propaganda NKRI – Papua Merdeka News

Bukti kedua berita diproduksi media Cyber Army NKRI adalah bahasa Indonesia tersusun secara gramar tidak Indonesia-wi. Akan terlihat jelas ditulis oleh anggota TNI dan Polri yang baru tamat SMA dan SMP yang ditugaskan dalam pasukan Cyber Army sehingga tulisan bahasa Indonesia mereka akan sangat kelihatan tidak Indonesia-wi, malahan kelihatan ke-Jawa-an, ke-Jakarta-an, ke-Batak-an, dan bukan ke-Indonesia-an.

Saat ini coba saja baca berita-berita di blog orang Papua berikut

lalu bandingkan dengan blog berikut:

Bukti kedua ialah pemberitaannya lebih menonjolkan berita olahraga yang adalah bagian dari berita hiburan daripada berita-berita menyangkut kehidupan sehari-hari seperti ekonomi, bisnis, keuangan atau sosial dan budaya. Dalam kehidupan manusia di dunia, olahraga menjadi bagian dari “hiburan”, bukan bagian dari berita utama.

Olahraga masuk ke dalam kategori hiburan rakyat. Bagaimana mungkin, begitu teganya NKRI yang menduduki dan menjajah Tanah Papua begitu teganya melupakan realitas kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dan menganggapnya tidak ada masalah, lalu hanya menghiasi halaman-halaman beritanya dengan berita-berita olahraga? Siapa yang terhibur, siapa yang menghibur?

Bukti ketiga berita Cyber Army Malayo-Endos ialah berita itu cenderung menyudutkan elit politik, pejuang atau aktivis atau orang Papua pada umumnya. Akan terbaca dengna jelas ada kecenderungan menyalahkan Gubernur Papua, Bupati, Anggota DPRD dan DPRP atau organisasi bangsa Papua di luar NKRI seperti KNPB, AMP, FRI-West Papua dan sebagainya.

Berita-berita ekonomi akan berakhir dengan kalimat-kalimat seperti berikut

Pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi telah menunjukkan niat baik….
Pemerintah pusat sudah berbuat banyak, tetapi pemerintah daerah tidak memanfaatkan …..
Otsus sudah bergulir … tahun tetapi masih banyak kekurangan karena tidak dijalankan dengan baik sebagaimana….
Gangguan keamanan yang diciptakan oleh kelompok sipil bersenjata….

Jadi, intisarinya tergambar dengan jelas, kesalahan pokok ada di pihak orang Papua, entah itu penjabat negara kolonial atau pejuang Paupa Merdeka, asal mereka orang Papua disalahkan, dan ada posisi yang jelas membenarkan NKRI dan membenarkan pemerintah pusat.

Pertanyaan berikutnya ialah: Apa yang harus kita lakukan?

Pertama, tertawakan saja bahwa Anda sudah tidak dapat mereka tipu lagi. Kedua, yakinlah kebenaran pasti akan membuktikan dirinya benar dan akan menang untuk selama-lamanya. Ketiga, berdoalah dan terus berjuang, sampai Papua Merdeka. Jangan kecut, jangan hilang akal, jangan bingung, tetap teguh dan tetap maju melangkah.

JAKARTA, KOMPAS.com

– Sebanyak 154 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertobat. Mereka menyatakan diri kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berdasarkan siaran pers resmi TNI Angkatan Darat yang diterima Jumat (24/3/2017), 154 anggota OPM itu tiba di Kampung Sinak Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya pada 15 Maret 2017.

Didampingi oleh Komandan Koramil 1714-04/Sinak Lettu Inf Yusuf Rumi dan pendeta Zakarias Tabuni, mereka bersama-sama menghadap Bupati Puncak Jaya Wilem Wandik untuk menyatakan berhenti angkat senjata dan bergabung kembali ke Indonesia.

Hadir pula dalam momen penting itu, Anggota DPRD daerah pemilihan Sinak, sejumlah SKPD Kabupaten Puncak, tokoh adat serta tokoh agama lainnya.

Mereka kembali bukan tanpa alasan. Mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti gerakan separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen dan Gombanik Telenggen.

Bupati Wilem menggelar simbolisasi penerimaan kembali mereka ke NKRI dengan penyerahan sehelai bendera merah-putih. Setelah itu, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Diketahui, 154 anggota OPM kelompok Utaringgen Telenggen itu berasal dari Kampung Weni dan Kampung Rumagi, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak Jaya. Wilayah itu berbatasan dengan Distrik Yambi, kabupaten yang sama.

Ada beberapa permintaan dari para eks separatis itu. Pertama, mereka meminta jaminan keamanan dari TNI dan Polri pascamenyerahkan diri. Sebab, keputusan mereka itu diyakini membuat bekas pimpinan mereka marah dan hal itu membahayakan keselamatan mereka dan keluarga

Kedua, mereka juga meminta pemerintah setempat membangun honai yang laik dan sehat untuk ditinggali. TNI, Polri dan pemerintah setempat sepakat untuk memenuhi permintaan mereka.