9 Anggota Parlemen NZ Teken Deklarasi Referendum Papua

Anggota parlemen Selandia Baru, Catherine Delahunty. keempat dari kanan, bersama sejumlah anggota parlemen Selandia Baru lainnya, seusai penandatanganan deklarasi mendukung penentuan nasib sendiri Papua. Tampak juga hadir Benny Wenda, juru bicara ULMWP (Foto: akun Facebook Catherine Delahunty)

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Sedikitnya sembilan anggota parlemen Selandia Baru (New Zealand) menandatangani deklarasi untuk menyerukan dan memberi dukungan bagi penentuan nasib sendiri rakyat Papua.

Penandatanganan itu dilaksanakan di Wellington, Rabu (10/05), disponsori oleh anggota parlemen dari Partai Hijau Selandia Baru, Catherine Delahunty. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang menjadi wadah berbagai elemen rakyat yang pro-referendum Papua.

“Tadi malam diam-diam sejarah terjadi di Parlemen Selandia Baru, seiring dengan sembilan anggota parlemen menandatangai Deklarasi Westminster bagi referendum Papua yang diawasi oleh PBB,”

tulis Delahunty lewat akun Facebooknya, Rabu (10/05).

Ia juga menerangkan bahwa dirinya senang Benny Wenda dapat hadir dan turut meluncurkan acara itu.

“Saya sangat bangga dengan anggota parlemen kita dari Partai Hijau, Partai Buruh, dan satu dari (partai) Nasional yang menandatanganinya tadi malam, dan juga Marama Fox dari Partai MÄori dan Aupito S’ua William Sio, yang tidak dapat hadir tetapi telah menandatanganinya hari ini,”

lanjut Delahunty.

Delahunty tidak menyebut secara rinci siapa saja para anggota parlemen Selandia Baru yang menandatangani deklarasi. Namun di laman FB-nya ia menampilkan sejumlah foto acara penandatanganan itu. Belakangan berdasarkan siaran pers Green Party, diketahui nama-nama anggota parlemen yang menandatangani adalah Catherine Delahunty, Barry Coates, Mojo Mathers, Jan Logie dan Steffan Browning dari Green Party; Louisa Wall, Carmel Sepuloni dan Adrian Rurawhe dari Partai Buruh; dan Chester Burrows dari Partai Nasional. Deklarasi juga ditanda tangani Co-leader dari MÄori Party, Marama Fox, dan anggota parlemen dari Partai Buruh lainnya yang menanda tanganinya keesokan harinya, Aupito S’ua William Sio.

Deklarasi Westminster pertama kali diluncurkan di London tahun lalu. Ketika itu sejumlah anggota parlemen dari negara-negara Pasifik dan Inggris turut menandatangani deklarasi yang menyerukan dilakukannya referendum rakyat Papua.

Benny Wenda yang sedang beranda di Selandia Baru beberapa hari terakhir, mengatakan dukungan terhadap penentuan nasib sendiri Papua terus tumbuh dari berbagai kalangan. (Berbeda dengan data Delahunty, dia menyebut ada 11 anggota parlemen NZ yang menandatangani deklarasi).

Menurut dia, salah satu pemicu pertumbuhan itu adalah upaya Pacific Coalition for West Papua yang terdiri dari tujuh negara Pasifik, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Solomon Islands, Manasseh Sogavare.

Menurut Benny Wenda, inisiatif Sogavare telah membawa isu Papua hingga ke level PBB.

Koalisi negara-negara Pasifik itu terdiri dari Vanuatu, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Marshall Islands.

Tahun lalu, tujuh negara ini menyampaikan pernyataan di Sidang Majelis Umum PBB yang mendesak pemerintah RI membuka pintu bagi pelapor khusus PBB ke Papua terkait pelanggaran HAM yang terjadi di pulau paling timur RI itu.

Awal bulan ini, tujuh negara tersebut juga mengeluarkan pernyataan bersama di Brussels, dalam pertemuan tingkat menteri kelompok negara yang tergabung dalam African, Carribean and Pacific (ACP). Dalam pernyataan bersama itu mereka menyatakan keprihatinan atas pelanggaran HAM di Papua serta mendukung penentuan nasib sendiri.

“Jadi terjadi perubahan besar saat ini. Kami juga telah mendapat dukungan dari African Carribean and the Pacific (ACP). Telah terjadi pertumbuhan jumlah dan solidaritas di seluruh dunia,” kata Benny Wenda, dikutip dari radionz.co.nz.

Benny Wenda mengatakan dukungan anggota parlemen Selandia Baru “adalah obat terbaik bagi rakyat PApua. Itu yang membuat semangat mereka tetap hidup….”

Ia juga menegaskan bahwa rakyat Papua bersatu dibawah ULMWP.

Di kalangan elit Papua belakangan ini juga terjadi perkembangan baru. Bila selama ini pengakuan terhadap ULMWP tidak begitu jelas dinyatakan secara resmi, kini mulai terungkap secara terbuka.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, Rabu pekan lalu seusai bertemu dengan Dubes HAM Belanda, dikutip oleh berbagai media berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah Papua harusnya dilakukan seperti penyelesaian konflik Aceh.

Dia menjelaskan kasus di Papua mirip dengan Aceh karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

“Konflik yang terjadi di Papua sama seperti Aceh, karena ada kelompok United Liberation Movement for West Papua New (ULMWP) maupun Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun TPN/OPM yang memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga sering terjadi konflik dengan TNI/Polri,” ujar Enembe.

“Jika ingin menyelesaikan persoalan di Papua, maka perlu dilakukan seperti di Aceh. Di mana, hadirkan semua kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Indonesia seperti ULMWP maupun KNPB,” kata Lukas Enembe.

Komentar Enembe ini merupakan sebuah tahap baru, karena tahun lalu ketika media meminta komentar Enembe tentang ULMWP, dia berkilah bahwa dirinya tidak memikirkannya. Enembe yang saat itu berada di Istana Presiden di Jakarta, mengatakan tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua sehingga tidak mau membuang waktu memikirkan soal-soal seperti ULMWP.

Dukungan terhadap dialog Jakarta dengan ULMWP juga dikatakan oleh kalangan parlemen Papua. Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri, Kusmanto, mengatakan pemerintah perlu berdialog dengan ULMWP, wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (09/05), Kusmanto mengatakan pemerintah harus duduk berunding dengan ULWMP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto, sebagaimana dikutip dari Tabloid Jubi.

Komisi I, menurut dia, mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Editor : Eben E. Siadari

May 13, 2017 0

Awal Mei, Benny Wenda akan disambut hangat di Selandia Baru

Caption: Solidaritas untuk West Papua diwakili Pala Molisa dan Tere Harrison mengajukan petisi West Papua ke Selandia Baru September 2016 lalu - IST

Lukisan karya Adele O’Conner berjudul Mama Yosepha versus the TNI - Katalog pameran — Lukisan karya Adele O’Conner berjudul Mama Yosepha versus the TNI – Katalog pameran

Jakarta, Jubi – Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akan mengunjungi Aotearoa, Selandia Baru dari tanggal 8 hingga 16 Mei mendatang.

Dilansir voxy.co.nz (19/4) kunjungannya kali ini selain untuk tetap meminta dukungan keadilan politik dan sosial terhadap rakyat West Papua, juga secara khusus hendak meminta agar pemerintah Selandia Baru mendukung inisiatif bangsa-bangsa Pasifik yang mendorong isu West Papua di PBB.

Terakhir kunjungannya ke Selandia Baru pada tahun 2013, Wenda sempat dicekal oleh Juru Bicara Parlemen David Carter untuk tidak berbicara di hadapan parlemen negeri itu.

Namun saat ini kelompok-kelompok yang cukup beragam hingga anggota-anggota parlemen lintas partai mulai makin luas mendukung West papua dan memberikan jaminan bahkan sambutan hangat terhadap tokoh pergerakan kemerdekaan West Papua itu.

Wenda akan disambut di Orakei Marae saat ketibaannya dan diundang resmi untuk memberikan sambutan pada Ngati Whatua Orakei whanau. Sejumlah jadwal pertemuan yang cukup padat menantinya di Auckland, Wellington, Christchurch, dan menyusul Te Tai Tokerau.

Seperti diketahui, tujuh bangsa-bangsa Pasifik di negara Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Palau, Kepulauan Marshall, dan Nauru secara kolektif menyarakan situasi hak azasi manusia di West Papua di hadapan sidang umum PBB tahun lalu serta sidang Dewan HAM PBB baru-baru ini.

Hal ini telah memulai momentum baru bagi keterlibatan badan-badan tertinggi PBB untuk menetapkan kemungkinan resolusi baru bagi hak-hak rakyat West Papua.

Diharapkan pemerintah Selandia Baru tidak berdiam diri dan berada dipinggiran, melainkan member dukungan kepada bangsa-bangsa Pasifik tersebut untuk mendorong isu West Papua dan membantu perjuangan keadilan di wilayah itu.

Wenda akan bertemu gelombang aktivis peduli West Papua, Maori dan Pasifika, yang baru di berbagai wilayah Selandia Baru, termasuk anggota-anggota International Parliamentarians for West Papua (IPWP).(*)

April 25, 2017 0

Author praised for opening readers’ eyes to West Papua’s repression

By Pacific Media Watch editor Kendall Hutt, March 15, 2017

Bookstore owners, writers, authors, family, friends and a group hopeful of West Papuan independence squeezed into the Women’s Bookshop in Ponsonby last night to celebrate the work of young New Zealand author Bonnie Etherington and her novel The Earth Cries Out.

Not only is the novel being celebrated and praised for Etherington’s mastery of the written word, but because of its ability to make the public more aware of life in West Papua, a region controversially ruled by Indonesia since the 1960s.

Pacific Media Watch editor Kendall Hutt (left) with author Bonnie Etherington. Image: Del Abcede/PMC

Plagued by media freedom and human rights violations, many media freedom and human rights organisations and several Pacific nations have condemned the widespread arrests and imprisonment of West Papuans for non-violent expression of their political views.

These are issues Etherington herself acknowledged speaking with Asia Pacific Report earlier this week, saying she wanted to show readers West Papua’s rich and diverse history, not only its complex political situation.

“I really wanted to show multiple sides of West Papua because it is so often forgotten or stereotyped by the rest of the world.”

This is something those who have already read The Earth Cries Out praise.

Harriet Allan, fiction publisher for Penguin Books New Zealand, commended Etherington in a speech on her ability to provide insight into West Papua through the eyes of a child, that of female protagonist Ruth.

“As Ruth bears witness to what she sees, we too start to hear the voices that have been silenced by politics, sickness, violence and poverty.”

Like Ruth, we come away with a greater understanding of this country and its diverse people and also of ourselves and the bonds of love and friendship.”

‘Shed some light’

Although she has not had the chance to read her sister’s entire novel, Etherington’s younger sister, Aimee, says what she has read is very similar to how she and her sister experienced West Papua.

“With the descriptions, I felt like I was back there. She’s done a really good job of capturing how it feels, I guess.”

Aimee Etherington says she hopes her sister’s novel spreads awareness of West Papua.

“Most people that I’ve spoken to don’t really know that it exists, so it will be good to shed some light as to what’s going on there and, I guess, giving a bit of insight on how as New Zealanders and Australians we can actually do something about it.”

‘Almost experiencing it’

Like Harriet Allan, Women’s Bookshop owner Carol Beu loved Ruth’s voice.

“I think becoming aware of the situation in Papua through the eyes of this child, Ruth, is really quite special”, Beu told the audience.

“The way it’s revealed, it’s fascinating.”

Beu admits this was also “quite shocking”, due to Etherington’s ability to place the reader in the moment.

“You’re almost experiencing it.”

Penguin fiction publisher Harriet Allan (left) with author Bonnie Etherington. Image: Del Abcede/PMC

Bea also acknowledged those in the audience who were supporting the book on more of a political level, such as West Papua Action Auckland spokesperson Maire Leadbeater.

Bea told those gathered she found the politics of The Earth Cries Out “quite astonishing and wonderful”.

“It’s a book that makes you angry in many ways on a political level.”

Leadbeater herself, however, says she is looking forward to reading the novel.

Mister Pip comparisons

“I think looking at countries through a literary perspective can be very helpful at times. I can’t help thinking of the book Mister Pip, about Bougainville and how amazingly helpful that was I think in terms of people understanding the conflict.

“It’s done in a fictionalised way but it’s true to the situation, so I’m picking from what I’ve heard about the book it may achieve that as well.”

Leadbeater is not the only one to draw comparisons with Lloyd Jones’ Mister Pip, however.

Tony Moores, owner of bookstore Poppies in Remuera, reached a similar conclusion.

“This is not Mister Pip, but the issues it deals with are quite similar, from a different perspective.”

Powerful, shocking

The Creative Hub founder, John Cranna, who also noted ties with Mister Pip, praised Etherington on her talent after listening to several excerpts read by Allan and Etherington herself.

“For such a young writer to be writing about such dramatic and shocking events, and to be pulling it off, is quite an achievement.

To write about violent death is … very hard in a reserved, powerful way, but she certainly did that very well.

Publicity of Etherington’s novel continues this week in Palmerston North.
Debut novel offers rare glimpse of grief amid life in West Papua

March 15, 2017 0

Jadi Dubes Selandia Baru, Tantowi Diminta Jernihkan Isu soal Papua

Jakarta – Politikus Partai Golkar Tantowi Yahya siang tadi dilantik sebagai Duta Besar RI untuk Selandia Baru. Komisi I DPR berharap Tantowi bisa menjernihkan isu soal Papua di negara-negara sekitar Selandia Baru atau di kawasan Pasifik.

“Untuk Mas Tantowi, senior sekaligus sahabat saya, jujur, melepasnya agak berat. Beliau banyak memberi warna di Komisi I. Sehingga harapan saya juga cukup tinggi, agar keberangkatan beliau ke Selandia Baru dapat membawa manfaat luas bagi hubungan RI-Selandia Baru,” ungkap Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (13/3/2017).

Kepada kolega satu partainya itu, Meutya memiliki harapan khusus terkait dengan missed information soal Papua dari negara-negara Pasifik yang merugikan nama Indonesia. Sebelum menjadi dubes, Tantowi memang merupakan anggota DPR yang bertugas di Komisi I.

“Agar beliau dapat menjadi duta yang baik, terutama dalam isu Papua. Untuk menjelaskan dan meluruskan missed information mengenai Papua yang sering ditangkap salah, terutama di negara-negara Pasifik,” ujar Meutya.

“Ini terutama menanggapi beberapa negara Pasifik yang hampir selalu bicara keras namun salah tentang Papua di forum-forum internasional, termasuk PBB,” imbuhnya.

Meski negara-negara yang kerap mempermasalahkan isu Papua, disebut Meutya, hanya negara kecil dan hanya sedikit, itu dapat mencoreng nama besar Indonesia. Tantowi diminta berperan agar missed information tersebut dibenahi.

“Meskipun mereka negara kecil dan jumlahnya sedikit, jika dibiarkan terus juga mengganggu nama Indonesia di kancah internasional. Saya harap Pak Dubes Tantowi Yahya dapat melakukan pembicaraan khusus dengan negara tersebut yang tidak jauh letaknya dari Selandia Baru,” papar Meutya.

Dia pun menyarankan Tantowi mengajak pemerintah Selandia Baru membantu Indonesia terkait masalah ini. “Atau lebih baik lagi jika dapat mengajak pemerintah Selandia Baru juga menggaungkan ke negara-negara di kawasan mengenai pentingnya komitmen untuk menghargai kedaulatan Indonesia,” Meutya menambahkan.

Hari ini Presiden Joko Widodo melantik 17 duta besar dari 23 yang diajukan ke DPR. Menurut Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari, bukan berarti sisanya tidak mendapat rekomendasi dari Dewan.

“Lolos semua, yang dilantik sementara baru 17, karena yang sudah selesai administrasi di negara tujuan dan sudah siap diberangkatkan mungkin baru 17. Sisanya menunggu penyelesaian administrasi di negara penempatan,” ucap Kharis saat dihubungi terpisah, Senin (13/3).

“Hal ini bisa terjadi karena masing-masing negara tujuan berbeda-beda, ada yang cepat selesai, ada yang agak lambat. Sesuai dengan mekanisme di negara tujuan penempatan,” sambungnya.

Sebelumnya, setelah dilantik, Tantowi mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi. Ia juga menyebut ada tiga tantangan yang harus dihadapi pada tugas barunya, yakni di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Secara politik, dia diakreditasikan juga ke dua negara di Pasifik, yaitu Samoa dan Kerajaan Tonga.

“Saya diminta Presiden menjalin komunikasi yang baik dengan negara-negara tersebut karena kita punya kepentingan politik yang besar di kawasan Pasifik. Bukan hanya soal Papua, tapi juga isu-isu lainnya,” kata Tantowi, Senin (13/3).
(ear/rna)

March 13, 2017 0

PM Selandia Baru: Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 08:32 WIB | Selasa, 19 Juli 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam pembicarannya dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta hari Senin (18/7), Perdana Menteri Selandia Baru mengkonfirmasi bahwa salah satu topik yang mereka bicarakan adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Bahkan dalam pertemuan itu, menurut Key, seperti dilaporkan oleh sebuah media Selandia Baru, newshub.co.nz, Jokowi sendiri yang secara proaktif mengangkat isu tersebut.

Menurut Key, dibandingkan dengan desakan untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia –yang juga menjadi kepedulian Selandia Baru dan dibicarakan dalam pertemuan– Jokowi lebih mudah menerima saran untuk menyelidiki setiap pelanggaran HAM di Papua.

Masalah pelanggaran HAM di Indonesia telah menjadi sorotoan dunia internasional, termasuk ketika Kepolisian menangkap lebih dari 1.000 orang pada sebuah unjuk rasa menuntut referendum di Papua, belum lama ini.

Di Selandia Baru, tuntutan agar John Key mengangkat isu pelanggaran HAM Papua dibicarakan dalam pertemuan ini datang dari Partai Hijau.

Sebelum pertemuan itu, Partai Hijau mendesak Key untuk membahas “memburuknya situasi hak asasi manusia” di Papua.

Kepada media yang mewawancarainya setelah pertemuan dengan Jokowi, Key mengatakan mantan wali kota Solo itu serius untuk menangani situasi dan isu hak asasi manusia di Papua.

“Mereka mengangkat secara khusus tentang HAM, dan mengatakan jika ada masalah khusus dengan HAM, maka mereka menangani isu-isu tersebut, mereka menyelidikinya dan memastikan hal itu tidak terulang,” kata dia.

“Mereka tampaknya cukup tertarik untuk memiliki transparansi yang lebih besar,” ia menambahkan.

Di bagian lain keterangannya, John Key menekankan bahwa Selandia Baru tidak mempermasalahkan kedaulatan Indonesia di Papua.

“Kami tidak mempermasalahkan isu kedaulatan di Papua. Saya kira sudah lama Selandia baru memiliki posisi bahwa kami mengakui hak kedaulatan (Indonesia) di wilayah Papua tetapi dalam isu HAM secara luas, kami mengatakan kepada mereka, hal itu akan selalu menjadi kepedulian rakyat Selandia Baru.”

Menurut John Key, Jokowi dan Menlu Retno Marsudi, “memberikan jaminan kepada kami bahwa mereka menjaga HAM di sana.”

Ketika ditanya, apakah John Key mempercayai jaminan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia telah menciptakan kemajuan nyata dan Indonesia tidak meremehkan keprihatinan Selandia Baru.

Hukuman Mati

Sementara itu terkait dengan isu hukuman mati yang dibicarakan pada pertemuan tersebut, John Key mengatakan ia memahami bahwa Indonesia belum dapat menghapus hukuman jenis itu.

Pada hari yang sama dengan pertemuan, Amnesty International menyerukan agar Key membicarakan masalah hukuman mati dengan Jokowi, yang tahun lalu saja, digunakan setidaknya 14 kali di Indonesia.

Jaksa Agung mengindikasikan bulan lalu bahwa 16 orang ditetapkan untuk menghadapi regu tembak tahun ini, dan mereka memiliki anggaran untuk mengeksekusi 30 lainnya pada tahun 2017.

Key mengatakan ia menyampaikan kepada Jokowi bahwa Selandia Baru sangat menentang penggunaan hukuman mati. Tapi dia tidak mengharapkan perubahan dalam waktu dekat.

“Kami menyampaikan perasaan kami bahwa hukuman mati adalah sesuatu yang kami tidak dapat terima dan dukung, meskipun beratnya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenai hukuman mati itu,” kata dia.

Namun, Key memahami bahwa Indonesia tidak mungkin dalam waktu dekat dapat mengubah hal itu.

“Indonesia menghadapi masalah narkotika yang besar, mereka menghadapi banyaknya orang Indonesia pecandu dan mencoba untuk mengirim pesan yang kuat, sekarang kita di Selandia Baru percaya bahwa hal itu dapat dikatakan dengan cara yang berbeda. ”

Isu lain yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah masalah hubungan ekonomi. Key secara khusus mengatakan yakin akan dicapai kesepakatan mengenai ekspor daging sapi Selandia Baru ke Indonesia.

Editor : Eben E. Siadari

July 19, 2016 0

Kunjungi RI PM New Zealand akan Bicara Sapi Ketimbang Papua

Penulis: Eben E. Siadari 14:07 WIB | Jumat, 08 Juli 2016

WELLINGTON, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Selandia Baru (New Zealand), John Key, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jakarta. Ia dijadwalkan akan bertemu dan berbicara dengan Presiden Joko Widodo seusai lawatannya ke sejumlah negara Eropa.

Walau sejumlah kalangan mengharapkan ia mengangkat juga isu Papua dalam pembicaraannya dengan Jokowi, diduga pembicaraannya akan lebih banyak bertumpu pada isu peningkatan hubungan perdagangan, khususnya akses ekspor sapi Selandia Baru ke Indonesia.

Permasalahan daging sapi telah menjadi kronis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masalah harga daging sapi yang tinggi jadi persoalan sepanjang tahun. Ada perdebatan tentang data pasok sapi di antara berbagai kementerian. Akibatnya selalu menjadi persoalan tentang seberapa besar kebutuhan sapi di Tanah Air.

Masalahnya, Indonesia sejak era SBY telah melakukan restriksi terhadap pasok sapi dari luar negeri. Ini berdampak pada negara-negara eksportir sapi, termasuk Selandia Baru.

Dalam enam tahun terakhir akses ekspor sapi Selandia Baru ke RI telah menurun drastis. Dalam catatan stuff.co.nz, pada tahun 2010, Indonesia adalah pasar sapi terbesar kedua bagi Selandia Baru, mencapai 48.823 ton atau senilai US$185 juta.

Seiring dengan tekad Indonesia untuk berswasembada, akses ekspor sapi Australia kemudian dipersempit. Akibatnya ekspor sapi Selandia Baru ke Indonesia jatuh menjadi hanya 8.899 ton pada tahun 2015, turun sebanyak 82 persen.

Secara keseluruhan volume perdagangan Indonesia dan Selandia Baru adalah yang terbesar ke-13 bagi Selandia Baru. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia memperkirakan bila diakumulasi, dampak dari pembatasan ekspor daging Selandia Baru ke RI mencapai antara US$500 jura hingga US$ 1 miliar.

Akses ekspor buah apel dan bawang juga ikut terdampak oleh pembatasan itu.

Chief Executive Horticulture Export Authority Australia, Simon Hegarty, mengatakan, berbagai produk ekspor Selandia Baru telah mengalami pembatasan lewat sistem kuota sejak tahun 2010.

“Berbagai produk masih tetap kita ekspor, tetapi harus melalui berbagai prosedur, membuatnya sulit,” kata dia.

Bagi eksportir sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi enam bulan ke depan sehingga membangun hubungan perdagangan yang erat dengan Indonesia merupakan sebuah tantangan.

Indonesia tidak hanya menerapkan pembatasan impor kepada Selandia Baru. Bersama Amerika Serikat, Selandia Baru telah membawa kasus ini ke WTO dan ada 14 negara lain yang ikut.

Indonesia juga telah berkembang menjadi pasar yang penting bagi daging potong, dan jeroan (seperti lidah, hati dan hati), dan juga produk-produk lain seperti kaki sapi.

Namun, pembatasan impor terhadap produk itu telah diberlakukan dalam bentuk kuota, pembatasan produk dan persyaratan perizinan.

Kepala eksekutif Asosiasi Industri Daging Selandia Baru, Tim Ritchie, mengatakan pembatasan dan sistem izin impor yang tidak dapat diprediksi, tidak pasti dan fluktuatif membuat Indonesia menjadi pasar yang sangat menantang bagi Selandia Baru untuk ekspor daging sapi.

“Ini berarti bahwa perusahaan Selandia Baru harus lebih berhati-hati ketika mengekspor ke Indonesia dan cenderung enggan berinvestasi dalam membangun dan mengembangkan pasar karena menghadapi risiko dan ketidakpastian yang signifikan.

“Ini adalah pasar yang penting bagi kami tapisulit untuk membentuk hubungan di sana,” kata Ritchie.

Sementara industri susu tidak menghadapi masalah yang sama. Tahun lalu total ekspor susu Selandia Baru mencapai US$ 425M dan terus bertumbuh.

Tahun lalu, perusahaan Selandia Baru Fonterra juga membuka pabrik pengepakan dengan nilai investasi US$ 37 juta, yang merupakan fasilitas namufaktur pertamanya di Indonesia.

Nottage mengatakan kasus sapi adalah yang kedua yang dibawa oleh Selandia Baru ke WTO dalam dekade belakangan. Kasus lainnya adalah tentang akses apel Selandia Baru ke Australia. Dalam kasus itu Selandia Baru menang.

Sebelumnya, Partai Hijau, salah satu partai oposisi di Selandia Baru telah melayangkan protes kepada pemerintah karena dalam kunjungan ke RI agenda utama adalah soal perdagangan. Padahal, partai itu mengharapkan isu pelanggaran HAM di Papua diangkat.

“John Key harus mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti berbicara tentang pendekatan yang lebih demokratis dan mulai bertindak, dimulai dengan komitmen untuk mengakhiri pelanggaran HAM oleh militer dan polisi, penahanan politik dan pembunuhan direstui negara di Papua Barat,” kata anggota parlemen Partai Hijau, Catherine Delahunty dalam siaran pers partai tersebut (5/7)..

Delahunty mengharapkan pembicaraan tentang HAM merupakan salah satu cara untuk menekan Indonesia.

“Jika mitra perdagangan Indonesia, termasuk Selandia Baru, menempatkan perbaikan pada HAM sebagai prasyarat untuk hubungan perdagangan, tekanan pada pemerintah Indonesia akan memaksa mereka untuk bertindak,” kata Delahunty.

John Key dijadwalkan meninggalkan Selandia Baru pada 8 Juli. Dalam kunjungan luar negerinya kali ini yang akan berakhir pada 20 Juli, ia akan terbang ke Inggris bertemu dengan PM negara itu, David Cameron.

Editor : Eben E. Siadari

July 8, 2016 0

NZ MPs want action on West Papua mission

5:11 pm on 15 June 2016, Radio NZ International

New Zealand politicians want the government to press for progress on a high level fact-finding mission to Indonesia’s Papua region.

The Pacific Islands Forum leaders agreed at last year’s summit in Papua New Guinea to consult Indonesia over how to monitor and investigate human rights abuses in Papua.

New Zealand Greens MP Catherine Delahunty is pushing for an independent fact-finding mission to West Papua. Photo: RNZI

The New Zealand government indicated on several occasions that Indonesia was opposed to the idea but Greens MP, Catherine Delahunty, who leads a now 20 strong group of New Zealand parliamentarians, said this country had to do more.

“We will be writing a collective letter to Murray McCully as Minister of Foreign Affairs calling on him to make a comment on this lack of progress,” she said.

“Because it was already agreed. It is clear from the past year that there continue to large numbers of human rights abuses and there is a need for a fact finding mission. So we are going to push our government because they signed up to this, they should be standing up for it.”

Meanwhile, hundreds of West Papuans have today been demonstrating again in Jayapura, Papua’s provincial capital, calling for freedom from Indonesian rule.

Reports from Papuan media sources indicate Indonesian police arrested dozens of activists since the weekend for organising the demonstration.

One one day alone in early May, around 2000 Papuans were arrested for participation in another large demo.

June 15, 2016 1