Keanggotaan ULMWP di MSG Terancam, TRWP Menuduh ini Kesalahan Pemimpin ULMWP

Dari Sekretariat-Jenderal Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan pernyataan Direktor Jenderal MSG di Fiji baru-baru ini bahwa isu politik West Papua tidak akan dibahas lagi di MSG menunjukkan kekalahan telah ULMWP dan bangsa Papua atas hasil maneuver politik NKRI yang telah gencar dilakukan lewat laki-laki, perempuan dan duit, sampai berpengaruh ke dalam negara-negara pendukung seperti Solomon Islands dan Vanuatu.

TRWP menilai kemenangan NKRI ini mengancam keberhasilan mendasar dan berarti yang telah diraih oleh ULMWP selama kepemimpinan pertama sejak ULMWP dibentuk beberapa tahun lalu merupakan sebuah tamparan berat. Kata Tabi,

Di satu sisi memang kita harus akui secara terus-terang bahwa kepemimpinan pertama dari ULMWP sejak pembentukannya patut disyukuri dan dijadikan sebagai teladan yang harus diikuti oleh semua pemimpin ULMWP hari ini.

Dukungan dari Solomon Islands, Vanuatu dan bahkan Fiji dan PNG lebih kuat, pembentukan koalisi Pasifik sudah ada dengan begitu kuat menyuarakan aspirasi bangsa Papua di forum-forum internasional. Tetapi setelah kepengurusan berganti menurut Konstitusi ULMWP, maka gaung Papua Merdeka menjadi padam, terpecah-belah dan banyak saling menyerang terjadi di dalam tubuh para aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ini jelas-jelas merupakan permasalahan yang harus diselesaikan pemimpin ULMWP.

Amunggut Tabis elanjutnya mengatakan bahwa kalau kondisi ini berlanjut, maka bukan hal yang tidak mungkin perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI akan kembali ke titik Nol, dan orang Papua harus mulai berjuang lagi dari titik Nol.

“Inikan konyol!”, katanya. Lanjutnya,

“Kesalahan-kesalahan ini sudah berulang-kali dilakukan oleh generasi pendahulu, dan kesalahan itu sebenarnya tidak usah diulangi sama-sekali oleh generasi sekarang. Kalau ia terulang, itu menunjukkan ada yang salah fatal dalam diri kita sebagai pemimpin, yang mau tidak mau harus diperbaiki

Menurut pendapat TRWP, hal yang harus dilakuan ialah membangun komunikasi terbuka dengan semua pihak bangsa Papua, menghindari saling menunjuk jari sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, menghindari saling menuduh dan mencurigai, menghentikan saling menceritakan dan menggosipkan, dan belajar saling menerima, saling memahami, saling menghormati dan menghargai, saling mendukung dan bersalut-sapa.

Sesuatu yang sulit dibayangkan kalau kesebelasan sepak bola Persipura masuk lapangan dan setelah berada di lapangan mereka mulai saling menceritakan, saling mencurigai, saling menggosip dan bahkan saling menyerang dengan kata-kata kasar, tidak sopan, dan tidak manusiawi. FATAL!

Yang harus dilakukan pemimpin ULMWP saat ini ialah saling membuka diri, membentuk Tim Komunikasi antar Biro dan Pengurus di dalam ULMWP dan melakukan pertemuan-pertemuan operasional dan teknis secara rutin, baik secara Online, lewat media sosial, maupun secara face-to-face.

Hasil yang diharapkan dari diskusi terbuka seperti ini ialah saling menerima, saling mengakui, saling menghormati demi kebersamaan dalam menghadapi lawan politik: NKRI.

Hasilnya ialah semua kekuatan bangsa Papua akan menyatu, dukungan dari kawasan Melanesia yang susak saat ini akan dibenahi dan diperkuat kembali. Paling minimal keterlibatan Aktiv dari tokoh Papua Merdeka, Oktovianus Motte untuk kampanye Papua Merdeka kawasan Melanesia akan berdampak positif dan sungguh berarti bagi perjuangan kita untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

August 27, 2018 0

Amunggut Tabi: Yang Mau Panglima Gerilyawan Bersatu ialah BIN/NKRI

Menanggapi analisis Papua Merdeka News (PMNews) dalam artikel sebelumya, yang diusulkan sebelumnya kepada Tentara Revolusi West Papua (TRWP) beberapa hari lalu, ini tanggapan dari TRWP kepada PMNews.

Dalam artikel Anda ditulis:

Agenda mempersatukan komando dan panglima perjuangan Papua Merdeka ialah sebuah agenda NKRI yang telah diluncurkan sejak tahun 1998, yang sampai hari ini belum berhasil. Yang paling terakhir, mereka berusaha membujuk Gen. Kelly Kwalik, tetapi beliau menolak, maka beliau dibunuh secara tidak terhormat, atas pancingan dari anak keponakannya sendiri.

Saat ini, lewat ULMWP , agen BIN/NKRI mendesak kepada pucuk pimpinan ULMWP, supaya semua komandan dan panglima gerilyawan di Rimba New Guinea harus dipersatukan, karena NKRI sudah punya setelan dan akses langsung kepada sejumlah panglima di Tanah Papua, sehingga pada saat disatukan, mereka dapat mengendalikan komando dari dalam negeri, demi mempertahankan NKRI di atas Tanah Papua.

Analisis ini sangat benar. Yang NKRI mau ialah Panglima Perang di hutan menjadi satu dalam komando, supaya mereka bisa main bayar, mereka bisa main sogok, mereka juga bisa main bunuh, dan dengan demikian masalah perjuangan ini berhenti total.

Mereka kan sudah lama kejar Bapak Gen. TRWP Mathias Wenda, sudah lama kejar Bapak Gen. Bernardus Mawen, Bapak Gen. Kelly Kwalik, akhirnya mereka sudah bunuh yang lain dengan sukes. Mereka gagal total mendekati para panglima yang berdiri sungguh-sungguh di atas kebenaran.

NKRI/BIN tahu bahwa mereka tidak akan sanggup mempersatukan para gerilyawan dalam satu komando, oleh karena itu mereka masuk ke dalam ULMWP lewat anak mantu mereka, informan mereka, so-called pejuang Papua Merdeka yang ignorant dan memanfaatkan mereka sebagai pemberi informasi.

ULMWP harus tahu, siapa saja, dari hutan, dari kota, dari dalam negeri dari luar negeri, siapa saja yang bicaranya seperti memaksa, bicara seperti mendesak dan sampai mengancam ULMWP atau tokoh Papua Merdeka atas nama gerilyawan atau atas nama Papua Merdeka atau atas nama OPM, maka dipastikan bahwa mereka itulah kaki-tangan lawan politik Papua Merdeka.

Kami dari TRWP sangat heran membaca laporan dari Republik Vanuatu, di mana salah satu hasil rapat mengatakan bahwa ULMWP menginginkan para panglima di hutan New Guinea supaya bersatu dalam satu komando.

Pertanyaan kami,

“ULMWP itu statusnya apa sehingga bisa memerintahkan para panglima gerilyawan yang sudah puluhan tahun berada di hutan mempertaruhkan nyawa untuk Papua Merdeka?”

ULMWP harus menunjukkan kepemimpinannya, harus menunjukkan diri sebagai organisasi modern dan profesional, yang dapat dipercaya oleh dunia internasional untuk mewakili Negara West Papua sebagai sebuah “government-in-waiting”, baru bisa bicara tentang organisasi yang sudah melahirkan ULMWP itu sendiri.

Ini anak baru lahir, sudah berani suruh induknya ganti celana? Tidak tahu malu. Sangat tidak sopan.

Kalau belum “behave” dan “show up” sebagai sebuah lembaga persiapan pemerintahan negara, maka jangan cepat-cepat memerintahkan organisasi yang sudah lebih dari setengah abad berjuang untuk Papua Merdeka.

Yang harus dipersatukan ialah organisasi politik dan representasi sosial-budaya West Papua, yaitu:

PDP (Presidium Dewan Papua)
DAP (Dewan Adat Papua)
DeMMAK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka)
WPIA (West Papua Indigenous Association)
WPNA (West Papua National Authority
WPNCL (West Papua National Coalition for West Papua)
NRFPB (Negara Republik Federal West Papua)

Kemudian semua lembaga ini harus menerima PNWP (Parlemen Nasional West Papua) sebagai lembaga parlemen West Papua dan ULWMP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai lembaga pemerintahan untuk Negara Republik West Papua.

March 16, 2017 0

ULMWP dan PNWP Harus Siap Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan ini

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Terntara Revolusi West Papua (TRWP), Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda bersama Secretary-General Lt. Gen. Amunggu Tabi mengatakan tahapan perjuagnan saat ini sudah masuk kepada “diplomasi penuh”, di dalam payung perjuangan Politik ULMWP dan perwakilan rakayt PNWP. Oleh karena itu PNWP dan ULMWP harus siap menjawab pertanyaan strategis dan penuh dengan kepentignan masing-masing pihak yang bertanya.

Amnuggut Tabi katakan, “Kalau kita jawab salah, jelas hasilnya juga salah! Selama ini orang Papua selalu jawab salah, jadi pengakuan internasional tentang deklarasi kemerdekaan 1 Juli 1971 dan deklarasi persiapan kemerdekaan 1 Desember 1961 selalu tidak diakui oleh dunia.”

Berikut petikan hasil diskusi oleh Papua Merdeka News (PMNews) dengan Lt. Gen. Amunggut Tabi (TRWP). Tatap muka ini diselenggarakan dalam rangka menyetukan langkah dan persepsi dalam pemberitaan perjuangan kemerdekaan West Papua yang telah berlangsung tanggal 1 Juni 2016 bertempat di MPP TRWP.

Papua Merdeka News sejak berdiri tahun 1999, di kota Norfolkshare, London Utara, Kerajaan Inggris Raya bertugas untuk memberitakan kebenaran dengan dasar kebenaran dengan cara yang benar dan bertanggungjawab. Tugas dan tanggungjawab ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda dan endorsement dari Ketua OPM Revolutionary Council, Moses Weror pada tahun 2000.

Waktu itu Paduka yang mulia Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda mengatakan

“Dunia harus tahu tentang manipulasi dan permainan politik yang dilakukan NKRI sampai-sampai Papua dicaplok dengan kekuatan militer, atas dukungan Amerika Serikat. Hal ini mereka harus tahu.

Bapak masih ada, Pepera tahun 69 kamu harus gugat. Bapak Kepala Suku yang tidur bangun dengan Sukarno di Jakarta. Bapak ikut Pepera. Bapak tahu kami ditipu. Itu sebabnya Bapak perintahkan kamu untuk sampaikan kepada dunia bahwa Pepera itu salah. Indonesia harus digugat. Amerika harus digugat. PBB harus digugat.

Kini kita ada pada tahun 2016, enambelas tahun setelah perintah ini keluar dair bibir mulut Kepala Suku Besar Suku Lani, Panglima Tertinggi TPN/OPM waktu itu, dan kini Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua.

Pada saat diskuisi dengan PMNews, Gen. Wenda menyatakan

Hampir 20 tahun lalu, saya kirim anak saya ini ke luar negeri, kasih tahu dia untuk sampaikan pesan-pesan kebenaran tentang sejarah Papua dan kebenaran tentang keinginan orang Papua saat ini. Sekarang Jeremy Corbyn yang dulu tahun 2000 mendukung kami, sekarang sudah luncurkan kampanye untuk menggungat Indonesia.

PMNews juga melaporkan tentang pemblokiran situs papuapost.com ini oleh Tentara Nasional Indonesia, maka Gen. Wenda mengatakan

hal itu wajib dan wajar, Tetapi tugas utama menyebarluaskan kebenaran dengan benar itu harus dipegang. Jangan membenci mereka, jangan pikir tentang mereka. Orang Pencuri datang dengan tujuan mencuri, dan setelah mencuri dia jarah harta-benda. Jadi jagnan pusing pikirkan tingkah-laku pencuri, karena fokusi dia mencuri dan berusaya supaya tidak ada orang yang tahu tentang pencurian yang dia lakukan.

Mereka terlambat 10 tahun lebih,di mana-mana papuapost.com itu sudah dikenal. Jadi blokir hanya di Indonesia.

Pada saat itu juga Amunggu Tabi yang duduk berdekatan di posisi yang sama, berhadapan dengan editor PMNews mengatakan.

Era pemberitaan tentang sejarah West Papua sudah berakhir dengan Deklarasi London yang menuntut PBB untuk meninjau kembali Pepera 1969, dan perjuangan papuapost.com sebagai bibir dari OPM waktu itu sudah berhasil dengan buah-buah yang telah dihasilkan.

Dukungan sudah berdatangan dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia juga sudah ada dukungan. Dukungan dari Indonesia itu berasal dari tokoh politik, akademisi, masyarakat umum,tokoh agama, pemuda, semua sudah mendukung.

PMNews juga menunjukan kepada TRWP berbagai namadomain dan situs yang dibandun oleh NKRI lewat Cyber Army Indonesia yang bertujuan meng-counter hasil dari perjuangan PMNews, antara lain seperti

facta-news.com
satuharapan.com
harianpapua.com
harianpagipapua.com
papuapos.com
cenderawasihpos.com
satuharapan.com
papuanews.id, dan lain-lain

dan juga sampaikan tentang alamat Facebook yang mengatasnamakan Papua, Papua Merdeka dan OPM beredar di mana-mana. Menanggapi laporan itu, Gen. Tabi katakan,

Diskusi juga membahas kehadiran ULMWP, PNWP dan ILWP dan agenda-agenda strategis yang sedang diusung. Gen. Tabi sebagai pemegang mandat strategi perjuangan Papua Merdeka mengatakan tunduk kepada perintah Panglima Tertinggi Komando Revolusi dan menyerukan kepada PNWP dan ULMWP untuk berpikir ke depan.

Kami mintakan kepada semua organ perjuangan Papua Merdeka untuk berpikir ke depan. Dulu sebelum kami terlibat, waktu kami masih ingusan, Bapak Panglima sudah perintahkan PMNews untuk memberitakan kebenaran tentang Pepera 1969 dan penderitaan rakyat Papua selama pendudukan NKRI.

papuapost.com sudah berhasil, dan sekarang sudah banyak paper dan thesis di luar negeri tentang pelanggaran HAM, kesalahan PBB dan tuntutan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Itu semuanya sudah luarbiasa. Kita baru datang kepada tahap ini setelah lepas satu generasi dalam memperjuangkan hak asasi kami, setelah kami sudah lakukan banyak ‘upgrading’ dari sisi roh perjuangan, srategi dan pendekatan perjuangan, dan hasilnya sudah kita nikmati saat ini.

Gen. Tabi kemudian melanjutkan

Saat ini sudah waktunya bagi ULMWP dan PNWP untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan strategis “Papua Mau Dibawa ke Mana ?” ULMWP dan PNWP Harus Siap Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan ini: Apa gunannya Papua Merdeka buat (1) Amerika Srikat dan Freeport McMoran, inc. Copper & Gold, (2) Indonesia, terutama rakyat dan konglomerat Indonesia (3) Inggris (dan terutama LNG Tangguh), (4) Selandia Baru dan Australia; dan di atas semuanya (5) Negara dan Masyarakat Melanesia.

PMnews memintakan kepada Gen. Tabi untuk menjelaskan satu per satu saran tentang apa kira-kira jawaban-jawaban dimaksud, tetapi Gen. Wenda turun tangan mencegahnya dan kedua Gen. menyatakan “semua orang Papua sudah tahu apa yang harus mereka katakan kepada Tuhan dan kepada Iblis“.

Gen. Tabi melanjutkan

Pokoknya pekerjaan papuapost.com sudah selesai, sudah melahirkan ULMWP, PNWP, TRWP, IPWP dan ILWP. Dalam perjalanan ini dibantu oleh Free West Papua Campaign sebagai sayap propaganda politik. Kita sudah sukses. Seperti kata Panglima tadi, Westminster Declaration dan penerimaan ULMWP sebagai Anggota MSG adalah dua peristiwa bersejarah, yang punya dampak politik regional dan global, dan juga punya ekses ke aspek hukum internasional.

Dalam konteks percaturan inilah, ULMWP harus berdiri sebagai payung dan menjelaskan kepada dunia apa wajah Papua Merdeka, apa wujud Papua tanpa Indonesia, apa yang bisa diberikan oleh West Papua sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. (berlanjut)

June 8, 2016 4

Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka Tidak Bertentangan

Lt. Gen. TRWP dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) mengatakan opini tokoh Papua mempertentangkan Sosialisme dengan Gereja, Papua Merdeka dengan Sosialisme adalah keliru. Yang terjadi adalah sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream, di mana gereja dan politik NKRI berada dalam kelas “mainstream”, karena itu menolak untuk sekata dan seirama dengan mainstream dianggap menentang penjajahan untuk mekerdekaan West Papua. Sampai di situ saja, jangan lanjut ke dalam, ke aspek filosofis dan ideologis sosialisme.

Berikut petikan kalimat demi kalimat sebagaimana disampaikan oleh Secretariat-General TRWP.

Gen. Tabi menyatakan,

Hal pertama yang harus dibedakan ialah bahwa sosialisme dalam pemahaman dan realisasi di dalam kehidupan orang Papua dan yang dicetuskan dan diharapkan terwujud di dunia barat tidak sama.

Yang terjadi di tengah orang Papua ialah “sikap dan tindakan “tidak menerima” dan “menolak untuk sejalan dengan” ideologi dan pilihan politik mainstream”. Sikap dan tindakan ini tentu saja berbeda dengan “menerima” dan menghayati ideologi politik sosialisme sebagai alat untuk melawan mainstram.

Alasan paling kuat karena sosialisme barat yang menganggap agama (yaitu Kristen, Islam, Hindu, BUdha) sebagai opium bagi manusia tidak dapat, dan pasti ditolak mentah-mentah oleh mayoritas orang Papua di Tanah Papua. Lebih jauh Masyarakat Melanesia pasti akan menolak dengan sangat tegas, bahkan perjuangan kemerdekaan West Papua dapat dikorbankan dalam rangka rangka menentang sosialisme barat di kawasan Melanesia.

Jadi, generasi muda yang menamakan dirinya Kiri Papua, Sosialis Papua, dan sejenisnya hanyalah berputar di alam impian mereka, sama persis dengan impian-impian Karl Marx, Lennin dan lain-lain yang sudah meninggal tanpa pernah mewujudkan atau gagal mewujudkan apa yang mereka sendiri impikan dan teorikan.

Karena pencetus ideologi sayap kiri tidak pernah mewujud-nyatakan ajaran mereka dalam sejarah hidup manusia, maka riwayat para Kiri Papua, Sosialis Papua akan sama saja.

Seperti disebutkan Dr. Benny Giay, selain Sosialisme juga ada Zionisme di Tanah Papua dalam http://www.satuharapan.com, selain sosialisme ada juga zionisme di Tanah Papua dengan nama kelompok Sion Kids. Sionisme menekankan kembalinya Tuhan Yesus ke Bukit Zion untuk mendirikan kerajaan-Nya, dengan demikian kiblat penyembahan dan fokus perhatiannya diarahkan kepada Zion sebagai sebuah lokasi geografis, bukan Tuhan Yesus atau Allah sebagai obyek Penyembahan Umat Beragama, atau orang Kristen.

Didasarkan atas paham Zionis inilah maka siapapun yang mngganggu atau menghalang-halangi bukit Zion dianggap sebagai musuh Raja yang akan kembali ke Bukit Zion karena Yesus katakan Ia akan kembali untuk memerintah di Bumi.

Sama dengan Sosialisme di kalangan pemuda Papua, Sion Kids di Tanah Papua bukanlah sebuah sikap dan tindakan Zionis seperti yang ada di Israel, tetapi lebih merupakan penolakan orang Papua terhadap NKRI, karena mereka tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia mendukung Palestina Merdeka, terlepas dari pendudukan Israel. Dengan mendukung Israel dan Zionist Israel, mereka merasa puas telah mendukung lawan NKRI.

Jadi, kedua-duanya merupakan sebuah sikap dan tindakan kontra NKRI, bukan sikap dan tindakan pro sosialis ataupun pro Israel per se.

Dalam surat yang terdiri dari tiga halaman penuh ini lebih lanjut Gen. Tabi melanjutkan sebagai berikut.

Ideologi dan filsafat yang mendasari sikap dan tindakan pemuda Papua dalam memperjuangkan kemerdekaan West Papua perlu diimbangi dengan rasionalisasi dan pemetaan konsep yang jelas tentang apa yang ditentangnya dan apa yang diperjuangkannya. Yang lebih penting ialah “apa yang diperjuangkan lewat perjuangan Papua Merdeka”.

Sikap dan tindakan pro sosialisme dan Sionisme muncul karena kekosongan konsep dan wacana strategis tentang nilai-nilai, filsafat dan teori yang diperjuangkan Papua Merdeka, tidak hanya sekedar menyalahkan NKRi atas Pepera yang tidak demokratis dan pelanggaran HAM selama pendudukannya.

Dengan dasar pemikiran ini, maka diserukan keapda seluruh masyarakat Papua di manapun kita berada bahwa kita harus mulai membaca konsep dan teori terkait Papua dan Melanesia yang telah ditulis oleh Antropolog, Sosiologi, Konservasionis dan pemikir teoretisi Papua Merdeka. Kalau tidak demikian maka perjuangan Papua Merdeka hanya akan berhenti kepada melawan mainstream dan melawan NKRI.

Menurut Gen. Tabi kembali menutup suratnya

Perlu dicatat sebuah realitas penting bahwa untuk orang Papua dan di antara orang Melanesia Sosialisme, Gereja dan Papua Merdeka tidak bertentangan dan idak saling menyerang. Yang terjadi adalah menolak untuk mengiuti kiblat dan kebijakan NKRI. Hanya sampai di situ, tidak lebih jauh dari situ. Para tokoh gereja, penganut politik mainstram dan orang Papua pada umumnya, yang harus kita lakukan ialah menyusun konsep dan mewacanakan apa warna kehidupan setelah Papua Merdeka dan apa yang sesungguhnya diperjuangkan oleh penduduk di bagian barat pulau terbesar kedua di Planet Bumi ini.

May 21, 2016 1

Awas! Gubernur Papua terindikasi Mengidap Penyakit “Lupa!”

Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Isteri didampingi Delegasi MSP (BintangPapua.com)

Menanggapi ajakan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagaimana dilansir TabloidJubi.com 13, Januari 2014, “TERKAIT KEDATANGAN MSG, GUBERNUR AJAK SEMUA PIHAK LUPAKAN MASA LALU“, dan BintangPapua.com dengan berita yang sama, Tentara Revolusi West Papua menyatakan situasi Papua “Darurat!” karena gubernurnya mengidap Penyakit Sosial -Budaya yang paling dihindari manusia beradab di seluruh muka Bumi, yang telah menelan banyak korban: lelaki, perempuan, kecil, besar, tua, muda: Penyakit Lupa.

Lewat telepon langsung yang diterima PMNews, TRWP menyatakan, “Gubernur Papua harus dibedah di Gereja atau di Rumah Adat karena sekarang di Indonesia tidak ada rumah sakit seperti ini. Karena kalau lama-lama, ia bisa meningkat ke kategori “penyakit jiwa”.

Menurut pesan langsung ini, TRWP menyatakan bahwa penyakit mematikan yang diderita Gubernur selama ini sudah kelihatan gejalanya tetapi kami belum berani mengambil kesimpulan, “penyakitnya apa?” Nah, sekarang ini sudah dengan terbuka diakui oleh sang Gubernur sendiri.

Masih menurut pesan langsung ini,

“Sekarang orang Papua sementara tidur dan bangun pikir baik-baik, apa akibat dari kepemimpinan seorang Gubernur yang mengidap penyakit sosial-budaya seperti ini? Ini penyakit turunan dari gubernur-gubernur sebelumnya, penyakit yang melahat dalam denyut jantung gubernur Papua. Orang Papua bersama Lukas Enembe tidak akan bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera, kalau sudah terkena virus ini”,

katanya.

Selanjutnya dikatakan bahwa yang pernah melupakan masa lalu ialah manusia-manusia yang terganggu jiwanya dan rohnya terbelenggu di dalam cengkeraman penganiaya dan penjajah.

“Gubernur lupa bahwa bangsa yang besar ialah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Dan sekarang ini dia menjabat sebagai Gubernur Papua dan dia kedatangan tamu-tamu dari negara-negara Melanesia semuanya merupakan lanjutan dari sejarah masa lalu, bukan bagian dari rencana masa depan. Kalau tidak ada sejarah kelam di masa lalu, tidak mungkin orang-orang Melanesia ini datang berkunjung ke Tanah Papua.”

Menurut TRWP, akibat dari penyakit sosial-budaya ini ialah jenis kebangkitan Papua dalam motto gubernur “Papua Bangkit” dan bentuk kemandirian dan kesejahteraan yang dimaksudkan Gubernur akan menjadi duri dan sekam di dalam dagingnya sendiri. Menurut SekJend TRWP,

“Gubernur seharusnya tidak bicara masalah-masalah politik dan HAM. Gubernur punya tugas melayani para tamu, berterimakasih kepada mereka dan memberikan pernyataan-pernyataan terkait dengan mottonya Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera, bukan bicara tentang HAM dan sejarah Papua. Ia jelas terintimidasi, penyakit turunan masih mengidap setiap gubernur yang diangkat dan bertahta di Dok 2 Jayapura. Atau apakah yang dia maksudkan Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera dengan cara melupakan sejarah? Kalau begitu, Gubernur harus masuk ruang Gawat-Darurat Penyakit Sosial-Budaya.”

kata Sekjend TRWP, Lt. Gen. Amunggut Tabi. Menurut Tabi bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah ialah bangsa yang selalu melupakan masa lalunya. Bangsa yang selalu melupakan masa lalunya ialah bangsa yang terus-menerus dijajah. Tidak pernah ada bangsa tertindas dan terjajah di dunia ini yang melupakan masa lalunya lalu pernah bangkit untuk mandiri dan sejahtera.

“Bagaimana orang yang terjajah bangkit? Bagaimana sejahtera dan mandiri? dalam kondisi tertindas dan terjajah?” Ini kalimat orang pengidap penyakit lupa daratan.” Gubernur Lukas Enembe lupa juga bahwa Otsus dan Otsus Pluas, sampai dia sebagai orang pegunungan bisa menjadi Gubernur bukan karena reformasi NKRI, tetapi karena orang Papua menuntut hak menentukan nasib sendiri, yaitu karena sebagian besar orang Papua tidak mengidap penyakit sosial-budaya: Lupa Masa Lalu ini,”

kata Amunggut Tabi dan telepon tiba-tiba terputus. PMNews berharap pesan-pesan dari TRWP akan dilanjutkan.