Penembakan di Puncak Jaya Sering dilakukan oleh Remaja dan ANak Sekolah

Jayapura 08/01 (Jubi) – Aksi penembakan terhadap warga sipil maupun penyerangan

Pos Sub Sektorat Kulirik, Polres Puncak Jaya hingga mengakibatkan seorang warga sipil meninggal dunia dan 8 pucuk senjata milik Polri hilang, ditanggapi Wakil Bupati Puncak Jaya, Yustus Wonda.

Dirinya menuturkan bahwa aksi penembakan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya diduga sering dilakukan para remaja yang masih duduk dibangku sekolah.

“Anak-anak dari kelompok mereka selalu datang bergabung dengan masyarakat setempat dan meminta bantuan kepada pemerintah. Dalam kegiatan dan aktifitas masyarakat maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah mereka selalu ada. Mereka itu kan masyarakat biasa, kecuali mereka datang dengan menggunakan seragam,”

kata Wakil Bupati saat ditemuai sejumlah wartawan di Jayapura, Rabu (08/01).

Bahkan, apabila mereka berhasil merampas senjata milik TNI maupun Polri, lanjut Wakil Bupati, itu dapat meningkatkan status para pelaku di kelompoknya. Disisi lain, garis pimpinan kelompok tersebut juga tidak jelas.

“Kalau orang sudah tau pelakunya dan kembali ke kelompok itu, maka statusnya diangkat walaupun umur kecil. Namun kalau sudah pernah merampas senjata posisinya naik, sehingga kecil besar selalu hormat dia. Termasuk anak-anak kecil yang kerap menembak-nembak. Apabila berhasil merampas senjata dapat bergabung di kelompok mana saja, mendapat jabatan,” ujarnya.

Hingga saat ini terdapat 3 kelompok bersenjata yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, dimana dari tiga kelompok yang melakukan penembakan berasal dari daerah Yambi campuran. Bahkan, para pelaku yang masih dibawah umur, kerap berkeliaran di Kota Mulia, tanpa dicurigai. “Mereka itu termasuk murid-murid SD, SMP keatas, sehingga inilah kita sangat susah untuk mengetahui mereka,” katanya.

Lebih lanjut Wabub Puncak Jaya ini juga mengungkapkan bahwa pergerakan anak-anak kecil yang kerap menembak tidak sulit dibaca, bahkan pemerintahpun menganggap mereka merupakan masyarakat.

”Kami tidak ketahui apakah anak-anak kecil ini OPM atau tidak, karena tidak menggenakan seragam. Kalau pimpinan OPM seperti, Goliat Tabuni, kami pasti mengetahui dan kami komunikasi dengan pemerintah selalu ada, akan tetapi anak-anak kecil yang ada di Kota Jantung Puncak Jaya inilah sangat susah diketahui,”

lanjutnya.

Sejumlah langkah yang diambil oleh Pemerintah setempat pun telah dilakukan untuk merangkul saudara-saudara yang berseberangan, namun masih belum membuahkan hasil.

”Sekarang kembali kepada masyarakat, apa mereka teroganisir dan tau keberadaan mereka, maka itu sudah jelas dilakukan represif. Tapi ini kan mereka menyebar dan jangankan di atas, didalam Kota Mulia saja mereka ada,” paparnya lagi.

Pemerintah juga mengakui kesulitan mencari informasi dari masyarakat terkait keberadaan para pelaku.

”Kalau kita tanya keberadaan anak-anak kecil ini pasti tidak tahu. Namun yang jelas, kita dari pemerintah tidak pernah putus untuk melakukan komunikasi, tapi kami tetap semangat untuk membangun program kerja dari pemerintah. Pendekatan kita tetap lakukan dan apabila mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan maka mereka bisa kembali dengan sendirinya,”

ujarnya.

Sementara itu, Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Alberth Yoku mempersilahkan saudara-saudaranya berpolitik tetapi tidak dengan cara tembak menembak, membunuh atau kejahatan lainnya. Karena hal itu tidak boleh di lakukan oleh warga sipil maupun TNI-Polri. Semua wajib memelihara kehidupan di tanah damai ini.

“Saya menyerukan kepada pemerintah daerah, adat dan gereja untuk melakukan rekonsoliasi lebih konstruktif bersama-sama dengan menghilangkan rasa curiga -mencurigai agar semuanya melakukan kehidupan bersama secara proporsional,” kata Alberth dari ujung telepon selulernya, Rabu (08/01).

Selain itu juga ia akan mengirim surat kepada pihak-pihak terkait di Puncak Jaya.

“Ketiga kami akan mengirim surat kepada semua yang ada di Puncak Jaya terkait hal itu,” tegasnya. (Jubi/Indrayadi TH)

January 10, 2014 0

OPM Serang Pos Polisi

JAYAPURA—Setelah puasa beberapa saat, Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali bikin ulah. Kali ini sejumlah 20 orang kelompok sipil bersenjata ini melakukan aksi penyerangan di Sub Sektor Kulirik, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Sabtu (4/1) pukul 16.00 WIT.

Dari data yang berhasil dihimpun, sekelompok orang dengan menggunakan senjata api dan tajam, tiba-tiba mendatangi Pos Polisi Kulirik. Mereka langsung menyerang, pelaku diperkirakan sekitar 20 orang.

Anggota Pos Polisi yang biasanya berjaga sekitar 7 orang, sekitar 5 orang tidak ada ditempat, karena 5 orang sedang berpatroli di kampung di sekitar distrik.

Karena jumlah personil di Pos hanya 2 orang, para pelaku berhasil menyerang, dan berhasil merampas senjata dan amunisi.

Juru Bicara Polda Papua Kombes Pujo Sulistyo saat di konfirmasi mengatakan, para pelaku berhasil merampas sejumlah senjata dan amunisi. “Pada saat penyerangan, 8 senpi laras panjang yang terdiri dari AK 47, Mouser 1 btr, SS1, 5 pack dan amunisi dibawa oleh pelaku,” ungkapnya.

Adapun Kronologis kejadian, jelasnya, saat anggota lain sedang patroli. 1 anggota jaga sedang masak di dapur dan 1 berjaga di Pos. Lalu pelaku mendobrak pintu depan dan sempat tarik menarik dengan pelaku yang mengambil senjata. “Karena kalah jumlah, 2 anggota menyelamatkan diri lewat pintu belakang ke sungai dan kemudian melapor ke Polres,”tuturnya.

Yang pasti, satu pelepon Brimob yang ada di Kota Lama Mulia ibulota Puncak Jaya masih terus melakukan pengejaran. “Anggota Polri dan TNI masi kejar pelaku, bahkan tim Mabes juga akan diperbantukan,” tandasnya.

Imparsial : Jangan-Jangan “Gangster”Bukan Pejuang Kemerdekaan
Sementara itu, Imparsial LSM pemerhati HAM mensinyalir, kelompok penyerang bukan pejuang Kemerdekaan Papua tapi gerombolan Gangster.

“Jika aksi penyerangan itu ada kaitannya dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres mendatang, jelas sangat berbahaya, karena kelompok bersenjata itu, telah dimanfaatkan oleh kepentingan elit politik tertentu untuk kepentingan mereka. Dan tindakan kelompok bersenjata itu bukan lagi pejuang Kemerdekaan, tapi tidak ada bedanya dengan gangster,”

ucap Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti melalui pesan elektroniknya, Minggu 5 Januari.

Kemungkinan, lanjutnya, jika kelompok itu menyerang atas pesanan kepentingan tertentu, maka mereka ditengarai juga mereka mendapat imbalan.

“Tindakan menyerang dengan imbalan uang untuk kepentingan politik, adalah tindakan gangster. Kalau benar mereka adalah pejuang pembebasan, maka tidak akan mau bekerja demi uang untuk pemenangan elit tertentu,”

pungkasnya.

Menurut Imparsial, dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya dan Puncak beberapa waktu lalu, ternyata juga ada kaitannya antara kekerasan dengan proses Pilkada. “Dalam dua Pilkada itu ada kaitan kekerasan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung,” imbuhnya.

Guna mengungkap kekerasan itu, Polisi harus mengejar dan menangkap kelompok bersenjata. “Kejar dan tangkap pelaku, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat disekitar lokasi persembunyian mereka,” ucapnya.

Memang dilema, ada pelaku kejahatan, tetapi ada masyarakat yang tinggal disekitar lokasi mereka. “Sehingga trauma masyarakat berlipat ganda,”imbuhnya.

Imparsial juga meminta, seharusnya intelejen lebih berperan aktif untuk memberi peringatan pada pihak kepolisian, agar dapat mencegah supaya tidak terjadi peristiwa kekerasan perampasan senjata. “Peran intelijen harus jauh lebih besar dalam memberikan informasi,” tandasnya.

Mengenai klaim Bupati Henock Ibo beberapa waktu lalu, bahwa ratusan kelompok bersenjata pengikut Goliat Tabuni telah kembali ke tengah-tengah masyarakat, kemudian pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan ratusan milliar dalam bentuk program, guna mendorong rekonsiliasi, Imparsial sangat mendukung langkah tersebut, selama untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat juga yang selama ini dianggap berseberangan. “Langkah itu memang bagus, apalagi dana diberikan dalam bentuk program,” terangnya.

Namun, jika diberikan dalam bentuk uang, mereka pasti akan berbuat kejahatan lagi. “Jangan asal kasih dalam bentuk uang, karena pasti akan berbuat kejahatan lagi. Goliat Tabuni dan pengikutnya kan pejuang Papua Merdeka, jadi harus benar-benar dirangkul dan bersedia meletakkan senjata. Tapi jika terus menerus begini, artinya tidak bisa dirangkul, itu membuktikan ternyata mereka adalah gangster, maka mereka harus diproses pidana,”tegasnya. (jir/mdc/don/l03)

Senin, 06 Januari 2014 06:40, BinPa

January 6, 2014 0

Densus 88 dan BNPT Mandul Hadapi Teroris OPM

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

PAPUA_DAKTACOM: Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali membuat ulah dengan menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang dari anggota Organisasi Papua Merdeka juga merampas 8 senjata milik polisi.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu pada tanggal 4 Januari 2014 itu dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang dari anggota OPM ini diperkirakan mencapai 20 orang.

Dari berbagai sumber menyatakan saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mauser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku anggota OPM. Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.

Dua polisi yang berada di pos langsung menyelamatkan diri melalui pintu belakang dan melapor ke Polres terdekat. Sejumlah anggota Brimob dan TNI langsung mengejar pelaku namun mereka melarikan diri ke gunung sambil meletuskan tembakan ke arah anggota.

Sudah kesekian kalinya Organisasi Papua Merdeka kerap melakukan serangan anggota Polri dan TNI sedang bertugas. Namun, pihak Polri dan TNI tidak pernah merespon mereka secepat mungkin, apalagi menangkap para pelaku.

Padahal, para anggota OPM ini telah memiliki persenjataan yang mumpuni baik hasil dari rampasan senjata milik Polri maupun TNI sehingga konflik kekerasan rawan terjadi di wilayah Papua.

Yang menjadi pertanyaan, kenapa negara memberikan perlakuan yang berbeda dalam menyikapi umat Islam dan anggota OPM?

Pertama, dalam hal definisi terorisme. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM terhadap aparat negara tidak serta merta membuat BNPT menyebut OPM sebagai organisasi teroris. Pelakunya disebut teroris dan pantas ditembak mati, seperti yang terjadi dalam penggerebekan Ciputat pada Rabu, 1 Januari 2014.

Kedua, pasukan elit Tim Densus 88 Anti Teror, milik Mabes Polri yang diklaim memiliki kemampuan taktis dan persenjataan tangguh tak pernah sekalipun dikerahkan melawan milisi OPM di ujung Timur wilayah nusantara. Apakah Tim Densus 88 hanya ditugaskan untuk mencabut nyawa umat Islam? Atau mereka tak punya nyali untuk menghadapi sesama milisi bersenjata seperti OPM?

Ketiga, perlakuan berbeda juga dilakukan oleh badan pemerintah bernama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang kini dikepalai oleh Ansyaad Mbai. Jika selama ini BNPT mengklaim telah melakukan program deradikalisasi kepada para narapidana terduga teroris dengan mendatangkan para Syaikh yang beragama Islam dari Timur Tengah, mengapa BNPT tidak melakukan hal yang sama kepada milisi OPM. Jika mereka disebut beraliran Maois, kenapa BNPT tidak mendatangkan orang dari Cina Komunis untuk menderadikalisasi pemikiran mereka?

Pernahkah BNPT pergi ke tanah Papua untuk memberikan penyuluhan agar mereka tidak bertindak radikal dan melakukan kekerasan kepada polisi?

Keempat, ada ketidakadilan dari sisi pemberitaan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat dengan umat Islam yang dituduh melakukan aksi terorisme. Aksi OPM seringkali luput dari sorotan media massa. Berbeda halnya, ketika yang dituduh sebagai pelakunya adalah umat Islam.

Redaktur : Imran Nasution
Sumber : Kiblat.net

January 6, 2014 1

Serang Pos Polisi di Puncak Jaya, OPM Rampas 8 Senjata Api

Jayapura, – Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerang pos polisi sub sektor Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Para penyerang juga merampas 8 senjata milik polisi.

Penyerangan yang terjadi sekitar pukul 16.00 WIT, Sabtu (4/1/2013) dilakukan ketika pos dijaga 2 orang personel Polri. Penyerang diperkirakan mencapai 20 orang.

“Saat kejadian 8 pucuk senpi laras panjang terdiri dari AK 47 (3 pucuk), Mouser (1 pucuk), SS1 (5 pucuk) dan amunisi dibawa kabur oleh pelaku,” ujar Kabid Humas Polda Papua AKBP Sulistiyo Pudjo saat dihubungi.

Kejadian terjadi ketika 5 personel polisi tengah melakukan patroli. Para pelaku mulanya mendobrak pintu depan pos dan mengobrak-abrik ruangan utuk mencari senjata.

“Satu pleton Brimob dari Jayapura, Mabes Polri dan TNI akan diperbantukan untuk melakukan pengejaran pelaku,” imbuh Sulistiyo.

Sabtu, 04/01/2014 22:59 WIB, Wilpret Siagian – detikNews

January 5, 2014 0

Rampas Senjata Untuk Bergaining Position

JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Demikian diutarakan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw menjawab wartawan terkait aksi OPM diprediksi meningkat di tahun 2014, ketika Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Dikatakan, dinamika perkembangan Papua ini kedepan akan makin cepat dengan kebijakan pemerintah untuk pembangunan-pembangunan, membuka isolasi ketertinggalan dan keterbelakangan dan lain-lain di Tanah Papua. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang-ruang ini untuk kepentingan mereka.

Karena itu, tandas Wakapolda, pihaknya mengatakan OPM bermain, bekerja melakukan tindakan bukan atas nama suatu kepentingan besar. Tapi untuk kepentingan mereka.

Menurut Wakapolda, pihaknya sangat tak setuju bila mereka mengklaim bahwa perjuangan mereka untuk suatu tujuan yakni Papua merdeka, referendum dan lain-lain.

“Dia mengambil dan merampas senjata sebagai alat bergaining position untuk dia menguasai dirinya dan masyarakat. Dan ini tak cocok diatas nama sebuah organisasi atau kepentingan,”

ujar Wakapolda.

Ditanya masalah pemetaan daerah potensi konflik apakah Puncak Jaya juga termasuk prioritas pengamanan, tukas Wakapolda, ada 6 wilayah yang menjadi prioritas pengamanan Polda Papua dan Jajaran, termasuk Puncak Jaya untuk mengantisipasi OPM yang melakukan kekerasan bersenjata selama ini.

“Sebenarnya ada semacam siklus terkait dengan rangkaian kegiatan politik yang ada di Papua khususnya setiap menjelang Pemilu pasti ada rangkaian tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan OPM,”

jelas Wakapolda.

Sebagaimana diwartakan, aksi-aksi OPM tampaknya masih akan menjadi salah-satu tantangan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua selama tahun 2014 ini. Sama halnya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora simbol perjuangan OPM juga bakal meningkat terjadi di sejumlah daerah di Papua. Hal tersebut sebagaimana terungkap pada Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Polda Papua memprediksi situasi Kamtibmas 2014 meningkat antara lain Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 masih mungkin akan terjadi aksi unjukrasa meningkatnya aksi OPM, penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika serta pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Kasus Penyerangan yang dilakukan TPN/OPM sebanyak 15 kali merupakan kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 2013, menyusul kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika sebanyak 11 kali, serta kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan bangsa Papua Barat sebanyak 5 kali.

Sementara itu, ujar Kapolda, kasus senjata api dan bahan peledak seperti kasus penyalahgunaan senpi tahun 2013 sebanyak 50 dan tahun 2013 sebanyak 31 kali. Temuan senjata api tahun 2012 sebanyak 17 kali dan tahun 2013 sebanyak 36 kali. Penyalahgunaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 7 kali dan tahun 2013 sebanyak 2 kali. Temuan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 6 kali dan tahun 2013 sebanyak 15 kali.

Penyitaan senjata api tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2013 nihil. Penyitaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2 kali tahun 2013 nihil. (Mdc/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:34, BinPa

January 5, 2014 0

Klaim 100 Anggota TPN/OPM Menyerahkan Diri, itu cara Pemerintah Daerah Minta Uang ke Pusat

Jayapura, 23/12 (Jubi) – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak akan pernah menyerah kepada NKRI dengan alasan apapun. Jika betul ada yang menyerah harus ada bukti, siapa 100 orang itu harus jelas detail nama-nama pun jelas.

TPN/OPM menolak klaim Bupati Puncak Jaya yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan menjadi polisi Pamong Praja. Melalui website resminya, TPN/OPM mengatakan yang dilakukan Henok Ibo adalah cara kuno yang selalu digunakan pemerintah.

“Henok Ibo ini cara kuno jika katakan demikian, karena Lukas Enembe sebelum menjabat sebagai Gubernur, pernah juga mengatakan seperti Henok Ibo katakan, tetapi kenyataannya mana? sangat disayangkan kalau ada yang mimpi anggota aktif Tentara Pemebebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjerah. Henok Ibo rekrut Masyarakat jadi anggota Satpol PP jangan bilang anggota Goliath Tabuni. Karena tidak semua masayarakat di Puncakjaya itu anggota TPNPB-OPM, ada masyarakat dan ada juga anggota TPNPB-OPM, sama seperti masyarakat Indonesia di Jawa, Sumatera Bali dll juga tidak semua TNI/POLRI ada masyarakat dan militer.”

Menurut website TPN/OPM ini, Henok hanya meminta uang kepada pemerintah pusat dengan cara begitu, menipu dengan mengatakan anggota Goliath menyerah. Bahkan TPN/OPM mengancam akan menembak Henok Ibo jika mereka mendapatinya.

Terkait informasi ini, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayend, Terianus Sato, mengakui bahwa itu hanya tipuan saja.

”Saya menilai itu penipuan yang kerap kali disebut-sebut anggota TPNPB-OPM menyerah. Dimana saja bukan hanya kali ini di Puncakjaya yang Henok Ibo katakan itu. Tetapi itu cara mereka minta-minta uang, pejabat Bupati tipu Gubernur, dan Gubernur tipu Pemerintah Pusat untuk mendapatkan uang mereka. Siapa bilang anggota TPNPB-OPM menyerah, sampai kapan pun dan dengan alasan apapun kami tidak akan menyerah. Perlawanan kami berhenti, ketika Papua Merdeka dan berdaulat penuh.”

kata Terianus Sato.

Sebelumnya, media ini melansir pernyataan Bupati Puncak, Henock Ibo yang menyebutkan 100 orang anggota TPN/OPM telah menyerahkan diri dan bergabung menjadi Satpol Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dikabarkan juga, proyek Turun Gunung TPN/OPM ini melibatkan dana 380 miliar dari Provinsi Papua. Selain direkrut sebagai Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) anggota TPN/OPM yang disebut “Turun Gunung” ini diberikan berbagai program pembangun perumahan yang serta pelatihan dalam berbagai keahlian. (Jubi/Victor Mambor)

Victor Mambor on December 23, 2013 at 07:27:08 WP, Jubi

December 24, 2013 0

100 Anggota OPM Menyerah, Dibantah

IlustrasiJAYAPURA – Organisasi Papua Merdeka (OPM), melalui Sekretaris Jendral, Anton Tabuni, membantah pernyataan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, terkait 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni yang telah turun dari gunung untuk bergabung bersama masyarakat.

Melalui ponsel, Minggu (22/12) kemarin, kepada Bintang Papua, Anton Tabuni menandaskan, apa yang disampaikan Henock Ibo adalah tidak benar,” Itu tidak benar dan omong kosong, seratus orang yang mana ? itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab, kami ada di markas,” ujar Anton.

“Apa yang disampaikan Itu hanyalah sandiwara politik yang tidak masuk akal, dan tidak rasional sama sekali, kami dibawah komando Gen. Goliath Tabuni adalah pejuang, kami bukan seperti pejabat yang pergi cari muka di presiden dan bilang bahwa Goliath dan Anton Tabuni sudah menyerah, itu omong kosong,”

jelas Anton.

Anton juga mempertanyakan jumlah 100 orang yang disebut-sebut itu,

”Masa jumlahnya bisa pas 100 orang ? ini ada apa ? kami ini sudah berjuang lebih dari 50 tahun, dan sudah banyak pengorbanan, jadi tidak ada itu kata menyerah, ini hanya propaganda saja, tidak ada alasan untuk kami menyerah, tidak ada itu,”

tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Puncak Jaya juga mengatakan, 100 orang yang menyerah tersebut akan dilatih untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Mulia, Pincak Jaya. (bom/don/l03)

Senin, 23 Desember 2013 02:04, BinPa

December 24, 2013 0

“Ke Depan, Jangan Lagi Bicara Papua Merdeka”

Yunus WondaJAYAPURA – Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo mengklaim, ratusan aktivis Organisasi Papua Merdeka dibawah pimpinan Goliat Tabuni, yang selama ini bergerilya di Pegunungan Papua tepatnya di Tingginambut, saat ini sudah turun gunung atau kembali bergabung dengan masyarakat. DPRP Papua sangat menyambut baik kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan, bahkan sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

“DPRP sangat menyambut baik kembalinya saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan, langkah Bupati Puncak Jaya yang terus membangun komunikasi dengan mereka, sehingga memilih kembali ke tengah-tengah masyarakat, patut di apresiasi,”

ujar Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis 19 Desember.

Dengan kembali dan membaurnya ratusan aktivis yang selama ini berseberangan, langkah selanjutnya adalah memberdayakan mereka, serta melibatkannya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

“Mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek pembangunan,”

ucapnya.

Langkah ratusan aktivis Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni itu juga, dengan sendirinya akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Puncak Jaya. “Citra yang selama ini melekat tentang Puncak Jaya yang tak aman, secara perlahan akan terkikis dengan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat,”papar dia.

Yang pasti, kedepan jangan lagi membicarakan tentang Papua Merdeka, tapi mari membangun daerah Puncak Jaya untuk lebih maju dan rakyatnya sejahtera.

“Kita jangan lagi bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati tapi bagaimana membangun Papua ke arah yang jauh lebih baik, kita harus berkaca dengan daerah lain yang sudah maju, sekarang mari kita bangun Puncak Jaya agar sejajar dengan daerah lain,”

imbuhnya.

Setelah bergabungnya kelompok itu, DPR Papua juga meminta aparat keamanan khususnya yang di tempatkan dari luar Papua, untuk lebih memahami budaya atau kultur masyarakat. Agar kedepannya tidak lagi muncul kekerasan atau apapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. “Kami minta aparat keamanan lebih banyak belajar tentang budaya dan karakter orang Papua di setiap daerah, agar bisa terbangun sinergitas dan paling utama tidak saling mencurigai,”imbuhnya.

DPR Papua juga meminta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga memahami adat dan budaya Papua. Supaya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak mengalami kendala atau benturan. “Jangan kedepankan kekuasaan, jika ada masalah, selesaikan dengan baik dengan membangun komunikasi,”tandasnya.

Masalah hak ulayat masyarakat juga harus dihormati dalam membangun infrastruktur. “Hak ulayat masyarakat harus dihormati semua pihak, karena itu juga hak dasar orang asli Papua sebagai pemilik tanah,”ucapnya.

Sebelumnya Henock Ibo mengklaim, ratusan OPM pimpinan Goliat Tabuni turun gunung dan bergabung dengan masyarakat. Mereka selama ini merasa telah dibohongi Goliat Tabuni tentang janji kemerdekaan Papua, sehingga memilih keluar dari hutan.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kemudian menyambut kembalinya mereka, lalu melibatkannya dalam proses pembangunan dengan mendidik sebagian dari mereka menjadi Pamong Praja.

Pemerintah juga membangun puluhan unit rumah di sekitar Distrik Tingginambut yang selama ini dikenal sebagai Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni. (jir/don/l03)

Jum’at, 20 Desember 2013 06:27, BinPa

December 20, 2013 0

100 ‘Prajurit’ Goliat Tabuni Membelot

WAMENA – Sebanyak 100 anak buah (baca : prajurit) Goliath Tabuni dan Okiman yang selama ini beroperasi di wilayah Puncak Jaya dan sekitarnya membelot dengan turun dari gunung/ hutan bergabung menjadi masyarakat biasa di Kabupaten Puncak Jaya. Demikian diungkapkan Bupati Kabupaten Puncak Jaya, Henock Ibo.

Ditegaskan, bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni tersebut, tidak lain karena mereka selama ini merasa sudah dibohongi oleh Goliath Tabuni mengenai Papua Merdeka, sehingga ke-100 orang ini menyatakan keinginannya untuk kembali bergabung dengan NKRI. Atas hal itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, telah mendidik mereka menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

“Dari pengakuan anak buah Goliath Tabuni, bahwa mereka sudah sangat bosan tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Mereka sudah sangat bosan sekali,”

ungkapnya kepada wartawan di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Rabu, (18/12).

Dijelaskannya, 100 orang pengikut Goliat Tabuni ini pada 11 Desember 2013 lalu telah merayakan Natal bersama dengan masyarakat Puncak Jaya, sekaligus bersama merayakan satu tahun pasangan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo dan Wakil Bupati, Yustus Wonda, memimpin di kabupaten ini. Perayaan Natal ini pernah pihaknya berupaya menghadirkan Goliath Tabuni, hanya saja Goliath Tabuni tidak memenuhi undangan pihaknya.

Terhadap hal itu, kebijakan lain dirinya adalah direncanakan pada Tahun Anggaran 2014 dengan anggaran APBD, Pemerintah Puncak Jaya membangun 100 unit rumah layak huni bagi para mantan OPM yang sudah bergabung tersebut. Dimana, 50 unit rumah dibangun di Distrik Tingginambut. Sedangkan sisanya 50 unit rumah lagi dibangun di sejumlah wilayah.

“Sevara khusus Gubernur Papua juga ada membantu mereka (Mantan OPM) untuk rumah yang layak huni. Tujuan mereka membantu untuk dapat pelayanan yang baik,”

tandasnya.

Untuk Distrik Tingginambut, Pemerintah Puncak Jaya sudah membangun kantor distrik, sekolah yang rusak dan dibakar kelompok Goliath Tabuni. Termasuk telah membangun penerangan listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“SD yang hancur juga sudah dibangun. Rencana pada Januari 2014 listrik sudah menyala di Tingginambut dan kami akan berikan kepada mereka TV biar masyarakat juga menyaksikan siaran TV, seperti masyarakat umum lainnya,”

imbuhnya.

Lanjutnya, dengan bergabungnya 100 anak buah Goliath Tabuni ini ke NKRI, itu meandakan sebuah kabar yang menggembirakan. Dan ini tentunya, sudah mulai mengarah pada arah yang lebih baik untuk stabilitas keamanan yang lebih baik di Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini, sering mendapat gangguan keamanan dari Kelompok Sipil Bersenjata.

“Saat ini persoalan hanya pada Goliath Tabuni dan Okiman saja, dan kami perkirakan anak buah Goliath Tabuni, hanya sekitar 15 orang saja. Saya melihat keadaan sekarang sudah membaik. Walaupun ada persoalan tetapi hanya sedikit saja. Saat ini kelompok bersenjata yang masih sering mengganggu di lajuran Mulia-Illu. Tetapi secara keseluruhan keadaan masyarakat tidak terganggu.(Nls/don/l03)

Kamis, 19 Desember 2013 02:13, BinPa