Fokuskan Perjuangan di Kawasan Melanesia, Jangan Kita Terbawa Arus ke-Barat-Barat-an

Utusan Khusus Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda dikirim ke Eropa pada tahun 1998 dan bergerilya di kota-kota di Eropa selama hampir 2 tahun, sebelum akhirnya dipanggil pulang tahun 2000 untuk mengikuti Kongres Rakyat Papua 2000 dan diutus kembali tahun 2001 – 2003.Tahun 2004 – 2006 diberi tugas lagi untuk melakukan gerilya kota-kota Melanesia. Utusan Khusus Mathias Wenda bertemu Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senor Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu. Para utusan disambut dengan sambutan militer oleh Dr. OPM Otto Ondawame di Lapangan terbang Internasional Port Vila.

Dalam perjalanan regilya kota-kota ini telah meninggalkan banyak sekali cerita yang tidak mudah dilupakan, terutama bagi para pasukan TPN/OPM di Markas Pusat Pertahanan. Banyak juga peristiwa bersejarah yang pernah terjadi. Salah satu hasil dari perjalanan ini ialah gagasan untuk memisahkan TPN dari OPM, dengan cara TPN memisahkan diri dari OPM dan salah dua hasil adalah memfokuskan perjuangan Papua Merdeka di kawasan Melanesia.

Peristiwa pemisahan diri TPN dari OPM terjadi pada tahun 2006 dalam Kongres TPN/OPM yang berlangsung di Markas Pusat TPN/OPM, dipimpin langsung oleh Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda.

Dalam sidang itu, TPN memisahkan diri secara resmi dari OPM dan menamakan dirinya sebagai Tentara Revolusi West Papua.

Sedangkan perjuangan Papua Merdeka mulai tahun 2006 diarahkan ke kawasan Melanesia. Banyak pertemuan dengan para tokoh politik dilakukan berulang-ulang, secara undercover. Istilah TRWP ialah gerilya kota. Lobi-lobi pribadi telah dilakukan sejak tahun 2006 di Papua New Guinea. Sedangkan lobi-lobi di Vanuatu sudah berlangsung sejak 2004. Maksud lobi bukan lobi politik, tetapi lobi pendekatan adat mengingat masyarakat Melanesia sampai hari ini sampai besok-pun masih tetap masyarakat adat.

Pada tahun 2001, utusan khusus TPN/OPM bertemu dengan Mr. Mortimer, Sekretaris 1 dari Kofi Annan, Sekjen PBB di Geneva Swiss Waktu itu utusan Khusus TPN/OPM melakukan intervensi di Sidang Minority Rights Group, di mana Utusan Khusus TPN/OPM diangkat menjadi Chairman dari salah satu sidang di sana. Dalam pertemuan itu Utusan TPN/OPM bertemu dengan Direktur Utama Palang Merah Internasional untuk menyampaikan Protes atas Peristiwa Berdarah Mapenduma mengakhiri penyanderaan oleh Jenderal TPn/OPM Kelly Kwalik waktu itu.

Mr. Mortimer mengatakan kalimat-kalimat ini, sebagaimana diceritakan kepada PMNews:

  • Mortimer: Where are you from?
  • TPN/OPM: West Papua?
  • Mortimer: Where is West Papua?
  • TPN/OPM: It is nearby Australia?
  • Mortimer: What region is it? Middle East? Africa?
  • TPN/OPM: No. Oceania, South Pacific, Melanesia.
  • Mortimer:  How many Melanesian countries are there?
  • TPN/OPM: Four already Independent states, and three are still fighting.
  • Mortimer:  Ok. Good. Mr. Annan was the UN Staff during the Act of Free Choice. He knows what had happened when you were still children, he knows the history, he was part of the history of West Papua. You do not need to teach him about West Papua history. What you should do now is Go to your Melanesian states, mobile support from the four already independent states, and let them bring West Papua issue to the UN, not you. OK? I do not want to see your face here, from now, from this place, I do not want to see you anymore. You go to your people, mobile their support, and come back here, not here, but to New York, not yourself, but with your Melanesian leaders, presidents or prime ministers. That is the only way. Then you go to African countries.
    (Setelah mengatakan ini, di amengeluarkan tangannya dan katakan, mari keluarkan tanganmu) Lalu dia katakan
    Do you see the colour? My colour is different from your colour. Here we are just playing Mr. Annan is your colour, Melanesia is your colour, Africa is your colour. Just follow the colour, then you get the real outcome.
  • TPN/OPM: I realy thank you very much, on behalf of my heroes, my elders, my leaders and myself.
  • Mortimer: Off you go. Here is my Card, if anything happen to you, just email me, phone me right away.
  • TPN/OPM: Off, saya keluar dari sidang, angkat barang, dan pulang ke Tanah Papua, Papua New Guinea.

Semoga dari cerita singkat ini, membawa manfaat bagi kita.

Kita harus merasa kecil, merasa tidak berarti, merasa tidak ada arti sama sekali dari hari ke hari, maka Dia yang menciptakan kita, pahlawan yang mendahului kita, dan tanah leluhur kita akan mengangkat kita, menjadi pelayan.

Berdosa Terhadap Jatidiri Sendiri kalau Ada Pribadi OAP Berharap Jakarta Bangun Papua

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi berpesan bahwa orang Papua hari ini sedang bermain-main dengan logika sesat yang disuntikkan oleh NKRI karena begitu lama diberi janji-janji manis, yang tak kunjung datang.

NKRI sebenarnya punya sikap yang jelas, punya warna yang jelas, punya program yang jelas, punya perbuatan dan kelakuan yang jelas. Tetapi yang tidak jelas ialah orang Papua, dari pikirannya dan dari perbuatanya.

NKRI punya Komnas HAM, menempatkan Natalius Pigai, yang adalah anak Koteka, memberikan warna seolah-olah apa yang dikatakan Natalius adalah keinginan orang Papua, padahal Nataius berbicara sebagai orang Papindo, orang Papua di kulit, orang Indonesia di hatinya.

NKRI juga punya ELSAM, Kontras, Walhi, Setara Institute, dan Tim Penyelesaian HAM Papua, yang berperan sebagai pemain drama penyelesaian pelanggaran HAM Papua.

Di bidang politik dan pemerntahan, Yohana Yembise, Lukas Enembe, Willem Wandik, dan sederetan nama pejabat negara lainnya ditempatkan, mereka berteriak, seolah-olah membela orang Papua. Mereka bertindak, seolah-olah membela pemerintah. Mereka lupa, bahwa mereka adalah pemerintah kolonial NKRI. Orang Papua, apalagi, terbius, dan lupa bahwa orang-orang Papindo ini sebenarnya berbicara atas nama dan untuk NKRI, bukan untuk orang Papua sama sekali.

Di bidang ekonomi, mereka mempromosikan banyak petani, petender proyek, dan pengusaha-pengusaha dadakan, tanpa punya pengetahuan bisnis atau proyek sedikitpun, muncul ke sana-kemari sebagai pengusaha Papua. Padahal kita tidak tahu, bahwa mereka adalah kaki-tangan langsung dari BIN, dikepalai oleh Lukas Enembe sebagai Kepala BIN se-tanah Papua.

Selain itu, Unit Percepatan Pembangunan, baik pusat maupun provinsi juga sudah ada. MRP/B sudah ada, dana Otsus sudah bergulir, total keseluruhan pasti ratusan trilyun sampai hari ini.

Apalagi?

Ditambah lagi, Presiden Kolonial Indonesia saat ini sangat rajin datang ke Papua. Ia hampir jarang ke Solo, tanah leluhurnya, malahan Papua dijadikan seperti tanah-leluhurnya, dan orang Papua sanak-saudaranya. Kemarin di suruh polisinya bunuh ornag Papua, hari ini dia datang ke Tanah Papua menjanjikan penyelesaikan pelanggaran HAM, padahal sampai kiamat dia tidak akan pernah sanggup menyelesaikannya.

***

 

Di tengah drama-drama yang penuh dengan manipulasi dan muslihat ala iblis ini, ada harapan-harapan yang mulai mekar di Tanah Papua.

Pertama, kelompok Papua Merdeka kelihatannya melihat perkembangan seperti diceritakan di atas sebagai sebuah angin segar. TPN PB tampil menawarkan gerilyawan di hutan siap berdialogue dengan NKRI. Yang menyebut diri Ketua OPM-pun muncul datang ke Jakarta, minta dialogue dengan Presiden kolonial Indonesia.

Tidak ketinggalan, para TAPOL/NAPOL juga menuntut Presiden Kolonial Republik Indonesia menyelesaikan kasus-kasus HAM NKRI atas bangsa Papua, termasuk membebaskan TAPOL/NAPOIL.

Tidak mau kalah, mama-mama Papua juga berkali-kali menuntutpembangunan Pasar Mama-Mama, berdemo di sana-sini, menuntut hamir setiap saat ada kesempatan.

Tidak mau ketinggalan juga, organisasi-organisasi bentukan pro-M, maupun bentukan BIN NKRI juga melakukan demo-demo, menuntut pemerintah kolonial Jakarta untuk membangun jalan raya, membangun lapangan terbang, memberikan dana Otsus, dan sebagainya.

***

 

Semua aksi orang Papua bermuatan harapan-harapan. Harapan supaya pelanggaran HAM di selesaikan, harapan supaya pasar khusus OAP dibangun, harapan supaya TAPOL/NAPOL dibebsakan, harapan supaya dana Otsus dicairkan, harapan supaya pembangunan infra-struktur dipercepat, harapan, dan harapan, dan harapan….

Padahal orang Papua dibodohi, orang Papua dipermainkan, orang Papua dikelabui, orang Papua dipermainkan. Akhirnya orang Papua menipu diri sendiri, dengan berharap Jakarta berbuat sesuatu kebaikan terhadap orang Papua.

Setiap manusia yang punya akal sehat dan naluri di Tanah Papua harus bertanya:

  • “Mengapa atau untuk apa NKRI ada di Tanah Papua? Apa tujuan Anda di sana?”

NKRI datang ke tangah Papua dengan cara invasi militer, teror dan kekerasan. NKRI bertahan di atas tanah Papua dengan teror, kekerasan dan pembunuhan hampir setiap ada kesempatan. NKRI punya fokus urusan dan kepentingan, yang jelas fokus dan kepentingan itu BUKAN ANDA, BUKAN KITA, BUKAN MANUSIA PAPUA.

Fokus mereka ialah “sumberdaya alam”, “kekayaan alam”, yang tersedia di Tanah Papua, yang mereka sebut “Bumi Cenderawasih”.

Mereka datang untuk mengambil, bukan untuk memberi. Mereka datang sebagai pencuri, bukan sebagai tamu. Mereka datang karena lapar, bukan setelah kenyang. Mereka ada karena rakus, bukan karena berbelas-kasihan kepada orang Papua.

Kalau ada orang Papua punya harapan NKRI datang membangun tanah Papua, sama dengan harapan-harapan orang-orang tersesat, yang berharap Ibilis dapat membela mereka, menyelamatkan mereka dari neraka, berbuat sesuatu kebaikan buat nasib kebinasaan mereka. Orang Papua seperti ini seharusnya tidak usah dilahirkan sebagai orang Papua, karena kahirnya nasib sial ada di depan mereka.

  • Orang Papua yang harus dilahirkan dan ada di Tanah Papua ialah orang Papua yang menghargai dirinya sebagai orang kulit hitam, rambut keriting, bertanah air Sorong – Samarai.
  • Orang Papua yang harus dilahirkan dan ada di Tanah Papua ialah orang papua yang berbicara apa yang ada di dalam hatinya kepada dirinya dan kepada sesamanya, tanpa takut apa yang dianggap dan ditanggapi oleh NKRI.
  • Orang Papua yang harus dilahirkan dan ada di Tanah Papua ialah orang Papua yang tidak menaruh harapan satu titik dan satu detik-pun kepada NKRI untuk berbuat apa-apapun yang baik buat Tanah dan Bangsa Papua.
  • Orang Papua yang harus dilahirkan dan ada di Tanah Papua ialah orang Papua yang menuntut hak asasi nya untuk terlepas dari genggaman penjajah NKRI.

Kalau tidak begitu, maka orang Papua yang demikian berdosa terhadap jatidirinya sendiri. Sial, Tuhan telah menciptakan dia sebagai seorang manusia dengan jatidirinya yang melekat padanya.

 

Menuntut NKRI Selesaikan Soal HAM Papua sama dengan Minta Ikan Terbang ke Udara

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi kembali memprotes wacana dan pandangan pejuangan Papua Merdeka  Khususnya tokoh Papua Merdeka yang pernah ditahan dan dipenjarakan oleh NKRi mentuntut supaya NKRI menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah dilakukan penjajah Indonesia terhadap orang Papua.

Tabi mengatakan,

Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara? Masing-masing makhluk punya habitat, masing-masing negara punya kemampuan dan ketidak-mampuan. DNA NKRI tidak sanggup menyelesaikan pelanggaran HAM, jadi memaksa NKRI menyelesaikan kasus-kasus HAM, di mana saja di Indonesia, tidak bisa pernah diselesaikan, jangankan kasus-kasus HAM di Papua.

Berikut wawancara singkat.

PMNews: Belakangan ini sudah ramai ada Tim Pencari Fakta, ada tuntutan penyesaian kasus-kasus HAM disampaikan oleh tokoh Papua Merdeka, ada wacana dialog, ada Tim Pencari Fakta bentukan pemerintah kolonial Indonesia dan ada Tim Pencari Fakta Komnas HAM, ada Time Pencari Fakta Gereja, ramai, tetapi semuanya tidak melaporkan hasil yang jelas.

Amunggut Tabi (TRWP): Minta maaf, kami tidak punya keahlian atau tugas yang kami emban untuk bicara pelanggaran HAM. Tanya kepada Tokoh Gereja atau orang-orang LSM.

PMNews: Ya benar, kami sangat paham. Minta maaf, tetapi ada tokoh Papua Merdeka yang sekarang ini sudah ramai minta Jakarta untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM. Itu sebabnya kami minta tanggapan.

TRWP: OK jelas sekarang. Tetapi prinsipnya masih tetap, kami tidak punya kewenangan bicara masalah HAM. Cuman kami mau kasih tahu, “Jangan paksa ikan terbang, dan jangan paksa burung menyelam dan tinggal di dalam air. Itu kesalahan fatal.”

PMNews: Maksudnya mohon diperjelas.

TRWP: Ada beberapa negara di dunia, seperti Inggris dan Perancis, Jerman dan Swedia, dan lain sebagainya, mereka sudah dewasa berdemokrais, atau dengan ilustrasi tadi, mereka sudah bisa menjadi ikan dan pada waktu yang sama sudah bisa menjadi burung. Jadi kalau ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, maka pasti akan diselidiki, walaupun akhirnya negara harus bayar denda, walaupun akhirnya negara harus minta maaf, walaupun akhirnya ada resiko yang menimpa negara atau pemerintah secara institusi.

Hal itu tidak akan pernah terjadi di pemerintahan negara-negara berkembang. Jangankan Indonesia, Malaysia dan Singapura yang terlihat seperti lebih demokratis saja masih belum bisa melakukan apa yang dituntut orang Papua. Itu sebabnya kita bilang “Bagaimana bisa mengharapkan, dan memaksa ikan terbang ke udara?”

PMNews: Kalau kita tidak menuntut, siapa yang nanti menuntut?

TRWP: Setelah NKRI angkat kaki dari WestPapua, Negara West Papua yang akan tuntut kepada Negara KRI. Kesalahan Negara dituntut ganti-rugi atau permintaan maaf oleh Negara West Papua.

Jadi, biarkan masyarakat sipil bicara tentang pelanggaran HAM, walaupun kami tahu tidak akan ada penyelesaian. Pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda-agenda perjuangan Papua Merdeka dalam payung ULMWP.

PMNews: Ada dua hal muncul dari kalimat tadi. Pertama, biarkan masyarakat sipil bicara tentang HAM, dan kedua pejuang Papua Merdeka fokus kepada agenda ULMWP. Jadi apa agenda ULMWP sekarang?

TRWP: Untuk ULMWP, tanyakan kepada ULMWP, ada Motte dan Ada Benny Wenda, mereka yang bisa jawab agenda mereka sekarang apa? Hanya berputar-putar menunggu diterima menjadi anggota MSG atau ada agenda lain yang harus dijalankan oleh berbagai organisasi perjuangan dan para tokoh Papua Merdeka baik di luar negeri dan di dalam negeri.

Kita tidak punya platform dan program perjuangan Papua Merdeka sebagai Roadmap yang jelas. Masing-masing masih jalan seperti kebiasaan orang Papua di desa dan kampung. Padahal hari ini kita bermain di tingkat internasional.

Kalau untuk masyarakat sipil Papua, kami kasih tahu saja, NKRI tidak akan menyelesaikan itu pelanggaran HAM, tetapi daripada tidak ada pekerjaan, silahkan saja sibuk minta ini dan minta itu dari NKRI. Kami jamin, tidak akan dikasih apa-apa dari Jakarta.

Jakarta ada di Tanah Papua bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil.

Catat itu baik. Hafal itu di luar kepala sebelum berpikir, berharap atau bertindak meminta apa-apa kepada NKRI

PMNews: Terimakasih banyak atas waktu dan nasehat. Apakah ada saran penutup?

TRWP: Semua anak-anak bangsa Papua, semua pejuang Papua Merdeka, semua tokoh Papua Merdeka, semua orang Papua, kami harus sadar, sesadar-sadarnya, dan menerima realitas yang sebenarnya, bahwa kiblat perjuangan Papua Merdeka bukan menjaring angin ke Asia, tetapi ke Pasifik Selatan, bukan ke Melayo-Indos, tetapi ke Melanesia.

Hapus mimpi-mimpi kemerdekaan West Papua di dalam NKRI dan oleh NKRI. Buang ke tong sampah penyelesaian HAM oleh NKRI.

Kita tidak punya kekuatan apa-apa menuntut NKRI dengan kekuatan negara dan tentara terbesar di kawasan ASEAN untuk tunduk kepada masyarakat tradisional terisolir, suku-suku yang tidak ada hitungannya dalam hitungan negara-bangsa modern.

NKRI tidak punya belas-kasihan. NKRI sebuah negara, tujuan  utama negara bukan untuk melindungi HAM. Jadi, otak kita harus di-bolak-balik. Jangan salah berpikir. Jalan salah sangka.

Mari berkiblat ke Melanesia. Kita bukan sendirian di planet Bumi. Kita punya teman-teman yang sudah menukung kita. Mari kita menuntut penyelesaian pelanggaran HAM kepada PNG, kepada Solomon Islands, kepada Vanuatu, kepada Fiji, dan MSG sudah memberikan forum resmi kepada kita.

Kok, ada lagi orang Papua yang masih berkiblat Melayo-Indos? Itu mereka-mereka yang kita sebut Papindo, mereka Papua di kulit, tetapi NKRI darah mereka.

Berdoa Jutaan Kali, NKRI Tidak Akan Pernah Menebus Dosa-Dosanya atas Bangsa Papua

Menanggapi berbagai pemberitaan di media-media kolonial Indonesia dan berbagai jaringan aktifis Papua Merdeka, yang menuntut Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM Papua dan membandingkan peliputan media Indonesia terhadap pembunuhan terhada Wayang Mirna Solihin yang dilakukan oleh Jessica Kulama Wongso, jugra kritikan dan harapan-harapan dari organisasi LSM Indonesia Indonesia seperti Setara, Kontras, LBH dan lembaga milik kolonial Inodnesia seperti Komnas HAM, maka dari Kantor Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi mengatakan,

Orang Papua harus belajar kembali, doa orang Papua tidak dijawab Tuhan karena dua alasan: pertama karena salah berdoa, dan kedua karena jawaban ditunda, belum waktunya. Dan dalam hubungan NKRI – West Papua, jawaban salah berdoa lebih tepat. Biar berdoa jutaan kali, NKRI tidak akan pernah menebus dosa-dosanya atas bangsa Papua.

Mendengar pernyataan itu, PMNews kembali menggali lagi, supaya bila mungkin disebutkan sumber-sumber berita atau para pribadi yang mengharapkan kebaikan atau perbaikan datang dari NKRI, tetapi Gen. Tabi menolak, dan mengatakan, “Kalian semua kan bisa memonitor sendiri media semua terbuka sekarang, tidak sama seperti era orde baru kolonial Indonesia.”

Kemudian PMNews menyebutkan beberapa ungkapan atau ucapan oleh para tokoh Papua, dan lalu Gen. Tabi menggapinya sebagai berikut.

Ada orang Papua katakan bahwa biar pun 1000 kali presiden kolonial NKRI Joko Widodo mengunjuni Papua, tidak akan merubah nasib orang Papua? Apa tanggapannya?

Sangat benar! Itu pasti Orang Asli Papua yang bicara.

Ada orang Papua juga yang bilang, tidak ada orang Papua yang minta Papua Merdeka?

Oh, itu maksudnya yang dibilang oleh Lukas Enembe, gubernur kolonial NKRI, bukan? Ya, dia juga takut dong. Semua orang Papua, biar anggota TNI/ Polri, biar anggota BIN, biar menteri atau gubernur, siapapun, di dalam MKRI, pasti, ya, pasti di dalam nurani terdalam punya pertanyaan ini, “Kapan saya dibunuh NKRI?” itu ada, jadi semua yang dikatakan pejabat kolonial NKRI, oleh orang Papua, itu semua dalam rangka jaga-jaga diri dan nyawa.

Itu bukan karena disogok atau dibayar Indonesia. Itu karena rasa takut. Ya, masuk akal. Siapa orang Papua yang rela dibunuh karena alasan kita dilahirkan sebagai orang Papua, karena kita yang dilahirkan sebagia orang Papua menjabat sebagai pejabat kolonial sudah lama dijadikan dasar untuk berbagai macam hal-hal mematikan di tanah ini. Kita sudah belajar banyak, tidak perlu diragukan dan dipertanyakan.

Ada lagi orang Papua yang bilang, kok berita tentang peracunan dan pembunuhan yang dilakukan Jessica Kulama Wongso terhadap Wayang Myrna Solihin kok disiarkan siang-malam, sebanyak lebih dari 20 kali diliput, tetapi kok media kolonial Indonesia tidak sekalipun meliput berbagai pelanggaran HAM oleh NKRI di Tanah Papua?

Oh, itu yang dibilang Phillip Karma. Kami mengundang Phillip Karma untuk berdoa seribu kali, satu juta kali, supaya NKRi bertobat. Pasti tidak dijawab. Karena apa? Karena itu salah berdoa. Kenapa salah berdoa? Masa mengharapkan media kolonial menyiarkan korban dari bangsa jajahan di wilayah jajahan. Salah besar kalau Pak Karma msih punya harapan KRI akhirnya akan selesaikan masalah Papua. Itu kesalahan fatal. Seharusnya semua pejuang Papua Merdeka menaruh harapan kepada saudara-saudara sebangsa di Papua New Guinea, satu ras di Melanesia, daripada mengharapkan matahari terbit dari barat dan terbenam di timur.

Ada juga orang Papua yang menuntut Joko Widodo, presiden kolonial NKRI untuk tidak melulu kunjungi Papua tetapi selesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua.

Itu harapan dari ELSAM, Lembaga HAM di Manokwari, Ketua-Ketua Sinode Kingmi, GIDI dan Baptis, GKI, dan lembaga-lembaga HAM di Tanah Papua. Harapan kosong! Salah berharap! Sama dengan salah berdoa tadi. Pertama orang Papua harus jawab dulu alasan NKRI menginvasi secara militer per 19 Desember 1961 dan menduduki tanah Papua sejak 1963 lewat UNTEA dan disahkan 1969 oleh PBB.

Alasannya bukan karena mereka mau bangun Papua. Mereka tergiur oleh kekayaan alam, Tanah Papua, bukan bangsa Papua.

Jokowi sebagai presiden Kolonial NKRi datang ke Papua tidak ada hubungan dengan orang Papua, apalagi HAM Papua. Hubungannya adalah kekayaan alam Papua. Dia sedang pulang-pergi memberikan arahan langsung dari muka ke muka kepada agen-agen ring satu di Tanah Papua membicarakan bagaimana mempercepat proses pengerukan hasil Bumi Tanah Papua, sehingga beberapa tahun ke depan saat mereka keluar dari Tanah Papua maka kekayaan yang tertinggal sudah ampas-ampas saja, semua yang mereka mau ambil sebagian besar sudah terjarah.

Sekarang kami mau tanya hal yang penting, terkait perjuangan Papua Merdeka. Kebanyakan lembaga Orang Asli Papua menuntut referendum, atau dialgoue kepada Jakarta, bagaimana ini?

Prinsipnya masih sama. Sama saja. Seharusnya tidak usah tanya, karena sudah jelas tadi.

Tujuan NKRI menginvasi secara militer, dan menduduki secara militer, ialah menguras dan menjarah kekayaan alam Papua. Titik di situ. Jadi tidak ada tujuan lain. Apa hubungan tujuan mereka ada di Tanah Papua dengan tuntutan orang Papua? Tidak ada, malahan merugikan kolonial, bukan?

Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Dr. Neles Tebay yang minta dialogue dan tuntutan Pak Karma, tokoh Papua yang mina referendum, kedua-duanya tidak akan dipenuhi NKRI, karena bertabrakan langsung dengan tujuan kehadiran dan keberadaan NKRI sebagai penguasa kolonial di atas Tanah Papua.

Sekali lagi, harapan itu yang salah. Kita harapkan, kita berdoa agar NKRI berdialog, supaya NKRI memberikan kesempatan referendum kepada bangsa Papua itu yang salah.

Sekarang pemikiran kami semakin tersudut: tuntut penuntasan kasus-kasus HAM sulit; tuntut referendum susah, tuntut dialogue juga salah. Semua pemikiran-pemikiran cemerlang dari tokoh Papua sudah tersudut. Apa kira-kira arahan dari MPP TRWP?

Paradigma kita harus kita rombak. Cara kita berpikir dalam hungungan West Papua – NKRI harus kita rombak habis. Pertama, kita harus yakin dan petakan bahwa West Papua ialah wilayah jajahan NKRI, dan Indonesia ialah penjajah, bukan pemerintah, tetapi penguasa.

Siapa saja menyebut NKRI dengan istilah pemerintah Indonesia, berarti dari awal paradigma berpikir dalam hubungan NKRI – West Papua sudah salah.

Kalau sudah salah, pasti tuntutan juga salah.

Yang kedua, berdasarkan terms of reference atas dasar paradigma berpikir kita tadi, maka kita harus menuntut hal-hal apa saja yang bisa dikerjaka oleh NKRI. Sekali lagi, kita minta apa yang bisa dilakukan NKRI. Kalau meminta hal-hal yang di luar kemampuan NKRI, maka pasti mereka tidak akan menanggapinya.

Yang ketiga, kalau kita menuntut, kita juga dari hatinurani yang terdalam, harus punya jawaban bahwa tuntutan kita akan diberikan. Kalau masih ada ‘keraguan’ dalam hatinurani, maka kita harus sesuaikan diri dan tuntutan kita dengan kata-kata hatinurani.Kalau kita dari awal salah menuntut, jangan kecewa kalau tidak dijawab atau tidak terpenuhi.

Dari tiga saran ini semakin membuat kita menjadi sulit melihat jalan keluar?

Tidak usah terlalu rumit. Kita orang Melanesia, kita bukan hadir ke Bumi sebagai orang Melanesia tunggal. Kita harus percaya diri, bangga kepada diri sendiri, percaya kepada diri sendiri, dan sandarkan kepada kemampuan sendiri. Itu modal pemberian Tuhan, sejak penciptaan, bukan buatan NKRI, bukan frame Amerika Serikat bukan atas persetujuan Australia. Realitas kodrat kita orang Melanesia.

Nah, dunia kita di situ. Identitas kita di situ. Realitas kodrat kita itu. Jadi, kita bangun segala-sesuatu dari situ. Untuk mengkleim sebuah identitas, kita harus punya dasar pemikiran, paradigma yang benar, lalu dari situ kita mengejar apa yang kita anggap salah. Dasar pemikiran harus benar dan tepat. Kita harus punya pemikiran yang murni didaasrkan atas jatidiri kita sebagai orang Melanesia. Jangan membangun sebuah perjuangan, jangan merancang hal-hal berdasarkan kebencian kepada Indonesia, kedongkolan kepada NKRI, tetapi atas dasar realitas mutlak, ciptaan Tuhan semesta alam.

Apa masih bingung?

Mulai ada titik terang. Jadi, titik awalnya ialah “berdiri sebagia orang Melansia”, dan kemduian “bekerja dengan orang-orang Melanesia”. Tetapi kita bicara soal hubungan Melanesia dengan Indonesia?

Itu yang kami maksudkan.

Kapan? Berapa kali? Siapa pejuang Papua Merdeka atau tokoh Papua yang meminta dan menuntut Perdana Menteri PNG, Perdana Menteri Vanuatu, Perdana Menteri Solomon Islands, untuk datang membantu West Papua?

Kalau sudah pernah ada, siapa dan kapan itu pernah ada?

Kalau sudah salah alamat, jangan berharap surat Permohonn Anda akan dibalas, ya, namanya salah alamaat kok.

 

Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga

Dapat dikatakan sebagai kekecewaan, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan berdasarkan penilaian, disampaikan oleh Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan bahwa orang Papua sudah berhasil bermain sepak bola secara profesional dalam waktu yang relatif singkat, tetapi untuk bermain politik secara profesional sudah memakan waktu setengah abad lebih tetapi masih belum juga belajar apa-apa.

Hal itu dikatakan Gen. Tabi dengan menunjukkan beberapa pernyataan berikut.

Pertama, Boas Solossa dan teman-temannya, didahului oleh Eduuard Ivakdalam dkk telah belajar banyak bagaimana bermain sepak bola secara profesional. Satu contoh, pemain sepak bola harus tunduk kepada wasit, kepada aturan yang ada, kepada kode etik. Bagaimanapun juga, Persipura menganggap tidak bersalah, tetapi kalau wasit menyalahkan, atau wasit tidak membela, maka pemain Persipura telah belajar untuk menerima apapun keputusan wasit.

Dalam politik Papua Merdeka, ada aturan yang telah diatur, ada Undang-Undang Revolusi West Papua, ada aturan-aturan umum revolusi, ada kode etik, yang kebanyakan tidak diperhatikan oleh aktifis, pejuang dan organ perjuangan Papua Merdeka.

Kita lhat masing-masing organ keluar dengan proyek masing-masing, Sangat lucu. Kalau ada keputusan dari para tua-tua dalam perjuangan, selalu dibantah, selalu diprotes, selalu membawa ego masing-masing dan memaksakan itu sebagai sesuatu yang benar, dan yang dilakukan orang lain sebagai pendukung NKRI dan dilakukan karena disuruh oleh Indonesia.

Yang kedua, Persipura bermain tidak seperti dulu, tidak mengikuti arus dan kecepatan lawan. Kebanyakan dalam permainan persipura, mereka selalu merebut kendali dan mengendalikan permainan. Itu tidak terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka, orang-orang yang menamakan diri pejuang, aktivis,tokoh, organisasi Papua Merdeka kebanyakan mengikuti irama NKRI, mengikuti bola yang dilempar oleh NKRI. Kalau mereka disebut TPN/OPM, mereka memanggil diri TPN/OPM, kalau mereka disebut KSB, mereka menyebut diri KSB, kalau mereka disebut NKRI teroris, mereka juga berperilaku teroris., kalau Jokowo datang tiap hari ke Papua, mereka juga ribut membicarakan kedatangan presiden kolonial Joko Widodo ke Tanah Papua.

Pejuang Papua Merdeka tidak pernah punya bola sendiri, selalu mengikuti bola yang dilempar NKRI. Akhirnya apa? Akhirnya bola NKRI diambil kembali, dikendalikankembali, digolkan sendiri oleh NKRi, karena permainan terjadi dalam skenario mereka.

Contoh lain, saat Sidang Umum PBB terjadi, banyak orang Papua berangkat ke Geneva, ke New York, atas nama tokoh Papua, atas nama tokoh gereja, atas nama tokoh adat, atas nama pejuang HAM. Banyak pernyataan orang Papua keluarkan menjelang dan selama Sidang Umum PBB setiap tahun.

Begitu juga menjelang Pilkada dalam pemerintah kolonial NKRI, selalu ada pernyataan-pernyataan dari para pejuang Papua Merdeka. Seolah-olah pekerjaan mereka adalah Satgas Kontrol Pekerjaan NKRI di Tanah Papua.

Ini namanya menyambung lagu NKRI, memainkan bola NKRI. Ini kesalahan fatal.

Bola Papua Merdeka harus dilempar oleh orang Papua, dikelola dan digiring oleh orang Papua, dan karena akhirnya kita akan dapat menyelesaikannya. Karena bola kita sendirilah yang akan dapat diselesaikan oleh orang Papua.

Bola Papua Merdeka sudah bergulir di kawasan Melanesia, lewat PNWP, ULMWP, lewat MSG, lewat Solomon Islands, lewat Vanuatu, lewat PIF, dan lewat PBB. Permainan kita sudah canggih, sudah mendunia. Tetapi masih ada saja orang Papua yang ketinggalan zaman, yang tiba-tiba muncul di New York, tiba-tiba bawa pokok doa ke Obama, tiba-tiba mendaftarkan isu West Papua ke New York, tiba-tiba bisik krii, bisik kanan gosip selalu ada, seolah-olah perjuangan Papua Merdeka itu sebuah cerita mistik, sebuah berita gaib.

Bukan begitu! Tinggalkan cara itu! Itu cara kampungan! Itu cara orang kalah!

Kita sudah harus mendukung ULMWP, bukan hanya dengan demo-demo dan ibadah syukuran, tetapi lebih-lebih dengan dana dan dukugna secara politik. Kita harus mulai belajar dan tunduk kepada Undang-Undang Revolusi West Papua, karena UURWP iin telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) milik bangsa Papua, kita juga harus tunduk kepada UURWP karena inilah Undang-Undang yang akan diikuti oleh ULMWP setelah mereka ratifikasi/ terima dan sahkan.

UURWP sudah harus diwacanakan, dijelaskan, dipelajari, dan akhirnya dilaksanakan oleh semua orang Papua, oleh semua organ perjuangan Papua Merdeka,. Setelah itu baru kita akan mengajak bangsa lain, perusahana asing, termasuk NKRI untuk tunduk kepada UU yang dimiliki oleh tanah dan bangsa Papua.

Tanah dan bangsa Papua sudah lama tidak punya Hukum Positif negara-bangsa yang mengatur kita semua. Kita hanya menggunakan hukum adat, hukum organisasi dan kode-etik secara terbatas, di masing-masing kelompok, berdasarkan anutan masing-masing. Kini untuk pertama kali dalam sejarah, kita memiliki sebuah standar hukum positif yang sudah secara legal disahkan oleh lembaga PNWP dan akan disusul oleh ULMWP.

Sangat rugi dari waktu dan tenaga, secara politik dan hukum kalau kita habskan waktu dan tenaga membahas pelanggaran UU NKRI, baik yang dilanggar oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Papua, yaitu UU yang menjajah tanah dan bangsa Papua sementara UU yang diatur oleh orang Papua sendiri, yang sidahkan oleh wadah perjuangan Papua Merdeka sendiri, yang mengatur dan membela eksistensi dan hak-hak Tanah dan bangsa Papua tidak dibahas dan tidak ditaati.

Bola orang Papua, bola asli bangsa Papua ialah “bola Papua Merdeka!”, bola PNWP, bola ULMWP, bola MSG, bola Komite Dekolonisasi PBB, bola PBB, bola lewat UURWP. Bagi yang memainkan bola NKRi, kita sudah jelas tahu akan kalah. Mari kita berharis di belakang PNWP, ULMWP dan MSG, menuju West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Bagi yang menentang realitas politik ini, bagi yang menganggap kemajuan ini sebaliknya, mari kita sadar penuh, bahwa itu adalah murni anggapan NKRi, karena jelas NKRI tidak mau ada PNWP, tidak mau ada ULMWP, tidak mau ada MSG, tidak mau West Papua menjadi bagian dari Melanesia.

Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino

Dalam pesan singkat yang baru saja PMNews terima disambung dengan komunikasi per telepon, Gen. TRWP Mathias Wenda kembali mengulangi anjurannya mengulangi apa yang telah disampaikannya, “Indonesia Inomane Mbanogop: Kinendop Yarogo, Yabume Unggwino”, yang artinya “Jangan balas pantun Indonesia, kerjakan apa yang mau Anda kerjakan”.

Artinya, dalam budaya Jawa-Melayu dikenal pepatah “Biar anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu”, yaitu kerjakanlah terus apa yang mau dikerjalan, jalani terus apa yang mau dijalani, laksanakan apa yang mau dilaksanakan, fokus kepada target, tujuan dan program kegiatan sendiri, jangan terganggu oleh hasutan, pernyataan, perbuatan lawan, perbuatan penjajah jangan ditanggapi, jangan dipikirkan, jangan diseriusi.

Sisah pekerjaan yang harus diselesaikan bangsa Papua hadi ini ialah

  1. ULMWP menindak-lanjuti amanat UURWP, yang sudah disahkan oleh PNWP
  2. PNWP menyusun berbagai peraturan pemerintah dau Undang-Undang sesuai dengan amanat UURWP yang sudah disahkannya
  3. ULMWP untuk segera membuat Program Kerja, lengkap dengan Anggaran Belanja sehingga orang Papua tahu framework kerja ULMWP untuk mencapai Papua Merdeka.
  4. Rakyat Papua untuk berdoa, berpuasa dan mengumpulkan dana-dana revolusi untuk mendukung rencana-rencana yang akan dikeluar

Selain itu juga disarankan oleh Gen. Wenda bahwa kendali bola perjuangan Papua Merdeka harus kita ambil, jangan sampai jatuh ke tangan orang lain, apalagi ke tangan penjajah. Saat ini NKRI sudah mulai mencap semua organ perjuangan di dalam negeri sebagai teroris, dan yang jelas ULMWP bukan teroris, oleh karena itu, mari kita pakai hatinurani, pakai pikrian rasional, demi kepentingan bangsa dan tanah air.

Terakhir dari pernyataanya yang panjang-lebar, Gen. Wenda mengamanatkan, “Kinendop yarino”, berlututlah, tanam kaki dan melangkah, bekerja-lah untuk mencapai cita-cita.

Ditanyakan apa tanggapannya atas langkah-langkah Jokowi hari ini dan kemarin, Wenda mengatakan,

“Coba datang seribu kali juga bisa, setiap hari Jokowi tinggal di Papua juga bisa, apakah itu akan menggantikan naywa orang Papua yang sudah mati? Apa arti kunjungan itu? Hanya tutup malu, karena sudah terlanjur malu! Mau salahkan orde baru, mau salahkan orde lama, mau salahkan orde reformasi? Itu langkah tutup malu, jangan lihat dari sisi yang salah.

Benny Karoba, Perwira Markas Pusat Pertahanan TRWP Meninggal Dunia

Diumumkan dengan menundukkan kepala dan merendahkan diri kpada seluruh Keluarga Besar Karoba-Gombbo di manapun Anda berada, anak-anak dan cucu-cucu, Pasukan TRWP di medan perjuangan, Benny Wenda di Inggris dan kepada Keluarga Besar Pejuang Papa Merdeka,

bahwa telah berpulang ke Pangkulan Allah Bapa di Surga, Perwira Tentara Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan TRWP

Col. TRWP Benny Karoba

pada 13 Oktober 2016, pukul 03:15 WP

 

Almarhum selama beberapa bulan sakit dan berobat di Rumah Sakit dan telah dikebumikan oleh keluarga dan Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Tidak banyak orang mengenal Benny Karoba, akan tetapi bagi MPP TRWP dan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP Gen. Mathias Wenda, almarhum adalah Perwira pilihan Komando dan selama ini bertugas sebagai Pasukan Operasi Khusus TRWP.

Benny Karoba telah berada di MPP sejak Markas Pusat ini bernama Markas Pemka TPN/OPM dan bertanggungjawab mengamankan Sidang Militer Khusus tahun 2006 yang telah memishkan perjuangan sayap militer dan memberi nama kepada sayap militer Tentara Revolusi West Papua dan membiarkan sayap politik Organisasi Papua Merdeka untuk berkarya demi kemerdekaan West Papua.

Sekedar untuk diketahui Pasukan Operasi Khusus TRWP bertugas untuk menjalankan operasi-operasi khusus di manapun mereka berada dalam kapasitas dan kemampuan mereka, dan bertanggungjawab langsung kepada Panglima Tertinggi Komando Revolusi.

Ibunda Almarhum, Cpt. TRWP Wutndiak Gombo adalah Anggota TRWP, anggota pasukan tertua dalam barisan TRWP di MPP kini tetap berjuang untuk melanjutkan perjuangan almarhum anak terkasih.

Perjuangannya akan erus dikenang, pengorbanannya selama puluhan tahun di Rimba Raya New Guinea telah menjadi pupuk bagi perjuangan ini, dan generasi penerus akan terus berjuang sampai titik darah penghaisan.

 

Dikeluarkan di: Sekretariat-Jenderal TRWP

Pada Tanggal: 13 Oktober 2016

an. MPP TRWP

 

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

 

Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP: A.001076

Negara West Papua, Tanah dan Bangsa Papua Kini Telah Memiliki UU Perjuangan Papua Merdeka

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menyampaikan informasi menyusul pembocoran peristiwa penting yang telah terjadi dalam sejarah perjuangan kemeredkaan West Papua dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP bahwa Negara West Papua, Bangsa Papua dan Tanah Papua di bagian barat Pulau New Guinea kini telah dengan resmi, di era revolusi kemerdekaan West Papua, memiliki sebuah “Undang-Undang Revolusi West Papua” (disingkat UURWP).

URWP berfungsi sebagai Dasar Hukum bagi semua komponen perjuangan Papua Merdeka melandasi perjuangan ini sehingga dalam perjuagnan ini kita tidak dianggap berjuang sebagai LSM/ ORMAS, tetapi kita berjuang dalam sebuah format yang menunjukkan kita telah siap menjalankan pemerintahan Republik West Papua.

UURWP ini juga perlu dalam rangka memberikan gambaran kepada para sponsor dan pendukung kemerdekaan West Papua melihat sejak dini wajah West Papua setelah NKRI keluar dari Tanah Leluhur bangsa Papua.

Dari Sekretariat-General TRWP, Lt. Gen Amunggut Tabi menyatakan UURWP diterbitkan oleh MPP TRWP dalam rangka mendorong Parlemen Nasional West Papua (PNWP) untuk segera mensahkan UURWP atau Undang-Undang yang akan menjadi dasar bersama dalam perjuangan kermedekaan West Papua. Menurut Tabi dalam suratnya yang diterima redaksi PMNews,

UURWP merupakan pijakan hukum perjuangan Papua Merdeka, karena kita sudah mendapatkan dari negara-negara merdeka dan berdaulat di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan sehingga kita harus segera tampil sebagai perjuangan yang berbasiskan hukum, perjuangan yang sudah siap mengarah kepada sebuah pemerintahan Revolusioner atau Pemerintahan Transisi Negara Republik West Papua.

Sudah waktunya kita berbicara sebagai negarawan dan pemimpin bangsa Papua, negara West Papua. Kami sudah sah diterima sebagai anggota MSG. Dukungan PIF sudah jelas. Proses menuju pembentukan Negara West Papua sudah matang. Kita harus menyambut perkembangan ini dengan persiapan-persiapan internasl sejak dini. Kalau tidak, negara akan lahir tanpa fondasi yang jelas.

Gen. Tabi melanjutkan dalam pesannya bahwa PNWP segera mengambil langkah-langkah konkrit mewujudkan sebuah Dasar Hukum yang jelas untuk perjuangan Papua Merdeka. Kalau tidak kita akan dianggap melanggar UU kolonial. Tabi mengatakan,

Selama ini kita dianggap melanggar hukum kolonial, karena tanah Papua di bagian Barat pulau New Guinea ini berada dalam status tak berhukum. Hukum yang berlaku selama ini ialah hukum asing, hukum paksaan, hukum penjajah. Dengan pemberlakukan UURWP, maka wilayah West Papua, Negara Republik West Papua, pemerintahan Negara West Papua dalam pimpinan ULMWP sudah punya dasar hukum yang formil dan jelas sehingga tidak ada yang salah arah dalam mewujudkan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Amunggut Tabi kembali menegaskan,

Dengan pemberlakukan UURWP ini, per tanggal 13 September 2016 besok hari, Wilayah hukum teritorial West Papua telah memiliki Payuing Hukum untuk selanjutnya diperealisasikan sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan NKRI.

Sekretaris-Jenderal TRWP kembali menegaskan bahwa tugas-tugas administrasi dalam rangka persiapan kemerdekaan West Paupa yang telah dijalankan oleh Sekretariat-Jenderal berdasarkan Surat Tugas yang diberikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi kini memasuki tahapan penghabisan karena tugas administrasi dalam mempersiapkan sebuah Negara dan pemerintahan West Papua telah selesai.

Berdasarkan Perintah Panglima TPN/OPM Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda tahun 2006, maka sebuah Komite Persiapan Kemerdekaan West Papua telah bekerja dan kini telah menghasilkan sejumlah dokumen penting bagi perjuangan kemerdekaan Wset Papua. Sebelumnya telah diterbitkan Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revousi Disiplim Militer TRWP, yang berisi semua hal tentang gerilyawan perjuangan Papua Merdeka.

Surat Keputusan tentang Disiplin ini dikeluarkan setelah sayap militer perjuangan Papua Merdeka dipisahkan dari sayap politik, yaitu organisasi induk bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militer diberi nama Tentara Revolusi West Papua.

Organisasi Papua Merdeka dalam bahasa Inggris disebut Free West Papua Campaign telah berkampanye dari basis di Kerajaan Inggris dan dalam proses perjuangan sejak itu telah mengerucut menjadi wadah yang telah diakui di pentas politik regional dan global bernama ULMWP (United Liberation Movement for West Papua – Serikat Pergerakan Pembebasan untuk West Papua). Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersatu dan mendukung langkah ULMWP.

Surat Keputusan Panglima Tertinggi Komando Revolusi tentang Undang-Undang Revolusi West Papua, yang dokumen aslinya akan segera beredar dan disosialisasikan ke seluruh dunia ini berisi dasar hukum untuk perjuangan kemerdekaan West Papua.

Gen. Wenda melalui Sekretariat-Jenderal berpesan agar semua pihak mempelajari dan menaati UURWP ini sebagia hukum formil resmi dari bangsa Papua, untuk wilayah teritorial Negara West Papua.

Ada dua pesan penting tercantum di dalam UURWP ini, yaitu

  1. Pertama, agar dalam tempo yang ditentukan sesuai SK ini, agar PNWP segera menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus untuk pengesahan UURWP; dan melakukan Amandemen di mana saja dianggap perlu. Agar PNWP tidak berbicara politik, tidak berkampanye ke sana-kemari mencampuri urusan para diplomat dan politikus dari ULMWP, tetapi memfokuskan diri menuntaskan Undang-Undang, dan peraturan-peraturan perjuangan Papua Merdeka.
  2. Kedua, agar dalam tempo sebagaimana ditentukan dalam UURWP ini, PNWP segera memberikan mandat kepada ULMWP untuk membentuk Pemerintahan Transisi Republik West Papua, dengan menetapkan Istana Kepresidenan Transisi di salah satu negara di kasawan Pasifik Selatan, dengan selanjutnya dengan segera mengangkat para diplomat, Duta Besar dan menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan UURWP.

Papua Merdeka Muncul Justru Karena Sekolah, Kalau Tidak Sekolah Bagaimana BIcara Merdeka?

Menanggapi yang dikatakan oleh salah satu Menteri NKRI dalam CNN INdonesia “Mendikbud: Separatisme Papua Dipicu Tingkat Pendidikan Rendah“, Oktaviani Satyaningtyas, CNN Indonesia, Jumat, 15/07/2016 16:01 WIB, Papua Merdeka News menyampaikan tanggapan dari Tentara Revolusi West Papua bahwa justru pendidikan NKRI-lah yang telah mengajarkan dan membantu anak-anak Papua mengerti bahwa kemerdekaan West Papua di luar NKRI itu jalan keluar satu-satunya menyelesaikan berbagai persoalan yang membayangi kehidupan orang Papua sejak NKRI ada di Tanah Papua.

Menteri kolonial Indo perlu kita ucapakan terumakasih karena mereka memberikan peluang kepada anak-anak Papua, di Tanah Papua dan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia untuk belajar bahwa orang Papua itu bukan orang Indonesia. Itu pertama-tama sangat membantu. Bayangkan saja kalau orang Papua menganggap diri orang Inodnesia, di mana kita mulai bicara merdeka?

Tanya Amunggut Tabi, Sekretaris-Jenderal Tentara Revolusi West Papua, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

Ditekankah bahwa justru menteri NKRI menyatakan tuntutan Papua Merdeka datang karena orang Papua tidak berpendidikan, Tabi kembali menyatakan,

Coba menteri kolonial datang ke Tanah Papua hari ini, sekarang, jam ini, menit ini, detik ini, tanyakan kepada orang Papua, “Kamu mau Papua Merdeka?” kepada orang di kota dan orang di kampung-kampung yang tidak berpendidikan. Kebanyakan, saya pastikan hampir 99 persen akan jawab Papua Merdeka. Kalau ke kampung, kemungkinan besar akan menganga dan tidak tegas menjawab, sebab mereka tidak mengerti apa itu merdeka, apalagi Papua Merdeka.

Amunggut Tabi melanjutkan,

Itu baru bicara kata “Papua Merdeka” saja. Tetapi coba jelaskan apa arti Papua Merdeka kepada orang tidak berpendidikan. Bilang kepada mereka, “Kalau Papua Merdeka artinya Indonesia keluar dari Tanah Papua”, maka pasti semua orang Papua, nenek-moyang dan anak-cucu, yang hidup dan yang sudah dibunuh NKRI, semua akan menjawab, “Papua Merdeka”.

Nah dasarnya apa?

Dasarnya jelas, NKRI itu kolonial, pencuri, perampok, peneror, pembuat kerusuhan, pembunuh orang Papua. Kalau semua orang di dunia ditanya mau hidup aman apa tidak, pasti akan menjawab mau hidup aman. Kalau semua orang Papua tahu bahwa di luar NKRI semua orang Papua tidak akan dibunuh, ya semua orang Papua akan minta Papua Merdeka, tidak perduli berpendidikan atau kampungan.

Dengan demikian Amunggut Tabi mengatakan seorang menteri penjajah tetap penjajah, bicara seolah-olah alim dan perduli, dan tulus, padahal tetap kolonial, bicara tetap tidak realistis, bicara tetap irasional, bicara tetap tidak mendidik.

Amunggut Tabi: Tinggalan Egoisme Individualis dan Mari Sepenuhnya Dukung ULMWP

Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan memang “perjuangan dan pengorbanan ialah dua sisi mata uang yang satu“. Setiap perjuangan pasti ada pengorbanannya, tetapi kita harus mengajukan tiga pertanyaan penting:

  1. Pengorbanan apa yang pantas pada waktu kapan?
  2. Berapa banyak dan berapa lama pengorbanan harus kita berikan? dan
  3. Apakah pengorbanan itu dipersembahkan secara berencana ataukah sporadis?

Amunggut Tabi kembali mengajak semua pejuang dan aktivis, organisasi dan tokoh Papua Merdeka untuk belajar dari Persipura Jayapura dan Persiwa Wamena, dari kesebelasan di dunia seperti Barcelona dan Mancester City.

Yang harus diperhatikan ialah “irama” dan “momentum”, karena keduanya tidak selalu sama setiap saat. Itulah sebabnya semua pihak harus sadar, bahwa irama saat ini ialah “Irama Melanesia-hood”, dan momentum saat ini ialah “momentum MSG dan ULMWP”. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk TRWP, PNWP, KNPB, AMP, DeMMAK, FNRPB, OPMRC, TPN-PB, TPN/OPM, siapapun, di manapun, semua harus memainkan peran masing-masing sesuai dengan “irama” dam “momentum” ini.

Dari sini kita tahu “pengorbanan apa yang pantas” untuk waktu ini, bukan? Kita harus berjuang, bukan dengan aksi-aksi militeristik dan premanisme politik, kita harus bermain secara elegan dan presentable kepada pentas diplomasi regional dan global. Kita harus memainkan politik ini menjadi sebuah “fashionable issue” di kawasan dan secara global.

Untuk membuatnya menjadi “fashionable” dan elegan, maka semua pihak harus “menahan diri” dan “memberikan kepercayaan sepeunuhnya kepada ULMWP untuk memainkan perannya. NRFPB, PNWP, KNPB, TPN-PB, TRWP jangan bawa diri ke sana kemari mengatasnamakan kelompok kecil lagi. Kita harus persembahkan “waktu ini, 2015-2017” untuk ULMWP agar embrio ini terbentuk menjadi telur, dan tahun-tahun berikutnya telur dimaksud menetas dan menjadi anak.

Mempersembahkan untuk perjuangan bukan hanya harga dan nyawa, dan tenaga kita, ia berarti juga “menghilangkan jejak pribadi dan organisasi kita atas nama kebersamaan untuk tujuan bersama kita”. Persembahan yang mulia, kalau demi kepentingan bersama kita berani dengan sengaja menghilangkan nama-nama, identitas dan slogan-slogan kelompok kecil.

Terlihat banyak aktivis KNPB, PNWP, TPN-PB, WPNCL dan sebagainya keluyuran melakukan wisata politik ke sana-kemari, mendukung ULMWP tetapi sebenarnya mereka membawa agenda pribadi mengobati egoisme masing-masing adalah sebuah wisata yang konyol, karena itu tidak menyehatkan buat embrio politik kita bersama: ULMWP.

Justru cara ini membunuh embrio kita, yang kita lahirkan. Kita menjadi kanibal politik, membunuh anak politik yang kita lahirkan sendiri. Itu sejarah hidup dari perjuangan Papua Merdeka, bukan? Itu wajah tokoh Papua Merdeka selama ini, bukan? Pendiri OPM menyerahkan diri, bukan? Tokoh OPM menjadi pelayan NKRI, bukan? Mendirikan OPM, lalu bubar dan mendirikan cabang-cabang OPM, bukan? Kanibalisme Politik dalam sejarah perjuangan West Papua sangat menyedihkan. Oleh karena itu surat ini kami dari TRWP sampaikan sebelum embrio ULWMP ini terlanjur dimakan mati oleh organ-organ dan tokoh-tokoh perjuangan Papua Merdeka sendiri.

Kita berulang kali melakukan Politik Bunuh Diri (commit suicidal politics) karena kita tidak tahu mengelola egoisme individualisme kita. Kita tidak sanggup mengelola keberagaman organisasi perjuangan dan suku-bangsa kita. Kita belum mampu melihat perbedaan ini sebagai modal dasar. Kita mengatasnamakan perjuangan, kita mengatasnamakan organisasi, tetapi sebenarnya yang kita lakukan ialah memupuk dan mengobati “egoisme individualis” oknum aktivis dan tokoh Papua Merdeka.

Makanya, kalau berani mengalahkan dan percaya bisa mengalahkan NKRI, maka pertama-tama “harus berani, dan pastikan sudah mengalahkan egoisme individualistik pribadi dan kelompok”. Kalau tidak, jangan coba-coba bermain di air keruh, jangan coba-coba berwisata politik seolah-olah atas nama West Papua. Karena kami dari Rima Raya New Guinea telah menjadi guru-guru perjuangan, dari pengalaman hidup pribadi dan dari pengalaman hidup organisasi perjuangan yang penuh dengan resiko pertumpahan darah dan nyawa orang Papua sendiri.

Kami berikan catatan ini karena kami sudah melihat fenomna yang menghawatirkan. Kami saksi hidup! Kami sendiri telah menjalani dan telah sanggup melewati babak gelap dan kelam dalam perjuagnan ini.

Dengan mengelola egoisme individualis yang mengatasnamakan, maka kita bisa memperpendek atau juga memperpanjang rentang waktu perjuangan Papua Merdeka. Mengapa Timor Leste yang mulai berjuang 10 tahun setelah perjuangan kemerdekaan West Papua dimulai saja sudah puluhan tahun duluan merdeka? Bukankah itu karena kita belum sanggup mengalahkan egoisme dan individualisme diri sendiri?

Untuk mengetahui berapa lama dan berapa sumberdaya, kita haruslah punya “Anggaran Belanja Perjuangan Papua Merdeka”.

Di dalam negeri kita sudah menang, di dunia maya kita sudah menang, di kawasan Melanesia kita juga sudah menang. Di Pasifik Selatan juga kita pemenang. Yang belum kita kalahkan ialah “individualisme” perseorangan dan individualisme kelompok kecil.

Seharusnya, setelah ULMWP berdiri, secara teori, begitu ULMWP diterima ke dalam keluarga besar MSG, kita semua harus serta-merta menanggalkan atribut, nama dan embel-embel organisasi kita. Kita harus menyatukan barisan, mengatur nada dan irama, mengoptimalkan momentum ini demi kemerdekaan West Papua.

Sekarang saatnya ULMWP muncul sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebagai sebuah Lembaga Resmi menuju sebuah Pemerintahan West Papua. ULMWP harus berani membuka diri, menerima semua pihak orang Papua, baik pro-NKRI maupun pro-Papua Merdeka. ULMWP ialah wadah orang-orang West Papua, karena itu dalam kepengurusannya harus melihatkan semua orang Papua, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik di kota dan kampung maupun di hutan-rimba.

Kita harus belajar dari teladan yang telah diberikan oleh teman-teman seperjuangan kita yang kita selama ini sebuat sebagai “Kelompok-14”.  Demi kepentingan bersama, mereka secara stuktural dan sistematis telah meninggalkan atribut Bintang Empatbelas dan mendukung Bintang Satu dalam rangka agenda bersama mengusir penjajah. Tokoh Papua Merdeka dan organisasi Papua Merdeka lain harus belajar dari mereka.

Perjalanan yang pahit, sungguh pahit antara kelompok gerilyawan Pemka dibawah komado Jacob Hendrick Pray dengan Komando Markas Victoria (Marvic) di bawah komado Seth Jafeth Roemkorem telah berakhir setelah para perwira TRWP yang telah menjelma dari barisan Pemka bersama tokoh politik mereka, Dr. OPM John Otto Ondawame bersatu dan membangun WPPRO bersama barisan OPM Marvic Senior OPM Andy Ayamiseba dan Senior OPM Rex Rumakiek di Port Vila, Republik Vanuatu tahun 2004 dan 2005.

Terbentuklah WPNCL, sebagai wujud dan bukti persatuan antara OPM Pemka dan OPM Victoria.

Dengan persatuan kubu gerilyawan, maka telah tiba saatnya untuk bersatu membangun harmonisasi dengan kelompok Bintang-14. Dan ULMWP ialah hasil dari harmonisasi, dan “pengorbanan nyata” dari semua pihak, terutama pengorbanan identias dan organisasi masing-masing untuk kebersamaan. Orang Papua sudah sanggup mengorbankan nyawa, harga, waktu dan identitas organisasi masing-masing demi kepentingan bersama: Papua Merdeka.

Kami dari Tentara Revolusi West Papua, sejak tahun 2000 telah memberikan mandat penuh agar bergulir sebuah proses politik dengan memberikan Surat Mandat kepada PDP dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), perjuangan lewat Free West Papua Campaign. Lebih-lebih tahun 2006, dengan pemisahan organisasi politik dan militer, maka Tentara Revolusi West Papua memfokuskan diri semata-mata untuk perjuangan dengan mengangkat senjata, menjauhkan diri dari segala bentuk dan kegiatan sipil dan politik, membatasi diri kepada memberikan dukungan moril dan doa.

Sekarang kita sudah punya ULMWP. Sekarang saatnya untuk kita masing-masing

  • mengorbankan egoisme individualis pribadi masing-masing tokoh
  • mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka menyelamatkan ULMWP sebagai embrio Pemerintahan Negara West Papua.

Untuk itu, kami dari rimbaraya New Guinea, atas nama tulang-belulang, leluhur, anak-cucuk Pencipta Langit dan Bumi, menyerukan kepada semua pihak untuk

menyatukan barisan dan mendukung semua kebijakan ULMWP, mendukung dengan sepenuhnya dalam doa, dana, waktu dan tenaga.

Dikeluarkan di: Secretariat-General TRWP, MPP

Pada Tanggal: 18 Juli 2016

An. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

 

 

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny