sejarah penjajahan – Page 2 – Papua Merdeka News

MANOKWARI-Memperingati HUT ke-46 kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI, Gubernur Papua Barat, Bram Atuturi yang bertindak selaku inspektur upacara (Irup) di lapangan Borarsi Manokwari, Sabtu (2/5), mengajak mereview dan merenung makna peringatan dengan jujur dan hati bersih.

Hasil dari perenungan akan sampai pada kesimpulan bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui bahwa momen 1 Mei telah membuat rakyat Papua, khususnya di Provinsi Papua Barat menjadi lebih bermartabat dan sejahtera.

”Walaupun masih ada sebagian yang belum secara langsung menikmatinya, namun saya yakin melalui UU No 35 Tahun 2008 tentang Otsus, Papua Barat akan lebih mengakselerasikan proses pembangunan fisik dan juga non fisik menuju masyarakat Papua Barat yang bermartabat dan sejahtera,”katanya.

Upacara peringatan HUT ke-46 kembalinya Irian Barat kepangkuan NKRI 1 Mei, Sabtu (2/5) ditandai dengan pembacaan keputusan Sidang Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat Kabupaten Manokwari, 29 Juli 1069. Dibacakan Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), H Ismail Yenu,berisikan 3 butir keputusan.

Yakni, pertama,dengan atau tidak dengan Pepera,rakyat Irian Barat merupakan wilayah mutlak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka dan berdaulta sejak 17 Agustus.Kedua,sama sekali tidak ingin dipisahkan dari kesatuan keluarga bangsa Indonesia dari Sambang sampai Merau oleh siapun.Ketiga,menolak dengan tegas setiap usaha yang mencoba memecah belah kami bangsa Indonesia dan merongrong kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Selain itu,lanjut gubernur,melalui momen 1 Mei 1963,dapat dilihat,hampoiar 95 % pejabat gubernur dan bupati di Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan anak-anak asli Papua. Tema peringatan, ”Dengan semangat 1 Mei 1963,mari kita mewujudkan masyarakat Papua Barat yang lebih bermartabat dengan mensukseskan pembangunan di segala bidang dalam bingkai BKRI”, dinalai gubernur sangat lah tepat. ”Kondisi ini tidak bisa kita bayangkan apabila kita rasakan sebelum momen 1 Mei,” ujarnya.

Pemprov Papua Barat bersama Pemprov Papua lanjut gubernur,tengah membahas untuk menjadikan 1 Mei sebagai hari libur fakultatif.Ini dimaksudkan,sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan bagi perjuangan rakyat dalam upaya membebaskan diri dari penjajahan Belanda.

Mengenai pembangunan gedung juang yang rencana sejak 3 tahun lalu,menurut Bram,pada tahun 2009 ini akan direalisasikan. Keberadaan gedung juang nantinya dapat mewariskan kepada generasi muda.

Upacara HUT Kembalinya Irian Barat ke NKRI disatukan dengan Hardiknas. Berlangsung hikmad,dihadiri Bupati Manokwari,Drs D Mandacan,para pejabat sipil,TNI dan Polri. Dimeriahkan dengan berbagai kegiatan,seperti panjat pinang yang menyedikan sejumlah hadiah,serta pasar murah. Dengan hanya membeli kupon seharga Rp 25.000, sudah bisa mendapatkan 5 kg beras, 2 kg gula dan 1 liter minyak goreng.(lm)

WAMENA (PAPOS)– Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH melalui Asisten II Setda Jayawijaya, Gad Tabuni mengatakan, peringatan 46 tahun integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki arti penting dan nilai historis bagi bangsa Indonesia, pendidikan politik dan perluasan wawasan kebangsaan generasi muda bangsa Indonesia khususnya generasi muda di Jayawijaya.

Hal itu dikatakan Gad Tabuni selaku inspektur upacara peringatan 46 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang dipusatkan di halaman Tugu Pepera, Jumat (1/5) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa, Kapolres Jayawijaya AKBP. Drs. M.H Ritonga, Wadanyon 756 WMS, Mayor Inf Jamaludin, Ketua PN Wamena Mangatas Simanulang, SH, Kajari Ariefsyah M. Siregar, SH dan para tokoh pejuang.

Dikatakan, 1 Mei 1963 telah terjadi peristiwa bersejarah yang teramat penting bagi rakyat Papua, yaitu proses integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI melalui cara yang sah dan demokratis, serta diterima oleh dunia internasional.

“Peristiwa itu menandai bahwa rakyat Papua tak mau dipisahkan dari bangsa Indonesia,” tegas Tabuni.

Dijelaskan, setelah melalui berbagai perundingan antara bangsa Indonesia dan pemerintah Belanda, integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI itu mencapai puncaknya melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang selanjutnya disahkan sidang majelis umum PBB 17 September 1962 dalam bentuk resolusi nomor 1752.

“Kesepakatan dua bangsa yang ditetapkan melalui persetujuan New York tersebut, rakyat Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dengan tegas mengatakan bahwa Papua bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.

Terkait peristiwa yang sangat bersejarah itu, Gad Tabuni mengingatkan bahwa di era reformasi ini, sebagai bangsa yang besar seluruh masyarakat perlu melihat kembali segala upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama 46 tahun. Dengan segala keterbatasan, bangsa Indonesia khususnya rakyat Papua telah melangkah maju dengan hasil pembangunan yang dicapai seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus.

Diakui dalam pelaksanaan Otsus, meski banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai ada pula yang mengalami kegagalan. Hal itu dapat dilihat, dari banyaknya masyarakat Papua yang hidup menderita dan miskin, bahkan rakyat tak bisa menolong dirinya sendiri di atas kekayaan yang dimiliki.

Menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang ada di Jayawijaya khususnya, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, karena tugas tersebut bukan menjadi tanggungjawab TNI-Polri semata, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban masyarakat terutama menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden mendatang secara kondusif, sehingga dapat mewujudkan Papua sebagai zona damai.

Sementara itu, Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa menegaskan, memaknai peringatan masuknya Irian Barat ke pangkuan NKRI, selaku pimpinan tertinggi TNI di Jayawijaya, pihaknya selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai mitra kerja.

“TNI maupun Polri bersama elemen masyarakat di daerah ini, bertekad untuk menciptkan kabupaten Jayawijaya sebagai daerah zona damai yang aman dan kondusif,” kata Grandy.(cr-51)

Ditulis oleh Cr-51/Papos
Sabtu, 02 Mei 2009 00:00