OPM Bukan Kartu Joker bagi Papindo untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, Tentara Revolusi West Papua lewat Kantor Secretariat-General menyampaikan

“penyesalan dan dukacita sedalam-dalamnya atas pola pikir yang picik dan kotor seperti dinyatakan Ruben Magay, politisi Papindo untuk melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM

seperti dirilis TabloidJubi.com berikut

Sebenarnya sejak awal, ketika tim asistensi UU Otsus dibentuk, saya tawarkan kalau mau revisi UU Otsus, harus melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM. Pikiran mereka harus masuk, karena bargeningnya ada disitu. Tapi kalau hanya bicara bargening ekonomi, Otsus Plus tak ada nilainya

Pernyataan singkat dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) tanggapan pernyataan lisan yang diketik dari Secretariat-General. Kata Wenda,

Anak Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

Selanjutnya catatan ini menyatakan

Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

Gen. Wenda mengingatkan kembali

OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Sebagai tambahan Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mencatat:

Minta maaf, saya sebenarnya sudah beberapa kali coret kalimat-kalimat langsung dari Panglima, tetapi saya merasa berdosa kalau tidak menyalinnya langsung, jadi saya harap para politis muda Papua, termasuk saya, perlu kita belajar dari orang tua kita, yaitu orang tua yang ada di RimbavRaya ataupun Kampung dan Kota di New Guinea. Ada baiknya kita sebagai politisi muda, kita perlu jaga cara berpikir, naluri politik dan akal sehat kita agar ttidak mudah teracuni oleh virus cara berpikir penjajah. Biasanya kaum penjajah meninggalkan bekas kaki, yaitu cara berpikir kepada wilayah dan bangsa jajahannya. Jadi, mari kita camkan peringatan ini sebagai cambuk kecil untuk memperbaiki kita semua, bukan sebagai kritikan menjatuhkan.

Menutup catatan ini, Lt. Gen. Tabi menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP,

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Dalam mengakhiri catatan ini disampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa Otsus I, Otsus II, Otsus III, dan Otsus Plus atau Otsus IV semuanya adalah “racun” yang akan membunuh dan menghabisi orang Papua dari tanah laluhur kita. Obat satu-satunya untuk mengobati “racun mematikan” itu ialah Merdeka.

Ya, “Merdeka Harga Mati!”

February 21, 2015 2

Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2014 dan Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP – TRWP), atas nama segenap pimpinan, perwira dan pasukan di Rimba Raya New Guinea, dengan ini kami ucapkan

Selamat Merayakan Hari Natal 25 Desember 2014
dan
Selamat Memasuki Tahun Baru 1 Januari 2015

kepada segenap umat manusia, khususnya Masyarakat Papua di mana-pun Anda berada.

Semoga Natal Tahun 2014 ini membawa “perdamaian abadi di dalam diri kita dengan pribadi kita masing-masing, diri kita dengan Tuhan, diri kita dengan semesta alam.

Menjelang perayaan Hari Damain Semesta tahun 2014 ini, di tanah Papua, seperti tahun-tahun sebekumnya, sejak NKRI mencaplok Tanah Papua sebagai wilayah jajahan mereka, telah terjadi pertumpahan darah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Khususnya menjelang Natal setiap tahun, nyawa orang Papua selelu disembelih untuk kepentingan Kerajaan Nusantara yang dibuat oleh Kerajaan Iblis tak berperi-kemanusiaan.

Bangsa Papua dan umat beragama di muka Bumi seharusnya mendukung upaya perjuangan untuk mendatangkan “kedamaian abadi” di atas tanah Papua, yaitu dengan pertama-tame mengusir penjajahan dari Bumi Cenderawasih dalam bentuk, wujud dan nama apapun. Kemerdekaan itu sudah diraih bangsa Papua, tetapi dirampok oleh NKRI.

Akan tetapi sekalian orang Papua sebagai sebuah bangsa, menanggapi pembunuhan di SETIAP DESEMBER setiap Tahun ini, perlu kita tanggapi dengan hati dingin dan berpasrah kepada Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Cenderawasih dan Tuhan Pencipta dan Pelindung orang Papua. Mari kita belajar menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan terkutut dan tercela menjelang Natal di setiap tahunnya. Mari kita berdamai dengan diri kita, dengan Tuhan dan dengan semesta alam. Kedamaian itu ialah wujud “kebenaran sejati”, yang telah menjadi nyata di tengah-tengah manusia dalam wujud Yesus Kristis, sang Putra Natal.

Kita kembalikan pembalasan atas pengorbanan bangsa Papua dari tahun ke tahun kepada “Yesus” sang Hakim Agung, yang kelahiran-Nya kita peringati setiap bulan Desember. Kiranya sekalian orang Kristen di manapun Anda berada, di Indonesia, di Australia, di PNG, di Vanuatu, di Inggris, di Vanuatu, di Selanida Baru, di Afrika Selatan, di semua tempat di dunia ini mengetahui bahwa kami bangsa, walaupun telah menjadi langganan dibunuh setiap menjelang maupun di bulan Desember setiap tahunnya, kami sudah tahu apa artinya beragama, apa artinya Yesus Raja Damain, apa artinya Yesus Hakim Agung dan apa arti Yesus Putra Natal, Raja Damai bagi kita umat manusia yang percaya dan beriman kepada-Nya.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 22 Desember 2014

An. Panglima Tertinggi,

Secretary-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

December 22, 2014 0

Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook — Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP: Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

December 6, 2014 1

Otsus Plus sudah Dihapus NKRI, yang Ditunggu Pejabat Kolonial Indonesia di Tanah Papua ialah Otsus Minus

Menanggapi hebohnya kampanye para pejabat pemerintah Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat beserta segenap pejabat Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Rakyat Papua dalam pemerintahan kolonial Indonesia yang menggebu-gebu memohon dukungan doa dan berharap NKRI mengabulkan permintaan mereka ditanggapi oleh Amunggut Tabi, Secretary-General dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP). Katanya, “Otsus Plus sudah Dihapus NKRI, yang Ditunggu Pejabat Kolonial Indonesia di Tanah Papua ialah Otsus Minus“.

Dalam Press Release yang diterima PMNews yang disampaikan lewat email langsung disampaikan bahwa sesungguhnya Otonomi kolonial NKRI untuk tanah dan bangsa Papua sudah diberikan berulang-ulang dari sejak 1960-an sampai saat ini, dan dalam semua kasus pelaksanaan Otonomi di Tanah Papua selalu gagal. Menurut Tabi,

Gubernur Papua, Ketua DPRP dan Ketua Majelis Rakyat Papua tidak punya rasa malu, tidak tahu malu dan tidak punya naluri manusiawi. Mereka bicara menggebu-gebu, minta doa orang Papua, bersemangat seolah-olah mereka sedang memperjuangkan sesuatu yang pernah dimintakan oleh orang Papua.

Orang Papua tidak pernah, tidak akan pernah dan tidak akan mungkin minta Otsus ditambah. Otsus sudah cukup banyak berlaku di tanah ini dan semuanya sudah gagal. Dan karena itu semua sudah ditolak rakyat Papua.

Bilang saja ini perjuangan untuk kursi kepemimpinan kami, untuk kepentingan perut kami. Jangan pakai nama rakyat Papua. Memalukan!

Dalam pernyataan yang sama, Gen. Tabi mengutip arahan umum dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda,

Jadi, anak-anak semua harus belajar dari kesalahan. Kamu belajar minta yang bisa dikasih oleh penjajah. Makanya jangan minta banyak-banyak, minta secukupnya saja, yang bisa dia kasih. Dia datang ke Tanah Papua bukan untuk memberi, tetapi untuk mengambil, mencuri dan merampas. Jangan minta kepada pencuri tinggalkan sisah untuk Anda.

Kemudian Gen. Wenda melanjutkan menyangkut istilah Otsus Plus,

Jangan minta kepada penjajah sesuatu yang melebihi kemampuan penjajah untuk kasih. Minta yang bisa dikasih saja. Kalau tidak dikasih karena tidak bisa, baru nanti anak-anak sendiri yang darah tinggi naik, jatuh pingsan. Jangan terlalu semangat minta UU Otsus Plus. Otonomi yang ada sekarang itu Otsus Minus, karena waktu untuk Plus sudah lewat, sekarang sudah era Otsus Minus.

Ini anak-anak Lani semua jadi gubernur, jadi Ketua DPRP, jadi Ketua MRP, baru tidak tahu malu. Pejabat kolonial Gubernur Papua Barat, Ketua DPRPB dan Ketua MRPB tidak semangat, tidak minta-minta doa, tapi anak-anak ini macam mereka punya negara saja minta-minta orang Papua berdoa. Berdoa tentang apa? Tentang Otonomi yang sudah di-minus itu? Berdoa kepada Tuhan yang mana? Anak-anak saya ini tidak tahu malu. Saya berdoa Tuhan beri mereka hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami apa yang mereka perbuat ini sebenarnya berguna atau tidak untuk tanah dan bangsa Papua. Saya harap anak-anak saya tidak terus-menerus bikin kacau Tanah dan bangsa Papua. Harus punya rasa malu, lihat gubernur, ketua DPR dan Ketua MRP dari suku lain, mereka ada nonton kamu, mereka ada tertawa kamu, mereka ada rasa geli lihat kamu punya cara main seperti ini.

General Tabi dalam pernyataan yang ditanda-tanganinya an. Panglima Tertinggi Komando Revolusi menyatakan kembali,

Kalau berjuang untuk pribadi dan kelompok, bilang saja begitu. Kalau berjuang untuk orang Papua, mana buktinya? Menjadi gubernur, menjadi Ketua DPRP, menjadi ketua MRP itu artinya berjuang untuk tanah Papua dan bangsa Papua? Anda berjuang untuk kejayaan dan kelanggengan kekuasaan penjajah NKRI di atas tanah dan bangsa Papua! Anda bagian dari penjajah! Anda melayani keinginan penjajah! Jangan menipu diri sendiri! Anda tahu bahwa Anda bukan mewakili bangsa Papua dan tidak bekerja untuk tanah Papua.

Dalam menutup pernyataanya ditegaskan

Otsus Plus sudah dihapus NKRI, yang ditunggu Pejabat Kolonial Indonesia di Tanah Papua ialah Otsus Minus. Dari semua UU Otsus dan kebijakan otonomi yang pernah ada, semuanya sudah gagal, semuanya sudah ditolak rakyat Papua dan tanah Papua. Kalau guber

September 26, 2014 0

Kalau saya NKRI, saya dengan Mudah Mencap Freddy Numberi dan Bas Suebu Penghianat NKRI

Demikianlah tanggapan yang diberikan Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menanggapi perkembangan terakhir di tanah air, terkait terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Kolonial NKRI berikutnya menggantikan Presiden SBY dan gelagat kaum penghianat bangsa Papua yang beberapa bulan belakangan ini mengemis jabatan ke Presiden Kolonial terpilih.

Percakapan ini ialah inisiatif dari Markas Pusat TRWP, mengirimkan sms, disusul telepon. Isi berita dalam telepon itu tidak banyak, hanya berisi komentar tentang perkembangan terakhir ini, dalam hubungan NKRI – West Papua dan presiden terpilih kolonial Indonesia. Pernyataan pertama dalam telepon itu,

“Anak-anak dan semua orang Papua apakah mata masih belum kabur atau sudah kabur? Kini semakin nyata para penghianat NKRI yang selama ini diburu oleh NKRI. Mereka itu saat ini duduk bikin rapat siang-malam, sana-sini dengan Presiden kolonial terpilih, minta jabatan, serahkan buku karangan, titip pesan, dan sebagainya.”

Kami tanggapi telepon dengan menyatakan bahwa memang betul kami sedang ikuti apa yang sedang terjadi. Kami menyebutkan nama-nama oknum orang Papua yang menamakan bangsa Papua dimaksud, tetapi Gen. Tabi tidak serius dengan nama-nama oknum, tetapi lebh menekankan betapa bangsa Papua begitu bermental budak, bermental terjajah, dan sangat picik. Dia teruskan,

“Saya bilang orang Papua punya otak sekarang ini picik, bermental budak dan jiwanya terjajah karena saya punya bukti. Bukti otak picik, ialah begitu orang Indonesia terpilih jadi presiden, orang Papua yang sudah lama menjabat sebagai menteri dalam beberapa periode, masih saja bawa diri minta jabatan. Begitu dihentikan katanya Indonesia gagal meng-Indonesia-kan Papua. Lalu orang yang sama pula pergi minta jabatan. Padahal orang yang sama sudah berulang-uang diberi kepercayaan NKRI menjadi menteri. Sekarang pertanyaannya saya tanya kepada mereka: NKRI dan orang Papua pengemis ini ialah: Anda sudah diberi jabatan oleh NKRI dan atas kepercayaan itu berapa orang Papua yang telah berhasil Anda Indonesia-kan? Mengapa kegagalan kau lemparkan kepada NKRI, sementara jabatan kau minta setiap periode, dan pada saat yang sama kau abaikan penderitaan orang Papua?”

Kemudian menyangkut mental budak, Gen. Tabi tujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dan rekan-rekan sejawatnya di jajaran provinsi Papua dan Papua Barat.

Sekarang saya bilang tadi orang Papua bermental budak ialah orang-orang yang takut bicara ‘kebenaran”, ‘suka membelokkan isu’ dan ‘bicara satu hal untuk maksud yang lain’. Sebenarnya manusia Papua bermental budak ini lebih kasihan daripada manusia Papua bermental picik tadi. Yang bermental picik itu orang Papua jahat, mereka tidak memikirkan NKRI dan juga tidak memikirkan bangsa Papua. Yang mereka pikirkan ialah perut mereka, diri mereka, kaum oportunis tulen. Lebih kasihan karena mereka punya hati dan sementara berusaha untuk bangsa mereka, tetapi mereka punya rasa takut, karena di satu sisi mereka juga tidak mau menanggung resiko-reskio dalam skala individual ataupun kelompok. Mereka mau mencari jalan win-win, tetapi karena mereka berhadapan dengan penjajah, maka yang didapat bukanlah kemenangan bersama antara penjajah dan kaum terjajah.

Selain ada rasa “takut” dengan berbagai resiko, manusia mental budak juga secara polos dan dengan ‘ignorance’-nya mengharapkan penguasa kolonial berbuat lebih daripada yang mau diperbuat oleh kaum kolonial. Kita lihat contoh jelas-jelas dalam Draft UU Otsus Plus yang diajukan Gubernur di Tanah Papua sangat muluk-muluk, sangat banyak memuat unsur politik, ekonomi, sosial dan budaya. Nyatanya apa? Dipangkas habis. Yang ada malahan Otsus Minus.

Nah, Otsus Minus ini sudha jelas-jelas mau disahkan, gubernur di Tanah Papua masih lagi berangkat berombongan ke Jakarta menuntut ini dan itu, menuntut pengesahan UU Otsus Minus ini agar segera disahkan.

Di sini jelas, mereka yang bermenta budak selalu mengharapkan, dan bahkan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan berbaik hati, membaikkan hati kaum penjajah sehingga kaum penjajah berbuat baik kepada bangsa dan tanah jajahannya. Terlalu “ignorant”, karena mereka tidak tahu kenapa pernah ada penjajahan, dan kenapa kaum penjajah ada di Tanah Papua saat ini. Apakah tujuannya memajukan orang Papua, membangun tanah Papua? Orang bermental budak akan menjawab “YA!”. Tentu saja, saya akan jawab “SAMA SEKALI TIDAK!”

Kemudian menyangkut mental terjajah, Gen. Tabi lanjutkan

Menyangkut mental terjajah, hampir sama dengan mental budak tadi, tetapi tidak separah kaum bermental budak. Mental kaum terjajah ini disebut Dr. Benny Giay sebagai manusia Papua yang memenuhi syarat untuk dijajah. Ya, bangsa Papua menjadi memenuhi syarat untuk dijajah karena mentalitas orang Papua “tidak merdeka” tetapi terjajah. Ia terjajah bukan karena NKRI menjajah, tetapi karena dirinya sendiri, jiwanya sendiri, mentalitasnya sendiri memang terjajah. NKRI hanya hadir mewujud-nyatakan apa yang ada di dalam diri orang Papua itu sendiri.

Tanda-tanda orang bermental terjajah itu, pertama ialah “Takut” dan “gugup” dan akibatnya “Tidak tahu apa yang harus dilakukannya!” Kata-kata seperti, “Kami berjuang dalam hati! Kami doakan saja!” banyak didengar di tengah-tengah orang Papua. Mereka mendukugn Papua Merdeka, mereka mendukung perjuangan ini, tetapi mereka tidak pernah buktikan dukungan itu lewat doa, lewat kata-kata, lewat dana, lewat tenaga mereka atau waktu mereka. Apalagi nyawa mereka tidak mau mereka berikan untuk perjuangan ini. Mereka pentingkan diri mereka, dan takut dan gugup dan tidak tahu.

Sekarang setiap kita orang Papua perlu bertanya,

Apakah saya orang Papua berpikiran picik?
Apakah saya orang Papua bermental budak? atau
Apakah saya orang Papua yang memenuhi syarat untuk dijajah?

pilihan ada di tangan Anda, bukan di tangan siapa-siapa atau apa-apa-pun.

September 17, 2014 2

Dr. John Otto Ondawame Meninggal Dunia Akibat Serangan Jantung

VANUATU (Liputan7) – Politikus senior Bangsa Papua Barat, Dr. John Otto Ondawame, telah meninggal dunia sekitar pukul 21.30 WIT akibat serangan jantung di Port Vila General Hospital, Vanuatu.

Wakil Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) ini, meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki.

“WPNCL mengapresiasi sumbangsih almarhum yang mempertaruhkan seluruh hidupnya demi memperjuangkan masa depan Papua Barat yang bebas dari para penjajah,” ungkap kerabat almarhum.

Dikatakan pula, pengabdian almarhum tercatat dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjuangan bangsa Papua Barat. (mag)

September 7, 2014 0

Gubermur Papua dan Papua Barat Harus Akui: Ini Otsus Minus

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Secretary-Genera TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) menyatakan

“Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh Ketua MRP Papua, Ketua DPRP dan Gubernur Provinsi Papua”.

Mendengar polemik pemerintah kolonial NKRI di Pusat dan pemerintah kolonial di daerah, di mana para pejabat pemerintah kolonial di daerah diisi oleh Orang Asli Papua (OAP) yang selama setahun lebih belakangan ini berbangga hati dan memamerkan slogan “Papua Bangkit Untuk Mandiri dan Sejahtera” dengan meluncurkan proyek-proyek besar, antara lain “Otsus Plus”, maka PMNews menyempatkan diri sedikit bertanya kepada pendapat di luar pejabat kolonial.

Berikut petikan wawancara PMNews dan Lt. Gen. Amunggut Tabi, Secretary-General TRWP per email (koteka@papuapost.com).

PMNews: Dengan hormat, kami sampaikan berita-berita terlampir berisi perkembangan terakhir dan tindakan kolonial di Jakarta terhadap usulan yang disampaikan para pejabat kolonial di provinsi di Tanah Papua. Kami mohon kiranya TRWP menyampaikan tanggapan-tanggapan berdasarkan pertanyaan kami sebagai berikut:

Apa tanggapan TRWP terhadap perkembangan dari DOM ke Otda ke Otsus ke Otsus Plus ini?
Apa tanggapan TRWP terhadap tanggapan yang disampaikan Gubernur Papua, Ketua MRP dan Ketua DPRP?
Apa Sarang TRWP terhadap para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua yang adalah pemuda Papua atau orang asli Papua?
Apa sarang TRWP kepada bangsa Papua di seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai terkait perkembangan ini?

TRWP: Dengan hormat, kami ucapkan terimakasih. MERDEKA HARGA MAT! Kami sudah baca semua lampiran berita dengan cermat dan berulang-ulang, dan kami juga mendiskusikan di antara kami, terutama dengan Bapak Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda.

Kami sebenarnya tidak mau menanggapi perkembangan yang terjadi di dalam negeri, mengingat tugas kami bukan untuk menanggapi perkembangan politik. Oleh karena itu kami dari Marks Pusat TRWP menugaskan Kantor Sekretariat untuk menjawabnya, karena kantor Sekretariat sepenuhnya bekerja untuk strategi politik perjuangan Papua Merdeka.

Berikut jawaban atau tanggapan kami.

Tanggapan pertama tidak perlu ditanggapi karena memang tugas penjajah harus begitu. Bukan NKRI saja, semua penjajah di dunia punya strategi memang begitu, mereka rubah-rubah selalu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan politik di wilayah jajahan ataupun di pusat pemerintahan kolonial. Itu bukan sesuatu yang perlu ditanggapi, karena memang selalu dinamis, selalu berubah, selalu harus begitu. Kalau tidak begitu, kalau saja NKRI tetap pertahankan Tanah Papua wilayah DOM, pasti ceritanya tidak sama dengan sekarang ini.
TRWP menanggapi dengan dua sikap: (1) lucu; dan (2) salut. Pertama pandangan lucu muncul karena para pejabat kolonial di Tanah Papua, gubernur dan jajarannya masih saja mengharapkan NKRI berbuat tulus, ikhlas dan sepenuh hari membangun Papua. Ini sebuah lelucon, sebuah cerita mop, sebuah mimpin buruk. Mengharapkan penjajah berbaik hati, berbuat banyak, mendengarkan suara wilayah jajahan, itu sangat tidak masuk akal. Apalagi memintanya dengan cara hanya menulis surat dan melakukan revisi draft UU Otsus Plus. Kami baca pernyataan Ketua MRP “Kalau mereka sejahtera kebangaan orang Indonesia juga,” merupakan sebuah pemikiran yang sangat menyedihkan karena ia berharap menjaring angin? Sekarang kita tanya, “Apakah orang Papua sejahtera itu NKRI atau Indonesia bangga? Apa unsur yang akan membuat orang Jawa bangga karena orang Papua sejahtera? Sangat lucu, sekali lagi lucu. Mengharapkan kolonial merasa bangga karena bangsa jajahannya maju merupakan mimpi buruk pejabat kolonial di Tanah Papua.
Di sisi lain kami bangga karena semua gubernur di tanah Papua, bahkan Gubernur Papua Barat-pun takut atau merupakan bagian dari permainan NKRI, tetapi Gubernur Papua dan jajarannya terbukti membela rakyat Papua. Walaupun harapan muluk-muluk mereka menjadi bahan tertawaan, tetapi dari sisi keberanian membela kepentingan bangsa dan Tanah Papua patut dicontoh dan diteladani oleh semua orang Papua, baik yang ada dalam sistem kolonial maupun yang berjuang untuk Papua Merdeka, semuanya harus bejalar dari teladan ini. Ini teladan penting dan bernilai luhur. Lebih baik mati demi kepentingan umum, bangsa dan tanah air daripada mempertahankan nama-baik dan jabatan tetapi dalam hati penuh dengan dosa, dengki, amarah, frustrasi dan merasa tak berdaya yang disusul doa keluhan kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pelindung Tanah Papua.
Saran kami kepada orang Asli Papua yang menjabat di pemerintahan kolonial NKRI ialah supaya berpolitik sesuai dengan “real-politik” yang ada. Jangan terlalu muluk-muluk, jangan bermimpi melampaui batas kemampuan NKRI utnuk menyetujuinya, nanti yang menjadi korban bangsa Papua sendiri. Perjuangan Papua Merdeka itu bukan kita minta dari NKRI, seperti anak-anak di Tanah Papua selalu tuntut merdeka dan minta referendum. Itu mengemis namanya. Kita tidak perlu mengemis. Perjuangan Papua Merdeka ialah untuk merebut kembali kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Papua yang telah ada dan dirampas oleh NKRI. Itu tidak muluk-muluk. Itu fakta, itu kebenaran! Itu telah memakan korban nyawa, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia tidak pernah dimatikan dengan kesejahteraan atau keadilan atau penghakiman yang tegas dan hukuman yang setimpal terhadap para pelanggar HAM atau pembangunan. Justru pembangunan dan kesejahteraan di wilayah jajahan selalu berakhir dengan wilayah kemerdekaan wilayah jajahan. Kita lihat contoh pasti dan jelas dari NKRI sendiri. Indonesia dulu dididik, dimajukan dan akhirnya mereka menuntut merdeka dan sudah merdeka. Kalau minta Otsus menjadi Plus itu apakah tidak muluk-muluk? Apakah itu melebihi batas kemampuan NKRI untuk memenuhinya? NKRI bukannya tidak mau, jelas-jelas tetapi TIDAK SANGGUP memenuhi tuntutan para gubernur kolonial di Tanah Papua. Maka saran kami,

Para Gubernur di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Papua sendiri secara ras dan suku-bangsa, harus berani menyatakan dan mengganti nama Otsus Plus menjadi Otsus Minus berdasarkan tindakan-tindakan Mendagri kolonial Indonesia yang telah diprotes baru-baru ini oleh Ketua MRP Papua, Ketua DPRP dan Gubernur Provinsi Papua
Saran kepada bangsa Papua dari Sorong sampai Samarai supaya kita semua bersatu dan senantiasa berdoa, memanjatkan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan untuk tanah dan bangsa ini, dan memandang ke masa depan yang cerah, yang penuh damai dan sejahtera, tanpa takut akan kematian, tanpa rasa gelisah atau tanya-tanya akan keamanan nyawa, tanpa terancam otak dan benak kita, tanpa harus lari mengembara kesasar di hutan-rimba seperti pencuri dan perampok, tanpa harus mati oleh tangan penjajah.
Tanah Papua yang kita perjuangankan dan hendak kita ciptakan setelah West Papua terlepas dari NKRI ialah Tanah yang damai, harmonis dan sustainable: damai dan harmonis dengan sesama manusia, dan dengan sesama makhluk, yang berakibat kehidupan yang berkelanjutan. Kami tidak memperjuangkan kemakmuran, kami tidak bercita-cita mendirikan negara West Papua yang adil dan makmur seperti cita-cita NKRI. Kami tidak bangkit uuntuk mandiri dan sejahtera seperti slogan Gubernur Papua!

Kami bercita-cita mendirikan negara West Papua yang damai, harmonis dan sustainable; karena kami berangkat dari filsafat Melanesia, sebuah filsafat yang berasal dari Taman Firdaus, Tanah Surgawi, di mana ada Burung Surga bernyanyi menyambut kegiatan kita sehari-hari. Bangsa yang hidup di Tanah Surga, Firdaus tidak perlu memperjuangkan adil-makmur, karena mereka sudah ada di surga. Yang perlu diharidkan kembali setelah era penjajahan dan dilestarikan di Taman Firdaus ialah Kedamaian, Keharmonisan dan Kesinambungan.

Demikian.

PMNews: Demikianlah petikan wawancara per email yang kami lakukan tanggal 24 Agustus 2014.

August 25, 2014 0

July 26, 2014

Tokoh Papua Merdeka Serukan Boikut Pilpres Lewat Klip Video

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Setelah seruan Boikot Pilpres dari pihak yang mengklaim anggota Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka, kini tokoh-tokoh Papua Merdeka yang saat ini berstatus sebagai tahanan politik maupun hidup di pengasingan juga menyerukan boikot Pilpres pada tanggal 9 Juli nanti.

Seruan para tokoh Papua Merdeka ini diedarkan melalu sebuah klip video berjudul Boikot Pilpres 2014. Klip Video ini diunggah di situs Youtube pada tanggal 6 Juli kemarin. Dalam video berdurasi dua menit lebih yang diunggah oleh akun Rize of Morning Star ini, tokoh-tokoh Papua Merdeka seperti Filep Karma dan John Otto Ondowame yang berada dipengasingan mengatakan bahwa Pilpres 2014 bukanlah Pemilu Rakyat Papua Barat, tapi pemilu Indonesia.

“Minta supaya jangan ikut dalam Pemilihan Presiden karena Pemilihan Presiden itu bukanlah Presiden Papua Barat tapi ialah Presiden Republik Indonesia. Kami bukan lagi orang Indonesia, kami adalah orang Melanesia.”

ujar John Ondowame dalam video Boikot Pilpres ini.

Sedangkan Filep Karma, salah satu tokoh Papua Merdeka lainnya mengatakan orang Papua tidak ada sangkut pautnya dengan Pemilu Presiden ini.
“Pemilihan presiden saat ini adalah kepentingan kolonial Indonesia. Tidak ada sangkut paut dengan kami. Fokus kami adalah supaya rakyat dan Bangsa Papua merdeka.” kata Karma.

Selain Ondowame dan Karma, Benny Wenda, Victor Yeimo dan Forkorus Yoboisembut juga menyerukan Boikot Pilpres 2014 melalui klip video ini. Forkorus dalam klip video ini meminta agar rakyat Papua tidak terprovokasi saat Pilpres Nanti.

“Bagi warga bangsa Papua yang tidak ikut memilih, jangan sampai saling melakukan intimidasi atau konflik.” himbau Forkorus.

Lihat Klip video Boikot Pilpres 2014.

(Jubi/Victor Mambor)

July 8, 2014 0

TRWP: Boikot Pilpres 2014 itu Sudah Pasti dan Harus

“Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua,” demikian kata Amunggut Tabi dari MPP TRWP.

Menyusul berbagai kampanye di lapangan, di media maupun media sosial yang telah disebarkan di seluruh dunia, TRWP menyempatkan diri, walaupun begitu terlambat, memberitahukan kepada PMNews tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan TRWP menjelang dan sesudah Pilpres 2014.

Dalam rilis SMS sebanyak 4 sms yang disampaikan kepada PMNews menyatakan bahwa:

Perintah memboikot Pilpres NKRI 2014 sudah keluar sejak lama dan sudah disampaikan beberapa bulan terakhir oleh pimpinan politik yang ada di luar negeri dan di dalam negeri;
Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua;
Orang Papua harus memberitahu kepada pemimpin mereka di Melanesia bahwa ini waktunya bangsa Papua sudah tidak bisa sama-sama lagi dengan NKRI. Oleh karena itu, ikut Pemilu yang diselenggarakan NKRI adalah sesuatu yang “haram”, dan memalukan.

Selanjutnya TRWP menghimbau agar mengikuti semua seruan dan himbauan yang disampaikan oleh para pempimpin politik yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri.

Dikutip pertanyataan dari Gen. TRWP Mathias Wenda,

“Siapa saja mau jadi manusia, sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan beradab, sebaiknya dengar-dengaran, jangan keraskan hati dan kepala, apalagi hanya gara-gara perut sendiri dan mengorbakan kepentingan keluarga, bangsa dan anak-cucu dan alam Papua. Itu baru kita bisa usir penjajah keluar. Kalau mental kita mental budak, ya, yang ada ialah rasa takut dan pasrah. Bangsa seperti ni tidak akan pernah merdeka, merdeka dari diri sendiri apalagi merdeka dari bangsa lain.”

Demikian.

PMNews

July 8, 2014 0