Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

dari KNPB Facebook
Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

“Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

“Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

Berikut petikan wawancara per telepon.

PMNews: Selamat pagi.

TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

TRWP:  Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).

Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.

Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

ujarnya.

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny