Biak – Buchtar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) berada di Kota pulau Biak untuk bersama KNPB Biak melakukan sosialisasi atau menyampaikan hasil keputusan MSG tentang West Papua dari kampung ke kampung.
Minggu ini ( tanggal 10-14 July 2013) Buchtar Tabuni dan KNPB Biak akan berada di pulau Numfor untuk melakukan pertemuan dengan rakyat pulau Numfor secara terbuka.
Buchtar Tabuni saat di Airport Biak untuk berangkat ke Numfor mengatakan agenda yang saya dan KNPB Biak akan sampaikan kepada rakyat pulau Numfor adalah seputar keputusan MSG tentang West Papua dan mengajak rakyat untuk menyambut kedatangan misi MSG ke West Papua dengan budaya Papua yang mana merupakan kebudayaan Melanesia. Dan juga akan menyampaikan kepada rakyat untuk menyambut rencana pembukaan Kantor Papua Merdeka di Belanda pada Agustus mendatang serta kunjungan-kunjungan tuan Benny Wenda ketua diplomasi international West Papua ke sejumlah negara baru-baru ini.
Yulianus Mandowen Koordinator KNPB pulau Numfor via hand phone pagi ini mengatakan rakyat pulau Numfor sangat respon untuk kedatangan Buchtar Tabuni ke Numfor. Kami sudah distribusikan undangan kepada rakyat dari kampung ke kampung untuk hadir pada acara ini. Saat ini kami sedang mobilisasi rakyat ke Airport Numfor untuk menyambut kedatangan Buchtar Tabuni dengan tari-tarian, (Ser)
Jayapura — “Rakyat Papua harus bersatu, rapatkan dan terus merapatkan barisan perlawanan,” begitu kata Usman Yogobi, ketua umum Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Senin, (08/07/2013) di Abepura, Jayapura.
Kepada www.majalahselangkah.com ketua SHDRP ini menjelaskan beberapa poin terkait persoalan di Papua yang menjadi perhatian SHDRP.
Pertama, ia meminta rakyat Papua agar mendukung dalam doa, karena pada 10 – 11 Juli, kata Yusman, akan ada pemeriksaan terhadap NKRI oleh PBB atas pelanggaran HAM Papua dari Swiss.
Kedua, Yusman juga menghimbau untuk memberi dukungan doa dari segenap rakyat Papua agar Papua diterima menjadi anggota MSG, yang dalam prosesnya, utusan MSG akan melawat Indonesia dan West Papua.
Ia juga menginformasikan kepada rakyat Papua, bahwa dalam rencana, ada kapal yang akan masuk ke Papua dalam waktu dekat ini, atas undangan Negara Federal Republik Papua Barat. Mengenai hal ini, Yusman minta dukungan doa dari rakyat Papua.
Dalam kesempatan ini, Yusman, mewakili bangsa Papua mengatakan menolak dengan sikap tegas terhadap keberadaan Otonami Khusus Plus. Menurutnya, Otsus, Otsus Plus, semua lahir karena keinginan orang Papua untuk merdeka atas dasar sejarah. Maka, kata dia, itu semua bukan solusi.
Satu-satunya solusi, kata Yusman, adalah pelurusan sejarah bangsa Papua terkait kebebasan berpendapat pada penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang dimanipulasi RI.
Berkaitan dengan Otsus Plus, ia mengatakan, walau pemimpin rakyat Papua di pemerintahan penjajah Indonesia menerima, itu hanya demi implementasi yang bersifat politis, yang berusaha memadamkan keinginan murni dan asli bangsa Papua untuk menentukan nasib bangsa Papua sendiri di atas tanah airnya.
Mengaku atas nama rakyat Papua, ia juga sesalkan tindakan gubernur Papua, Lukas Enembe, yang membakar 4.000 porposal. Menurutnya, itu bentuk pemerintah menyegel pintu perhatian terhadap rakyat asli Papua yang biasa tidak tersentuh pembangunan di segala bidang, karena dalam prakteknya pembangunan dimonopoli orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Terakhir, ia meminta Militer RI (TNI Polri) harus belajar terkait HAM dahulu. Setelahnya, baru ia sarankan mereka datang ke Papua, agar mampu memahami dan menghargai kebebasan berpendapat orang Papua.
Ia mengatakan, orang Papua bukan bangsa kelas dua yang kebebasan berpendapatnya selalu dapat dihadapkan pada sistem represif militer Indonesia , penahanan, pembunuhan, dan penjara seenaknya, tanpa ada hukum yang mampu menjerat pelaku. (MS)
Fragmentasi Lilit Penentuan Nasif Sendiri Papua Barat. Foto: Ist
New Zealand — Tawaran oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Juni 2013 lalu melahirkan perdebatan antara para tokoh Papua. Fragmentasi ini menghambat tujuan umum di antara orang Papua, yaitu penentuan nasib sendiri.
Seperti dikutip Radio New Zealand International di Wellington, edisi 5 Juni 2013, mereka memperdebatkan tentang siapa yang sah sebagai wakil penduduk asli di Papua.
“Keragaman budaya dan suku, ditambah kesulitan kebebasan berekspresi di provinsi timur Indonesia, kepemimpinan Papua Barat tetap terfragmentasi.”
Sebuah keputusan tentang apakah akan menerima WPNCL sebagai anggota grup ujung tombak Melanesia (MSG) telah ditangguhkan oleh para pemimpin MSG untuk sementara waktu. Mereka ingin mendatangi Indonesia dan Papua Barat lebih dahulu sebelum mengambil keputusan final soal keanggotaan.
Namun, dalam kondisi ini, anggota dari organisasi yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Federal Papua Barat (RFPB) telah mempertanyakan legitimasi koalisi, WPNCL.
Dikatakan, presiden dan perdana menteri RFPB saat ini berada di penjara. Mereka ditangkap saat menggelar Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Juru bicara Luar Negeri organisasi, RFPB yang berbasis di Melbourne, Australia mengatakan, RFPB lebih mewakili mayoritas orang di di Papua dari pada WPNCL.
“Saya sangat bangga bahwa mereka (WPNCL: red) juga membawa suara orang Papua Barat ke dalam Spearhead Group Melanesia atau arena internasional, selain mengikuti prosedur, kita harus berdiri dengan satu kepala, satu suara, satu agenda. Tetapi juga kita harus memiliki satu tubuh politik. Itu saja,”
kata Jacob Rumbiak pada media itu.
Jacob Rumbiak menjelaskan, ketika banyak organisasi, orang bingung. “Jakarta juga mengatakan, kami ingin bertemu dengan siapa? Anda memiliki banyak pemimpin, Anda memiliki banyak organisasi.
Pernyataan Jacob Rumbiak bertentangan dengan surat dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut kepada Mr. Peter Forau Nomor: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu berisi enam point.
Seperti dikutip majalahselangkah.com, edisi Minggu, 16 Juni 2013, pada point 2, Forkorus Yaboisembut mengatakan,
Pada KTT MSG di Noumea bebarapa waktu lalu, Indonesia sebagai pengamat MSG telah mengirim beberapa orang Papua sebagai delegasinya. Ikut juga, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Michael Menufandu mengatakan, para pemimpin WPNCL hampir semua berada di pengasingan.
“Saya tidak tahu tentang mereka karena mereka bukan dari Papua. Mereka telah tinggal di luar Papua hingga 50 tahun. Mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Papua. Itulah perbedaannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua,”
tutur Michael Menufandu.
Namun, kata dia, WPNCL telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara Melanesia dan Papua barat diterima sebagai anggoat resmi MSG mewakili ratusan suku di Papua Barat.
Sementara, Wakil Ketua WPNCL, John Ondawame mengatakan, WPNCL adalah organisasi perwakilan yang sah.
“Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan mewakili 29 organisasi: gerakan perlawanan, gerakan sosial dan organisasi tradisional,”
tuturnya kepada Radio New Zealand International.
Jadi, kata John Ondawame, WPNCL sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di dalam hutan, di luar negeri, dan dari seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Namun unsur-unsur tertentu dalam kelompok-kelompok di Papua Barat dan beberapa negara lain, mereka tidak memiliki petunjuk tentang berapa banyak dukungan yang kita miliki di masyarakat Papua Barat.”
Radio Selandia Baru Internasional menutup hasil wawancara dengan para pemimpin Papua itu dengan mengatakan, WPNCL telah menaikan status masalah Papua Barat dari hanya masalah dalam negeri Indonesia ke tingkat Internasional tetapi perpecahan para pemimpin Papua Barat akan mempersulit mencapai tujuan, kemerdekaan.
“Meskipun ada kritik, tawaran oleh koalisi (WPNCL: red) telah berhasil mengangkat kampanye penentuan nasib sendiri Papua Barat ke tingkat yang baru, di mana tidak lagi hanya sebuah masalah dalam negeri Indonesia, tetapi masalah internasional,”
tulisnya.
Dikatakan, penentuan nasib sendiri menjadi tujuan umum di antara orang Papua Barat. Namun, tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (GE/IstMS)
Jalan masih panjang untuk ditempuh tapi pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Papua Barat yang didorong pada pertemuan regional minggu lalu merupakan sebuah terobosan. Jason MacLeod menjelaskannya mengapa.
Papua Barat baru saja memenangkan kemenangan luar biasa di pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea.
Ketika kepala-kepala pemerintahan dan orang-orang terhormat dari bangsa-bangsa Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG di akhir Juni, item yang paling menonjol pada aggenda adalah keanggotaan Papua Barat. Ini adalah hasil dari kerja selama 18 bulan oleh John Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Andy Ajamiseba dan Paula Makabory, kelompok yang mengkoordinir West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL), sebuah grup Papua Barat yang menjadi payung organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.
Pada pertemuan itu, perwakilan pemerintah Indonesia (yang baru-baru diberi status pengamat oleh MSG) secara publik mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional. Ini sungguh-sungguh signifikan; selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia telah bersikeras bahwa Papua Barat adalah isu internal. Jakarta telah berulangkali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh delegasi Papua Barat, pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa anggota-anggota MSG telah secara berhasil mendukung dorongan-dorongan pada masa lalu untuk dekolonisasi di Vanuatu, Timor Leste, Kanaky (New Caledonia), dan sekarang Maohi Nui (Polynesia Perancis yang mencakup Tahiti).
Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Pemerintah Indonesia, Djoko Suyanto mengundang menteri-menteri luar negeri MSG untuk mengunjungi Indonesia untuk mengamati pembangunan secara umum, yang juga mencakup kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Menteri senior itu mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung rencana itu.
Pemerintah negara-negara Melanesia– Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, the National Socialist Liberation Front for Kanaky, sebuah koalisi dari empat badan yang pro-kemerdekaansepertinya akan mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan, bergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.
Secara kolektif, bangsa-bangsa MSG dapat mendesak agar Papua Barat dikembalikan pada daftar negara-negara yang belum didekolonisasi, dan karenanya membuat Papua Barat menjadi perhatian Komite Dekolonisasi PBB. Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di Papua Barat menampakkan betapa mereka khawatir.
Jika mereka berkunjung ke Papua Barat, menteri-menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili bangsa Papua Barat: Pemerintah Indonesia, Republik Federal Papua Barat, atau West Papua National Coalition. MSG mesti memutuskan sendiri hal ini atas desakan Commodore Vorenqe Bainimarama, kepala pemerintahan militer Fiji, dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua New Guinea. Permohonan West Papua National Coalition untuk mendapatkan status pengamat atau anggota di MSG ditunda setelah intervensi pada menit terakhir oleh Jacob Rumbiak, seorang Papua Barat yang berada di pengasingan, yang mendesak bahwa mereka bukan perwakilan yang sah dari rakyat Papua Barat.
Semua ini membuat enam bulan ke depan sungguh-sungguh menarik.
Beberapa hal bisa kita prediksi dengan peluang yang cukup besar. Pertama, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membeli pemimpin-pemimpin politik Melanesia. Dengan korupsi endemik di banyak negara Melanesia, penegakkan hukum yang lemah, derajat kebebasan pers yang beragam dan pertaruhan kepentingan politik dan ekonomi, mereka mungkin berhasil. Tentu saja, orang-orang Papua tidak akan bisa berkompetisi dengan kemurahan hati Indonesia.
Pemerintahan militer Bainimarama telah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia tampaknya tidak akan menolaknya. Tanpa kebebasan press atau demokrasi di Fiji, ini akan lebih sulit bagi orang-orang Fiji untuk mendesak bahwa orang-orang Papua seharusnya hidup terbebas dari sepatu Indonesia.
Papua New Guinea cukup rentan. Sejumlah politisi PNG, sangat kentara Sir Michael Somare, sangat berkepentingan di pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan rantai supermarkat dengan pemerintah Indonesia dan militer. Politisi PNG yang lain akan cemas dengan ketidakstabilan sepanjang batas dengan Papua Barat. Militer Indonesia telah berkali-kali melanggar batas ke teritori PNG dalam usaha untuk mengejar orang Papua yang melanggar, termasuk aktivis non-kekerasan yang mencari suaka. Itu dapat diupayakan sebagai dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat, posisi yang didukung oleh sejumlah politisi PNG.
Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia. dari semua negara Melanesia, Kep. Solomon memiliki kesadaran terendah akan pendudukan pemerintah Indoensia atas Papua Barat. Mereka adalah tempat yang substansial untuk kepentingan logging Indonesia dan Malaysia.
Mengatakan semua itu, hal ini harus diperhatikan bahwa Gordon D. Lilo, perdana menteri Kep. Solomon, mengatakna kepada anggota West Papua National Coalition for Liberation bahwa kasus Papua Barat adalah isu dekolonisasi yang tidak lengkap, itu telah berlangsung terlalu lama; itu harus diselesaikan sekarang.
Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan lebih kurang tanggap dengan tawaran Indonesia. Di Vanuatu tahun lalu pemerintahnya digulingkan oleh kemarahan yang cukup besar terhadap hubungan dekat perdana menteri saat itu, Sato Kilman, dengan pemerintah Indonesia. Perdana menteri yang sekarang, Moana Carcases Kalosil, adalah pendukung yang kuat terhadap kemerdekaan Papua Barat. FLNKS juga menautkan keberuntungan politik mereka kepada nasib baik perjuangan Papua Barat untuk referendum melalui bingkai solidaritas Melanesia.
Kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan memutar kembali mantra usang mereka bahwa mereka mendukung keutuhan teritorial pemerintah Indonesia. Dalam sebuah artikel pada edisi Juni The Monthly Hugh White, pakar strategi merekomendasiakn pemerintah Australia untuk melepaskanconcern apa pun terkait dengan hak azasi manusi di Papua Barat demai kepentingan politik dan ekonomi.
Tetapi menteri dari kedua belah pihak Tasmania secara diam-diam mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah surut. Pertemuan MSG di Noumea secara jelas memperlihatkan betapa kebijakan luar negeri Australia dan Selandai Baru yang tidak relevan terhadap Papua Barat telah terjadi dan seberapa MSG telah menjadi dewasa sebagai sebuah badan politik regional.
Akan tetapi, ketegangan yang familiar antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat mencuat dalam pertemuan di Noumena. Patahan yang menonjol, diekspose oleh sebuah artikel di The Island Business, adalah antara West Papua National Coalition for Liberation dan Federal Republic of West Papua, yang sama-sama mengklaim sebagai perwakilan bangsa Papua.
Baik National Coalition dan the Federal Republic melamar untuk menjadi anggota MSG. Perwakilan the National Coalition menetap di Vanuatu dengan akses yang mudah ke sekretariat MSG di Port Vila, namun kepemimpinan the Federal Republic berada di penjara, dihukum tiga tahun penjara karena deklarasi kemerdekaan yang bermartabat dan tanpa kekerasan pada 19 Oktober 2011. Dialog di antara kedua kelompok ini sangat sengit.
Ketika Forkorus Yaboisembut, Presiden dari the Federal Republic of West Papua mengetahui permohonan the National Coalition pada awal tahun ini, ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG. Dalam surat itu, dengan sangat sopan Yaboisembut menarik permohonannya, mengatakan:
Sebaliknya kami memohon agar surat ini dipandang semata sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan bagi [the National Coalition] untuk menjadi anggota MSG dan sebagai sarana perkenalan Republik Federal Papua Barat kepada MSG untuk tujuan-tujuan ke depan.
Ini, dan fakta bahwa untuk jangka waktu yang pendek pada akhir 2010-2011 keduanya merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama, memperlihatkan bahwa kerjasama sangatlah mungkin. Orang Papua kini memiliki waktu selama enam bulan untuk menata rumahnya. Ini bisa jadi melibatkan koalisi politik di antara kelompok-kelompok resistensi, seperti model yang berhasil di Timor Leste dan Kanaky, atau penyatuan di bawah visi bersama yang serupa dengan Piagam Kebebasan African National Congress.
Ketika menteri-menteri luar negeri dari MSG sungguh mengunjungi Papua Barat mereka akan ditemani oleh media internasionalkemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing.
Kalau, di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak agar jurnalist tidak diikutkan dalam kunjungan MSG, mereka malah hanya akan menguatkan persepsi internasional bahwa mereka sungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu.
Bagaimana pun, orang Papua, seperti Timor Leste sebelum mereka yang bermobilisasi ketika Paus Johanes Paulus II berkunjung pada 1989, akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftarkan teriakan mereka untuk merdeka sebanyak yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Seruan seperti itu boleh jadi didengar lebih jauh daripada Papua Barat, yang telah menjadi isu politik yang meledak di Melanesia. Ikatan antara orang Papua dan kerabat Melanesia mereka menjadi lebih dekat daripada yang pernah ada; apa yang terjadi jika warga PNG, Vanuatu, Fiji, Kep. Solomons dan Kanaky bangkit dan mendesak pemimpin mereka untuk mendukung Papua Barat? Penggulingan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah cerita yang layak diperhatikan.
Bagaimana negara Indonesia akan berekasi? Sepertinya mereka akan menunjuk pada uang yang sudah mereka limpahkan ke Papua Baratyang manfaatnya telah mengalir kepada perusahaan transnasional dan elite-elite Papua, sementara malah memiskinkan lebih jauh orang asli Papua. Mereka akan beralasan bahwa Papua Barat adalah demokrasi; bahwa orang-orang Papua dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Itu betul, tapi pemerintah Indonesia menyangkal hak orang Papua untuk membentuk partai politik mereka sendiri. Dalam kenyataan Papua Barat adalah pos terdepan kolonial yang diatur dari Jakarta.
Tahan politik Papua memenuhi penjara, bukti penyiksaan sistemik bocor keluar, dan mayat orang-orang Papua yang dibunuh oleh polisi dan militer menumpuk (seperti dugaan pembunuhan 40 orang Papua di wilayah Puncak Jaya pada bulan-bulan belakangan ini).
Akhirnya, pemerintah Indonesia akan menyebut orang-orang Papua sebagai terosisme yang menyimpang atau suatu upaya yang dikendalikan oleh asing. Propaganda semacam ini adalah pilihan yang terakhir dari penguasa otoritarian. Tokoh-tokoh militer Indonesia mengatakan bahwa gerilyawan bersenjata berjumlah sedikit lebih banyak dari 1000 pejuang purna-waktu, sebagian besar di antaranya tidak aktif. Sebaliknya, jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu, jika tidak setiap hari. Gerekan kemerdekaan Papua Barat adalah perlawanan berbasis pada warga tanpa kekerasan terhadap pemerintahan Indonesia yang berkepanjangan.
Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat ber-concern bahwa Papua Barat, seperti Timor Leste sebelumnya, akan menjadi isu internasional. Itu sudah sangat terlambat. Papua Barat sudah menjadi isu internasional.
Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan berupa tekanan untuk membuat Papua taat sementara berusaha untuk meminimalisasi represi. Pekerjaan Papua adalah untuk merongrong legitimasi pemerintah Indonesia dan menaikkan biaya politik dan ekonomi dari okupasi itu. Pertaruhan sangat tinggi tapi potensi imbalnya juga besar: kemerdekaan.
JasonMacLeodadalah penelitidan trainer diPusat Australia untukStudi Perdamaian dan Konflik, di Brisbane, Australia. Ia juga seorangkandidat doktordi University ofQueensland.
Artikel ini diterjemahkan dari artikel bahasa Inggris yang dimuat di newmatilda.com dengan izin resmi pennulis.Jika Anda berminat membaca artikel-artikel Jason MacLeod kliki di sini.
Jayapura — Secara permanen kantor Free West Papua direncanakan akan kembali dibuka di Belanda pada 15 Agustus 2013 mendatang. Hal itu disampaikan ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni melalui pesan singkatnya kepadawww.majalahselangkah.com, Rabu pagi (3/07/2013).
“Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di setiap negara adalah sesuai program kerja Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Internasional Parlemen West Papua (IPWP) bersama diplomat OPM. Komite Nasional West Papua (KNPB) akan mediasi rakyat untuk lakukan aksi dukungan terhadap rencana pembukaan kantor itu,”
tulis Buchtar dalam pesan singkatnya.
Kordinator Free West Papua Compaign (FWPC) Netherland, Oridek Ap sebagaimana ditulis di media sosialnya mengatakan sesuai rencana kantor OPM di Belanda akan dibuka secara permanen.
“Dengan senang kami umumkan bahwa kantor FWPC-NL secara resmi akan dibuka secara permanen pada tanggal 15 Agustus 2013, di Hague (International City of Peace and Justice),”
tulis AP di media sosial pribadi.
Sekedar diketahui publik bahwa kantor yang sama Benny Wenda bersama simpatisan dengan bebas meresmikan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor di Inggris dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. (MS)
Manokwari — Orang Asli Papua, sebagai salah satu rumpun ras Melanesia, sebagai warga dunia dan masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination).
Demikian penegasan Yan CH Warinussy, salah satu aktivis hak asasi manusia di Tanah Papua, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Rabu (26/6/2013) siang, dari Manokwari, Papua Barat.
Menurut peraih penghargaan John Humphrey Freedom Award dari Canada ini, hal itu sejalan dengan isi Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
“Saya mengingatkan semua pihak otoritas di Tanah Papua, dan Indonesia umumnya bahwa persoalan yang sangat mendasar saat ini di Tanah Papua bukanlah soal kesejahteraan dan ekonomi, tapi soal perbedaan pandangan tentang sejarah politik dalam konteks integrasi Papua ke dalam NKRI yang secara hukum internasional belum selesai.”
“Hal itu telah menjadi sebab hingga soal Papua dibawa untuk terus dibahas dalam forum-forum internasional seperti halnya Melanesian Spearhead Group (MSG) belum lama ini di Kanaky, New Caledonia,”
kata pengacara senior ini.
Di dalam forum MSG Summit ke-19, lanjut Warinussy, telah jelas-jelas para pemimpin MSG menyatakan bahwa mereka mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua, dan perlu disorot untuk memajukan aplikasi rakyat Papua melalui West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).
“Satu hal yang luar biasa dan membenarkan pernyataan saya diatas adalah bahwa para pemimpin MSG setuju sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap Penentuan Nasib Sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG,”
tegasnya.
Itu artinya, kata Direktur Eksekutif LP3BH ini, bahwa hak rakyat Papua Barat yang adalah Orang Asli Papua berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008, adalah bagian dari masyarakat adat di dunia, yang juga memiliki hak menentukan nasib sendiri.
“Segenap proses ke arah penentuan nasib sendiri tersebut seharusnya direspon secara positif oleh semua pihak termasuk Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah daerah di Tanah Papua.”
“Tentu mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal dapat diterapkan pada kesempatan tersebut dengan adil dan benar, serta di bawah pengawasan PBB sekaligus,”
tutup Warinussy.
Senada dengan Warinussy, menurut Dorus Wakum, salah satu aktivis HAM di tanah Papua, diterimanya aplikasi WPNCL oleh MSG menunjukan bahwa peluang hak menentunan nasiba sendiri bagi Papua Barat akan semakin terbuka lebar.
“Kami yakin dan percaya, masalah Papua Barat sekarang tentu akan diajukan ke PBB untuk selanjutnya dibahas. Ini satu kemajuan diplomasi rakyat Papua, dan harus didukung,”
Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli ‘Khusta’ Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org
US, MAJALAH SELANGKAH — Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerimapenghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.
The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher Schooluntuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.
“Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat,”
“Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri,” kata Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.
Jack juga menambahkan di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme,”
Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan pengargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.
“Anda harus terus memperjuangkan hak Anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu, tutur Jack berpesan.
Rev James Lawson memberikan saran kepada Papua Barat bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.
“kekuatan hidup Anda yang membuat Anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran,” kata Lewson, Aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris Metodis di Indiaitu.
Usai menerima penghargaan Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua untuk kebebasan.
Wenda mengaku pertemuan Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.
“Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya,” ujar Wenda. “Saya tahu bahwa suatu hari kita akan bebas,”
Selain Mkuseli Jack tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari James Lawson Award untuk Prestasi dalam Praktek Konflik tanpa kekerasan adalah: Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan membela Khimki Hutan, yang telah berjuang kampanye yang panjang dan sejauh ini sukses dalam sepuluh tahun terakhir untuk mencegah penghancuran hutan purba pertumbuhan dekat Moskow.
Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.
Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.
Untuk diketahui Mkhuseli Jack adalah pemimpin United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika, Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah. Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)
Michael Manufandu, saat mengikuti sesi pleno MSG Summit (Jubi)
Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Meski aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) belum diputuskan, namun pemerintah Indonesia beranggapan minimnya informasi dan kurangnya pendekatan pemerintah pusat ke Pasifik, telah mengakibatkan aplikasi WPNCL bisa dipertimbangkan dalam forum MSG Summit.
Hal ini disampaikan salah satu delegasi Indonesia, Michael Manufandu dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru, 20-21 Juni 2013.
“Pemerintah jelas menolak dan tidak bisa menerima keadaan ini. Mungkin karena kurangnya informasi dan pendekatan dari pemerintah pusat terhadap pasifik ini, sehingga image mereka terhadap berbagai macam perkembangan di Papua itu kurang bagus buat mereka. Akibatnya mereka melihat Papua sebagai sesuatu yang masih memiliki masalah.” kata Manufandu.
Namun Manufandu mengatakan Pemerintah Indonesia sangat siap menyambut para menteri luar negeri dari negara-negara MSG, yang menurutnya bisa dilakukan antara bulan Juli atau Agustus 2013.
“Pemerintah sangat siap. Kita sudah siap untuk menerima kedatangan para menteri luar negeri MSG ini. Kita akan tunjukkan kepada mereka yang mereka belum tahu dengan baik. Tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Papua selama lima belas tahun terakhir, pelaksanaan otonomi khusus dan pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat lokal.” ujar Manfandu yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kolombia ini.
Peristiwa ini, lanjut Manufandu, mempunyai nilai sendiri buat semua pihak, karena baru pertama kali masalah Papua diterima dalam forum regional resmi.
“Itu satu tantangan bagi kita di Indonesia, satu tantangan bagi saudara-saudara di Papua kalau sudah mendengar ini dan juga tantangan bagi saudara-saudara kita di luar. Jadi ada tiga pihak yang harus menghadapi persoalan pengakuan dan penerimaan, nanti kalau diterima. Bagaimana harus menjawab itu?” tambah Manfandu.
Mengenai ketakutan beberapa pihak, termasuk dari negara-negara MSG yang beranggapan nantinya dalam kunjungan para menteri luar negeri, pemerintah Indonesia hanya menunjukkan yang baik-baik saja, Manufandu menolak hal tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Manufandu, sangat siap dan terbuka untuk memberikan informasi tentang Papua. Ia juga yakin, sebagai negara yang pernah dijajah, negara-negara MSG pasti punya indera keenam untuk mengetahui kalau ada manipulasi dalam kunjungan mereka nanti.
“Oh tidak. mereka juga punya indera keenam untuk bisa melihat apakah yang mereka lihat itu sebuah kamuflase atau yang baik-baik saja. karena mereka sudah pengalaman. mereka pernah dijajah juga kan. Tidak mungkin, mereka pasti akan tahu kalau ada kamuflase atau manipulasi.” kata Manufandu.(Jubi/Adm)
JAYAPURA – Setelah di Oxford Inggris telah diresmikan Kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kini giliran kantor Perwakilan OPM akan didirikan di Negara Tetangga Papua New Guinea (PNG) yakni di Port Moresby. Kabar adanya kantor Perwakilan OPM ini diungkapkan Ketua Komisariat Diplomasi KNPB Pusat, Warpo Wetipo.
Ia mengatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 ini akan diresmikan Kantor Perwakilan OPM di Negara tetangga Republik Indonesia (RI), yakni Papua New Guinea (PNG), atau tepatnya di Port Moresby. “Jadi, pada tanggal 18 Juni mendatang akan diadakan peresmian terhadap Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Port Moresby,” kata Warpo Wetipo didampingi Assa Asso dan Ketua KNPB Wilayah Asmat, Donny ketika menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, Rabu lalu (5/6) sekira pukul 13.00 WIT.
Dengan didirikannya Kantor Perwakilan OPM, di Por Moresby tersebut, maka KNPB berencana melakukan demo pada 10 Juni pekan depan guna mendaftarkan Papua Barat bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). “Pekan depan atau tepatnya tanggal 10 Juni, kami mengadakan aksi demo guna meminta dukungan untuk mendaftarkan Papua Barat ke MSG sebagai suatu bangsa yang berdaulat asal ras Melanesia, aksi ini akan di mediasi oleh KNPB tapi penanggung jawabnya dari Parlemen Nasional West Papua (PNWP), yakni Ketua PNWP Buchtar Tabuni,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua KNPB Wilayah Asmat Donnie mengatakan, aksi yang dilakukan ini terbuka bagi siapa saja untuk bisa mengambil bagian di dalamnya, bahkan dirinya menegaskan lagi bahwa ada penolakan dari aksi tersebut KNPB bersama PNWP akan melakukannya. “Mau dan tidak mau, kami dari KNPB di siapkan untuk ini, jadi kita akan tetap lakukan ini, entah suka tidak suka, entah kasar atau halus bagaimanapun situasi tetap kita lakukan hal ini, karena itu mandat rakyat yang dipercayakan kepada kami,” ujarnya.
Menurut dia, pihak KNPB sudah mengatur manajemen aksi, bahkan tidakn pernah ada dalam setingan mereka untuk melakukan tidankan – tidakan yang anarkis.
“Cuman kita harus waspada ada pihak ke tiga di lapangan itu yang harus kami waspada, oleh karena itu kami meminta kepada aparat tidak boleh ada yang bikin situasi dan lain – lain seperti yang kemarin kita lihat di lapangan itukan ada banyak aparat yang kejar, pukul kawan – kawan kami,” Pungkas Donny. (mir/don/l03)
Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, di dampingi Benny Wenda, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxord, Elise Benjamin saat membuka kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford. Foto: freewestpapua.org
Jayapura — Sekretaris Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Yakobus Dumupa melalui Siaran Pers yang dikirimkan kepadawww.majalahselangkah.com, Minggu, (26/05/13) mengatakan pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris adalah puncak gunung es dari aspirasi dan perjuangan kemerdekaan orang Papua.
“Bahwa masalah Papua yang berkaitan dengan status wilayah Papua dalam kekuasaan NKRI belum selesai. Sampai sekarang mayoritas rakyat Papua belum menerima hasil Pepera tahun 1969, yang mereka nilai penuh rekayasa, cacat hukum dan moral yang merugikan masa depan orang Papua. Jika orang Papua menerima hasil Pepera tahun 1969, maka saya kira tidak mungkin orang Papua memperjuangkan kemerdekaannya lepas dari kekuasaan NKRI dan tidak mungkin pula adanya pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris,”
kata Dumupa.
Ia juga mengatakan dibukanya kantor kampanye Free West Papua di Oxford, Inggris mematahkan klaim banyak pihak yang selalu mengatakan bahwa masalah Papua sudah selesai.
Menurutnya,
“Sejumlah pihak yang selama ini rajin mengklaim dan berkampanye bahwa sudah tidak ada lagi orang Papua yang memperjuangkan kemerdekaanya, namun nampaknya meleset dan boleh jadi pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris adalah puncak gunung es dari aspirasi dan perjuangan kemerdekaan orang Papua,”.
Ia menyarankan supaya pemerintah Indonesia tidak kebakaran jenggot dengan pembukaan kantorFree West Papua di Oxford, Inggris. Tetapi pemerintah Indonesia membuka diri untuk membicarakan akar permasalahan di Papua.
“Saya menyarankan supaya pemerintah Indonesia tidak kebakaran jenggot dengan pembukaan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Tetapi, sebaiknya pemerintah Indonesia membuka diri untuk membicarakan akar masalah Papua dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat. Tidak mungkin masalah Papua selesai dengan cara kekerasan dan pemaksaan penerapan sejumlah kebijakan yang justru memperumit permasalahan di Papua,”
Tulis Dumupa dalam siaran pers itu.
Sebelumnya, diberitakan media ini bahwa Benny Wenda bersama para simpatisan secara bebas membuka kantor Free West Papua di Oxford pada 26 April 2013 lalu dengan dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. (AE/MS)
Papua Merdeka News 