Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) serta Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. (Foto: Antara)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerjas ama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat.
“Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, hari Rabu (4/1).
Pertama, lanjut Guru Besar UI itu, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.
Ia menegaskan penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan.
“Kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oleh oknum personil militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia,” ujar dia.
Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab.
Ia mengatakan hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personil milternya.
“Peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia,”
AUCKLAND, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereja Protestan yang tergabung dalam Pacific Conferences of Churches (PCC) belum lama ini mengadakan pertemuan di kantor sekretariatnya di Auckland, Selandia Baru. Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah isu, seperti isu pelanggaran HAM Papua, perubahan iklim, serta nasib pengujian nuklir dan militerisasi di Pasifik.
Kepada radionz.com, yang melaporkan pertemuan itu hari ini, Sekretaris Jenderal PCC, Francois Pihaatae, mengatakan ia mengharapkan suara gereja tidak dianggap remeh karena gereja membawa suara umat.
“Ketika berbicara, mereka tidak hanya sebagai gereja, mereka juga sebagai umat. Karena sebagian besar waktu umat bersama kami. Kami tidak bisa mengabaikan kesatuan umat di akar rumput karena mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara,” kata Pihaatae.
Terkait isu Papua, Pihaatae, mengatakan dewasa ini kelompok-kelompok gereja lebih bersatu dalam menekan para pemimpin politik untuk berbicara. Misalnya, ia mengatakan untuk pertama kalinya sejak didirikan 20 tahun yang lalu, Papua New Guinea Council of Churches juga bergabung untuk mendukung agar masalah Papua dibawa ke Komite Dekolonisasi PBB.
Lebih jauh, ia mengatakan anggota dewan gereja di Papua Nugini menginginkan agar pemerintah Indonesia mengakhiri apa yang disebut sebagai genosida di Papua.
“Menyerukan kepada Indonesia untuk menghentikan pembunuhan (orang Papua). Itulah satu-satunya prioritas pertama bagi kami untuk meminta militer dan kepolisian Indonesia atau apa pun yang mereka gunakan untuk membunuh. Mereka (orang Papua) bukan binatang, mereka adalah manusia seperti mereka, orang Indonesia,” kata Pihaatae.
“Kedua, yang kami coba lakukan adalah untuk mengangkat isu Papua pada daftar dekolonisasi. Agar mereka menikmati kemerdekaan seperti negara-negara Pasifik merdeka lainnya,” kata dia.
Ia menambahkan, PCC mengikutsertakan gereja-gereja di Papua dan berharap mereka mengetahui bahwa mereka tidak sendirian.
“Sekarang ini ada dua gereja di Papua yang telah menjadi anggota dan kami akan menyambut dua anggota baru lagi tahun depan. Jadi itu berarti bahwa melalui tindakan kita, kita berusaha untuk membawa orang-orang Papua pulang ke rumahnya.”
Dalam pertemuan tersebut, masalah-masalah lain juga dibahas. Termasuk dampak dari ekstraksi sumber daya pada lingkungan, penyakit menular dan peran gereja dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.
Dalam presentasinya, Francois Pihaatae juga menunjukkan fakta sejarah dimana gereja memegang peran kunci di kawasan Pasifik. Ia mengingatkan bahwa dulu gereja-gereja Protestan di French Polynesia pernah mengadukan Prancis ke International Criminal Court atas dampak dari pengujian nuklir di wilayah mereka. Ia menambahkan, pemimpin gereja memegang kunci dalam mengakhiri pengujian nuklir di wilayah itu pada 1996.
Dia mengatakan contoh ini menunjukkan bahwa apabila memiliki kesatuan suara, gereja akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diremehkan.
Pihaatae mengatakan PCC akan terus membawa umat Pasifik bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian untuk melindungi masa depan kolektif mereka.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya, sedangkan Pemerintah PNG di wakili oleh Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, saat meninjau lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNGJAYAPURA – Pembahasan mengenai lokasi pembangunan Tugu Monumental di Perbatasan RI-PNG yakni Wutung antara Pemerintah Indonesia dengan PNG, belum menemui kata sepakat. Hal itu tercermian dalam pembahasan yang dilakukan antara Pemerintah RI yang diwakili Konsulat RI di PNG dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai dan stafnya dengan Pemerintah PNG yang diwakili Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, Jack Aria bersama jajarannya, Selasa (26/11), kemarin.
Meski demikian, pertemuan berikutnya akan dilanjutkan setelah kedua belah pihak melaporkan kepada pimpinannya masing-masing mengenai pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam penundaan kesepakatan dimaksud.
Kepala BPKLN Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, mengatakan, yang namanya pembahasan antar dua negara, itu pembahasannya memakan waktu lama (bertahun-tahun) baru menemui kata sepakat, sehingga disini tergantung bagaimana diplomasi yang dibangun secara baik dengan pemerintah PNG.
Dijelaskan, mengenai masalah ini, kedua tim yang dinamai Team Task Force, yang mana Task Force RI diketuai dirinya sendiri, sedangkan Task Force PNG diketuai Konsulat Jenderal PNG di Jayapura, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pokok di lapangan mengenai pembangunan tugu dimaksud.
“Tugas tim ini adalah menyelesaikan hal-hal yang menyangkut di lapangan, seperti pembangunan tugu bagaimana, kemudian persoalan lokasi tanah dengan warga setempat, yang kita semua tahu bahwa lokasi tanah ini masih milik warga Wutung,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai kegiatan The First Meeting Of The Joint Technical Working Group Task Force On The Constructions Og The Skouw-Wutung-Border Plaque Monument, di Kantor Balai Imigrasi Perbatasan RI-PNG Moso, Distrik Muara Tami, Selasa, (26/11).
Diakuinya, pertemuan pertama kemarin (Selasa, 26/11) berjalan cukup alot, karena dari Pemerintah PNG meminta pengertian Pemerintah Indonesia terhadap lokasi yang sama-sama (RI-PNG) tentukan pertama di Tahun 2011 lalu, ditinjau ulang, mengingat Pemerintah PNG sedang membangun bangunan dan lainnya di wilayah perbatasan itu, dan di sini Pemerintah PNG mengkuatirkan jika dibangunan tugu itu akan mengganggu aktifitas pelintas batas.
Apalagi mengingat, dengan dibangunnya tugu monumen tersebut, itu menandai dibukanya akses langsung aktifitas lintas negara, tidak seperti sekarang yang hanya batas pada wilayah perbatasan semata.
Dengan adanya permintaan Pemerintah PNG dimaksud, tentunya penetapan kesepakatan lokasi awal pembangunan tugu ditunda, dan masalah tersebut dilaporkan kembali ke Pemerintah Pusat (RI), karena ada dua lokasi baru yang ditawarkan Pemerintah PNG, yakni, lokasi tawaran pertama 100 meter dari tanda batas ke wilayah NKRI, dan lokasi kedua yang ditawarkan pemiliki hak ulayat yaitu di daerah yang pemandangan obyek wisatanya bagus, yakni tepat berdekatan dengan tugu batas MM1.
“Jadi ini kami laporkan ke pemerintah pusat kita masing-masing, dan rencana pertemuan lanjutan awal tahun 2014, dan kami harapkan semuanya berjalan dengan baik, karena memang dasar kita adalah kerjasama yang baik,”
QUARTEL GENERAL BA CONCELHO REVOLUSAUN POVO MAUBERE NIA, FRETILIN MATADALAN NO GLORIOSAS FALINTIL LIMAN KROAT POVO MAUBERE NIA IHA FATIN: FATUHADA – COMORO FATUHADA, DILI – TIMOR LESTE.
Press Release: Movimento internasional ba direitos humanos i liga dos presos políticos!
Nasaun timor leste la’os kompanhia privado, senhor xanana nia, nune mak senhor xanana mak politiza fali historia tuir ninia hakarak no ninia sistema ukun ho modos facismu, ditadura, madaun komanadante no general no selseluk tan, nune mak nia transforma cnrt ba ninia partido privadu, hodi bosok no lohi povo kik no kiak maubere no fretilin hotu, nune mos falintil no asuwain veteranus sira i hodi moen2 hakat liu ita nia saudosos matebian sira nia ru’in no kulit, isin no ran nebe sira soe no fakar hodi sakrifisios oin2 ba ikus mai oin loron timor lorosae bele ukun rasik a’an duni. Xanana hodi momoen tan halibur mesak nia maluk lubuk ida husi ninia assosisaun mafiosas federalistas, integrasionistas no autonomistas hamrik no tu’ur nia sorin hodi ukun ho kkn nia sistema nebe buras no halebar ba nasaun kik no kiak republika demokratika timor lorosae ne’e…pois hodi ninia sistema ukun atrasado ho mentaklidade mesak desekilibradu sira ne’e mak xanana nia ukun besik tinan sanulu resin, kkn kontinua buras no habebar ba timor lorosae nia laran tomak i halo ita nia povo kiak, mukit no kik ba bebeik.
Sidadaun hotu2 iha direito atu hala’o transformasaun kah remodelasaun nune mos bele korrije sistema ukun xanana nia nebe oin loron ita haré ninia funcionalismu parado hotu i lala’o hodi dever moral ho responsabilidade obrigatoriu atu serve povo no nasaun tuir nia propaganda politika hodi renda2 no funan2 durante ninia kampanha parlamentar nia. Bahinra hodi ita povo arbitragem ninia lian ba halo koresaun ba ninia a’an, xanana hakarak kah lakohi tenke rona povo kik no kiak nebe ke vota ba nia atu kaer nafatin ninia knar hanesan ukun nain ba segundo mandato amp ii kah gbk nebe agora la’o macet total i osan barak mak mohu deit ba sira nia gostus diabolikus sira ne’e…
Se xanana la rona mak povo mukit no kiak ho nia dever moral ejije responsabilidade serio ba governo xanana nia atu halo mudansa radikal ba sistema nebe ke atrasado no la iha plano ba nmanejamento klaro hodi define lolos prioridade ba halo ita nia povo kiak no mukit bele sai moris diak no hakmatek iha domin no dame nia laran, nune bele moris iha komprensaun mutua no harmonia nia laran, iha justsa social ba sidadaun hothotu sem deskriminasaun nenhuma. Kuando xanana ho ulun tós lakohi muda ninia mentalidade arkaika no korrupsaun ukun nia mak massas populares tenke rekore kah halai ba revolusaun popular hodi…
”as the people power must show his powerful policy to save the country before too late”. The people power is only one and unique way to pressure government to change his retrograde system of which it has no more place in our human society’s life daily”…”Therefore in fact the people power’s action through the big and most powerful idea of revolution should forced fragile and very weakness government to introspect himself to change off or to be conformist and awaiting than have severe punition from mass popular revolution as indeed the real people power marching to the great revolution to transform the nation and its leadership, as what we are watching it now with very sadness manner”.
”by the way, the revolution is the only the last way to go to put all the odds and maquevelics that could not compromise of fate of the millions of the innocent and poor people in our east timor’s soil after we have restored our independence till nowadays.
Long life maubere people!
Long live the glorious falintil!
Long live fretilin and all its components!
Our struggle continuing goes on till the all maubere people became liberate from odds and style modus of governing people and nation in this modernization era of the globalization and liberalization leaded by xanana in maubere people motherland”.
Xanana komo primeiro ministro ba republica demokratika timor leste, nia iha dever moral obrigatorio hodi tuir lolos bolu administrador sira halo reuniaun atu fo’o atensaun ba korruptor sira hotu2 atu merese sansaun kah atu husik haburas no habebar nafatin kkn ba nune halo susar no terus nafatin ita nia povo maubere hothotu iha ita nia rai doben timor lorosae nia laran tomak. Mas pelo kontrario xanana hodi nia intensaun a’at tebtebes hodi haruka fali chefes do suco, adminitradores postos e concelhos no mos policias nacionais iha 13 destritos ne’e mai atu ba hafú resistentes sira nia actividade no nia uma fatin moris no hela nia iha timor lorosae nia laran tomak.
Ukun lahatene tun, lideransa nebe hakarak ukun tenki konsistente ho nia maturidade no idoniedade politika hodi ukun ho nia integridade no dignidade hodi informa korrektamente ba masas populares kona ba transparensia no akontabilidade iha governasaun nia.
Lian menon: ba sé deit mak fo’o apoio ho suporta ba koruptores sira atu hane’an povo kik no kiak sira, ami oan doben povo kik no kiak timor lorosae kah povo maubere sei la tolera duni i ami sei la hakfodak ba senhor pm xanana nia statement politika nebe hodi hanesan lolos ema ema bosok ten, nauk ten, bobar ten, politiza historia ba ninia interesse rasik kah privadu, no mos facista no ditador hodi kelas kakap mesak mak ne’e…
Povo mak sei hamrik hamutuk julga korruptores sira tuir realidade moris loron2 nia nebe ke sira hasoru hela dadauk ne’e.
Povo falta bé mos, electricidade, uma ho kondisoens diak atu moris ho, estradas ho kondisoens ho tan buat sira selseluk ba sira nia moris loron2 nia, nebe governo husi alkatiri to’o xanana oin loron ne’e i besik tan tinan 14 seidauk hatudu iha pratika ida…
Labarik sira la iha nutrisaun diak ba futura nasaun atu lori ba nebe deit mak ne’e, hodi destino incerto deit mak ita akompanha no haré lorloron ne’e.
Korruptor sira mak kontinua ukun, apesar ita hotu hatene sira nia moras kronika hirak ne’e hotu. Crise hirak nebe mosu iha ita nia rai doben timor lorosae tomak nia laran iha tinan2 ba kotuk liu ne’e. Autor nain mak sé lós? Pára ameasa povo! Pára lohi povo! Pára nauk povo! Pára politiza povo ho imi nia politka befoer no moen tantanan deit hirak ne’e…
Korupsaun povo nia inimigo! Manipulasaun iha processu eleitoral se mak involve iha laran? Campanha ala americano uja osan sé nian? Nasun riku povo kik. Sé mak ukun?
Hatun xanana ho nia kronis sira! Reforma governo urgente i la iha pre-condisoens ida! Povo presisa moris diak! Ita precisa matenek timor oan ho espiritu nasionalismu no patriotismu as tebtebes, hodi hadomi nia povo i moris ho sira mukit no kiak hodi serbi sira hodi neon no laran! Maibe la’os halo fali ita povo mukit no kiak sai fali ukun nain sira nia atan.
Hau pronto hamutuk ho matenek timor oan sira hotu-hotu, hamutuk ho povo tomak timor lorosae no maubere, frentistas sira hotu, gloriosas falintil funu nain, juventude maubere no loriku asuwain no mos komponentes hotu2 husi fretilin nia, hodi hala’o revolusaun hasoru mister korruptor sira.
Viva povo maubere! Viva asuwain falintil, liman kroat povo maubere nia viva fretilin no nia komponentes hotu2 iha rai doben timor lorosae nia laran tomak!
Hamutuk ita bele!…
Ba ita hotu nia informasaun contact no. Telefone +670-78145466.
Mauk Moruk Ran Nakaly Lemoray Teky Timor / Maubere Tuba Rai Metin!
Dili, 4 novembro 2013.
PM Xanana Gusmao: “Mauk Moruk Mak Bolu TNI Ataka Daitula”
Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmao justifika katak, Komandante FALINTIL iha tempu rezistensia, Paulino Gama “Mauk Moruk” mak hatudu dala ba Tentara Nasional Indonesia (TNI) hodi atake David Alex “Daitula”.
Ida ne’e akontese tan problema oi-oin ho Konis Santana sira, hodi halo Mauk Moruk la lori ona kilat musan mai ba Forsa sira hodi ataka inimigu, no hakfodak la kleur Mauk Moruk ba mosu fali iha venilale hodi rende ba Bapak sira, ne’e mak ohin nia (mauk Moruk) koalia oi-oin hakarak halo revolusaun.
“TNI sira simu Mauk Moruk ho Orgulho boot, faru Jeneral foti tau ba nia kabas, Bapa sira hahu fiar nia, tanba nia mak hatene dalan nune’e-nune’e, ne’e mak nia hodi provoka ho TNI sira ataka David Alex,” informa PM Xanana ba Jornalista sira iha segunda (28/10) iha Akademia Polisia Comoro, Dili.
Xanana hatutan, tanba TNI sira nia jeneral mos atu mate, fila fali mai, bapak sira la fiar kedas nia, hodi Mauk Moruk nonok ba tiha Jakarta no halai tiha ba Olanda. Xanana mos dehan, ema seluk ne’ebe nia (Xanana) lahatene, no lahare sira ne’eba, nia la autoriza sira atu dikute kona ba FRETILIN.
“Se-se mak hau bele lembra katak iha neeba hotu mak, Abel Larisina, Filomeno paixao, Mau Hunu ho Felicano, sira ne’e deit, restu lakon hotu. Ami sira ne’e hau autoriza sira koalia kona-ba ida ne’e, atu mai kontradis hau mos, hau autoriza sira dehan sira matenek, ema sira ne’ebe laiha laran, hau la autoriza, atu dehan katak, Mauk Moruk mai atu kurizi hau, ida ne’e bosok, tanba nia lahatene,” katak Xanana.
“Mauk Moruk bele lembra katak, iha akapamentu report, bainhira Benny Murdani kaer fali TNI, Heli Kopter ida ho Maijor ida ne’e naran Jen, tun iha ne’eba hodi dehan ba FALINTIL sira hotu katak, imi halimar ho Jeneral Yusuf, maibe ho hau imi la halimar, Ami reuniaun lalais tiha ho Maijor ne’e, soladadu sira dehan katak, ita tiru mate boa tamak sira ne’e, ita kaer helikoptru, hau dehan lae, tenki hanoin ho ulun, tanba ida ne’e mak ami haruka sira fila,” dehan Xanana.
Xanana esplika, Komandante Kilik, Mauk Moruk, Mau Hunu, Mau Hudu, Koni Santana, Victor da Costa nia alin no nia rasik (Xanana), realiza reuniaun ida hodi koalia hare ba situasaun, tanba informasaun ne’ebe spalla iha fatin barak, Forsa FALINTIL sira tama la sai fali.
Xanana afirma katak, Mauk Moruk ba to’o iha Alas ne’eba, hasoru komandante Laga nia oan ida, naran Bloku Loi hodi reuni ho Ruak atu buka dalan hodi salva Forsa FALINTIL sira, no fo hatene hela ba sira dehan katak, atu reorganiza forsa FALINTIL sira hodi kontinua funu, so halo hanesan ne’e.
“Maibe sira nia grupu mesak sees an, tanba lia fuan ne’ebe Sr. Ruak koalia hela se ita la serve sai komandante kompania, ba fali komandante pelataun, se ita la serve ba ida ne’e ba fali ida ne’eba,” esklarese Xanana.
Tanba Xanana dehan, iha funu laran kestaun mak ida ne’e, servi didiak hodi bele lori nafatin funu ba oin. Xefi Estadu no komandante Brigada konese sira ho kilat oituan, ho kilat musan ba nia rai dehan katak atu halo operasaun bobot mais nunka akontese buat ida.
“Ho ida ne’e hau ba hasoru padre Locoteli, hau dehan ba nia, ba kedas Dili dehan ba senor Governu, hau hakarak hasoru nia mesa-mesak atu koalia politik, hau lahatene sr. Mauk iha funu laran nia akompanha buat sira ne’e hotu ka lae, ohin loron sr. Mauk Moruk fila tiha ba lia,” akresenta Xanana.
“Enkuantu ami estuda gerilia iha ne’eba, hau estuda Guinea ninian, Mocambique ninian, Cuba nian, hodi ida ne’ebe mak bele aplika mai ita nia rain, laiha ida atu bele aplika ida ne’e, kaer deit mak prinsipius,” relata Xanana. Tanba ida ne’e, tenik xanana Mauk Moruk labele lohi dehan katak, nia mak halo tematika sira ne’e, no nia mak prepara reuniaun 1981.
“Hau mak responsavel gerilia husi komite sentral FRETILIN ninian ne’ebe momentu ida ne’eba Nicolau Lobatu sei moris,” informa Xanana.
Xanana esplika, nia bolu komandante Kilik no sira seluk ba hamutuk atu estuda saida mak nia rasik (Xanana) hakerek ona iha ne’eba. “Hau mai foti sira iha salari, mai to’o iha Waibobo hetan asuain Ologari, depois hau ba fali Uatulari hetan tiha sira, ami fo volta nune’e, ne’ebe lalika dehan katak Mauk Moruk mak hanoin buat sira ne’e hotu,” haklaken Xanana.
Xanana haktuir, lalika mai dehan fali buat oi-oin, iha kompania ida, Primeiru Komandante mak Watulari oan ida, Jose Henrique, segundu komandante mak Joni Meta, sei moris hela maibe nia ulun la dun diak.
“Mai buka atu estuda nafatin, husi sentru ida ne’e mak hau provoka sira, mai reuniaun, iha reuniaun ida ne’e mak hili mos Sr. Mauk Moruk sai membru Comite Sentral FRETILIN, ikus fali estuda sai segundu vice Xefe Estado maior,” realsa Xanana.
Ohin loron nia (Mauk Moruk) ba tama to’o iha UNTL hodi temi kamradas no revolusaun, maibe nia kala aprende kamarada revolusaun iha Olanda ne’eba, ne’e mak foin hodi dehan saida mak Kamarada no saida mak revolusaun. Iha 1983, nia (Mauk Moruk) inventa buat oi-oin, kona ba kontaktu entre sira iha ai laran, sei nia hatene saida mak estratejia politika, funu nudar akta ida atu manan aniversariu, husi nia hanoin ne’e, katak funu ne’e tiru malu deit.
“Funu ita bai-bain dehan katak, ita manan ho pregu, maibe manan funu ho estratejia politika, konversoens da paz iha Hotel da Graca, nia halua tiha katak, hau hasoru malu ho Wiranto, ho Bandeira RDTL, ida ne’e tanba nia hanoin boot liu, hanoin liu fali ba to’o iha ne’eba mak nia lahare,” afirma Xanana.
Tanba nia estuda hela deit, mak nia lahatene katak, buat sira ne’e la’o hanesan ne’e, nia haluha tiha katak, primeiru inkontru ho Wiranto iha ne’eba ne’e, aprezenta planu atu rezolve Timor nia problema ne’e mak, so iha 1999.
“Tanba ne’e lalika rona problema oi-oin hodi mai inventa, tanba iha 1983 hau ba hasoru ho Bandeira RDTL nian, hau aprezenta planu solusaun ba kazu Timor, ne’ebe uluk implementa ona iha 1999,” haktuir Xanana.
Tanba Mauk Moruk nia hanoin luan tebe-tebes ona, nia la hanoin kona ba ida ne’eba, no tanba hanoin luan ne’e mos mak haluha tiha planu sira uluk ne’ebe halo hodi manan funu ida ne’e. Tanba nia (Mauk Moruk) iha tiha ona HOlanda ne’eba mak nia la hatene katak, ho Reprejetante Dr. Ramos Horta reprezenta CRM iha liur ne’eba mos husu dehan atu halo ida ne’e no ida ne’eba, maibe nia (Xanana) dehan ramos Horta katak, lae, 1983 nian tenki kaer metin planu ida ne’ebe entrega ona ba iha Soeharto.
“Hau sai husi FRETILIN, hau respeita nafatin FRETILIN, laos mai koalia fali FRETILIN seluk, nia dehan katak, hau trai revolusaun, nia haluha katak, iha 1981 bainhira ami halo reorganizasaun, ami loke tiha ona planu ba buat ida,” reafirma Xanana.
Ida ne’e signifika katak, unidade nasional la’os tenki tama ba FRETILIN, unidade nsional bele la tama iha Partidu, no bele husi artidu seluk, labele mos dehan katak, funu ne’e arte, tanba arte ne’e mak halo oinsa mak manan inimigu. Iha 1983, bainhira FALINTIL mosu, forsa Indonesia sira mos hakfodak ho planu ida ne’e, hodi dehan katak, tanba sa mak sai anesan ne’e.
“Tamba sa mak hau hasoru malu ho Mario carrascalao, hau hasoru malu ho Carrascalao tanba purwanto lahatene politika, koalia ho nia mos ladiak tanba hau hatene deit portugues ho tetum, bahasa mos lahatene, i nia mos dehan mai hau katak, hau lahatene politika, pak governu hatene politika, entaun hau dehan, pronto haruka pak governu ne’e mai, ida ne’e mak hau hasoru Carrascalao,” relata Xanana.
Hasoru tiha sr. Carrascalao iha Mertutu, atu koalia saida, naran hatudu boavontade atu hasoru ema politiku ida, Mario Carrascalao atu koalia buat seluk mos labele, tanba nia mos hanesan ne’e, koalia bai bain deit.
Maibe ida ne’e laos influsiadu husi Mario carrascalao, atu temi karik Timor nia istoria, uluk ASDT, Mauk Moruk temi ba jornalista sira dehan katak, buat hotu katuas Xavier ninian, ida ne’e sala,” kestiaona xanana. Sei Mauk Moruk temi revolusaun, ne’e hatudu nia uluk laos membru Komite sentral, ne’ebe nia lahatene.
“Tanba uluk buat ida ita bolu imperealismu ne’e, hakarak domina nafatin povu sira hodi esplora rikusoin sira, mak nen fo oin ida katak, rai ne’e ita atu ukun an laiha, ida ne’e mak sira ba rekorda hotu ba iha uniaun Sobetika, sira mak fo kilat no buat sira ne’e hotu, tanba ne’e mak Guine Bissau, Angola no Mozambique, simu apoiu barak husi uniaun Sobietika,” akresenta Xanana.
Neduni ba labarik sira dala barak lahatene historia, labele bosok sira dehan katak, nia (Xanana) mak fundador, husu xanana. Tanba ida ne’e mak Sr. Mauk Moruk dehan karik kona-ba revolusaun, nia ba hateten katak, nudar membru Komite sentral nia ba asisti miloens iha ailaran, ne’ebe manda ba setor ida ne’e, tanba laos fasil.
Xanana afirma, debate kona-ba Narsismu, no debate kona-ba buat sira ne’e hotu, hahu iha maio 1976 iha Soibada, Mauk Moruk lahatene, iha parte ida ne’ebe depois iha 20 de maio, sr. Xavier halai tiha husi ne’eba, tanba nia la defende narsismu.
Senor Nikolau Lobato mos la defende Narsismo, relizioju no ensionalista, hahu kedas iha nia moris mai ne’e, tanba nia aman mos proffesor katekista.
“Reuniaun iha Lalini iha tinan 1977, problema bo’ot ho Nikolau, tanba la aseita narsismu, ami kontinua reuniaun Nikolau sira haruka deskansa, semana ida la koalia ho ami, no ami mos la besik, hodi ikus fali mai nia rende, tanba ne’e mak se-se deit mak hakarak deskuti FRETILIN ninia lalaok, no ninia difikuldades, hau mak ne’e,” konta tuir Xanana.
Iha fatin hanesan, Major jeneral Lere Anan Timur hateten katak, koalia kona ba revolusaun ne’e, Timor oan mak tenki uza konseitu ida ne’ebe dinamiku.
“Labele dehan revolusaun hotu-hotu dehan revolusaun ho kialt, ida ne’e hau la fiar katak, Mauk Moruk ho ninia maun L7 sira nain rua atu hanoin at ba ita nia rai ne’e, hau la fiar,” dehan Lere.
Problema ne’e politiku sira no ONG sira esplora espekula sira nia konseitu, bainhira sira la domina, ou tanba la kumpriende saida mak revolusaun,” katak Lere.
JAYAPURA – Masuknya isu Papua dalam Fotum Malanesian Spearhead Group (MSG) Summit di Nomea New Caledonia yang digerlar 18-21 Juni 2013 mendatang karena adanya proposal dari Liberation (WPNCL) pada Maret 2013 lalu yang didukung oleh Negara Vanuatu dan tuan rumah Kaladonia baru dan hampir semua pemimpin Negara baik Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeru Negara-negara yang tergabung dalam MSG di forum ini, hanya PNG yang tidak hadir.
“Perdana Menteri PNG, Piter O’Neil dan Menteri Luar Negeri PNG, Rumbink Pato, bersama rombongan delegasi memilih untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk bertemu Presiden SBY. Inilah sikap politik bermuka dua atau politik standar ganda dalam isu Papua yang ditujukan PNG. Itulah sikap politik PNG saat ini terhadap Indonesia dan Papua Barat,”
ungkap Dosen Jurusan Hubungan Politik FISIP Uncen Jayapura ini kepada Bintang Papua di kediamannya, Kamis, (20/6) lalu.
Dirinya mengatakan dengan tidak hadirnya PNG di forum MSG ini, seakan-akan PNG ingin menunjukan kepada Pemerintah Indonesia bahwa PNG menolak masuknya Papua Barat dalam keanggotaan MSG. Negara Protektorat Inggris ini ingin meyakinkan Indonesia bahwa untuk soal isu Papua Merdeka, PNG tetap mengambil posisi yang sama dengan Indonesia.
“pada sisi yang lain, PNG telah hadir dalam MSG senior officiels and foreign miniters meeting pada minggu lalu, forum yang diadakan sebelum diadakannya forum MSG summit, dan PNG telah menentukan sikap politiknya,”
ujarnya.
Apa sikap politik PNG? sikapnya adalah bahwa dalam pidato di forum MSG senior officiels and foreign miniters, Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kabuabola menyatakan, Fiji, PNG dan kepulauan Salomon memiliki posisi dan sikap yang sama untuk masalah Papua.
“Mereka (Fiji, PNG dan kepulauan Salomon) menyetujui perlu bagi masyarakat Papua untuk diberikan kesempatan melakukan slf determination bagi dirinya sendiri,”
ujarnya.
Keinginan WPNCL untuk terdaftar sebagai anggota MSG perlu mendapat perhatian serius dari semua peserta pertemuan. Dan politik standart ganda PNG dalam isu Papua di forum MSG perlu dibaca baik oleh pemerintah Indonesia.
Lanjutnya, PNG akan memanfaatkan isu Papua sebagai alat bargaining politik dengan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Dalam kunjungan kali ini bertemu dengan Presiden SBY perlu ingat bahwa politik luar negeri PNG masih sepenuhnya dibawah kendali Ratu Elisabeth II dari Inggris sebagai Kepala Negara.
“Dengan demikian, soal isu Papua, Pemerintah PNG masih mengikuti Pemerintah Inggris yang hampir pasti mendukung WPNCL untuk di daftar sebagai anggota MSG. Inggris juga tidak mau kehilangan pengaruh dalam blok ekonomi dan perdagangan MSG yang sebagian besar Negara-negara anggota MSG adalah bagiaan dari Negara-negara persemakmuran Inggris,” ujarnya.
Meminta Dukungan PNG
Sementara pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Perdana Menteri PNG Peter O’neill, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi, serta sejumlah delegasi PNG dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, nampaknya ada hal yang menarik. Dimana, sesuai dengan keterangan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, salah satu point yang turut disampaikan oleh Presiden SBY kepada Pemerintah PNG melalui Perdana Menteri PNG adalah meminta PNG senantiasa mendukung Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR).
“Presiden SBY menyampaikan bahwa lebih baik hidup berdampingan dengan saling menguntungkan dibanding hidup saling bermusuhan dan tidak saling menguntungkan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di Istana Negara Kepresidenan RI beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya atas permintaan Presiden SBY tersebut, Perdana Menteri PNG Peter O’neill menyatakan bahwa tetap mendukung Papua dalam integrasi Indonesia. Apalagi di wilayah Pasifik, PNG menjadi Top Leader bagi Negara di kawasan Pasifik.
“Presiden menganggap kerjasama ini penting, sehingga para delegasi PNG diterima secara upacara kenegaraan,”
JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani 11 kesepakatan seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan para menteri dari masing-masing negara dan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri papua Nugini Peter Charles Paire O’Neill.
Ke 11 kesepakatan tersebut di antaranya tentang pengelolaan perbatasan, kerja sama di bidang pelatihan diplomatik, perjanjian ekstradisi antar kedua belah negara, kerja sama bidang perhubungan.
Kerja sama bidang energi, kerjasama bidang pendidikan dan pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kepemudaan, kerja sama di bidang turisme dan kerja sama bidang olahraga.
Presiden dalam sambutannya, seusai menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, pertemuan kedua belah pihak pada Senin merupakan salah satu batu loncatan pengembangan peningkatan kerja sama dan menuju hubungan yang lebih tinggi, kemitraan komprehensif.
“Yang ingin saya sampaikan adalah, kami sepakat untuk meningkatkan tingkat bilateral kami menjadi tingkat komperhensif, atau komperhensif partnership, dengan ini kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama lebih luas,”
kata Presiden.
Sementara itu, Perdana Menteri O’Neill sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang lebih luas. PNG dan Indonesia merupakan tetangga dekat dan memiliki letak yang strategis. Ia mengharapkan agar kerja sama dapat diperluas antar kedua negara.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono juga mengucapkan terima kasiah atsa dukungan yang terus menerus terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.
“Kami terima kasih kepada PNG dua hal, yang pertama adalah konsistensi dukungan PNG terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang Kedua adalah juga kontribusi PNG sehingga Indonesia bisa ikut menjalin kerja sama yang luas di Asia Pasifik,” kata Presiden. [ant/ida]
Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola (Jubi/Victor M)
Noumea-Kaledonia Baru, 18/06 (Jubi) – Negara-negara anggota Melanesian Sparehead Group (MSG) sepakat untuk mengunjungi Indonesia (Jakarta dan Papua) akhir tahun ini untuk memastikan situasi Papua Barat.
Rekomendasi ini dikeluarkan dalam pertemuan para mentri luar negeri MSG di Pulau Lifou, Loyalty Islands Kaledonia Baru, Senin (17/8). Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan kunjungan ke Indonesia itu atas undangan dari Pemerintah Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.” kata Kubuabola, Senin malam.
Undangan pemerintah Indonesia ini, kata Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia.
Meski demikian, Kabuabola mengakui jika Fiji memiliki pandangan sama dengan negara-negara MSG lainnya, yakni ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.
“Fiji telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan roadmap mengenai masalah Papua Barat. Ini adalah masalah yang sangat sensitif – Papua Nugini, Fiji, dan bahkan Kepulauan Solomon mengambil posisi yang sama. Tapi semua negara MSG berbagi pandangan yang sama, bahwa kita ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.”
ujar Kabuabola.
Kabuabola menambahkan, Fiji telah meningkatkan pandangan tentang hak asasi manusia di Papua. Bahkan ketika Perdana Menteri Fiji berada di Jakarta pada tahun 2011 telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia untuk mengangkat isu penyalahgunaan hak asasi manusia di Papua Barat.
Sedangkan Caroline Machoro-Regnier, representasi FLNKS dalam pertemuan para mentri luar negeri negara-negara MSG, mencatat masalah Papua Barat “lebih politis, lebih sensitif” dalam pertemuan tersebut.
“Ada kesepakatan oleh semua menteri luar negeri bahwa MSG harus mengatasi masalah ini dan kami akan terus mencoba untuk menemukan solusi terhadap sebuah isu yang ada di hadapan kita. Namun, ini adalah topik yang sangat sensitif yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan negara anggota lain dalam MSG. Jadi untuk mencari solusi, kita harus mengambil jarak waktu. Sehingga untuk memulainya, pertemuan hari ini telah setuju untuk mengirim misi ke Jakarta dan Jayapura.”
kata Machoro-Regnier.
Pertemuan di Lifou ini dihadiri oleh Caroline Machoro-Regnier (FLNKS), Deputi Perdana Menteri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri Edward Natapei, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Forau Soalaoi dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Sedangkan Rimbink Pato, Mentri Luar Negeri Papua new Guinea tidak hadir dalam pertemuan ini karena bersama PM O’Neil sedang berkunjung ke Jakarta. (Jubi/Victor Mambor)
NDONESIA UNDANG NEGARA-NEGARA MELANESIA DATANG KE PAPUA Penulis : Admin Jubi | 12:52
JAKARTA – Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menempatkan Provinsi Papua, sebagai berada depan Indonesia di hadapan negara-negara
Papua Merdeka (Photo credit: Roel Wijnants)
kawasan asia pasifik, maka Presiden Republik Indoensia Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP,MH, untuk ikut serta dalam pertemuan bilateral dengan prime Maniseter Papua New Guinewa Peter O’neill, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.
Hadir dalam pertemuan tersebut, juga Gubernur Provinsi Papua Barat, Bram Atururi,serta 100 pengusaha dari PNG dan Perdana Menteri PNG dan sejumlah Menteri PNG, juga staf ahli Bidang Otonomi Daerah Felix Wanggai.
Sebagaimana dalam press release Sekretariat Kepresidenan RI, bahwa, kedatangan PM Papua New Gunea Peter O’neill ini, merupakan kunjungan bersejarah semenjak Peter O’neill terpilih sebagai orang nomor satu di negera tetangga Papua ini. sebagai negara yang lansung berbatasan dengan Indonesia sepanjang 760 Km di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Bouven Digoel, dan Kabupaten Merauke.
Pertemuan bilateral antara Indoensia-PNG ini, memiliki nilai yang startegis bagi Indonesia, terutama Provinsi Papua, yang selama ini telah menjalin banyak kerja sama dengan beberapa Provinsi di Negara PNG.
Dalam pertemuan bilateral dimaksud, Presiden Susilo Bambang Yudhyono dan PM PNG Peter O’neill, sepakat mendatangani sebuah babak baru hubungan bilateral yang disebut Comprehensive Partnership between Republik of Indonesia and Papua New Gunea, (Kemitraan komprenship antara Indonesia dan PNG).
Dalam konteks kemitraan yang komprensehensif ini, pemerintah pusat menempatkan Provinsi Papua, sebagai ujung tombak di dalam kerjasama di seluruh bidang pembangunan. Pemerintah PNG mengharapkan Indonesia lebih aktif untuk melakukan kerjasama Investasi, perdagangan, energi, pendidikan, olah raga, kepemudaan, kebudayaan dengan PNG.
Dalam hal ini, PNG mengharapkan PT.PLN di Kota Jayapura, dapat membangun jaringan listrik ke wilayah PNG, den kerjasama pertambangan mineral dan energi di wilayah perbatasan RI-PNG.
Selain itu, pemerintah Indonesia menyediakan beasiswa dan pertukaran pelajar, dengan persamaan budaya antara masyarakat PNG dan masyarakat Papua, kerjasama kebudayaaan, kepemudaan, perempuan, dan kelompok-kelompok usaha kecil menengah didorong antara kedua negara.
Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, mengatakan, ajakan Presiden kepada Papua, untuk mendampingi PM PNG merupakan komitmen pemerintah pusat di dalam semangat otonomi khusus plus, karena jiwa dari Otsus Plus adalah Provinsi Papua memiliki kewenangan luar negeri walupaun terbatas untuk membangun kerjasama dengan negara-negara asing, terutama di kawasan pasifik.
Apalagi kenyatannya bahwa selama ini Provinsi Papua sebenarnya telah menajadi ujung tombak didalam menjalin hubungan kerjasama antara RI-PNG. Dalam pertemuan di isitana negara ini, kedua negera sepakat untuk membuka kembali layanan lintas batas tradisonal antara dua negara tersebut.
Termasuk penyelesian masalah perbatasan antara negera tidak hanya sekadar menarik menetapkan garis batas antara negara, namun jauh yang lebih penting, adalah menempatkan perbatasan negara sebagai bagian dari suatu wilayah negara dengan pengelolaan yang tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang tersusun dalam arah pembangunan jangka panjang di kawasan perbatsaan negera.
“Pemerintah Papua aktif di dalam mengelola pembangunan masyarakat di wilayah perbatasan. Pemda Papua telah mengundang kelompok-kelompok masyarakat PNG untuk studi banding dan kegiatan perdagangan dan investasi dalam skala yang terbatas,” ungkapnya kepada wartawan di Istana Negara Usai Bertemu Pertemuan tersebut di ruang pertemuan Presiden RI, Senin, (17/6) kemarin.
Terhadap kesepakatan baru RI-PNG, dalam payung kemitraan komprensif ini, Gubernur Lukas Enembe, telah mengusulkan sejumlah agenda stratgis kepada Presiden RI, antara lain, pengembangan konektivitas guna people to-people contact, meningkatan kerjasama pendidikan melalui pemberikan
beasiswa,pengembangan pembentukan sister Province/city, antara kedua negara terutama Provinsi Papua dan Provinsi,dan Kota di PNG, exchange program antara RI-PNG, yang melibatkan pemuda,mahsiwa,pelajar,dan kelompok perempuan, kerjasama dalam bidang olahraga, pemuda, budaya, dan pendidikan, seperti mengundang delagasi-delegasi PNG untuk menghadiri berbagai festival budaya di Indoensia,maupun sebaliknya.
Hal ini guna Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan kerjasama perdagangan, dan mendorong anak-anak perbatsan PNG untuk bersekolah di sekolah-sekolah perbatsan (boda school) di Papua.
Pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan PM PNG Peter O’Neill, ini sebagai babak baru bagi kedua negara. Hal ini juga sebagai momentum bagi Provinsi Papua, untuk melakukan peningkatan kerjasama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
Ditempat yang sama, Staf khsus Presiden SBY, Velix Wanggai, menyampaikan bahwa hari ini merupakan kehormatan bagi Pemerintah Indonesia karena PM PNG mengunjungi Indonesia, yang memiliki nilai penting dalam kemitraan yang akan datang.
Pertama, disepakati meningatkan hubungan bilateral comprhensifve partenership, dimana PNG sebagai regional player di kawasan pasifik, yang secara kosisten mendukung kedaulatan Indoensia dan mendukung Indoensia aktif di MSG, PIF, Sosut Pacific Dialogue, ini mometum yang baik untuk mengoptimalkan peluang kedua negara. (nls/achi/l03)
11 Dokumen Kesepakatan (MoU) ditanndatangi PM PNG dan RI
1. Perjanjian Batas Negara
2. Diplomatic Eudcatiaon and Traning
3. Extradiction Treaty Between RI-PNG
4. Air Transportition
5. Cooperation on Petrolium and Energy
6. Education and Culture Cooperation
7. Higher Education
8. Youth Cooperation
9. Coopreation Mineral Development
10. Touristism Cooperation
11. Sport Cooperation
Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Istana Merdeka di Jakarta, Senin.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin dan koleganya Menteri Hukum dan Jaksa Agung Papua Nugini Karenga Kua.
Penandatanganan tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini Peter Charles Paire O`Neill.
Menteri Amir Syamsudin seusai acara mengatakan dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut akan semakin mengefektifkan `mutual legal assistance` (MLA) antarkedua negara.
“Terutama sekali itikad baik kedua negara, karena tanpa perjanjian pun kalau ada hubungan baik, bilateral itu selalu bisa (melalui MLA). Dengan adanya perjanjian itu lebih memudahkan kita melakukan ekstradisi, siapa pun,” katanya.
Namun demikian, menurut dia, perjanjian ini tidak serta merta langsung bisa diterapkan, namun dibutuhkan waktu untuk efektifitas pelaksanaanya.
Saat ditanya terkait koruptor yang kini menjadi warga negara PNG, Djoko Candra, Amir menjawab hal itu perjanjian itu tidak diberlakukan kasus per kasus.
“Ini kan perjanjian ekstradisi, tidak menyebut siapa, yang penting MoU perjanjian ekstradisi,” katanya.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan dalam perjanjian ekstradisi diperlukan waktu untuk menyelaraskan sistem hukum kedua negara.
“Negara masing-masing kan punya sistem hukum. Itu kan tidak mudah merundingkan satu sistem hukum yang berbeda. Itulah yang dirundingkan,”
katanya.
Jaksa Agung Basrif Arief mengatakan dengan perjanjian ini, akan lebih mudah melakukan ekstradisi dengan PNG.
“Dengan adanya perjanjian itu lebih memudahkan kita melakukan ekstradisi, siapa pun,”
katanya.
Saat ditanya wartawan terkait Djoko Chandra, ia mengungkapkan tengah ditangani tim khusus untuk membawa kembali ke Indonesia.
Papua Merdeka News 