Revolusi West Papua Merdeka: antara Proses dan Pendekatan untuk Pembebasan Bangsa Papua

Ada dua hal yang dapat kita pahami dari kata “revolusi”, yaitu pertama “revolusi” sebagai sebuah proses dan kedua “revolusi” sebagai sebuah pendekatan. Walaupun keduanya sering dipahami bersama-sama sebagai satu arti, sebenarnya secara konseptual tidak-lah sama. Pertama, secara biologis, “revolusi” sebagai sebuah proses dapat dibandingkan dengan pengertian kata “evolusi” dan “revolusi”, di mana evolusi ialah sebuah proses perubahan perlahan-lahan secara alamiah, melalui mekanisme seleksi alam. Dibandingkan dengan “revolusi” sebagai sebuah proses berlawanan dengan “evolusi”, maka dapat dikatakan bahwa “revolusi” ialah sebuah proses perubahan yang terjadi secara cepat atau dalam waktu singkat.

Kedua, dalam ilmu politik “revolusi” diartikan sebagai “a forcible overthrow of a government or social order, in favor of a new system.” <https://www.google.com/>, yaitu sebuah pelengseran sebuah pemerintahan atau tatanan sosial dengan paksa untuk menggantikannya dengan sistem yang baru. Maka ini mirip dengan arti dalam teknologi komputer, “A sudden or momentous change in a situation: the revolution in computer technology.”, yaitu perubahan cepat mengikuti momen dalam suatu situasi.

Yang ketiga, “revolusi” artinya “a complete or radical change of any kind: a revolution in modern physics”, jadi dalam ilmu fisika modern mengartikan revolusi sebagai sebuah perubahan lengkap dan radikal dari apapun. Dalam hal ini termasuk perubahan lengkap dan tuntas dari sebuah proses pembebasan negara-bangsa.

Kita berhenti dengan tiga makna kata “revolusi” ini. Dari sini dapat kita lihat kata “revolusi” sebagai sebuah proses dan “revolusi” dari sisi pendekatan. Yang lebih banyak salah kaprah di kalangan aktivis, tokoh dan organisasi perjuangan kemerdekaan West Papua ialah memahamim kata “revolusi” dalam arti politik, sebagai sebuah pendekatan pembebasan bangsa sehingga menjadi salah dalam mengartikan “revolusi secara biologis dan fisika” seperti yang dimaksud oleh Soekarno dalam pembebasan NKRI dari penjajahan Belanda.

Revolusi yang dikumandangkan Soekarno ialah revolusi sebagai “proses” yang dinamis dan dialektis, memerlukan fase-fase dan tahapan-tahapan. Yang dimaksud Soekarno tidak sama dengan revolusi Perancis, Revolusi China dan revolusi lainnya, yang beraliran sosialis dan menggunakan pendekatan kekerasan (revolusioner) sebagai cara untuk menggulingkan pemerintahan.

Joko Widodo, presiden kolonial Indonesia hari ini menggunakan kata “revolusi mental” sebagai sebuah proses, yaitu perubahan total paradigma dan frame berpikir orang Indonesia terhadap dirinya sendiri dan terhadap dunianya. Selain revolusi mental, ada juga revolusi industri, revolusi teknologi, dan revolusi bisnis.

“Revolusi” yang dipahami masyarakat awam di dunia hari ini ialah revolusi sebagai pendekatan untuk pembebasan dari penjajahan, bukan sebagai sebuah proses yang memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Intisari yang perlu dipegang dalam pembebasan bangsa Papua ialah sebuah “revolusi secara biologis” dan “revolusi secara fisika”, yaitu revolusi yang multi-dimensi, multi-faceted dan revolusi yang rampung (menyeluruh), bukan sekedar terlepas dari penjajahan NKRI, atau Indonesia angkat kaki dari Tanah Papua.

Perjuangan pembebasan bangsa Papua sebatas NKRI keluar dari Tanah Papua ialah perjuangan “anti-revolusiner”, yang berakhir kepada kemerdekaan “semu”, dan kemerdekaan yang tidak tuntas.

NKRI melengserkan Soekarno, atau Soekarno sendiri melengserkan dirinya karena tidak sanggup menjalankan khotbah-khotbah revolusiner yang diajarankannya sendiri. Ia menjadi diktator akhirnya rakyat Indonesia muak melihatnya. Soeharto juga sama, ia dihentikan oleh rakyat Indonesia karena gagal mewujudkan revolusi industri lewat Repelita selama 25 tahun.

Banyak kaum, tokoh dan pemimpin yang mengaku diri sosialis kiri sebenarnya sangat dictatorial, mereka memaksakan kehendak, mereka menghotbahkan sebuah tindakan-tindakan kekerasan dalam rangka menggolkan cita-cita sosialisme mereka, dan mereka malahan bertindak berlawanan dengan pemerataan dan kebersamaan yang mereka sendiri khotbahkan. Dari semua pemimpin sosialisme dunia, termasuk Soekarno, mereka lengser bukan karena ajaran mereka tetapi karena praktek dari ajaran mereka yang jauh bahkan bertentangan dengan apa yang mereka janjikan.

Dalam perjuangan Papua Merdeka hari ini perlu kita cermati secara konseptual dan hakiki, apa yang kita maksudkan dengan diksi-diksi dan kalimat-kalimat yang kita gunakan. Jangan sampai kita terjebak di dalam konsepsi yang keliru, dan kita pelihara kekeliruan kita, lalu akhirnya anak peliharaan kita sendiri akan mengejar dan melengserkan kita dari tahta kita.

Revolusi West Papua haruslah dipahami bukan sebagai sebuah pendekatan, tetapi sebagai sebuah proses, sehingga kita berbicara dari ketidak-tahuan kita menentang realitas hukum alam yang sedang terjadi. Pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan ialah sebuah proses “revolusi”.

Tergantung kita hari ini, mau pilih apa,

Apakah “revolusi” sebagai sebuah proses pembebasan bangsa Papua dan Negara West Papua dari penjajahan Indonesia,
Ataukah “revolusi” sebagai sebuah pendekatan dalam pembebasan bangsa Papua dan negara West Papua dari penjajahan NKRI.

Dengan kata lain, “Apa pemahaman kita tentang ‘revolusi’: apakah biologis, fisika modern ataukah sebatas arti politis yang sudah banyak orang ketahui selama ini?

February 5, 2019 0

Perspektif Awal untuk Perjuangan Pembebasan Nasional Papua

Kamis, 22 September 2016, Jesus Anam dan Ted Sprague

Aksi Papua 19 Sept 2016Tidak mudah untuk memberikan penilaian teoritik terhadap perjuangan pembebasan nasional Papua dengan situasi obyektifnya yang sangat spesifik dan kompleks. Tapi sudah menjadi tugas kaum revolusioner untuk memberikan penilaian teoritik yang tepat terhadap bentuk-bentuk baru perjuangan yang lahir dari kehidupan, sebagai panduan untuk aksi revolusioner.

Perjuangan pembebasan nasional Papua memiliki kondisi obyektif yang cukup rumit. Karakter sosial masyarakatnya terpecah-pecah dengan perbedaan-perbedaan yang cukup tajam. Masyarakat tani gunung masih kental dengan karakter primordialisme kesukuannya. Hierarkinya masih kuat. Dan beberapa kelompok variannya masih melangsungkan corak produksi yang tradisional-tribal. Masyarakat pantai, karena sering bersinggungan dengan orang-orang dari luar Papua, memiliki karakter yang lebih maju dan cair, akan tetapi rantai kesukuannya masih tetap mengikatnya kuat-kuat. Masyarakat pendatang sebenarnya jauh lebih kosmopolit, tapi hampir seluruhnya tidak (atau belum) terlibat di dalam perjuangan ini, meskipun organisasi kepemimpinan perjuangan sudah membangun perspektif politik yang lintas ras dan agama. Namun kami tidak menempatkan kerumitan-kerumitan itu sebagai problem politik primer. Kami tidak menganalisanya dengan pendekatan sosiologis. Analisis kami bertumpu pada materialisme historis-dialektis. Di atas semua itu, hal yang cukup menyulitkan untuk membuat penilaian yang tepat, adalah belum adanya kelas pekerja dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sebuah elemen yang, dalam teori Marxis, paling menentukan di dalam perjuangan kelas revolusioner.

Basis kekuatan yang paling progresif untuk merebut kekuasaan, entah itu dalam rangka perjuangan untuk menggulingkan rezim kapitalis di suatu negeri ataupun perjuangan suatu bangsa untuk merdeka dari penjajahnya, adalah kelas buruh. Untuk konteks Papua, elemen progresif ini kuantitasnya masih kecil, bahkan belum bisa diidentifikasi secara jelas. Tetapi kesulitan ini tetap dapat diatasi bila kita melihat masalah kebangsaan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan revolusioner kelas buruh di seluruh Indonesia – dan bahkan dunia – dalam menumbangkan kapitalisme. Dengan mendasarkan pada pemikiran Marx, Engels, Lenin dan Trotsky persoalan ini akan segera mendapatkan titik terangnya.

Perspektif mengenai masalah kebangsaan telah didiskusikan secara serius oleh Marx dan Engels dalam tulisan-tulisannya, kemudian dibawa dengan penuh semangat di Internasional Kedua—sebelum Perang Dunia Pertama. Selanjutnya menemukan formulasinya yang lebih jelas pada Lenin dan Trotsky dalam tulisan-tulisannya mengenai hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk penjabaran yang lebih penuh pembaca bisa mengakses tulisan dari Alan Woods yang berjudul “Marxisme dan Masalah Kebangsaan” di situs Militan Indonesia.

Ada beberapa poin utama yang bisa ditarik dari perspektif Marxis mengenai masalah kebangsaan dan perjuangan pembebasan nasional. Pertama, kapitalisme yang telah memasuki krisis dan masa uzurnya niscaya mendorong pecahnya konflik-konflik nasional, tidak hanya antar negeri tetapi tetapi juga dalam negeri dengan munculnya gerakan-gerakan separatis. Pada akhirnya yang menjadi korban dari konflik-konflik nasional ini adalah rakyat pekerja.

Kedua, negara bangsa adalah salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan umat manusia, yang di satu sisi memecah belah manusia lewat nasionalisme sempit dan berbagai variannya, dan di sisi lain menjadi rem bagi penggunaan penuh seluruh potensi ekonomi dunia. Globalisasi adalah pengakuan dari kaum kapitalis akan limit negara bangsa, tetapi di bawah sistem kapitalisme globalisasi menjadi sarana untuk semakin menindas rakyat pekerja. Oleh karenanya perjuangan kelas buruh – di dalamnya sebagai bagian tak terpisahkan, perjuangan pembebasan nasional – harus bersifat internasionalis, dengan program pembentukan Federasi Sosialis Dunia yang mengikat semua umat manusia dalam ikatan persaudaraan yang sejati.

Ketiga, perjuangan untuk hak menentukan nasib sendiri adalah perjuangan demokratik, dan seperti semua perjuangan demokratik lainnya ia subordinat pada kepentingan kelas buruh dan perjuangan sosialis secara keseluruhan. Dalam kata lain, hak penentuan nasib sendiri bukanlah hak yang absolut, dimana kaum buruh harus mendukungnya setiap saat dan dimanapun. Semua harus dikaji dengan pertanyaan: apakah ini akan mendekatkan buruh ke pencapaian sosialisme? Mengapa demikian? Karena dalam banyak kesempatan kita telah melihat dalam sejarah bagaimana kaum kapitalis menggunakan hak penentuan nasib sendiri untuk tujuan reaksioner. Contoh paling jelas adalah bagaimana Perang Dunia I dan II – yang pada dasarnya adalah perang imperialis untuk kepentingan modal – dibenarkan dengan dalih hak penentuan nasib sendiri, dengan dalih membela tanah air, menjaga kedaulatan, dan sebagainya. Maka dari itu, kaum Marxis bukanlah dogmatis, tetapi mempertimbangkan semua pertanyaan dari sudut kepentingan kelas.

Lemahnya kelas revolusioner secara kuantitas dan kualitas, yakni proletariat, di Papua membawa kami pada penilaian teoritis yang spesifik, dengan tetap mengkoneksikannya dengan internasionalisme proletariat, sehingga ini tidak menjadi hambatan absolut untuk perjuangan pembebasan nasional Papua. Jika hanya bertumpu pada basis kekuatan yang ada, maka akan sangat sulit untuk sampai pada tujuan itu. Mengkoneksikan perjuangan pembebasan nasional Papua dengan internasionalisme proletariat – dan khususnya perjuangan kelas buruh Indonesia – menjadi sebuah kata kunci.

Perlu ditambahkan perjuangan ini bukan perjuangan oleh “rakyat” Papua untuk “rakyat” Papua. Kata “rakyat” mengandung makna yang abstrak. Kata “rakyat” belum menunjuk pada suatu kelas, tetapi bisa mencakup semua kelas. Oleh karenanya perjuangan Papua Merdeka harus menarik garis kelas yang jelas, yakni bertumpu pada kelas proletar yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya. Kelas borjuasi Papua tidak bisa diandalkan sama sekali sebagai pemimpin atau bahkan sekutu dalam perjuangan pembebasan nasional Papua. Kepentingan kelas mereka mengikat mereka pada imperialisme Indonesia.

Masalah Organisasional

Setelah berbicara mengenai perspektif politik, kita disajikan dengan pertanyaan organisasional yang sama pentingnya: Apa yang harus dilakukan, dan dari mana memulai? Persoalan mendasar yang terjadi di dalam perjuangan Papua Merdeka adalah belum terbangunnya pemahaman yang jelas mengenai proses dan arah perjuangan. Padatnya aksi-aksi telah melalaikan teori. Aksi-aksi, mulai dari demonstrasi, pemogokan hingga pemberontakan massa, adalah faktor yang menentukan untuk meraih kemenangan. Namun jika aksi-aksi itu tanpa teori, yang terumus dalam program dan metode, maka segala bentuk aksi tersebut akan menguap sia-sia. Seperti uap dalam kotak piston yang bolong-bolong. Uap itu akan berhamburan sia-sia, tidak menggerakkan apa-apa. Tanpa teori revolusioner tak mungkin ada gerakan revolusioner.

Pendidikan politik yang reguler dan disiplin adalah langkah paling pertama untuk membangun organisasi revolusioner yang mampu memimpin perjuangan pembebasan nasional di Papua. Pendidikan ini bukan sembarang pendidikan. Pendidikan ini adalah pendidikan Marxis, yang akan memberikan petunjuk lengkap mengenai perjuangan kelas. Kerja ini dimulai dari lingkaran kader, dalam bentuk sel-sel, yang selanjutnya diluaskan ke massa.

Tahapan kedua, mengkonsolidasikan keuangan revolusioner. Masalah keuangan adalah masalah politik dalam gerakan revolusioner, bukan masalah pembukuan semata. Perspektif politik memandu program organisasi, dan program organisasi akan memandu seberapa besar keuangan yang dibutuhkan. Mencetak Koran (termasuk membayar website), menerbitkan buku, menggaji full-timer, menyewa sekretariat, membeli mesin cetak dan segala kebutuhan organisasi merupakan kebutuhan riil yang tak terelakkan. Ini akan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi telah melangkah dan meluaskan pengaruh gagasannya ke massa.

Dari mana keuangan revolusioner didapat? Jangan membayangkan keuangan revolusioner didapat dari para pendana asing, atau para pendana di luar keanggotaan organisasi, sebagaimana yang selama ini banyak dilakukan oleh kaum Kiri. Kemandirian finans akan memberikan kemandirian politik. Keuangan revolusioner didapat dari iuran anggota, dan bukan dari NGO, LSM atau lembaga-lembaga pendana.

Langkah penting yang ketiga adalah memproduksi koran revolusioner. Koran revolusioner, tulis Lenin, tidak hanya sekadar sebagai alat agitasi dan propaganda, tetapi sebagai organisator kolektif, sebagai perancah bangunan dalam proses konstruksi, yang memudahkan komunikasi di antara para konstruktor. Lebih jauh, koran revolusioner bukanlah lembaran-lembaran yang sesak dengan berita-berita tidak penting. Koran revolusioner adalah lembaran-lembaran kertas yang bertuliskan panduan untuk perjuangan.

Keberadaan koran sangatlah penting bagi kaum revolusioner yang ingin mewujudkan revolusi. Ketika kita berbicara tentang kaum revolusioner besar dalam sejarah, mereka tak pernah jauh dari lembaran-lembaran ini: Marx dengan Neue Rheinische Zeitung, Lenin dengan Iskra dan Pravda, Gramsci dengan Ordine Nuovo, James Connolly dengan The Workers Republic, Trotsky dengan Nasha Slovo, dan Rosa Luxemburg dengan Rote Fahne. Karena pentingnya peran koran dalam mewujudkan suatu tujuan, kaum borjuis pun melakukan hal yang sama—misalnya Surya Paloh dengan Media Indonesia, kelompok gereja dengan Kompas, kaum liberal dengan Koran Tempo, Hary Tanoesoedibjo dengan Koran Sindo, dll. Bahkan dalam cerita Revolusi Besar di Perancis, Jean-Paul Marat bukanlah siapa-siapa tanpa koran L’Ami du Peuple. Ini bukan suatu kebetulan. Koran merupakan pusat terdokumentasikannya gagasan-gagasan yang akan dialirkan ke massa agar mereka mendukung tujuan-tujuan tersebut.

Kenapa koran, dalam perspektif ini, ditempatkan di urutan ketiga? Koran tidak akan terbentuk sebelum ada pemahaman yang jelas, sebelum ada pendidikan yang reguler dan disiplin. Koran juga tidak akan terproduksi sebelum ada keuangan revolusioner di dalam organisasi perjuangan kelas. Tapi ketiga langkah penting ini posisinya dialektis. Ketiganya saling mendukung.

Penutup

Sebagai penutup, ada hal yang perlu ditekankan, untuk menghindari kesalahpahaman dan harapan yang berlebihan. Meskipun tak henti-hentinya kita melakukan kerja-kerja sistematis dan terencana, namun bukan berarti pembebasan nasional secara otomatis segera dicapai. Pandangan demikian adalah pandangan yang doktriner. Pembebasan nasional bisa saja terjadi jauh dari hari ini, atau, bisa juga, tanpa menutup kemungkinan, terjadi lebih cepat dari yang diharapkan, terjadi karena adanya ledakan-ledakan perlawanan spontan atau komplikasi-komplikasi politik yang tak terduga sebelumnya. Tugas dari gerakan revolusioner berbasis perjuangan kelas adalah merumuskan secara sistematis dan ilmiah panduan untuk perjuangannya sendiri. Tidak menaruh spekulasi-spekulasi dan berharap pada hal yang tak terduga. Perjuangan kelas bukan seperti permainan judi. Perjuangan kelas harus berpijak pada keyakinan, kerja keras, dan kemampuannya sendiri.

Demikian usaha awal kami, Militan Indonesia, untuk menganalisa problem teoritik dan organisasional dari perjuangan pembebasan nasional Papua, yang kami harap akan terus kami kembangkan sebagai panduan untuk aksi revolusioner. Sering kali kami menutup artikel yang kami tulis dengan seruan “Buruh Sedunia Bersatulah”, dan kali ini dalam menyikapi masalah kebangsaan Papua slogan ini mengambil makna tersendiri yang unik dan penting. “Buruh Sedunia Bersatulah” tidak bisa lagi hanya menjadi slogan di bibir tetapi harus menjadi panduan awal bagi semua kaum revolusioner di Papua khususnya dan di Indonesia umumnya bila kita serius ingin mencapai kemerdekaan 100% bagi rakyat pekerja.

October 23, 2016 0

Lt. Gen. Amunggut Tabi: Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Kita Pindah ke Jalan Solusi

Dengan terbentuknya ULMWP sebagai lembaga eksekutif perjuangan Papua Merdeka, PNWP sebagai lembaga legislatif dan para panglima serta gerilyawan di rimba raya New Guinea sebagai alat negara dalam membela dan mempertahankan tanah leluhur pulau New Guinea Bagian Barat, maka berakhirlah sudah pekerjaan yang telah diberikan oleh Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi.

Secara teori, Kantor Sekretariat-Jenderal TRWP telah mengakhiri pekerjaannya, dan selanjutnya diserahkan kepada PNWP, ULMWP dan wadah perjuangan politik Papua Merdeka untuk melanjutkan perjuangan ini.

PMNews menyempatkan diri menanyakan apa pekerjaan selanjutnya dari Sekretariat-Jenderal. Dan Gen. Tabi menjawab,

“Tugas kami sudah berakhir, Sekretariat-Jenderal sebagai sebuahorgan baru di dalam struktur militer ada karena kita perlu upayakan wadah politik terbentuk dan beroprasi. Tugas utama menjalankan fungsi politik dan administrasi sejak 2006. Kini tahun 2016 telah mengakhiri tugasnya pada usianya yang kesepuluh. Selanjutnya adalah tugas ULMWP, dan PNWP.”

Ditanyakan apa yang akan dilakukan Sekretariat-Jenderal selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan

“Sekretariat-Jenderal akan dibubarkan dengan resmi oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi. Bisa juga kita katakan secara otomatis berakhir tugasnya, dan bubar secara otomatis karena ULMWP dan PNWP telah terbentuk. Tugas-tugas Sekretariat-Jenderal itulah yang sekarang diteruskan oleh ULMWP dan PNWP.”

PMNews selanjutnya menanyakan apa saja pesan kepada PNWP dan ULMWP untuk perjuangan selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan

Kasih tahu kepada PNWP dan ULMWP begini,

“Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Marilah Kita Pindah ke Jalan Solusi”

Ditanyakan PMNews kembali untuk penjelasan lanjutan, Tabi katakan,

Ya, maksudnya kita sudah terlalu lama, sudah lebih dari setengah abad bicara masalah Pepera salah, masalah pelanggaran HAM< masalah ketidak-adilan, masalah marginalisasi, masalah dan masalah. Itu yang kami sebut “Kampung Masalah”.

Marilah kita pindah ke Jalan Solusi, artinya bahwa baik PNWP maupun ULMWP, dengan berakhirnya tugas dan tanggungjawab Sekretariat-Jenderal, maka kedua lembaga ini berkewajiban secara hukum Revolusi untuk mempresentasikan kepada dunia solusi-solusi yang datang dari West Papua, solusi saat ini dan West Papua merdeka sebagai solusi untuk West Papua, untuk New Guinea, untuk Melanesia, untuk Pasifik Selatan dan solusi untuk masyarakat global dan planet Bumi.

Dunia mau tahu, dan dunia harus tahu, “Apa manfaatnya Papua Merdeka bagi mereka?” Gen. Tabi kembali menjawab,

Ingat, jangan bicara tentang apa manfaatnya bagi orang Papua atau bagi West Papua, tetapi kita fokus kepada apa keuntungannya bagi New Guinea, Melanesia, Pasifik Selatan dan Planet Bumi secara global.

***

Ya, benar, kita sudah punya Undang-Undang Revolusi West Papua yang menajdi fondasi dan dasar hukum perjuangan kita, sehingga tidak ada gerakan tambahan, semua berjalan berdasarkan aturan dan undang-undang perjuangan yang ada.

Kita juga sudah punya PNWP yang akan membuat Undang-Undang dan Peraturan yang masih banyak harus diatur berdasarkan UURWP yang sudah disahkan, sekaligus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perjuangan Papua Merdeka lalu mengawasi pekerjaan dari ULMWP sebagai lembaga eksekutif.

Kita juga sudah punya ULMWP, sebagai wadah eksekutif perjuangan Papua Merdeka, oleh karena itu mereka perlu bergerak menjalankan UURPW yang sudah disahkan dan sudah menjadi Hukum Perjuangan Papua Merdeka karena kita melawan hukum kolonial dengan menegakkan hukum tuan-tanah, hukum pemilik ulayat, hukum Negara West Papua.

October 7, 2016 1

Tujuan Papua Merdeka BUKAN Adil dan Makmur, tetapi untuk Keselarasan Hidup yang Abadi

Tujuan Papua Merdeka menurut Lt. Gen Amunggut Tabi, bukan seperti cita-cita kemerdekaan Indonesia atau negara lain di dunia seperti untuk “kehidupan yang adil dan makmur”, untuk “perdamaian dan kebahagiaan, untuk kesejahteraan”, untuk penegakkan hak asasi manusia dan berbagai cita-cita yang berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan manusia.

Menurut Tabi,

“Kita mau bikin negara di era abad ke-21, jadi kita sudah harus lupakan keadilan, kedamaian, kestabilan politik, kesejahteraan, adil dan makmur dan sejenisnya. Semua yang hanya berhubungna dengan kepentingan manusia, melupakan kepentingan makhluk lain harus dibuang jauh-jauh dari sekarang. UU Revolusi West Papua sudah mengajarkan kita pelajaran baru buat semua manusia di dunia, bahwa Undang-Undang Manusia harus mengakui dan mengharga serta melindungi keberadaan dan hak-hak dari semua makhluk, termasuk hak-hak manusia”

Dalam Ayat 2, Pasal 1, Bab I. Prinsip-Prinsip Dasar dari UU Revolusi West Papua mengatakan sbb.

Rakyat ialah komunitas makhluk yang terdiri dari manusia, penguasa alam, makhluk roh, hewan, tumbuhan, dan benda alam.

Dalam hali ni berarti bahwa rakyat di dalam Negara West Papua ialah “komunitas makhluk”, bukan manusia, bukan penduduk, bukan suku, bukan marga, tetapi “komunitas”, “kelompok-kelompok makhluk.” Dan kelompokl-kelompok itu disebutkan

manusia, yaitu makhluk penduduk manusia
penguasa alam, yaitu makhluk setengah manusia dan setengah roh yang orang Papua sudah tahu menghuni dan menguasai alam Papua, antara lain seperti “Erimbo”, “Kweya’nakwe”, “Putri Papua”, Ikan “Numbay”, dan sebagainya.
makhluk roh ialah Sang Ilahi Pencipta dan Pelindung Langit dan Bumi, roh nenek-moyang, roh makhluk lain;
hewan disebut juga sebagai fauna, yaitu makhluk hewan selain manusia
tumbuhan dalam bahasa ilmiah disebut flora, yaitu tumbuh-tumbuhan; dan
benda alam, contohnya seperti batu (termasuk emas, perak, batu akik dsb.), kayu, tanah, air, dsb.

Dengan demikian jelas bagi kita bahwa penduduk Negara West Papua tidak hanya manusia, tetapi “komunitas makhluk”, yaitu sebuah pandangan pasca-modern yang harus kita sambut dan wacanakan, karena dampaknya ialah “keselarasan hidup”, yaitu hidup yang nikmat, hidup yang penuh dengan keceriaan, hidup seperti yang pernah dinikmati oleh nenek-moyang kita.

Keselarasan hidup yang kita maksudkan ialah kehidupan yang bersahabat dengan alam, yang dampaknya ialah Negara West Papua didirikan untuk menyelamatkan pulau New Guinea agar tetap menjadi paru-paru dunia, sehingga membantu kehdupan ini berlanjut, yaitu kehidupan yang lama di planet Bumi.

October 6, 2016 2

Undang-Undang ialah Fondasi dan Bahasa Negara, UURWP Sudah Menyatakan Itu Dengan Jelas

Seteah UURWP telah dibentuk, setelah PNWP secara sah hukum revolusi mengambil tanggungjawab Parlemen Nasional West Papua yang bertugas utama membuat Undang-Undang, Mensahkan Anggaran Belanja dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, maka kita tidak bicara hal-hal yang biasa-biasa lagi. Kita bicara hukum sekarang.

Dari Sekretariat-Jenderal TRWP, yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya karena telah selesai tugasnya mempersiapkan wadah politik perjuangan Papua Merdeka, kami menyampaikan

“terimakasih sedalam-dalamnya”

terutama kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan Papua Merdeka, dari Sorong sampai Samarai, karena hanya dengan pertolongan mereka-lah, perjuangan ini telah sampai kepada titik-titik, tahapan dan momentum yang sangat meentukan sekaligus menggembirakan.

Undang-Undang ialah bahasa Negara, oleh karena itu kita dari Negara West Papua berbicara kepada Negara Indonesia bahwa tanah Papua, wilayah West Papua telah memiliki hukum yang mengatur segala-sesuatu yang ada di dalam, dan di atas Tanah Papua. Oleh karena itu, secara otomatis, hukum-hukum kolonial, hukum-hukm asing, yang pernah diberlakukan di atas tanah Papua gugur demi hukum.

Undang-Undang ialah fondasi sebuah Negara. Dengan UURWP ini, kita sudah tahu wajah Negara West Papua yang menjadikan West Papua sebagai satu-satunya negara di seluruh dunia yang merupakan “Negara Konservasi” (Conservation Nation-State), bukan sekedar negara Sustainable Development, bukan sekedar Millennium Goals, tidak ikut dengan Protokol Kyoro dan lain sebagainya. UURWP telah memberikan wajah yang jeals, yaitu West Papua sebagai sebuah negara, satu-satunya negara di dunia yang

mngakui dan melindungi hak makhluk roh
mengakui dan melindungi hak flora
mengakui dan melindungi hak fauna
mengakui dan melindungi hak benda alam (seperti batu, tanah, dll)
mengakui, melindungi dan mempromosikan hak Masyarakat Adat

Perhatikan juga Peradilan Negara West Papua, di mana ada pengakuan yang jelas terhadap Peradilan Adat dan juga ada Peradilan Alam.

West Papua harus berbicara dengan bahasa hukum, karena negar-negara berdiri di atas hukum dan berbicara dengan hukum, bukan dengan politik, tetapi menggunakan politik berbicara tentang hukum. Hukum Negara West Papua sudah ada. Mari kita bicara dengan NKRI dengan bahasa hukum kita.

Penegakkan Hukum West Papua di atas tanah Papua otomatis akan menganulir hukum asing, hukum kolonial, hukum buatan NKRI. Mari kita tegakkan dan pertahankan hukum kita, demi kejayaan Melanesia Raya.

October 2, 2016 1