1.Tour Jokowi ke Papua dan PNG adalah suatu bentuk “diplomasi munafik” yang lain omongan dengan kenyataan. Seribu alasan sudah selalu dan akan dipakai untuk menolak perjuangan kemerdekaan West Papua. Tujuannya agar negara-negara MSG ikut menjadi dan menerapkan diplomasi munafik terhadap rakyat West Papua. Buktinya, di berbagai pertemuan internasional, Jokowi telah gemar menggadai/menjual West Papua pada investor (kapitalis global) untuk terus mengekploitasi Sumber Daya Alamat kita. Bukti kenyataanya, setiap hari militer Indonesia (TNI/Polri) memenuhi dan mencengkram tanah dan orang Papua, dimana pembunuhan terjadi tiada henti.
2.Kami himbau rakyat West Papua tidak mudah terpengaruhi dengan segala upaya penjajah untuk mengalihkan perhatian perjuangan rakyat West Papua untuk menemukan statusnya dalam pertemuan penentuan keanggotaan ULMWP pada 21 Mei 2015 mendatang, yang akan dilaksanakan oleh para kementerian luar negeri MSG.
3.Kami himbau rakyat menyikapi kedatangan Jokowi sebagai bukti penjajah yang mulai kalang kabut akibat kemajuan perjuangan Papua Merdeka yang terus terjadi.
4.Maka rakyat West Papua segera meningkatkan aksi dan doa agar West Papua diterima menjadi anggota MSG, dan agar diplomasi suap yang dipakai para penjajah dapat digagalkan dalam kehendak Tuhan dan rakyat Melanesia.
Port Numbay, 7 Mei 2015
Victor Yeimo
Ketua Umum KNPB
Disiarkan lewat Facebook hari ini
JAYAPURA [KNPB]26 AGUSTUS 2014. Terkait penculikan dan pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame pada tanggal 20 Agustus dan ditemukan tewas mengenaskan di Rumah Sakit Umum kota sorong pada tanggal 26 Agustus 2014.
Ketua KNPB wilayah sorong diculik dan dibunuh secara sadis serta tidak manusiawi oleh Negara klonial tanpa menghargai hak hidup orang lain. Pembunuhan terhadap ketua KNPB wilayah sorong merupakan salah satu kejahatan kemanusian dilakukan oleh Negara terhadap Martinus Yohame.
Martinus Yohame adalah salah salah satu yang korban pembunuhan yang merupakan kejahatan Negara terhadap sejumlah atau pejuang Papua Merdeka pada umumnya dan lebih khusus terhadap Aktivis KNPB yang selaluh jadi korban kekerasan Negara.
Sejak KNPB dibentuk pada tanggal 19 November tahun 2008 sampai dengan saat tahun 2014 jumlah Anggota dan Pengurus KNPB pusat sampai dengan KNPB wilayah sorong sampai merauke berjumlah 29 Aktivis KNPB yang jadi Korban kejahatan Negara. Marinus Yohame ketua KNPB wilayah Sorong adalah korban yang ke 29 .
Penculikan dan pembunuhan terhada ketua KNPB wilayah secara misterius sebelum kujungan presiden Rebuplik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY ) dalam rangga peresmian acara Pembukaan Sail Raja Ampat di Waisai, Sabtu 23 Agustus 2014.
Selama 5 KNPB berjuang untuk menuntut Hak Penetuan Nasib sendiri ( SELF DETERMINATION ) bagi rakyat Papua Barat KNPB selalu menjadi korban kekerasan Negara tanpa menghargai hak hidup orang lain yang dijamin oleh Hukum nasional dan Hukum internasional terlebih lagi hak hidup yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta Lagit dan Bumi termasuk Manusia, dengan demikian yang punya Hak mengambil nyawa Manusia Hanaya Tuhan.
Penculikan pembunuhan selama 5 tahun KNPB berdiri 29 Anggota dan pengurus KNPB pusat Maupun wilayah yang jadi Korban kekerasan Negara, dan hal ini merupakan genosida terhadap manusia Melanesia yang hidup di bumi cendrawasih.
Diketahui Sebelum Almarhum diculik pada tanggal 19 Agustus 2014 pukul 15.00 WPB melakukan konfrensi press dengan sejumlah wartawan di kota sorong. Ketua KNPB Martinus Yohame didampinggi Wakil Ketua KNPB, Kantius H. melakukan jumpa press dengan menghadirkan wartawan dari berbagai media cetak yang ada di sorong papua barat untuk meliput knfrensi press, dalam rangka kedatangan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono SBY. Pada kesempatan KNPB Menolak Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Di tanah papua”.
Makan Komite Nasional Papua Barat KNPB pusat menyeruhkan kepada seluruh wilayah KNPB sorong sampai merauke mengadakan Duka Nasional selama 3 Hari 27-29 Agustus 2014. Berikut adalah pernyataan sikap KNPB terhadap pembunuhan dan penculikan terhadap Ketua KNPB wilayah sorong Martinus Yohame.
1. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) Gubernur Papua Kepala BIN , Pangdam Cendrawasih, Polda Papua segera bertanggung Jawab atas penculikan Ketua KNPB Wilayah Sorong MARTIMUS YOHAME;
2. Kami seluruh Pengurus dan KNPB wilayah sorong sampai merauke mendesak kepada Pangdam Polda Paua Kepala Bin Kopasus Segera bertanggung jawab Ketua KNPB Wilayah Sorong Martinus Yohame ;
3. Aparat TNI/POLRI, BIN, KOPASUS dan Intelejen Indonesia segera hetikan penculikan, Penagkapan, Teror Intimindasi Terhadap Seluruh Aktivis KNPB sorong sampai Merauke;
4. Mendesak Kapolres dan Dandim wilayah sorong segera bertanggung Jawab dan segera mengungkap pelaku pembunuhan dan penculikan terhadap ketua KNPB wilaya Sorong Martinus Yohame;
5. Mendesak Kepada Amesti Internasional, KOMNAS HAM Pusat dan Papua dan lembaga kemanusiaan lainya segera lakukan penjelidikan terhadap Penculikan Ketua KNPB wilayah Sorong Martinus Yohame.
Numbay, 27 Agustus 2014
BADAN PENGURUS PUSAT
KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
London, KNPBnews – Seruan berikut dikeluarkan oleh pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda di London agar rakyat West Papua memboikot pemilu kolonial Indonesia di Papua. Sumber resmi situs http://www.freewestpapua.org.
KAMI TIDAK AKAN MEMILIH !
Pada tahun 2014 Republik Indonesia akan mencoba untuk mengadakan pemilihan di Papua Barat. Kami masyarakat Papua menolak untuk memilih di pemilu ini. Mengapa ?
Hari ini secara ilegal Papua Barat diduduki oleh Indonesia. Kami memiliki hak untuk kemerdekaan. Kami akan memberikan suara dalam referendum yang benar pada penentuan nasib sendiri. Tapi kami tidak akan memilih dalam pemilu disaat pendudukan brutal di Indonesia diatas tanah kami terus berlangsung.
Pada tahun 1963 Indonesia menginvasi negara kita dan rakyat kita diteror. Selama lebih dari 50 tahun Indonesia telah menyiksa dan membunuh kami. Militer Indonesia telah menewaskan lebih dari 500.000 Papua pria, wanita dan anak-anak. Selama lebih dari 50 tahun Kami telah mati untuk kebebas kita.
Pada tahun 1969, Indonesia mengancam 1024 dari tetua suku kami dengan penyiksaan dan kematian jika mereka tidak mengatakan mereka ingin Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Kekuasaan Indonesia atas Papua Barat semata-mata didasarkan pada iven ini – persetujuan takut kurang dari 1% dari populasi orang dewasa. Indonesia tidak memiliki hak untuk berada di Papua Barat. Indonesia tidak memiliki hak untuk mengadakan pemilihan apapun di tanah kami.
Saya menyeruhkan untuk masyarakat saya di seluruh pelosok, dari pantai ke gunung, dari pulau ke pulau. Mari kita tetap kuat dan bersatu. Jangan memilih!
Saya meminta semua Organisasi politik Papua untuk berbicara dengan orang-orang kami dan memberitahu mereka kebenaran. Jangan biarkan mereka ditipu Indonesia.
Saudari terkasih dan saudara-saudara, orang tua saya tercinta, dunia sedang berdiri untuk air mata dan penderitaan kita. Anggota-anggota Parlemen di seluruh dunia sedang melobi Pemerintah mereka untuk menghormati hak kami untuk menentukan nasib sendiri.
Saya dan orang-orang Papua Barat terus menyeruhkan bagi masyarakat internasional untuk kebebasan dan keadilan. Kami adalah orang-orang yang damai. Kami memiliki martabat dan hak untuk hidup. Berapa banyak dari kita harus dibunuh sebelum anda akan bertindak?
Silahkan mendengar seruan kami :
i) Papua Barat secara ilegal diduduki oleh Indonesia: Indonesia Segera kami meminta untuk meninggalkan tanah kami;
ii) Kami meminta PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian untuk menggantikan militer Indonesia di Papua Barat;
iii) Kami meminta masyarakat internasional, dan terutama Amerika Serikat dan Belanda yang keduanya memainkan bagian penting dalam Membiarkan pendudukan Indonesia, bertindak untuk mengembalikan kebebasan kami dan menghormati hak-hak kami sebagai manusia, termasuk hak-hak kami untuk sumber daya alam. Kami adalah orang-orang yang harus anda berurusan dengan kami, bukan pemerintah dan militer Indonesia.
iv ) Kami meminta PBB untuk mengadakan referendum sejati antara masyarakat Papua dan biarkan kami memutuskan untuk sekali dan selamanya apakah kami menginginkan kebebasan atau pemerintahan Indonesia.
Kami, orang-orang Papua, memiliki hak untuk kebebasan. Kami adalah koloni Belanda. Kami memiliki hak untuk merdeka dari Belanda. Tapi itu tidak terjadi. Satu juta masyarakat adat di Netherland New Guinea apakah ditukar seperti manik-manik oleh Amerika Serikat sebagai imbalan atas dukungan dan akses ke kekayaan besar kami tentang sumber daya alam Indonesia. PBB memberi Indonesia dan mengkhianati kami dan Tanggung Jawab atas kemerdekaan kami. Kami masih menunggu untuk menggunakan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.
Jika Anda ingin orang-orang Papua untuk memilih – berikan kami referendum pada kebebasan kami.
Kemudian kita akan memilih !
Benny Wenda
Pemimpin Kemerdekaan Papua Barat Kemerdekaan dari pengasingan Inggris
Yogyakarta – Guna menyikapi berbagai kasus Pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Militer Indonesia ( TNI – Polri ) terhadap rakyat Papua yang terus menerus terjadi hingga saat ini, maka Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana melakukan aksi serentak pada hari, Senin (21/10/2013 ) di beberapa kota di wilayah Jawa.
Aksi ini merupakan bentuk penyikapan yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang berada di daerah Jawa atas tindakan kekerasan dan Pelanggaran HAM yang dilakukan Oleh aparat Militer Indonesia yang sedang bertugas di Papua. Dalam seruan aksi yang dikeluarakan AMP pada blog : ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa
” Dalam tahun 2013 ini, sudah terjadi beberapa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan militer (TNI/Polri) terhadap rakyat Papua. Dikabupaten Deiyai pada 1 Juni 2013 terjadi pembunuhan terhadap Yemi Pakage (16 tahun) oleh oknum Brimob, kemudian penganiayaan, penyiksaan terhadap Pontianus Madai (31 tahun) oleh Brimob pada 26 Juli 2013 yang dilakukan oleh 3 Oknum berpakaian Brimob dan 2 orang yang berpakaian preman. Lagi pada 23 September 2013 penembakan oleh aparat polisi dan brimob terhadap kerumunan warga dipasar wagete yang mengakibatkan siswa SMA atas nama Alpius Mote (18 tahun) tertembak dan meninggal dunia, dan Fransiscus Dogopia (27 tahun) anggota Satpol PP, mengalami luka tembak di punggung belakang, Aleks Mote (29 tahun) petani, mengalami luka tembak di kaki “.
Dengan melihat situasi ini maka, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mengajak seluruh elemen Rakyat Papua yang ada di wilayah Jawa untuk dapat terlibat dalam aksi penyikapan ini. [rk]
Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka peringatan 44 tahun proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tepat jatuh pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 2013 mendatang, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi Protes berupa Demonstrasi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, diantaranya : Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.
Informasi akan diadakannya aksi ini disampakan oleh Surya, selaku koordinator pelaksanaan aksi di Yogyakarta kepada www.papuapost.com ketika ditanyai via televon. Surya menegaskan bahwa “ Aksi demonstrasi ini akan dilakukan oleh AMP serentak dibeberapa kota di daerah Jawa guna memprotes pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 1969, karena dinilai Proses pelaksanaan PEPERA di Papua itu cacat hukum dan tidaka sesuai dengan Ketentuan Internasional dan Perjanjian New York ( New York Agreement ) pada 15 Agustus 1962”.
“Kami akan tetap dan terus akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat West Papua yang telah dipaksa oleh Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama Indonesia masih terus menerus menjajah bangsa Papua. Dalam aksi yang akan kami gelar serentak pada tanggal 15 Juli ini, kami akan membawakan Thema aksi “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”.
“Dan untuk itu, kami seruhkan kepada seluruh elemen Rakyat West Papua yang berdomisili di daerah Jawa, khususnya wilayah Yogyakarta, untuk dapat terlibat dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari, Senin 15 Juli 2013. khusus di Yogyakarta, aksi akan di pusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, untuk seruan selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com.” Tegas Surya”. [rk]
Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Konfrensi Negara-negara di Pasifik Selatan. Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) sudah 50 Tahun lebih hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutama di negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).
Negara-negara ini mulai memprakarsai pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari, 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerah meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatu;sitiwa,Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat.
Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.
Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrensi-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain : Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji. Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG. Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.
Sejak negara-negara ini merdeka dan mereka sepakat mendirikan Komsi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa. Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dan Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat. namun saat ini sesuai degan harapan rakyat papua barat,menjadi anggota resmi dalam forum Melanesia Spearhead Group (MSG) tinggal menuggu waktu, menjadi anggota sah dalam forum MSG oleh sebab itu seluruh komponen rakyat papua barat harus melakukan doa dan puasa dan harus menukungnya kita berada seantero Tanah air papua barat sorong sampai merauke.
Parlemen Nasional West Papua PNWP menugaskan kepada Komite Nasional Papua Barat [KNPB] menyeruhkan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar segera mobilisasi massa rakyat Papua untuk mendukung mendaftarkan Papua Barat sebagai anggota Resmi di wilayah pasifik Selatan terutama dalam forum (MSG) di Kota Noumea, Kaledonia Baru. Untuk itu di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 18 Juni 2013 .
Demikian seruan ini kami keluarkan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian dan partisifasi dari bapak ibu saudara/i sekalian tak lupa kami haturka berlimpa terimah kasih, Tuhan yesus Tokoh Revolusi Dunia Memberkati.
Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang.
Dilansir dari website resmi KNPB, tanggal 1 Mei 1963 disebutkan bahwa Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Dengan demikian, pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Hari itu Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.
Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dalam seruan KNPB tersebut mengatakan selama 50 tahun ini, bangsa Papua meratapi hidup penuh penderitaan dalam kekuasaan penjajah Indonesia. Diatas negeri emas, anak negeri mati terkurap busung lapar. Migran luar (pendatang) seakan-akan menjadi penghuni, penguasa dan pemilik tanah Papua, sedang kami yang hitam keriting terpinggir, terpojok, terkucil, tertindas, terperangkap dalam rantai penguasa dan pendatang diatas tanah pusaka milik bangsa Papua.
“Cukup sudah! Kami bukan bangsa budak, kami bangsa bermartabat. Kami tidak butuh Indonesia di Papua. Orang Papua tidak pernah mengundang apalagi menghendaki Indonesia untuk menginjakan kakinya diatas tanah Papua pada 1 Mei 1961. Kami tidak pernah berintegrasi dalam Indonesia, tetapi Indonesia menganeksasi bangsa Papua dengan paksa dibawah todongan senjata. Karena itu, pendudukan Indonesia diatas tanah Papua adalah ilegal sesuai hukum internasional dan berstatus PENJAJAH diatas tanah Papua.”
Kami menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan pengurus KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum Indonesia, Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:
1. Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.
2. Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam pemilihan jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab status politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak politik orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan dicederai dalam rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.
3. Praktek berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi kedudukan, kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran terhadap tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.
4. Apapun kebijakan Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi dan misi dari antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau DPRP/D yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah utopis atau sesuatu yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
5. Setiap orang Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial Indonesia (termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah bukti loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut, tanpa disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati internasional terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari kungkungan negara kolonial Indonesia.
Berdasar pada alasan-alasan tersebut diatas, dan demi kehormatan identitas, martabat dan harga diri bangsa Papua Barat, dan demi perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan tegas kepada rakyat dan anggota KNPB bahwa:
1. Rakyat West Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk memilih dan ikut menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia diatas tanah Papua.
2. Rakyat West Papua, anggota KNPB dan para antek-antek kolonial yang menjadi calon Pilkada agar berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka atau organisasi KNPB atau organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar menawar atau bahan jualan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau untuk mendulang suara rakyat yang sedang tertindas.
3. Bila ada anggota atau pengurus KNPB yang terlibat dan melakukan hal-hal tersebut diatas, maka pengurus Pusat KNPB akan memperlakukan sikap tegas sesuai prinsip-prinsip organisasi yang berlaku.
Demikian surat himbauan dan seruan ini dibuat sebagai perhatian bersama demi mempertahankan nilai dan harga diri perjuangan bangsa Papua.
“Kita Harus Mengakhiri
Port Numbay, 13 Januari 2013
Hormat kami,
Victor F. Yeimo
Ketua Umum KNPB
Ones Suhuniap
Sekretaris Umum
Tembusan Yth:
1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura
2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas
3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris
Kepada Yth
Bapak Pimpinan Media Cetak & Elektronik
di
Tempat
Hal : Mohon untuk Dipublikasikan
Press Release:
DPR Minta Gereja Ikut Tuntaskan Keamanan
Jakarta–Anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos meminta pihak Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling serang antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua.
Menurut legislator dari Partai Demokrat, hingga saat ini terkesan konflik antarkelompok di Kwamki Lama berlarut-lartu tak pernah diakhiri dengan kesadaran penuh kedua belah pihak. Padahal, pemerintah dan aparat keamanan setempat sudah bekerja maksimal untuk menghentikan.
“Saya pikir sudah saatnya Bapak Uskup Timika dan Bapak Ketua Sinode Kingmi, GKI, dan Bapak Ketua PGGP mengajak warga yang juga umat dari dua belah pihak yang bertikai untuk duduk bersama saling menyapa dalam semangat persaudaraan sebagai umat Tuhan. Masih banyak agenda pembangunan yang butuh peran serta warga untuk menyukseskan,” ujar Diaz Gwijangge kepada wartawan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin, 14/6 pagi.
Selain itu, lanjut Diaz, gereja dan para pemimpinnya secara kelembagaan diminta untuk terus-menerus mengemban misi diakonia memberikan peneguhan kepada umat dengan nilai-nilai kasih, perdamaian, saling menghormati. “Para pemimpin gereja segera turun tangan ikut menyelesaikan masalah keamanan di Kwamki,” tandasnya.
Permintaan anggota DPR RI yang juga bekas aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia Papua itu dikemukakan menyusul meletusnya aksi saling serang dua kelompok di Kwamki Lama, Papua, Minggu (13/3) kemarin. Meski terlibat saling serang dengan menggunakan panah, namun insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.
Dia mengatakan, pihak keuskupan dan Kingmi, GKI, dan PGGP perlu mengambil peran bersama pemerintah dan aparat keamanan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa konflik seperti itu justru melenyapkan kesempatan meraih sukses bagi warga sendiri.
Pihak aparat keamanan, eksekutif maupun legislatif di Timika juga diharapkan tidak membiarkan Kwamki Lama sebagai daerah bak neraka tetapi segera mendekati pihak-pihak yang bertikai agar konflik segera diakhiri.
“Masyarakat juga tentu kita minta agar mereka harus membangun kesadaran bersama bahwa konflik apapun tak akan membawa manfaat namun justru mengantar mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu tak ada pilihan lain kecuali menghentikannya,” ujar Diaz.
Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Kecamatan Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan.
Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.
Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.
Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.
Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut. (bio)
“Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”
Biro Media-Propaganda Aliansi Mahasiswa West Papua (AMWP) Jogja
Papua Merdeka News 