Liputan6.com, Jayapura: Demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah tempat di Papua, baru-baru ini. Mereka menyambut tindakan 64 pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.
Para demonstran berunjuk rasa di tengah guyuran keras. Mereka bersikeras meminta referendum terkait kasus Pepera. Pengunjuk rasa terdorong tindakan 64 orang pengacara di luar negeri yang akan menggugat Indonesia, AS, dan PBB karena meloloskan Pepera.
Saat unjuk rasa, ketakutan sempat melanda Kota Jayapura. Banyak toko tutup karena khawatir demonstrasi akan berubah menjadi kekerasan. Seluruh polisi dikerahkan untuk berjaga-jaga di jalanan.
Tindakan berbeda dilakukan polisi di Merauke. Mereka menggelar razia untuk mencegah masyarakat melakukan demonstrasi. Dua orang terjaring karena diduga keras terkait dengan organisasi separatis.
Tindakan sejumlah orang yang mengutak-atik lagi Pepera dikecam banyak orang. Para pelaku sejarah 1969 lebih dulu berdemonstrasi di Tugu Pepera kemarin. Mereka mengecam tindakan warga negara asing yang mengutak-atik kedaulatan negara.(ULF)
Metrotvnews.com, Manokwari: Ribuan orang berdemonstrasi menuntut pengusutan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan di Papua Barat, Selasa (2/8) siang. Massa yang tergabung dalam West Papua National Authority itu juga mengecam aksi kesewenang-senangan yang kerap melanda warga Papua Barat.
Demonstran melakukan longmars dari depan kantor Dewan Adat Manokwari ke sejumlah jalan utama di Kota Manokwari. Mereka berorasi sembari menenteng poster bergambar warga yang tewas maupun luka akibat penganiayaan TNI yang bertugas di Papua. Demonstran mengklaim telah mendaftarkan pelanggaran HAM di Papua Barat ke Mahkamah Internasional.
Unjuk rasa itu mendapat pengawalan ketat dari polisi dan TNI Angkatan Laut. Akibat unjuk rasa itu, lalu lintas di Kota Manokwari macet. Namun, suasana Kota Manokwari senggang. Warga takut terjadi aksi bentrok antara warga dan aparat keamanan.(****)
Igho Batomolin, Nico Pattipawae, Riyanto NaeLiputan6.com, Manokwari: Warga Manokwari, Papua Barat, Selasa (2/8), berunjuk rasa dengan jalan kaki di jalan-jalan utama kota. Para pengunjuk rasa yang didukung Dewan Adat, Otorita Nasional Papua Barat, serta Komite Pasional Papua Barat ini menggugat kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia sysi HAM di Papua barat. Mereka juga menggungat penetuan pendapat rakyat atau Pepera 1969 yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.
Banyaknya pengunjuk rasa membuat sejumlah pemilik toko memilih menutup usahanya lebih awal. Unjuk rasa yang berlangsung sejak pagi ini berlangsung damai hingga usai.
Di Timika, unjuk rasa dipusatkan di lapangan sepakbola Timika Indah. Mereka mendukung konferensi tentang nasib Papua Barat yang digelar pengacara, akademisi, dananggota parlemen asing di Oxford, Inggris. Para akademisi menilai penentuan pendapat rakyat yang disponsori PBB pada 1969 lalu cacat hukum. Acara ini juga diramaikan dengan tarian waita.
Sedangkan di Jayapura, ribuan warga Papua memadati Jalan Expo Waena, Abepura, dalam unjuk rasa terkait referendum 42 tahun lalu. Akibatnya, arus lalu lintas menuju Bandar Udara Sentani dialihkan melalui jalur alternatif. Menuntut referendum ulang, para demonstran berjalan kaki menuju kantor DPRD Papua.
Unjuk rasa yang digelar serempak di berbagai tempat di Papua dan Papua Barat ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri.(BOG)
Ekspresi para pendemo yang mengenakan pakai tradisional (koteka) saat melakukan aksi demo di sekitar Ekspo Waena, padang bulan Kamis (2/8), kemarin.JAYAPURA—Aksi demo damai mendukung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I International Lawyears for West Papua (ILWP) di London, Inggris Selasa (2/8) pukul 14.00 waktu Oxford atau Selasa (2/8) pukul 24.00 WIT yang direncanakan berlangsung di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Selasa (2/8) siang, batal. Padahal, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda SH sehari sebelumnya telah menyampaikan kepada anggota DPRP untuk menerima aksi unjukrasa damai tersebut.
Pantaun Bintang Papua di lokasi Halaman Kantor DPRP maupun di Taman Imbi, Kota Jayapura aparat keamanan yang terdiri dari anggota Polresta Jayapura, Polda Papua didukung Brimob sejak Selasa (2/8) pukul 10.00 WIT telah menggerakan anggotanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada saat aksi unjukrasa tersebut.
Sejumlah kendaraan lapis baja diparkir di sekitar Taman Imbi dan Kantor Halaman DPRP. Beberapa saat kemudian puluhan massa mulai berdatangan dan berkumpul di Taman Imbi sembari membentangkan spanduk yang intinya mendukung KTTI I ILWP di London, Inggris. Selanjutnya sejumlah pemuda silih berganti menyampaikan orasi menuntut referendum dan menolak Dialog Jakarta –Papua yang merupakan salah satu rekomendasi dari Konferensi Perdamaian Papua yang digagas Jaringan Damai Papua.
“Kami tak percaya Pepera tahun 1969 yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah RI, karena itu kami nilai cacat hukum. Apalagi kehidupan rakyat Papua secara ekonomi morat marit,” tukas Wakil Koordinator Lapangan Pengunjukrasa di Taman Imbi Frans Hubi di Taman Imbi, Kota Jayapura, Selasa (2/8) siang.
Beberapa saat kemudian, ratusan pengunjukrasa yang datang dari arah Jalan Sam Ratulangi sembari membawa sejumlah atribut bendera Bintang Kejora. Diantaranya, para lelaki memakai pakaian tradisional koteka, lengkap dengan peralatan perang seperti anak panah, para bocah SD dan SMP serta para wanita memakai busana khas masyarakat Pegunungan berlari untuk bergabung bersama pengunjukrasa lainnya di Taman Imbi.
Saat itu Koordinator Lapangan Pengunjukrasa Tony Gobak dan kawan kawannya tampak berdiskusi bersama aparat keamanan. Pasalnya, aparat keamanan menyampaikan pemberitahuan lantaran waktu telah menunjukan pukul 15.00 WIT apalagi sesuai kesepakatan aksi unjukrasa dibatasi hingga pukul 16.00 WIT.
Tony Gobak yang ditanya Bintang Papua menandaskan, pihaknya batal menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP. Hal ini disebabkan massa yang berkosentrasi di Expo, Waena lebih besar, sehingga ribuan massa dari Taman Imbi diminta untuk bergabung bersama ribuan pengunjukrasa dari Expo, Waena di Lingkaran Abepura.
Alhasil, Tony Gobak melalui pengeras suara menyampaikan agar massa bergerak ke Lingkaran Abepura menumpang sekitar 5 truk yang disiapkan dikawal aparat keamanan. Sebelum bergerak ke Lingkaran Abepura ribuan massa menyampaikan doa yang dipimpin Pdt Yesaya Dimara dari Gereja Gereja di Tanah Papua. Usai doa ribuan pengunjukrasa menumpang sejumlah truk menuju Lingkaran Abepura.
DARI EKSPO
Sementara itu dari Ekspo Waena dilaporkan, ribuan massa pendemo yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa (2/8) kemarin, melakukan aksi damai dalam mendukung Konferensi Internasional yang bertema ‘The Road to Freedom’, Konferensi itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh dua lembaga solidaritas Papua, yakni Free West Papua Campaign yang dikomandani oleh Benny Wenda dan Internasional Lawyer for West Papua.
Dalam aksi mendukung Konferensi tersebut, Koordinator Lapangan KNPB, Mako Tabuni, saat diwawancarai di lokasi demo, menyampaikan bahwa,”Sekarang ini, kami ingin buktikan kepada dunia dan Indonesia bahwa kami ingin menentukan nasib sendiri melalui mekanisme-mekanisme hukum yang legal dan sah, baik di Indonesia, maupun di dunia Internasional,” jelas Mako Tabuni.
Demo yang digadang-gadang damai tersebut ternyata cukup mengkhawatirkan sejumlah masyarakat di Kota Jayapura, hal itu, diakibatkan sehari sebelumnya, terjadi aksi penyerangan terhadap warga yang terjadi di Kampung Nafri, terkait hal tersebut, Mako Tabuni menyampaikan,”Sekali lagi kami sampaikan bahwa, ini demo damai, tidak ada anarkis atau kekerasan dan lain-lain, terkait kejadian di Nafri, itu bukan kerjaan kami, kami tidak tahu menahu soal itu, kami selalu menempuh jalur demo damai,” jelasnya.
Dari pantauan Bintang Papua, sejak malam hari, suasana Abepura dan sekitarnya lengang, sepi dan tidak banyak aktifitas dilakukan masyarakat, hujan yang mengguyur Abepura sejak kemarin malam, semakin membuat Susana menjadi sunyi dan sepi, masyarakat juga mengalami kekhawatiran akibat beredarnya sms gelap yang mengabarkan akan terjadi pembantaian dan lain sebagainya, yang mengarah pada tindakan anarkis.
Jelang pagi hari kemarin, hujan masih terus mengguyur Abepura dan sekitarnya, suasana tetap sepi, hanya beberapa kendaraan yang lalu lalang di jalan raya, beberapa pemilik toko memilih menutup tempat usahanya, sementara beberapa lainnya tetap melayani pembeli dengan kondisi pintu setengah terbuka, jelang siang hari suasana semakin ramai, namun rona waspada tetap tergambar dari kegelisahan sebagian warga dan aksi bisik-bisik mempertanyakan demo damai.
Massa KNPB terlihat mulai berkumpul di depan Expo Waena, berselang beberapa jam kemudian , massa yang berkumpul semakin banyak dan berkisar ribuan orang, setelah beberapa kali melakukan orasi, massa pun mulai beranjak dan bergabung dengan ratusan massa lain yang telah lebih dahulu menunggu di depan Kampus Uncen, Abepura.
“Saya ingin sampaikan ke teman-teman wartawan bahwa, kami tidak bergeser ke DPR tetapi kami hanya akan berkumpul di sekitar Abe, antara di lingkaran atau mungkin di Lapangan Trikora,” jelas Mako Tabuni kepada wartawan saat menunggu kedatangan massa pendemo dari wilayah Sentani untuk beranjak ke daerah Abepura.
Setelah bergabung dan berkumpul dengan massa lainnya di depan Kampus Universitas Cenderawasih, massa pun beranjak ke pertigaan Abepura, tepatnya di depan Kantor POS Abepura, massa kamudian terkonsentrasi di lokasi tersebut, orasi pun mulai dikumandangkan oleh beberapa tokoh KNPB, termasuk Mako Tabuni, yang berseru kepada seluruh masyarakat untuk tetap tertib dalam mendukung aksi ILWP dalam Konferensi Internasional di Oxford, Inggeris.
Sepanjang jalannya Aksi Demo Damai tersebut, beberapa wartawan yang melakukan peliputan kurang merasa nyaman dengan aksi-aksi sebagian orang yang memerintahkan mereka untuk tidak mengambil gambar, yang disayangkan oleh para wartawan adalah, sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara beberapa wartawan dan Mako Tabuni, terkait pelip[utan tersebut, namun, beberapa orang yang bertugas melakukan pengamanan internal Aksi Demo, justru melarang pengambilan gambar.
Usai melakukan orasi dan rangkaian kegiatan lainnya, Demo pun akhirnya selesai dan massa dibubarkan dengan tertib dan dalam satu komando, Mako Tabuni secara tegas meminta kepada seluruh massa pendemo untuk beranjak ketitik-titik yang sudah ditetapkan untuk selanjutnya akan diangkut dengan kendaraan truk.
Sementara itu, Kegiatan ILWP dalam Konferensi Internasional adalah melakukan pengkajian hukum terhadap Pepera 1969 yang oleh Free West Papua Campaign dan ILWP dianggap ‘cacat’, rangkaian kegiatan dalam Konferensi Internasional tersebut, antara lain, Gambaran tentang situasi terkini, dengan pembicara, Andrew Smith (Anggota Parlemen), Benny Wenda (Free West Papua Campaign), Benny Giay (penjelasan situasi terkini Papua).
Kemudian dalam sesi lainnya dalam Konferensi Internasional itu, juga dibahas terkait ‘Penyebab PEPERA 1969, yang akan dipandu oleh Ben Margolis dan pembicara adalah, John Salfolt (Penulis buku Keterlibatan PBB dalam Pepera) dan Clements Runawery (Saksi hidup PEPERA 1969), serta beberapa agenda lainnya. (mdc/cr-28/ven/cr-34/don/l03)
http://bintangpapua.com/kab-jayapura/13243-ribuan-warga-manokwari-turun-ke-jalan-Manokwari—Tuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebelum pelaksanaan PEPERA tahun 1969, ribuan warga Papua yang ada di Kota Manokwari, langsung menggelar long march, di ruas-ruas jalan protocol dalam Kota Manokwari.
Long March yang dimulai dari dua titik tersebut, dikawal ketat aparat keamanan dari Polres Manokwari, Brimob Kompi C, Kodim 1703 Manokwari, dan Fasharkan TNI AL.
Aksi yang menarik perhatian sejumlah warga Kota Manokwari ini, sempat memacetkan sejumlah ruas jalan yang dilalui masa. Mereka membawa sejumlah pamphlet serta selebaran yang intinya meminta pemerintah Indonesia memberikan referendum. Bahkan, mereka juga mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan kepada warga sipil serta pejuang kemerdakaan Bangsa Papua.
Titik start pertama yang dilakukan di Kantor Dewan Adat Papua (DAP), didahuli dengan ibadah bersama oleh seluruh warga asli Papua. Dilanjutkan dengan berjalan Kaki menyusuri Jalan Pahlawan, menuju Jalan Yos Sudarso, hingga bertemu dengan masa dari titik start kedua yakni dari Kampus Unipa Amban Manokwari.
Di pertigaan titik pertemuan kedua masa, sempat memacetkan seluruh arus transportasi di jalan itu. Bahkan aparat kepolisian pun terpaksa mengalihkan jalur kendaraan mengikuti jalan alternative. Aksi turun ke jalan tersebut, dilakukan hingga finish di Gereja Elim Kwawi.
Juru Bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Warpo Wetipo dalam keterangan persnya sebelum aksi, menjelaskan, aksi yang dilaksanakan pihaknya ini, terkait dengan kegiatan akbar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Kerajaan Inggris yang digelar bersama dengan aksi mereka pada tanggal 2 Agustus kemarin. “Kami melakukan sejumlah aksi ini dalam rangak untuk agenda gugatan status Bangsa Papua Barat secara hukum standard Internasional oleh Internasional Lawyers for West Papua, yang tentunya sebagai batu loncatan menuju pembahasan sidang tahunan HAM di PBB September 2011 mendatang,” ujarnya.
Menurut dia, masalah utama rakyat Papua Barat adalah belum finalnya status politik Papua Barat dalam NKRI, karena proses integrasi Papua Barat ke Indonesia dilakukan terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap standar-standar prinsip Hukum dan HAM Inyernasional. Dia juga mengatakan, karena prose situ merupakan hasil persengkongkolan pihak-pihak internasional, maka masalah konflik Papua tentang status politik wilayah Papua Barat, harus diselesaikan di tingkat Internasional.
Ada enam point penting yang disampaikan dalam aksi tersebut, yakni pertama, memohon parlemen Eropa, IPWP, ILWP dan Diplomat OPM untuk terus mendorong penyelesaian status politik melalui jalur hukum dan politik. Kedua, seluruh rakyat Papua Barat pun diminta untuk mendukung pemerintah Republik Vanuatu serta pemerintah Negara-negara pacific lainnya untuk mebawa status politik Papua Barat ke ICJ. Ketiga, meminta dukungan pemerintah Negara-negara Eropa, Columbia dan Afrika. Keempat, meminta dukungan pemimpin Umat di Dunia untuk mendesak Referendum bagi Bangsa Papua.
Pada point kelima, KNPB pun meminta dukungan lembaga-lembaga HAM, dan keenam seluruh rakyat Papua Barat, sepenuhnya mendukung KTT oleh ILWP sebagai jalan menuju referendum bagi Bangsa Papua. (cr-30/don/LO1)
Mahasiswa Papua Berdemo menuntut Referendum di Istana Merdeka Kolonial Indonesia, JakartaLiputan6.com, Jakarta: Ratusan mahasiswa asal Papua berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). Mereka mendukung aspirasi puluhan pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait penentuan pendapat rakyat atau Pepera 1969.
Mereka mendesak pemerintah pusat untuk segera meluruskan masalah penentuan Pepera terkait pengesahan bergabungnya Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam orasinya, mereka menilai Pepera selama ini telah menyesatkan masyarakat Papua dan warga Indonesia pada umumnya. Menurut mereka, tidak ada keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia.
Mahasiswa mendukung keinginan referendum di tanah Papua dan mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono segera melaksanakan jejak pendapat ulang seperti yang dilakukan masyarakat Timor Timur. Para pengunjuk rasa juga menuntut pasukan TNI ditarik dari tanah Papua karena selama ini kerap mengintimadasi warga.(APY/BOG)
02/08/2011 23:58 http://berita.liputan6.com/read/347030/mahasiswa-papua-minta-pepera-ditinjau-ulang
Dubes Amerika Serikat Scot Marciel saat berbincang-bincang dengan sejumlah staf LSM dari USAID dan Unicef di Poltekes padang BulanJayapura—Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia, Scot Marciel, dalam lawatannya ke Jayapura, melakukan serangkaian kegiatan antara lain berkunjung ke Politeknik Kesehatan Padang Bulan dan sejumlah kantor pemerintahan, yakni MRP dan Gubernur Papua. Yang menarik dalam rangkaian kunjungan Rabu (6/10) kemarin saat berdialog dengan mahasiswa Uncen. Dalam suasana dialog ini Dubes As, sempat ‘disuguhi’ wacana referendum dan teriakan Papua Merdeka oleh mahasiswa Uncen dalam sesi tanya jawab.
Para mahasiswa pun merasa kurang puas karena pertemuan yang terbilang singkat, yakni hanya satu jam tersebut, tidak sepatah katapun keluar dari Dubes yang baru bertugas di Indonesia selama dua bulan terkait dengan isu referendum dan isu-isu senada.
Scot Marciel yang datang ke Papua bersama Atase Pertahanan Russ Bailey, dan sejumlah stafnya hanya menjawab bahwa ia masih baru dan belum banyak tahu. ‘’Saya masih baru dan perlu banyak belajar. Semua akan saya pelajari dulu,’’ jawabnya mengakhiri dialog.
Di dalam ruang makan usai istirahat sejenak, Scot Marciel kepada wartawan mengungkapkan dengan bahasa Inggris bahwa maksud dari kunjungannya ke Papua dengan mengunjungi Poltekes dan Uncen, serta sejumlah kantor seperti MRP dan Gubernur Papua, yakni salah satunya terkait kerjasama antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bidang pendidikan.
Dan terkait dengan isu referendum dan kemerdekaan Papua, Scot Marciel menegaskan bahwa Pemerintah Amerika Serikat tetap mendukung Papua dengan status Otonomi Khusus di dalam NKRI. Ditegaskan juga bahwa Amerika tidak pernah mendukung gerakan sparatisme di Papua.
Kunjungan Dubes Amerika yang diawali dengan mengunjungi Politeknik Kesehatan (Poltekes) Jayapura, yakni bertemu dengan bidan-bidan yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di lapangan.
“Saya berkunjung ke Papua untuk melihat pembangunan yang, sekaligus bertemu kebidanan serta pimpinan daerah yang ada,” ujar Marciel di Poltekes Padang Bulan, Jayapura.
Duta Besar Marciel berdiskusi tentang cara-cara inovatif untuk menggabungkan perawatan pra-kelahiran dengan pengobatan malaria, dalam sebuah program yang telah didanai oleh USAID sejak tahun 2006.
Sementara, dalam pertemuan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dengan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alue Alua antara lain membicarakan masalah pelaksanaan otonomi khusus di Papua.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, menurut Agus Alua membicarakan tentang implementasi Otonomi Khusus (Otsus) di Papua yang telah berjalan selama sembilan tahun.
Menurutnya, kepada Scot Marciel diceritakan tentang wacana pengembalian UU Otsus yang dibilang gagal. ‘’Yang bilang Otsus gagal itu masyarakat. Sedangkan kami (MRP, red) hanya memfasilitasi,’’ ungkapnya.
Dikatakannya kepada Scot Marciel tentang alasan kenapa masyarakat mengatakan Otsus gagal, yakni selain kesejahteraan masyarakat kampung yang belum nampak banyak berubah juga terkait munculnya keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan Otsus, seperti pemekaran Provinsi Papua Barat.
Tentang perbedaan pandangan pemerintah yang menyatakan Otsus berhasil dan masyarakat yang menyatakan Otsus gagal juga diungkapkannya kepada rombongan dubes. Atas informasi yang diberikannya, menurut Agus Alua, pihak Scot Marciel hanya menyatakan menampung informasi untuk dipelajari lebih lanjut. (aj)
JAYAPURA—Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni dalam jumpa pers, Kamis ( 30/9) mengungkapkan, adanya dinamika Politik yang berkembang saat ini, sehubungan dengan wacana referendum yang tengah menguat di Papua, merupakan isu Demokrasi yang harus diterima Negara Indonesia dan rakyat Indonesia bersama seluruh rakyat Papua.
Menanggapi wacana Referendum yang berkembang, KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua di dalam negeri akan tetap menggangas isu referendum sebagai solusi terakhir atau jalan akhir bagi penyelesaian status bangsa Politik Papua Barat sebab dengan Referendum semua masalah di Papua dapat diselesaikan, dan itu merupakan Solusi terbaik untuk rakyat Papua. Sebab tanpa Referendum lanjut Mako Tabuni, mustahil masalah Papua dapat diselesaikan.
Dikatakan, bila Negara Indonesia yang dikatakan Negara Demokrasi dan mempunyai dasar Negara pancasila, tentu dapat mengerti isu Referendum yang diminta rakyat Papua. Menurut keterangan Mako, banyaknya pelanggaran HAM yang terus terjadi di masa lampau dan pelanggaran HAM yang sama terus saja terjadi hingga 48 tahun dimana kekuasaan militer, baik langsung maupun tidak langsung terus menyisahkan penderitaan bagi rakyat Papua.
Karena masalah Referendum merupakan masalah yang hangat, KNPB akan terus memperjuangkannya atas nama rakyat Papua. Menurutnya, isu Referendum yang berkaitan dengan Hearing yang dilakukan beberapa tokoh Politik Papua diantaranya ketua DAP, Forkorus Yoboisembut, Herman Awom dan seorang lagi tokoh Papua yang hadir dalam hearing di Kongres Amerika, sebenarnya belum ada suatu pernyataan resmi dari Kongres Amerika yang menyatakan tidak adanya dukungan dari Amerika terhadap wacana referendum.
Sebagai Media Perjuangan Rakyat di dalam negeri, kata Mako, KNPB belum menerima laporan resmi dari para tokoh Politik Papua yang ada di luar negeri seperti Nicolas Meset dan Albert Yoku yang langsung hadir dalam kongres Amerika, sebab sampai sekarang KNPB sedang menunggu hasil Positif dari hearing yang dilakukan para Tokoh Politik Papua, jadi lanjut Mako, belum ada pengumuman resmi tentang hasil konres Amerika yang diikuti tokoh Politik Papua.
Bila ada suatu komunikasi yang terjadi via telepon kepada orang orang yang dianggap tidak bertanggung jawab dan mengangkatnya dalam beberapa media di Jayapura tentang isu Referendum yang tidak disetujui, maka isu yang diangkat media tersebut adalah tidak benar dan provokasi, sebab belum ada pengumuman resmi dari hasil kongres Amerika yang menyatakan bahwa Amerika tidak menyetujui Referendum bagi Papua.
Kalaupun dalam kongres Amerika yang berlangsung itu tidak mengakomodir isu referendum bagi Papua, kata Mako, maka KNPB dan seluruh rakyat Papua akan terus berjuang hingga rakyat Papua menentukan pilihan Politiknya, sebab itu Hak rakyat yang tertinggi yang harus diberikan tempat dan tidak bisa ditentukan oleh elit elit Politik Indonesia, tetapi oleh rakyat Papua sendiri dan untuk itu KNPB akan mengawal rakyat Papua untuk menentukan pilihan Politiknya sebab pilihan Politik yang didegungkan lewat Referendum adalah isu Demokrasi.
Karena KNPB belum mendapatkan Informasi resmi tentang hasil Kongres Amerika, maka sebagai juru bicara media dalam negeri, KNPB belum dapat berkomentar soal hasil kongres itu, KNPB akan mengumumkan hasil kongres secara resmi dengan melakukan hearing Publik kepada semua rakyat Papua. (Ven)
Manokwari- Demonstrasi menyuarakan kemerdekaan Papua Barat kembali terjadi di Manokwari pada hari ini. Yel-yel kemerdekaan kembali dikumandangkan oleh massa yang berjumlah 300-an orang.
Massa awalnya berkumpul di kantor Dewan Adat Papua wilayah Mnukwar, jalan Pahlawan sanggeng. Massa kemudian bergerak menuju panggung penerangan di jalan Percetakan Negara.
Kelompok massa lainnya yang adalah para mahasiswa, bergerak dari arah Amban kemudian bergabung dengan massa yang sudah duluan berkumpul di panggung penerangan. Menjelang siang hari, jumlah massa menjadi bertambah banyak.
Di panggung penerangan, massa kemudian berorasi secara bergantian dan terus meneriakan yel-yel kemerdekaan. Para tokoh masyarakat diantaranya Ny. Ibo, Pdt. Yenu, Mr. Kapisa dan beberapa tokoh lainnya turut memberikan orasi politiknya.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian oleh massa, mereka menyatakan mendukung Temu Konsultasi dan Dialog Publik tentang masalah Papua yang diadakan oleh Anggota Kongres Amerika Serikat bersama Prof. Dr. Drooglever, Patrick Kennedy, para diplomat Papua Barat dan beberapa simpatisan negara-negara pendukung kemerdekaan Papua Barat. Massa juga menuntut dituntaskannya kasus-kasus pelanggaran HAM dan segera membebaskan tapol/napol Papua Barat yang masih ditahan.
Massa juga membentangkan beberapa spanduk dan pamflet yang berisi beberapa tulisan, diantaranya “ Papua zona darurat dan rakyat asli Papua sedang menuju kepunahan ras maka kami mendesak intervensi internasional untuk referendum bagi bangsa Papua”, “segenap rakyat bangsa Papua mendukung kongres mendengar di Washington DC USA atas krisis HAM di Papua dan Papua Barat”, Papua bukan Indonesia” dan beberapa spanduk dan pamflet lainnya.
Aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Manokwari. Arus lalu lintas sempat dibuat macet sebab massa yang bergerak dari dua titik yaitu kantor DAP dan Amban menggunakan jalan-jalan utama di kota Manokwari. Arus kendaraan pun dialihkan ke jalan alternatif lainnya. Aktivitas warga sempat terhenti sebab dikhawatirkan massa akan berbuat anarkis.
Dari pantauan di lapangan, terlihat aparat kepolisian yang bersenjata lengkap turut mengamankan dan berjaga-jaga di lokasi demonstrasi. Mereka juga dibantu oleh sebuah mobil water canon yang diparkir tidak jauh dari lokasi berlangsungnya demo.
Menjelang tengah hari, massa yang terdiri dari berbagai elemen perjuangan Papua Barat, diantaranya WPNA, KNPB, FNMPP, Pemuda Melanesia, SPPM dan beberapa elemen perjuangan yang lain serta ratusan masyarakat asli papua, kemudian mengakhiri demonstrasi dan membubarkan diri secara tertib.
Situasi kota Manokwari berangsur-angsur pulih kembali. Aktivitas masyarakat di beberapa pusat keramaian menjadi normal kembali. (falcon)
Ditulis oleh Loy/Iwan/Bela/Papos
Kamis, 02 September 2010 00:00
TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.
TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.
JAYAPURA [PAPOS]- Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mendatangi kantor DPRP, Rabu [1/9] siang. Selain di Jayapura, aksi yang sama pun terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Kehadiran massa ini untuk menyampaikan aspirasi bahwa KNPB siap memisahkan diri dari kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).
Alasan memisahkan diri itu dalam orasinya yang disampaikan KNPB menilai bangsa Papua sudah mempunyai bobot Polytik yang mempunyai prinsif-prinsif HAM, Hukum dan Demokrasi sendiri. “Kemerdekaan Bangsa Papua sudah siap untuk memisahkan diri dari NKRI. Merdeka harga mati serta tidak perlu tawar menawar dan untuk kepentingan NKRI Stop,” tegas juru bicara Saul Y Bomay dalam orasinya.
Saul Bomay menegaskan otonomi khusus yang berlaku di NKRI dianggap Ilegal dan itu tidak berlaku bagi Profince of Wet Papua. Itu harus di cabut UU No 21 tahun 2001 sebagai illegal dan dinilai gagal secara total. Untuk itu, suara Papua Barat mendesak RI segera mengakui tuntutan dan kedaulatan Bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat politik of West Papua.
Bahkan dengan suara lantang ia mengatakan, Otus di RI tak membawa damai, sehingga akar dosa adalah negara RI terhadap bangsa Papua dengan tujuan memusnahkan etnis bangsa Papua. Otonomi khususnya RI adalah pelanggaran HAM terburuk dan terbesar di mata dunia sama dengan Pepera tahun 1969 dengan perilakunya sama seperti saat ini yang hanya tujuannya membinasakan bangsa Papua.
Lanjut Saul, suara bangsa Papua mendesak kepada Presiden RI dengan kabinet Indonesia bersatu agar mencabut implemntasi UU 21 tahun2001 sebagai illegal karena kedaulatan bangsa Papua sudah menolak Otsus pada negara RI 12 Agustus tahun 2005, bahkan itu sudah final secara hukum Devacto and Dejure.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkurus Yaboi mendukung kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di Negara Super Power Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat ini.“Kami datang hari ini untuk memberikan dukungan kepada IPWP dan ILWP yang rencananya akan mendapat sisi bicara disidang umum PBB bulan September mendatang,”tegas Forkorus kepada wartawan usai menggelar demo damai di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (1/9) kemarin.
Forkorus menyampaikan bahwa secara kontan dan etika sopan santun serta beretika moral dengan mendatangi kantor DPRP, meskipun DPRP, Gubernur Papua dan para bupati serta walikota se-Papua tidak mendukung dengan aksi DAP. Hal itu disampaikan mengingat sumpah janji yang mereka pegang saat dilantik untuk setia kepada NKRI, sehingga dipastikan mereka tidak mendukung. “Kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui ini dan meneruskannya, oleh karean itu, kami sebagai manusia dalam suatu bangsa yang beradab dan kami tahu mekanisme itu,”tutur Forkorus.
Dikatakan, dalam pembukaan Udang-Undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, kami Bangsa Papua datang menyampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 secara demokrasi oleh Pantita Nasional Papua pada Kongres (I). “Kami adalah bangsa Papua secara antropologi dan kami sudah nyatakan sikap pada tanggal 19 Oktober 1961 bahwa kami adalah Bangsa Papua,” tegasnya.
Dari pantauan Papua Pos massa awalnya berkumpul di Sentani. Setelah itu kemudian massa bergerak menggunakan truck menuju daerah Abepura. Dari sini massa lain bergabung dengan massa yang datang dari Waena dan Sentani. Selanjutnya massa bertolak dengan menggunakan sebanyak 13 truck sekitar pukul 13.00 Wit menuju kantor DPRP.
Setelah massa tiba di tikungan arah Kalam Kudus, massa turun dari truck dan memilih berjalan kaki hingga menuju kantor DPRP. Alhasil, kemacetan arus lalu lintas tidak bisa dihindari. Antrian terjadi sepanjang 1 Km baik kenderaan yang datang dari arah pelabuhan tujuan kota, demikian juga sebaliknya massa yang datang dari arah dok menuju kantor DPRP, massa berjalan kaki sambil membawa spanduk ukuran besar bertuliskan Refrendum. Namun sampai selesai aksi demo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi demo ini berjalan dengan aman dan lancar.
Melalui Hukum Internasional
Selain di Jayapura, aksi demo pun berlangsung di wilayah Pegunungan Tengah yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah. Massa mendesak persoalan di Papua diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional. Oleh karena menurut ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini.
Aksi demo ini dirangkai dengan menggelar ibadah bersama dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama. Aksi demo dihadiri sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti. [loy, iwan, bela]
Liputan6.com, Jayapura: Demonstrasi besar-besaran digelar di sejumlah tempat di Papua, baru-baru ini. Mereka menyambut tindakan 64 pengacara yang menggugat Indonesia, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1969.
Papua Merdeka News 