WPRA: Kami Telah Memberi Maaf Madan Melupakan karena Kasih Allah telah Mengampuni Kita

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA) melalui Kantor Sekretariat-Jenderal menyampaikan Sambutan Natal 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019 dari Panglima Terginggi Komando Revolusi Gen. WPRA Mathias Wenda dengan pokok-pokok sambutan sebagai berikut.

Pertama-tama, saya selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP menyampaikan bahwa kami telah memberi maaf semua orang Papua, sekali lagi, semua anak-anak Papua, baik di hutan maupun di kampung dan kota, baik di pulau New Guinea maupun di pulau-pulau lain di dunia atas apa saja yang mereka lakukan terhadap kami dan terhadap perjuangan ini.

Jadi, mari kita belajar memberi maaf kepada sesama Orang Asli Papua (OAP). Kita harus berdamia dengan masa lalu kita.

Dasar tindakan sadar seperti ini ialah Kasih Allah, yang telah nyata buat kita semua, yaitu kedatangan Yesus ke Dunia dan kelahiran-Nya di kandang binatanga, yang menunjukkan betapa Allah yang Mahakudus telah rela melupakan dosa-dosa manusia, dan siap untuk mengampuni kita semua dari segala dosa kita. Dasar ini paling kuat, dan kita tidak punya alasan apapun untuk mengingat-ingat segala bentuk dendam masa-lalu, apalagi dendam dan pikiran itu menghambat peerjuangan kita mencapai cita-cita kemerdekaan Negara West Papua dari pendudukan dan penjajahan kolonial NKRI.

Kita tidak hanya memberi maaf atas dasar pengampunan yang diberikan Allah leewat Yesus Kristus, tetapi selanjutnya dengan menyambut Tahun Baru 1 Januari 2019 ini, maka kita juga melupakan apa yang telah terjadi, termasuk apa yang kita maafkan semuanya, sehingga kita tidak mengingat-ingat dan mengungkit-ungkit lagi semua jalan yang salah, perbuatan yang salah dan yang menghambat perjuagnan Papua Merdeka.

Kita teringat cerita klasik yang sering diceritakan gereja di Mimbar tentang penumpang pesawat yang naik ke pesawat dan duduk di kursi pesawat tetapi ia tetap membawa barang bawaan dia di pundaknya, tidak mau meletakkannya di tempat bagasi di cabin bagasi atau menaruhnya di kaki di bawah, tetapi dia tetap memikulnya sepanjang penerbangan. Dia telah berada di dalam pesawat yang sanggup mengangkut dirinya dan bagasinya, tetapi beban bagasi dia tetap pikul sama beratnya sepanjang penerbangan.

Yesus telah datang menanggung beban kita, mari kita serahkan kepada-Nya, dan kita melangkah di tahun baru ini dengan lega dan bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan.

Mari kita menyambut Tahun baru 2019 ini dengan semangat untuk mendukung United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan mendoakan semua pejabat dan petugas di dalamnya sehingga mereka dapat bekerja secara optimal mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Papua.

Mari kita saling memaafkan, dan saling melupakan apa yang salah di masa lalu. Mari kita memabangun masa depan yang merdeka di dalam diri sendiri untuk memerdekakan bangsa dan tanah leluhur.

Issued in: MPP TRWP

On date: 1 Januari 2019

signed

Amunggut Tabi, Gen. WPRA

BRN: A.DF 01867

signed

Mathias Wenda, Gen. WPRA

NBP: A.001076

January 3, 2019 2

Gen. TRWP Mathias Wenda: Negara West Papua Sudah Dideklarasikan Tahun 1961

Yang mendeklarasikan Negara Republik West Papua itu siapa? Mereka datang dari planet mana? Mereka sudah tahu ka tidak, Negara Republik West Papua sudah ada sejak tahun 1961, dunia sudah akui sejak itu, dan diproklamirkan 1 Juli 1971. Yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk deklarasi, tetapi untuk pengakuan dunia atas deklarasi yang sudah ada.

Demikian jawaban Gen. TRWP Mathias Wenda dari MPP TRWP menanggapi pemberitaan tentang ada panitia Deklarssi Negara West PApua yang dibubarkan oleh Polisi kolonial Indonesia di Wamena, Port Numbay baru-baru ini.

Selanjutnya lewat komunikasi telepon dengan PMNews (Papua Merdeka News) Gen. Wenda menyatakan agar

anak-anak Papau harus sudah tahu sejarah bangsa dan negareanya, bahwa Negara West Papua sudah dideklarasikan di Manifesto Politik akhir tahun 1961. Ini yang kita sebut Kongres Rakyat Papua I, 1961. Manifesto itu dikukuhkan kembali lewat Kongres Rakyat Papua II, 2000. Jadi tidak ada deklarasi negara lagi, yang perlu ialah pengakuan

Gen. Wenda melanjutkan,

Karena sudah ada deklarsai dan pengakuan itulah, dalam Trikora Presiden Kolonial Indonesia Sukarno mengatakan dalam salah satu point komandonya mengatakan “Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda”. Jadi pengakuan penjajah Belanda dan Penjajah Indonesia kan sudah jelas dalam sejarah. Jadi, semua orang di dunia patut mempertanyakan, “Negara West Papua yang mau dideklarasikan itu batas wilayah kedaulatannya di mana?”

Setelah PMNews menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami siapa sebenarnya yang memerintahkan deklarsi ini. Serta-merta Gen. Wenda menjawab.

Pertanyaan pertama, sekarang masa apa di Tanah Papua dalam kolonial Indonesia? Ada Pilkada to? Baru, siapa yang kampanye di Jakarta bilang Papua akan kacau, Pilkada rawan kacau, dan segala macam? Itu pertanyaan pertama.
Pertanyaan kedua, siapa yang tidak tahu bahwa Negara West Papua sudah pernah dideklarasikan tahun 1961?
Dengan menjawab dua pernyataan ini saja orang kampung dan buta-huruf manapun akan tahu siapa sebenarnya otak di balik semua gerakan-gerakan tambahan ini.

Selanjutnya PMNews kembali mempertanyakan apakah ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) atau TRWP sendiri tahu rencana ini? Gen. Wenda menjawab

Kami bukan baru lahir, kami berjuang untuk Papua Merdeka sudah puluhan tahun. Kami tahu mana yang sudah ada dan mana yang harus dideklarasikan. Kalau tidak tahu tidak usah tanya begitu. Dengan tanya begitu saja ketahuan PMNews sendiri tidak tahu sejarah perjuangan Papua Merdeka.

Lembaga yang berjuang hari ini tidak bikin sejarah baru, kita memperjuangkan pengakuan negara-negara lain di dunia atas apa yang sudah dilakukan para pejuang pendahulu kita.

Selesai………………

April 15, 2018 0

TRWP: Fokus dengan Perjuangan Papua Merdeka, Dinamika Internal Harus Dikesampingkan

Sejak perjuangan Papua Merdeka, dengan nama “nasionalisme Papua” dimulai, ada satu persoalan utama yang masih menjadi persoalan samapi hari ini, yaitu “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Orang Papua dalam perjuangan Papua Merdeka sampai hari ini kebanyakan belum “menyalibkan” ego pribadi dan kelompok. Entah itu kelompok suku/ marga dan kelompok organisasi politik dan militer masih sangat kuat dan punya dampak besar terhadap keputusan dan semangat perjuangan Papua Merdeka daripada “spirit” perjuangan itu sendiri.

Di samping kedua “ego” dimaksud, ada juga “ego” yang kita bangun sendiri dalam era kegiatan kita dengan teman-teman pendukung entah di Melanesia maupun di balahan Bumi lain. Berangkat dari ego pribadi tadi, kita selalu mempertahankan dan tidak mau memanfaatkan hubungan-hubungan dan pihak-pihak yang telah menjadi teman-teman kita untuk mendukung Papua Merdeka. Kita cenderung menjadikan mereka sebagai “kolega egoisme kita” sehingga mereka tidak hanya mendukung Papua Merdeka, tetapi juga mendukung kita secara pribadi.

Kita selalu melekatkan diri pribadi (ego pribadi) kita dengan perjuangan Papua Merdeka. Ini sesuatu yang gila, tetapi harus diingatkan khususnya berdasarkan sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa kondisi ini “mematikan” perjuangan Papua Merdeka.

Terkait kondisi ini, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengatakan

Orang Papua, khususnya pejuang yang menyebut diri diplomat dan politisi Papua Merdeka belum juga matang, belum dewasa, kelihatan tidak ada yang sudah menyalibkan ego-nya demi ego Papua Merdeka, yaitu ego aspirasi, bukan ego individu dan kelompok.

Giliran TRWP ajukan UUDRWP, kata orang-orang ini, draft ini berbauk ke-suku-an dan ketinggalan zaman, perlu ditolak. Tetapi kelakuan para polisi dan diplomat ini sendiri lebih kuno lagi.

Kapan Papua Merdeka-nya kalau perilaku politisi-nya kanak-kanak dan kuno seperti ini? “Ego” pribadi dan kelompok lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan.

Demokrasi Kesukuan adalah sebuah “demokrasi” sistem pemerintahan. Ego adalah milik kita semua sejak manusia hadir ke muka Bumi, yang membedakan mahluk manusia dengan makhluk hewan dan tumbuhan. Kalau tidak sanggup menyalibkan ego, jangan salah sangka Anda politisi/ diplomat hebat. Itu bohong!

Semua orang Papua yang mendapati politisi/ diplomat ego-is sebenarnya harus meninggalkan mereka.

Sementara itu Gen. TRWP Mathias Wenda menganjurkan agar pekerjaan Papua Merdeka terus dikampanyekan. Wenda berpendapat bahwa yang diperjuangkan tokoh Papua Merdeka selama ini sama saja dengan yang pernah diperjuangkan oleh Prai, Ondawame, Roemkorem dan dirinya sendiri pada puluhan tahun lalu, yaitu perjuangan membela pendapat sendiri, kelompok sendiri dan kepentingan pribadi sendiri.

Gen. Wenda mengenang bahwa perjuangan membela logika sendiri adalah penyakit akut dan tidak pernah sembuh dari dalam tubuh perjuangan Papua Merdeka. Nicolaas Jouwe tidak pernah berjabatan-tangan dengan suku dan kelompok tertentu sampai meninggal dunia tahun lalu. Seth Roemkorem tidak pernah berjabatan-tangan, bahkan hadir dalam pertemuan-pertemuan kalau ada orang lain yang dia “musuhi” hadir dalam pertemuan yang sama. Jacob Prai di Swedia tidak pernah bergaul dengan pejuang Papua Merdeka yang senior maupun yang junior.

Apa yang mereka jaga selain ego pribadi dan kelompok?

Mereka tidak berbuat banyak untuk Papua Merdeka. Nama mereka tidak kedengaran. Apalagi kegiatan mereka tidak kedengaran. Pekerjaan mereka apa selain menceritakan kelompok lain dan membenarkan diri dan kelompok sendiri.

Ini sudah menjadi penjakit akut. Harus diobat tahun 2018. Nama penyakit ini “Ego Pribadi” dan “Ego Kelompok”

Tahun ini saya mau cap, oknum siapa, atau kelompok mana yang membela ego pribadi dan kelompoknya lebih daripada roh dan ego perjuangan Papua Merdeka, maka kita harus tahu pasti bahwa selama ini mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan ego-ego pribadi dan kelompok, bukan memperjuangkan Papua Merdeka

Gen. Tabi juga menambahkan

Selain cekcok ego pribadi Pak Mote dan Pak Benny Wenda, gagasan draft Anggaran Dasar (By-Law) United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) juga sangat egois hanya berpikir untuk WPNCL, NRFPB dan PNWP, tidak ada peluang dan tidak ada pemikiran untuk organisasi lain yang selama ini sudah lebih duluan, sudah lebih mengakar, sudah lebih terbukti memperjuangkan Papua Merdeka selama puluhan tahun di lapangan.

Ini penyakit ego kelompok sudah merusak ULMWP.

Kalau PNWP, WPNCL dan NRFPB sendiri yang mau memperjuangkan Papua Merdeka, mematikan misalnya PDP, OPM, TPN PB, TRWP, DeMMAK, AMP, KNPB, dan lain sebagainya, maka sebaiknya mereka harus katakan bahwa dengan AD/ART yang kami buat, kami mau matikan kalian semua. Ini baru gentlemen, tetapi kondisi sekarang sangat menyedihkan.

Penyusun By-Laws ULMWP juga sangat egois, dan itu pasti merusak perjuangan Papua Merdeka.

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) disampaikan kepada para pejuang dan aktivis Papua Merdeka agar

“menyalibkan ego pribadi dan ego kelompok ialah prasyarat utama dan pertama sebelum bicara Papua Merdeka. Kalau tidak oknum dan kelompok dimaksud tidak memenuhi syarat berjuang untuk Papua Merdeka, karena toh hasilnya akan NOL”.

Dikatakan juga bahwa pengalihan kepemimpinan ULMWP itu wajar dan harus terjadi, tetapi tata-cara dan proses yang terjadi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk melakukan gerakan-gerakan tambahan di luar sidang KTT. ULMWP Summit sudah berlangsung dan sudah menghasilkan keputusan-keputusan, dan keputusan ini harus diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak.

Dinamika saling menyerang, saling memarahi, dan saling menegur yang terjadi di dalam ruang sidang “TIDAK BOLEH” disuarakan/ diceritakan di luar gedung sidang. Persidangan ialah sebuah “ritual” khusus yang diselenggarakan dalam proses pembangunan kesepakatan masyarakat modern, dan oleh karena itu, apa-pun yang terjadi dalam “ritual” itu tidak pernah menjadi konsumsi pulbik di luar ritual dimaksud.

Hal ini berlaku di seluruh dunia, kecuali di tengah-tengah bangsa Papua. Orang Papua karena masih ketinggalan zaman dalam, maka dinamika dan proses persidangan yang terjadi sering diceritakan keluar, sering menjadi bahan perbincangan di rumah-rumah, sering dijadikan alasan untuk tidak mendukung kepemimpin organisasi politik yang ada pada saat ini.

Ini yang dimaksud oleh Gen. Tabi sebagai “Konyol!”, karena kita bicara seolah-olah mengerti demokrasi, jadi demokrasi ke-suku-an tidak usah, kita mau demokrasi modern, padahal kelakuan praktek politik sehari-hari saja sudah lebih kuno daripada Demokrasi Kesukuan. “Memalukan” karena menyebut diri politisi dan diplomat, tetapi tidak mengerti secara konseptual strategis makna, tujuan dan manfaat daripada gagasan-gagasan para pemikir bangsa Papua tetapi menyembah berhala ideologi-ideologi barat. Sudah lama tinggal di dunia barat, tetapi cara kerja dunia barat sama sekali tidak nampak dalam kerja-kerja ULMWP.

“Memalukan” karena kebiasaan politisi dan diplomat Papua Merdeka selalu bawa keluar masalah dalam ruang sidang, dinamika ruang sidang di mana-mana dibawa keluar dan diceritakan kepada isteri-anak, kepada orang-orang di luar sidang. Ini bukan saja kampungan, tetapi kebodohan kita semua yang kita harus merasa malu besar. Ada ungkapan orang Koteka seperti ini, “What happens in men’s house stays in man’s house”, tetapi para pejuang Papua Merdeka “tidak dilahirkan” dan “tidak dibesarkan” dalam “men’s house” sehingga mulut mereka bocor kiri-kanan, cara gossip mereka sama dengan anak kecil yang baru belajar bicara.

“Lebih memalukan lagi” karena setelah Summit selesai, sudah ada wacana keluar “Saya orang OPM, saya bukan orang ULMWP”, dan “kami kembali saja kepada OPM”. Ini wacana dari NKRI! Wacana yang mau menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Kalah dalam sebuah proses demokrasi sidang tidak harus berarti keluar dari sidang dan mengkampanyekan hal-hal yang justru menghambat perjuangan Papua Merdeka. Ini konyol.

Orang Papua sekarang harus bisa mengidentifikasi, oknum siapa, kelompok mana, orang Papua yang tinggal di tanah Papua, di Vanuatu, di Australia, di Belanda, di Inggris, di Skandinavia, di Amerika, yang mana yang sebenarnya tidak buat apa-apa dan tinggal makan-tidur enak di luar negeri, tetapi begitu tiba giliran sidang/ summit, mereka datang dan selalu keluar bawa masalah dan disebarkan masalah yang mereka temukan dalam “ritual sidang”. Kita harus sudah waktunya tahu siapa mereka. Dan kita harus berani hentikan mereka dari perbuatan-perbuatan terkutuk seperti itu. Kalau tidak, pembusukan akan terus terjadi dalam organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua, yang berdampak menghambat perjuangan kita semua, memperpanjang penderitaan bangsa Papua, menambah angka kematian orang Papua di tangan NKRI.

January 10, 2018 0

A. Tabi Menanggapi Catatan A. Ayamiseba: Kalahkan Ego Sendiri Dulu untuk Kalahkan NKRI

Dalam sejarah manusia di seluruh dunia, baik yang tercatat dalam Kitab Suci agama-agama modern, atau juga dalam agama-agama tua dan ajaran-ajaran dan cerita adat di mana-mana, telah dicatat ber-ulang-ulang, diceritakan dan dikhotbahkan di mana-mana, secara prinsipil mengatakan bahwa “para pemenang adalah mereka yang berani dan berhasil mengalahkan ego sendiri”.

Cerita Yesus Kristus merupakan cerita yang paling mudah kita jadikan sebagai salah satu dari mereka. Yesus menjadi Juruselamat umat manusia di dunia, sepanjang masa, itu menurut pengakuan salah satu agama modern, Agama Kristen. Apa yang dilakukan Yesus Kristus adalah salah-satu patokan, dan jelas menjadi patokan utama dalam perjuangan Papua Merdeka, karena hampir 90% penduduk OAP adalah beragama Kristen.

Kita selalu merayakan Hari Kelahiran Yesus Kristus yang kita sebut Hari Natal dan Hari Kematian Yesus Kristus, yang kita sebut Minggu Paskah. Kedua peristiwa ini adalah peristiwa di mana “Yesus Mengalahkan Ego-Nya” dan menyerahkan sepenuhnya kepada kedaulatan dan kekuasaan Allah Bapa.

Yesus meninggalkan kerajaan-Nya, kekuasan-Nya, kemuliaan-Nya, dan segala yang Ia miliki sebagai seorang Raja di atas tahta-Nya di Surga, dan rela lahir sebagai seorang bayi adalah sebuah “penyangkalan ego dan secara otomatis mengalahkan ego-Nya”.

Setelah Yesus menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, sama dengan kita manusia di dunia, sama dengan orang Melanesia, ia rela makan-minum, tidur-bangun, jalan-kerja, lapar, harus, menderita sebagai seorang manusia, sama dengan kita semua. Ia benar-benar, selama 33 tahun, bukan setahun dua tahun, secara berturut-turut, berulang-ulang, mengalahkan ego-Nya.

Proses menuju puncak pengalahan ego-Nya Yesus Kristus merelakan diri-Nya ditangkap, disiksa, dikhianati oleh murid-Nya sendiri, dan disalibkan. Ia berdoa di Zaman Getsemani, yang kita sebut sebagai Konferensi terakhir untuk mengambil sikap Kerajaan Allah terhadap misi Yesus Kristus. Bisa terjadi waktu itu Allah membatalkan proses penyaliban. Yesus sendiri sudah mengeluhkan penderitaan-Nya waktu itu. Tetapi Yesus katakan, “Kehendak-Mu-lah yang jadi,bukan kehendak-Ku”.

Akhirnya di Bukit Tengkorak, Yesus rela disalibkan di kayu salibm dan mati di kayu salib. Secara manusiawi, Yesus bisa saja memerintahkan bala tentara surga untuk menyambutnya dan kedatangan mereka itu pasti saja membumi-hanguskan semua orang yang menghianati, menghukum dan menyalibkan Dia.

Tetapi itu semua tidak terjadi. Semua skenario daging dikalahkan-Nya, semua skenaio ego Yesus dikalahkan-Nya.

Apa hasilnya?

Hasilnya Yesus dikukuhkan secara sah dan mutlak sebagai Raja di atas segala Raja.

Apakah ego saya?

Mau jadi terkenal dan dikenal serta ditepuk-tangan selalu oleh orang lain?
Sulit meninggalkan kebiasaan merokok dan mabuk-mabukan?
Sulit meninggalkan kecanduan narkoba?
Sulit meninggalkan nafsu-nafsu duniawi?
Sulit menerima masukan dan kritikan?
……

Ego Yesus dikalahkan sebelum Ia mengalahkan Iblis.

Ego tokoh Papua Merdeka harus dikalahkan terlebih dulu sebelum mengalahkan NKRI! Itu rumus baku, rumus revolusioner.

Para tokoh Papua Merdeka, di kota, di kampung, di hutan, di dalam negeri, di luar negeri, senior, yunior, gerilyawan, politisi, aktivis, semuanya, semuanya.

Mari Kita belajar dan jadikan Yesus sebagai Panglima Tertinggi Revolusi West Papua,
Jadikan dirikita mengikuti dan mencontoh secara dekat, teladan yang ditinggalkannya,
Jalannya ialah dengan menyangkal, meninggalkan, dan menyalibkan egoisme pribadi, dan jadikan kepentingan dan penderitaan bangsa Papua dalam konteks West Papua dan penderitaan Melanesia dalam konteks kawasan

Kalau kita masih saja memegang “ego” sebagai Tuhan kita, maka kita akan dikalahkan oleh ego kita sendiri. Jangan pernah bermimpi mengalahkan NKRI, karena sebelum apa-apa kita sudah kalah dari ego sendiri.

January 27, 2017 0

Selamat Merayakan HUT Kebangkitan Bangsa Papua I ke-55, 1 Desember 2016

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), segenap Perwira dan Pasukan TRWP dengan ini mengucapkan.

Selamat Merayakan

HARI KEBANGKITAN BANGSA PAPUA I

yang telah terjadi pada tanggal 1 Desember 1961

di mana dinyatakan secara resmi, dan diumumkan kepada dunia bahwa

nama bangsa: Papua
nama negara: West Papua
Lagu kebangsaan: Hai Anahku Papua
Lambang Negara: Burung Mambruk
Bendera Nasional: Bintang Kejora

lengkap dengan batas wilayah dan disertai manifesto politik.

Pada peringatan ke-55 tahun ini, kami dari MPP TRWP Menyerukan:

Agar hari ini dirayakan dalam bentuk Ibadah dan Doa
Agar tidak terjadi pengibaran Bendera Negara yang berwibawa dan bermartabat, yang haruws dikibarkan hanya pada upacara-upacara kenegaraan, bukan di waktu sembarangan.
Agar Doa-Doa kita berbunyi: “NKRI Bubar! NKRI Keluar! Papua Merdeka! Melanesia Jaya!”, jadikan kata-kata dan ungkapan seperti ini sebagai mantera dalam doa dan dalam bernafas sehari-hari.
Dukung terus ULMWP agar ULMWP membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, menyusul pengesahan UURWP oleh PNWP baru-baru ini.
Berdoa kepada nenek-moyang, para pahlawan perjuangan Papua Merdeka, segala makhluk penghuni Tanah Papua, dan kepada Tuhan Pencipta bangsa Papua di pulau New Guinea, dengan doa-doa khusus dan doa-doa puasa.

Perjuangan Papua Merdeka sudah menjadi isu internasional, jawaban atas doa-doa kita sudah mulai nampak. Sudah ssaatnya kita samakan persepsi, bahasa, dan langkah dalam mengusir penjajah keluar dari tanah leluhur. Mendukung ULMWP adalah satu-satunya jalan, di luar itu maka kita tahu dengan pasti mereka atau dia adalah bagian dari penjajah.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP

Pada tanggal: 25 November 2016

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

November 25, 2016 0

Gen. TRWP Mathias Wenda: Indonesia Wone Yogwe Inomane Mbanogop

Lewat Pesan singkat, Gen. TRWP Mathias Wenda secara khusus berpesan kepada aktivis dan pejuang serta organiasi perjuangan kemerdekaan West Papua untuk

TIDAK MENANGGAPI atau MENGOMENTARI apa yang dikatakan ataupun dilakukan NKRI

Kita tidak punya waktu untuk menanggapi politik tipu-daya Indonesia, anak-anak fokus dengan program dan jadwal kegiatan.

Dikatakan lewat pesan ini bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua telah mencapai momentum dan momentum itu jangan dihabiskan dengan manuver politik adu domba dan tipu daya yang dimainkan NKRI.

Di pentas politik global, NKRI memainkan politik defensif dan pada waktu yang akan datang ia akan bersikap ofensiv terhadap negara-negara yang mendukung Papua Merdeka.

Sedangkan di pentas politik regional Indonesia memainkan politik “delay”, atau “delay tactics”, sama saja dengan politik yang selama ini dipakai di West Papua.

Oleh karena itu, para pemimpin kemerdekaan West Papua jangan sekali-kali menghabiskan waktu, apalagi tenaga dan dana untuk menanggapi atau mengomentari apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat NKRI.

Kata Wenda,

Wologwe yi ap ndarak kenok yogop, Indonesia ekwe inom, yogwe inom inomane mondok-mondok mbanogop. Eruwok mbako’ndak ti aret erit nanip. Undang-Undang Revolusi muk worak agarak me, wone mbanak ti mukok erit nanip. NKRI mendek hukum obok lek agarak nogo

Gen. Wenda melanjutkan, PNWP sudah menandatangani UU Revolusi West Papua, dan dalam tempo 3 bulan ini ULMWP harus membentuk pemerintahan. Oleh karena itu jangan bermain-main seperti aktivis, seperti LSM, seperti advokat, kita harus menjadi negarawan, mendasari semua tindakan dan tutur-kata kita berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada.. Biarkan Undang-Undang West Papua berhadapan dengan Hukum Kolonial NKRI.

October 2, 2016 0

Negara West Papua, Tanah dan Bangsa Papua Kini Telah Memiliki UU Perjuangan Papua Merdeka

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan informasi menyusul pembocoran peristiwa penting yang telah terjadi dalam sejarah perjuangan kemeredkaan West Papua dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP bahwa Negara West Papua, Bangsa Papua dan Tanah Papua di bagian barat Pulau New Guinea kini telah dengan resmi, di era revolusi kemerdekaan West Papua, memiliki sebuah “Undang-Undang Revolusi West Papua” (disingkat UURWP).

URWP berfungsi sebagai Dasar Hukum bagi semua komponen perjuangan Papua Merdeka melandasi perjuangan ini sehingga dalam perjuagnan ini kita tidak dianggap berjuang sebagai LSM/ ORMAS, tetapi kita berjuang dalam sebuah format yang menunjukkan kita telah siap menjalankan pemerintahan Republik West Papua.

UURWP ini juga perlu dalam rangka memberikan gambaran kepada para sponsor dan pendukung kemerdekaan West Papua melihat sejak dini wajah West Papua setelah NKRI keluar dari Tanah Leluhur bangsa Papua.

Dari Sekretariat-General TRWP, Lt. Gen Amunggut Tabi menyatakan UURWP diterbitkan oleh MPP TRWP dalam rangka mendorong Parlemen Nasional West Papua (PNWP) untuk segera mensahkan UURWP atau Undang-Undang yang akan menjadi dasar bersama dalam perjuangan kermedekaan West Papua. Menurut Tabi dalam suratnya yang diterima redaksi PMNews,

UURWP merupakan pijakan hukum perjuangan Papua Merdeka, karena kita sudah mendapatkan dari negara-negara merdeka dan berdaulat di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan sehingga kita harus segera tampil sebagai perjuangan yang berbasiskan hukum, perjuangan yang sudah siap mengarah kepada sebuah pemerintahan Revolusioner atau Pemerintahan Transisi Negara Republik West Papua.

Sudah waktunya kita berbicara sebagai negarawan dan pemimpin bangsa Papua, negara West Papua. Kami sudah sah diterima sebagai anggota MSG. Dukungan PIF sudah jelas. Proses menuju pembentukan Negara West Papua sudah matang. Kita harus menyambut perkembangan ini dengan persiapan-persiapan internasl sejak dini. Kalau tidak, negara akan lahir tanpa fondasi yang jelas.

Gen. Tabi melanjutkan dalam pesannya bahwa PNWP segera mengambil langkah-langkah konkrit mewujudkan sebuah Dasar Hukum yang jelas untuk perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak kita akan dianggap melanggar UU kolonial. Tabi mengatakan,

Selama ini kita dianggap melanggar hukum kolonial, karena tanah Papua di bagian Barat pulau New Guinea ini berada dalam status tak berhukum. Hukum yang berlaku selama ini ialah hukum asing, hukum paksaan, hukum penjajah. Dengan pemberlakukan UURWP, maka wilayah West Papua, Negara Republik West Papua, pemerintahan Negara West Papua dalam pimpinan ULMWP sudah punya dasar hukum yang formil dan jelas sehingga tidak ada yang salah arah dalam mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Amunggut Tabi kembali menegaskan,

Dengan pemberlakukan UURWP ini, per tanggal 13 September 2016 besok hari, Wilayah hukum teritorial West Papua telah memiliki Payuing Hukum untuk selanjutnya diperealisasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan NKRI.

Sekretaris-Jenderal TRWP kembali menegaskan bahwa tugas-tugas administrasi dalam rangka persiapan kemerdekaan West Paupa yang telah dijalankan oleh Sekretariat-Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi kini memasuki tahapan penghabisan karena tugas administrasi dalam mempersiapkan sebuah Negara dan pemerintahan West Papua telah selesai.

Berdasarkan Perintah Panglima TPN/OPM Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda tahun 2006, maka sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan West Papua telah bekerja dan kini telah menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi perjuangan kemerdekaan Wset Papua. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revousi Disiplim Militer TRWP, yang berisi semua hal tentang gerilyawan perjuangan Papua Merdeka.

Surat Keputusan tentang Disiplin ini dikeluarkan setelah sayap militer perjuangan Papua Merdeka dipisahkan dari sayap politik, yaitu organisasi induk bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militer diberi nama Tentara Revolusi West Papua.

Organisasi Papua Merdeka dalam bahasa Inggris disebut Free West Papua Campaign telah berkampanye dari basis di Kerajaan Inggris dan dalam proses perjuangan sejak itu telah mengerucut menjadi wadah yang telah diakui di pentas politik regional dan global bernama ULMWP (United Liberation Movement for West Papua – Serikat Pergerakan Pembebasan untuk West Papua). Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersatu dan mendukung langkah ULMWP.

Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi tentang Undang-Undang Revolusi West Papua, yang dokumen aslinya akan segera beredar dan disosialisasikan ke seluruh dunia ini berisi dasar hukum untuk perjuangan kemerdekaan West Papua.

Gen. Wenda melalui Sekretariat-Jenderal berpesan agar semua pihak mempelajari dan menaati UURWP ini sebagia hukum formil resmi dari bangsa Papua, untuk wilayah teritorial Negara West Papua.

Ada dua pesan penting tercantum di dalam UURWP ini, yaitu

Pertama, agar dalam tempo yang ditentukan sesuai SK ini, agar PNWP segera menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus untuk pengesahan UURWP; dan melakukan Amandemen di mana saja dianggap perlu. Agar PNWP tidak berbicara politik, tidak berkampanye ke sana-kemari mencampuri urusan para diplomat dan politikus dari ULMWP, tetapi memfokuskan diri menuntaskan Undang-Undang, dan peraturan-peraturan perjuangan Papua Merdeka.
Kedua, agar dalam tempo sebagaimana ditentukan dalam UURWP ini, PNWP segera memberikan mandat kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, dengan menetapkan Istana Kepresidenan Transisi di salah satu negara di kasawan Pasifik Selatan, dengan selanjutnya dengan segera mengangkat para diplomat, Duta Besar dan menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan UURWP.

September 12, 2016 0

West Papua Issue is NOT Just About Being “Pity” with Melanesians in West Papua

West Papua Issues is NOT Only about Melanesian brothers and sisters across the South Pacific to feel sorry and pity about the human suffering occurring in the Western half of New Guinea Island since the invasion and occupation of the territory by Indonesian nation-state since 1961. General Mathias Wenda the Commander in Chief of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) says,

West Papua issue is not just regarding those of us Melanesians who were born and grown up in West Papua as being suffering from Indonesian invasion and occupation. It is more than that. It is to do with our common goal, shared fate, shared future, the common destiny of “Melanesia” as a human society in the South Pacific Region. The modernisation project has brought about catastrophic consequences on us in our region, but it does not mean we blame anybody or anything. It means, we as human beings, as human society, should stand up, think about, discusses, speak up, and act upon steps towards saving our own future.

General Wenda continues,

We are not talking about economic development, regional security and stability,nor pleasing Indonesia and the Western interests in the Pacific Rim. We are not talking about what is prosperity and how to achieve it. We are talking about the very survival or our Melaneisan race in our region. We are talking about the future of own children and grand-children. We are talking about hundreds of years to come. Yes, we hsave to be ready to accept that some of the islands in our region will sink. Of course, global warming is a reality that we must not regret but should anticipate from now on. Yes, this is why the Suva Declaration on Climate Change has the rightful Melanesian spirit, as it is directly to do with our own future. When we do sit down ourselves as Melanesians, without western and Asian interests and influences, then we can see we have our wisdom aired and decisions made addressing the “real needs” and “strategic issues” of Melanesian peoples and the South Pacific Region.

General Wenda also emphasizes that besides MSG as the regional body under the Pacific Island Forum (PIF), involving parties outside Melanesians, Micronesians and Polynesians, our Pacific Islands Development Forum (PIDF) is established on our own interest, to deal with our own issues. PIDF is the native “Melanesian organisation”, that we needs to raise and nurture for our own sake.

Unity among Melanesians as a family is the key towards “Good News” for our future generations. We should not be fooled by security issues, regional peace issues, development issues that are being aired by Australia, New Zealand and Indonesia. We need to think first of all about “our own existence” in the coming 100 – 200 years in our small islands before we talk about wealth and prosperity, peace and justice, development and modernisation.

General Wenda maintains that New Guinea Island is the homeland of all Melanesians,

This Island is our Island, out future, out home, our fate is based on this Island. We should not allow foreigners occupy and exploit, take over and wipe our our Melanesian race. If this happens, then where will al Melanesians go? Australia? Sorry but our Aboriginal brothers and sisters have been occupied. They have no power to make decisions when anything happens to our small islands.

Our only hope is the Isle of New Guinea. Anytime, in the future, when anything happens in our small islands, every Melanesian man and woman knows that each of us has our big home-land, that is, the Isle of New Guinea. It is time now, to wisely and strategically prepare for our future generations, by saving West Papua for our own sake. Before we regret, before our children regret, before our grand-children put curse upon us for not acting wisely now, let us be wise, let us make up our minds in the spirit of Melanesia wisdom, in Melanesia way, based on Melanesia beliefs and philosophy.

Yes, we Melanesians in West Papua are being continuously killed, being systematically, structurally, and extensively being wiped out under the Indonesian project called “Pan-Pacific Rim of Great Indonesia” designed by Soekarno and Ali Murtopo in 1960s. Papua New Guinea is diplomaticall, not politically, fully under Indonesian control right now, by employing Indonesian strategy called “fear-and-terror” and conquer. In not long time to come, Papua New Guinea will be occupied diplomatically by Indonesia.

That is why, we are now, I am now, General Mathias Wenda, asking not for all Melanesian leaders not to feel pity about us Melanesians in West Papua. Let us take what is happening in West Papua as a “waking-up alarm” for all Melanesian leaders, to strategically think, tactically plan, and wisely act to save our Melanesian fate, politically, socially, culturally, and more importantly environmentally.

July 13, 2016 0

Amunggut Tabi: Politik Melanesia dan Dukungan Negara-Negara Melanesia

Setelah beberapa kali di tahun lalu menyebutkan gelagat Papua Merdeka di kawasan Melanesia dengan tema politik Melanesia, kini Amunggut Tabi, Gen. TRWP, Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) kembali memberikan catatan lewat email kepada PMnews sbb.

Dengan hormat,

Belakangan ini berbagai tanggapan terhadap perjuangan Papua Merdeka telah berdatangan, baik dari kolonial Indonesia maupun dari negara-negara Melanesia. Tentu saja, kita diperhadapkan dengan tanggapan-tanggapan yang beragam, ada yang mendukung Papua Merdeka, ada pula negara Melanesia yang tidak mendukung langsung.

Negara kolonial Republik Indonesia, khusnsnya lewat Menteri-nya Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan gerilya politik ala preman ke seluruh Melanesia, di sebelah kanan membawa racun dan di sebelah kiri membawa madu.

Ada beberapa pokok yang harus dicatat oleh orang Papua dan para tokoh Papua Merdeka:

Pertama, bahwa para politisi dan diplomat yang memberikan pendapat dan tanggapan satu sama lain mereka lakukan dalam kapasitas sebagai negara merdeka, kepada negara merdeka kolonial Indonesia. Di dalamnya, sebagai sesama anggota PBB, seabgai sesama negara berdaulat, sebagai sesama pejabat negara, tentu saja ada etika diplomasi dan etika politik yang patut dijaga di antara para politisi dan diplomat NKRI maupun negara-negara Melanesia. Walaupun NKRI jelas-jelas menunjukkan politik premanisme, dan pernyataan-pernyataannya sangat memalukan, itu janganlah menjadikan kita menjadi sama berpikir dan sama berkata-kata seperti mereka. Kita harus tmapil sebagai yang tahu dan yang bijak, yang bijak dalam berkata dan berpolitik.

Kedua, bahwa kita orang West Papua harus dan mutlak menaruh percaya sepenuhnya dan seutuhnya kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Papua New Guinea, Solomon Islands, New Caledonia, Vanuatu dan Fiji. Setiap saat keraguan muncul, setiap waktu kecurigaan timbul, begitu kecemasan mengemuka, marilah kita dengan sadar, dengan berulang-ulang, mengatakan kepadanya, “Aku percaya Melanesia, aku percaya ras-ku adalah diriku. Aku percaya aku tidak akan pernah menipu diri sendiri. Aku percaya, apapun yang terjadi, berapapun kolonial Indonesia menyogok, betapapun NKRI mengancam, Papua Pasti Merdeka, NKRI pasti harus keluar dari Tanah Leluhur bangsa Papua, West New Guinea, wilayah kedaulatan Negara Republik West Papua.

Dengan dasar pemikiran dan percaya ini, mari urungkanlah ucapan, sikap dan tindakan yang membantah, menyinggung atau menyesali pernyataan atau tindakan dari negara-negara Melanesia. Alasan apapun yang dikeluarkan, pernyataan apapun yang diucapkan, kita harus percaya dan kita harus yakin, bahwa bagaimanapun juga, kapanpun juga, oleh siapapun juga, “KEBENARAN SELALU dan PASTI MENANG!” dan kebenaran itu ialah bahwa West Papua sebagai wilayah geografis dan Papua sebagai bagian dari Ras Melanesia ialah bagian dari Masyarakat Melanesia, bukan bagian dari Melayo-Indonesia.

Kita harus percaya bahwa para diplomat ulung Melanesia, para politisi pucuk Melanesia, pada saat ini, pada tahun ini, pada dasawarsa ini, dengan hikmat nenek-moyang kita, dengan marifat ke-Melanesia-an kita, dengan bimbingan dan kekuatan dari Sang Panglima Revolusioner Mahatinggi Semesta Alam Sepanjang Masa, Yesus Kristus sedang memainkan pran dan fungsi masing-masing untuk mengantar diri mereka sendiri, bagian dari mereka sendiri, tanah leluhur mereka sendiri, tanah asal-usul mereka sendiri, yaitu West Papua, terlepas dari penjajahan bangsa dan ras lain.

Mereka tahu, mereka sadar, mereka sudah terjun terlibat dalam perjuangan ini. Jauhkan kecurigaan, buang keraguan dan kecemasan.

Kini waktunya kita bangsa Papua, orang Melanesia di West Papua untuk terus berdoa, berpuasa, dan mendukung negara-negara Melanesia dengan DOA dan DANA, sekali lagi mendukung dengan DOA dan DANA, karena yang dibutuhkan pada hari ini, tahun ini, dekade ini, ialah DANA Perjuangan Papua Merdeka, dan doa-doa dari orang beriman, karena ia berkuasa dan sanggup merubah apapun.

Demikian disampaiakn dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, per tanggal 1 Juli 2016.

July 5, 2016 1

Amunggut Tabi: Seruan kepada Pejuang dan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka

Dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP menyerukan agar segera diperhatikan sejumlah hal berikut:

Segera dilakukan perapihan organisasi dan penajaman perjuangan Papua Merdeka, agar ULMWP dan NRFPB segera menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara rutin dan menyeluruh,bersama-sama semua komponen organisasi dan tokoh perjuangan Papua Merdeka, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dengan satu tujuan bersama, kemerdekaan West Papua dari kolonialisme NKRI.
Agar perapihan dan penajaman program dimaksud dilakukan setelah menerbitkan Panduan Umum/ Master Plan Perjuangan Kemerdekaan West Papua oleh ULMWP sehingga membantu semua pihak untuk mengambil bagian masing-masing menurut kelebihan dan pengalaman setiap pihak pribadi dan organisasi perjuangan yang ada.
Master Plan dimaksud lengkap dengan Rencana Anggaran Belanja, Anggaran Tenaga dan Anggaran Waktu, dengan target dan framework perjuangan Papua Merdeka yang terorganisir dari sisi dana, tenaga dan waktu;. Kami dari pihak gerilyawan telah memberikan waktu dan kesempatan kepada perjuangan politik dan diplomasi mulai tahun 2006 dan sampai saat ini masih memberikan kesempatan. Oleh karena itu jangan disia-siakan.
Agar Parlemen Nasional West Papua dan Negara Republik Federal Papua Barat, bersama-sama duduk dalam payung ULMWP, segera merangkul semua tokoh, aktivis dan organisasi yang ada demi terus memupuk dan memperkuat persatuan kita yang telah terwujud lewat payung politik ULMWP.
Agar semua gerilyawan atas nama TPN/OPM, TPN-PB dan TRWP tidak terlibat dalam politik dan diplomasi Papua Merdeka, dengan nama Sekretaris Jenderal, Jurubicara ataupun Diplomat, karena itu akan mengacaukan pemahaman dan sikap masyarakat internasional tentang tugas gerilyawan dan tugas politisi dan diplomat. Marilah, para gerilyawan tetap pada prinsip dan tugas pokoknya, tidak berbicara di forum diplomasi dan politik, tetapi tetap menjaga Tanah Leluhur New Guinea dengan memanggul senjata, dan memberikan dukungan doa dan moril, dukungan dana kepada para politisi dan diplomat dan organisasi politik Papua Merdeka.
Agar Parlemen Nasional West Papua segera menyelenggarakan Sidang-Sidang Khusus dan Sidang Paripurna dalam rangka mendukung fungsionalisasi dan kelancaran fungsi organ perjuangan kita bernama ULMWP, bekerjasama dengan NRFPB. Ada banyak hal yang harus disesuaikan, dengan prinsip saling menerima dan saling mengakui, saling mengisi dan saling menopang, saling berkontribusi dan saling menghormati.

Demikian seruan ini kami keluarkan untuk diketahui dan ditindak-lanjuti oleh kita semua, terutama oleh PNWP dan NRFPB.

Dikeluarkan di : MPP TRWP

Pada Tanggal: 4 Juli2016

Hormat kami,

Amunggut Tabi, Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

July 5, 2016 1