PIF Didorong Gunakan Mekanisme PBB Untuk Kasus Papua

Pohnpei, Jubi – Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pasifik telah mendorong para pemimpin Pasifik untuk mendukung keterlibatan PBB dalam kasus rakyat dan bangas Papua Barat.

Ini adalah salah satu poin kunci dari perwakilan OMS yang diajukan selama pertemuan dengan Forum Troika Pacific Islands Forum (PIF). Troika forum adalah forum yang melibatkan Ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini dan Ketua PIF mandatang. Ketua saat ini, Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill tidal hair dalam pertemuan tersebut karena belum tiba di Ponhpei, Negara Federasi Micronesia. Ia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Rimbink Pato.

Kepada Jubi, usai pertemuan dengan forum Troika, Ketua Pacific Islands Association of NGO (PIANGO), Emele Duituturaga mengatakan ia bersama rekan-rekan NGO se Pasifik menyampaikan kepada pemimpin PIF tentang proses-proses di PBB yang tersedia untuk mengadvokasi kasus Papua Barat.

“Kami melihat proses-proses di PBB mungkin bisa menjadi salah satu jalur untuk menyelesaikan kasus Papua Barat,” kata Emele.

Ia menambahkan hingga saat ini publik di Pasifik dan Melanesia hanya berpikir kasus Papua Barat adalah isu di Melanesia saja. Inilah yang membedakan advokasi sebelumnya dan saat ini untuk Papua Barat yang dilakukan beberapa negara dan NGO di Pasifik.

“Dalam rekomendasi kami, kami juga mencoba membantu para pemimpin kami untuk mengidentifikasi beberapa hubungan bilateral antara negara-negara di Pasifik dengan Indonesia. Terutama bantuan bilateral yang bisa menghalangi kepentingan dan pilihan kita di Pasifik yang perdu menjadi kepedulian kita,” lanjutnya.

Sebagai salah satu dari enam perwakilan OMS Pasifik yang ditunjuk untuk bertemu forum Troika, Emele juga mendorong pemimpin PIF untuk mensponsori Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan berbicara pada Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk utusan khusus dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Lupesoliai Neioti mengkonfirmasi perwakilan OMS mengangkat isu Papua Barat dalam pertemuan dengan Forum Troika. Namun ia mencatat, isu Papua Barat terdiri dari dua isu.

“Pertama adalah soal Hak Asasi Manusia. Isu ini bisa kita angkat dalam situasi seperti saat ini. Tapi soal penentuan nasib sendiri, ada proses yang harus kita ikuti,” kata Neoti.

Ia mencontohkan kasus negaranya sendiri yang menurutnya sangat mirip dengan kasus Papua Barat saat ini.

“Apa yang muncul di Papua Barat sangat mirip dengan situasi negara saya sendiri ketika kami ingin menjadi negara merdeka. Tentu saja kemudian PBB datang dan membimbing kami sepanjang jalan menuju kemerdekaan akhir tahun 1962. Jadi ada proses yang harus dilewati dan itu adalah langkah formal yang harus dilakukan,” lanjutnya.

Namun kekhawatiran atas isu Papua Barat dalam pertemuan puncak para pemimpin PIF pada Sabtu (10/9/2016) sempat muncul di kalangan NGO Pasifik ini. Hal ini disebabkan kemungkinan ketidakhadiran Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dalam pertemuan retreat tersebut, karena dilakukan pada hari Sabath. Sogavare adalah penganut Advent. Sogavare, sebagai Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG) adalah salah satu kunci utama dalam advokasi kasus Papua Barat

Terkait hal ini Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johnson Naviti menegaskan posisi Koalisi Pasifik untuk Papua Barat sangat jelas dalam pertemuan PIF kali ini. Menurutnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai akan membawa isu Papua Barat dalam retreat nanti.

“Ketika saya berbicara atas nama pemerintah Vanuatu, ketika koalisi terbentuk di Honiara tahun lalu, saya telah menjelaskan kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon, posisi kami jelas; Dukungan yang kami nyatakan bukan hanya dari pemerintah atau satu kelompok politik, namun dari seluruh populasi Vanuatu,” kata Naviti.

Koalisi Pasifik untuk Papua Barat di Pasifik di bentuk di Honiara pada bulan Juli lalu atas inisiatif Sogavare setelah pertemuan khusus MSG. Anggota awal koalisi ini adalah Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kepulauan Marshall, Tonga, Front Pembebasan Kanak (FLNKS), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Pacific Islands Association of NGO (Piango). Saat ini dua negara, Tuvalu dan Nauru telah bergabung dalam koalisi ini. (*)

September 9, 2016 0

Geopolitik Pengaruhi Hasil PIF-47, PICWP Konsisten Hingga ke PBB

Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum maksimal.

Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik (PIANGO), Emele Duituturaga, kepada Jubi Selasa (13/9/2016), hasil komunike PIF-47 kali ini belum mencerminkan desakan masyarakat sipil, khususnya terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua.

“Tampak jelas bahwa geopolitik bermain dalam isu ini. Kami menduga para pemimpin kami tidak cukup berani dan tegas di hadapan negara-negara tetangga besar seperti Australia dan Selandia Baru,” ujar Duituturaga yang menyesalkan desakan masyarakat sipil, agar PIF medorong isu penentuan nasib sendiri West Papua ke PBB, belum tercermin dalam hasil Komunike PIF-47.

Namun demikian, lanjutnya, isu pelanggaran HAM Papua, yang tidak bisa digeser dari agenda PIF, adalah capaian penting.

“Kami tahu beberapa negara anggota PIF bahkan berharap isu West Papua dihapuskan sama sekali dari agenda PIF,” kata dia sambil memahami bahwa hasil komunike tersebut adalah pertarungan politik dan pengaruh.

Hasil komunike terkait isu West Papua di dalam poin 18 menyatakan, bahwa para pemimpin mengakui sensitivitas politik isu West Papua (Papua) dan bersepakat isu dugaan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda. Para pemimpin juga bersepakat pentingnya sebuah dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait masalah itu.

Menanggapi hasil Komunike PIF ke 47 yang belum memenuhi harapan perjuangan politik West Papua, Octovianus Mote, Sekretaris ULMWP kepada Jubi mengatakan dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai kekalahan.

“Kita menang dalam hal dukungan. Tahun ini hampir semua negeri mendukung Papua Barat. Tahun lalu masih sangat sedikit karena masih banyak yang belum tahu dan tidak bersuara,” ujarnya.

Dia mengaku justru lebih lebih optimis saat ini. “Saya lebih optimistik karena pemimpin kunci bersuara sama.”

PICWP Lanjutkan ke PBB

Terlepas dari hasil PIF-47 tersebut, Emele Duituturaga menegaskan bahwa PICWP, yang terdiri dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu dan PIANGO, adalah platform yang semakin bisa diandalkan untuk terus mendorong West Papua menjadi agenda di badan PBB.

“Kami sangat berbesar hati dan semakin positif karena anggota-anggota negara PICWP sudah secara terbuka tunjukkan komitmen mereka untuk mendorong isu West Papua ini.”

Pihaknya kedepan akan bekerja secara individual dengan negeri-negeri tersebut agar PBB mengintervensi isu pelanggaran HAM West Papua, sekaligus mendorong agenda penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, serta Sekretaris Jenderal PBB.

Selain itu, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF selanjutnya, menurut Duituturaga, sudah menunjukkan sinyal bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan 16 anggota CSO dengan keseluruhan pimpinan PIF pada pertemuan PIF tahun depan di Samoa.

“Tidak terlalu banyak nilainya bertemu segelintir pimpinan PIF di Troika,” ujar Emele yang memandang usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dalam pernyataan tertulisnya kepada Jubi Senin (12/9) mengakui beratnya pertarungan pengaruh di PIF terkait isu politik West Papua, khususnya karena hubungan ekonomi politik negara-negara besar seperti Australia dan Selandia Baru dengan Indonesia.

“Ada dua level perjuangan yang akan terus kami lakukan untuk perluasan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua hingga ke PBB. Level pertama adalah dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik, dan level kedua adalah dukungan pemerintah negaranya. Keduanya bisa berjalan seiring, bisa juga tidak. Tetapi level pertama, yaitu dukungan gerakan sosial dan politik, adalah penentu,”

ujar Yeimo.

Dia juga menjelaskan bahwa solidaritas gerakan sosial dan politik di Australia, Selandia Baru dan Indonesia sendiri saat ini sedang bertumbuh.

“Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Indonesia boleh jadi masih kepala batu untuk mengakui persoalan politik Papua, tetapi mereka tidak akan bisa membendung perluasan dukungan dari rakyatnya sendiri pada kami,” ujar Yeimo.(*)

September 9, 2016 0

Pacific Coalition On West Papua Gains Momentum

PMPress – The Pacific Coalition on West Papua (PCWP) is gaining momentum with the addition of two new members and the confirmation of the membership of two other parties who indicated their profound support for the initiative since its introduction in Honiara, Solomon Islands in July this year.

The PCWP was initiated by Prime Minister Hon Manasseh Sogavare of Solomon Islands who is also the Chair of the Melanesian Spearhead Group with the aim of securing the support of the wider Pacific region for preposition of taking up the issue of West Papua with the United Nations for intervention. The initial membership comprises Solomon Islands Government, Vanuatu Government, Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) and the United Liberation Movement of West Papua and the Pacific Islands Alliance of Non-Governmental Organisations (PIANGO).

The two new members are the governments of Tuvalu and the Republic of Nauru who were respectively represented at the first meeting of the in the capital of the American Aloha State, Honolulu, yesterday Friday 2^nd September, by Prime Minister Hon Enele Sopoaga and Her Excellency Marlene Moses. The latter serves as Nauru’s Ambassador to the United Nations.

The other two parties who indicated support for the initiative when it was introduced in Honiara at the margin of the 4^th Pacific Islands Development Summit are the Kingdom of Tonga and the Republic of Marshall Islands. The expressed support of the governments of these two countries was confirmed today with the attendance of Prime Minister Hon Akilisi Pohiva and the Republic of Marshall Islands Minister for Public Works, Hon David Paul.

Members and friends of the Pacific Coalition on West Papua at the East-West Centre in Honolulu. — Members and friends of the Pacific Coalition on West Papua with the Secretary-General of the Pacific Islands Forum, Dame Meg Taylor at the East-West Centre in Honolulu.

All the initial PCWP members were represented at the meeting except for the Republic of Vanuatu Government. The Secretary-General of the Pacific Islands Forum, Dame Meg Taylor was also present at the meeting.

In his opening remarks today, Prime Minister Sogavare said the nations of the Pacific have a duty as closest neigbours to West Papua to address the issues of concern to West Papuan.

He said the right to self-determination being denied to the people of West Papua since the last 50 years is a fundamental principle of the United Nations Charter, just like the rights to life and dignity that they are also denied as a result of their self-determination pursuit.

He added that the intention of the PCWP is perfectly in line with the principles of human rights and democracy, the very basis of the UN Charter, which all UN Member states should adhere to and protect.

Members and friends of the Pacific Coalition on West Papua during their meeting.

Prime Minister Sogavare said it would not be an easy task to unwind the wrongs that have been perpetrated by the complications and cover-up on the issue of West Papua over the years and this is where the need for collaborative and strategic approaches to this issue comes in.

“Only by working together and strategically dealing with the issue of West Papua can we accomplish the objective of our mission,” he said.

PIF Secretary-General Dame Taylor in her contribution to the discussions presented the forum’s position on the issue. She said the 46th PIF Summit in Port Moresby in 2015 resolved to send a fact-finding mission to West Papua, however the Indonesian Government sees the term ‘fact-finding’ as offensive and therefore that resolution impending implementation.

Dame Taylor said she has meet with the PIF’s Chair, Prime Minister O’Neill of Papua New Guinea and also the Indonesian President on the way forward on the resolution and the PIF’s Chair will meet with the President.

The Secretary-General of the ULMWP, Mr Octovanius Mote said the ULMWP represents the freedom movement of West Papua, which continues to pursue the rights of West Papuans to their land, self-determination and all other human rights enshrined in the United Nations Charter.

Prime Minister Sapoaga of Tuvalu said his country fully appreciates and sympathises with the aspirations and wishes of the people of West Papua to be on their own and fully realises their rights to exist as a country and determine their own continuation as a people.

The Pacific Coalition of West Papua members and friends discussing the way forward for the struggles for self-determination by the people of West Papua.

Minister Paul of the Republic of Marshall Islands said his country sees the issue of West Papua from a humanitarian perspective and humanitarian issues are at the forefront of the Marshall Islands Government.

The FLNKS representative, Mr Rodrigue Tiavouane said the FLNKS fully supports the PCWP initiative and the strategy by which it will be implemented.

He said the FLNKS went through the same process with its self-determination bid- starting with the Melanesian Spearhead Group then on to the Pacific Islands Forum and finally the UN Committee 24 (Special Committee on Decolonisation).

Prime Minister Pohiva of Tonga said it is a moral obligation to address the human rights abuses in West Papua and deteriorating conditions and call for self-determination and independence.

He said at the 70^th United Nations General Assembly last year he spoke of how the objectives of good governance and accountability are all impossible without full support for human rights of people in areas of conflict throughout the world including the Pacific Islands.

The Solomon Islands Government Special Envoy on West Papua, Mr Rex Horoi, left end, at the Pacific Coalition on West Papua meeting.

Ambassador Moses of Tuvalu said it is important that the issue of West Papua be taken to UN C24 and to be successful it is important for the Pacific to have strong leadership in pursuing it in a strategic manner.

She said what works some people does not always work for others.

PIANGO Tonga Member, Mr Drew Havea said he was encouraged by the leadership on the issue of West Papua displayed by Prime Minister Sogavare.

He said PIANGO acknowledges the pain of the people of West Papua as the pain of the Pacific and would like to urge Pacific leaders to come to an agreement to stop the violence in West Papua and find a peaceful and dignified pathway to self-determination.

The meeting concluded with the expression of commitment by all PCWP members to their mission objective.

September 4, 2016 0