Polda Papua Terima Dana Pengamanan Tahap II

Jayapura — Guna menciptakan situasi yang kondusif selama jalannya proses Pemilukada gubernur dan Wakil gubernur di wilayah paling timur di Indonesia ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua kembali menggelontorkan dana hibah tahap II kepada Polda Papua.

“Penyerahan dana hibah tahap II oleh Pemprov Papua sebanyak Rp10 Miliar, dimana tahap pertama juga telah diserahkan dana sebasar Rp10 miliar dan itu sudah digunakan,”

kata Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian kepada wartawan, di Jayapura, Sabtu (15/12).

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp10 miliar ini akan digunakan oleh kepolisian dan juga TNI untuk pengamanan. Kemudian sampai dengan 10 Januari 2013 kita diberikan waktu untuk menggunakan sekaligus mempertanggungjawabkan keuangan tersebut.

“Nanti dana-dana ini kita akan kelola dengan transparan di lingkungan internal Polda Papua dan tentunya dana ini kita akan gunakan dalam rangka Pemilukada termasuk menciptakan situasi yang kondusif untuk berlangsungnya Pemilukada di Papua,”

jelasnya.

Saat ditanya apakah dana tersebut cukup untuk pengamanan, ujar Tito, dana yang ada tentunya kita sudah lakukan revisi karena pada pengajuan Pemilukada beberapa tahun yang lalu itu komponen TNI belum masuk. Kemudian pihaknya juga melihat polanya, dimana hanya penjagaan dan pengawalan. Sedangkan kegiatan ini lebih banyak kegiatan yang lebih persuasif untuk melakukan penciptaan kondisi yang kondusif.

“Jadi bukan penciptaan kondusif untuk memenangkan pasangan, tetapi menciptakan kondisi agar masyarakat kondusif mendukung Pemilukada yang aman dan damai,”

tandasnya.

Menyinggung soal berapa total dana yang diajukan, kata Tito, yang pihaknya ajukan sesuai revisi adalah Rp80 miliar. Karena pada Pemilukada 2006 lalu hitungan kita sesuai dokumen Rp54 miliar.

“Sekarangkan harga sudah naik, kemudian kabupaten bertambah banyak, sehingga otomatis anggaran pasti akan bertambah. Tetapi kami kembalikan ke pemerintah provinsi untuk melakukan rasionalisasi,”

katanya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Constant Karma mengatakan, 2012 programnya untuk dana pengamanan Pemilukada Rp25 miliar sampai dengan akhir tahun, tapi kita sudah gelontorkan sebanyak dua kali, dimana tahap I Rp10 miliar dan tahap II Rp10 miliar.

“Dana ini untuk pengamanan, karena kita kan harus ciptakan kondisi yang kondusif. Seperti kemarin polisi bergerak ke arah Pirime dan Tiom, inikan semua terkait dengan Pemilukada, kawasan-kawasan tersebut juga perlu ditangani supaya Pemilukada dapat berjalan baik,”

katanya.

Dia mengakui, memang Polda Papua mengajukan dana cukup besar tetap nanti kami akan rasionalisasi lagi.

“Soalnya dari Bappeda dan keuangan harus ada rasionalisasi nanti dari situ baru kami akan ambil keputusan berapa banyak dana yang akan di bantu untuk awal 2013,”

katanya. (Jubi/Alex)

Saturday, December 15th, 2012 | 18:24:48, TJ

December 15, 2012 0

Tak Lolos Verifikasi, Pasangan Bas-Jon Akan Gugat KPU Papua

Jayapura — Akibat tidak lolos verifikasi, pasangan Barnabas Suebu-Jhon Tabo (Bas-Jon) akan menggungat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua atas Keputusan KPU Nomor: 466/P/SET-KPU/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.

Dimana pasangan Bas-jon tidak lolos dalam verifikasi karena tidak mencapai 15 persen dukungan partai, padahal dari catatan pasangan Bas-Jon, mereka didukung oleh Partai PBR, Partai Kedaulatan, PPRN, PPPI, PAN, dan PNI- Marhaenis yang telah memiliki lebih dari 15 persen.

“Setelah kami membaca dan meneliti keputusan KPU tersebut, kami menilai bahwa alasan yang menjadi dasar bagi KPU untuk memutuskan demikian adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum. Keputusan KPU tidak saja merupakan keputusan yang sangat tidak adil, arogan, sewenang-wenang, menginjak-nginjak kebenaran dan keadilan, konstitusi dan/atau semua perundang-undangan yang terkait, tetapi juga semua keputusan Pengadilan atau Mahkamah yang terkait, hak-hak asasi manusia, serta hak-hak konstitusional warga negara RI,”

kata Barnabas Suebu kepada wartawan, di Hotel Swissbell Jayapura, Jumat (14/12).

Menurut dia, keputusan KPU Papua tersebut, tidak saja merupakan pelanggaran hukum berat, tetapi juga menciderai harkat dan martabat serta kehormatan KPU itu sendiri sebagai lembaga yang netral, tidak memihak, dan wajib menegakkan konstitusi dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Oleh karena itu, demi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum, kami akan menempuh jalur hukum menggugat KPU Provinsi Papua pada lembaga peradilan yang berwenang,”

tandasnya.

Walaupun keputusan tersebut sangat disesalkan, ujar Barnabas Suebu, dirinya meminta kepada seluruh rakyat Papua, khususnya seluruh jajaran tim kampanye, jajaran partai koalisi pendukung, serta seluruh simpatisan bakal pasangan calon “BasJohn” agar tetap tenang, menahan diri, dan tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Sekali lagi kami serukan agar bersabar menunggu sampai proses hukum yang ditempuh melalui peradilan selesai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”

ujarnya.

Dia menilai, keputusan KPU akan berakibat pada pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur menjadi kian tertunda waktu pelaksanaannya.

“Kita akan terus berjuang menempuh jalan damai hanya dengan satu niat untuk sebuah kebenaran. Kita akan terus berjuang sampai kebenaran itu bersinar kembali di bumi Papua. Kita percaya, kebenaran tidak akan pernah mati, dibunuh oleh siapapun dan dengan kekuatan apapun. Kebenaran yang dikubur sekalipun, pasti akan bangkit dan bersinar kembali pada waktunya,”

katanya.

Friday, December 14th, 2012 | 17:19:38, TJ

December 14, 2012 0

Pokja Agama dan Adat di MRP, Tolak Jhon Tabo

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua( MRP) sejak Senin( 10/12) mulai melakukan klarifikasi sehubungan dengan dua berkas bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang diserahkan langsung Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny ke MRP. Dengan penyerahan berkas ke MRP, maka MRP langsung mengelar Sidang Pleno Senin Sore. Sidang lanjutan klarifikasi keaslian kedua bakal calon sebagai orang asli Papua, berlangsung sangat alot.

Ketua MRP, Timotius Murib menyatakan, sesuai jadwal KPU, sebenarnya hari Jumat kemarin KPU menyerahkan dokumen persyaratan yang telah diverifikasi oleh KPU untuk diklarifikasi MRP terkait keaslian calon sebagai orang asli Papua. Tetapi karena hampir semua anggota MRP berda di luar daerah maka berkas persyaratan bakal calon baru diserahkan pada Senin (10/12) dari KPU ke MRP. Setelah menerima berkas MRP langsung kerja maraton dari pimpinan MRP ke Pokja masing masing untuk dibahas empat calon, dua pasangan itu.

Dari keempat calon dua pasangan itu memang melalui pembahasan yang sangat sangat alot, tarik menarik, hingga pada tingkat tak bisa mengambil keputusan karena antara anggota MRP sendiri saling menahan argumen masing masing hingga klarifikasi berlanjut hingga jauh malam pukul 23.00 WITdalam pembahasan klarifikasi tingkat Pokja. “Setelah penyampaian pandangan masing masing Pokja dilanjutkan dalam pleno Selasa( 11/12),” ujar Murib kepada Bintang Papua, Selasa( 11/11) di ruang kerjanya. Dari pantauan Bintang Papua memang demikian pembahasan dalam tingkat pleno seluruh anggota MRP memang berjalan sangat alot, masing masing dengan argumennya sendiri.

Hingga Selasa( 11/11) pagi, MRP kembali melanjutkan klarifikasinya dengan agenda berikutnya yakni pengesahan empat bakal calon ini. Sebelum melakukan penetapan dan mengambil keputusan terkait pertimbangan dan persetujuan MRP. Dari masing masing Pokja itu masih terus berjalan alot, masing maisng Pokja saling mempertahankan argumen dengan pandangan masing masing. Pokja Adat MRP dalam pembahasan menolak bakal calon wakil Gubernur Jhon Tabo. Menurut pendapat anggota Pokja Adat, Jhon Tabo itu berdarah campuran, ayahnya seorang Suku Toraja dan Ibunya memang orang asli Papua bermarga Kogoya.

Sementara Pokja Agama juga demikian menolak calon wakil Gubernur Jhon Tabo terkait dengan berkas persyaratan riwayat hidup Jhon Tabo yang dianggap cacat karena berkasnya tidak dilegalisir oleh KPU. Berkas yang dianggap cacat itu adalah dokumen yang DP 10 KW KPU yang dikirim ke MRP berbeda dengan kandidat lain terutama Jhon Tabo dimana Jhon Tabo tertulis BB 10 KWK kemudian Bas dan pasangan lainnya itu juga sangat berbeda. Dengan fakta itu maka MRP Pokja Agama menolak pasangan Bas- Jhon untuk diberi pertimbangan dan persetujuan.

Sedangkan Pokja Adat lanjut Murib, juga menolak karena darah campuran Toraja ada pada diri Jhon Tabo. Namun dalam sidang pleno Klarifikasi keaslian kempat calon tersebut mendapat tanggapan mengabaikan oleh Pokja Perempuan MRP. Pokja Perempuan MRP bersih keras bahwa apapun dia calon gubernur dan wakil gubernur Papua bila dia lahir dari rahim perempuan Papua maka dia adalah orang asli Papua. Pendapat Pokja Perempuan yang mendapat pro juga dari MRP terkait Perdasus Nomor 6 Pasal 3 yakni yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah orang asli Papua, ras melanesia dimana ayah dan ibunya harus orang asli Papua.

Tetapi Pokja Perempuan kata Murib, tidak tahu masuk angin apa sehingga mereka meloloskan Jhon Tabo, hal itu menujukkan bahwa di MRP sendiri itu belang belang, karena Pokja Adat sendiri bersifat menolak dengan orang yang memang dianggap berdarah campuran, bukan orang asli Papua. Sedangkan Pokja Agama seleksi berkas dokumen dokumen yang disampaikan KPU kepada MRP itu tidak sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam undang undang 21 Perdasus No 6 itu.

Oleh karena itu lanjut Murib, hasil klarifikasi yang dilakukan MRP ada tiga versi terhadap putusan ini. Maka MRP akan kembalikan kepada KPU versi ini, nanti KPUlah yang akan melihat sendiri putusan MRP tersebut seperti apa sebab dalam hal ini, adat mewakili orang Papua dengan tegas menolak Jhin Tabo sebagai bakal Calon Wakil gubernur karena dia berdarah campuran, tegas Murib.

Lebih lanjut Murib menerangkan bahwa secara manusiawi MRP mencurigai ada indikasi indikasi apa hyang melatarbelakangi putusan dari Pokja masing masing, semnetara MRP telah memutuskan, salah satu produk yaitu Perdasus pasal 3 yang merupakan hasil produk MRP tetapi kami dari pihak Perempuan mengabaikan hal itu yakni menginjak injak apa yang telah di buat kami sendiri yang injak dan hal ini dilakukan oleh Pokja Perempuan.

Murib mengatakan, waktu yang diberikan KPU kepada MRP untuk melakukan klarifikasi itu sangat singkat dan tidak cukub hanya dua hari, itu sangat penting, bahkan tujuh hari juga tidak cukub untuk MRP lakukan klarifikasi sesuai dengan dokumen riwayat hidup dan dokumen yang disampikan juga dianggap keliru dan kami kembalikan, itu sikap dari Pokja Adat, namun Adat tegas dari empat calon, Jhon Tabo bkan Orang Asli Papua sehingga kami menolak, tegas Murib.( Ven/don/l03)

Rabu, 12 Desember 2012 08:20, Binpa

December 12, 2012 0

Menlu janjikan tinjau akses jurnalis asing ke Papua

Jayapura — Wilayah Papua yang selama ini tertutup bagi jurnalis asing akan ditinjau kembali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia.

Kepada sekelompok jurnalis asing di Jakarta, Senin (11/12), Marty Natalegawa, Mentri Luar Negeri Indonesia mengatakan ada 35 jurnalis asing yang telah diberikan akses ke provinsi Papua sepanjang tahun 2011-2012. Namun para jurnalis asing ini memahami bahwa tidak semua jurnalis asing bisa melakukan liputan di Papua. Tercatat oleh mereka, tujuh jurnalis asing telah dideportasi dari Papua karena dilarang melakukan kerja jurnalistik. Terakhir, jurnalis ABC harus masuk Papua dengan cara menyamar sebagai turis.

Marty menanggapi pernyataan jurnalis asing ini dengan janji akan meninjau kasus jurnalis yang ditolak masuk ke wilayah Papua. Marty mengakui akses harus dibuka untuk liputan di Papua namun ia mengkhawatirkan keamanan para jurnalis asing ini. Untuk itu, Marty mengaku telah meminta departemennya untuk melaporkan padanya jika ada jurnalis asing yang ditolak jika ingin meliput di Papua.

“Jika ada kasus penolakan, Anda harus memberitahu saya sehingga saya bisa melihat kasus-kasus itu secara pribadi,”

kata Marty kepada wartawan.

Marty juga menegaskan bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dilaporkan oleh jurnalis tentang Papua. Marty mempersilahkan para jurnalis asing ini ditemani oleh jurnalis lokal Papua untuk melaporkan apa pun yang mereka inginkan.

Menanggapi pernyataan Mentri Luar Negeri ini, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Victor Mambor, berharap Kementrian Luar Negeri konsisten dengan pernyataan mentrinya ini. Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan niat baik pemerintah Indonesia membuka ruang publik yang lebih luas tentang Papua.

“Langkah Mentri luar negeri ini sangat baik. Namun konsistensinya yang kita tunggu. Jangan sampai mentrinya bicara lain, tapi kantor kementriannya melakukan lain lagi. Jika ingin menyelesaikan masalah Papua secara arif dan bermartabat, terlepas dari persoalan politik, keamanan sampai kesejahteraan, semua pihak harus bisa melihat Papua secara terbuka. Disitulah peran jurnalis untuk menyampaikan informasi tentang Papua pada publik.”

kata Mambor.

Lebih lanjut Mambor mengatakan jika selama ini tidak ada kejelasan soal boleh tidaknya jurnalis asing masuk ke Papua. Karena di kalangan jurnalis, terus mempersoalkan akses jurnalis asing untuk masuk Papua, tapi pemerintah mengatakan mereka telah memberikan akses masuk pada jurnalis asing.

“Pernyataan mentri luar negeri ini bisa dipegang sebagai kejelasan status jurnalis asing di Papua.”

tutup Mambor. (Jubi/Benny Mawel)

Tuesday, December 11th, 2012 | 00:51:37, TJ

December 11, 2012 0

Situasi Keamanan di Fakfak Bergeser Dari Level C Menjadi Level A

Fakfak — Kapolres Fakfak AKBP. Rudolf Michael menyakatkan, situasi keamanan di Fakfak telah bergeser dari level C atau aman, menjadi level A alias rawan. Dimana level A, merupakan sebuah ukuran tertinggi untuk kondisi keamanan suatu daerah atau disebut kondisi keamanannya adalah tidak aman.

“Dahulu mungkin benar anggapan kita bahwa, situasi Fakfak aman-aman saja. Namun seiring perkembangan jaman, paradigma itu telah bergeser,”

ujar Kapolres pada acara tatap muka antara Kapolres Fakfak dan Komandan Kodim 1706 Fakfak dengan seluruh elemen masyarakat se Kabupaten Fakfak di Aula Anton Sudjarwo, Mapolres Fakfak, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan data nyata yang dihimpun Polres Fakfak, ternyata, sangkaan meleset. Kondisi Fakfak yang dulu aman atau dalam istilah Kepolisian berada dalam level C, kini bergeser menjadi level A. Artinya, Fakfak kini sudah tidak aman lagi.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kapolres, dari Januari sampai Oktober 2012, telah terjadi 209 kejadian atau lebih kurang 20 kejadian gangguan keamanan tiap bulan. Kapolres juga menyampaikan, bahwa minuman keras menempati rangking pertama dan utama, penyebab terjadinya tindak pelanggaran, disusul judi.

“Hampir pada kejadian pelanggaran keamanan atau pada kecelakaan lalu lintas, penyebab utamanya adalah minuman keras. Padahal, sampai saat ini, polisi telah memusnahkan lebih dari sebelas ribu ton miras,”

kata Kapolres.

Untuk itu Kapolres meminta peran aktif masyarakat untuk turut membantu menciptakan kondisi keamanan Fakfak, yang kembali kondusif, dimana bukan saja aparat Kepolisian atau TNI, namun seluruh komponen masyarakat. (Jubi/Stendy Teriraun)

Thursday, December 6th, 2012 | 23:11:47, TJ

December 7, 2012 0

DAP Balim: Kasus Pirime Kepentingan Elit Birokrasi

Jayapura, (29/11)—Ketua Dewan Adat Papua Balim (DAPB), Lemok Mabel menilai perlawanan fisik dan simbol elit birokrasi mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka(OPM) menjelang hari-hari bersejarah dan keagamaan selalu ada di Papua setiap tahun. Perlawanan simbol dengan pengibaran bendera Bintang Fajar di sudut-sudut kota, penyerangan pos TNI/Polri atau penyerangan warga mulai terjadi tahun ini.

Perlawanan itu, menurut Lemok, bernuansa politis birokrasi pemerintah.

“Berdasarkan kebiasan, menjelang hari-hari bersejarah dan hari-hari gerejani Papua terus terjadi aksi-aksi yang bermuatan politik oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan para elit di birokrasi dan kelompok yang tidak suka Papua damai,”

kata lemok lewat releasenya kepada www.tabloidjubi.com, Kamis (29/11). Kelompok yang tidak suka Papua damai itu, menurut Lemok, sudah mulai melakukan aksi penyerangan pos polisi dan anggota Polisi diPirime.

Sekitar 50 orang dari kelompok bersenjata melakukan penembakan dan pembakaran terhadap Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa (27/11/2012). Tiga orang polisi tewas, termasuk Kapolsek Iptu Rofli Takubesi. Sementara dua anggotanya yang tewas ialah Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

Maka itu, DAP Balim menghibau. Pertama, kejadian di Pirime diselesaikan dengan baik melalui aparat yang berwenang sesuai pendekatan hukum yang baik.

Kedua, Pada satu Desember, DAP BAlim menghimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Bintang Fajar. Ketiga, masyarakat dihimbau jaga di setiap sudut kota dan yang mengibarkan bendera ditangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. (Jubi/Mawel)

Thursday, November 29th, 2012 | 20:03:03, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Mahasiswa Yalimo Tolak Pembangunan Empat Polsek

Jayapura (29/11)—Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Yalimo, Papua yang tergabung dalam Forum Peduli Pembangunan Yalimo menolak pembangunan empat pos polisi yang akan dibangun di daerah itu. Mereka menilai, pos polisi itu bukan kebutuhan masyarakat.

“Itu bukan kebutuhan masyarakat. Masih ada kebutuhan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan dan pelayanan yang maksimal,”

kata Koordinator Forum Peduli Pembangunan Yalimo, Leo Himan, kepada wartawan di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11).

Menurut Leo, sejak Yalimo ada, masyarakat Yalimo berada dalam kondisi aman dan damai.

“Orang lewat Yalimo ke Wamena tengah malam pun tidak ada kejadian luar biasa, malah sangat aman, jadi keamanan diperlukan tapi belum saatnya,”

kata Leo lagi.

Pihak Leo mengakui, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Yalimo, dalam hal pendidikan, sudah memperhatikan mashasiswa asal kabupaten ini. Namun, dia berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Yalimo, lebih jeli dan mampu menjabarkan kebijakan Bupati Yalimo.

Yalimo memiliki lima distrik, yaitu, Abenaho, Aphalapisili, Welarek, Benawa dan Elelim. Seperti diberitakan harian Cenderawasih Pos 21 November 2012 dan 26 November 2012, Bupati Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini meminta penambahan pasukan pembangunan empat polsek di Yalimo pasca pencurian lima pucuk senjata api. (Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 01:07:05, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Dirjen Otda : “20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan”

Yogyakarta, (27/11)—Otonomoni khusus yang sudah berjalan hampir dua belas tahun, baru dievaluasi tahun ini.

Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua tak bisa diukur keberhasilannya, karena belum pernah ada evaluasi yang komperehensif terhadap pelaksanaan Otsus tersebut. Universitas Cenderawasih pernah melakukan evaluasi Otsus, namun entah kenapa, hasilnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi.

Soal evaluasi Otsus ini disinggung dalam Seminar

“Membangun Optimisme di Tanah Papua”

yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) ke 51, Selasa (27/11) di ruang Seminar Fisipol UGM.

Menanggapi pertanyaan forum seminar, Dirjen Otnonomi Daerah (Otda), Djohermansyah Djohan mengatakan Direktorat Otonomi Daerah tahun ini telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus.

“Ini sudah tahun kesebelas pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. Tahun ini Dirjen Otonomi Daerah sudah melakukan evaluasi Otsus. Rencananya, tanggal 20 Desember, hasil evaluasi Otsus akan diworkshopkan.”

ujar Djohermansyah.

Lanjut Djohermansyah, karena belum ada evaluasi Otsus ini, maka sulit untuk menemukan praktek baik (best practises) dari pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, seperti yang diharapkan dalam seminar ini.

“Misalnya, penyusunan Perdasus yang dilakukan di Papua bisa dipelajari oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam penyusunan Perdais (Peraturan Daerah Istimewa).”

kata Djohermansyah.

Lebih lanjut, Djohermansyah menilai seminar yang dilaksanakan oleh Fisipol UGM ini menjadi sebuah terobosan baru, karena mencoba melihat sisi baik dari pelayanan publik di Papua. Sebab menurutnya, selama ini kalau berbicara soal Papua, selalu hanya membicarakan persoalan yang sedang terjadi di Papua.

Selain Djohermansyah Djohan yang hadir sebagai pembicara kunci seminar, Adriana Elisabeth (LIPI), Cornelis Lay (Pengamat sosial politik), Dr. Stepanus Malak, M.Si (Bupati Sorong) dan Victor Mambor (Pemimpin Redaksi Tabloid Jubi) juga hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut. (Jubi./Musa Abubar)

Tuesday, November 27th, 2012 | 18:53:32, www.tabloidjubi.com

November 28, 2012 0

Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0