Keinginan Rakyat West Papua, Hanyalah Bebas dan Merdeka!

Sejak tahun 60-an perjuangan Bangsa Papua melawan Sistem Kolonial Indonesia dan telah mengalami pembungkaman demokrasi, Intimidasi, teror, pemerkosaan, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan. Hingga banyak nyawa gugur atas nama perjuangan dan terus berlangsung saat ini.

Selama itu juga, Kolonial Indonesia menggunakan berbagai cara untuk menggagalkan perjuangan suci Bangsa Papua. Dengan cara yang sering dan sampai saat ini mereka gunakan adalah; memecah-belah persatuan serta tatanan hidup orang papua, dalam setiap organisasi² paguyuban maupun organisasi² perjuangan orang papua sampai dengan gereja-gereja yang ada di teritory West Papua. Dan mereka pun, membuat banyak organisasi² tandingan demi melemahkan persatuan orang papua.

Sudah 60 tahun kita berjuang melawan penjajahan kolonial Indonesia. Sepertinya sebagian para aktivis, pejuang dan pemimpin kemerdekaan West Papua sudah mengerti dan memahami cara-cara yang mereka gunakan adalah merugikan Perjuangan suci Rakyat Bangsa Papua.

Tetapi, sayangnya sebagian/kelompok pejuang Papua Merdeka telah terjebak dalam cara² dan setingan kolonial Indonesia itu sendiri. Sehingga dalam perjuangan West Papua, mereka tidak berpikir bagaimana cara untuk melawan dan mengusir Kolonial Indonesia serta sistemnya dari atas Tanah Papua. Yang mereka berpikir adalah bersaing atau melakukan tandingan terhadap organisasi² dan lembaga² resmi perjuangan Rakyat Bangsa Papua yang ada dan sedang berjuang saat ini.

Salah satu yang mereka lakukan adalah: Kongres II PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA baru-baru ini, dimana termuat dalam Media Suara Papua (SP). 24 Juni 2021; https://www.facebook.com/207588392657943/posts/4020236234726454/?app=fbl

Perbuatan seperti ini, sebenarnya menjalankan misi Penjajah Kolonial Indonesia dalam tubuh perjuangan Bangsa Papua. Karena, yang diinginkan Rakyat adalah West Papua cepat merdeka dan berdaulat penuh. Bukan melakukan tandingan² dalam organ perjuangan yang hanya memperpanjang penderitaan diatas Tanah Papua ini.

Oleh sebab itu, Rakyat West Papua harus bijaksana melihat dan menilai siapa para pejuang dan perjuangannya.

Kunci Perjuangan Papua untuk Merdeka adalah Persatuan. Dan akhirnya, persatuan tersebut sudah ada baik SIPIL maupun MILITER yaitu:

  • ULMWP yang telah mengumumkan “Pemerintah Sementara West Papua dan diangkat Hon. Benny Wenda sebagai Presidennya.
  • West Papua Army [WPA] yang telah diumumkan ole; Presiden Pemerintah Sementara West Papua, dalam salah satu Kabinet dari 12 Kabinet, dengan Panglima Tertinggi Chief. Gen. Mathias Wenda serta jajarannya.

Dengan demikian, siapapun pejuang yang berjuang Papua Merdeka diluar dari Pemerintah Sementara West Papua perlu dan penting untuk dipertanyakan. Kalau hanya karena EGO & AMBISI jangan mempermainkan nyawa Rakyat dan Pejuang West Papua.

Tanggungjawab Pejuang, membebaskan Rakyat dan Bangsa Papua.

Selamat berjuang…✊✊✊🔥
WaSalam…!!

ProvisionalGovernmentofWestPapua

WestPapuaArmy

FreeWestPapua #ULMWP #WPA

Pernyataan Bucthar Tabuni atas penangkapan Victor Yeimo, tangkap dan adili semua oknum pejabat yang terlibat dalam demo anti rasisme

JAYAPURA, KABARMAPEGAA•com – Deklarator ULMWP, Bucthar Tabuni mengeluarkan pernyataan keras atas penangkapan Victor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada Minggu 09 Mei 2021 di Tanah Hitam, Abepura, Jayapura. Buchtar Tabuni mengatakan, segera tangkap dan adili semua Oknum pejabat yang terlibat dalam demo anti rasisme pada 2019 lalu.

Berikut pernyataan Deklator ULMWP, Bucthar Tabuni pada 12 Mei 2021 di Jayapura, Papua :
Pada Minggu, 09 Mei 2021, Satuan Tugas (Satgas) Nemangkawi di Jayapura menangkap Tuan Viktor Yeimo, Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tepatnya di tanah Hitam, Abepura-Jayapura. Alasan penangkapan dari pihak Kepolisian Kolonial Indonesia adalah status Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus protes Rasisme bersama rakyat Papua. Berdasarkan laporan polisi No: LP/31 7/X/RES. 1. 24/2019/SKPT Polda Papua, tanggal 5 September 2019, dikeluarkan tanggal 09 September 2019, tuan Viktor Yeimo ditetapkan sebagai DPO.

Kami Parlemen Nasional West Papua, sebagai salah satu deklarator United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyayangkan tindakan Kepolisian Indonesia yang menangkap tuan Viktor Yeimo, sebagaimana tidak sesuai dengan prosedur ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mana telah disampaikan oleh Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam siaran pers pada 11 Mei 2021.

Terkait Demo Anti Rasisme di Papua, perlu kami sampaikan bahwa;
Dalam Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua (2019), Pemerintah Kolonial Indonesia melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Irjen Pol. Tito Karnavian telah menuduh ULMWP dan KNPB sebagai dalang dari Aksi-Aksi Demonstrasi Anti Rasisme di Papua. Berdasarkan tuduhan tersebut, Pimpinan KNPB tuan Agus Kossay selaku Ketua KNPB Pusat, Steven Itlay selaku Ketua KNPB Timika dan Pimpinan ULMWP, Tuan Buchtar Tabuni selaku Ketua II Komite Legislatif ULMWP ditangkap bersama dengan 4 orang Mahasiswa lainnya: Alexander Gobay (Presiden Mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura-USTJ), Ferry Kombo (Mantan Presiden Mahasiswa Universitas Cenderawasih-UNCEN), Hengky Hilapok (Mahasiswa USTJ) dan Irwanus Uropmabin (Mahasiswa USTJ).

Sama seperti yang terjadi pada tuan Viktor Yeimo, tanpa prosedur yang jelas, ke 7 orang tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangkah dalam Demontrasi Anti Rasisme di Papua.

Sebagaimana yang dialami ke 7 tersangkah tersebut di atas, setelah pemeriksaan di POLDA Papua, dipindahkan ke tahanan BRIMOB Papua selama 1 bulan.

Kolonial Indonesia memakai alasan keamanan di kota Jayapura sehingga tanpa prosedur memindahkan 7 tersangkah ke Balik Papan, Kalimantan Timur. Di Balik Papan, Kalimantan Timur, disidangkan. Dalam persidangan, dituntut masing-masing 10 – 17 tahun penjara. Namun dalam proses persidangan, tidak ditemukan bukti kuat atas dugaan makar dan kriminal, sehingga Hakim memutuskan hukuman masing-masing 10 – 11 bulan penjara, dipotong masa penahanan.

Setelah menjalani masa tahanan 1 – 2 bulan, 7 tersangkah Demo Anti Rasisme di Papua dibebaskan.

Sedangkan tahanan Rasisme yang lainnya juga menjalani proses pemeriksaan, persidangan dan menjalani masa tahanan, seperti di kota Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong dan di Jakarta (2019 – 2020).

Dengan menyimak penangkapan, penahanan, persidangan dan menjalani masa penahanan atas tuduhan makar serta kriminal terkait Demo Anti Rasisme (2019 – 2020), kami hendak menyampaikan:
Kasus Demo Anti Rasisme di Papua telah dipertanggungjawabkan melalui Persidangan dan Penahanan 7 tersangkah di Balik Papan, Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada poin (a) di atas.

Penangkapan dan Penahanan Tuan Viktor Yeimo dengan alasan Demo Anti Rasisme di Papua (2019) adalah tidak sesuai dengan ketentuan prosedur, sebagaimana telah disampaikan oleh Koaliasi Penegak Hukum dan HAM Papua dalam Siaran Pers pada 11 Mei 2021.

Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus professional dalam melihat kasus demontrasi anti rasisme. Bukan hanya Viktor Yeimo yang ditetapkan sebagai DPO dan ditangkap. Semua pihak yang terlihat dalam demonstrasi anti rasisme harus ditangkap.

Penegakan Hukum tidak boleh “Pilih Kasih”, Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) harus tegakan Hukum, tangkap semua yang terlibat dalam demontrasi anti Rasisme, seperti: Gubernur Papua, anggota DPRP, beberapa SKPD, Ketua MRP, Ketua KNPI Provinsi Papua, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan dan Tokoh Pemuda Papua.

Jika pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLDA PAPUA) tidak menangkap oknum-oknum pejabat yang terlibat, maka demi keadilan Viktor Yeimo, juru bicara Internasional KNPB harus dan segera dibebaskan tanpa syarat.

Jayapura, 12 Mei 2021
NIEUW GUINEA RAAD
Parlemen Nasional West Papua
BUCHTAR TABUNI
KETUA
https://kabarmapegaa.com/…/pernyataan_bucthar_tabuni…

Parlemen #VictorYeimo #FreeVictorYeimo

WestPapua #FreeWestPapua #Referendum

Kalau ULMWP Tidak Bentuk Pemerintah Republik West Papua, maka Kita pertanyakan, Apa Tujuan Mereka?

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. Amunggut Tabi menyatakan

“Kalau ULMP tidak sanggup membentuk pemerintahan Republik West Papua, maka kita semua orang Papua harus bertanya kembali kepada ULMWP, apa tujuan pembentukannya? Untuk menghibur diri di atas penderitaan rakyat Papua atau memang benar-benar untuk Papua Merdeka?”

Menurut perintah dari Gen. TRWP Mathias Wenda, sebagaimana disampaikan berkali-kali tak henti-hentinya lewat PMNews melalui Lt. Gen. Amunggut Tabi, serta degnan membaca perkembangan opini terakhir di tanah Papua, telah tiga tahun lamanya ULMWP didirikan, tetapi kampanya Papua Merdeka sejauh ini telah dilakukan secara sporadis dan amburadul, sama seperti cara bermain politik generasi tua.

Gen. Wenda memberikan maklumat, bahwa jikalau ULMWP tidak sanggup, atau merasa takut, atau binggung, maka sebaiknya para anggota ULMPW mengundurkan diri. Jangan biarkan nasib bangsa dan penderitaan ini terkatung-katung dengan huru-hara sana-sini seolah-olah bicara Papua Merdeka, padahal masing-masing oknum menghibur diri dengan sensasi dan politik ego piribadi.

Gen. Wenda memandang percekcokan yang terjadi antara Benny Wenda dan Oktovianus Motte ialah permasalahan ego pribadi oknum kedua orang ini, dan ini tidak boleh dianggap sebagai kepentingan Papua Merdeka. Kedua oknum harus menyerah kepada aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua sepanjang setengah abad lebih, dengan mematikan ego pribadi masing-masing. Kalau tidak TRWP tidak akan segan-segan ambil-alih perjuangan ini.

PMNews menyinggung tetntang berbagai perbedaan yang ada bukan hanya antara Motte dan Wenda, tetapi juga antara para pejuang di hutan, ditanggai Tabi dengan menyatakan bahwa persoalan yang ada di rimba New Guinea tidak perlu mempengaruhi politik Papua Meredka. Menurutnya

Para pejabat ULMWP harus punya integritas dan ketegasan serta posisi yang jelas. Apa yang mereka mau capai lewat ULMWP? Apakah ULMWP Itu sebuah LSM, atau sebuah pemerintahan, atau apa? Mereka harus memperjelas diri mereka sendiri. Kalau mereka menanggap diri sebagai pemerintahan, maka mereka harus punya undang-undang, tidak bisa pakai Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga tetapi harus pakai UUD Sementara. Untuk mempersiapkan ini perlu didukung oleh kajian ilmiah dan tulisan-tulisan yang lengkap, tidak bisa hanya catatan-catatan seperti yang biasa dilakukan oleh aktivis jalanan. Bicara mengenai negara dan pemerintahan, maka harus ada UUD, yang di-back-up dengan gagasan teoritis yang jelas.

Menanggapi perbedaan pendapat yang terjadi antara beberapa aktivis Papua Merdeka terkait dengan UUD yang diusulkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) secara resmi lewat Sidang Perlemen yang ditanda-tangani oleh Buchtar Tabuni oleh ketua PNWP, Ge. Tabi menegaskan

Itu produk hukum PNWP, bukan milik siapa-siapa. Apakah produk hukum itu ditegakkan atau tidak, itu bukan urusan siapa-siapa selain parlemen itu sendiri.  Dalam status sebagai draft, masih bisa kita komentari, tetapi setelah menjadi produk hukum yang sah lewat PNWP maka itu hak PNWP sepenuhnya, mau membuangnya, mau merubahnya, mau menggantikannya dengan gagasan lain, itu semua terserah. Yang penting jangan sampai gagasan yang tidak saha mengganggu pelaksanaan UUD yang sudah disahkan. Itu menjadi memalukan bagi bangsa Papua. Ini permainan memalukan apa lagi?

Setelah PMNews mengemukakan bahwa ada pihak-pihak dalam perjuangan Papua Merdeka sendiri yang tidak senang dengan gagasan UUD yang telah disahkan dimaksud, Gen. Tabi kembali menegaskan bahwa apapun yang terjadi setelah pengesahannya, itu tidak ada sangkut-paut, dan tidak patut dikomentari oleh sayap militer, itu tergantung sepenuhnya kepada PNWP, apakah itu menjadi tontonan lucu atau mau menjadi tontonan menarik? Itu kembali kepada Pak Tabuni sendiri sebagai Ketua PNWP.

Ditanyakan apa pendapat TRWP kalau akhirnya ULMWP mengadopsi UUD yang dirancang oleh pihak lain, yang belum disahkan oleh PNWP, Gen. Tabi mengatakan itu semua kembali kepada para anggota ULMWP. Katanya “Toh akhirnyakan akan muncul siapa tidak tahu main tetapi paksa diri main”.

 

Publikasi Dokumen Rahasia A.S. dan Langkah Perjuangan Kemerdekaan West Papua

Publikasi dokumen rahasia Amerika Serikat oleh tiga lembaga resmi negara Paman Sam beberapa hari lalu mendapatkan berbagai macam tanggapan dari sejumlah pihak, baik di Tanah Papua maupun di Indonesia. Tanggapan curiga, tidak ada apa-apa, dan tanggapan menentang muncul dari Indonesia. Dari Tanah Papua, ada kesan seolah-olah kita dapat memanfaatkan dokumen rahasia dimaksud untuk mengkampanyekan Papua Merdeka. Semua fakta dan data yang tersedia bermanfaat, tergantung siapa, kapan dan di mana fakta dan data tersebut dimanfaatkan.

Bagi bangsa Papua, telah terbuka diketahui dunia sekarang bahwa memang ada rekayasa, ada campur-tangan asing, ada kepentingan di luar aspirasi bangsa Papua yang mendorong dan melindungi, membela dan megizinkan invasi militer, operasi militer, pendudukan dan penjajahan NKRI di atas wilayah kedaulatan Negara Republik West Papua yang berhasil disiapkan tanggal 1 Desember 1961 dan diproklamirkan 10 tahun kemudian: 1 Juli 1971.

Dalam kondisi bangsa Papua berada di tengah dukungan politik kawasan paling sukses dan dukungan politik internasional yang sudah memasuki tahap awal, maka kita semua harus menyadari bahwa kita tidak larut dalam sejarah masa-lalu, berlama-lama dalam menyesali, memarahi, merenungkan dan mengungkit-ungkit masa lalu yang jelas-jelas sudah berlalu. Kita harus belajar untuk menengok ke belakang dalam waktu sekejap dan dengan dasar itu merancang dan menatap masa depan secara bijak.

Masa depan perjuangan Papua Merdeka sudah memasuki tahapan yang sangat menentukan, di mana lembaga eksekutif dan legislatif dalam perjuangan Papua Merdeka sudah mengerucut. Kini Tanah Papua memiliki lembaga perjuangan seperti Presidium Deawn Papua (PDP), West Papua National Authoriry (WPNA), West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Dewan Adat Papua (DAP) dan organisasi pemuda serta angkatan bersenjata yang menyebar di seluruh Tanah Papua.

Di saat yang sama, kita telah memiliki United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai calon lembaga pemerintahan, eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan Negara West Papua. Sejajar dengan itu, kita punya Pemerintahan Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB) dengan Presiden Forkorus Jaboisembut. Kita juga sudah punya PNWP dan Dewan Parlemen Nasional yang berfungsi sebagai legislatif dalam organisasi pemerintahan berdasarkan prinsip Trias Politica.

Kita akan memiliki pilar Judicative, kepolisian dan tentara nasional di waktu tidak lama lagi.

Yang terjadi di kawasan Pasifik Selatan begitu menarik. Negara-Negara Pasifik Selatan telah siap dan matang untuk menerima negara dan pemerintahan baru dari Tanah Paupa, bernama Negara Republik West Papua, dengan pemerintahan West Papua, berdasarkan Undang-Undang Negara West Papua.

Dipimpin oleh pemerintahan Republik Vanuatu dan Solomon Islands telah terbangun solidaritas tidak hanya di dalam kawasan Melanesia, tetapi telah menyebar ke seluruh Pasifik Selatan dan sudah merintis kerjasama dukungan di kawasan Melanesia – Afrika dan Melanesia – Eropa.

Para pemimpin negara-negara kepulauan Pasifik Selatan telah dengan nyata dan terbuka menyampaikan dukungan mereka atas kemerdekaan West Papua di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kalau kita masuk kelas-kelas Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah, membaca syarat pendirian sebuah negara, maka kita harus terus-terang, sebagian besar syarat pendirian sebuah negara sudah didapatkan, sudah diraih, sudah ada di tangah.

Yang belum diwujudkan saat ini ada dua: Negara West Papua tidak memiliki pemerintahan, dan kedua, untuk menjalankan pemerintahan itu, Negara West Papua belum memiliki Undang-Undang yang menunjukkan bangunan negara West Papua sebagai cara masyarakat modern mengorganisir diri dalam lembaga bernama “negara-bangsa”.

Oleh karena itu, apa yang harus kita katakan bilamana ada oknum, ada lembaga, ada kelompok, ada pihak yang beranggapan, berusaha menghalang-halangi, dan menunda-nunda proses pembuatan Undang-Undang Negara West Papua dan pembentukan pemerintahan Pemerintahan Semantara Republik West Papua?

Bukankah mereka itu mush aspirasi bangsa Papua?

Bukankah mereka menjalankan tugas, fungsi dan misi NKRI?

Ingat, Papua Merdeka tidak harus berarti marga Papua, kulit hitam, rambut keriting! Dia lebih dari itu! Karena politik Papua Merdeka, nasionalisme Papua BUKAN etno-nasionalisme, tetapi sebuah nasionalisme berdasarkan filsafat, teori dan prinsip demokrasi modern yang menyelamatkan planet Bumi dari kepunahan.

Lt. Gen TRWP A. Tabi: Publikasi Dokumen Rahasia A.S Itu Lagu Lama!

Banyak tanggapan muncul dari Indonesia maupun dari Tanah Papua terhadap publikasi dokumen rahasia Amerika Serikat baru-baru ini. Di Indonesia sendiri ditanggapi beragam. Ada yang mengatakan publikasi ini bermaksud tertentu, yang akibatnya akan merugikan Indonesia. Yang lain mengatakan publikasi ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap keutuhan NKRI. Yang lain lagi tidak mau berpendapat, mereka menjalani hidup dengan prinsip “business as usual”.

Media di Tanah Papua juga menyiarkan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di Tanah Papua, khususnya di era setelah NKRI menginvasi dan menduduki wilayah Negara West Papua.

Apa maknanya bagi perjuangan Papua Merdeka?

Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) mengatakan banyak pihak sudah tahu apa-apa yang terjadi pada waktu itu, oleh karena itu, publikasi dokumen ini tidak membantu siapa-siapa dalam usaha apa saja.Semuya orang Papua sudah tahu apa saja yang pernah terjadi waktu itu, dan sudah lama mengkampanyekannya.

“Itu lagu lama”, katanya.

Menurut Tabi, lagu yang perlu dinyanyikan oleh bangsa Papua saat ini ialah lagu-lagu terkait solusi atas pendudukan NKRI di Tanah Papua, bukan mencari-tahu siapa salah dan siapa benar.

Bangsa Papua harus muncul di pentas politik regional dan global dan pentas politik domestik di dalam Tanah Papua sendiri, menunjukkan kepada berbagia pihak apa yang akan terjadi setelah Papua Merdeka dari berbagai aspek: sosial, budaya, pertahanan, keamanan, demokrasi, ekonomi, keamanan, perdamaian kawasan sehingga baik rakyat West Papua maupun seluruh masyarakat Melanesia dan dunia internasional melihat manfaat dari kemerdekaan West Papua, kontribusi yang diberikan oleh kemerdekaan West Papua kepada dunia internasional, kepada kawasan di Asia, Pasifik dan Pasifik Selatan.

Gen. Tabi melanjutkan pesan dari Gen. TRWP Mathias Wenda bahwa tugas United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) harus jelas dan dengan tegas dijalankan, yaitu meneguhkan, mengamandemen dan menjalan Undang-Undang Sementara Republik West Papua, dan pemerintahan transisi West Papua.

Amunggut Tabi menekankan

Kalau tidak begitu, lebih bagus semua lembaga legislatif dan executive yang ada tidak usah menjanjikan kepada bangsa Papua bahwa mereka bekerja untuk Papua Merdeka karena itu akan kita sebut sebagia penipuan publik dan tidak jauh berbeda dengan penipuan-penipuan yang kini dipublikasi oleh Amerika Serikat. Jadi, jangan kita mampu mencaritahu kesalahan orang lain, tetapi menganggap kesalahan sendiri tidak apa-apa. Ini fatal.

Gen. Tabi melanjutkan bahwa bilamana PNWP gagal mensahkan Undang-Undang, maka perjuangan Papua Merdeka akan tetap terus dipandangn sebagai tindakan “melanggar hukum NKRI’, karena perjuangan kita tidak punya dasar hukum, tidak memenuhi kewajiban hukum formal. Kita sudah lama berjuang tetapi berjuang masing-masing tanpa panduan dna tuntunan yang jelas.

Gen. Tabi kembali menekankan

Kita bangsa Papua harus mencatat, bahwa kalau PNWP tidak mengsahkan sebuah Undang-Undang sementara untuk perjuangan bangsa Papua mencapai kemerdekaannya dan ULMWP tidak mampu berfungsi sebagai sebuah pemerintahan transisi, maka kita hampir dengan pasti dapat berkesimpulan bahwa kedua lembaga ini telah dimasuki oleh lawan-lawan aspirasi bangsa Papua. Mereka hadir untuk melayani kemauan penjajah. Alasan apapun tidak dapat diterima, yang jelas berpura-pura berjuang tetapi sebenarnya menghalangi perjuangan adalah penghianatan terhadap aspirasi dan pengorbanan bangsa Papua.

Politik Papua Merdeka Penuh dengan Kanibalisme: Lahirkan Organisasi Sendiri, lalu Bunuh dan Makan Sendiri

Selama ini para pejaung Papua Merdeka yang berkeliling di luar negeri selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini, “Do you still eat flesh?” Masih makan manusia ya? Dan pertanyaan ini sering membuat orang Papua tersinggung besar dan sering dijawab dengan berbagai macam jawaban yang emosional.

Kanibalisme dalam perjuangan Papua Merdeka yang justru lebih nyata dan dapat disaksikan pada hari ini daripada kanibalisme seperti yang pada umumnya dipertanyakan masyarakat modern di luar sana. Seharusnya para pejuang Papua Merdeka menjawab,

“Ya, benar, kami ini, para pejuang Papua Merdeka ini-lah para kanibal itu, karena kami sudah terbiasa, dan menjadi budaya kami, melahirkan organisasi untuk politik Papua Merdeka, lalu kami juga yang biasanya berulang-ulang memakan habis organisasi yang kami lahirkan sendiri.”

Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) di Mnukwar, PEMKA/TEPENAL dan TPN/OPM, FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Adat Papua (LMA), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Presidium Dewn Papua (PDP), West Papua Liberation Organisation (WPLO), West Papua National Authority (WPNA), Republik Papua Barat, Republik Melanesia Raya, Negara Republik Federal Papua Barat, WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), WPNCL (Wet Papua National Coalition for Liberation), WPRA (Wet Papua Revolutionary Army), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), Front PEPERA, TPN – PB, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)

Silahkan saja Anda sendiri urutkan dari nama-nama organisasi yang Anda ketahui, dan rumuskan sejak kapan organisasi dimaksud didirikan dan sejak kapan organisasi yang sama sudah tidak bergerak lagi. Kita akan kaget mengetahui bahwa semua organisaasi perjuangan Papua Merdeka dengan nama-nama yang di antaranya diserbutkan di sini telah lahir oleh orang Papua dan kemudian telah dimatikan oleh orang Papua juga. Lebih parah lagi, dilahirkan oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka dan dibunuh kembali oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka.

Pada saat ini, sejak akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 ini kami emnjadi saksi mata, menyaksikan dan menikmati pada waktu bersamaan, sebuah peristiwa tragis, kanibalisme politik Papua Merdeka terjadi kembali, yaitu dengan kemunculan ULMWP, maka secara otomatis, kata para pendiri dan deklarator ULMWP, maka organisasi lain telah tiada, dan oleh karena itu semua orang West Papua harus tunduk kepada ULMWP.

Kalau ULMWP bukan lagi organisasi kanibal dalam perjuangan Papua Merdeka, maka pastilah ULMWP akan mengundang semua komponen dan organisasi yang selama ini, yang mendahului memperjuangan Papua Merdeka untuk terlibat di dalam perjuangan ini, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga ataupun dalam waktu. Kalau tidak, tidak usah heran juga, karena memang orang Papua, terutama pejuang dan organisasi perjaungan Papua Merdeka selama lebih dari setengah abad ini dikenal penuh dengan budaya kanibalisme dalam berpolitik.

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

STATEMENT

5th April, 2017

 

United West Papuan people launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote

Today 5th April 2017 marks exactly 56 years to the day that the Nieuw Guinea Raad or New Guinea Council first met in West Papua and affirmed the fundamental right to self-determination of the West Papuan people. This council was the first parliament of the West Papuan people and it was tasked to help ensure a peaceful path to a decolonised and Independent West Papua.

In commemoration of the Nieuw Guinea Raad, today the people of West Papua reaffirmed our fundamental right to self-determination. A gathering attended by around 1000 people was held in Waena to launch the manual petition for an Internationally Supervised Vote for West Papua.

Representatives of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP).

The three main Independence organisations within West Papua: the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), the Federated Republic of West Papua (NRFPB) and the West Papua National Parliament (PNWP), were all represented under the umbrella of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). All three organisations stood together to declare their support for this petition, thereby supporting the Westminster Declaration for an Internationally Supervised Vote for West Papua. The vote itself is to be held in accordance with UN General Assembly Resolutions 1514 and 1541 (XV)).

This global petition which was originally launched at the UK Parliament in Westminster has gone around the world collecting tens of thousands of signatures in both manual and digital format. Speaking on the launching of the manual petition in West Papua today, ULMWP Spokesperson Benny Wenda said “This is a truly historic and important moment for the people of West Papua as it is the first time the three main Independence organisations have signed the petition calling for an Internationally Supervised Vote in West Papua. I emphasise the need for unity among all West Papuan people and organisations to support this petition. We are united as one in our struggle for our fundamental right to self-determination.”

Benny Wenda went on to say “We hope that this will also encourage further international solidarity for West Papua, at a parliamentary and grassroots level. The time is now. I appeal to everyone around the world to support the West Papuan people’s campaign for self-determination. Let West Papua Vote.”

After collecting many more signatures from around the world, in August the petition will be taken by a team of swimmers across Lake Geneva and into the United Nations. More information about the movement to Back The Swim can be found on the Swim for West Papua website www.swimforwestpapua.com

Ends//

Benny Wenda
Spokesperson for the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)
Email: office@bennywenda.org

www.ulmwp.org

Amunggut Tabi: Yang Mau Panglima Gerilyawan Bersatu ialah BIN/NKRI

Menanggapi analisis Papua Merdeka News (PMNews) dalam artikel sebelumya, yang diusulkan sebelumnya kepada Tentara Revolusi West Papua (TRWP) beberapa hari lalu, ini tanggapan dari TRWP kepada PMNews.

Dalam artikel Anda ditulis:

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Analisis ini sangat benar. Yang NKRI mau ialah Panglima Perang di hutan menjadi satu dalam komando, supaya mereka bisa main bayar, mereka bisa main sogok, mereka juga bisa main bunuh, dan dengan demikian masalah perjuangan ini berhenti total.

Mereka kan sudah lama kejar Bapak Gen. TRWP Mathias Wenda, sudah lama kejar Bapak Gen. Bernardus Mawen, Bapak Gen. Kelly Kwalik, akhirnya mereka sudah bunuh yang lain dengan sukes. Mereka gagal total mendekati para panglima yang berdiri sungguh-sungguh di atas kebenaran.

NKRI/BIN tahu bahwa mereka tidak akan sanggup mempersatukan para gerilyawan dalam satu komando, oleh karena itu mereka masuk ke dalam ULMWP lewat anak mantu mereka, informan mereka, so-called pejuang Papua Merdeka yang ignorant dan memanfaatkan mereka sebagai pemberi informasi.

ULMWP harus tahu, siapa saja, dari hutan, dari kota, dari dalam negeri dari luar negeri, siapa saja yang bicaranya seperti memaksa, bicara seperti mendesak dan sampai mengancam ULMWP atau tokoh Papua Merdeka atas nama gerilyawan atau atas nama Papua Merdeka atau atas nama OPM, maka dipastikan bahwa mereka itulah kaki-tangan lawan politik Papua Merdeka.

Kami dari TRWP sangat heran membaca laporan dari Republik Vanuatu, di mana salah satu hasil rapat mengatakan bahwa ULMWP menginginkan para panglima di hutan New Guinea supaya bersatu dalam satu komando.

Pertanyaan kami,

“ULMWP itu statusnya apa sehingga bisa memerintahkan para panglima gerilyawan yang sudah puluhan tahun berada di hutan mempertaruhkan nyawa untuk Papua Merdeka?”

ULMWP harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan diri sebagai organisasi modern dan profesional, yang dapat dipercaya oleh dunia internasional untuk mewakili Negara West Papua sebagai sebuah “government-in-waiting”, baru bisa bicara tentang organisasi yang sudah melahirkan ULMWP itu sendiri.

Ini anak baru lahir, sudah berani suruh induknya ganti celana? Tidak tahu malu. Sangat tidak sopan.

Kalau belum “behave” dan “show up” sebagai sebuah lembaga persiapan pemerintahan negara, maka jangan cepat-cepat memerintahkan organisasi yang sudah lebih dari setengah abad berjuang untuk Papua Merdeka.

Yang harus dipersatukan ialah organisasi politik dan representasi sosial-budaya West Papua, yaitu:

  1. PDP (Presidium Dewan Papua)
  2. DAP (Dewan Adat Papua)
  3. DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)
  4. WPIA (West Papua Indigenous Association)
  5. WPNA (West Papua National Authority
  6. WPNCL (West Papua National Coalition for West Papua)
  7. NRFPB (Negara Republik Federal West Papua)

Kemudian semua lembaga ini harus menerima PNWP (Parlemen Nasional West Papua) sebagai lembaga parlemen West Papua dan ULWMP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai lembaga pemerintahan untuk Negara Republik West Papua.

Yang Kurang Saat ini Pemerintahan West Papua berdasarkan Undang-Undang

Sebagai orang tua, sebagai generasi yang sudah hampir empat dekade bertahan di hutan New Guinea, Gen. TRWP Mathias Wenda telah berulang-ulang mengatakan, bangsa Papua saat ini West Papua sebagai sebuah wilayah yang memperjuangkan kemerdekaannya, bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang terjajah dan ULMWP sebagai perwakilan bangsa Papua sudah waktunya, bahkan waktunya sudah lewat, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah pemerintahan, bukan sekedar sebagai sebuah kelompok sipil yang memperjuangkan hak-haknya saja.

Memang banyak pihak di dalam negeri maupun di luar negeri tidak menghendaki penyusunan pemerintahan dimaksud. Ada para tokoh Papua Merdeka yang menganggap usulan Mathias Wenda sebagai wakil dari suku tertentu dan tidak mewakili bangsa Papua secara umum. Ada juga menganggap bangsa Papua masih rentant untuk terpecah-belah, oleh karena itu sebaiknya kita berjuang dulu lewat badan ULMWP untuk sementara waktu. Sementara yang lain mengatakan kalau ULMWP kemudian membentuk pemerintahan, maka akan mengalami banyak kendala secara hukum.

Oleh karena hal-hal inilah, TRWP atau WPRA (West Papua Revolutionary Army) telah mengusulkan untuk semua pihak mengikuti langkah dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menindak-lanjuti bunyi pasal dan ayat di dalam Undang-Undang yang telah disahkan PNWP, sehingga dengan demikian kita tidak melanggar Undang-Undang, tetapi sedang menjalankan Undang-Undang. Dengan demikian kita tidak melawan sebuah pemerintahan, tetapi kita menjalankan pemerintahan dari sebuah wilayah West Papua.

Pemikiran politik seperti ini masih harus berhadapan dengan oknum di dalam perjuangan kita yang masih egois dan masih punya persepsi sempit.

Menurut Gen. Tabi,

kita harus tunggu sepuluh tahun lagi, menunggu tokoh Papua Merdeka yang masih kerdil dalam pemikiran dan masih belum tahu real-politik global dan regional, untuk belajar lagi, sampai kita mencapai kesepahaman. Ini sebenarnya sama saja dengan membiarkan penderitaan bangsa Papua berlanjut, dan memberikan peluang kepada NKRI untuk bermanuver mengalahkan bangsa Papua di kancah politik Melanesia. Tetapi apa boleh buat, ini pilihan kolektiv kita, walaupun orang tua terlama di hutan, Mathias Wenda sudah bicara, tetapi anak-anak merasa lebih pintar, jadi silahkan jalan saja.

Ketika ditanyakan apakah UURWP dan ULMWP dapat dijalankan saat ini? Menurut Gen. Tabi PNWP perlu melakukan Sidang-Sidang Khusus dan diakhiri Sidang Paripurna untuk Amandemen UURWP, banyak yang perlu diperbaiki dan disesuaikan, tetapi itu tidak berarti harus berlama-lama sementara penderitaan dan ketidak-pastian semakin merngakar di tanah Papua.

Tabi melanjutkan

Bangsa Papua dan Melanesia pada umumnya, di tingkat alam tak sadar kita memiliki kelemabahan terbesar, yaitu kita sering cepat lupa, dan sering mudah dimanipulasi, kita sering panas-panas tahu ayam, sering tidak punya fokus dan sering kita menghabiskan waktu banyak dalam bercek-cok sendiri, akibatnya tidak ada waktu lagi untuk melawan penjajah.

Tugas pemimpin dan roh perjuangan ialah memberi petunjuk dan arahan. Adalah hak penuh bagi para pemain untuk memainkan bola perjuangan ini. Kalah dan menang tergantung kapada ULWP sekarang, bukan siapa-siapa.

Hasil Sidang Luar Biasa Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua

Port Vila – Vanuatu, 19 – 22 Desember 2016Sidang luar biasa United Liberation Movement for West Papua telah terlakasana dengan sukses selama 3 hari pada tanggal 19 – 22 Desember 2016 di Port Vila – Vanuatu. Sidang luar biasa dipimpin oleh tiga orang Dewan Komite,; Tuan Edison Waromi (NFRPB), Tuan Buchtar Tabuni (PNWP), Tuan Andy Ayamseba (WPNCL). Dihadiri oleh 4 dari 5 anggota Eksekutif yaitu; 1) Tuan Octovianus Mote ( Sekjen ULMWP); 2) Tuan Benny Wenda ( Juru Bicara ULMWP); 3) Tuan Jacob Rumbiak ( Anggota Eksekutif ULMWP); 4) Tuan Rex Rumakiek ( Anggota Eksekutif ULMWP ) dan 2 dari 3  tim Penghubung  yaitu; 1) Tuan Markus Haluk; 2) Tuan Viktor F Yeimo serta perserta sidang dari delegasi tiap organisasi pendiri ULMWP.

Sidang luar biasa ini merupakan sidang pertama yang dipimpin langsung oleh Dewan Komite  untuk membahas beberapa agenda sebagai berikut;

  1. Penjelasan umum hasil kerja dari Eksekutif Komite kepada Sidang Luar Biasa Dewan Komite.
  2. Penjelasan Program Kerja (Road Map ) oleh Masing – Masing Deklarator ULMWP.
  3. Pembahasan By Laws ULMWP
  4. Keuangan ULMWP
  5. Re-strukturisasi ULMWP

Sidang Luar Biasa Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua telah menghasilkan beberapa keputusan dan rekomendasi;

A. KEPUTUSAN

  1. Meminta Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua memberikan laporan kerja selama dua tahun kerja (2015 dan 2016) secara tertulis kepada Dewan Komite, selambat-lambatnya bulan Februari tahun Dua Ribu Tujuh Belas.
  2. Menangguhkan semua pengangkatan staf yang dilakukan tanpa melalui konsultasi dan koordinasi bersama dengan seluruh anggota Eksekutif Komite United Liberation Movement for West Papua.
  3. Meninjau kembali pendirian kantor United Liberation Movement for West Papua, yang dilakukan tanpa meminta pertimbangan anggota Dewan Komite United Liberation Movement for West Papua lainnya sebagaimana yang telah termuat dan dijabarkan dalam By Laws United Liberation Movement for West Papua.

B. REKOMENDASI

  1. Perbaikan sekaligus Pembenahan Sistem dan Struktur Organisasi United Liberation Movement for West Papua selambat-lambatnya pada bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas.

 

Diputuskan di : Port Vila Vanuatu

Pada tanggal    : 22 Desember 2016

PIMPINAN SIDANG

 

 

Rev. Edison Waromi, SH          Buchtar Tabuni           Andy Ayamiseba

NFRPB                                        PNWP                            WPNCL

Sumber: http://www.westpapuaparliament.org/

Up ↑

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Kopi Papua

Organic, Arabica, Single Origins

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages