sukses otsus – Papua Merdeka News

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan, dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat pemerintah menempuh pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan. Pendekatan itu dilakukan sejak Yudhoyono dipercaya memimpin negeri ini setelah menang dalam pemilu tahun 2004.

Hal itu diutarakan Presiden Yudhoyono di Istana, Jakarta, Kamis (27/10), saat membuka sidang kabinet paripurna pertama setelah perombakan kabinet dan pelantikan sejumlah menteri, 19 Oktober lalu. Presiden menjelaskan, dalam 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu Jili I ia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua.

“Intinya, untuk keadilan, kemajuan dan kesejahteran warga di Papua dan Papua Barat,” kata Presiden. Menurut Presiden, sejak tujuh tahun lalu sudah banyak hal dilakukan pemerintah untuk warga Papua dan Papua Barat. Dana desentralisasi fiskal, kata Presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Ada pula program PNPM Mandiri dan percepatan pembangunan Papua/Papua Barat.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah menyiapkan dan menyusun satu unit kerja untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Semua itu dilakukan dalam kerangka menjalankan otonomi khusus dengan sungguh-sungguh demi keadilan dan kemajuan warga Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (DOR)

WAMENA – Kehadiran Koperasi Serba Usaha (KSU) Nit Hasik yang dikeloa Pemerintah Jayawijaya, adalah untuk menekan harga barang yang selama ini menjadi beban masyarakat ekonomi lemah. Bukan saja itu, yakni juga dapat menstabilkan harga barang, terutama Sembako. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Jayawijaya, Nikson Wetipo,S.Sos kepada Wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/10) Dikatakan, karena selama ini pemerintah daerah melihat kondisi harga-harga barang yang tidak seimbang antara pendapatan masyarkat dan harga yang terus meningkat tinggi tanpa terkendali, sehingga dengan kehadiran koperasi ini kebutuhan masyarakat terutama keperluan sembilan bahan ppokok dapat dijangkau dengan harga yang wajar.

Sehingga, dengan begitu para pedagang juga dapat menyesuaikan harga dengan koperasi Nit Hasik. “Memang hampir di seluruh Papua harga barang di daerah pegunungan tengah sangat mahal. Itu dikarenakan transpotasi yang digunakan hanya melalui pesawat terbang saja, sehinga barang-barang yang didatangkan sangat terbatas dan itulah yang memicu harga barang yang mahal,” terangnya.

Dikatakan, bahwa pihaknya juga sangat mendukung PNPM Respek yang sudah membantu masyarakat, terutama kebutuhan yang mendasar, termasuk permodalan usaha. Sehingga dengan adanya bantuan Respek, masyarakat dapat membeli di KSU dengan harga wajar dan dapat menjualnya atau berdagang di kampung atau distrik denga harga yang wajar. “Sehingga harga di disrik maupun dikota sama saja,” terangnya.(cr-25/aj/l03)