Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG

He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.

Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.

Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka”, tetapi “semua komponen bangsa Papua”.

Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:

Presidium Dewan Papua (PDP)
Dewan Adat Papua (DAP)
Majelis Rakyat Papua (MRP)
Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
West Papua National Authority (WPNA)
Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
Perempuan Papua Merdeka
Pemuda Papua Merdeka
Intelektual Papua Merdeka

Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:

Thaha Moh. Al-Hamid
Forkorus Yaboisembut
Benny Giay
Fransalbert Joku
Sofyan Yoman
Phillip S. Karma
Markus Haluk
Nicolaas Jouwe
Ramses Ohee
Matius Murib
dll

Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.

Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.

Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.

Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.

March 16, 2017 0

MSG chair postpones PNG leg of Melanesia tour

The chairperson of the Melanesian Spearhead Group, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has postponed the PNG leg of his Melanesia tour.

The tour, his second as chairperson, is to discuss the restructuring of the MSG Secretariat in Vanuatu and the revision of MSG Membership Guidelines with other MSG leaders.

Earlier this week Mr Sogavare met with his Vanuatu counterpart, Charlot Salwai in Port Vila and also with FLNKS spokesperson Victor Tutugoro.

Today he is to meet with the Fiji’s Prime Minister Frank Bainimarama in Suva.

The Fiji Prime Minister Frank Bainimarama at Government House in Auckland — Fiji’s Prime Minister, Frank Bainimarama. Photo: RNZ/ALEX PERROTTET

Following that meeting Mr Sogavare was supposed to fly to Port Moresby to meet with PNG’s prime minister Peter O’Neill.

But this leg of the tour has now been postponed until February.

Mr Sogavare, who flys back to Solomon Islands on Sunday, said he would not be releasing a statement on the outcome of the tour until he completes the PNG leg in February.

The MSG secretariat in Port Vila has been plaqued by issues with funding and its overhaul was recommended by an independent review commissioned because of persistent funding problems and the review of membership guidelines has arisen over the issue of West Papuan membership to the Melanesian Spearhead group.

Solomon Islands and Vanuatu favour West Papuan Membership while Fiji and Papua New Guinea support Indonesia’s view that it should represent West Papuan interests in the group.

Source: http://www.radionz.co.nz/

January 22, 2017 0

Jhon Ribat, Kardinal Pertama Orang Melanesia

By Kabar Mapegaa 20.14.00

Kardinal Jhon Ribat menjabat Uskup Agung Port Moresby (PNG) di Malanesia/doc Misacor Org.

Roma (KM) –Paus Fransiskus telah mentabiskan 17 kardinal baru dari seluruh dunia, banyak dari mereka telah memilih untuk membantu penggantinya, ditahbiskan pada (20/11/2016) lalu dari gereja Katolik St.Petrus di Roma

Para kardinal baru berasal dari lima benua, dan termasuk utusan Vatikan untuk Suriah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ” adat istiadat”.

Salah – satu yang diangkat kardinal adalah Jhon Ribat dari Negara Papua New Guiena di Melanesia. Selain ini, para kardinal baru datang dari negara-negara termasuk Republik Afrika Tengah, Bangladesh dan Mauritius.

Jhon Ribat MSC, Uskup Agung Port Moresby, berjanji akan menciptakan Gereja adalah momen sukacita yang besar. Dia adalah kardinal MSC pertama dan kardinal pertama dari Papua Nugini. Pengangkatannya menggarisbawahi pelayanan sendiri Gereja di PNG dan kepemimpinannya pada sejumlah isu-isu moral dan sosial.

Dia tegas menentang hukuman mati dan merupakan pendukung gaya hidup sederhana untuk melindungi lingkungan. Pengangkatannya membawa karisma dan spiritualitas kita kepada pemerintah Gereja Universal.

Pada saat yang sama, janji Kardinal Ribat adalah kesaksian untuk kerja tak kenal lelah dari begitu banyak orang dan saudara kita sendiri selama 135 tahun terakhir; imam agama dan lainnya; banyak orang awam, maka memberitakan Injil di Pasifik dan untuk menjadi saksi kasih Allah penuh belas kasihan di mana-mana dan untuk semua orang.

Kita bisa adil bangga dengan apa yang kami buat untuk “umat” dan seluruh keluarga di PNG dan seluruh Pasifik Selatan.

Admin/KM

November 25, 2016 0

Tanda Heran di Honiara Menjadi Tonggak Sejarah Baru bagi Melanesia

Selama beradad-abad orang Melanesia di kawasan Pasifik Selatan berada dalam dunia mereka sendiri, terisolir, terdampar, terpojok. Tidak berbicara, apalagi mengenal apa yang ada di sekelilingnya. Dikirannya di sekelilingnya hanyalah hamparan air laut yang di dalamnya ada ikan. Ia tahu selepas ikan-ikan di dalam air itu terdapat manusia lain, tetapi ia tidak mengakui persis bahwa yang dikenalnya seberang laut itu sebenarnya dirinya sendiri.

Ditambah lagi, kalaupun dia berusaha mengetahui lalu mengenalnya, ia didikte, dipaksa, ditekan supaya walaupun ia mengenal orang-orang di seberang sana itu dirinya sendiri, ia dibayar dan dengan dasar bayaran itu dipaksa untuk tidak mengakui bahwa mereka itu dirinya sendiri. Sebuah penyangkalan paksa, sebuah penderitaan yang begitu lama dideritanya.

Sebelum modernisasi ia mengira di dunia ini hanya dirinya dan suku-bangsanya. Di era penjajahan dikiranya orangnya ialah penjajahnya, dan sesama bangsa dan ras-nya itu musuhnya. Setelah kemerdekaan, rekan sesama Melanseia-nya itu diberi nama A, B, dan C, sehingga tidak senama dengan dirinya, yang membuat dirinya tidak sanggup berkata bahwa dirinya ialah dirinya, dan tetangganya itu juga ialah dirinya. Ia terpaksa harus mengaku ini sebagai “west papua” dan itu sebagai “papua new guinea”, ini sebagai Vanuatu dan itu sebagai West Papua, ini sebagia Solomon Islands dan itu sebagai West Papua, ini sebagai Fiji dan itu sebagai West Papua, bukannya kami ini Melanesia.

Tanda heran yang dimulai di Kepala Burung, pulau Mansinam, bahkan dari pulau-pulau Timor kini bersambung menjadi tanda heran berikutnya, “West Papua diakui sebagai ras Melanesia, bangsa Papua!”, sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh NKRI. NKRI memaksa dirinya menyebut orang Melanesia di Tanah Papua sebagai orang Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia. Padahal tanah dan air di Indonesia bukan satu, beribu-ribu; bangsa bukan satu, beribu-ribu; bahasa juga apalagi bukan satu. Sebuah pembohongan diri sendiri, Indonesia menipu diri sendiri, dan penipuannya balik menelan dirinya sendiri, dan pada akhirnya KEBENARAN akan berjaya, dan di era kejayaan itu, tipudaya tidak punya kuasa lagi. Era kekalahan tipu-daya itu telah dimulai, di meja KTT MSG, di kota Honiara, Kepulauan Salomon.

Tanda heran ini menyusul tanda heran sebelumnya, yaitu beberapa bulan sebelumnya telah terjadi sebuah pertemuan akbar di kalangan pejuang dan organisasi perjuangan bangsa Papua di Port Vila, Republik Vanuatu dan di akhir pertemuan tersebut telah dibentuk sebuah wadah pemersatu, ULMWP, sebuah payung organisasi yang mempersatukan berbagai faksi yang ada selama ini.

Tanda heran di Honiara menyusul tanda heran di Port Vila. Dan Tanda heran di Honiara disusul oleh Tanda heran di Port Moresby, yaitu di Sidang PIF yang baru saja berakhir, di mana isu West Papua dibahas secara resmi, dan secara resmi pula diputuskan bahwa sebuah “Fact-Finding Mission” harus dikirim ke West Papua, Indonesia untuk mengusut berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Tanah Papua, di tangan polisi dan militer Indonesia.

Tanda heran di Vila, Honiara dan Moresby telah terjadi menyusul tanda-tanda heran sebelumnya, yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir, yaitu yang pertama Perdana Menteri Papua New Guinea sebagai seorang Papua, yang lahir dan besar di Tanah Papua, yang sukses menjadi Perdana Menteri di Tanah Papua secara resmi, dan secara dinas mengumumkan bahwa beliau akan “engage” Indonesia untuk membicarakan berbagai isu yang muncul di West Papua.

Tanda heran yang pernah dimulai di paling barat kepulauan Melanesia sedang mengikuti arus gelombang samudera pasifik, perlahan tetapi pasti, tenang tapi menghanyutkan. Pengakuan bangsa Papua sebagai ras Melanesia kali ini sudah merupakan tanda heran tonggak sejarah bagi identitas Melanesia sebagai sebuah ras yang terhimpit oleh ras Melayu di bagian Barat dan bangsa Eropa di bagian Selatan, dan Asia di bagian Utara.

Pengakuan orang West Papua sebagai rumpun Melanesia secara resmi atas nama negara-negara Melanesia merupakan titik tolak seluruh proses pengembalian jatidiri dan hak asasi yang melekat kepada manusia Melanesia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk manusia.

Mari kita doakan terus, sehingga tanda heran dan tanda heran ini terus berlanjut, sampai tanda heran terakhir ialah West Papua dan bangsa-bangsa lain di muka Bumi yang saat ini masih dijajah merdeka dan berdaulat di luar cengkeraman penjajah. Amin!

Artikel Mirip:

September 10, 2015 1

Kampanye Papua Merdeka Memasuki Babak Baru per 1 Desember 2013

Mr. Benny Wenda and His Wife, Mrs. Maria H. Wenda

Memperingati hari bersejarah atau hari besar bangsa Papua 1 Desember telah dilakukan berbagai kegiatan oleh bangsa Papua di tanah airnya (West Papua) maupun di berbagai tempat di seluruh muka Bumi. Kegiatan-kegaitan peringatan HUT 1 Desember yang mulai diperkenalkan kepada bangsa Papua sebagai “Hari Kemerdekaan” West Papua itu sejak tahun 2000 telah dilakukan dengan berbagai cara. Cara pertama di awal-awal abad ini ialah dengan pengibaran Bendera besar-besaran dan meluas di seluruh Tanah Papua, bahkan di manapun orang Papua berada Bintang Kejora berkibar dengan bebasnya. Orang Papua menyambut “udara bebas” ini dengan luapan ucapan syukur kepada Tuhan dan dengan genagan air mata kegembiraan. Banyak pemuda dan orang tua tidak sanggup menyaksikan Bintang Kejora berkibar dan bebas berkibar di Tanah Airnya, Bumi Cenderawasih.

Begitu berganti presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, berganti pula kebijakan. Sejak Megawati Sukarnoputir menjadi Presiden, pertama-tama ia memerintahkan penculikan dan pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Dortheys Hiyo Eluay (Theys Eluay). Tepat 10-11 November 2001 Theys Eluay diculik dan ditemukan tewas di jalan menuju wilayah perbatasan West Papua – Papua New Guinea.

Dengan ancaman dan terornya, NKRI mulai melakukan penengekangan besar-besaran. Banyak aktivis dan tokoh Papua Merdeka dikejar, diburu dan dibantai.

Dampaknya kegiatan peringantan HUT Hari Besar Bangsa Papua sepanjang 10 tahun lebih belakangan ini terjadi secara kecil-kecilan. Ada yang ditandai dengan pengibaran Bintang Kejora, secara terbuka, ada yang secara tersembunyi. Ada yang diselenggarakan dengan orasi-orasi politik dan demonstrasi. Tetapi pada umumnya dirayakan dengan Kebaktian Ucapan Syukur memperingati Hari Besar bangsa Papua ini.

Menjelang 1 Desember banyak sekali aksi-aksi seperti teror dan penembakan terjadi di mana-mana. Menurut pengamatan “The Diary of OPM” kebanyakan merupakan hasil rekayasan NKRi dalam rangka mencari proyek HUT OPM per tanggal 1 Desember dan per tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Paling tidak dua kali, atau ditambah HUT Bintang-14 tanggal 14 Desember setiap tahun juga menjadi hari-hari yang mendatangkan reseki atau uang kaget bagi para aparat TNI dan Polri yang bertugas di Tanah Papua. Oleh karena itu, kalau saja OPM dan tentaranya di rimba Papua berupaya memperingati HUT mereka dengan damai, itu hal yang tidak akan terjaid, karena aparat NKRI tidak bakalan mendapatkan uang kaget mereka. Itulah sebabnya tanggal-tanggal bersejarah bangsa Papua selama ini selalu menjadi tanggal-tanggal TNI dan Polri mencari uang kaget dan reseki tambahan.

Untuk tahun ini ada peristiwa penting yang terjadi, tepat 13 tahun setelah Bintang Kejora berkibar di Port Numbay (tepatnya Gedung Kesenian saat ini) di Taman Imbi, kini tanggal 1 Desember 2013, Bendera Bintang Kejora berkibar secara resmi di Kantor Gubernur Daerah Khusus Ibukota (NCD) dari negara orang Papua di sebelah Timur pulau New Guinea, Papua New Guinea. Pengibaran Bintang Kejora ini sendiri dipimpin langsung oleh Fungsionaris Organisasi Papua Merdeka Rt. Powes Parkop, MP, yang adalah Gubernur NCD sendiri.

December 1, 2013 0

Kantor OPM di Port Moresby Sah dan Wajar

JAYAPURA—Penolakan pemerintah Papua New Guinea (PNG) soal rencana peresmian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Port Moresby, yang direncanakan Selasa (18/6), ditanggapi Pembela HAM dan Direktur Baptist Voice Papua Mathius Murib.

Saat dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Sabtu (8/6), Mathius Murib mengatakan, pendirian Kantor OPM dimanapun seperti di Oxford (Inggris), Port Moresby (PNG), termasuk di Indonesia adalah salah-satu wujud dari HAM dan kebebasan manusia berekspresi menyampaikan pandangan ideologi politik, menurutnya, sah, wajar dan tak boleh dilarang. Dikatakan, bila Walikota Oxford di Inggris tak bisa melarang pendirian Kantor OPM memang dia paham HAM.

Dikatakan Matius Murib, dalam perspektif HAM tak ada alasan bagi negara manapun menolak pendirian Kantor OPM sepanjang kegiatan mereka tak bertentangan dengan hukum sah-sah dan wajar, sesuai dua hal mendasar.

Pertama, substansinya ideologi tersebut akan ada sepanjang kelompok terutama orang asli Papua hidup, karena tak ada cara untuk mencegah, menghentikan apalagi mencabut ideologi mereka.

Kedua, untuk menterjemahkan ideologinya dalam bentuk yang konkrit ada konsolidasi organisasi, ada pendirian Kantor OPM dimanapun.
Mathius Murib mengatakan, substansinya adalah ideologi Papua merdeka yang diwadahi oleh OPM adalah fakta sejarah yang tak bisa dipungkiri.
“Saya kira dari sejarah sekian tahun OPM berjuang di tengah hutan sampai bergerilya di dalam negeri dan luar negeri mereka mereka mungkin memandang lebih efektif kalau perjuangan Papua merdeka tersebut melalui Kantor- kantor resmi,” ujar tokoh pembela.

Sebagaimana diwartakan, rencana peresmian Kantor Perwakilan OPM di Port Moresby, PNG yang direncanakan digelar Selasa (18/6), sebagaimana disampaikan Ketua Komisariat Diplomasi Komite Nasioanl Papua Barat (KNPB) Pusat Warpo Wetipo, ternyata ditolak pemerintah negara tetangga tersebut. Penolakan ini disampaikan Consul atau Kepala Perwakilan di Konsulat Republik Indonesia Vanimo, PNG Jahar Gultom melalui surat elektronik yang dikirim kepada wartawan di Jayapura, Jumat (7/6).

Dikatakan Jahar Gultom, sehubungan dengan isu pembukaan Kantor OPM di Port Moresby disampaikan. Pertama, Pemerintah PNG mengakui bahwa Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menghargai hubungannya dengan Indonesia.

Kedua, Duta Besar RI di Port Moresby telah menyampaikan concern Pemerintah RI tentang hal ini melalui saluran diplomatik dan meminta agar Pemerintah PNG untuk tidak mengizinkan pembukaan Kantor Perwakilan OPM tersebut.

Ketiga, Pemerintah RI ini telah mendapat perhatian dari Pemerintah PNG dan berjanji akan mendalami masalahnya dan tak akan menolerir hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas PNG.

Keempat, Sekjen Departemen Luar Negeri PNG bahwa ada pihak di PNG yang memiliki afinitas atau persamaan kepentingan antara PNG dan RI.
Kelima, saat ini adalah masa terbaik yang ada dalam hubungan bilateral RI-PNG, dimana kedua Pemerintah sedang giat- giatnya meningkatkan kerjasama di berbagai bidang dan dalam waktu dekat Perdana Menteri PNG Piter O’Neill akan berkunjung ke Indonesia dengan delegasi yang besar. (mdc/don/l03)

Sumber: Senin, 10 Jun 2013 08:44, Binpa