Kerjasama PNG dan Pemprov Papua Lebih Diprioritaskan

JAYAPURA– Faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Papua Newguinea, sehingga kerjasama tersebut lebih banyak (diprioritaskan) dengan Pemerintah Provinsi Papua.

Hal itu terungkap saat Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May bertemu dengan Penjabat Gubernur Papua, drh. Constant Karma beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda)Provinsi Papua, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1).

“Karena Provinsi Papua yang lebih dekat maka lebih banyak kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan Pemerintah Provinsi Sandaun di PNG,” kata Penjabat Gubernur Papua, drh.Constant Karma kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup, di Gedung Negara (GN) Dok V Atas Jayapura, Kamis (17/1) kemarin siang.

Gubernur menjelaskan, dari pertemuan tersebut ada kesepakatan kerjasama yang baik yang nanti akan ditandatangani bersama, sehingga diharapkan ada suasana yang baik antara PNG dengan Indonesia dalam hal ini Pemprov Papua sebagai negara tetangga.

“Tadi (kemarin, red) kami diskusi juga tentang kawasan perbatasan, karena kawasan perbatasan setiap tahun ada pertemuan – pertemuan rutin dari Border Liaision Officers Meeting (BLOM) dan Joint Border Committee (JBC) tingkat menteri dan dalam pertemuan ini banyak sekali yang dibicarakan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Constan Karma berujar, Gubernur Provinsi Sandaun – PNG, Hon Amkat May mengatakan kepada Pemprov Papua, dirinya akan berusaha agar prasasti yang sudah ditandatangai oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan Maichel Schummary di Port Moresby dapat di dirikan secepatnya.

“Prasasti ini sudah ditandatangani tetapi hingga saat ini belum berdiri.Dalam rapat BLM banyak hal sudah kami bicarakan,namun masyarakat di sebelah PNG masih ada masalah-masalah yang perlu di selesaikan.Tadi (kemarin, red) beliau janji kepada kami, masalah-masalah internal mereka akan diselesaikan secepatnya sehingga diharapkan pada Mei mendatang sudah selesai, dengan demikian realisasi pendirian prasasti itu dapat terlaksana di perbatasan antara PNG – Indonesia,” katanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:55, Binpa

January 19, 2013 0

Negara New Caledonia Jajaki Rencana Kerjasama Dengan Papua

JAYAPURA – Melihat adanya kemiripankultur budaya masyarakat adat, Pemerintah Negara New Caledonia menjajaki rencana untuk melakukan kerja sama dibidang budaya serta isu tentang penanganan masalah perempuan.

Hal tersebut sebagaimana hasil pertemuan Menteri Pemberdayaan Perempuan New Caledonia, Dewe Gorodey yang didampingi suami dengan Plt. Sekda Provinsi Papua Drs. Elia I. Loupatty, MM, di Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura, Jumat (18/1) kemarin pagi.

Menurut pengakuan Gorodey, dirinya bersama suami sudah berada di Indonesia selama tiga pekan. Sementara keinginannya untuk mengunjungi Kota Jayapura lebih dikarenakan oleh adanya kesamaan kultur budaya antara Papua dan New Caledonia yang notabene sama-sama berada di daerah kepulauan pasifik.

“Jadi, memang saya tertarik kesini (Jayapura, red) karena di Papua ada festival budaya yang juga ada di tempat kami tiap tahunnya. Makanya, kami kesini dengan harapan ingin melihat kebudayaan Papua lebih dekat dan secara langsung,” katanya.

Lebih lanjut dia berharap kedepan bakal terjalin suatu kerja sama antara Indonesia khususnya Provinsi Papua dengan New Caledonia, dalam hal budaya serta adanya pertukaran kultur yang dapat yang dibarengi penanganan isu perempuan antar kedua wilayah tersebut.

“Maka itu, saya berpikir kedepan untuk mengundang pihak – pihak terkait dari Papua guna duduk bersama kami kedepannya untuk membahas soal isu perempuan.Tapi, yang terutama adalah pertukaran budaya dan kita ingin sekali ada kerjasama dibidang tersebut,” tukasnya.

Sementara itu ditempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt).Sekda Provinsi Papua, Drs. Elia I. Loupatty, MM. menyambut positif rencana kerjasama yang dikemukakan Menteri New Caledonia tersebut.Pihaknya berharap rencana itu bisa terwujud, sehingga bisa terjadi tukar menukar informasi budaya antar kedua wilayah yang berada di pasifik ini.

“Dari kami dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sangat menyambut baik dan tentunya memang perlu ada proses yang harus ditempuh karena ini antar bangsa, dan saya rasa untuk New Caledonia tidak terlalu berbeda jauh dengan kebudayaan Papua yang ada di Melanesia. Selain itu, saya rasa inisiatif beliau dibidang kebudayaan dan penanganan masalah perempuan saya kira ini sangat baik untuk dilakukan kerja sama antar kedua belah pihak,” cetusnya.

Usai bertemu Sekda Papua, Menteri Dewe Gorodey dijadwalkan mengunjungi sejumlah tempat wisata serta sanggar seni budaya di Kota Jayapura, kemudian bakal berangkat ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yhudoyono.

Sebelumnya Menteri Dewe Gorodey bersama suami diterima Sekda Papua yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Papua, Annie Rumbiak, serta Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Provinsi Papua, WimCH. Rumbino, diruang kerjanya. (mir/aj/lo2)

Jum’at, 18 Januari 2013 23:54, Binpa

January 19, 2013 1

Gubernur Sandaun Minta Polda Papua Tangkap Kelompok Kriminal

Ditulis oleh Tom/Papos

JAYAPURA [PAPOS] – Untuk mempererat hubungan bilateral RI-PNG khususnya di Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun-PNG, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antarkedua provinsi, Gubernur Sandaun-Papua New Guinea [PNG] melakukan pertemuan dengan Kapolda bersama jajaran Polda Papua.

Kerjasama yang dimaksud adalah di bidang perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.

Usai pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian di ruang Cenderawasih, Kamis (17/1) Gubernur Sandaun, Hon Amkat Mai didampingi Konsulat RI-PNG, Jahar Gultom kepada wartawan mengemukan, Negara PNG dengan Negara RI, dalam hal ini Kepolisian Polda Papua dipercayakan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang telah dianggap melanggar hukum yang bersinergis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Agenda dalam pertemuan itu adalah, Sister City Vanimo-Jayapura, peningkatan perdagangan antara Provinsi RI-PNG, pembangunan tugu batas Skouw-Wutung yang prasastinya telah ditandatangani oleh Presiden RI SBY dengan Perdana Menteri Michael Samore, pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olah raga, budaya ,pendidikan dan kesehatan antara Provinsi Sandaun-PNG dengan Provinsi Papua-Indonesia.

Disinggung mengenai keberadaan pimpinan TPN/OPM wilayah Wutung, RI-PNG, Lambert Pekikir, Amkat Mai mengemukakan, nama itu belum pernah didengar sebab sebelumnya ia merupakan tenaga pengajar di Provinsi Sandaun. Ia kemudian terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi Gubernur Provinsi Sandaun. Namun bila Polda Papua menemukan pelaku kejahatan lari dan bersembunyi di Provinsi Sandaun, maka ia minta Kepolisian Polda Papua menangkapnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua sepakat untuk menindak pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun lalu menghukumnya sesuai dengan hokum yang berlaku. “Jangan karena persoalan ini hubungan yang disepakati menjadi renggang. Provinsi Sandaun-PNG mendukung Polda Papua untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan yang diketahui bersembunyi di Provinsi Sandaun,” kata Amkat Mai.

Dia menambahkan, mengingat penting dan strategisnya Provinsi Sandaun karena berbatasan langsung dengan Provinsi Papua, memungkinkan perdagangan antara kedua belah pihak baik melalui Pasar Skouw maupun laut di mana dengan dilakukannya pertemuan itu bisa menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-isu perbatasan termasuk Isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama.

Senada juga disampaikan Kapolda Papua, Tito Karnavian. Inti dari pertemuan adalah membangun hubungan kerja sama yang baik antara Provinsi Sandaun dengan Provinsi Papua mengingat masih banyak potensi-potensi yang digali antara Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun. Nantinya melibatkan elemen dari pemerintahan.

Namun yang paling utama adalah penempatan anggota polisi dari masing-masing provinsi baik Sandaun maupun Papua, yang berguna untuk memudahkan bila sewaktu-waktu ada warga Provinsi Papua bersembunyi di Provinsi Sandaun bisa dikembalikan kepada kepolisian Polda Papua guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Sebaliknya juga bila warga Provinsi Sandaun lari ke Provinsi Papua maka polisi dari Polda Papua akan mengembalikan kepada Kepolisian Sandaun. Jadi sama hal seperti pelaku tindak kriminal bersenjata, sepanjang kelompok tersebut murni melakukan tindakan kriminal maka Gubernur Provinsi Sandaun, akan mendukung langkah kepolisian Polda Papua melakukan tindakan hukum yang akan dituangkan dalam kesepakatan atau MoU.
Lebih jauh dikatakan Kapolda Papua, mengenai transaksi peredaran narkotika jenis ganja, kedua pihak harus sepakat dan serius menanganinya sampai menangkap para pelakunya. [tom]
Terakhir diperbarui pada Jum’at, 18 Januari 2013 20:42
Jum’at, 18 Januari 2013 20:38, Binpa

January 19, 2013 0

Ratusan Warga Negara PNG Berniat Kembali ke NKRI

Judul berita ini, sebagaimana dilansir http://papuapos.com pada Monday, 27 August 2012 00:00 berbunyi seolah-olah orang Papua yang hendak kembali ke bagian Barat pulau New Guinea sebagai keputusan politik akibat perbuatan dan nama baik NKRI. Tergambar jelas dari penjelasan TNI bahwa orang Papua yang ada di Timur tanah leluhur mereka hendak kembali ke bagian barat karena kebaikan, nama baik dan pelayanan yang diberikan NKRI kepada mereka. Padahal soal berpindah dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dari tengah ke pinggir telah berlangsung selama ribuan, bahkan ratusan ribu tahun sejak manusia Papua bermukim di pulau New Guinea.

Yatut dipertanyakan justru, “Mengapa mereka menjadi Warga Negara PNG sebelumnya? Bukanlah mereka ke bagian Timur tanah ulayat mereka lantaran dikejar untuk dibunuh oleh NKRI? Bukankah mereka mau pulang ke tempat mereka setelah mereka mengamati dan ternyata persoalan dan pelanggaran HAM oleh NKRI telah diangkat ke pentas politik global dan oleh karena itu mereka tidak bakalan diburu dan dibasmi? Apakah perpindahan orang Papua dari satu wilayah ke wilayah lain selalu diartikan sebagai bukti “ke Pangkuan Ibu Pertiwi”? Apakah dasar pemikiran orang Papua memang karena jatuh cinta kepada Ibu Pertiwi?

Hal kedua yang patut dicatat ialah seorang Perwira angkatan bersenjata Republik Indonesia yang memberikan penjalasan dimaksud, bukannya petugas Sosial yang menangani kesejahteraan dan kemasyarakatan, bukan juga kementerian yang digaji untuk menangani persoalan antar negara. Dari sumber informasi saja sudah dapat diketahui siapa yang memberitahu berita apa, karena alansan apa.

Selanjutnya juga perlu dicatat mengapan gaung “kembali ke Ibu Pertiwi” selalu dikumandangkan sepanjang tapal batas West Papua – PNG hanya pada HUT NKRI, dalam rangka peringatan kemerdekaan RI. Lagu yang sama tidak kedengaran di tapal-batas lainnya di wilayah pendudukan NKRI.

Lalu, judul berita ini juga membingungkan, sebuah bukti pembuat berita maupun sumber berita keduanya masih bingung dengan identitas orang Papua di dalam NKRI. Mereka yang hendak ke bagian barat tanah ulayat mereka disebut “Warga Negara PNG”, kemudian dinyatakan bahwa mereka mau “kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi”. Kalau mereka dianggap sebagai “mereka yang kembali” kenapa mereka disebut Warga Negara PNG? Bukankah mereka sebelumnya dicatat sebagai WNI, dan sementara tinggal di PNG, lalu mereka mau pulang? Kalau mereka warga negara PNG, mengapa harus pakai kata “kembali”? Kalau mereka warga PNG, mereka bukannya kembali, tetapi mereka menyatakan diri bergaung dengan NKRI, karena mereka bukan dari sini, tetapi dari PNG, dan mereka mau bergabung kemari. Judul berita ini berkonflik di dalam dirinya sendiri. Ia tidak menjelaskan jatidiri dan status hukum manusia Papua yang dulunya pergi ke bagian Timur tanah leluhur mereka dan kini hendak ke bagian Barat secara pasti dan terhormat. Yang ingin digambarkan ialah seolah-olah NKRI dan pelayanan serta aparatnya lebih baik dari yang ada di PNG, dan oleh karena itu ada manusia Papua di PNG yang hendak bergabung ke NKRI.

Persoalannya tanah leluhur dan mobilitas manusia Papua dari timur ke barat dan sebaliknya telah ada sejak lama, dan itu akan terus ada setelah NKRI sendiri bubar. Ia tidak dapat dibatasi oleh sebuah negara-bangsa sebagai pendatang baru dalam sejarah kehidupan manusia. Apalagi tapal batas West Papua – PNG tidak dipatok oleh orang Papua sendiri, yang dapat membatasi pergerakan orang Papua di tanah leluhur mereka. Apalagi orang yang kini disebut “warga negara PNG” itu bukannya lari ke PNG pada titik pertama karena mereka mau menikmati kedamaian dan kemakmuran hidup di PNG. Apalagi mereka mau kembali ke tenah leluhur mereka juga bukan karena betapa indah dan mesrah pelukan Ibu Pertiwi. Apalagi yang menjelaskan perpindahan orang Papua ini oleh seorang perwira dari pemerintah penjajah. Apalagi berita ini disebarluaskan di perayaan HUT NKRI.

Semuanya menunjukkan ada pemikiran dan konsepsi yang salah dari aparat dan pemberita NKRI terhadap jatidiri dan fenomena kehidupan bangsa Papua. Pantas saja solusi yang diberikan NKRI terhadap berbagai persoalan di Tanah ini selalu mengembang-biakkan persoalan demi persoalan. Kalau pemahaman dan pemberitaannya salah seperti ini, apalagi kebijakan dan perlakuan mereka terhadap manusia Papua? Apakah setiap perpindahan orang Papua disebabkan oleh kecintaan kepada NKRI?

September 3, 2012 1

Panglima TNI: Sistem Rudal Australia Bukan Ancaman

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan, keberadaan rudal yang dimiliki negara tetangga Australia bukanlah ancaman terhadap Indonesia.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Endriartono Sutarto menyatakan, keberadaan rudal yang dimiliki negara tetangga Australia bukanlah ancaman terhadap Indonesia. “Tidak seharusnya kita melihat sebagai ancaman. Kita tidak perlu khawartir,” katanya di Jakarta, Minggu (29/8).

Menurut Endriartono, pada dasarnya setiap negara mempunyai hak untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman. “Mereka memerlukan rudal itu dan mempunyai kemampuan untuk memiliki, itu hak mereka,” katanya. Indonesia diharapkan untuk tidak mengikutinya dengan perlombaan senjata, melainkan dengan membina hubungan baik dengan negara-negara lain. “Menciptakan persahabatan yang sangat baik, justru akan menguntungkan semua pihak,” katanya.

Kamis lalu Australia mengumumkan rencana pengembangan peluru kendali dari udara senilai A$ 350-450 juta dolar. Rudal ini memiliki kemampuan menghancurkan sasaran hingga jarak 400 kilometer. Sejauh ini belum diketahui apa motif Australia memiliki senjata berat itu, walau sebelumnya sempat dikatakan, Indonesia merupakan ancaman terbesar.

Edy Can – Tempo News Room
Written by Administrator, Monday, 30 August 2004
http://web.archive.org/web/20040831113545/http://papuapost.com/Mambo/index.php?option=content&task=view&id=43

August 30, 2004 0

PNG Paksa Separatis OPM Pulang ke Wilayah Indonesia

Pemerintah Papua Nugini (PNG) menyatakan telah mengusir kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari negara tersebut untuk kembali ke wilayah Indonesia sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan yaitu 29 Januari 2003. “Pengusiran itu dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan Pemerintah PNG yaitu 29 Januari 2003,” kata Wakil Komisaris Polisi PNG Raphael Huafolo sebagaimana dikutip koran di PNG pada edisi 30 Januari, Kamis.

Menurut Raphael, hampir semua kelompok pembangkang OPM yang secara tidak sah melintas perbatasan PNG-Indonesia telah kembali ke wilayah Provinsi Papua, Indonesia. Namun, ia mengakui masih ada keprihatinan dalam masalah keamanan kendati kelompok itu sudah tidak berada di PNG. Ketegangan telah berkurang menyusul kebijakan Pemerintah PNG untuk mengusir mereka keluar dari PNG.

Ia menegaskan, situasi di wilayah perbatasan masih harus terus dijaga secara ketat oleh pihak kepolisian sebab dengan keluarnya kelompok OPM dari PNG bukan berarti daerah perbatasan otomatis menjadi aman. Untuk itu, operasi pengawasan di daerah perbatasan telah ditingkat dengan penambahan personel yang didatangkan dari wilayah selatan. Sebanyak 30 orang personel lebih telah dikerahkan ke Wutung, sebuah desa terakhir milik PNG yang menghubungkan perbatasan PNG-Indonesia di Sandaun. Tetapi masih ada satuan polisi lain dari Lea yang diharapkan tiba di sana pada hari Senin pekan depan, kata Raphael. Tindakan itu, dilakukan untuk menjaga agar kegiatan perbatasan tetap terkendali. “Kami bertanggungjawab untuk menjamin keamanan daerah perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Menteri Luar Negeri PNG Sir Rabbie Namaliu menjamin wilayahnya tidak bisa dijadikan basis oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk menyerang instalasi atau warga negara Indonesia. Hal itu diungkapkan Namaliu kepada Duta Besar Indonesia untuk PNG John Djopari dalam pertemuan mereka pekan pertama pada 2003.

“Saya memberikan jaminan kepada Dubes Djopari bahwa PNG mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan gerakan separatis menjadikan tanah PNG sebagai basis mereka,” katanya. (Ant/Ol-01)

sumber: mediaindo.co.id
Tanggal: Jumat, 31 Januari 2003
http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=2334

January 31, 2003 0