Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

New York – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi

“Freedom Tour”.

Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.

“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”,

tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua. Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

February 04, 2013, KNPBNews

February 4, 2013 0

Reaksi Indonesia Atas Penayangan Film ” Goodbye Indonesia “

London – Penayangan film dokumenter perjuangan Papua

“Goodbye Indonesia”

di TV Aljazeera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia. Indonesia menyatakan berita tersebut tidak berimbang dan objektif.

Melalui Penasehat Senior Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama TV Aljazeera (1/2) menyatakan bahwa Papua tidak seperti yang diberitakan dalam film Aljazeera yang diputar berturut-turut dari 30 Januari hingga 5 Februari tersebut.

“Sejak 2005 Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan melalui kebijakan Otsus dan kami tahu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan yang lebih baik, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM”,

jelas Dewi dengan nada keras.

Lain halnya ketika wartawan Aljazeera menanyakan tentang mengapa KNPB yang menuntut kemerdekaan melalui jalur politik dengan cara-cara demokratis dilarang, ditangkap bahkan dibunuh? Dewi Fortuna yang juga mantan Dewan Penasehat Sekjen PBB Bidang Perlucutan Senjata ini menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia dan hukum Indonesia tidak mentolerir kelompok yang berjuang untuk merdeka walaupun dengan cara-cara demokratis yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ketika ditanya mengenai pelarangan Wartawan Internasional ke West Papua, Dewi Fortuna menjawab bahwa itu dikarenakan alasan keamanan di beberapa tempat di Wilayah itu. Bahkan ia mengatakan di Papua masih terjadi perang saudarah (suku) sehingga tidak aman bagi wartawan untuk Papua.

Film dokumenter yang diputar selama satu minggu berturut-turut pada program“People and Power” di Aljazeera tersebut ditonton oleh lebih dari 100 negara di dunia. Dalam situsnya, Aljazeera menempatkan film tersebut sebagai film yang paling banyak ditonton dan dibagi (dishare) ke jejaring sosial seperti Facebook, Twiter dll. Film tersebut membongkar kejahatan Indonesia terhadap rakyat Papua dan aktivis KNPB yang ditangkap, dikejar-kejar dan dibunuh hanya karena aktivitasnya dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. (wd)

February 03, 2013, KNPBNews

February 3, 2013 0

TPN-OPM Siap Perjuangkan Hak Politik Papua

Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menyatakan bersatu dan siap memperjuangkan hak politik bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri berdasarkan hukum HAM internasional. Selain itu, juga berdsasarkan mekanisme perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Hal ini terkuak catatan tertulis yang diterima tabloidjubi.com dari Kepala Staf Umum TPN-OPM Mayjen Teryanus Satto melalui surat elektronik (email), Selasa (18/12) malam. Lewat catatan tertulis itu, Teryanus menyebut kesepakan itu terungkap dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN-OPM Mei 2012 lalu.

Masih dalam catatan itu tertera, Konferensi Tingkat Tinggi TPN-OPM di Markas Perwomi, Biak ini dihadiri oleh 800 lebih delegasi, dan pada tanggal 1-5 Mei 2012 inilah TPN-OPM menyatakan bersatu dan siap memperjuangankan Hak Politik Bangsa Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri berdasarkan Hukum HAM internasional dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan hasil Keputusan TPN-OPM dalam Konferensi KTT TPN-OPM di Markas Perwomi, Biak Papua pada 1-5 Mei 2012, maka dengan resmi telah dilantik Panglima Tinggi TPN atas Nama Gen. Goliat Tabuni dan Wakil Panglima atas Nama Letjen Gabriel Melkizedek Awom serta Kepala Staf Umum atas Nama Mayjen Teryanus Satto.

Mereka dilantik di Markas TPN-OPM Tingginambut, Puncak Jaya, Papua, 11 Desember 2012. Teryanus menambahkan, dengan dilantiknya Pimpinan-pimpinan TPN-OPM dalam Negeri Papua Barat ini, maka bangsa Papua Barat memiliki pimpinan sayap Militer Organisasi Papua Merdeka yang dipilih secara Nasional dalam KTT di Biak. (Jubi/Musa)

Wednesday, December 19th, 2012 | 01:51:39, TJ

December 19, 2012 0

Palestina Dibahas di Sidang PBB, Papua Barat Belum

JAYAPURA – Adanya statemen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB adalah tidak terbukti. Pasalnya sidang umum Dewan PBB yang dilakukan Kamis (29/11) hanya membicarakan masalah nasib Palestina. dimana status Republik Palestina sudah resmi menjadi anggota PBB. Hal itu diungkapkan Pengamat Hukum dan Politik Internasional, Marinus Yawung kepada Bintang Papua, Jumat (30/11), kemarin.
Dikatakan, sebagaimana pernyataan sebelumnya bahwa pada 29 November 2012 ini apakah Republik Palestina terdaftar sebagai anggota PBB ataukah tidak, ternyata sudah dibuktikan pada sidang PBB Kamis, (29/11).

Hanya saja statusnya masih sebagai anggota PBB Pemantau (Observe), sehingga disini Republik Palestina belum mempunyai hak penuh di PBB, yang dalam hal ini hak bersuara (menyampaikan pendapat secara terbuka), dan juga belum mempunyai hak memilih dan dipilih.

Meski demikian, menjadi keanggotaan PBB adalah suatu kemenangan politik besar bagi Republik Palestina, sehingga tingga selangkah lagi yakni 1 tahapan saja Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB secara penuh. “Jadi jelaskan kan sekarang status Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB. Pelestina sekarang berhak mengikuti seluruh sidang-sidang dan kegiatan PBB,” ujarnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (30/11). Keberhasilan Palestina tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Indonesia untuk orang-orang Arab Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan Negara sendiri. Ini suatu keberhasilan besar dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, dengan adanya sidang PBB dimaksud, itu jelas menepis semua statmen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB. Itu sebuah hal yang imposible (tidaklah mungkin).

Sementara untuk Papua Barat, mungkinkah akan dibicarakan di Forum PBB?, dan kapan dibicarakan? itu hanyalah rahasia Tuhan dan siapapun tidak akan mengetahuinya, sebab segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan semata.
Namun, dalam surat Negarawan (Bishop Anglikan) Afrika Selatan, Desmond Tutu, pernah menyurati ke PBB yang isinya meminta kembali PBB untuk meninjau kembali masalah Pepera Papua Barat tahun 1969 , dan memang dibenarkan oleh Sekjen PBB tapi belum dibicarakan secara resmi di PBB

Lanjutnya, sebagaimana pernyataannya sebelumnya, bahwa apabila masyarakat Papua Barat (PB) mengharapkan Papua Barat terdaftar sebagai anggota PBB dan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui forum PBB, itu sangatlah mustahil, karena masalah Papua sudah selesai dibicarakan, dimana sudah tercatat secara resmi dalam dokumen PBB pada tahun 1969 dimana PBB mengeluarkan resolusi 2504 tertanggal 19 November 1969 yang mensahkan hasil Pepera Irian Barat yang menyatakan Papua Barat adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI).

“Sekalipun sampai dengan hari ini penuh dengan kontroversi karena tidak memenuhi standar hukum internasional bahwa dalam penentuan itu satu orang satu suara, karena itu sudah tercatat dalam PBB, maka sampai detik ini Papua adalah bagian yang sah di NKRI,” tandasnya.

Dengan demikian, jika orang Papua ingin memperjuangkan kembali kemerdekaan Papua melalui forum PBB, itu sangat keliru karena sejak berdirinya PBB tahun 1945 sampai sekarang ini, PBB tidak pernah memberikan kemerdekaan kepada suatu Negara, karena didalam piagam PBB, hanya diatur fungsi utama PBB, yaitu, fungsi mediator, fasilitator, komunikator, yunikator (pemersatu) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Juga karena untuk merdeka dan menjadi sebuah Negara tersendiri, itu ada persyaratan yang diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Monte Video tahun 1933 yang menetapkan syarat berdirinya sebuah Negara, pertama, adanya wilayah, kedua, adanya rakyat di wilayah tersebut, ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan keempat, adanya dukungan diplomatik dari Negara lain, minimal satu Negara yang mana turut hadir dan menandatangani dalam deklarasi pendirian Negara.

“Mendapatkan dukungan diplomatik dari satu Negara lain saja itu sudah merdeka. Sementara Papua memang mendapatkan dukungan diplomatik dari Negara Vanwatu, tapi dukungan tersebut belum dimasukan ke PBB untuk disidangkan. Deklarasi kemerdekaan ini, itu harus disaksikan oleh negara dunia internasional, sementara Papua Barat banyak dilakukan deklarasi kemerdekaan, namun tidak ada pengakuan dukungan internasional dan tidak ada perwakilan Negara interniasonal saat terjadi deklarasi,” jelasnya.

“Apabila PBB mengakomodir isu/aspirasi NRPB, apalagi menjadi NRPB terdaftar sebagai anggota PBB, maka secara hukum internasional dan politik luar negeri seharusnya PBB mencabut dulu resolusi PBB Nomor 5142 tertanggal 26 Desember 1969 tentang hasil Pepera di Tanah Papua, tapi sampai saat ini resolusi PBB dimaksud belum dicabut,” sambungnya.(nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:53, Binpa

December 3, 2012 0

Satgas Papua : ‘1 Desember Sakral Jangan Dikotori’

JAYAPURA—Menilai isu-isu yang berkembang menjelang 1 Desember sudah berlebihan, membuat SATGAS Papua mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak perlu takut dalam menghadapi momen tersebut.

Alex Baransano, Wakil I Bidang Komando SATGAS Papua yang menyambangi Bintang Papua Senin (26/11) malam menyerukan agar seluruh pihak dapat memandang momen tersebut dengan baik walau di dalamnya menyangkut banyak kepentingan, termasuk kepentingan politik.

“Masyarakat Papua dihimbau melihat (1 Desember) dengan baik, memang momen ini sangat sakral jadi jangan dikotori dengan aksi anarkis atau pun pengibaran bendera,”

ucapnya.

Lebih lanjut ia mengutarakan bahwa dibalik 1 Desember ada momen yang jauh lebih penting, yang itu momen Pemilihan gubernur Papua.

“Kami tidak mau orang Papua berkelahi di dapurnya sendiri, dan kami mengajak semua pihak untuk menyukseskan PILGUB agar putra Papua yang terpilih nantinya bisa membawa perubahan,”

tuturnya lagi.

Alex yang juga mengaku menjabat Komandan SATGAS Port Numbay berucap agar masyarakat jangan melihat hal ini sebagai hal yang menakutkan. Dan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dibaliknya ia menegaskan agar mereka tidak mendahului kehendak Tuhan karena menurutnya ada waktu Tuhan untuk menentukan segalanya. Ditanya mengenai kemungkinan yang biasa terjadi pada saat 1 Desember seperti pengibaran bendera, ia berkomentar, belum ada pihak yang menjamin akan melakukan aksi tersebut.

“Tidak ada yang menjamin akan ada pengibaran bendera, bendera itu bukan mainan yang bisa dimainkan seenaknya saja, kadang dikibarkan lalu diturunkan,”

cetusnya.
Ia pun berani menjamin bahwa 1 Desember akan bisa dilalui dengan situasi yang aman, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam melakukan aktifitas.

Polri Tak Boleh Tembak Warga Sipil

Adanya isu yang berhempus 1 Desember mendatang akan terjadi konflik di sejumlah wilayah di Tanah Papua yang acapkali diperingati sebagau HUT TPN/OPM ditanggapi dingin Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda, SH yang dikonfirmasi, Senin (26/1).

Kata dia, pihaknya menghimbau kepada aparat Polri memberikan keleluasaan warga yang ingin menyampaikan ibadah syukur saat 1 Desember mendatang.

“Kalaupun rakyat melakukan ibadah syukuran. Ya, ibadah syukuran dengan Tuhan. Itu hak setiap warga negara. Kita tak bisa melarang orang beribadah karena itu dilindungi UU. Tapi menciptakan situsi yang kondusif hingga ibadah syukuran berakhir,”

kata Wonda.

Namun, kata dia, bila pihak-pihak tertentu mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka aparat Polri perlu melakukan pendekatan persuasif bukan justu melakukan pendekatan kekerasan dan represif seperti menembak mati dan menghilangkan nyawa warga sipil yang tak berdosa.

Politisi Demokrat ini menegaskan, pendekatan kekerasan dan represif menembak mati atau menghilangkan nyawa orang lain bukan solusi. Tapi pendekatan persuasif harus dibangun di Papua.

“Sudah terlalu banyak pertumpahan darah di Papua. Sudah waktunya mengakhiri dari semua itu, pendekatan yang dibangun selama ini oleh pihak aparat TNI Polri ini harus terus dibangun sekaligus komunikasi dengan masyarakat,”

tuturnya.

Terkait adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengibarkan Bintang Kejora khususnya di wilayah Jayapura Utara, Kapolsek Jayapura Utara AKP KR Sawaki, SE yang dihubungi terpisah mengatakan, pihaknya memberikan jaminan pada 1 Desember tak ada pengibaran bendera Bintang Kajora.

“Saya tak mau mendahului kekuasaan Tuhan, tapi naluri saya menjamin 1 Desember wilayah saya aman karena saya menjadi bagian dari masyarakat. Masyarakat menjadi bagian dari saya dan ada komitmen bersama yang telah dibangun ketika kami melakukan acara bakar batu bersama masyarakat di Kelurahan Angkasa,”

kata dia.

Dia mengatakan, bila ada pihak yang mengibarkan Bintang Kejora dalah provokator. Dan itu tetap disikapi secara serius oleh masyarakat adat baik secara hukum, budaya dan adat.

“Kami telah berjanji bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan humanis sebagaimana amanat Kapolda Papua ketika membuka Operasi Aman Matoa II,”

ujarnya. (ds/mdc/don/l03)

Selasa, 27 November 2012 10:10, www.bintangpapua.com

November 27, 2012 0

Sebby Sambom : 1 Desember Dekolonialisasi PBB, Bukan Kemerdekaan

JAYAPURA – Masih adanya perdebatan soal momen 1 Desember, tak luput dari perhatian aktivis Hak Asazi Manusia, Sebby Sambom yang saat ini masih dalam pelariannya di hutan. Ia menyampaikan bahwa momen tanggal 1 Desember bukanlah hari kemerdekaan, melainkan Dekolonialisasi PPB.

“Tidak perlu ada penaikan bendera, mungkin ibadah atau doa syukur, karena 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua, tetapi saat itu dekolonialisasi PBB yang disahkan dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 dan nomor 1541 pada tahun 1960, itu adalah bagian dari persiapan kemerdekaan Papua Barat, sebab Belanda sebagai Negara yang menduduki wilayah Papua Barat saat itu berkewajiban memerdekakan atau memberika kemerdekaan kepada Papua Barat, jadi 1 Desember itu bukan kemerdekaan Papua,”

jelas Sebby saat dihubungi, Bintang Sabtu (24/11).

Masih menurut Sebby,

”Sayangnya, niat baik itu dimanfaatkan lain oleh Amerika, Indonesia dan PBB untuk menyerahkan Papua Barat ke pangkuan Indonesia,”

tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sebby juga mengurai alasan dia dan beberapa rekannya melarikan diri ke hutan.

“Ada kelompok orang Papua lain yang iri hati dan cemburu dengan kerja kami, mereka bekerjasama dengan pihak ketiga untuk berusaha mengejar kami, mereka ingin menangkap kami dan membunuh kami, akhirnya saya dan beberapa aktivis lainnya memilih untuk bersembunyi, ini bulan keenam kami di hutan,”

ujarnya. Ketika dimintai kejelasan mengapa mereka harus dikejar, ditangkap dan dibunuh, Sebby mengatakan bahwa,

”Ada video perintah untuk membunuh saya, perintah itu dari Mathias Wenda, walaupun saya sangsi dan menduga itu direkayasa oleh kelompok tertentu yang sedang ‘bermain’, dan ada alasan-alasan lainnya, seperti stigma aparat terhadap kami, bahwa kami dianggap seperti teroris, sehingga mereka mengutus Densus 88 untuk mengejar kami,”

kata Sebby.

Situasi hingga saat ini menurut Sebby masih belum aman bagi dirinya dan beberapa aktivis lainnya, hal ini karena menurut dia aparat menurunkan Densus 88 untuk melakukan pengejaran terhadap mereka, walaupun dalam beberapa kesempatan Kapolda Papua menyampaikan bahwa sudah tidak ada Densus 88 di Papua.

“Kami di stigma oleh aparat sebagai teroris sehingga dengan alasan itu mereka bisa bebas menangkap dan menembak kami, padahal apa yang kami lakukan sepenuhnya adalah memperjuangkan hak-hak kami, dan hak itu adalah hak penentuan nasib sendiri, itu dijamin dan dilindungi oleh hukum internasional,”

ujarnya.

Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dilakukan di Tingginambut, Mulia, adalah pelantikan Goliath Tabuni,

”Tidak ada Konferensi Tingkat Tinggi, hanya pelantikan, saya punya rekaman pembicaraan dengan tuan Goliath, kalau Bintang Papua mau saya bisa kasih rekamannya,”

tandas Sebby.

Tidak lupa Sebby berpesan kepada para aktivis dan masyarakat Papua,

”Jangan takut dan panik dengan keadaan seperti ini, saya juga berharap agar aparat keamanan hentikan menyerang kami, jangan lagi lukai perjuangan kami, karena apa yang kami lakukan adalah berjuang atas hak-hak kami dan ini adalah aspirasi kami,”

pungkas Sebby Sambom. (bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:25, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

1 Desember, Polda Papua Prioritaskan Pengamanan di Tujuh Wilayah

Jayapura (24/11)—Polda Papua akan memprioritaskan tujuh wilayah di Papua dan Papua Barat dalam mengamankan perayaan 1 Desember, yang oleh sebagian masyarakat di Papua diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua.

Wakapolda Papua, Brigjend Paulus Waterpauw mengatakan, di Papua, setidaknya terkosentrasi di lima wilayah dan dua wilayah di Papua Barat yang dianggap membutuhkan pengamanan.

“Dalam operasi kita ada lima wilayah yang menjadi prioritas, ditambah dengan Papua Barat dua, jadi tujuh. Di Papua Barat, yaitu Manokwari dan Sorong,”

kata Waterpauw kepada tabloidjubi.com, di Waena, Kota Jayapura, Sabtu (24/11) siang.

Di Papua, Kota Jayapura, Sentani, Keerom, Mimika, dan Wamena adalah daerah yang dianggap wilayah yang membutuhkan kemanan. Tapi Paulus tak menyebut jumlah personel polisi yang dibutuhkan. Namun pihaknya berupaya untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, warga masyarakat.

“Langkah-langkah yang kita lakukan cukup baik, kordinasi dengan pemerintah, para tokoh, dengan masyarakat,”

tegas mantan Kapolres Mimika ini.

Wakapolda berharap, situasi akan aman, berjalan baik, sehingga tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Brigjend Paulus mengimbau agar warga tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai isu dan pemberitaan. Jika, ada masalah, kata dia, perlu membangun komunikasi yang baik.

Disebutkan, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan para tokoh masyarakat, di kampung-kampung yang dianggap perlu menemukan pemahaman yang sama, dengan melakukan penyuluhan, pengobatan masal, dan bakar batu. (Jubi/Timo Marten)

Saturday, November 24th, 2012 | 16:07:08, www.tabloidjubi.com

November 25, 2012 0

OPM Minta Aparat Tak Ganggu KTT TPN/OPM

Jayapura – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menggelar pesta Demokrasi Papua Barat, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), 26-30 November di Tingginambut Puncak Jaya Papua. Untuk itu, OPM meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan segala aksi kekerasan atau baku tembak selama acara berlangsung.

Panglima OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya menegaskan, selama Konferensi Tingkat Tinggi TPN OPM, pihaknya meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggangu jalannya acara.

“Aparat tidak boleh datang kesini (Tingginambut), tidak boleh ganggu acara sampai selesai,”

ujar Goliat Tabuni melalui telepon selulernya, Senin 19 November.

Lanjut Goliat Tabuni, Konfrensi Tingkat Tinggi TPN-OPM yang akan diselenggerakan, juga sekaligus akan mengukuhkan dirinya sebagai Panglima Tertinggi OPM.

“Selain bicara tentang perjuangan OPM, juga akan kukuhkan saya sebagai Panglima Tertinggi OPM,”

ucapnya.

Menurut Goliat, agar acara KTT terselenggara dengan aman dan lancar, pihaknya sudah menyurati Kapolres Puncak Jaya dan Wakapolda Papua, guna meminta izin .

“Saya sudah kirim surat resmi ke Kapolda Puncak Jaya dan Kapolda Provinsi, sebagai tanda pemberitahuan, yang intinya KTT TPN/OPM tidak diganggu,”

paparnya. Kata Goliat Tabuni, dalam KTT TPN-OPM yang akan berlangsung selama 4 hari itu, pihaknya akan mengundang semua OPM maupun simpatisan yang ada di Tanah Papua.

“Undangan sudah kami kirim ke seluruh OPM dari Sorong sampai Merauke,”

ujarnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan sudah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan acara KTT TPN-OPM di Tingginambut.

“Saya terima surat pemberitahuannya tadi melalui kurirnya Goliat Tabuni,”

kata Kapolres.

Dalam surat pemberitahuan itu, kata Kapolres, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan KTT TPN-OPM adalah Dinus Rambo Wakerkwa, Wakil Ketus Mekaka Murib Telenggen, sekjen Anton Tabuni dan wakil Sekjen Gerimus Germanus Kogoya.
Intinya, kata Kapolres, mereka meminta agar jangan diganggu selama acara KTT berlangsung.

“Mereka minta aparat tidak menggangu jalannya acara hingga selesai,”

tukasnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan KTT juga ditembuskan kepada Presiden Papua Barat dan Pemerintahan Papua Barat.

Ditanya langkah Kepolisian menyikapi acara tersebut, Kapolres enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Yang penting tidak mengganggu aktivitas masyarakat,”

singkatnya.)jir/don/l03)

Sabtu, 24 November 2012 08:57, www.bintangpapua.com

November 24, 2012 0

KNPPB Versi Yance Hembring Siap Lakukan Konsolidasi

JAYAPURA – Menyusul dilantiknya Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) versi Presiden Yance Hembring, Rabu (14/11) pukul 12.30 WIT di Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Ketua KNPPB versi Yance Hembring, yakni, Roberth Buwe, mengatakan, pihaknya akan melaksanakan konsolidasi organisasi ke tingkat provinsi NRPB sampai di kabupaten/kota se-NRPB.

Konsolidasi dimaksud dilakukan untuk pembentukan KNPPB pada tingkat bawah secara berjenjang, sehingga bersama-sama selaku pemuda se-NRPB mengangkat sumpah janji ikrar pemuda untuk memperjuangkan secara tuntas perjuangan kemerdekaan NRPB secara utuh dan berdaulat.

“Yang pastinya kami akan menggalang persatuan dan kesatuan diantara anak sesama negeri Malanesia untuk bersatu padu perjuangkan kemerdekaan bangsa NRPB,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Sabtu, (17/11). Pada kesempatan itu, dirinya menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Repoblik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada warga Negara Papua Barat untuk memperjuangkan kemerdekaannya hingga mendapatkan pengakuan dunia internasional.(nls/don/l03)

Senin, 19 November 2012 09:34,www.bintangpapua.com

November 19, 2012 1

SBY Janjikan Tak Ada Peningkatan Kehadiran Militer di Perbatasan, Namun Warga Masih Mengungsi Karena Ketakutan

Jayapura — Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill mengatakan bahwa ia telah diyakinkan oleh Presiden Indonesia yang tidak akan meningkatkan kehadiran militernya di sekitar perbatasan RI-PNG dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Bali, minggu lalu.

“Presiden telah meyakinkan saya, mereka tidak akan meningkatkan aktivitas militer di Papua Barat. Bahkan mereka perlahan-lahan menarik militer untuk memungkinkan pembangunan ekonomi di Papua Barat sehingga mereka dapat memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup rakyat kita di sana.” kata Peter O’Neill kepada tabloidjubi.com melalui siaran persnya, (15/11).

Menurut Peter O’Neill, dalam pertemuan tersebut, kedua negara telah sepakat melakukan sejumlah proyek bersama di sekitar wilayah perbatasan. Proyek-proyek yang akan dilakukan tersebut adalah proyek di sektor minyak, gas dan listrik.

O’Neill juga mengatakan ia dan SBY juga mendiskusikan keprihatinan PNG tentang pelanggaran hak asasi di Provinsi Papua. O’Neill mendorong Indonesia untuk menangani masalah-masalah hak asasi manusia di Papua.

Sebelumnya, Agustus lalu, Danrem 172/PWY/Jayapura, Kolonel Infanteri Joppy E. Onesimus Wayangkau menegaskan, perbatasan masih membutuhkan tentara yang ditugaskan. “Perbatasan masih perlu tentara,” katanya.

Pasukan di perbatasan bisa dikurangi jika Pemerintah Daerah Keerom, Dewan Adat Keerom dan masyarakat di Keerom bisa menjamin keamanan. “Pasukan dapat dikurangi jika ada jaminan keamanan dari pemerintah daerah, dewan adat, masyarakat dan aparat keamanan,” kata Wayangkau saat itu.

Oktober lalu, dari hasil investigasi dan monitoring Elsham Papua di Keerom diketahui ada 38 warga yang mengungsi dan terus berpindah-pindah tempat. Mereka menetap di pondok-pondok sekitar perbukitan, sebelah Barat kota Arso. warga tersebut mengungsi karena takut dengan penyisiran yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI/POLRI di kampung-kampung, dengan alasan mencari warga asli papua yang terlibat sebagai anggota TPN-OPM dan mencari pelaku penembakan tanggal 1 Juli lalu terhadap kepala kampung Sawyatami. Kondisi ini tentunya bertolak belakang dengan pernyataan SBY yang daisampaikan pada O’Neill.

Sumber : http://www.tabloidjubi.com

November 17, 2012 0