Tag: PMNews Columns

Focus on What You Can Do and What You Should Do

Get distracted by side-events or non-elemental aspects of a game is always disastrous for a soccer team, particularly for a striker or a goal-keeper when facing the ball in the foot or in front of the goal-keeper. Stickers should forget anything and everything else, and focus only on the “ball”, when they are in the field, and particularly the ball is already in their foot. Goal-keepers also do that, they anticipate anything and everything that can happen with the ball, and focus on the ball itself rather than the striker himself.

Concentration and focus become key elements in a soccer-player when it comes to the point where the player must decide at what second and with what move he should strike to score.

Just imagine if a striker and goal-keeper start complaining about how one of his colleagues performed in the field and began demanding that fellow player to perform better or follow the way he wants him to play. Imagine when the ball is already on the strikers’ foot, but the goal keeper is still complaining about his friend who miss-kicked the ball a few minutes before.

Many West Papuans are just doing the opposite of what we should be doing right now. We are now engaged in our own internal battles, unnecessary battles to do with who should lead our organisation, who should hold particular positions within the ULMWP (United Liberation Movement for West Papua), not on what we should do with the “ball: in our feed right now.

Many West Papuan political activists today need to learn what is the meaning of our lives and the meaning of West Papua Papua independence struggle, and set aside “egoism” both personal ego and group ego, as this life that we have is too short to deal with too many side-events and unsubstantiated issues. And more importantly, we do not have a second life for coming back to continue and complete the struggle. We only have one life, and this one life is very short one. So we have to do something meaningful for our beloved motherland in this short time.

And more important of all, the ball is on our feet, it is now the time to strike, to watch so that Indonesia does not strike and score a goal in Melanesian countries, defeating Melanesian integrity as free people and undermining Melanesian sovereignty as a human race.

If we always wander around and thinking about how to satisfy our personal and group ego within West Papuans ourselves, then we should not claim ourselves as fighting for West Papua.We should declare ourselves fighting for our own self-fulfillment and self-realization. There is nothing wrong with this choice, however, the problem arises when we declare ourselves fighting for a free and independent West Papua, but we spend our time and energy in doing the something else, and worse doing just the opposite: hindering the struggle for freedom and independence.

From Central HQ of the West Papua Revolutionary Army (WPRA) we encourage all parties to humble ourselves, set aside our personal and group ego, and focus on how to fight against Indonesian occupation and colonialism. Let us forget talking about other fellow Melanesians. We are not enemies. We are just different, by the way we think, by the way we want to carry out our work to free our country. We are born into different territories and tribes, grew up with different surroundings and environments, but we should all agree upon one thing: We all experienced that the presence of Indonesia is deadly. We all agree that Indonesia should get out from West Papua. We all agree that we should fight them out, not by asking them, not by begging them, but by fighting, by demanding, by pushing them out.

We can work from our one identity, one mission and one destiny. We still have the power of people behind us. Only when we forget about our personal and group egos, we will deliver what we are supposed to deliver: a free and independent West Papua, and today, to ensure West Papua become full member of the MSG, a member of PIF and West Papua is listed under the UN Decolonization List.

That is the ball, and the ball is in our feet today. Let us focus on “the ball”, not the side-events, let us forget what is outside the field, let us humble ourselves and surrender to God, and let Him do His will though us.

0

Setelah Ego-isme Pribadi, Penyakit Terbesar Kedua ialah “Curiga-Mencurigai” antara Sesama Pejuang

Telah berulang-ulang Papua Merdeka News (PMNews) menangangkat isu “egoisme” sebagai persoalan terbesar, pertama dan utama, yang menghambat perjuangan Papua Merdeka. Egoisme dimaksud ada pada tingkat individu para pemimpin dan aktivis Papua Merdeka dan juga ada di tingkatan suku, klen, agama, kelompok politik, pertahanan masing-masing di seluruh kalangan orang Papua.

Setelah “egoisme” penyakit berikutnya ialah “curiga-mencurigai”, mencurigai sesama pejuang sebagai agen dan mata-mata NKRI. Irama “spy”, mata-mata dan saling mencurigai yang ada selama ini di Tanah Papua, di kalangan para pejuang Papua Merdeka kebanyakan didasari atas sentimen-sentimen pribadi, yang latar-belakang utamanya ialah egoisme pribadi dan kelompok, tidak ada alasan mendasar, bukti nyata yang menunjjukkan oknum yang dituduh benar-benar merupakan agen dari NKRI.

TIdak hanya di antara kelompok, suku atau generasi, tetapi di dalam kelompok sendiri juga masih saja ada saling curiga-mencurigai. Ini penyakit  yang sulit kita lenyapkan, tetapi harus kita lenjyapkan.

Cara mengecap diri sendiri sebagia pejuang dan pahlawan, dan mengecap sesama pejuang lain sebagai agen dan mata-mata adalah sebuah pemikiran dan perilaku bukan hanya tidak sopan, tetapi sekaligus tidak bermoral dan berbahaya bagi perjuangan Papua Merdeka.

Dan kita harus tegas menyatakan bahwa para pembawa isu-isu curiga-mencurigai itu sendiri adalah mata-mata dari NKRI, karena kita sebagai sesama pejuang tidak-lah mungkin dengan tega saling mencurigai dan saling menceritakan. Para pejuang bangsa Papua telah mempertauhkan semuanya, telah mempertaruhkan nyawa, menghabiskan waktu dan biaya untuk tujuan perjuangan. Akan tetapi pada waktu yang sama telah gagal menyatu dan saling mengakui.

Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan bangsa Papua, mulai dari Skotiau, Wutung, Jayapura, Waemna dan sekitarnya, dari tahun 1960-an dan terutama tahun 1977 di pegunungan tengah Papua sangat kental dengan warna saling mencurigai dan saling menuduh.

Akibatnya yang pernah terjadi waktu itu ialah saling menghukum sampai saling membunuh. Peristiwa saling membunuh tidak hanya berakhir di Wamena, ia berlanjut sampai ke wilayah perbatasan NKRI – West Papua. Bahkan bibit-bibit itu masih bertumbuh dan berbuah di hati sejumlah pemuda hari ini, yang senang menyebarkan gosip dengan menuduh sesama pejuang sebagai mata-mata NKRI dan sebagai kaki-tangan merah putih.

Kalau kita memang berjiwa nasionalis, kita berjuang benar-benar untuk Papua Merdeka, kita semua pejuang “bangs Papua”. maka pasti kita tanpa terkecuali merangkul semua orang Papua, itu merah-putih, itu putih-biru, itu bintang kejora, itu pejabat, anggota TNI dan Polri, ASN Indonesia, pejabat NKRI OAP, semuanya kami akan menganggap dan memperlakukan mereka sebagai sesama sebangsa dan setanah air. Para pejabat Barisan Merah Putih seperti Ramses Ohe, para tokoh OPM yang sudah kembali seperti Fransalbert Joku dan NIck Messet, semuanya akan kita pandang sama-sama sebagai bangsa Papua, dan sama-sama mengambil andil dalam rangka mempertahankan identitas bangsa Papua. Kita akan memperlakukan semua pihak tanpa curiga, apalagi menceritakan yang tidak-tidak dan tidak sesuai proporsi.

Memang perjuangan Papua Merdeka sejauh ini sangat lemah dengan PIS (Papua Intelligence Service). Strukturnya tidak ada, organisasinya tidak ada, apalagi pejabatnya tidak ada. Akibatnya semua informasi, semua kecurigaan, semua sentimen dia melayang secara liar tak terkendali. Semua orang dapat bersuara membela, menyalahkan, mencurigai, atas nama Papua Merdeka, padahal banyak dari kita sebenarnya menggunakan sentimen pribadi dan egoisme individu dan kelompok yang tidak ada manfaat apapun dan malahan sangat merugikan bagi perjuangan Papua Merdeka.

[Semoga Tunan membaca artikel ini]

0

10 Tahun Setelah Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay Dibunuh

Papua Menggugat: 11 November 2001, Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay

Sem Karoba*, 11 November 2011

Papua Menggugat: 11 November 2001, Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay
Papua Menggugat: 11 November 2001, Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay
Kasus penculikan dan pembunuhan Alm. Dortheys Hiyo Eluay, Ondofolo Suku Sereh, Sentani, Port Numbay, Ketua LMA Irian Jaya/ Papua, dan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) telah berlalu tepat sepuluh tahun silam. Kini kita telah berada di detik, menit, jam, hari Sang Ondofolo dibunuh dengan cara dicekik. Cara mencekiknya sangat mengerikan, sangat tidak manusiawi.

Kalau kita baca buku terlengkap yang pernah ditulis tentang riwayat hidup, dan terutama riwayat sebelum dan sesudah pembunuhannya sampai hari ini, yaitu karya Sem Karoba, Hans Gebze, dkk, terbiatan Mei 2002 (selang waktu beberapa bulan setelah alm. dibunuh), maka ingatan kita tentang peristiwa-peristiwa yang tidak lama itu segar kembali, lalu dengan mudah kita kaitkan dengan perkembangan terakhir di Tanah Papua, Ketua Dewan Adat Papua yang kini berada di tahanan NKRI.

Sem Karoba, dkk. mencatat banyak sekali peristiwa, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang belum ditulis ialah tahun demi tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2011 hari ini. Termasuk pengadilan ringan dan penobatan sebagai pahlawan negara kepada para pembunuh Theys tidak dimuat dalam buku ini karena buku ini terbit lebih dari tiga tahun sebelum pelaku kejahatan atas kemanusiaan ini ditahan dan diproses secara hukum militer NKRI sendiri.

Dari kasus penculikan sekaligus pembunuhan sang Pemimpin Besar Bangsa Papua itu sebenarnya perlu kita ingat dan camkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kasus ini tidak boleh dianggap telah berlalu oleh bangsa Papua. Ini pelanggaran HAM berat karena seorang pemimpin yang diangkat dalam sebuah proses demokrasi oleh sebuah bangsa dan tanah dibunuh begitu saja tanpa pertanggung-jawab politik dan hukum yang jelas. Dalam buku ini telah dengan jelas disampaikan mengapa kasus in imerupakan pelanggaran HAM berat. Hal kedua, karena para pembunuh tidak pernah mengakui dan meminta maaf kepada pihak korban sampai dengan hari ini tanggal 11 November 2011. Dapat dikatakan dalam bahasa adat Papua, “Ini pembunuhan rahasia”, atau dalam bahasa Lani disebut “Kote warak.” Orang yang dibunuh secara “kote” tidak pernah hilang dari ingatan orang Papua. Kalau ada pembunuhan, ada pengakuan, ada pertanggung-jawaban dalam bentuk hukuman atau denda, maka ingatan itu biasanya terkikis dimakan waktu. Tetapi kalau sebuah kematian, apalagi kematian seorang Kepala Suku, apalagi dibunuh setelah sebuah acara yang diadakan oleh NKRI, apalagi cara pembunuhannya sangat canggih dan sadis, apalagi dalam posisi beliau sebagai Kepala Suku sekaligus sebagai Ketua PDP, yaitu sebuah lembaga politik di dalam negeri yang menyambung suara dan aspirasi bangsa dan tanah Papua, apalagi pembunuhnya menyangkal mati-matian dan malahan mengancam siapa saja yang menuduh mereka sebagai pembunuhnya, apalagi pembunuhnya malahan dihadiahi gelar pahlawan negara Indonesia, soal pembunuhan Theys Eluay tidak bisa kita jadikan sebagai bagian dari sejarah.

Kasus penculikan dan pembunuhan Alm. Dortheys Hiyo Eluay bukan masalah kemarin, tetapi ini masalah hari ini, dan lebih-lebih masalah hari esok dan lusa. Itu yang harus diingat orang Papua. Pada setiap tanggal 11 November disetiap tahun, setiap orang yang merasa dirinya berasal dari dan dilahirkan di atas, hidup di dan akan dikuburkan ke Bumi Cenderawasih, sepatutnyalah berbuat sesuatu, yaitu sesuatu yang berarti dan bermakna bagi tanah leluhur dan bangsanya. Tidak menjadi soal Anda pendukung Otsus atau penentang, tidak masalah Anda pejabat di dalam pemerintahan NKRI atau penentang NKRI, Anda tetap ber-identitas orang Papua, yang dilahirkan, dibersarkan, hidup dan mati di tanah leluhur Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu, kasus penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay patutlah menjadi sebuah peristiwa November Kelabu, hari Kematian HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum di Tanah Papua.

Lihat saja apa yang telah terjadi sepeninggalan Theys. Hukum NKRI sendiri dilanggar habis-habisan oleh NKRI dan orang Indonesia sendiri. Lihat saja apa yang sedang terjadi di Era Otsus ini. Era Otsus ini kita sebuah era Post-Theys, era-Beanal, era-status-quo, era kematian sebuah bangsa, era kematian kedua setelah beberapa bulan kebangkitan nasional bangsa Papua waktu itu. Hitung saja berapa Pasal dan Ayat dari UU Otsus No. 21/2011 itu yang telah dilanggar, dan berapa yang tidak dilaksanakan sepenuhnya serta berapa yang sama sekali tidak dilaksanakan, jangankan dibicarakan. Makanya Efendy Choiri, salah satu tokoh Indonesia dari PBNU menyatakan dalam wawancara di TVOne menyatakan saat ditanya, “Berapa persen Otsus berhasil dan berapa persen Otsus gagal?” Beliau katakan secara cepat dan tegas, “Bukan gagal, memang Otsus tidak pernah dilaksanakan. Jadi tidak bisa dikatakan gagal, kalau tidak pernah dilaksanakan.”

Kita pindah ke November Kelabu sebagai Hari Kematian HAM di Tanah Papua. Ingat saja minggu ini, minggu lalu, satu minggu lalu, dua minggu lalu, tiga minggu lalu, empat minggu lalu, sampai 10 minggu lalu sampai 100 minggu lalu. Hitung semua dan ingat kembali. Kata Indonesia kepada masyarakat internasional seperti ini,

Kasus-kasus pelanggaran HAM itu pernah terjadi. Kami menyesal itu pernah terjadi. Tetapi kasus-kasus itu terjadi di era yang lain, regime yang lain, era orde baru, regime Soeharto. Sekarang Indonesia ada di era reformasi, era demokratisasi, regime SBY-Kalla dan SBY-Budiono. Era ini era paling demokratis. Kami sangat mendengarkan suara rakyat Papua. Kami menangani soal Papua dengan hati, bukan dengan pikiran atau otak. Kami cintah Papua, yaitu tanah Papua, bukan orang Papua. Biarkan kami membangun orang-orang telanjang ini. Kalau mereka merdeka sendiri mereka akan melarat seperti teman-teman Melanesia di Tomor Leste yang barusan merdeka tetapi masih morat-marit dalam membangun ekonomi mereka. Apalgi orang Melanesia lain di Timur Pulau New Guinea, negara itu termasuk ke dalam negara sedang gagal, kemiskinan merajalela, kekerasan dan premanisme sangat tinggi. Jadi, kalau Papua Merdeka sendiri, pertumpahan darah jauh lebih parah dan sulit dijelaskan. Biarkan kami, orang beradab, orang pintar, orang modern yang membantu membangun bangsa minoritas, terbelakang, kanibal, zaman batu ini.

Biarpun ada saja orang Papua menuntut merdeka, tetapi kami sedang membangun demokrasi, jadi kami tidak akan bunuh mereka. Kami melakukan komunikasi konstruktiv dengan mereka….

Kemudian yang ketia, November Kelabu ini mengingatkan kita tentang hari kematian Demkorasi di Tanah Papua. Lihat saja apa yang terjadi saat KRP II, 2000 dibandingkan dengan yang terjadi dalam KRP III, 2011. Hitung jumlah orang, hitung dari mana saja yang datang, hitung di mana tempat penyelenggaraannya, hitung para tamu dan undangan yang hadir, hitung siapa saja dari pihak NKRI yang hadir dan yang mendanai kegiatan itu. Yang jelas, demokrasi sejak sepeninggalan Theys Eluay telah mati bersamanya.

Demokrasi sepeninggalan Theys Eluay ialah demokrasi yang mandul, karena demokrasi itu telah dikebiri, maka biarpun dia melakukan aktivitas kawin-mengawinkan, tidak bakalan melahirkan sesuatu, karena pada prinsipnya demokrasi di Tanah leluhur Theys Eluay, tanah yang deminya dia dibunuh itu, telah dikebiri.

Karena demokrasi itu telah mandul lantaran dikebiri, maka apapun proses demokratisasi yang sekarang ini terjadi, misalnya KRP III, 2011, pelaksanaan Otsus, dialogue, komunikasi konstruktiv, atau apapun juga, proses demokrasi sulit terjadi. Yang terjadi ialah lawan dari demokrasi, yang bertentangan dengan demokrasi: pelanggaran HAM, kehidupan tidak aman, teror dan intimidasi, penculikan, pengejaran, pengungsian karena pengejaran TNI/ Polri, pengintaian, sampai penembakan, peracunan, pembunuhan secara halus (bio-terrorism) dan pembunuhan dengan perusakan lingkungan tempat tinggal orang Papua (eco-terrorism).

Kalau demokrasi tidak telah dikebiri, jika perlindungan dan pemajuan HAM juga dibunuh, kalau supremasi hukum telah ditambal-sulam dan ditukar-tambah di sana-sini dan bolak-balik, maka jelas dan pastilah bahwa dengan demikian “Perjuangan Damai di Tanah Papua telah dimatikan!” Itulah kesimpulan yang telah terpapar dalam judul buku ini.

Riwayat pembunuhan tidak berakhir di sepuluh tahun lalu. Contoh terbaru kita lihat saat KRP III, 2011 diselenggarakan, pada saat Jaringan Damai Papua setengah mati dan bolak-balik mensosialisikan dan mempersiapkan dasar-dasar untuk mendorong Papua Zona damai, saat itulah, NKRI lewat presidennya sekali lagi menyangkal eksistensi, hargadiri, martabat dan kemanusiaan manusia Papua dengan segala perangka hukum yang telah disahkan Presiden Indonesia sepuluh tahun silam. Pada prinsipnya Presiden NKRI menyatakan, “Anda siapa? I Love Papua, not Papuans! I own Papua, not Papuans!” Yang ditulis dan disahkan Presiden NKRI tahun 2011 sudah banyak yang dilanggar, malahan yang tidak dilanggar hanya satu atau dua. Itulah sebabnya Efendy Choiri menyatakan, “Pertanyaannya bukan pada otsus gagal atau tidak, tetapi Otsus tidak pernah dijalankan.” Hukum buatan NKRI dilanggar oleh NKRI sendiri. Apalagi hukum adat dan hukum-hukum yang pernah ada di tanah Papua? Pasti dan harus dilanggarnya atas nama NKRI Harga Mati, bukan?

Kalau kondisi penegakkan supremasi hukum masih seperti ini, kalau masih saja ada orang Papua ditahan tanpa peradilan dan tanpa proses hukum sesuai aturan yang dibuat NKRI sendiri, kalau masih ada orang dikejar-kejar, kalau masih ada penembakan di sana-sini tanpa pernah mengungkap para dalang dan pelaku perbuatan amoral dan kejam ini, maka siapakah orang Indonesia, orang Papua atau manusia di dunia yang bisa dibujuk untuk percaya bahwa NKRI hari ini sedang serius menangani Papua?
***

Sementara ketiganya telah mati bersama Theys, yaitu sepeninggalan mereka berempat, maka orang Papua sekarang semestinya berpikir ke depan, berpikir tentang kelanjutan perjuangannya, tentang Joshua bangsa Papua, tentang langkah berikut, mulai dari apa yang telah ditinggalkan Theys.

Yang ditinggalkan Theys, seperti diulas Sem Karoba, dkk. (2002), Bagian PAPUA MENGENANG, mulai Bab 9. ada 5 hal yang ditinggalkan Theys:

  1. Theys Ondolofo, Tokoh Integrasi dan Tokoh Papua Merdeka
  2. Theys Tokoh Adat Revolusioner
  3. Theys Tidak Ketinggalan Jaman Dalam Politiknya, Berperan Dalam Pentas Perjuangan Dunia Semesta
  4. Theys Adalah Musa Bangsa Papua

Apa artinya Theys Eluay yang awalnya membela NKRI lalu di akhir hidupnya bukan hanya membela tetapi malahan memimpin perjuangan Papua Merdeka? Almarhum sendiri pernah menjawabnya, “Karena ini waktunya! Sekarang saatnya untuk Papua Merdeka!” Di lain waktu juga beliau katakan, “Waktu itu Sukarno yang mencapok negara dan Tanah Papua ke dalam NKRI!” Jadi, dengan kata lain, beliau yakin bahwa waktunya telah tiba bagi bangsa Papua untuk memperjuangkan pengembalian kedaulantannya yang telah diinjak dan diperkosa oleh NKRI. Dalam banyak wawancara almarhum ditawari paket Otsus, tetapi selalu beliau menolak dengan alasan Papua sudah merdeka, sekarang hanya minta pengembalian kedaulatan yang telah dicaplok oleh NKRI.

[info]”PDP tetap akan melakukan upaya lobi sampai tercapai dialog, baik nasional maupun internasional. Ini kami lakukan agar Indonesia secepatnya mengembalikan hak bangsa Papua seperti sebelum 1 Desember 1961, yaitu hak untuk merdeka, yang dicopot oleh Sukarno dengan Operasi Trikora. Waktu itu, Bung Karno menyatakan operasi tersebut untuk membubarkan negara boneka Papua. Padahal yang sebenarnya ada adalah Negara Papua, bukan negara boneka Papua. Orang Papua sudah berdiri sendiri. Papua sudah merdeka.”[/info] Theys Hiyo Eluay: “Hak (Papua) Merdeka Dicopot Sukarno” , TEMPO, No. 38/XXX/19 – 25 November 2001 [http://papuapost.com/?p=5113]

Theys memang tokoh adat revolusioner. Dalam buku Sem Karoba, dkk. digambarkan sejumlah orang revolusioner di berbagai belahan Bumi dan menempatkan almarhum Theys Eluay berdekatan dengan Abdurrahman Wahid dan Nelson Mandela. Gus Dur dari sisi kontrovesi yang selalu ditimbulkannya dari apa yang diucapkan dan yang dilakukannya, serta Mandela dari aspek Kepala Suku dan pengorbanan yang mereka berikan dalam posisi sebagai Kepala Suku. Lebih khusus lagi, kedua Kepala Suku ialah orang-orang modern yang moderat, pemikirannya sangat maju, beradab dan merangkul semua pihak. Jadi, perluangan Papua Merdeka yang dilakukannya bukan karena Theys membenci orang Indonesia. Sama sekali tidak. Theys punya banyak sekali penggemar dan sahabatnya di Indonesia. Yang ditentangnya ialah negara Indonesia, bukan orang Indonesia. Maka itulah perjuangan yang dikedepankannya ialah perjuangan damai, sopan-santun dan demokratis.

Karena ketokohannya yang revolusioner itu, beliau hampir saja ditempatkan sebagai tokoh adat yang revolusioner, yaitu pemain politik global yang berasal dari tokoh adat. Agenda terpenting dan yang tidak mudah dilupakan yang pernah ia sampaikan kepada Wartawan Majalah Tempo beberapa minggu sebelum almarhum dibunuh saat beliau ditanyakan “Apa program pertama yang hendak dilakukan di pentas politik global seusai Papua Merdeka?” maka almarhum katakan,
[news]”Saya akan berkampanye ke seluruh dunia, mengusulkan agenda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun aliansi ke seluruh dunia untuk menutup semua pabrik-pabrik senjata dan diganti dengan pabrik makanan.”[/news]

Sebuah pandangan yang sangat menarik. Tidak mungkin SBY membayangkan itu, malahan SBY mau membangun pabriks senjata di Indonesia. Tidak ada seorangpun Presiden negara-bangsa merdeka dan berdaulat hari ini yang punya agenda seperti itu, kecuali Theys Hiyo Eluay. Agenda itu tertinggal untuk orang Papua, generasi penerus, entah siapa menjadi penggantinya nanti, untuk meneruskan program yang telah disampaikannya dimaksud. Penerus perjuangannya berarti juga penerus agendanya, baik agendanya untuk tanah air dan bangsanya, dan juga untuk sekalian manusia dan planet Bumi.

Itulah pemikiran Alm. Theys Eluay yang berkaliber internasional, seorang tokoh adat yang revolusioner, seorang yang tahu diri dan tahu waktu kapan harus berbicara dan berjuang untuk Papua Merdeka, seorang yang tahu akan mati sebelum perjuangan yang dipimpinnya itu tuntas.

Itulah sebabnya Alm. Theys Hiyo Eluay pernah katakan seperti diutarakan Thaha Moh. Al-Hamid dalam Sambutan Pengantar dari Buku dimaksud,

[alert]”Untuk selamanya Theys telah pergi dalam jeritan seribu jiwa, tetapi semangat dan kesadaran perjuangan kini bersemayam di kalbu setiap anak Papua, sebagaimana ia bersaksi tatkala kami berlima menyantap hidangan tahun baru 2001 di bilik penjara Abepura: “perjuangan harus jalan terus, darah dan nyawa saya akan mengantar orang Papua ke gerbang kemerdekaan”.[/alert]

Jadi, beliau tahu persis, bahwa ia akan mati, dan kedua bahwa dengan kematiannya itu akan mengantar bangsanya ke gerbang kemerdekaan. Demikianlah Musa sampai ke Gunung Sinai, dan memandang jauh ke Tanah Kanaan, tanah Perjanjian Allah, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah, tanah yang untuknya Musa telah menghadap Firaun berkali-kali di Mesir, yang menyebakan banyak tulah bagi kaum penjajah, yang memaksa bangsa pilihannya keluar dari penjajahan dan perbudakan, yang dalam perjalanannya dipenuhi jerih-payah. Di gunung itu, Musa hanya diizinkan untuk memandang ke Tanah Kanaan, dan pada saat memandangnya, ia melihat gambaran janji-janji Tuhan itu telah tergenapi. Tetapi sayang, ada alasan dan ada sebabnya, Musa sendiri tidak diperbolehkan menyeberang Sungai Yordan. Dia harus tinggal di sebelah Sungai Yordan. Tujuan Musa membawa keluar bangsanya dari perbudakan dan penjajahan telah tercapai, tetapi Musa sendiri tidak ikut secara fisik masuk ke Tanah Kanaan. Itulah yang dikatakan Theys Eluay kepada Thaha Al-Hamid, bukan?

***

Yang pertama telah digenapi, yaitu Musa memang harus mati, tidak ikut masuk ke Tanah Kanaan. Itulah sebabnya kita peringati hari ini sebagai tahun ke sepuluh dari peristiwa itu. Sekarang kita menantikan hal kedua yang ditinggalkannya untuk digenapi, yaitu sudah 10 tahun bangsa ini menunggu Joshua untuk berdiri di tengah-tengah bangsanya di Tanah leluhurnya, meneruskan tongkat estafet yang ditinggalkan Theys Eluay, menyeberangi Sungai Yordan, membasmikan secara tuntas semua musuh yang menghuni wilayah itu, dan mendiami Tanah Perjanjian itu. Sudah 10 tahun bangsa Papua tinggal tanpa pemimpin. Sudah 10 tahun sudah bangsa ini menantikan para pembunuh hak kebangsaan dan hak hidup orang Papua angkat kaki dari tanah leluhur orang Melanesia di bagian barat Pulau New Guniea. Sudah 10 tahun para pembunuh Musa Papua itu tidak pernah diungkap secara tuntas dan bertanggungjawab.

  • Apakah 10 tahun ini artinya hanya sebuah bilangan genap yang bisa saja berlalu tanpa arti apa-apa?
  • Apakah Kongres Rakyat Papua III, 2011 membuka jalan ke arah itu?
  • Apakah Jaringan Damai Papua dengan agenda dialoguenya merupakan jalan ke arah itu?
  • Apakah KNPB dan jaringannya mengarah ke sana?
  • Apakah ILWP/IPWP dan segala gerakannya menunjukkan titik terang ke arah sana?
  • Apakah itu…? ? ?

***

*Sem Karoba ialah salah satu dari penulis buku: PAPUA MENGGUGAT: Penculikan dan Pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay – Hari Kematian HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum di Tanah Papua”, terbitan w@tchPAPUA – GalangPress.

6

Dr. John Otto Ondawame kepada Mr. WWW.: Rumus 3-C Perlu bagi Pejuang Papua Merdeka

Suatu waktu saya bercakap dengan Dr. John Ottow Ondawame, waktu itu di tahun 2004, ketika kantor WPROO (West Papuan Peoples’ Representative Office) masih sunyi, masih banyak orang Papua tidak tahu atau kalau tahu tidak menganggap penting kehadiran dua tokoh OPM, Mr. Andy Ayamiseba dan Dr. Ondawame. Waktu itu tidak ada orang Papua yang mau berbicara dengan mereka, jangankan mendengarkan apa yang mereka katakan dan perlukan.

Sejak pertemuan itu, sayapun berturut-turut mengikuti jejak langkah kedua politisi yang telah lama bergulat dalam politik Papua Merdeka. Terlepas dari berbagai hal yang melilit di sana, kami temukan kedua orang ini memang memiliki komitmen. Saya sengaja memancing dari sisi cerita biasa, mengulas tentang kepastian nurani saya bahwa Fransalbert Joku dan yang lainnya pasti akan pulang. Waktu itu dokumen rahasia BIN berbasis di Port Moresby telah terbongkar, di mana Fransalbert Joku telah bekerja untuk BIN selama puluhan tahun, jauh sebelum Kongres Rakyat Papua III, 2000. Dokumen itu menunjukkan dengan jelas tugas dan tanggungjawab pace Joku, lengkap dengan laporan-laporan yang ia pernah sampaikan. Di dalamnya terdapat nama kedua tokoh Papua Merdeka ini.

Dengan senyum dan santai saja, Dr. Ondawame menjawab, [news]”Ade, dalam perjuangan ini ada tiga prinsip utama yang perlu kita pegang, yaitu rumus TIGA -C: Concern, Commitment, dan Consistent.[/news]

Apa artinya “Concern”?

“Concern” yang dimaksudkan di sini bukan berarti “aku konsen lho” (di-melayu-kan menjadi  ‘konsen’, seperti yang kita tahu dipakai oleh orang Indonesia yang mencoba-coba berbahasa Inggris). Yang di-melayu-kan ini sebuah kalimat deng an artikata pembodohan atau karena kebodohan. Konsen, atau “concern”, artinya “memperdulikan” atau lebih tepat “prihatin”. Menaruh rasa prihatin dan perduli.

Masalah penderitaan dan perjuangan rakyat Papua haruslah menjadi sebuah “concern” dari seseorang. Lawan dari “concern” ialah asal-asalan, oleh karena terpaksa, memang dalam keadaan memaksa, karena tidak ada pekerjaan lain, oleh karena disuruh, karena kebetulan. Jadi, tidak didasarkan kepada ‘panggilan’ tetapi sebab hanya karena …

Perjuangan untuk sebuah bangsa dan Tanah Air tidak bisa dilakukan dalam rangka mencari muka, dalam rangka mengalahkan sesama, dalam rangka menonjolkan ego. Perbuatan sedemikian hanya menambah-rumit masalah yang ada. Tidak mengurangi untuk menyelesaikan.
Pejuang yang punya “concern”, dia akan selalu fokus kepada persoalan yang diketahuinya, dan ia fokus dalam mencari jalan menyelesaikan agar yang memprihatinkan itu menjadi menggembirakan di kemudian hari.
Kepribatinan inilah yang melahirkan “commitment.” Tanpa “concern” jarang sekali ada “commitment.”

Lalu arti “Commitment”?

Anda berkomitmen berarti Anda mempertaruhkan semuanya dan segalanya. Anda sendiri berkeputusan untuk mengambil amanat penderitaan rakyat dan bangsa Papua ke dalam jalan kehidupan Anda. Tidak perduli dengan apapun yang dapat dilakukan NKRI terhadap Anda. Tidak perduli juga dengan apapun yang dikatakan orang Papua sendiri. Apapun kondisinya di Tanah Air, apapun kondisinya di Indonesia, apapun kondisinya di dunia ini, Anda punya suatu keputusan, suatu kebulatan hati dan tekad, suatu prinsip: “Lahir Sekali, Hidup Sekali, Mati Sekali!” seperti dikisahkan dalam Facebook ini.
Sebuah “concern” mendatangkan “decision”, yaitu keputusan. Dan keputusan itu menyangkut apa yang dapat dan hendak Anda lalukan.
Banyak orang Papua memang memiliki “concern” terhadap kondisi tanah, bangsa, suku dan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa memang kita harus berbuat sesuatu untuk merubah kondisi saat ini. Semua setuju bahwa pendudukan dan penjajahan NKRI ini sangat kejam dan mematikan, baik mematikan secara mental, nalar, pandangan hidup, etnis, ras, agama, suku-bangsa, … Dari berbagai aspek telah diketahui sangat merugikan selama berada bersama NKRI. Akan tetapi belum tentu semua orang ber’komitmen’ untuk mengambil tindakan, atau langkah untuk mengubah kondisi yang memprihatinkan itu.
Dalam Editorial sebelumnya telah disinggung 10 Jenis orang Papua. Dari antara mereka itu, orang Papua yang tidak perjuang karena concern dengan commitment akan Anad kenal dengan mudah saja.
Lalu yang terakhir ialah “Consistent”

Apa artinya “Consistent”?

Consistent memang kata yang banyak dipakai dalam bahasa Melayu, yaitu “tetap teguh”, “tidak berubah-ubah”, “tidak bergeser”.
Pejuang yang “konsisten” biasanya akan kelihatan. Limapuluh Tahun lalu Anda bertemu dia, Sepuluh Tahun lalu, Lima Tahun lalu, Setahun lalu, Sebulan lalu, Seminggu lalu, sejam lalu, ia tetap sama, sama sebagai seorang Papua, sama sebagai seorang pejuang, sama sebagai seorang yang berkomitmen untuk kemerdekaan West Papua berdasarkan “concern” yang sejak lama ia miliki.
Konsisten juga tidak hanya dalam hal pendirian pribadi, tetapi juga dalam hal menganut ideologi politiknya dan dalam hal mengikuti organisasi yang memperjuangkan misi dan visinya.
Bangsa Papua selalu disuguhi dengan isu faksi, pecah-belah, saling mengkleim, saling menyalahkan dan bahkan saling membunuh. Kebiasaan saling kleim terus saja berlanjut. Makanya tidak heran tanah dan bangsa Papua punya banyak sekali Presiden, banyak organisasi, banyak nama negara, banyak Perdana Menteri, banyak Panglima Tertinggi, dan seterusnya dan sebagainya.
Mengapa ini semua terjadi?
Kalau bukan karena orang Papua tidak tahu berjuang secara “consisten”, alasan apa lagi?
Mungkin karena kita terbiasa dalam mengarungi sungai dan laut, selama beberapa jam kita biarkan perahu ikut arus, sekali-sekali kita dayung ke arah tujuan kita, sebentar lagi kita lepas mendayung, memberi waktu kepada arus atau ombak untuk mencermati, lalu kita mendayung lagi. Mungkin itu sebabnya orang Papua menjadi mirip dengan bangsa “bunglon,” di mana saja dia berada, dia menjadi sama dengan keadaan tempat dia berada.
Kita sudah banyak menyaksikan tanah dan bangsa ini punya nama Negara dan Bendera Negara bermacam-macam. Kita juga disuguhkan dengan berbagai trik dan gelagat saling merebut. Inilah yang disebut penulis Papua sebagai “politik buru-pungut” (hunter-gathering-politics], kita hanya pungut apa yang ada di alam semesta. Kita pungut apa yang disediakan orang barat, yang disediakan NKRI, yang disediakan alam-semesta, yang disediakan malaikat, yang disediakan setan, semuanya kita buru dan pungut.
Semuanya terjadi karena perjuangan ini tidak dijalankan dengan “comitment” yang terfokus dan terkonsentrasi. Orang Papua yang berkonsentrasi dia tahu apa yang dilakukannya, apa yang harus dilakukannya, apa yang telah dilakukan, dan apa yang belum dilakukan, apa yang dapat dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Apapun wacana NKRI, apapun ancaman TNI/Polri, apapun dukungan yang diberikan dunia internasional, apapun itu, dia tetap terfokus kepada “bidikannya”, karena dia tidak mau tergantu konsentrasinya gara-gara gangguan yang datang dari berbagai pihak  dengan segudang kepentingannya.
***

Para pejuang yang terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka tanpa “3-C” ini akan nampak jelas dalam perilakunya, antara lain misalnya:

  • Dengan mudah ia dipengaruhi orang
  • Banyak sekali kegiatan sampigannya, selain kegiatan perjuangan Papua Merdeka;
  • Bahan pembicaraan di mulutnya seperti makan pinang, “ada kapur, ada sirih, ada pinang” dan juga “ada biji pinang, ada kulit pinang”. Yang keluar dari mulutnya, karena isi mulutnya bercampuran tadi, warna merah, bukan warna kapur lagi, bukan warna sirih lagi, bukan warna pinang lagi.Demikianlah orang-orang yang berjuang atas nama Papua Merdeka, tetapi sebenarnya mereka melakukan itu hanya karena …. Tidak ada “concern” atas penderitaan, amanat dan kondisi bangsa dan Tanah Papua.

Apakah Anda bagian dari orang Papua, pejuang Papua Merdeka dengan pangkat “III-C” atau “I-C” atau “II-C” atau “O-C”? Kalau Fransalberti Joku yang saya singgung waktu bercakap dengan Dr. Ondawame berpangkat “I-C”.

 

 

3

Banyak Orang Indonesia Mendukung Papua Merdeka, Tetapi Ada 10 Alasan Orang Papua Sendiri Tidak Jelas dalam Sikapnya

Hari ini sekali lagi Dr. George Junus Aditjondro menyampaikan dukungan terbuka, tertulis maupun lisan, “Dukungannya terhadap perjuangan Papua Merdeka”. Tulisan bukunya berjudul “West Papua: Persoalan Internasional”.

Berikut catatan dari Editorial PMNews tentang 10 Jenis Orang Papua yang menentukan dan menghambat perjuangan Papua Merdeka.

Aditjondro katakan,

“Hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak,” ujar George saat peluncuran buku diskusi dalam peluncuran buku berjudul “West Papua: Persoalan Internasional“, di Kontras, Jakarta, Kamis (3/11/2011).

Dukungan ini bukan baru dari seorang Aditjondro, dan bukan hanya untuk West Papua, tetapi merupakan dukungannya yang konsisten terhadap penderitaan umat manusia dan bangsa-bangsa terjajah di muka Bumi. Dukungannya terhadap bangsa rumpun Melanesia lain di Timor Leste telah berhasil, dan kini tanpa lelahnya Aditjondor terus memberikan dukungan-dukungan kepada bangsa-bangsa terjajah, demikian kata

Kalau kita saksikan di lapangan ada saja ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan, malahan penolakan orang Papua sendiri terhadap aspirasi manusia, hewan, tumbuhan dan semua makhluk Bumi Cenderawasih untuk melepaskan diri dari kekangan penjajah NKRI. Ada beberapa jenis orang Papua, yang perlu kita cermati untuk membantu kita menyikapi dukungan-dukungan yang datang dari suku-bangsa lain di Indonesia.

1. Orang Papua tidak percaya diri,

entah karena dia tidak berdaya secara fisik, mental maupun logikanya. Orang yang tidak percaya diri ini disebut Dr. Benny Giay sebagai, “Bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah.” Dari berbagai bangsa di dunia ini, golongan bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah ini jumlahnya sangat sendiri. Orang Papua yang tidak percaya diri perlu bertobat karena perjuangan ini bukan menyangkut kebencian atas dasar ras, agama, asal-usul atau pandangan politik, tetapi ini perjuangan demi harkat, martabat dan hargadiri serta demi kebenaran mutlak, sesuai prinsip moral, hukum dan demokrasi.

2. Orang Papua malas tahu,

terutama karena dia sendiri punya banyak masalah secara pribadi ataupun kelompoknya sudah ada dalam masalah-masalah keluarga, marga, suku, partai politik, pemilukada, hutang-puiutang, kawin-cerai, perselingkungan, kebiasaan mabuk, narkoba, terkena HIV/AIDS.

Ada juga orang Papua yang malas tahu karena dia bukan manusia berprinsip, tetapi ialah oportunis. Jadi dia tidak mau berterus-terang kepada dirinya dan kepada bangsanya tentang penderitaannya dan bagaimana menyelesaikannya. Ia lebih condong “cari kesempatan dalam kesempitan”.

Orang-orang ini disebut “orang cari makan” saja, mereka sebenarnya tidak terlalu pusing dengan NKRI atau Papua Merdeka, yang penting buat mereka ialah apa yang mereka bisa dapat dari kedua-duanya atau dari salah-satunya. Yang dipikirkannya ialah “perut” dan “aku”nya, bukan kita dan sekaliannya.

Orang jenis ini sebenarnya tidak dibutuhkan; malahan merugikan bagi pro NKRI maupun kontra NKRI. Tetapi terlanjur mereka sudah ada di dalam NKRI, mungkin mereka ada di dalam birokrasi NKRI, jadi mereka bermain di dalam NKRI, walaupun NKRI juga tahu mereka tidak berguna, tetapi mereka dijaga saja dalam rangka kleim bahwa ada orang Papua mendukung NKRI.

3. Orang Papua cemas tetapi ragu

Mereka memang cemas, dan selalu bertanya, “Kapan kita merdeka?”

Keraguan terutama muncul karena dia sendiri tidak punya pendirian, percaya diri sendiri.

Apalagi disodorkan dengan iklan-iklan kekuatan NKRI dari sisi jumlah, ditambah dengan iklan dengan kekuatan militer dan kepolisian dilengkapi dengan alat-alat militer yang serba-lengkap membuat orang Paupa yang cemas-cemas kapan kita merdeka, tetapi mereka semakin merasa ragu setelah melihat jumlah orang Indonesia begitu banyak dan kekuatan militernya begitu ganas dan mematikan.

Orang Papua yang ragu bahwa West Papua akan atau pasti merdeka ialah mereka yang sudah selasai dari perguruan tinggi, yang gelarnya Sarjana Muda atau Sarjana. Pengetahuan mereka tidak seluas Indonesia, apalagi seluas ASEAN atau Oceania, mereka hanya memahami Papua dan kampung halaman mereka dan kantor di mana mereka bekerja. Mereka ini para raja di kolam kecil, tetapi mereka merasa diri sebaga raja sejagat. Mereka sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji. Mereka ikuti geerak-langkah para pejuang Papua Merdeka, mereka juga berada di dalam garis komando NKRI. Mereka mampu membandingkan kekuatan kedua belah pihak. Makanya mereka tahu Papua harus merdeka, tetapi mereka meragukan impian itu akan terwujud. Mereka berhitung satu tambah satu samadengan dua, bukan satu atau tiga.

4. Orang Papua percaya tetapi tidak sepenuhnya yakin

Orang Papua ini satu kelas dengan “Orang Papua cemas tetapi ragu” tetapi ditambah lagi dengan “tidak yakin”, bukannya ragu.

Dia percaya Papua itu pasti merdeka, cuma dia tidak yakin bagaimana nanti kemerdekaan itu terwujud, di samping kekuatan dan jumlah orang Indonesia yang melampaui kemampuan orang Papua dan perlengkapan untuk perlawanan yang tersedia. Ia percaya, tetapi tidak sepenuhnya yakin karena dia sendiri memikirkan perjuangan ini bagaikan sebuah Tim Sepakbola, seperti misalnya antara Persipura dengan 1000 pemain melawan Persidafon dengan 10 pemain. Padahal sebuah pertandingan sepak bola tidaklah begitu. Ada ketentuan, setiap klub harus menurunkan berapa orang dan berapa pemain yang bisa diganti, dan peraturan lainnya. Ia menjadi tidak yakin karena ia tidak tahu.

Orang-orang ini juga hidup dalam dua prinsip, mendoakan pemerintah NKRI, sekaligus mendoakan Papua Merdeka, karena orang-orangnya ada di dalam pemerintah NKRI sebagai Camat, Bupati, dsb, dan juga orang-orangnya yang lain ada berjuang untuk Papua Merdeka. Motto mereka ialah, “Serahkan semuanya kepada Tuhan! Tuhan akan berkarya!”

Mereka bisa disebut kaum oportunis, tetapi tidak sepenuhnya oportunis. Mereka juga tidak ragu, tetapi mereka sebenarnya tidak sepenuhnya percaya.

5. Orang Papua yakin dan percaya tetapi tidak berani

Di atas yang cemas tapi ragu dan percaya tetapi tidak yakin, ada orang Papua yang punya phobia, yaitu ‘takut mati’. Orang-orang Papua ini kebanyakan dibayangi oleh “trauma masa lalu”, “memoria passionis” yang kejam dan mengerikan di tangan NKRI.

Mereka sebenarnya mendukung Papua Merdeka tetapi mereka sendiri tidak berani mengambil langkah atau mereka tidak mau terlibat dalam perjuangan ini. Ada juga karena memiliki “phobia” tertentu yang didasarkan kepada pengalaman sebelumnya atau cerita yang didengarnya dikaitkan dengan bayangan-bayanngan yang akan muncul ketika Papua Merdeka.

Mereka inilah yang biasanya katakan, “Iyo, yang lain berjuang dengan senjata, kita berjuang di dalam hati.” Tetapi mereka juga tidak berdoa sebenarnya. Yang mereka katakan ialah “Saya takut kepada NKRI! Nanti mereka tumpas kami habis kalau kita melawan mereka!”

6. Orang Papua yakin dan percaya dan berani tetapi tidak tahu bagaimana melangkah

Ini golongan orang Papua terbanyak. Dan dari yang terbanyak itu, hampir semua pejuang Papua Merdeka masuk ke dalam kategori ini.

Mereka yakin dan percaya bahwa Papua akan dan harus merdeka. Mereka rela berkorban. Mereka berani bertindak. Mereka mau mati saat ini juga. TETAPI, mereka sebenarnya “TIDAK TAHU BAGAIMANA MELANGKAH”.

Karena tidak tahu bagaimana melangkah, maka mereka menjadikan isu Papua Merdeka untuk kegiatan dan tujuan lain yang menurut mereka ialah demi Papua Merdeka. Tetapi apa dampaknya? Dampaknya justru mencelakakan dan menghalangi perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya justru menciptakan faksi-faksi di dalam perjuangan Papua Merdeka. Akibatnya malahan menimbulkan kekacauan dalam mengarahkan perjuangan ini.

Banyak tokoh yang muncul, banyak organisasi dibentuk, banyak Panglima diangkat, banyak kongres dilakukan, banyak pemerintah (presiden dan perdana menteri) diumumkan, banyak menteri, berhamburan kiri-kanan. Mereka melakukan semua ini dengan militansi yang tinggi, dengan hitung-hitungan nyawa sendiri, dengan resiko yang mereka tahu karena mereka berhadapan dengan NKRI dan militernya. Tetapi semua yang dilakukan yang dianggap sebagai langkah-langkah untuk Papua Merdeka itu justru merugikan perjuangan itu sendiri.

***

Orang Papua jenis ini juga sering berganti baju. Misalnya hari ini dia pergi hadir di KRP III, 2011, besoknya dia hadir dalam bedah buku tentang West Papua di Jakarta, lusanya dia hadir dalam Kongres TPN/OPM III di Vanimo, PNG, berikutnya dia hadir lagi dalam Peresmian Bupati Lanji Jaya. Jadi mereka hadir di semua tempat, mencari tahu di mana sebenarnya yang benar. Orang-orang ini membuat banyak sekali bekas kakinya, sehingga mereka bisa disebut kelompok Bintang-14, kelompok WPNA, kelompok TPN/OPM, kelompok TPN.PB, kelompok PDP/DAP, kelompok Pegunungan Tengah, Kelompok Mamta, kelompok Merah-Putih, kelompok Biru-Putih, dan lainnya.

***

Orang Papua yang tidak tahu melangkah ini kebanyakan bersandar kepada dua hal utama:

Pertama mereka bersandar kepada senjata. Mereka selalu mencari senjata, berbicara tentang senjata, bergerak cepat kalau ada yang jual senjata. Mereka mengira bahwa dengan senjata yang mereka beli itu mereka bisa pakai untuk basmikan orang Indonesia, TNI dan polri dari Bumi Cenderawasih.

Yang kedua, mereka bersandar kepada Tuhan. Mereka menekankan pertobatan total, penyembahan total kepada Tuhan, dengan meninggalkan semua perang-perang, tindak kekerasan, pembunuhan. Mereka bilang, “Bunuh satu orang Indonesia berarti kemerdekaan Papua tertunda 10 tahun, jadi jangan kita main bunuh”.

Banyak dana dihabiskan, banyak nyawa melayang, banyak waktu dan tenaga dihamburkan karena orang-orang Papua jenis ini selalu saja mencari jalan, masih berputar-putar mencari jalan, untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.

7. Orang Papua Papindo

Entah karena tidak percaya diri, cemas tapi ragu, yakin dan percaya tetapi tidak tahu jalan, apa apa, jenis orang Papindo dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, seperti disebutkan sebelumnya, tetapi pada pokohnya mereka ini mengelompokkan dirinya ke dalam kaum Papindo dengan alasan berikut:

7.1 Hanya karena dia perlu jabatan, nama besar, bukan nama besar di dalam NKRI, tetapi nama besar di daerahnya, jadi kalau Papua Merdeka tidak memberikan, maka dia merasa jalan terbaik saat ini buat dia ialah membela NKRI

7.2 Karena sebagian darah mereka berasal dari non-Papua, maka kalau Papua Merdeka justru dia dirugikan, maka dia membela NKRI, walaupun pada saat yang sama dia memaki-maki NKRI karena banyak hak asasi orang Papua dilanggar, yaitu termasuk hak asasinya sendiri. Dia terbelah dua dalam pikiran dan perasaannya, maka pantas dia bernama Papindo.

7.3 Karena beristerikan atau bersuamikan orang non-Papua maka mereka merasa bahwa kalau Papua Merdeka nantinya bini/ lakinya terpisah dari dirinya, maka lebih baik mendukung NKRI, walaupun pada waktu-waktu tertentu dia memarahi pasangan hidupnya bahwa negara/ bangsanya melanggar HAM suku-bangsanya di Tanah Papua.

7.4 Karena mereka merasa kalau Papua Merdeka nanti mereka sendiri akan dihabisi (ini terutama para keturunan pejuang Pepera dan pejuang Merah-Putih).

Aliran perjuangan Papua Tanah Damai dan aliran orang Papindo terutama muncul karena ada rasa takut yang besar terhadap orang Papua dari Pegunungan Tengah. Ada yang bilang, “Aduh, jangan kasih senjata kepada teman-teman dari gunung sudah, nanti mereka pakai bunuh dong pu orang sendiri.” Ada juga yang bilang, “Kalau nanti merdeka, jangan orang-orang gunung pegang senjata boleh!” Makanya muncul ide-ide Papua Tanah Damai supaya kemerdekaan itu turun dari langit tanpa pertumpahan darah.

7.5 Ada kaum Papindo yang hanya sebatas Oportunis. Mereka hanya dalam rangka cari makan, tidak ada kepentingan menentang atau mendukung pihak manapun. Sepanjang mereka bisa dapat makan dan menjadi kaya dari posisi itu, mereka optimalkan dan mereka garap itu sampai habis-habisan, sampai menjadi kaya tanggung, menjadi mewah tanggung. NKRI tahu tetapi NKRI juga perlu orang tanggung seperti ini. Pejuang Papua Merdeka sama sekali bukan konsumen sampah seperti ini sehingga sering menentang kaum Papindo, bukan karena mereka membenci orangnya tetapi karena menolak kelakuan bunglon seperti itu.

7.6 Orang pensiunan, sekedar mencari makan sebelum ke liang kubur. Jadi, ada orang Papua yang waktu mudanya menjadi pejuang Papua Merdeka, tetapi karena dia harus mengakhiri hidupnya ke alam baka, maka dia merasa bukan waktunya buat dia untuk berteriak Papua Merdeka lagi. Jalan satu-satunya agar dia kembali ke kampung halamannya dan dikuburkan di tanah leluhurnya ialah menyatakan mendukung NKRI.

***

Selain tujuh jenis di atas, berikut dua jenis orang Papua yang disebabkan terutama oleh indoktrinasi pihak-pihak asing yang menikmati hasilbumi Papua selama Papua berada di dalam NKRI, yang merupakan pembelokan arti dan makna Kitab Sucidan doktrin sebenarnya dari agama modern yang ada di Tanah Papua.

Sebenarnya ada sejumlah alasan mengapa mereka mengatakan perjuangan Papua Merdeka itu tidak sesuai dengan ajaran doktrin agama mereka. Pertama dan terutama, menurut pengetahuan real, para tokoh agama itu punya sentimen pribadi terhadap para tokoh perjuangan Papua Merdeka. Sentimen pribadi itu dialaskan dengan ajaran agamanya, pada saat yang sama dia sebagai tokoh agama, maka pendapat sentimentil yang tidak ada hubungannya dengan agama itu menjadi ajaran agama.

Kedua karena kebanyakan pejuang Papua Merdeka dianggap terlibat dalam berbagai jenis dan tingkatan kasus asusila dan tidak sepenuhnya menjalankan dogma agama yang dianut di kampung-halamannya. Misalnya dia tidak pernah beribadah di gereja atau ibadah keluarga. Para aktivis Papua Merdeka juga dianggap sebagai pembangkang dan penentang tatanan mapan yang sudah ada. Dalam jiwa para pejuang ada “jiwa pembereontakan”, yaitu pemberontakan terhadap yang telah ada selama ini. Sehingga mereka menganggap isu yang didukung para orang “Kristen” atau “Islam” itu tidak pantas didukung oleh orang Kristen atau orang Islam.

8. Orang Papua merasa perjuangan Papua Merdeka menentang Pemerintah

Ada sejumlah alasan yang sering mereka kemukakan dengan mencap perjuangan Papua Merdeka sebagai tindakan menentang pemerintah.

8.1 Karena pemberontakan terhadap pemerintah NKRI artinya perlawanan terhadap kemapanan; sehingga mereka yang suka atau menikmati kemapanan itu ikut terusik;
8.2 Karena dia sebenarnya tidak paham arti ayat atau pasal Kitab Suci yang mengajarkan tentang ketaatan kepada Pemerintah dimaksud. Bagaimana kalau nantinya West Papua memiliki pemerintah sendiri, apakah mereka akan mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah NKRI dan bukan kepada pemerintah West Papua? Apa yang mereka katakan tentang pemerintah Timor Leste yang jelas-jelas telah menentang pemerintah NKRI dan membentuk pemerintahannya sendiri?

9. Politik “Papua Merdeka” merupakan Wujud Dosa (atau Ikut Papua Merdeka berarti Berdosa)

Banyak penginjil, pemimpin atau pejabat gereja, gembala sidang, khsusunya di Pegunungan Tengah Papua dipecat (disiasat) karena mendukung Papua Merdeka dengan dalil bahwa mereka berpolitik, maka itu dosa. Jadi, siapa saja yang terlibat di dalam perjuangan Papua Merdeka dianggap sebagai tindakan “dosa”.

Padahal pada waktu yang sama mereka mendoakan sang Presiden, Gubernur, Bupati, dan Camat. Mereka juga datang ke kantor-kantor pemerintah NKRI membicarakan Pilkada dan Pemilukada. Mereka menerima uang dari pemerintah untuk meloloskan bakal calon tertentu atau memenangkan partai politik NKRI tertentu.

***

10. Orang Papua yang Tahu, Yakin, Percaya, Berani dan Berpendirian Teguh

Orang ini dia
10.1 Yakin dan Percaya Papua pasti dan harus merdeka;

10.2 Berani mengambil langkah dan tindakan yang punya resiko sampai mengancam nyawanya sekalipun.

10.2 Berpegang teguh kepada pendiriannya, tidak mudah dibujuk dengan jabatan, duit, perempuan atau kejayaan apapun selain kemerdekaan bangsa dan tanah airnya. Biarpun nantinya orang Papua menjadi melarat dan menderita setelah Papua Merdeka, bukan itu yang dicarinya. Yang dicarinya bukan kekayaan, bukan kemewahan, bukan kemakmuran, tetapi hanya satu: kemerdekaan, kedaulatan, terlepas dari belenggu penjajahan negara dan bangsa asing.

10. Di atas semuanya, “DIA TAHU”

  • Dia tahu mengapa Papua harus merdeka,
  • dia tahu mengapa Papua pasti merdeka,

dan di atasnya,

  • di tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu.

Oleh karena itu pendiriannya, langkahnya, sikapnya dan perjuangannya tidak tergoyahkan oleh tawaran dialogue, tawaran Otsus, tawaran kedudukan di dalam pemerintahan NKRI, atau apapun. Dia bersiteguh, “Papua Merdeka Harga Mati!”

  • Siapakah Anda?
  • Mengapa Anda menjadi seperti siapa Anda sekarang?
  • Adakah peluang untuk Anda berubah Mendukung Papua Merdeka seperti George Junus Aditjondro?

Kalau George Junus Aditjondro jelas-jelas merupakan orang jenis ke-10 tadi. Dia tahu mengapa Papua harus dan pasti merdeka, dan dia tahu bagaimana mencapai kemerdekaan itu. Dia tidak ada di ruang mencari-cari, mengira-ngira, mencoba-coba, meraba-raba. Dia ada di barisan kepastian. Kepastian itu bahwa Papua Pasti Merdeka, karena Papua Harus Merdeka.

 

15

KRP III, 2011, Republik Demokratik Papua Barat dan Forkorus Yaboisembut

Kongres Rakyat Papua III, 2011 yang baru-baru ini dimunculkan dalam peta politik perjuangan bangsa Papua kini telah memasuki babak Penyelenggaraan Kongres dimaksud. Penolakan demi penolakan bermunculan, baik dari pihak sejumlah Panglima di Rimba New Guinea maupun dari pihak pembela Merah-Putih. Walaupun ada penolakan, penyelenggara memang telah mahir lantaran dibesarkan dan dididik matang ibutiri Pertiwi dengan semboyan, “Biar anjing menggongong, kafilah tetap berlalu.”

Memang alasan penolakan dari pihak yang menolak KRP III, 2011 berbeda, maka jelas tujuannya juga berbeda. Dua kelompok yang menolak: yang satu dalam rangka membela Sang Bintang Kejora, yang lainnya demi mempertahankan Sang Merah-Putih. Walaupun keduanya bertentangan, keduanya sama-sama menolak KRP III, 2011. Mengapa bisa terjadi?

Menurut analisis PMNews paling tidak ada sejumlah kesamaan dan perbedaan, ada dasar pemikiran yang mendorong penolakan dimaksud. Kesamaan kedua belah pihak yang menolak ialah bahwa mereka melakukan “penolakan dengan tegas”, tanpa syarat dan tanpa tawar-menawar. Jadi tidak ada syarat yang diajukan, tetapi secara tegas mereka menolak.

[stickyright]

Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?

Kalau ada ancaman pembunuhan mereka karena keterlibatan orang tua/ kakek mereka di masa lalu, maka apakah benar para pejuang atau gerilyawan merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?

[/stickyright]
Perbedaannya terletak pada alasan dan tujuan keduanya. Pertama kita lihat alasan penolakan pihak Barisan/ Kelompok Pembela Sang Merah-Putih. Alasan utama mereka ialah “Karena mereka mencintani Sang Merah Putih.” Selanjutnya kita perlu bertanya, “Mengapa ada saja orang Papua mati-matian membela Merah-Putih?” Ada sejumlah alasan pula. Diantaranya, satu alasan yang paling kuat dan paling banyak disampaikan dalam diskusi antarpribadi ialah “Sebab anak dan cucu para pejuang Merah-Putih takut mereka akan dibasmikan, atau dibunuh kalau Papua benar-benar merdeka.” Pertanyaannya, “Benarkan bahwa setelah Papua Merdeka nanti, orang Papua nasionalis akan membunuh sesama suku, bangsa dan rakyatnya sendiri? Kalau itu dilakukan oleh para pejuang atau gerilyawan, siapa pejuang/ gerilyawan itu yang merencanakan pembunuhan terhadap anak atau cucuk para pembela NKRI?” Kelihatannya ini sebuah perang urat-saraf yang dilakukan pihak musuh perjuangan bangsa Papua yang menakut-nakuti orang Papua. Hal yang pasti tidak akan terjadi, tentunya.

Kalau kita bertanya kepada mereka, “Apakah Anda membela Merah-Putih karena cinta NKRI?” Tentu saja jawabannya tidak tegas “Ya!”, atau “Tidak!”, karena memang itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang tepat ialah “Mengapa ayahmu, kakekmu membela NKRI waktu itu?” Jawabanya kebanyakan menyatakan, “Karena waktu itu ayah saya, kakek saya mengira, karena dijanjikan Soekarno dan agennya bahwa setelah Belanda keluar, maka Papua Merdeka akan dibantu oleh NKRI!” Itulah alasan orang Papua mendukung NKRI dan mengibarkan Merah-Putih di Tanah Papua, bukan karena cinta kepada NKRI.

Pihak kedua yang menolak KRP III, 2011 ialah para gerilyawan di Rimba New Guinea, yaitu pertama dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda, kedua dari Panglima Madodap TPN/OPM Pemka Paniai, Gen. Yogi, ketiga Jubir Dewan Militer TPN PB, Jonah Wenda, dan keempat dari Panglima TPN/OPM Wilayah perbatasan Lambert Pekikir. Kesemuanya menolak penyelenggaraan kongres kali ini. Alasan utama penolakan mereka karena menganggap penyelenggara Kongres dimaksud tidak jelas statusnya dalam pentas politik Papua Merdeka dari sisi organisasi dan personil yang terlibat sekaligus juga tujuan KRP ini tidak jelas: apakah untuk Papua Merdeka ataukah untuk memulai Otsus Jilid III di Tanah Papua. Ada pemimpin yang menganggap orang yang mengurus Adat masuk mengurus politik, dengan kata lain para penyelenggara dianggap bermain tidak sesuai kapasitas dan tanggungjawabnya. Artinya ada anggapan bahwa kali ini penjaga gawang Kesebelasan bangsa Papua kini memposisikan diri sebagai striker, sebuah langkah yang membingungkan semua pihak.

Kemudian ada alasan-alasan politis lainnya, yaitu
1. Siapa yang menyuruh menyelenggarakan kongres ini?
2. Apa tujuan penyelenggaraannya?
3. Siapa yang membiayainya?

Dari tiga pertanyaan ini akan terungkap hal-hal seperti berikut:
1. Apakah Kongres ini menghasilkan Bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara?
2. Apakah nama negaranya ialah “Republik West Papua?”
3. Apakah Hari Proklamasinya tanggal 1 Juli 1971?

Mengapa pertanyaan-pertanyaan ini muncul? Tentu saja bukan tanpa alasan.[stickyleft]Konon katanya penyelenggara KRP III, 2011 ialah para pendukung Bendera Bintang 14, yang memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 14 Desember 1988, dengan nama Negara Melanesia Barat, dengan Benderanya berbintang 14 itu.[/stickyleft] Konon West Papua National Authority (WPNA) yang menjadi sponsor penyelenggaraan KRP III, 2011 ialah bentukan dari kelompok Bintang-14 dibawah pimpinan Dr. Thom W. Wainggai, yang kini dipimpin Dr. Jack Roembiak yang saat ini berbasis di Australia.

Kalau kita lihat ke belakang, sejarah perjuangan bangsa Papua berawal dan dipertahankan sepanjang hampir setengah abad oleh para pencetus dan pendukung Bendera Bintang Kejora, Negara Republik West Papua, dipimpin terutama oleh para Panglima dan gerilyawan di seantero Pulau New Guinea, dengan nama organisasi politiknya Organisasi Papua Merdeka (OPM, bukan WPNA), dan angkatan bersenjatanya bernama TPN (bukan TPN PB dan bukan TPN/OPM) yang kini berubah nama menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua) setelah secara struktural dan organisatoris dipisahkan dari OPM sebagai organisasi politik secara murni (organisasi, menejemen dan struktural).
***

Kemudian, ada dua pihak lain yang menolak secara tidak langsung, yaitu penanggungjawab Aula Universitas Cenderawasih serta Gedung Olahraga Cenderawasih dan Ondoafi Sereh, anak Alm. Dortheys Elyay, Boy Eluay yang tidak mengizinkan penyelenggaraan Kongres di Lapangan/ Taman Makam Pahlawan bangsa Papua di bekas Lapangan Sepak Bola Sentani. PMNews tidak tahu persis apakah alasan penolakannya sejalan dengan alasan para gerilyawan tadi ataukah alasan keamanan dan ketertiban serta dampak daripada penyelenggaraan kongres dimaksud. Hanya mereka yang tahu.
***

[stickyright]1. Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?;
2. Apakah pemerintahan ala WPNA ini mengakui tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?[/stickyright]
Selanjutnya kita perlu menyinggung soal tokoh Forkorus Yaboisembut, Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang kini hendak mengikuti riwayat hidup pendahulunya Ketua LMA Irian Jaya (Papua) dan kemudian Ketua PDP (Presidium Dewan Papua), yang selanjutnya dianggap sebagai bayangan Presiden West Papua di kemudian hari. Kini WPNA menyodorkan tawaran Ketua DAP sekarang menjadi Presiden dengan nama negara Republik Demokratik Papua Barat. Sebuah nama tokoh baru dengan nama negara yang baru pula. Yang belum jelas sekarang “Apakah Republik Demokratik Papua Barat mengakui Bintang Kejora sebagai Bendera Nasional dan Bendera Negara?” dan “Apakah tanggal 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua?” Dua pertanyaan ini perlu diajukan oleh Forkorus Yaboisembut dan Selpius Bobii, karena keduanya muncul dalam pentas politik di Tanah Papua baru-baru ini dengan sekaligus menggagas dan kini menyelenggarakan KRP III, 2011.

Atau barangkali lebih baik kita lemparkan berbagai pertanyaan, keluh-kesah dan duri-duri ini kepada sejarah, karena sejarah selalu membuktikan secara pasti dan benar, arti dari semua yang membuat sejarah itu sendiri.

1

Kongress Rakyat Papua III, 2011: Untuk Siapa? Oleh Siapa?

Orang Papua telah lama dikenal dunia sebagai manusia “panas-panas tahi ayam”, sebentar marah, sebentar lagi baik, sebentar ingat, tak lama juga lupa, begitu cepat bereaksi, secepat itupula kembali ke situasi seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali.

Itulah pandangan umum orang lain terhadap bangsa yang bernama “Papua” entah yang ada di sebelah Timur ataupun Barat Pulau New Guiena. “Mereka tampak menyeramkan, tetapi sebenarnya berhati lembut dan sangat memenuhi syarat dijajah dan ditindas,” begitu kata mereka.

Kelakuan itu terwujud dalam berbagai tindak-laku, tutur-kata dan gelagat yang ditampilkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan itu ialah Kampanye Papua Merdeka. Kalau lebih khusus kita fokuskan perhatian kepada politik, maka tampak sekali kelakuan yang telah lama dicap itu mengemuka, “Sebentar tuntut merdeka, sebentar lagi ikut kampanye Pemilukada, sebentar lagi minta posisi di OPM, tak lama kemudian meminta posisi di pemerintah kolonial.” Bukankah itu kelakuan para pejabat, aktivis, mahasiswa Papua selama ini?

Lebih khusus lagi kita perhatikan isu-isu politik dan gelagat politik Papua Merdeka. Tahun 1961 orang Papua selenggarakan Kongres Rakyat Paupa I, 1961. Tahun 2000 bangsa yang sama, di tempat yang sama diselenggarakan KRP II, 2000. Kini telah muncul lagi wacana penyelenggaraan KRP III, 2011.

Orang yang pandai berpolitik, atau paling tidak belajar tentang atau memperhatikan politik serta secara khusus mengamati politik Papua Merdeka tidak akan bingung dan tidak akan kebakaran jenggot kalau orang Papua mau bikin Kongress setiap hari, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, dan seterusnya. Mereka tidak terlalu pusing. Reaksi mereka justru “Tertawa disertai kasihan!” Mereka bilang,

“Biarin aja, kokh sebentar lagi lupa. Sebentar lagi lupa apa yang dia minta. Sebentar lagi dia lupa diri, kokh. Biarin aja! Lha, nanti besok dia datang minta duit kemari untuk kepentingan politik, biarin dia jungkir-balik. Wong sebentar dia bikin kongres Papua Merdeka, orang yang sama pada hari yang sama akan bikin kogres NKRI harga mati kokh!”

Mau tahu buktinya? Jawabannya kita harus bertanya, “Apa hasil KRP I, 1961? Apa tindak lanjut dariapda hasil itu? Apa yang telah dilakukan para pejabat di dalam Niuew Guinea Raad?” Pertanyaan yang sama untuk KRP II, 2000, “Apa hasil KRP II, 2000? Apa tindak lanjut daripada hasilnya? Apa yang telah dilakukan PDP sebagai pemegang mandat?” Lalu untuk rencana KRP III, 2011 ini juga kita ajukan pertanyaan yang sama, tetapi dengan kalimat pertanyaan tentang yang akan datang, “Apa hasil KRP III, 2011 yang diharapkan? Apa tindak lanjutnya nanti sesudah kongres? Siapa yang akan menindaklanjutinya? Siapa yang akan memegang mandat dan apa yang akan dilakukannya?

Di atas semuanya, perlu kita tanya, “Orang Papua maunya apa sih? Bikin kongres yang bikin kongres, tetapi hasilnya diapakan? Lalu mau bikin kongress lagi, lalu apa hasil dari yang sudah-sudah? Atau sebenarnya orang Papua memang suka berkongres?

Ada tiga versi jawaban, pertama dari orang Papua sendiri, kedua dari orang asing (barat), ketiga dari orang Indonesia. Pertama, orang Papua memang kelakuannya cepat minta merdeka, cepat lupa juga, jadi dia sebenarnya tidak mau tahu-menahu dengan apa bakalan hasilnya dan tindak lanjut daripada kongres itu nanti. Yang dia mau selenggarakan saja Kongres itu, entah itu malaikat atau iblis yang menjadi penyelenggara dia tidak perduli sama sekali. Yang dia pentingkan ialah kongres terjadi. Sampai di situ. Titik.

Kedua merupakan tanggapan dunia luar. Memang sejak lama, sebagaimana biasanya bagi sebuah politik, apalagi politik perjuangan dan politik pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, semua pihak memang sejak dulu menghendaki bangsa Papua mengorganisir diri secara baik, profesional dan modern, sehingga perjuangan ini menjadi layak untuk bermain dalam pentas politik global di era ini. Itu sebabnya sudah lama mereka selalu bertanya, “OPM itu organisasi politik atau militer? Kalau OPM itu bersenjata, siapa yang berpolitik? Kalau OPM itu sebuah organisasi, sebagaimana namanya, lalu sayap militernya apa?” Saat mereka lihat nama TPN dan OPM digabung menjadi TPN/OPM, malah lebih membuat dunia menjadi bingung. Mereka bilang, “Orang Papua ini sebenarnya layak bernegara apa tidak? Organiasi perjuangannya saja disatukan dengan tanda garis miring (/) begitu, nanti setelah jadi negara apa bisa atur negaranya apa tidak? Jangan-jangan pemerintah, militer, politik dan sipil semua diaduk jadi satu, sama dengan organisasi perjuangan mereka yang gado-gado alias banci itu? Apa betul Papua mau merdeka? Apa betul Papua layak merdeka? Apa betul Papua pantas merdeka?

Bukan itu saja, mereka juga memperhatikan gelagat Papua Merdeka yang dijalankan oleh berbagai tokoh, organisasi (faksi) dengan banyak sekali Presiden, banyak Menteri Luar Negeri, banyak Panglima, apalagi banyak Panglima Tertinggi, banyak juga nama organisasi. Tetapi sedihnya, semua organisai itu tidak tertata baik. Lebih sedih lagi, kebanyakan para pemimpin tidak memiliki legitimasi sejarah, pengalaman dan dukungan dari rakyat. Mereka hanya para aktivis, pelarian, pencari suaka, dan lebih parah lagi, banyak punya kasus hukum dan moral di perantauan sana.

Lalu kita lihat ketiga, tanggapan dari orang Indonesia. Orang Indonesia sebanarnya, sebetulnya dan sesungguhnya tidak pusing amat, tidak ambil pusing, masa bodoh dengan apapun yang terjadi di Tanah Papua dan apapun yang diminta, apapun yang dilakukan orang Papua. Alasan utamanya memang Indonesia itu sedang dalam proses pembentukan. Ke-Indonesia-an suku-bangsa di dalam NKRI sendiri masih dalam proses, belum terbentuk, belum lahir. Yang lahir negara Indonesia, tetapi “orang Indonesia” belum ada sampai sekarang. Orang Papua ada, bangsa Papua ada, negara Papua yang diperjuangkan. Sebaliknya, orang Indonesia tidak ada, negara Indonesia ada, bangsa Papua sedang dalam proses pembentukan. Itu sebabnya berapa kalipun kongres diselenggarakan orang Papua, itu tidak penting bagi NKRI.

Alasan kedua, perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Indonesia, Papua sebagai manusia itu tidak ada manfaatnya, tidak dihitung dan tidak dibutuhkan sama sekali, dan pada akhirnya harus punah dari muka bumi. Yang dibutuhkan ialah Papua sebagai tanah. Itulah sebabnya Ali Murtopo pernah bilang kepada Nicolaas Jouwe,

“Kami tidak perlu kamu orang-orang Papua, kami perlu tanah ini. Kalau kamu orang Papua mau bikin negara, bilang kepada Amerika buat carikan tanah di bulan untuk kalian bikin negara, atau minta kepada Tuhan untuk ciptakan Tanah buat kalian merdeka dan tinggal di sana.”

Mumpung Tete Jouwe sudah ada di Kayo Pulo, jadi sebaiknya kita pergi bertanya langsung kepadanya.

Alasan terakhir dari Indonesia ialah, memang Indonesia itu sendiri punya masalah yang sangat, sangat, jauh dan begitu rumit, dalam, luas, lebar, panjang, dan seterusnya. Kalau kita letakkan semua masalah yang ada di wilayah NKRI dan membandingkannya, maka sebenarnya masalah Papua dilihatnya hal sepele. Hal yang lebih parah, lebih berbahaya, lebih merugikan secara finansial dan politik ada di luar Tanah Papua. Dan dari semua itu, saat ini Indonesia sedang jatuh-bangun membenahinya. Belum sempat membenahi, Indonesia terlilit hutang luar negeri. Belum itu Indonesia dilanda masalah TKI, masalah transmigrasi, masalah Flu burung, masalah kebakaran, masalah pesawat jatuh, masalah kapal tenggelam, masalah korupsi, dan seterusnya, dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, orang Papua non-jauh, orang telanjang yang politiknya juga panas-panas tahi ayam, yang sebentar minta merdeka lalu besok minta uang itu perlu diberi waktu untuk berpikir, dan berdialogue? Apalagi mempertimbangkan kemerdekaannya? Saaaaaaaabar dulu!

Di antara ketiga jawaban diserta alasan jawaban mereka serta latarbelakang pemikiran tadi, kita perlu tanyakan kepada penyelenggara KRP III, 2011:

1. Apa tujuan KRP III, 2011, minta hak-hak dasar? Hak-hak dasar apa? Tambah uang, tambah otsus, tambah pejabat, tambah tentara, tamba apa?
2. Siapa yang suruh bikin kongres ini? WPNA? PDP? Nieuw Guinea Raad? OPM? WPNCL? WESTPANYET? KNPB? Demmak? TPN.PB? TPN/OPM? TRWP?
3. Siapa yang berikan dana penyelenggaraan KRP: Indonesia, lewat Fransalbert Joku? Indonesia lewat Jaringan Damai Papua alias Neles Tebay?, orang asing?
4. Siapa yang akan menghadiri Kongres ini?
5. Apa tindak lanjutnya?

Kalau kita hanya bertujuan menuntut hak-hak dasar orang Papua, kalau kita hanya bertujuan mencari muka dan melegitimasi organisasi liar yang tidak punya catatan sejarah dan pengalaman dalam perjuangan Papua Merdeka, kalau kita hanya disuruh aktivis dan orang asing yang tidak bertempat-tinggal dan berjuang di atas Tanah New Guinea, maka jelas dan pasti, nasib KRP III, 2011 dan nasib KRP-KRP sebelumnya tidak akan berbeda. Semua kembali kepada penilaian orang lain terhadap bangsa ini, “Sebentar minta merdeka, sebentar minta posisi, kokh tidak lama lagi akan lupa, tidak lama lagi akan lupa diri.” Begitu, bukan? Pak Franslabert Joku?

5

Editorial: Siapa yang Seharusnya Mendukung Papua Merdeka?

Weynand Watori sebagai pemerhati nasib bangsa dan tanah airnya baru-baru ini menyatakan “Belum Ada Parlemen Didunia Dukung Papua Merdeka”. Apa artinya dan bagaimana seharusnya perjuangan ini diteruskan?

Itulah kira-kira pertanyaan yang timbul di benak orang Papua ketika membaca berita sampai detik ini belum ada parlemen yang mendukung Papua Merdeka. Pertama-tama barangkali Watori lupa bahwa Rakyat, seluruh Kepala Suku, Alam, Ada, Anggota Parlemen dan Pemerintah Republik Vanuatu telah lama menyampaikan dukungannya kepada perjuangan dan nasib bangsa dan Tanah Papua. Jadi, pertama-tama tidak benar kalau beliau katakan “belum ada”, seharusnya beliau katakan, “hanya satu” yang mendukung perjuangan Papua Merdeka.

Memang, manusia selalu meremehkan apa yang datang dari dalam dirinya sendiri. Jarang menghargai potensi dirinya dan bangsanya. Potensi dukungan yang terkuat dan terutama sebenarnya dan seharusnya serta akan terbukti berasal dari saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Papua Timur (PNG) dan saudara-suadara seras, sebudaya di Melanesia, Polynesia dan Micronesia. Permainan politik dan diplomasi yang terjadi non jauh sana merupakan bentuk mobilisasi dukungan antarbangsa. Sekali lagi, itu dukungan tambahan. Dukungan utama haruslah berasal dari sesuku, sebangsa, setanah air dan seras. Secara hukum internasional, secara sosio-budaya, secara aturan main dalam mekanisme PBB, memang inilah jalannya.

Sampai di sini kita bertanya, “Apakah kampanye di Eropa dan Amerika Serikat bertujuang mendapatkan dukungan dari Parlemen di sana?” Tentu saja tidak. Inilah yang disebut dengan politik “tanam-pungut”, kita tanam, lalu kita buat pagar, kita menyiangi, kita tunggu lalu kita pungut. Kalau kita berkebun tentu saja kita tidak membuat pagar kebun itu hanya seputar tanaman itu, kita membuatnya seluas-mungkin, jauh dan di luar dari tanaman.
***

Lalu kita tanya lagi, “Bagaimana dengan dukungan dari Papua New Guinea?”

Jawabannya tidak sulit tetapi membuktikannya tidak begitu mudah. Kalau kita bertanya kepada orang-orang sebangsa-setanah air di Papua New Guinea, “Apakah Anda mendukung Papua Merdeka?” Pertanyaan ini sama saja dengan kita orang Genyem bertanya kepada orang Arso, “Apakah Anda mendukung Papua Merdeka?” Artinya, kita sedang bertanya kepada diri sendiri. Kita seharusnya tidak bertanya kepada diri (bangsa dan tanah air) sendiri, karena dukungan itu ada secara otomatis dan pasti.

Yang tersisah dan belum mengemuka itu sama saja dengan kondisi di West Papua, yaitu belum ada pemimpin PNG yang tampil dan secara terbuka berbicara dan memobilisasi masa. Sama saja di West Papua, dulu wakti Nicolaas Jouwe ada masa yang dikumpulkan, di era Theys Eluay juga ada masa yang hadir mendukung, kini di era Forkorus & Buktar Tabuni ada masa yang mendukung. Kita sedang tunggu tokoh Papua di PNG yang muncul dan bersuara untuk tanah leluhur dan bangsanya sendiri, “Bangsa Papua di Tanah New Guinea”.

Orang Papua memang sudah lama terkondisikan untuk bermental “mengemis”, selalu membuka telapak tangan dan mengharapkan uluran tangan orang asing, tidak pernah menghargai dirinya dan potensinya sendiri. Pantas saja, Timor Leste yang berjuang 10 tahun setelaeh Papua Merdeka diperjuangkan itu justru merdeka lebih duluan. Kita selalu melihat semua barang dari “kulit putih” dan “rambut lurus” itu lebih baik daripada yang berasal dari kita sendiri. Makanan pokok sagu dan ubi saja sudah kita buang karena kita anggap itu makanan kuno. Bahasa daerah sendiri sudah terhapus dari tanah Papua. Hal-hal hakiki dan fundamental sebenarnya sudah terkikis habis. Apalagi hal-hal politis seperti dukungan untuk Papua Merdeka. Kita selalu melihat keluar, kita menyangkal diri dan mengabaikan diri sendiri. Kita lalai menghargai dan mengelola kemampuan yang ada pada diri sendiri.

[stickyright]Sebodoh-bodohnya saudara-sedarah, ia tetap saudara, dialah yang akan datang dan bilang, “Saya ada” pada saat kita susah, dia yang akan datang dan “Menangis” saat kita menangis, dia juga yang akan datang berpesat saat kita berpesta.[/stickyright] Sebagus-bagusnya tawaran dan buah bibir orang lain, ia tetap orang lain, ia tidak akan hadir waktu kita susah, ia akan menyangkal waktu kita tersandera masalah, ia akan lari saat kita butuh dia untuk berduka bersama. Ia hanya mencari manisnya, sepahnya ia tidak butuh sama-sekali.

Memang dukungan parlemen dari negara-negara yang sudah merdeka non jauh sana itu penting, dan pasti menentukan dalam nasib bangsa Papua ke depan. Akan tetapi dalam praktek politik tetap berlaku prinsip “geopolitik”. Geopolitik terkait dengan letak wilayah yang disengketakan dengan wilayah yang sudah merdeka, dan pandangan dari kawasan di mana wilayah yang dipersengketakan itu berada sangat utama dalam pertimbangan-pertimbangan parlemen atau pemerintah negara di kawasan lain di seluruh belahan dunia. Pada akhirnya memang keputusan-keputusan kawasan dan saudara-saudara sebangsa-setanah air, baik yang ada di East maupun West Papua, sangat menentukan di antara semua yang lain. Kecuali itu, memang kita harus menggantungkan nasib ini kepada sang Ilahi, karena Dialah yang salah menciptakan tanah dan bangsa ini lalu menelantarkan mereka menderita di pangkuan Ibutiri Pertiwi. Begitukah? Barangkali begitu memang, karena banyak orang Papua sekarang berjuang di dalam hati, berjuang di dalam doa, padahal tidak pernah membaca Kitab Suci sang Ilahi, jangankan menaatinya.

11

Papua Tanah atau Zona Damai: Agenda Siapa? Apa tujuannya?

Damai artinya ada ketenangan dan kemakmuran, bebas dari gangguan dalam bentuk apa saja, tidak ada peperangan atau peperangan berakhir, tertib hukum dan sosial, rekonsiliasi, persetujuan setelah ketegangan, harmoni kehidupan. Untuk mencapai “damai”, maka harus ada penghentian.

Itulah salah satu definisi dari “damai” menurut brainyquote.com. Arti yang lebih luas dijelaskan dalam Kamus-kamus ternama di dunia seperti versi Online dari Oxford Dictionary dan Wikipedia.

Wikipedia Indonesia memberikan definisi damai:

Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengijinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas.

Kami soroti maksud “danai” dari definisi pertama tadi. Dengan melihat satu definisi pertama di atas, dapat dikatakan bahwa deklarasi “Papua Tanah Damai” artinya Papua yang tidak ada gangguan, makmur, bebas dari gangguan dari pihak TNI/Polri ataupun dari pejuang Papua Merdeka, tidak ada peperangan antara kedua belah pihak atau peperangan keduanya diakhiri, semua pihak di Tanah Papua hidup tertib sesuai hukum yang berlaku, berdamai dengan satu sama lain, menyetujui untuk tidak berkonflik lagi, hidup harmonis antara sesama manusia yang mendiami Tanah Papua, dan permusuhan harus dihentikan.

Dengan milihat kepada definisi ini, maka pesan langsung yang sedang disampaikan dengan deklarasi “Papua Zona Damai” atau “Papua Tanah Damai” ialah:

1. Rakyat di Tanah Papua harus mencapai tingkat kesejahteraan;

2. Tanah dan rakyat Papua bebas dari gangguan dalam bentuk apapun;

3. Tidak terjadi peperangan di Tanah Papua;

4. Rakyat di Tanah Papua harus taat dan tertib hukum.

5. Ada rekonsiliasi antara masyarakat Indonesia di Tanah Papua dengan orang asli Papua;

6. Untuk mencapai ini, kegiatan gerilyawan Papua Merdeka harus dihentikan.

 

Memang masih banyaki daftar syarat lainnya, kalau ditinjau dari berbagai definisi dan aspek tinjauan. Tetapi dengan mengambil enam pokok penentu “Papua Tanah Damai” dia atas, maka perlu dilanjutkan dengan sejumlah pemikiran kembali.

1. Pemikiran lanjut untuk point pertama, : “Rakyat di Tanah Papua mencapai tingkat kesejahteraan” ini perlu dibedah lagi. Apakah rakyat Papua di sini dimaksudkan orang asli Papua ataukah semua orang yang ada dan tinggal di Tanah Papua? Kalau dimaksudkan untuk kedua-duanya, maka pertanyaan lanjutan, “Siapa yang sebenarnya membuat orang asli Papua di tanah leluhurnya tidak sejahtera: Apakah perdamaian ataukah kebijakan politik dan ekonomi?”

2. Untuk kedua, kalau rakyat Papua dimaksudkan hidup tanpa gangguan dalam bentuk apapun, maka perlu diperdalam lagi. Apakah gangguan yang dimaksudkan di sini dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban? Apakah kedatangan orang asing (indonesia) ke tanah Papua merupakan gangguan bagi orang Papua? Apakah kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan orang Indonesia di tanah Papua merupakah gangguan terhadap eksistensi, jatidiri dan ketentaraman hidup orang Papua?

3. Untuk ketiga, kalau Papua Tanah Damai menginginkan tidak ada peperangan di Tanah Papua, maka perlu diperluas dengan mempertanyakan “Kedamaian di Tanah Papua yang sudah ada sejak penciptaan itu berakhir sejak kapan? Bukankah kedamaian hidup itu berakhir sejak Indonesia menginvasi tanah ini? Memang dulu ada peperangan-peperangan kecil di antara suku-suku di Tanah Papua (perang suku), tetapi  perang-perang suku itu bukan diakhiri karena kehadiran orang Indoensia, tetapi perubahan peradaban manusia Papua sejak ada kontak dengan dunia luar, khususnya dengan penyebaran agama modern. Kalau gereja dan pejuang Damai di Tanah Papua menginginkan Papua Zona Damai, maka apakah itu berarti pihak gerilyawan yang harus dikorbankan dengan memaksa mereka menghentikan perlawanan, dengan lapang dada menerima nasib sial yang dibawa NKRI ke dalam peri kehidupan orang Papua?

Kemungkinan juga bisa dikatakan dengan menekankan perdamaian di Tanah Papua, maka militer akan ditarik dari Tanah Papua, kepolisian akan dibatasi, dan pengeboman serta penembakan oleh aparat TNI diminimalisir sampai serendah-rendahnya. Akan tetapi perlu dipertanyakan, “Apakah memang TNI/Polri mau Papua menjadi damai? Apakah TNI/Polri tidak akan menembak dan membunuh orang Papua lagi? Apakah Operasi Militer seperti di Puncak Jaya saat ini tidak akan ada lagi? Apakah NKRI benar-benar akan menarik mundur pasukan organik dan non-organik yang bergentayangan dalam berbagai bentuk, dana dan wujud itu?

Atau lebih tepat kita bertanya, “Siapa yang harus pertama-tama berhenti berperang: Gerilyawan Papua Merdeka atau TNI/Polri? Atau kedua-duanya. Kalau kedua-duanya, sejauh mana para pejuangan “Papua Zona Damai” mendekati dan berdiskusi dengan kedua belah pihak untuk merintis jalan menuju Papua Tanah Damai? Apakah seminar-seminar-seminar pimpinan Neles Tebay (Papindo-BIN) – Muridan (BIN-Indonesia) itu merupakan jalan yang sedang ditempuh untuk mencapai Papua Tanah Damai?

4. Point keempat, kehidupan yang tertib hukum di tanah Papua. Tertib hukum berarti semua berjalan menuruti hukum yang berlaku. Dengan ini kita perlu bertanya, tertib hukum di sini berarti tertib atas “hukum apa” dan “hukum dari siapa”. Apakah Papua Tanah Damai maksudnya orang Papua menerima secara mentah-mentah semua hukum kolonial Indonesia dan mentaati semuanya, agar hidup menjadi tertib hukum. Apakah memang orang Papua tidak memiliki hukumnya? Bagaimana kalau hukum yang sudah ada di Tanah Papua jauh sebelum bangsa kolonial Indonesia masuk itu menjadi terlanggar oleh kehadiran hukum kolonial?

Kalau kehidupan yang tertib hukum atau damai itu tercipta dengan mentaati hukum NKRI, maka dengan demikian hukum-hukum adat, hukum moral dan hukum sosial-budaya yang telah ada di tanah Papua dan beroperasi selama ratusan-ribu tahun ini dengan mutlak menjadi ditiadakan. Apalagi orang Papua sekarang memiliki hukum gerilya dan hukum politik perjuangan yang diatur oleh organisasi politik sayap militer dan sayap politik. Tertib terhadap hukum mana? merupakan pertanyaan yang perlu kita jawab.

5. Ada rekonsiliasi antara orang Papua dengan kaum kolonial Indonesia. Rekonsiliasi mengandung makna spiritual-psikologis. Artinya memaafkan dan menerima, atau saling memaafkan dan saling menerima. Dalam hal ini siapa yang memaafkan dan siapa yang menerima serta Memaafkan apa/siapa dan meneripa apa/ siapa? Dari sisi orang Papua, siapa/ apa yang harus dimaafkan oleh orang Papua dan apa/siapa yang harus diterima orang Papua?

Jawabanya bisa juga seperti ini: Orang Papua harus menerima fakta sejarah yang terjadi di tahun 1969 (Pepera), menerima kehadiran kolonial Indonesia, menerima mereka sebagai sesama umat ciptaan Tuhan di Tanah ini. Orang Papua memaafkan kesalahan-kesalahan NKRI yang telah dilakukan selama ini, termasuk kesalahan dalam pelaksanaan Pepera 1969, termasuk semua pelanggaran HAM, pelecehan, marginalisasi, yang berujung kepada pembasmian ras Melanesia dari Pulau New Guinea bagian barat ini.

Kalau kita memperdalam tujuan yang hendak dicapai dari deklarasi “Papua Zona Damai”, maka dapat disimpulkan untuk sementara ini bahwa yang hendak dicapai ialah orang Papua menghentikan semua kegiatan yang menentang NKRI dengan cara menerima dan berdamai dengan orang Indonesia dan memfokuskan diri kepada kegiatan ibadah agamawi dan membawa semua persoalan kepada Tuhan, tanpa harus memberikan reaksi sesuai hukum alam.

Dari catatan singkat ini kita perlu bertanya “Papua Zona Damai itu sebenarnya agenda siapa?”

 

 

 

0

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

Baliem Arabica Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

WANTOK News

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Go NUSANTARA Asia

BANANA Leaf Cafes

Fly Wamena

Top Of The World

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Relationship Advice

Melaneia News

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

Koteka

This is My Origin and My Destiny