Wisnu Wardhana : Kunjungan Menlu MSG Untuk Memahami Pembangunan Di Indonesia, Termaksuk Papua

Wakil Mnetri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwhardana (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, diatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”

ujar Wisnuwardhana.

Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.

Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.

“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,18:40,TJ

June 21, 2013 1

Indonesia tolak tuduhan pembunuhan massal di Papua

Indonesia mengatakan, tudingan pembunuhan massal di Papua oleh satuan anti teror “sama sekali bohong”.

Indonesia mengatakan, tuduhan dalam laporan ABC minggu lalu tentang pembunuhan massal di Papua oleh satuan anti teror “sama sekali bohong”.

Kedutaan Besar RI di Canberra mengatakan, menurut pihak berwenang di Papua, “rumor” seperti itu tidak benar.

“Berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada kekerasan seperti itu terjadi,” kata KBRI dalam sebuah statement.

“Nampaknya rumor dan kebohongan itu disebarkan oleh individu dan kelompok tertentu dengan tujuan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia dalam upayanya memastikan pembangunan yang berkesinambungan di provinsi-provinsi Papua.”

Laporan ABC itu memuat tuduhan bahwa satuan anti teror Indonesia melancarkan pembunuhan massal di sebuah desa di Papua.

Tuduhan itu dilontarkan oleh Jonah Wenda, jurubicara sayap militer Organisasi Papua Merdeka.

Menurut Wenda, 11 orang tewas dan 20 lainnya hilang setelah operasi gabungan tentara dan polisi terhadap para pendukung gerakan separatis Free Papua pada bulan April.

28 May 2013, 8:23, AEST

May 28, 2013 0

Dubes New Zeland : Semua Pihak Harus Duduk Bersama

Dubes New Zeland Bersama Kapolda Papua. (Jubi/Arjuna)

Jayapura – Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor beraudiensi dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan jajarannya, Senin (15/4). Dalam audiensi itu sejumlah hal menjadi topik pembahasan.

Salah satunya terkait permasalah yang ada di Papua selama ini. Duta Besar New Zeland, H.E. David Taylor mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penuh integritas teritorial Indonesia atas Papua dan setuju pendekatan pemerintah pusat, serta daerah yang mengedepankan aspek ekonomi, guna memperbaiki masalah di Bumi Cenderawasih.

“Namun kami menolak segala bentuk kekerasan dan kejahatan, karena tak akan menyelesaikan masalah. Seharusnya semua pihak duduk bersama berunding mencari solusi untuk masalah yang ada di Papua. Itu adalah pendekatan yang kami ambil,”

kata H.E. David Taylor.

Selain itu menurutnya, jika ada yang mengklaim perjuangan Papua merdeka mendapat sokongan dana dari pihak luar negeri, itu hal yang lumrah. Pergerakan kemerdekaan dimanapun pasti ada dukungan di luar negeri.

“Saya yakin ada satu, dua orang di New Zeland yang mendukung pergerakan kemerdekaan Papua. Tapi kebijakan resmi pemerintah New Zeland adalah mendukung integritas teritorial Indonesia di Papua. Isu-isu di Papua yang menjadi perhatian pemerintah New Zeland, yakni pembangunan. Pemerintah New Zeland bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memperbaiki kwalitas pembangunan melalui program bantuan dari Pemerintah New Zeland,”

ujar H.E. David Taylor.

Sementara itu Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pemerintah New Zeland mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polda Papua untuk menghadapi masalah di Papua.

“Jadi semua upaya termasuk upaya paksa menghadapi kekerasan disamping dengan cara yang soft. Cara tegas itu dilakukan dengan cara penegakan hukum. Untuk polisi sendiri saya sudah sampaikan kebijakan penegakan hukum dengan cara keras adalah upaya terakhir,”

kata Tito.

Dikatakan Kapolda Papua, upaya pertama polisi, tetap mengedapkan fungsi Binmas dan Polisi Masyarakat. New Zeland sendiri salah satu negara yang sangat berhasil melakukan Communitty Police atau Polisi Masyarakat serta berhasil melakukan asimilasi antar pendatang dan lokal atau Inggris dengan Suku Mauri.

“Jadi Communitty Police nanti pertama akan dilakukan dengan cara latihan. New Zeland akan memberikan pelatihan dam difokuskan di SPN Pasir Dua atau di tempat. Kita undang Polisi dari setiap Polres untuk ikut latihan itu. Itu akan sudah didiskusikan Juli mendatang tapi akan mulai September sampai Oktober. Ini selama 3 tahun dengan jumlah anggaran Rp 20 miliar lebih,”

kata Tito Karnavian.(Jubi/Arjuna)

April 15, 2013,17:41, TJ

April 15, 2013 0

SAFANPO : Pemekaran Mengkotak – Kotakan Generasi Muda Papua

Jayapura, 1/4 (Jubi) – Apolo Safanpo, Ketua Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) mengatakan, pemekaran telah mengkotak-kotakan Generasi Muda Papua.

“Pemekaran baik Provinsi maupun kabupaten serta pembangunan asrama-asrama yang dibangun berdasarkan suku telah mengkotak-kotakan Anak-anak Muda Papua,”

kata Apolo Safanpo kepada wartawan di halaman SMU Taruna Bhakti Waena, Jayapura seusai menghadir Misa Paskah Nuansa Papua, Senin (1/4). Menurut Safanpo, pihaknya tetap ingin agar Generasi Muda Papua tetap berada dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Sementara itu terkait ICAKAP, Aloysius Giay mengatakan, pertama pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pengurus harian ICAKAP dan generasi mudanya yang sungguh luar biasa melaksanakan Misa Paskah Nuansa Papua.

“Kedua, barangkali harus dievaluasi untuk ke depan, terutama intelektual-intelektual Katolik harus betul-betul dilibatkan dalam tahapan pekerjaan dan terkhir, sangat menarik di dalam khotbah tadi disampaikan Pastor Frans bahwa apakah itu mempertahankan jati diri atau memperbaharui jati diri atau kembali pada jati diri. Ada tiga hal penting. Contoh, umat di kampung sekarang bukan makan dari kebun, bukan dari hasil jerih payahnya sendiri tetapi sekarang makan dari dana Otsus, raskin, beli sarden dan mie di toko,”

tutur Giay.

Menurut Giay, Ini adalah salah satu pergumulan pemimpin umat untuk melihat hal ini. Bagi dia, ini sudah berubah arah iman sehingga hal-hal ini juga termasuk dalam kehidupan ekonomi umat yang harus diperhatikan ke depan.

“Saya harap ICAKAP melakukan identifikasi umat saat ini. Mana yang harus dipertahankan iman dalam budaya kita, mana yang harus diperbaharui dan mana yang harus kembali ke jati diri awal,”

ujarnya.

Dia menambahkan, contohnya, Suku Mee di Paniai. Di dalam budaya maupun agama mengajarkan, kalau seorang yang mau menikah haruslah bisa membuat kebun, pagar dan perahu.

“Kalau belum bisa berarti dia belum bisa menikah. Hal-hal budaya seperti ini yang menyatu (inkulturasi) dengan iman Katolik harus benar-benar kita kaji kembali dan di perbaharui kembali,”

harap Giay. (Jubi/Aprila Wayar)

April 1, 2013,21:19,TJ

April 1, 2013 0

Filep Karma Nilai Ada Rekayasa Dalam Pilgub

Jayapura — Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma menilai ada rekayasa dalam proses pemilihan gubernur (pilgub) yang baru saja berlangsung 29 Januari 2013 lalu. Hal ini disampaikan kepada tabloidjubi.com beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura.

“Saya juga tidak percaya bila pada akhirnya proses Pilgub yang diikuti oleh enam pasang calon itu menang dengan suara lebih dari lima puluh persen, ini adalah rekayasa,”

demikian kata Karma yang ‘dituding’ negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Kasus Biak Berdarah ini.

Menurutnya, seperti Joko Widodo (Jokowi) pada Pilgub DKI Jakarta lalu misalnya, hanya mencapai empat puluh persen. Logikanya, pilgub seharusnya dilakukan dua putaran karena jumlah suara otomatis terbagi ke enam calon gubernur ini.

“Saya bercerita dengan banyak orang tentang pilgub, ternyata banyak Orang Papua yang tidak ke TPS untuk ikut memilih pada Tanggal 29 lalu. Bukan hanya Orang Asli Papua tetapi juga Orang Non Papua dengan alasan tidak mendapat undangan,”

ungkap Karma lagi kepada tabloidjubi.com

Sementara itu, Yuliana S. Kowi, warga Uncen Bawah mengatakan dirinya mengikuti proses pilgub tetapi kelihatannya tidak terbuka dan tidak jujur.

“Yang kami tahu sebenarnya, di sini kan Pak Habel Melkianus Suwae (HMS) yang menang tapi kan tidak. Jadi pokoknya sudah tidak jujurlah. Kami waktu pemilihan waktu itu tahu saja pasti HMS tapi tahunya malah kalah begitu,”

tutur Kowi pada tabloidjubi.com beberapa waktu lalu. (Jubi/Aprila Wayar)

March 25, 2013, 21:17, TJ

March 25, 2013 0

Reaksi Indonesia Atas Penayangan Film ” Goodbye Indonesia “

London – Penayangan film dokumenter perjuangan Papua

“Goodbye Indonesia”

di TV Aljazeera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia. Indonesia menyatakan berita tersebut tidak berimbang dan objektif.

Melalui Penasehat Senior Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama TV Aljazeera (1/2) menyatakan bahwa Papua tidak seperti yang diberitakan dalam film Aljazeera yang diputar berturut-turut dari 30 Januari hingga 5 Februari tersebut.

“Sejak 2005 Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan melalui kebijakan Otsus dan kami tahu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan yang lebih baik, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM”,

jelas Dewi dengan nada keras.

Lain halnya ketika wartawan Aljazeera menanyakan tentang mengapa KNPB yang menuntut kemerdekaan melalui jalur politik dengan cara-cara demokratis dilarang, ditangkap bahkan dibunuh? Dewi Fortuna yang juga mantan Dewan Penasehat Sekjen PBB Bidang Perlucutan Senjata ini menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia dan hukum Indonesia tidak mentolerir kelompok yang berjuang untuk merdeka walaupun dengan cara-cara demokratis yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ketika ditanya mengenai pelarangan Wartawan Internasional ke West Papua, Dewi Fortuna menjawab bahwa itu dikarenakan alasan keamanan di beberapa tempat di Wilayah itu. Bahkan ia mengatakan di Papua masih terjadi perang saudarah (suku) sehingga tidak aman bagi wartawan untuk Papua.

Film dokumenter yang diputar selama satu minggu berturut-turut pada program“People and Power” di Aljazeera tersebut ditonton oleh lebih dari 100 negara di dunia. Dalam situsnya, Aljazeera menempatkan film tersebut sebagai film yang paling banyak ditonton dan dibagi (dishare) ke jejaring sosial seperti Facebook, Twiter dll. Film tersebut membongkar kejahatan Indonesia terhadap rakyat Papua dan aktivis KNPB yang ditangkap, dikejar-kejar dan dibunuh hanya karena aktivitasnya dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. (wd)

February 03, 2013, KNPBNews

February 3, 2013 0

11 Kursi Tambahan Otsus PB Terancam Tak Terakomodir

MANOKWARI – Pertambahan 11 kursi DPRPB dari jalur Otonomi khusus (Otsus) teracaman tak terakomodir pada pemiilihan umum legislatif 2014 mendatang. Pasalnya, hingga kini belum ada aturan turunan berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ditetapkan oleh Pemerintah provinsi Papua Barat dan DPRPB. Padahal Perdasus ini sebagai petunjuk teknis.
“Karena belum ada perdasus, 11 (sebelas) kursi Otsus di Papua Barat terancam tidak terakomodir dalam Pemilu legislatif 2014,” kata Ketua KPU Papua Barat Thimotius Sraun kepada wartawan, Kamis (31/1).

Penambahan kursi DPRPB, lanjut Sraun menjelaskan, mengacu pada pertambahan jumlah penduduk provinsi Papua Barat telah mencapai 1.095.161 jiwa. Penambahan alokasi kursi ini pun mengacu pada ketentuan pasal 23 ayat 2 huruf (b) Undang-undang (UU) No. 8 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Peningkatan jumlah kursi di DPRD PB itu pada gilirannya berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kursi dari jalur otsus, yaitu dari 9 kursi menjadi 11 kursi. Sehingga total kursi dari 45 menjadi 56 kursi pada pemilihan umum 2014 mendatang,” jelasnya lagi.

Dikatakan, peningkatan itu sesuai ketentuan pasal 6 ayat (4) UU No.21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Prov Papua. Besar kemungkinan sebelas kursi tersebut terancam tidak terakomodir karena belum rujukan aturan (Perdasus) mengaturnya. “Kalaupun sudah ada tetapi belum disahkan maka, para penerima amanah dari rakyat selaku pemilik hak atas kursi otsus hendaknya mengupayakan percepatan proses pengesahan produk hukum tersebut sebagai wujud kepedulian,” ungkap Sraun.

Ditambahkan Sraun, KPU Papua Barat akan berkoordinasi dengan pihak eksekutif, legislatif dan Majelis Rakyat Papua Barat, untuk mendorong percepatan proses pengesahan yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur rekrutmen anggota DPRPB terkait pengisian kursi Otsus di Papua Barat sebanyak sebelas kursi.(Sera/don/l03)

Jum’at, 01 Februari 2013 21:45, Binpa

February 1, 2013 0

Kerjasama PNG dan Pemprov Papua Lebih Diprioritaskan

JAYAPURA– Faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Papua Newguinea, sehingga kerjasama tersebut lebih banyak (diprioritaskan) dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Hal itu terungkap saat Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua, drh. Constant Karma beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)Provinsi Papua, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1).

“Karena Provinsi Papua yang lebih dekat maka lebih banyak kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan Pemerintah Provinsi Sandaun di PNG,” kata Penjabat Gubernur Papua, drh.Constant Karma kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1) kemarin siang.

Gubernur menjelaskan, dari pertemuan tersebut ada kesepakatan kerjasama yang baik yang nanti akan ditandatangani bersama, sehingga diharapkan ada suasana yang baik antara PNG dengan Indonesia dalam hal ini Pemprov Papua sebagai negara tetangga.

“Tadi (kemarin, red) kami diskusi juga tentang kawasan perbatasan, karena kawasan perbatasan setiap tahun ada pertemuan – pertemuan rutin dari Border Liaision Officers Meeting (BLOM) dan Joint Border Committee (JBC) tingkat menteri dan dalam pertemuan ini banyak sekali yang dibicarakan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Constan Karma berujar, Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May mengatakan kepada Pemprov Papua, dirinya akan berusaha agar prasasti yang sudah ditandatangai oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Maichel Schummary di Port Moresby dapat di dirikan secepatnya.

“Prasasti ini sudah ditandatangani tetapi hingga saat ini belum berdiri.Dalam rapat BLM banyak hal sudah kami bicarakan,namun masyarakat di sebelah PNG masih ada masalah-masalah yang perlu di selesaikan.Tadi (kemarin, red) beliau janji kepada kami, masalah-masalah internal mereka akan diselesaikan secepatnya sehingga diharapkan pada Mei mendatang sudah selesai, dengan demikian realisasi pendirian prasasti itu dapat terlaksana di perbatasan antara PNG – Indonesia,” katanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:55, Binpa

January 19, 2013 0

Negara New Caledonia Jajaki Rencana Kerjasama Dengan Papua

JAYAPURA – Melihat adanya kemiripankultur budaya masyarakat adat, Pemerintah Negara New Caledonia menjajaki rencana untuk melakukan kerja sama dibidang budaya serta isu tentang penanganan masalah perempuan.

Hal tersebut sebagaimana hasil pertemuan Menteri Pemberdayaan Perempuan New Caledonia, Dewe Gorodey yang didampingi suami dengan Plt. Sekda Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, MM, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura, Jumat (18/1) kemarin pagi.

Menurut pengakuan Gorodey, dirinya bersama suami sudah berada di Indonesia selama tiga pekan. Sementara keinginannya untuk mengunjungi Kota Jayapura lebih dikarenakan oleh adanya kesamaan kultur budaya antara Papua dan New Caledonia yang notabene sama-sama berada di daerah kepulauan pasifik.

“Jadi, memang saya tertarik kesini (Jayapura, red) karena di Papua ada festival budaya yang juga ada di tempat kami tiap tahunnya. Makanya, kami kesini dengan harapan ingin melihat kebudayaan Papua lebih dekat dan secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut dia berharap kedepan bakal terjalin suatu kerja sama antara Indonesia khususnya Provinsi Papua dengan New Caledonia, dalam hal budaya serta adanya pertukaran kultur yang dapat yang dibarengi penanganan isu perempuan antar kedua wilayah tersebut.

“Maka itu, saya berpikir kedepan untuk mengundang pihak – pihak terkait dari Papua guna duduk bersama kami kedepannya untuk membahas soal isu perempuan.Tapi, yang terutama adalah pertukaran budaya dan kita ingin sekali ada kerjasama dibidang tersebut,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt).Sekda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM. menyambut positif rencana kerjasama yang dikemukakan Menteri New Caledonia tersebut.Pihaknya berharap rencana itu bisa terwujud, sehingga bisa terjadi tukar menukar informasi budaya antar kedua wilayah yang berada di pasifik ini.

“Dari kami dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat menyambut baik dan tentunya memang perlu ada proses yang harus ditempuh karena ini antar bangsa, dan saya rasa untuk New Caledonia tidak terlalu berbeda jauh dengan kebudayaan Papua yang ada di Melanesia. Selain itu, saya rasa inisiatif beliau dibidang kebudayaan dan penanganan masalah perempuan saya kira ini sangat baik untuk dilakukan kerja sama antar kedua belah pihak,” cetusnya.

Usai bertemu Sekda Papua, Menteri Dewe Gorodey dijadwalkan mengunjungi sejumlah tempat wisata serta sanggar seni budaya di Kota Jayapura, kemudian bakal berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yhudoyono.

Sebelumnya Menteri Dewe Gorodey bersama suami diterima Sekda Papua yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Papua, Annie Rumbiak, serta Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Papua, WimCH. Rumbino, diruang kerjanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:54, Binpa

January 19, 2013 1

Tahun ini Indonesia Rencanakan, Dialog Papua-Jakarta Dilaksanakan

Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan saat diwawancarai wartawan di Kota Jayapura, Papua. (Jubi/Levi)

Jayapura — Setelah melakukan kunjungan ke Papua terkait penyelesaian masalah Papua pada September 2012 lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, mengaku sudah memberikan pertimbangannya ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya sudah memberikan pertimbangan, penyelesaian masalah Papua sebaiknya dibicarakan bersama. Jawaban Presiden SBY menyambut baik hal itu,”

kata Albert, saat ditemui usai mengikuti perayaan malam Natal bersama Partai Amanat Nasional di Kota Jayapura, Papua, Minggu malam (13/1).

Menurut Albert, pihaknya juga telah didatangi beberapa tokoh Papua seperti Pater Neles Tebay dan Beny Giay, serta beberapa tokoh agama lainnya asal Papua. “Mereka mendorong untuk diadakan dialog dan mudah-mudahan dialog itu bisa dilaksanakan pada tahun 2013 ini. Tapi saya tak tahu pastinya di bulan apa,” katanya.

Hanya saja menurut Albert, pihaknya bekerja ke arah itu (mendorong adanya dialog). Sebab semuanya, termasuk Presiden SBY mengharapkan tanah damai bagi Papua.

“Saya pikir semua, termasuk Presiden SBY bekerja dan mempunyai kemauan ke arah itu (dialog) dan tinggal tunggu waktunya,”

katanya.

Sedangkan pertimbangan lain ke Presiden SBY, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini, yakni Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua agar dilaksanakan sepenuhnya, baik oleh jajaran di daerah, maupun pemerintah pusat.

“Yang lain, KPK harus diadakan nyata di Papua dan harus turun ke Papua, karena banyak rakyat Papua mengeluh, mereka mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban dana Otsus itu. Sehingga KPK sebaiknya ada disini (Papua),”

kata Albert.

Sekadar diketahui, Albert yang saat menjadi anggota Komnas HAM, dia pernah menjadi Ketua Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Timtim (1999), KPP HAM Abepura (2000), Ketua KPP HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (2001), serta dilantik menjadi Watimpres Bidang Hukum dan HAM pada Januari 2012 lalu.

Pada kunjungannya ke Papua selaku Watimpres, Albert bertemu jajaran pemerintahan di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya. Diantaranya, MRP, Mapolda Papua dan Makodam XVII Cenderawasih, para pimpinan LSM, dan tokoh gereja. Kunjungan ini, tindaklanjut dari pertemuan dengan para tokoh masyarakat Papua di Kantor Wantimpres pada tanggal 3 Juli 2012 sebelumnya. (Jubi/Levi)

Tuesday, January 15th, 2013 | 18:01:02, TJ

January 15, 2013 0