rekayasa sosial – Papua Merdeka News

Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung - Jubi/Niko MB — Aktifis KNPB Sorong Raya yang menggelar ibadah dalam rangka peringatan hari HAM di Sekretariat KNPB Malanu Kampung – Jubi/Niko MB

Sorong,Jubi – Komite Nasional Papua Barat [KNPB] Wilayah Sorong Raya, Sabtu (10/12/2016) dalam rangka memperingati hari HAM sedunia, mengenang penculikan dan pembunuhan Alm. Marthinus Yohame, Ketua Umum KNPB Sorong Raya tiga tahun lalu.

“Hari HAM ini moment penting buat kami Rakyat Papua untuk mengangkat semua pembunuhan dan penculikan para pejuang Bangsa Papua Barat selama 55 tahun penjajahan kolonial Indonesia yang terus menerus melakukan tindakan tidak manusiawi pada rakyat Papua,” kata Jubir KNPB Sorong Raya, Agustinus Aud kepada Jubi, Sabtu (10/12/2016).

Lanjutnya, rakyat Papua tidak mendapat kebebasan hidup sebagai manusia yang punya derajat sama dihadapan Tuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga ia mendesak rakyat Papua bersatu untuk menentukan nasib sendiri.

“Sudah cukup 55 tahun kita menangis air mata darah,”katanya

Sementara Ketua KNPB Sorong Raya Arnoldus Kocu menilai rezim militer Order Baru masih ada di tanah Papua sampai saat ini,

“TNI/Polri sampai saat ini seenaknya membunuh Rakyat Papua. Apakah TNI/Polri itu Tuhan sehingga seenaknya mencabut nyawa manusia Papua?” tanyanya.

Pemerintah Indonesia, menurutnya harus sadar telah merusak tatanan hidup orang Papua dengan memanipulasi PEPERA 1969 dan memaksa Rakyat Papua dibawah tekanan rezim militer untuk bergabung dengan Indonesia.

“Negara Indonesia tidak akan bisa mengindonesiakan Orang Asli Papua karena ideologi Bintang Fajar sudah mendarah daging dalam jiwa kami,” kata Kocu tegas. (*)

JAYAPURA [PAPOS]- Sedikitnya 10 bahasa ibu di Papua terancam punah akibat makin sedikitnya masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut.

Demikian antara lain disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten III Sekda Papua Rosdiana Upessy pada pembukaan lokakarya laporan akhir fase studi perencanaan strategis pendidikan dasar di pedesaan dan daerah terpencil di Tanah Papua di Jayapura, Rabu (1/10/2014).

Ia mengatakan, dari hasil pemetaan yang dilakukan Summer Internasional Linguistik (SIL) dan Yayasan Abdi Nusantara Papua terungkap di Tanah Papua terdapat 275 bahasa.

Bahasa itu, kata Gubernur Enembe, harus dilestarikan karena jika tidak maka dapat terancam punah.

Bahkan dari hasil studi yang dilakukan Education Sector Analytical and Capacity Development Patnership (ACDP) terungkap anak-anak di Papua khususnya anak-anak di kelas awal (1,2 dan 3) lebih senang bila guru mengajar dengan menggunakan bahasa ibu karena lebih mudah dimengerti, katanya.

Gubernur Papua pada kesempatan itu juga mengakui, di Papua khususnya hingga kini masih mengalami kekurangan tenaga guru terutama guru di Sekolah Dasar (SD), sementara di satu sisi guru lebih banyak menumpuk di kota.

Padahal tanpa kehadiran guru di kelas, anak-anak tidak akan dapat membaca, menulis dan berhitung dengan terampil sehingga pengiriman guru ke pedalaman tidak bisa ditunda lagi.

“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus memberikan perhatian khusus tentang kenaikan pangkat para guru dan perlunya dilakukan sistem mutasi-rotasi guru secara berkala, termasuk mutu layanan gaji dan tunjangan lainnya serta pemenuhan sembilan bahan pokok,” katanya.

Ia juga menambahkan dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terungkap dari 11.461 orang guru, baru 1.224 orang yang berkualifikasi sarjana (S1).

Lokakarya yang berlangsung sehari itu menghadirkan guru dan peneliti dari negara donor seperti Martijn van Driel berkebangsaan Belanda yang mengajar di SD di Wamena.[ant]