Pesawat Fokker 100, PK-TWN milik PT. Transwisata Prima Aviation (IST)
Jayapura, 13/1 (Jubi) – Delegasi negara-negara Melanesia yang direncanakan mengunjungi Papua tiba di Jayapura hari ini (13/1) sekitar pukul 05.20 WIT, menggunakan pesawat milik PT. Transwisata Prima Aviation.
seperti yang diagendakan, Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dn Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FLNKS tiba di Bandara sentani, Jayapura hari ini, Senin (13/1). Kedatangan delegasi negara-negara Melanesia ini disambut oleh Pangdam XVII/cenderawasih, Kapolda Papua, Danlanud Jayapura, Bupati Jayapura dan para Muspida Kabupaten Jayapura serta tamu undangan lainnya. Namun tak tampak dalam delegasi ini Joe Natuman, Utusan Khusus Vanuatu untuk Dekolonisasi, seperti yang diberitakan sebelumnya oleh media ini.
Dari informasi yang dikumpulkan Jubi, delegasi ini terbang ke Jayapura menggunakan pesawat yang tidak dischedulekan untuk terbang secara reguler ke Papua. Delegasi ini tiba dengan menggunakan pesawat Fokker-100 milik PT. Transwisata Prima Aviation. Pesawat beregister PK-TWN ini diterbangkan melalui bandara Halim Perdana Kusuma melalui Ambon, sebelum tiba di Jayapura dengan membawa 33 orang dengan 9 orang crew.
Setibanya di bandara, Delegasi bersama Muspida langsung menuju Swiss Bell Hotel, tempat para menteri luar negeri negara-negara Melanesia ini direncanakan menginap selama 2 hari kunjungan mereka di Papua. Selama dua hari, delegasi ini akan bertemu Gubernur Papua dan DPRP dalam rangka promosi ekonomi dan pembangunan. (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura, 10/01 (Jubi) – Delegasi para Mentri Luar Negeri negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kunjungan ini seharusnya dilakukan tahun lalu.
Kunjungan delegasi ini merupakan resolusi MSG Summit di Noumea, Juni tahun lalu yang diputuskan setelah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG. Negara anggota MSG terpaksa menunda pembahasan aplikasi WPNCL tersebut setelah Indonesia menawarkan kunjungan ke Jakarta dan Papua untuk melihat lebih dekat isu-isu tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Papua yang diduga dilakukan oleh Indonesia. Rencananya, kunjungan ini akan dilakukan antara tanggal 11 – 15 Januari 2014. Perwakilan Front Pembebasan Rakyat Kanaki (FLNKS) bahkan dilaporkan telah terbang ke Jakarta tadi malam (9/1)
Namun di luar harapan banyak pihak, delegasi ini hanya diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Bali saja, tanpa Papua. Hal ini memicu protes dari Vanuatu, salah satu negara anggota MSG yang belakangan ini sangat concern dengan isu penentuan nasib sendiri untuk Rakyat Papua. Wakil Perdana Mentri Vanuatu yang juga menjabat Mentri Luar Negeri, Edward Natapei, saat dihubungi Jubi mengatakan Vanuatu telah melayangkan surat protes ke Sekretariat MSG terhadap undangan Pemerintah Indonesia ini.
“Undangan itu tidak termasuk Papua melainkan Jakarta dan Bali saja. Kami telah meminta Ketua MSG memastikan Jakarta menyertakan agenda kunjungan ke Papua, sebelum hari Senin (13/1-red),”
kata Natapei saat dihubungi Jubi, Jumat (10/1) pagi.
Dalam pertemuan pra MSG Summit yang dihadiri para mentri luar negeri MSG di Pulau Lifou, Loyalty Islands Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu. Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan kunjungan delegasi MSG ke Indonesia merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini (2013-red), tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.”
kata Kubuabola saat itu. Undangan pemerintah Indonesia ini, kata Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia.
Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Mentri Luar Negeri, Wisnu Wardhana, dihadapan pleno MSG Summit tanggal 21 Juni mengatakan hubungan Indonesia dengan MSG harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.”
kata Wisnuwardhana.
Sementara itu, Filep Karma, tahanan politik Papua meminta dalam kunjungannya, MSG juga mengunjungi Tapol Papua yang saat ini tersebar di beberapa lapas di Papua.
“Saya minta, dalam kunjungan para pemimpin MSG nanti ke Papua agar dapat mengunjungi Tahanan Politik Papua,”
kata Filep Karma kepada Jubi di Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura, Kamis (9/1).
Kunjungan yang dimaksud, bukan hanya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura di Jayapura saja tetapi juga ke Lapas di kota lain di Papua yang ada tahanan politiknya. Seperti Lapas Biak, Nabire, Manokwari, Sorong, Wamena dan Fakfak.
“Saya juga berharap, MSG tidak hanya bertemu dengan Orang Papua yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga siapapun Orang Papua yang ingin bertemu dengan para pemimpin MSG,”
harap Filep Karma lagi.
Sedangkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meminta Pemerintah Indonesia untuk membuka secara luas tanpa mengisolasi realitas masalah yang terjadi di Papua. Pimpinan MSG harus diberi kebebasan bertemu dengan siapapun orang Papua untuk mengerti masalah yang dihadapi masalah Papua selama berintegrasi dengan Indonesia.
“Kami menyambut dan menantikan kehadiran Pimpinan MSG di Papua,”
kata ketua KNPB, Victor Yeimo kepada Jubi di Lapas Klas IIA ABepura, Jayapura. (Jubi/Victor Mambor/Aprila)
Jeremy Bally bersama tahanan politik Papua di LP Abepura. Foto: tabloidjubi.com
Jayapura — Pemuda Kanada berusia 25 tahun, Jeremy Bally, tiba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (16/12/13) siang setelah melalui perjalanan panjang melelahkan.
Ia tiba di LP Abepura dan bertemu dengan para Tahanan Politik (Tapol) Papua setelah sebelumnya memberikan tenaga, waktu dan pikirannya secara unik untuk orang Papua dengan keliling 7 negara dengan mengkayuh sepeda. Perjalanan ketujuh negara ia tempuh selama 6 bulan.
Satu setengah bulan terakhir (November-Desember) ia habiskan untuk mengelilingi kota-kota di Australia. Ia memberi dengan perjalanan panjang yang ia sebut “Pedalling for Papua”.
Tentu, ini adalah cerita cara unik bagaimana orang di luar sana ikut merasakan tentang apa yang terjadi dan dialami orang Papua selama 50 tahun terakhir. Bukan soal suku, ras, agama, tetapi benang merah menyatunya rasa Jeremy Bally adalah kita satu manusia, ciptaan Allah.
Sumber di LP Abepura mengabarkan, pertemuan bersama para Tapol berlangsung sekitar pukul 12.00 siang.
Kata sumber itu, Jeremy menyerahkan sebuah dokumen yang berisi sejarah integrasi Papua, perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri dan kekerasan militer Indonesia terhadap rakyat Papua selama 50 tahun.
Dikatakan, Jeremy disambut sejumlah Tapol Papua, seperti Victor Yeimo (Ketua KNPB), Filep Karma, Forkorus Yoboisembut, Selpius Bobi, Dominikus Surabut dan tahanan politik yang lain.
“Kami sempat kaget, dia datang,”
kata sumber itu.
Sumber yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, semua dokumen yang diserahkan diterima oleh Filep Karma.
“Kami juga menyerahkan sebuah dokumen kepada Jeremy,”
Dukungan Internasional bagi Perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua semakin meningkat. Ini bukti bahwa international semakin hari semakin sadar atas persoalan West Papua, dimana hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua belum dilaksanakan secara adil dan demokratis berdasarkan prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan Piagam PBB. Tentu saja kemajuan politik perjuangan West Papua ini tidak terlepas dari pengorbanan dan jeripaya yang dilakukan masyarakat West Papua.
Kemajuan politik perjuangan West Papua ini juga menunjukan pengelolaan manajemen perjuangan rakyat West Papua semakin hari semakin baik. Agenda tunggal perjuangan rakyat West Papua adalah “menuntut International untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua”, karena hak ini belum dilaksanakan secara adil dan demokratiS.
Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang ditandatangani pemerintah Indonesia dan pemerintah Kerajaan Nederland yang disponsori oleh Amerika Serikat ini tidak menjamin pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermatabat. Perjanjian ini hanya sebagai legitimasi yang diberikan kepada Indonesia untuk menguasai wilayah West Papua.
Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menghimbau kepada rakyat West Papua untuk menjadikan agenda Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai agenda bersama untuk didorong dan diperjuangkan ke international.
MSG harus kita dorong untuk terus memainkan peran dalam mendukung dan memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua dalam forum-forum PBB. Vanuatu sudah menunjukan sikapnya dimana telah mengangkat masalah West Papua pada Sidang Umum Majelis PBB pada September 2013. Vanuatu akan memainkan perannya untuk mempromosikan masalah West Papua di forum-forum international guna mendapat dukungan.
Sikap politik Vanuatu ini akan dilakukan lagi pada forum dunia Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di di Colombo, Sri Lanka. Foeum CHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah Negara-negara bekas jajahan Inggris Raya “Pertemuan akan berlangsung mulai 16 November 2013 untuk dua hari. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawah oleh Perdana Menteri Vanuatu.
Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga representatif politik rakyat West Papua telah menugaskan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai pelaksana nasional dalam memobilisasi rakyat guna mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang dengan setia menolong mengangkat masalah West Papua di forum-forum internatioanal.
Agenda dukungan juga dilakukan bagi agenda Kampanye Papua Merdeka atau Free West Papua Campaign yang telah diluncurkan di Papua Nugini, pada tanggal 6 November pukul 11.00 sampai 12.30 siang oleh Koordinator diplomat OPM, Tuan. Benny Wenda di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
Pembukaan Free West Papua Campaign Chapter PNG ini bertujuan untuk memberi Informasi dan kesadaran kepada warga Papua Nugini tentang perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia.
Selain agenda peluncuran itu, anggota Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP) yang juga pakar hukum Internasional, Jenifer Robinson akan berada di PNG mulai 27 hingga 29 November untuk bertemu dengan anggota Parlemen PNG, bertemu dengan para pengungsi West Papua dan pidato umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Selain iven diatas, Ada agenda-agenda penting dalam bulan November, yakni:
Peluncuran inisiatif “Sorong to Samarai” untuk agenda pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2013 di PNG, dan mendorong West Papua didaftarkan ke MSG.
Kuliah Umum dan workshop
Pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk bergabung dengan IPWP.
Point-point dukungan yang akan di sampaikan oleh rakyat West Papua adalah:
Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Dewan Gereja Pasifik yang telah menyatakan dukungannya untuk perjuangan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua yang telah dibicarakan pada Koferensi Gereja Sedunia pada 5 November 2013 di Korea Selatan.
Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Vanuatu yang mengangkat masalah West Papua (Hak Penentuan Nasib Sendiri rakyat West Papua) pada pertemuan 53 Pemimpin negara-negara persekmakmuran jajahan Inggris Raya pada tanggal 16-17 November 2013 di Srilangka.
Mendukung dan menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan pemerintah PNG yang telah menerima pemimpin Kemerdekaan International West Papua Mr. Benny Wenda dan member ijin pembukaan kantor kampanye OPM di Port Moresby.
Demikian Seruan ini dibuat agar diteruskan ke seluruh lapisan rakyat West Papua.
Benny Wenda, Pejuang Kemerdekaan Papua Barat dan Jennifer Robinson, ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat . Foto: Ist.
Port Moresby — Pejuang kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sudah berada di Papua Nugini sejak hari Rabu (6/11/2013) lalu.
Ia melakukan berbagai kegiatan di sana seperti Kuliah Umum dan workshop serta pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk melobi bergabung dengan IPWP, termasuk secara resmi meluncurkan Free West Papua Campaign di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
“Saya ingin bebas seperti Anda, dengan orang-orang saya,”
kata Benny Wenda kepada wartawan ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan di Port Mort Moresby seperti dilansir actnowpng.org, Senin (11/11/2013).
Kata Wenda, Pada tahun 1969, Indonesia mengambil alih Papua Barat dan ditetapkan suatu rantai peristiwa yang melibatkan perlawanan dan pertumpahan darah karena Melanesia pribumi (masyarakat Papua,red) menolak aneksasi Indonesia. Amnesty International memperkirakan sekitar 400. 000 orang Papua Barat telah tewas dibunuh.
Dalam jumpa pers bersama wartawan di Papua Nugini ini, Benny Wenda juga menceritakan bagaimana perjuangan teman seperjuangannya, Filep Karma dengan perjuangan tanpa kekerasan hingga Filep Karma ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.
“Pada bulan Desember 2004, Filep Karma ditangkap karena mengibarkan Bendera Papua Barat, “Bintang Kejora”. Saya juga menghadapi nasib yang sama tetapi berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 2002. Sementara, Karma kini menjalani hukuman 15 tahun karena mengibarkan Bintang Kejora,”
kenangnya.
Pejuang kemerdekaan Papua Barat itu berada di PNG dalam kampanye Sorong to Samarai dengan tujuan untuk memobilisasi akar rumput dan dukungan politik bagi rakyat Papua Barat untuk menentuan nasib sendiri.
Wenda akan berada di PNG selama bulan November dan akan bergabung dengan Jennifer Robinson, seorang ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat. (AE/ActNow/Ist/MS)
Benny Wenda saat press conference di kantor Partners with Melanesia (IST)
Jayapura – Pejuang Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sejak kemarin (Rabu, 6/11) berada di Papua Nugini (PNG) untuk melakukan serangkaian kegiatan kampanye Kemerdekaan Papua.
Kegiatan Kampanye yang dinamakan
“Sorong to Samarai”
ini, kemarin bersama Partners with Melanesian, secara resmi dilaunching di Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
“Bersama launching kampanye ini, juga diresmikan kantor pusat Pembebasan Papua Barat di Port Moresby. Kegiatan lainnya dalam launching ini adalah Kuliah umum dan lokakarya tentang Papua Barat serta pertemuan dengan anggota parlemen Papua Nugini dan pejabat publik yang dimaksudkan untuk melobi anggota parlemen nasional PNG bergabung dalam Parlemen Internasional untuk Papua Barat.”
kata Fred Mambrasar, juru bicara kampanye, melalui mobile phone kepada Jubi (6/11).
Benny Wenda dalam konferensi pers usai launching di kantor Partners with Melanesian (5/11) mengatakan ia akan memobilisasi warga PNG dan Politisi PNG untuk mendukung kampanye yang sedang dijalankan ini. Ia mengangkat isu populasi rakyat Papua Barat yang mengalami penurunan.
“PNG dan Papua Barat lama memiliki satu tanah tanpa batas kolonial dan memiliki populasi sebesar. Namun, saat ini populasi rakyat Papua Barat secara drastis menurun sementara PNG meningkat.”
kata Benny Wenda.
Sedangkan Tony Fofoe, juru kampanye Papua Merdeka di PNG, meminta pemerintah PNG untuk memberikan dukungan penuh kepada Papua Barat untuk menjadi anggota penuh dari kelompok ujung tombak Melanesia (MSG).
“Pemerintah PNG
“Kantor West Papua di PNG ini akan membantu dalam menciptakan kesadaran dan mendidik Papua Nugini yang masih membantah beberapa hak yang paling dasar atas penderitaan masyarakat Melanesia di Papua Barat. Pemerintah PNG kami minta untuk memberikan dukungan pada Papua Barat menjadi anggota penuh MSG.”
Foto bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses dengan misi WPNCL Andy Ayamiseba, dan WPNCL Advisor, Mr Barak T Sope. Foto: Dok. Andy Ayamiseba
Vanuatu — Setelah belum lama ini Forum MSG, yang beranggotakan 5 Negara di Pasific Selatan membicarakan status politik Papua, kini persoalan Papua akan dibicarakan lagi di forum dunia lain, Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di Colombo, Sri Lanka.
Kepada majalahselangkah.com, Pengurus The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Andy Ayamiseba mengatakan, forumCHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah negara-negara bekas jajahan Inggris Raya
“Pertemuan selama dua hari akan berlangsung mulai 16 November 2013. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawa oleh Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses,”
kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (02/11/13).
Kata dia, pada pertemuan, Perdana Menteri Vanuatu sekaligus akan menyatakan solusi status politik Papua Barat.
“Indonesia tidak menjadi anggota dalam forum ini, maka resolusi meeting ini, kami mengharapkan akan mendapat dukungan besar dari negara-negara anggotanya,”
kata Andy.
Kata dia, rencana itu mengemuka pada pertemuan dirinya bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses belum lama ini.
“Saat ini, persoalan Papua sudah menjadi persoalan global, bukan masalah dalam negeri,”
Jayapura – Beberapa peristiwa penting yang terjadi di Papua sejak tahun 1990 masih memberikan pengaruh hingga saat ini. Salah satunya adalah konflik bersenjata antara militer Indonesia dengan TPN/OPM.
Berikut adalah beberapa peristiwa penting tersebut yang terjadi pada tahun 1991 hingga 1992.
Mei 1991
Sebuah keputusan pengadilan Indonesia ditetapkan kepada seorang pilot Swiss secara in absentia. Pilot ini dihukum enam tahun penjara. Sang pilot diduga mendaratkan pesawat Cessna di daerah perbatasan dengan amunisi dan kamera untuk TPN/OPM. Pilot ini diyakini bersembunyi di hutan atau telah menyelinap ke negara lain melalui PNG .
Agustus 1991
Seorang pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM), Melkianus Salossa, yang melarikan diri dari penjara pada awal bulan ini, ditemukan tewas di hutan Papua Barat. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Indonesia pada bulan Maret 1991, setelah ia ditangkap di PNG pada bulan Mei 1990 dan dideportasi ke Indonesia .
November 1991
Tentara Indonesia membunuh tiga gerilyawan TPN/OPM dalam bentrokan di hutan pedalaman Papua. Pasukan TNI juga mengumpulkan senjata dan amunisi dari para anggota TPN/OPM ini.
Januari 1992
Menteri Luar Negeri PNG Sir Michael Somare menegaskan kembali komitmen negaranya untuk menjaga hubungan erat dan hangat dengan Indonesia. Menteri juga mengulangi penolakan pemerintahnya untuk mendukung perjuangan OPM, dengan memerintahkan mereka kembali ke Indonesia . Indonesia percaya bahwa PNG menawarkan perlindungan kepada para anggota TPN/OPM.
Maret 1992
Pejabat Indonesia dan PNG bertemu untuk membahas masuknya ratusan pengungsi yang melarikan diri ke daerah perbatasan menyusul bentrokan antara TPN/OPM dan pasukan Indonesia. Ada sekitar 6.500 pengungsi di kamp-kamp PBB di daerah perbatasan PNG. Pasukan Indonesia mengklaim bahwa anggota TPN/OPM yang keluar untuk mengganggu pemilihan umum Indonesia saat itu ditahan di tahanan Papua.
Juli 1992
Pemerintah Indonesia mempromosikan 13 tentara yang terlibat dalam pembunuhan seorang pemimpin TPN/OPM bulan Juni 2013 .
Agustus 1992
Indonesia mencapai kesepakatan dengan PNG untuk membuka Konsulat di Vanimo. Pada bulan yang sama, Otoritas Indonesia menjatuhkan hukuman penjara selama delapan tahun kepada Bendahara Yayasan Pendidikan Kristen, yang dinyatakan bersalah melakukan tindakan subversi membantu pemberontak OPM dengan senjata dan makanan. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa 44 pemberontak telah menyerah dalam beberapa bulan terakhir kepada pasukan keamanan Indonesia. Komandan militer Papua (saat itu Irian Jaya) telah mengesampingkan kompromi dengan anggota TPN/OPM.
November 1992
Kepala Angkatan Darat Indonesia, Jenderal Eddi Sudradjat, telah menyerukan untuk mengejar anggota TPN/OPM . Dia mengatakan kepada sekelompok perwira milite, ” Kita harus memberikan perhatian serius untuk mengatasi gangguan keamanan ini, sekali dan untuk seluruhnya.” ( United Press Int’l , 11/17/92 ). (Jubi/Victor Mambor)
Oslo — Pekan ini, informasi tentang nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk dua pemimpin gerakan Papua Merdeka, Benny Wenda dan Filep Karma beredar luas.
Informasi ini pertama kali dirilis di http://www.bennywenda.org dan http://www.freewestpapua.org pada 8 Oktober 2013 dengan judul “West Papuan leaders nominated for Nobel Peace Prize 2013”.
Selanjutnya, informasi tersebut beredar melalui Short Message Service (SMS), Facebook, Tweeter, dan dipublikasikan di beberapa website termasuk beberapa media publik di Papua.
Nah, apakah laporan ini tidak menciptakan kebingungan luar biasa bagi rakyat Papua?
Dalam laporan itu menulis, Benny Wenda dan Filep Karma telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2013.
Dikatakan, aplikasi mereka berhasil disampaikan kepada Komite Nobel oleh anggota Departemen Politik di University of Reading, Inggris pada bulan Januari tahun ini. Bahkan, dikatakan pemenang akan diumumkan Jumat 11 Oktober 2013 lalu.
Kebingungan tercipta karena dalam laporan itu tidak secara jelas menyebutkan sumber informasi soal nominasi itu. Laporan itu selain menyinggung soal penyampaian aplikasi kepada Komite Nobel, juga mengacu pada profil Filep Karma yang dipublikasikan di http://www.freedom-now.org pada 2011 silam.
Lalu, sebenarnya, siapa yang berhak mengajukan nominasi Hadiah Nobel Perdamaian?
Menurut Statuta Yayasan Nobel, nominasi dianggap sah apabila disampaikan oleh orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut.
Anggota majelis nasional dan pemerintah negara-negara; anggota pengadilan internasional; rektor universitas, profesor ilmu sosial, sejarah, filsafat, hukum dan teologi; direktur lembaga penelitian perdamaian dan lembaga kebijakan luar negeri; orang-orang yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian.
Selain itu, anggota dewan organisasi yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian; anggota aktif dan mantan Komite Nobel Norwegia, (proposal oleh anggota Komite yang akan disampaikan paling lambat pada pertemuan pertama Komite setelah 1 Februari); dan atau mantan penasihat Komite Nobel Norwegia.
Berdasarkan pengajuan orang yang termasuk dalam salah satu kategori di atas, selanjutnya, Komite Nobel membuat seleksi berdasarkan nominasi yang diterima atau stempel pos paling lambat tanggal 1 Februari tahun yang bersangkutan. Nominasi yang tidak memenuhi tenggat waktu biasanya disertakan dalam penilaian tahun berikutnya.
Anggota Komite Nobel berhak untuk mengajukan calon mereka sendiri pada akhir pertemuan pertama Komite setelah berakhirnya batas waktu. Komite sendiri tidak mengumumkan nama-nama calon.
Sebenarnya, apa kriterianya untuk seseorang mendapatkan penghargaan yang dikenal The Nobel Peace Prize itu?
Penghargaan paling terkenal di dunia ini diberikan oleh Komite Nobel Perdamaian kepada mereka yang telah
“melakukan suatu pekerjaan besar atau karya terbaik untuk persaudaraan antara bangsa-bangsa, dan mereka yang telah melakukan promosi perdamaian untuk mengatasi kekerasan.”
Diketahui, mereka yang telah mendapatkan penghargaan ini adalah Uskup Agung Desmond Tutu, Jose Ramos Horta, Nelson Mandela, dan Aung San Suu Kyi.
Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk Benny Wenda dan Filep Karma jika dipandang Komite Nobel Perdamaian layak, tentu sesuatu yang wajar. Karena, Komite Nobel tentu memiliki standar menetapkan seseorang sebagai nominator. Juga, ada aturan soal siapa yang berhak mengajukan nominasi ini.
Informasi yang kredibel tentu rakyat Papua butuhkan. Informasi yang benar tidak akan membuat rakyat Papua kebingungan. Laporan ini bisa jadi sama membingungkan saat Jacob Rumbiak yang mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang di waktu lalu, yang ternyata tidak benar.
Peristiwa membingungkan bagi rakyat Papua yang lain adalah informasi soal pemberian paspor dan visa Aborigin kepada orang Papua yang berada di Australia oleh Freedom Flotilla from Lake Eyre pada sebuah upacara sejarah yang diadakan di luar Victorian Trades Hall di Melbourne, Australia.
Pada upacara pemberian paspor dan visa Aborigin itu, Jacob Rumbiak mengatakan, “Misi ini akan menyatukan kembali hubungan keluarga Adat kami, yang rusak oleh evolusi geologi dan batas-batas kolonial.” Tapi akhirnya, dianggap hanya sensasi.
Lain lagi, saat beredar berita, anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia berkumpul di Westminister Abbey, Inggris untuk membahas status Papua Barat dalam Indonesia.
Saat itu, diberitakan, mereka berbicara soal “Act of Free Choice” tahun 1969, Perjanjian New York tahun 1962, dan hak penentukan nasip sendiri bagi Papua Barat. Juga, ternyata tidak semua anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia berkumpul di sana.
Cukup banyak informasi membingungkan lain. Dari Papua misalnya, momen-momen sensasional dari Forkorus Yaboisembut, yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dicatat tabloidjubi.com.
Semoga saja, rakyat Papua diberikan informasi yang benar agar mereka bertindak atas informasi yang benar itu. Informasi kredibel tentu merupakan kebutuhan untuk bertindak dengan benar untuk kemajuan mereka di masa kini dan masa yang datang. (GE/MS)
PORT MORESBY — Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Niugini, mengajak para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan melepaskan diri dari Indonesia.
Kogoya yang menyusup ke Papua Niugini tahun lalu sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.
Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Niugini dan Papua Barat.
Dia mengajak agar semua tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia.
“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia. Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, Kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,”
katanya.
Kogoya, yang diamputasi saat ditahan tahun lalu, bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.
Dia menyusup ke Papua Niugini setelah diancam akan ditangkap kembali kendati sudah dibebaskan.
“Kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar (merdeka) dari Indonesia,”
kata Kogoya.
Kogoya mengklaim telah memerintahkan 7.000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.
Sementara jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane, dalam laporannya menyebutkan, pasukan Kogoya yang berada di Kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.
Perjanjian ekstradisi
Sementara itu, bulan lalu Papua Niugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi.
Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Niugini.
Sementara Perdana Menteri Papua Niugini Peter O’Neill mengatakan, perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tetapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.
“Kami berpendapat, kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu,”
Papua Merdeka News 