PENGGU, Komandan Papua Merdeka Sejati(Constantinopel Ruhukail)

Jonah, aka (also known as) Penggu adalah seorang anak Papua yang sederhana hidupnya tetapi aggressive ketika berbicara tentang perjuangan dan hak politik bangsa Papua untuk Merdeka sebagai suatu bangsa. Saya mengenal Jonah secara dekat ketika ia menyelesaikan pendidikannya di Divine Word University Madang, PNG tahun 2003 dan berada di Port Moresby setelah itu. Kami jumpa di rumah alm. Fred Mambrasar di 3Mile. Kami saling menyapah dengan sebutan “komandan”. Sampai akhir hidupnya ia adalah seorang komandan lapangan yang berjiwa besar yang tidak pernah memiliki rasa perbedaan antar sesama orang Papua, pantai dan gunung, pulau dan darat. Di bagian inilah saya mempunyai rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadapnya.
Dia juga adalah seorang pelopor persatuan bangsa, pelopor dan pendorong berdirinya koalisi nasional antara organisasi2 perjuangan Pro-OPM dalam pembentukan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk melanjutkan perjuangan Papua Merdeka setelah Dewan Papua/Presidium Dewan Papua (PDP) hasil Kongres Papua II/2000 dibekukan setelah Pemimpin Besar Papua yang juga Ketua PDP, Theys Hiyo Eluay dibunuh oleh satuan Kopassandha/KOPASUS NKRI pada malam 10 November 2000. Jonah Penggu termasuk salah satu yang ikut dalam diskusi awal di bawah rumah alm. Clemens Runawery di Tokarara (2003) tentang bagaimana membangun sebuah front pembebasan di luar negeri untuk mendukung upaya2 diplomasi di wilayah Pasific yang dikordinir oleh Alm. Dr. John Ondoame, alm. Andy Ayamiseba, dan Tuan Rex Rumakiek di bawah Kordinasi WPRO (West Papua Representative Office) yang berkedudukan di Vanuatu. Alm. John Tekwie ikut pula terlibat dalam diskusi2 awal ini. Melalui proses rekonsiliasi yang panjang yang dilakukan secara intensif baik di dalam maupun di luar negeri dengan organisasi2 perjuangan Pro-OPM, akhirnya terbentuklah Koalisi Nasional yang disebut: WEST PAPUA NATIONAL COALITION for LIBERATION (WPNCL) tahun 2006 di Port Vila, Republic of Vanuatu.
Saya menjemput Penggu yang mengawal alm. Richard Joweni dan Tuan Nicolaas Ipohau di Airport dan membawa mereka ke tempat penginapan sambil mengurus perjalanan lanjut mereka ke Vanuatu minggu berikutnya melalui Honiara, Solomon Islands.
Banyak orang Papua di PNG yang PRO-NKRI ternyata berinisiatif untuk menggagalkan rencana perjalanan Joweni, Ipohau dan Penggu, tetapi tidak berhasil karena upaya mereka lebih dulu diketahui dan pengaturan perjalanan kembali Penggu dan kawan2 dirahasiakan dalam kerjasama jaringan bawah tanah yang telah lama dibangun oleh Penggu sejak ia mengikuti pendidikan di Madang, Papua New Guinea.
Begitu WPNCL terbentuk. Richard Joweni di pilih sebagai Pemimpin dan Dr. John Ondoame sebagai Wakilnya. Rex Rumakiek adalah Sekretaris Jenderalnya.
WPNCL adalah perwujudan dari Port Vila Declaration 1987 yang ditandatangani oleh Rumkorem dan Prai sebagai upaya mempersatukan Agenda National Perjuangan Papua Merdeka yang diperjuangkan secara terpisah sejak 1976-Perpecahan oleh Pemerintahan Defacto (PEMKA) Pimpinan Jacob H. Prai dan Pemerintahan Revolusi Sementara (PRS) pimpinan Seth J. Rumkorem.
Dan Tuan Penggu yang kini telah bersama Penciptanya, adalah satu diantara sekian banyak orang Papua yang mendedikasikan diri dan seluruh kehidupannya bagi Persatuan Bangsa karena keyakinannya yang kuat bahwa Tanpa Persatuan Nasional Perjuangan Bangsa Papua tidak pernah akan mencapai tujuannya.

Jonah, hari ini jasadmu akan dikebumikan tetapi Roh dan Semangat Perjuanganmu akan terus hidup dalam hati Generasi Muda Papua yang mencintai Persatuan, Keadilan dan Kejujuran dalam Menuntut Pengembalian Hak Politik Bangsa Papua untuk Merdeka, Berdiri sendiri sebagai suatu bangsa yang Berdaulat di atas tanah adat dan leluhurnya, PAPUA BARAT.

Selamat jalan Penggu,
Beristirahatlah dengan Damai di sisi Tuhan Yesus, Juruselamat mu.

Rest In Peace.

October 19, 2022 0

WPRA Extends Condolences for the Death of Our Hero: George Junus Aditjondro

Hari-hari Terakhir George Junus Aditjondro — George Junus Aditjondro

From the Central Command of West Papua Revolutionary Army, the Officers of the WPRA would like to officially

Extend Our Condolences

for the death of Our Great Hero from Indonesia, hero of freedom and truth.

All West Papuan fighters in the jungle of New Guinea hereby acknowledge the great work he had done during his lifetime, especially for the oppressed and marginalised communities in Indonesia.

His death on December 10, 2016, the Day all humanity on Earth celebrate the Day for Human Rights in the world, he has completed his journey on this same day indicating how the Late George Junus Aditjondro and human rights cannot be separated from one another.

Since the rise of open support from Indonesia, led by Indonesian Young Democrat Surya Anta Ginting, the head of FRI West Papua, all heroes of West Papua independence movement, and all who are alive today, as well as those to come, are very happy that the Late George Junus Aditjondro is resting in peace after knowing that Young Indonesians are now lining up on his side, supporting the marginalised and coloniased peoples.

May he Rest In Peace, may his examples become our model in fight for justice and truth, in our lives.

Issued in: Central Command of West Papua Revolutionary Army

On Date: 11 December 2016

Secretariat-General

Amunggut Tabi, Lt. Gen
BRN: A.DF 018676

December 11, 2016 0

George Junus Aditjondro Meninggal Dunia

News Detik – Palu – Aktivis, peneliti dan penulis George Junus Aditjondro meninggal dunia di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 10 Desember 2016 sekitar pukul 05.45 Waktu Indonesia Tengah. Ia meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Bala Keselamatan di Jalan Woodward, Palu, Sulawesi Tengah.

“Duka mendalam wafatnya seorang tokoh reformasi. Guru dan mentor politik saya semasa mahasiswa di Salatiga: George Junus Aditjondro. Rest in peace,” tulis Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri lewat akun Twitter-nya @hanifdhakiri seperti dilihat detikcom, Sabtu (10/12/2016) pagi.

Kabar meninggalnya George ini juga disampaikan aktivis HAM Andreas Harsono lewat akun Facebook-nya. “Dia adalah mentor saya ketika saya sedang belajar di Salatiga, Jawa Tengah, pada 1980-an,” sebutnya.

Semasa hidup, mendiang George dikenal karena sejumlah tulisannya yang menyoroti bisnis Keluarga Cendana yang menurutnya sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia aktif juga menulis soal bisnis militer Indonesia.

George lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 27 Mei 1946.

Ia pernah jadi wartawan untuk Tempo. Pada 1994 dan 1995, nama George Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari 1995 hingga 2002. Ia dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998.

Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi. Sebelumnya, saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana.

Sepulangnya dari Australia, ia menulis beberapa buku kontroversial.

Saat hendak menghadiri sebuah lokakarya di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada 1998.

Pada akhir Desember 2009, saat peluncuran bukunya Membongkar Gurita Cikeas, ia dituduh melakukan kekerasan terhadap Ramadhan Pohan, seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Beberapa lama setelah peluncuran bukunya terakhir, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinannya atas isi buku tersebut. Buku itu sempat ditarik dari etalase toko walaupun pada saat itu belum ada keputusan hukum terhadap peredaran buku ini.

Di Palu, ia pernah bergabung dengan Yayasan Tanah Merdeka. Di organisasi nonpemerintah yang dibidani kelahirannya oleh Sosiolog Arianto Sangadji ini, George meneliti dan menulis soal silang sengkarut operasi militer dan polisi di Poso selama konflik sosial berlangsung di daerah itu. Ia pernah menulis soal bisnis dan peredaran senjata illegal di daerah konflik. Soal korupsi lunsum prajurit di daerah konflik pun pernah ditulisnya.
(hri/hri)

December 11, 2016 0

Penulis Gurita Cikeas, George Junus Aditjondro Meninggal Dunia

Suara.com – Penulis buku kontroversial George Junus Aditjondro dikabarkan telah meninggal dunia di usia 70 tahun.

Lelaki kelahiran Pekalongan 27 Mei 1946 itu menghembuskan napas terakhir di Palu, Sulawesi Tengah, pada hari ini, Sabtu (10/12/2016) sekitar pukul 05.45 WITA.

Meninggalnya George, yang pernah bikin rezim pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono geram karena karya bukunya berjudul Gurita Cikeas, telah dikabarkan oleh wartawan senior Yan Widjaya di akun Twitternya @yan_widjaya.

“RIP DR George Junus Aditjondro (27/5/1946 – 10/12/2016) penulis buku #CuritaCikeas, tadi pg Sabtu, pkl 05.45 WITA di Palu,” tulis Yan.

Kabar meninggalnya lelaki yang juga pernah menjadi wartawan, sosiolog dan dosen itu juga dikabarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di akun Twitternya @hanifdhakiri.

“Duka mendalam wafatnya seorang tokoh reformasi. Guru&mentor politik sy semasa mahasiswa di Salatiga: George Junus Aditjondro. Rest in peace,” tulis Hanif.

George sebelum meninggal sempat mengalami masalah kesehatan di jantungnya. Bahkan, George sudah sulit berbicara lagi setelah terkena serangan stroke pada tahun 2012.

George dan istrinya, Erna Tenge, akhirnya memutuskan tinggal di Palu setelah Erna menyelesaikan pendidikan doktor di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2014.

Lelaki bertubuh tambun itu pernah dilaporkan Ramadhan Pohan, anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada bulan Desember 2009 karena dituduh melakukan kekerasan terhadap Pohan.

Selain itu, George juga penah diusir Forum Masyarakat Yogyakarta saat menggelar diskusi Membedah Status Sultan Ground/Pakualaman Ground dalam Keistimewaan Yogyakarta pada 30 November 2011.

George dituding telah menghina Keraton Yogyakarta karena ucapannya dianggap menghina keraton setelah menyebut keraton adalah kera yang enak ditonton.

George melayangkan kritik kebijakan Keraton terkait penambangan pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo. Polisi sempat menetapkannya sebagai tersangka setelah ada laporan masyarakat.

December 11, 2016 0

Sope praises Fidel Castro over Cuban backing for Vanuatu independence

Late President Fidel Castro ... a champion of Vanuatu independence. Image: Vanuatu Daily Post — Late President Fidel Castro … a champion of Vanuatu independence. Image: Vanuatu Daily Post

Former Vanuatu Prime Minister and the country’s first Roving Ambassador, Barak Sope, has expressed his personal tribute to the late Fidel Castro of Cuba who died late last week.

Speaking from his home on Ifira in a telephone interview with the Daily Post, Barak Sope, who was one of the young political activists for Vanuatu independence during the New Hebrides colonial era, related how Cuba was the first country in the world to support political freedom from the two colonial powers, Britain and France.

“In 1977, [founding prime minister] Father Walter Lini and I were present during a UN Committee of 24 on Decolonisation in New York.

“This was the first time that the Vanuatu cry for political independence was heard by the UN Committee.

“It was through the Cuban President Fidel Castro at the time that Cuba became the first country in the world to sponsor the then New Hebrides application to the UN 24 Committee in 1977.

“So, Father Walter Lini, who was the president of the Vanua’aku Party, and I made a trip to New York to be present during the UN Committee of 24 on Decolonization to listen to the debate for our freedom,” Sope recalled.

“It was timely too, because Cuba did not only sponsor Vanuatu’s application to the UN Committee, but it so happened that at the time Cuba chaired the committee, and so we knew with hope that our political freedom was eminent, with the Cuban Ambassador appointed by President Fidel Castro to chair the UN Committee,” he said.

Two roles
Sope said it was through the two roles that Cuba played at the time that the UN Committee of 24 on Decolonisation shepherded Vanuatu’s application through.

Sope said other countries that supported the then New Hebrides in its initial stages for political freedom through the UN were Algeria and Tanzania.

“After Independence in 1980, I was appointed by Vanuatu’s first Prime Minister, Father Walter Lini, as Vanuatu’s first Roving Ambassador and Secretary for Foreign Affairs, because Foreign Affairs at the time was under the Prime Minister’s portfolio.

“In August 1981, Prime Minister Father Walter Lini appointed me as a Special Envoy to travel to Havana, Cuba, to deliver Vanuatu’s Special Message of ‘thank you and appreciation’ to President Castro, and at the same time formalised diplomatic relations with Cuba that saw Vanuatu flag raised in Havana.

“I could not travel through the US at the time, so I had to make a long trip via UK and Canada and then to Havana, Cuba where I was accorded a high level welcome personally by President Castro in his Presidential Palace.

“I extended to him on behalf of the government and the people of Vanuatu, deep appreciation for the support that President Fidel Castro and his country paving the way from Havana to the corridors of the United Nations and finally to the Committee of 24 on Decolonisation that released our colonised country and people from Britain and France to become the independent state and the new Republic of Vanuatu,” Sope said.

“Port Vila tied diplomatic relations with Havana in August 1981 before becoming a full member of the United Nations (UN) in September of 1981 – the same year, but we recognised Cuba first because without Cuba and President Fidel Castro, it may have taken longer or never for this country to become an independent state from Britain and France,” Sope recalled.

Independent state
“In 1977, Father Walter Lini and I attended the UN Decolonisation Committee in informal clothing but in 1981 we attended the UN General Assembly for the first time after independence where Father Walter Lini as the first Vanuatu Prime Minister addressed the UN General Assembly for the first time as an independent state and as the UN welcomed Vanuatu as its full member.

“Today, I am sad to say that Vanuatu has lost its first political pillar of our political freedom, the late President Fidel Castro.

“Personally, and of course the country has lost a man that stood up for the right of the political freedom of our nation and people in international forum and the United Nations. We truly miss him,” Sope said.

The former Cuban President Fidel Castro handed over his responsibilities in 2006 to his brother Raul.

He died at the age of 90 last Friday.

Relations with Cuba were enhanced further when the country provided scholarships for ni-Vanuatu to attend medical school to become doctors.

Godwin Ligo is a senior journalist on the Vanuatu Daily Post. This article has been republished with permission.

December 11, 2016 0