Disampaikan kepada seluruh masyarakat Papua di manapun Anda berada, bahwa kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan tahu diri tentang jaditiri kita dan jatidiri perjuangan serta organisasi perjuangan kita, kita tahu persis bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) bukanlah sebuah organisasi militer atau angkatan bersenjata yang melakukan perlawan terhadap penjajah NKRI dengan cara mengangkat senjata. Sama sekali tidak.

Oleh karena itu, cap-cap, julukan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh NKRI selama lebih dari 40 tahun terakhir, bahwa OPM adalah kelompok bersenjata dan berbagai kegiatan militer di Tanah Air adalah kegiatan OPM merupakan kegiatan pembangunan opini yang keliru, yang dengan sengaja dilakukan NKRI secara sistematis selama hampir setengah abad lamanya, dengan tujuan tunggal: MENCAP OPM sebagai Organisasi Bersenjata, dan akhirnya dunia mencap dan menutup pintu politik/diplomasi bagi OPM sehingga tidak dapat melakukan kampanye politik dan lobi-lobi politik dalam pentas politik dunia demi memperjuangan aspirasi Papua Merdeka.

Rakyat Papua memiliki sebuah Angkatan Bersenjata yang hingga 2006 bernama TPN, dan kini telah berganti nama menjadi TRWP – Tentara Revolusi West Papua. TRWP memiliki tugas tunggal, yaitu melakukan peperangan dengan cara mengangkat senjata dan mengganggu keberadaan NKRI di Tanah Papua secara militer, dengan aksi-aksi kekerasan. Tetapi aksi-aksi TRWP saat ini bukan tanpa terukur, bukan secara sembarangan dan bukan secara sporadis, seperti era-era lalu. Kini TRWP mempersiapkan diri untuk melakukan kampanye militer secara profesional dan bermartabat, secara terbuka dan didukung oleh kampanye dan diplomasi OPM di pentas politik dunia, bukan sporadis dengan aksi-aksi terorisme seperti diskenario-kan NKRI.

Organisasi Papua Merdeka, berarti sebuah organisasi, bukan sebuah angkatan. Prinsip inilah yang harus dikenal oleh orang Papua. Sebuah organisasi bukanlah sebuah angkatan bersenjata.

Selain itu, penggabungan nama TPN dengan OPM menjadi TPN/OPM adalah upaya sistematis kolonial NKRI dalam rangka mematikan ruang gerak dan kiprah baik sayap militer maupun sayap politik, tetapi terutama sayap politik perjuangan Papua Merdeka sehingga kedua organisasi tidak memiliki ruang gerak dan kapasitas untuk memperjuangkan Papua Merdeka. Untuk meloloskan diri dari jerat itu, Panglima Tertinggi TPN/OPM telah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan Kongres TPN/OPM I tahun 2006 dan dalam kongres itu telah diputuskan antara lain:
1. Nama TPN menjadi Tentara Revolusi West Papua (TRWP);
2. Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara organisasi dan struktural komando dipisahkan dari TRWP;
3. Perjuangan Papua Merdeka perlu dibenahi kembali agar kampanye militer dan politik diselenggarakan secara bermartabat dan terbuka.

Oleh karena itu, jangan terpancing oleh permainan NKRI, jangan terbawa arus oleh irama lagu lama yang mereka mainkan. Kini TRPB dan OPM sedang membangun sebuah fondasi baru, fondasi yang berakar dan bertiang kuat, sebuah fondasi yang akan membawa bangsa Papua memasuki Papua Merdeka, bukan “Papua Baru” seperti digambarkan Barnabas Suebu, Sang Ondoafi Ifale.

Papua Baru, bukan Papua Merdeka, namanya sudah lain, apalagi isinya? Papua Baru artinya Papua dan Indonesia yang rukun dan damai, tak ada perang, tak ada pemberontakan, tak ada TRWP tak ada OPM.

Organisasi Papua Merdeka adalah Organisasi Induk dari semua organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua, entah Presidium Dewan Papua, entah Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka, entah Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat, semuanya hanyalah anak-anak kandung dari OPM.

Kini induk organisasi sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan wajah barunya. Oleh karena itu, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua mengundang semua pihak, baik pendukung Otonomi dan NKRI maupun pendukung Papua Merdeka, di manapun Anda berada, doakanlah supaya Organisasi Papua Merdeka kini berdiri dengan wajah, dengan pempimpin dan dengan program yang tegas dan jelas, dan dengan demikian akan membawa bangsa Papua memasuki kemerdekaannya, seperti yang telah diimpikan mereka yang sudah tiada, mereka yang masih hidup dan rela berkorban dan mereka yang akan lahir.

Amin.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP
Pada Tanggal: 25 Oktober 2008

Leut. Gen. Amunggut Tabi
Sekretaris-Jenderal

Keluarga Besar Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dan SPMNews dengan ini menyatakan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

dan

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PERJUANGAN PAHLAWAN MUDA BANGSA PAPUA

Atas Nama Eric Logo dan temannya.

Semoga teladan yang kalian berikan akan ditiru oleh pemuda Papua lainnya, DEMI HARGA DIRI dan JATIDIRI, bukan demi perut dan kepentingan pribadi/keluarga seperti yang dilakukan kaum pendukung Otonomi/Papindo.

Menurut Laporan yang kami terima, Alm. Eric Logo dan teman-temannya selalu didatangi aparat intelijen NKRI dengan teror dan intimidasi, dan menanyakan kepada mereka tentang keterlibatan mereka dan siapa yang menyuruh mereka.

Pertanyaan-pertanyaan ini selalu diajukan dengan ancaman, “Kamu orang kampung, orang hutan saja mo, mau bikin negara bagaimana? Nanti saya bunuh kami, ngaku aja, supaya biar sembuh. Kalau nggak, nanti ta bunuh di sini.” dan seterusnya.

Menurut laporan langsung dari lapangan, Eric Logo sendiri didapati mati tergantung, digantung oleh NKRI.

Berita ini datang dari keluarga Eric sendiri yang tahu persis bagaimana ia meninanggal, dan bagaimana mereka berada di rumah sakit.

ENGKALU PAHLAWAN MUDA,
TELADANMU MENJADI LILIN KECIL DI TENGAH KEGELAPAN VISI/MISI KAMU MUDA DI TENGAH OMBAK OTONOMISASI NKRI

SPMNews

Menanggapi Pernyataan aparat kolonial NKRI tanggal 19 Oktober 2008 berjudul “Separatisme Papua Tidak Signifikan”, maka SPMNews sejenak mewawancarai tanggapan Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB). Gen. TRPB  A. Tabi menyatakan, “Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!”

Berikut Petikan Wawancara SPMNews dengan SekJend TRPB, A. Tabi  per em@il sebanyak dua kali em@il:

SPMNews: Kami sempatkan diri kali ini untuk mengetahui tanggapan dari TRPB tentang ucapan pejabat NKTI bahwa separatisme di Papua itu tidak signifikan. Bagaimana pendapat Anda dan lembaga Anda?

TRPB: Kita sebagai bangsa Papua yang menentang sebuah negara penjajah NKRI tidak mempermasalahkan hal “signifikan dan tidak”. Ini bukan masalah signifikan atau tidak, tetapi masalahnya mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN? Sebaiknya kan NKRI tidak mengatakan apa-apa!

SPMNews: Mohon penjelasan sedikit mengenai kalimat “…tetapi mengapa NKRI mengatakan TIDAK SIGNIFIKAN?”

TRPB: Maksudnya bahwa dengan membuat pernyataan saja sudah jelas siapapun bisa tahu apakah itu signifikan atau tidak. Dengan kata lain, kalau tidak signifikan, kenapa harus mengatakannya? Kalau begitu, barangkali “bukan tidak signifikan” tetapi, yang penting adalah “ada sesuatu” dan “sesuatu itu memaksa Deplu kolonial NKRI harus membuat pernyataan. Selama ini kan NKRI seolah-olah tidak pernah punya bangsa Papua, tetapi hanya punya wilayah yang namanya Papua Barat. Selama ini kan NKRI katakan orang menganggap Otsus sebagai solusi final dan hanya segelintir yang mau merdeka. Ternyata apa?

SPMNews: Dalam pernyataan juga dikatakan bahwa badan Free West Papua Campaign tidak terdaftar dalam dokumen negara sebagai sebuah organsasi di dalam Kerajaan Inggris, “Bagaimana pandangan TRPB?”

TRPB: Ini juga perlu diluruskan. Rupanya pejabat NKRI tidak memahami benar status sebuah organisasi perjuangan untuk kemerdekaan di luar negara-bangsa yang sudah ada di seluruh dunia dan status LSM sebagaimana lazimnya. Kelompok ini bukan LSM, ini kelompok lobi dan kampanye Papua Merdeka, yang menentang eksistensi negara-bangsa Indonesia, anggota PBB. Artinya, status kelompok Free West Papua Campaign tidak diukur dari statusnya dalam negara, tetapi dampak dari kampanenya, dan bahwa kelompok itu tidak dilarang. Tidak dilarang dan tidak terdaftar, apa untung-ruginya sepanjang kampanye tetap berjalan sebagaimana diharapkan?

SPMNews: NKRI juga mengatakan dukungan dari parlemen Inggris tidak begitu hebat karena hanya didukung oleh dua anggota dari 600-an yang ada.

TRPB: NKRI juga tidak paham baru berkomentar. Mereka tidak paham dalam beberapa hal, tetapi kami tidak perlu sebutkan karena ini bukan forum atau media pendidikan politik untuk NKRI. Satu saja dari ketidahpahaman dimaksud adalah bahwa wadah ini diluncurkan bukan untuk memobilisasi dukungan penuh dari seluruh anggota Parlemen Inggris yang terdiri dari Parlemen Tinggi dan Rendah itu (House of Lords and House of Commons). Bukan begitu. Lembaga ini sebuah Interparliamentary Group yaitu lintas partai, ditambah dengan International atau antar negara-bangsa. Itu berarti sebuah forum berbagi informasi dan strategi untuk para anggota parlemen dan politisi yang simpatik dan mendukung Papua Merdeka di seluruh dunia. Karena itu, acara ini tidak diluncurkan oleh Dua Anggota Parlemen saja, tetapi Empat anggota Parlemen, dua dari Inggris Raya dan Dua dari dua negara Melanesia (PNG dan Vanuatu).

Anda perlu ketahui bahwa Powes Parkop, Master of Law ada di jajaran TRPB, dan beliau pendukung murni Papua Merdeka. TRPB ikut aktiv dalam kampanye Pemilu barusan ini untuk memenangkan suara dan menduduki posisi sebagai Gubernur DKI Port Moresby, dan upaya itu sudah suksese. Anda lihat saja beliau datang sebagai Anggota Parlemen sekaligus Gubernur DKI Moresby. Demikian pula dengan Moana Kalosil, yang sudah lama menjalin hubungan dan mendukung Papua Merdeka dan bekerjasama aktiv dengan WPPRO (West Papua Peoples’ Representative Office) di Port Vila, Republik Vanuatu. Tuan Rumahnya anggota parlemen Inggris tetapi yang mendirikan lembaga itu keempat parlementarian dimaksud. Selanjutnya Anda bayangkan apa saja dapat terjadi sebagai hasilnya.

SPMNews: Di dalam negeri terlihat tanggapan yang bertolak-belakang antara tanggapan NKRI dengan kaum Papindo (Papua-Indonesia), salah satunya Yance Kayame. Yance Kayame menyatakan ini masalah serius, tetapi NKRI memandang remeh.

TRPB: Ini kesalahpahaman kedua, yang tidak saya maksudkan untuk disebut, tetapi tidak terlalu pokok, maka saya sebutkan yaitu bahwa NKRI TIDAK TAHU, atau tidak mau tau, atau tidak pandai memahami orang Papua. Ada perbedaan cara pandang tentang dampak IPGWP terhadap kedudukan NKRI di Papua Barat antara kaum pendukung NKRI yang berasal dari ras Melanesia di Papua Barat, Yance Kayame dan teman-temannya dengan pandanagan NKRI yang mereka bela hidup-mati itu.

Bagaimana mungkin satu pemerintahan NKRI bersuara dua? Perbedaannya ras kedua pembicara, satu dari Melanesia, satu dari Melayu. Yance Kayame sebagai orang Papua bukan sekeder menilai dan mempertimbangkan serta mencari-tahu sana-sini lalu menyimpulkan, tetapi ia tahu persis dampak dan bobot pengaruhnya terhadap tatanan kehidupan orang Papua di antara segenap rakyat Papua. Beliau sendiri orang Papua, maka ia turut merasakan. Berdasar atas perasaan itu, ia sudah berhitung dan atas hitungan itu ia katakan even ini sebagai serius. Persoalan “merasakan” dan “mengetahui serta mencaritahu lalu menyimpulan” bergitu berbeda. Hasil penilainnya dan tindak lanjutnya juga berbeda. Biarkan perpedaan itu berlanjut, karena itu bukan urusan kita.

Yang perlu diperhatikan bangsa Papua adalah “Persiapkan diri untuk menerima yang terburuk sementara  mengharapkan yang terbaik dan berupaya untuk meraih harapan yang terbaik itu sampai batas kemampuan kita dan sampai titik darah penghabisan.” Orang yang tidak memiliki tekad dan nekad itu bukan manusia Papua, tetapi manusia mati, mayat-mayat Papua yang berbunyi: mati nalurinya, mati hatinurani, mati secara psikologis dan rohani, mati secara jiwa, sementara fisiknya berbicara, tetapi hanya sebuah bunyi, bukan suara.

Orang Papua sudah paham, karena itu saya tidak perlu memperjelas kalimat-kalimat ini, menghindari NKRI memahami maksudnya secara jelas.

SPMNews: NKRI juga menyebutkan lembaga Friends of Indonesia yang memberikan masukan kepada Indonesia bahwa forum yang diluncurkan ini tidak berarti apa-apa. Apa komentar TRPB?

TRPB: Sama saja Free West Papua Campaign mereka bilang tidak terdaftar itu, pasti Friends of Indonesia juga tidak terdaftar. Jadi di satu sisi NKRI melemahkan posisi kampanye Papua Merdeka karena tidak terdaftar sementara dalam pernyataan yang sama atau dari sumber yang sama menyebutkan dukungan dari lembaga mereka yang tidak terdaftar juga. Jadi, siapa yang sebenarnya tidak terlalu pandai bermain kartu dan tidak berkata benar kepada dirinya dan rakyat Indonesia? Pilih sendiri!

SPMNews: Apakah ada catatan penting lain yang perlu ditambahkan?

TRPB: Orang Papua seharusnya sudah tahu dari cerita orang tua, dari pengalamannya sendiri dan dari pengalaman teman-teman di Acheh dan Timor Leste serta pengalaman penjajahan di seluruh dunia, termasuk penjajahan Belanda di wilayah NKRI yang selalu diindoktrinasi dalam pelajaran sejarah NKRI itu. Yang kita perlu tanyakan terhadap pernyataan NKRI adalah: apakah Belanda atau negara manapun di dunia pernah mengakui berbagai lembaga dan organisasi perjuangan bangsa Indonesia yang pernah ada selama masa perjuangan mereka? Apakah sebuah kumpulan dan organisasi perjuangan kemerdekaan harus diakui oleh sebuah negara? Kelanjutan perntanyaannya: “Apa urusan negara itu dengan organisasi perjuangan untuk kemerdekaannya sehingga harus dicatat dan diakui?” tidak sama sekali! Selain itu kita perlu bertanya juga apakah Free West Papua Campaign sebuah LSM? atau Apakah Free West Papua Campaign sebuah kedutaan negara sehingga harus dicatat Negara Inggris? Lalu kita bertanya juga “Mengapa Friends of Indonesia yang tidak dicatat itu perlu dijadikan dasar penyangkalan kemajuan diplomasi bangsa Papua?”

Jadi, JANGAN KITA DIMANIPULASI OLEH PENIPUAN NKRI yang didasari ketidaktahuan dan muslihat jahat. Kita sebagai sebuah bangsa haruslah berdiri di atas posisi kita masing-masing dan memandang serta menilai permainan NKRI itu sebagai sebuah lagu lama dan tidak pandai alias tolol, yang tak pernah belajar dari kelemahan dan kesalahan.

Selain itu, catatan terakhir dan penting lainnya adalah bahwa ORANG MELAYU INDONESIA TIDAK MENGENAL KATA “MINTA MAAF! ADUH SAYA KECOLONGAN!” tidak memiliki sense of crises dan tidak bernaluri manusiawi sehingga tidak memiliki “shame”, rasa malu sebagaimana manusia normal. Kerakusannya telah membuatakkannya, kebodohannya telah ditutup mata-hatinya, tipu-daya pertama telah melahirkan ribuan tipu-daya selanjutnya. Termasuk komentar NKRI yang ditanyakan. Apakah orang PApua harapkan Indonesia katakan, “Aduh, minta maaf, kita sudah salah jadi akan berusaha meningkatkan diplomasi di Inggris?” Sama sekali tidak. Korupsi trilyunan rupiah, pembantaian kiri-kanan bertahun-tahun di tanah air,, penculikan dan pembunuhan Theys, semuanya meraka sangkal mati-matian, malahan pembunuh disebut pahlawan. Apakah kita mau mendengar NKRI jujur? Kapan?

Oleh karena itu, mereka yang memaksa diri untuk percaya kepada bangsa seperti ini adalah manusia tidak berguna, karena sudah tahu tapi masih mau percaya.

Apakah kaum Papindo seperti Kosay dan Kayame di DPRP mengharapkan Indonesia yang jujur dan konsekuen dengan cara menjadi Ketua Komisi ini dan itu di DPRP? Apakah mereka bersuara agar NKRI merasa bahwa bangsa Papua itu penting? Apakah mereka ada di situ untuk kepentingan bangsa Papua? Atau jangan-jangan mereka sekedar cari makan sesuap nasi untuk keluarga masing-masing?

Kalau ternyata yang terakhir ini, maka siapapun bisa bayangkan betapa hidup kaum Papindo terancam, karena kebijakan dan pernyataan Jakarta selalu tidak sesuai dan bahkan mematikan bangsa Papua, termasuk diri mereka sendiri terancam. Perjuangan bangsa Papua sudah “Go International”, sementara kampanye Otonomisasi Papua BArat sudah ketahuan GAGAL TOTAL. Kegagalan itu tidak perlu dikampanyekan, semua orang tahu Otsus sudah gagal. Kalau begitu kaum Papindo mau ke mana? Sudah ada Jalan namana Gueteres Highway, yang menuju penderitaan dan ketelantaran di negeri Ibu Pertiwi. Itu nasib yang harus dijalani, mau tak mau.