6/5).
“Kami sangat kesal tindakan brutal yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri dimana 1 Mei 2013 diperingati oleh Rakyat Papua tetapi kenyataan yang kami lihat dan alami, ada kekerasan di beberapa tempat,”
tutur Wim Rocky Medlama.
Menurut Medlama, di Sorong terjadi penembakan terhadap orang yang diduga sebagai Anggota Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM). Di Biak juga terjadi hal yang sama, dua orang ditembak di kaki. Kemudian di Timika, 16 orang ditangkap.
“Di Sorong ada empat orang. Dua orang mati di tempat yang dua lagi luka-luka dan krisis, sedang menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Hal-hal ini yang membuat kami dari KNPB kesal terhadap tindakan aparat ini,”
demikian tutur Medlama lagi.
Lebih lanjut menurut Medlama, KNPB sebagai media maka pihaknya akan melakukan demonstrasi dalam bentuk aksi damai. Jadi pihaknya menekankan kepada pihak aparat keamanan, lebih khusus kepada pihak Polda Papua untuk membuka ruang demokrasi yang luas bagi Rakyat Papua.
“Kenapa orang di Jawa melakukan demonstrasi besar-besaran tetapi tidak pernah dibatasi. Ada Apa di Papua? Itu artinya proses menuju kepada pembebasan Papua ini turut didukung oleh republik ini dengan cara-cara kekerasan tadi,”
Indonesia – Peringatan 50 Tahun Aneksasi Papua oleh Indonesia pada 1 Mei 2013 di Tanah Papua diwarnai dengan aksi represif aparat Militer Indonesia yang melakukan penembakan kepada rakyat sipil di Kabupaten Sorong dan Biak Numfor.
Penembakan tersebut mengakibatkan , Abner Malagawak (22 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong tertembak dibagian ketiak kiri tembus kanan. Akhirnya, Abner tewas ditempat. Selanjutnya, Thomas Blesia (28 tahun), warga Distrik Sakouw, Kabupaten Sorong Selatan, tewas terkena timah panas di kepala bagian belakang tembus depan. Saat ini kedua korban masih berada di rumah mereka masing-masing yakni Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan.
Tak hanya Abner dan Thomas yang tewas terkena tembakan, tiga warga lainnya mengalami luka-luka. Mereka adalah Salomina Klaivin (37 tahun), warga Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Herman Lokden (18 tahun) warga kampung Wulek, Kabupaten Sorong Selatan, dan Andreas Sapisa (32 tahun) warga Distrik Makbon, Kabupaten Sorong. Salomina Klaivin, luka-luka karena tertembak di perut, paha bagian kanan, dan dilengan bagian kanan. Herman Lokden mengalami luka-luka kerena tertembakan di betis kanan tembus sebelah. Selanjutnya, Andreas Sapisa mengalami luka di bagian ibu jari kaki kanan akibat terkena peluru panas.
Peristiwa penembakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Biak Numfor, tepatnya pada pagi hari 1 Mei 2013 di jalan Bosnik, seorang warga asal Kampung Biawer Dwar asal Biak Utara yang bernama Yance Wamaer (30an tahun), juga diketahui meninggal akibat timah panas aparat militer Indonesia yang melakukan penyisiran setelah membubarkan secara paksa peringatan 50 Tahun Aneksasi yang dilaksanankan di Kampung Ibdi.
Dari peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan aparat militer Indonesia terhadap rakyat Papua, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim SBY-Boediono untuk, segera ;
Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Nonorganik dari seluruh Papua sebagai syarat terbukanya ruang demokrasi di Tanah Papua.
Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis.
Demikian, press release ini kami buat, atas dukungan Kawan-kawan jurnalis kami ucapkan terima kasih.
Jayapura – Aliansi Mahasiswa Papua menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.
“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam isu dialog,”
ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).
Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM.
“Hanya kelompok TPN-PB, AMP dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”
katanya.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan nasib sendiri) secara lebih demokratis.
“Selama rakyat Papua tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,”
ujar Rinto.
Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua terhambat.
“Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil dan demokratis jika Papua sudah merdeka,”
Jayapura – Pemberitaanhasil Jumpa Pers dengan orang yang mengaku Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional (TPN), Organisasi Papua Merdeka (OPM)oleh berbegai media lokal dan nasionalselama ini diklarifikasi Kepala Staf Umum (KSUM) TPN-OPM, Mayjen Teryanus Satto.
Dalam pernyataannya seperti dilangsir situs resmi TPN-OPM, wpnla.net, 6 April lalu Mayjen Teryanus Satto menyatakan, dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di bawah kepemimpinan Jenderal Goliat Tabuni, dalam memberikan informasi kepada publik melalui media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional, tidak melalui seorang Juru Bicara, hal ini disebabkan karena dalam struktur tidak terdapat jabatan/job dengan sebutan Juru Bicara.
Ditulis pula, dalam memberikan informasi melalui media cetak, elektronik baik itu media masa lokal, nasional maupun internasional akan dilakukan melalui kepala staf umum TPN-OPM, asisten VII bidang penerangan Markas Pusat, Kepala Bidang Penerangan di tingkat Markas Besar Angkatan Darat TPN-OPM atau Kepala Unit Penerangan Komando Daerah Pertahanan (KODAP).
Dalam pernyataan tersebut pada bagian akhir dituliskan, TPN-OPM tidak bertanggung jawab sebagian atau seluruh isi pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh oknum yang mengaku diri sebagai Juru Bicara TPN-OPM di bawah komando Jendral Goliat Tabuni. (AE/MS)
Puncak Jaya – Komandan Operasi TPNPB-OPM menuding Penembakan Heli Missionaris dilakukan oleh Pos TNI Puncak Senyum. Jendral TPNPB-OPM Goliath Tabuni tidak bertanggung jawab atas penembakan Heli Missionaris di Puncak Jaya, dikatakan Komandan Operasi TPNPB-OPM Puncak Jaya (Legakak Telenggen), kemarin (28/03/2013) kepada Admin WPNLA.
Tudingan Polda Papua tidak benar, bahwa kelompok sipil bersenjata Pimpinan PW menembak Heli Missionaris VIDA PK-HME pada Selasa (26/3) sekitar pukul 11.30 WIT di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya itu.
Heli Missionaris tersebut yang dipiloti oleh dua orang asal Argentina dan Inggris itu. Penembakan Heli Missionaris yang terjadi di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Panglima Tinggi TPNPB-OPM tidak bertanggungjawab. Karena saat ini (TPNPB-OPM) tidak ada perintah operasi atau Perintah penembakan Heli Missionaris.
Hal itu, dikatakan oleh Komandan Operasi TPNPB-OPM Lekkagak Telenggen, via telpon seluler kepada Admin WPNLA. Kata Legkagak
“ anggota kami disini semua ada di Markas, waktu penembakan terjadi itu, dan kami belum ada komando dari Panglima Tinggi, maka belum bisa dilakukan penembakan Heli itu, yang jelas itu TNI Pos Puncak Senyum yang tembak”,
tuturnya kepada WPNLA.
Membenarkan pelaku penembakan adalah TNI Pos Puncak Senyum, karena Heli Missionaris VIDA PK-HME kena tembak saat melewati dekat Pos Puncak Senyum.
Sementara, informasi yang diterima Admin WPNLA, tudingan Polda Papua bahwa pelaku Penembakan Heli adalah oknum PW adalah tidak benar. Karena PW dan rombongannya, saat penembakan terjadi mereka berada di Kampung Pilia, tetapi bagimana mungkin seperti tudingan Polda Papua. Jelas Polda Papua menyembunyikan kesalahan TNI, sebetulnya pelaku TNI Pos Puncak Senyum, berarti Polda menyembunyikan fakta, kesalahan TNI sebagai actor penembakan Heli Missionaris.
Apa lagi selama dalam perjuangan, TPN-OPM belum pernah tembak Helicopter atau Pesawat Zending Missionaris dari tahun 1965 sampai kini. Karena sebelum Orang Malayu Indonesia datang di tanah milik Bangsa Papua Barat, Missionaris lebih duluan berada di Papua dan melayani umat Tuhan di Tanah Papua.
Selain itu, Lekkagak juga mengatakan bahwa sekarang ini kami sedang sibuk dengan cari mayat, salah satu warga yang dikabarkan TNI culik buang, atas nama: Balinggok Kogoya, JK, Pria (29) tertanggal (26/03/2013) di Tingginambut, Puncak Jaya. Sampai saat ini mayat orang tersebut yang sedang dicari-cari belum ditemukan, ujarnya.
Terkait tudingan Polda Papua terhadap oknum PW atas penembakan Heli Misssionaris itu, TPNPB-OPM berada di wilayah Distrik Tingginambut, jauh dari 20 KM jarak antara Pos TNI Puncak Senyum dan Markas TPNPB-OPM. Kemudian jarak keberadaan PW yang dituding Polda, adalah lebih 10 KM dari Puncak Senyum antara Pilia. TPNPB-OPM juga tidak mungkin perdekatan dengan Pos TNI, karena keduanya adalah musuh.
TNI dan Polda Papua kerja sama, dalam scenario bersama prajurit TNI Pos Puncak Senyum menembak Heli Missionaris. Motifnya, dengan sengaja TNI menembak Heli Missonaris supaya menjatuhkan nama baik perjuangan TPNPB-OPM dalam komando Nasional, dibawah Pimpinan Panglima Tinggi Jendral Goliath Tabuni, dimata dunia Internasional maupun Nasional.
Sebab, TPN-OPM memperjuangkan kemerdekaan atau Hak Politik Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat. TPN-OPM bukan Kriminal, Pengacu Keamanan dan stigma-stigma lain yang TNI/POLRI stigmakan selama ini.
Upaya TNI/Polri kejar TPNPB-OPM tidak berhasil, sehingga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap wanita dan menembak masyarakat sipil yang tidak bersalah. Sama hal terjadi penembakan heli ini pun scenario Polda dan TNI.
Karena TPNPB-OPM perang sesuai aturan hukum perang alias Geneva Convention, dan TNI/Polri melanggar hukum perang Geneva Convention. Bagimana pandangan Negara luar terhadap TNI-Polri di Papua, sangat disayangkan kok Negara yang sekian lama merdeka belum tahu aturan perang. Sembarang menewaskan masyarakat sipil hal ini TNI/Polri benar-benar melanggar HAM.
Terkait penembakan Heli itu, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjen Teriyanus Satto mengatakan bahwa
“Penembakan itu skenario Aparat Keamanan Indonesia, jelas pelakunya TNI. Karena perjuangan TPNB-OPM justru semakin tersutruktur standar militer saat ini, maka itu upaya aparat militer Indonesia untuk menjatuhkan perjuangan TPNPB-OPM yang sudah terstruktur standar militer ini, dimata Internasional dan Nasional. itu jelas”,
ungkap Satto.
Sambungnya, “harap kepada semua TPNPB-OPM di Seluruh tanah Papua, semua komado daerah tetap berjuang dengan agenda yang ada, jangan muda terprovokasi dengan scenario aparat Indonesia yang sedang bangun atau skenariokan dengan jelas-jelas saat ini, atau pun hasutan-hasutan lain”,kata Satto.
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.
Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).
Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.
“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”
katanya dalam siaran persnya.
Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk
“West Papua to GENOCIDE”.
Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.
Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.
“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”
ungkap Goliat.
Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.
Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.
“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”
ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)
Dommy Surabut Konsultasi dengan Petugas medis di RS. Dian Harapan Waena, Jumat (15/3), Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Mawel)
Jayapura — Hari Jumat (15/3), tahanan politik Papua Merdeka, Dominikus Surabut menjalani kontrol kesehatan yang ke tiga kali di Rumah Sakit Dian Harapan, Waena, Abepura, Kota Jayapura, Papua.
“Ini yang ke tiga kali saya berobat pada tim dokter kami. Pertama saat menjadi tahanan jaksa dan kedua setelah saya sudah divonis penjara,”
katanya ke tabloidjubi.com, Jumat (14/3).
Dommy–begitu dia sering disapa, mengaku sempat mendapat kendala ketika minta isin ke petugas Lapas Abepura.
“Waktu saya mengatakan mau berobat, petugas Lapas mengatakan tidak ada mobil dan tidak ada tim medis Lapas yang temani,”
ujarnya.
Menurut Dommy, alasan ini sangat tidak masuk akal. Alasan ini hanya karena kekhawatiran petugas terhadap dirinya. Karena itu, ia memberikan jaminan dirinya tidak akan pernah lari.
“Kamu tangkap saya aman-aman. Saya tidak akan lari. Untuk apa saya lari. Lari ke hutan itu mau buat apa. Kita ini kekuatan perlawanan di kota,”
katanya mengulang kata-katanya ke petugas Lapas Abepura.
Untuk alasan mobil, dirinya sudah memastikan kepada petugas Lapas Abepura, ada yang jemput sesuai kesepakatan dengan para pendamping dari NGO beberapa waktu sebelumnya.
“Kalau tidak ada mobil, ada mobil yang jemput saya. Mereka keluar sudah ada jemputan. Saya datang dengan kawalan petugas,”
tegas pria penerima hibah Hellmen/Hammet ini.
Keluhan Dommy pada kadungan kemih dan lambungnya. Kadungan kemihnya dan lambungya bermasalah usai mendapat penganiayaan dari pasukan gabungan TNI/POLRI saat aksi pembubaran Kongres Papua III di Lapangan Zakeus, Abepura, Papua, sekitar tahun 2010 lalu.
“Sakitnya tak selalu muncul, tapi saat tertentu saja. Perkembangan kini lebih baik dari sebelumnya. Sekarang mulai baik,”
Papua Merdeka News 