Buchtar Tabuni: Polda Papua Lakukan Penipuan Publik Terkait Penembakan Hubertus Mabel

Jayapura – Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, seperti dilangsir tabloidjubi.com, Minggu ,(17/12) mengatakan, Hubert Mabel, Ketua Komisariat Militan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tewas karena kehabisan darah.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi,”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Ketua Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), Buctar Tabuni membantah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik.

“Polda menutupi, membela diri dari fakta yang sebenarnya, dan telah menipu publik,”

katanya.

“Berita yang benar adalah Hubertus Mabel meninggal karena ditembak mati oleh Densus 88. Modusnya sama dengan pembunuhan atas Mako Tabuni,”

tegas, Buchtar Tabuni.

Buctar mengutip sumber terpercaya di Wamena, dua peluru bersarang di lutut kiri dan kanan, dua peluru bersarang di dada kiri dan kanan, satu peluru bersarang di tengah jantung, satu peluru bersarang di tenggorokan, dan satu peluru bersarang di bahu sebelah kiri.

Buctar juga mengatakan, saat terjadi peristiwa terror dan bom di Wamena, Hubertus Mabel berada di Jayapura. Jadi, katanya, informasi dari Polda bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam aksi teror di Wamena itu sebuah penipuan.

Selain itu, kata dia, tuduhan Polisi bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam kasus penyerangan di Polsek Lani Jaya adalah berita bohong. Karena, katanya, Hubertus belum pernah ke Lani Jaya dan tidak tahu medan di sana. Serta, jarak antara kampung Huber ke Lani Jaya adalah Ratusan Kilo Meter.

“Polda Papua segera klarifikasi berita bohong. Kepada penggiat HAM di mana saja berada segera mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,”

pinta Buctar. (Melky Dogopia/MS)

Tue, 18-12-2012 09:00:43, MS

December 18, 2012 0

Pasca Penembakan Ketua KNPB, Wakapolda Temui Tokoh Masyarakat

Jayapura — Pasca tertembaknya Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat Port Numbay, Hubertus Mabel, Minggu (16/12), Wakapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw bertolak ke Wamena guna menemui para tokoh masyarakat, agama dan adat yang ada di sana.

Paulus Waterpauw mengatakan, hari ini (Senin, 17/12) dirinya didampingi Kabid Propam akan menuju ke Wamena untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah tokoh adat, agama dan masyarakat agar kejadian penembakan tersebut tak ditunggangi pihak lain.

“Jadi kami akan lakukan konsolidasi terhadap situasi itu sendiri. Saya pikir sudah cukup aman, yang dikooperatif oleh para tokoh-tokoh dan sebagainya terus Propam juga akan melakukan upaya-upaya internal untuk meyakini laporan-laporan yang sudah kami terima,”

kata Waterpauw, Senin (17/12).

Menurutnya, upaya-upaya yang dilakukan adalah bagaimana agar segera meredam dan mengupayakan mencari solusi-solusi yang baik untuk menahan berbagai gejolak yang jauh lebih besar lagi.

“Hingga saat ini baru ada 2 orang saksi yang dimintai keterangannya terkait penembakan tersebut. Polisi juga tak menahan empat rekan Hubert Mabel yang saat kejadian ada bersamanya. Sebab ke emaptanya melarikan diri. Selain itu di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya kondusif pasca,”

tendas Waterpauw.

Hubert Mabel ditembak polisi, Minggu (16/12). Polisi mengklaim yang bersangkutan ditembak melakukan perlawanan saat akan ditangkangkap. Pihak kepolisia juga mengklaim Hubert diduga salah seorang pelaku penyerang Polsek Pirime di Lany Jaya beberapa waktu lalu dan juga terlibat kasus peledakan bom di gedung DPRD Jayawijaya.

Namun pihak KNPB menilai penembakan Hubert adalah skenario polisi untuk meredam Papua Merdeka.

“Itu adalah skenario Polisi untuk meredam Papua Merdeka. Tapi cara-cara Polisi itu juatru akan mendorong Papua Merdeka. Satu orang ditembak, seribu orang akan muncul. Masih banyak KNPB-KNPB lainnya. Ia ditembak di Distrik Kurulu, Kampung Abusa. Saat ini jenazah masih ada di distrik Musalfa Wamena,”

kata Jubir KNPB, Wim Medlamal, Senin (17/12).

Selain itu lanjut dia, polisi juga menghalang-halangi simpatisan KNPB yang ingin melihat jenazah korban.

“Hubertus Mabel ditembak tanpa bukti seperti tudingan polisi. Dia ditembak di kedua kakinya lalu dimasukkan ke dalam truck. Ada dugaan dia disiksa dan ditikam dibagian dada hingga mati. Kami juga mendesak polisi membuka akses melihat rekan kami, Natalis Amua yang masih dirawat di RSUD Wamena karena tertembak di kaki,”

tandas Wim Medlama. (Jubi/Arjuna)

Monday, December 17th, 2012 | 19:55:35, TJ

December 17, 2012 0

Polisi Indonesia Kembali Menangkap Dan Membunuh Aktivis KNPB

lm. Hubertus Mabel (kiri) saat siaran KNPB pers bersama Buchtar Tabuni dan Alm. Mako Tabuni (Dok. KNPB)

Jayapura- ”Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh? ” kata Yeimo.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB mengkonfirmasi tewasnya pengurus KNPB, Hubertus Mabel, di Wamena. Hubert tewas setelah ditangkap oleh polisi bersama Natalius Alua.

“Hubertus Mabel, pengurus Komisariat Militan KNPB Pusat di Wamena siang tadi pukul 12.00 tewas setelah ditembak polisi. Malam ini mayat sedang diantar oleh Polisi dari RSUD Wamena. Ketua KNPB Baliem Simion Dabi, dan Ketua KNPB Yalimo Wene Gombo juga ditangkap kemarin (15/16).”

kata Victor Yeimo kepada tabloidjubi.com, Minggu (16/12) malam.

Menurut Yeimo, Hubert ditangkap hidup-hidup. Ini seperti dituturkan oleh seorang saksi warga di Milima. Saat itu, polisi menodong Meky Kogoya dan Wene Gombo Polisi memaksa keduanya untuk menunjukkan keberadaan Hubert. Tak lama kemudian, Hubert tertangkap bersama Natalis Alua di Kampung Abusak, Distrik Kurulu.

“Jam 6 sore kita kaget kalau Hubert ditemukan tewas di rumah sakit. Malam ini Natalis Alua juga meninggal di rumah sakit.”

lanjut Yeimo.

Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, kepada tabloidjubi.com menyebutkan Hubert tewas karena kehabisan darah. Sebelumnya, kata Kabid Humas Polda, dua anggota Tim Khusus (Timsus) Polda Papua telah menangkap Meki Kogoya dan Wene Gombo yang dituduh memiliki amunisi. Keduanya diminta menunjukkan dimana keberadaan Hubert. Oleh Meki dan Wene, dua anggota polisi ini diantar menuju Kampung Abusak, Distrik Kurulu. Di kampung inilah Hubert ditangkap bersama Natalius. Hubert, menurut Kabid Humas, ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Lanjut Kabid Humas, sebelum ditangkap, Hubert sempat akan merebut senjata salah satu anggota Timsus.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi.”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Namun Yeimo membantah keterangan Kabid Humas ini. Menurut Yeimo, saksi di Kampung Milima menyaksikan polisi masuk ke kampung dengan kekuatan penuh.

“Masyarakat lihat semua. Bagaimana Hubert mau rebut senjata sedangkan Polisi sisir masuk dengan kekuatan penuh?”

kata Yeimo.

Selain itu, lanjut Yeimo, Polisi juga menembak babi 1 ekor, membakar honai warga dam menyita barang-barang warga di Kurulu. (Jubi/Victor Mambor)

Monday, December 17th, 2012 | 00:53:34, TJ

December 17, 2012 1

Sepanjang Empat Tahun, Angka Kematian OAP Tinggi

Jayapura – Angka kematian Orang Asli Papua (OAP) selama kurun waktu empat tahun yakni 2008-2011 di Rumah Sakit Umum (RSUD) Abepura melambung tinggi. Selama empat tahun itu tercatat, 301 orang Papua meninggal dunia.

Hal ini terkuak dalam buku Memutus Mata Rantai Kematian di tanah Papua yang ditulis Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Aloysius Giyai yang diluncurkan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, Jumat (14/12). Dihalaman 363 dalam buku tersebut tertera, sebuah tabel berisi perbandingan kematian antara orang Papua dan non Papua sejak tahun 2008-2011.

Masih dalam tabel tersebut, pada tahun 2008 jumlah orang Papua yang meninggal sebanyak 94 orang, non Papua 92 orang. Tahun 2009, orang Papua yang meninggal, 77 orang, non Papua, 51 orang. Selanjutnya di 2010, orang Papua yang meninggal sebanyak 68 orang, sementara non Papua, 46 orang. Terakhir ditahun 2011, orang Papua yang meninggal dunia sebanyak 62 orang, sedangkan non Papua, 41 orang. Jumlah total mereka yang meninggal selama empat tahun itu untuk orang Papua sebanyak, 301 orang. Sedangkan non Papua, 200 orang.

Menurut data rekam medis RUSD Abepura, umumnya penyebab kematian pasien orang asli Papua ini disebabkan oleh kecelakaan lalulintas, minuman keras (miras), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penyakit TBC paru, ISPA, pneumonia dan gangguan pernapasan, malaria, HIV-AIDS, dan penyakit lainnya. (Jubi/Musa)

Saturday, December 15th, 2012 | 08:06:46, TJ

December 15, 2012 0

Operasi Militer di Papua Banyak Melanggar HAM

Jayapura – Penerapan Operasi Militar di Papua pada masa lalu, diduga mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran HAM.

Hal itu seperti diungkapkan Plt. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits B Ramandey dalam pidatonya terkait dengan perigatan hari HAM ke-64 tahun, tanggal 10 Desember yang di perigatan secara serentak di seluruh dunia, termasuk Papua.

Menurut Frits, Kajian Komnas HAM tentang Daerah Operasi Militer di Tanah Papua menunjukkan banyak hal yang harus dimintai penjelasan dan klarifikasi. Sebut saja, operasi Koteka di Wamena, penculikan sejumlah orang di Puai Sentani, pemerkosaan terhadap sejumlah perempuan di Mapenduma sebagaimana diungkapkan tim pencari fakta tahun 1998, yang dipimpin Abdul Gafur di Irian Jaya saat itu.

Dikatakan, pembungkaman Grup Mambesak adalah bukti lain bagaimana Negara melakukan intimidasi terhadap masa depan orang Papua tatkala itu. Fakta yang tak dapat dielakan oleh praktek militer di Papua adalah penculikan dan pembunuhan pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay, tetapi kita harus yakin bahwa waktu Tuhan selalu indah pada waktunya. Zaman berubah. Rezim orde baru dengan segala otoriternya berakhir dengan adanya gerakan reformasi. Saat itulah kesempatan yang paling berharga bagi orang asli Papua dan semua orang yang ada di Papua untuk menyerukan perubahan termasuk dengan bebas meneriakan nama Papua untuk dikembalikan. Otsus Papua lahir dari perjuangan dan teriakan akan hak asasi manusia dan dugaan pelanggaran HAM masa lalu terhadap HAM orang Papua. Menyadari akan sikap Negara di waktu lalu itulah, maka dalam rumusan UU Otsus Papua dicantumkan pada pasal 45 tentang kewajiban pemerintah, pemerintah pusat untuk memajukan HAM di tanah Papua.

Oleh karena itu upaya pemajuan, perlindungan, dan penegakkan HAM tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM. Hal itu sangat diperlukan untuk memperluas basis sosial bagi tumbuhnya kesadaran HAM, yaitu kesadaran untuk menghargai manusia dan kemanusiaan sebagai wujud karakter bangsa sebagai bangsa yang mengakui prinsip kemanusiaan yang berkeadilan . Dengan demikian pemahaman dan kesadaran sosial mengenai HAM dapat segera ditingkatkan sebagai basis sosial yang penting dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

“Pada kesempatan yang berbahagian ini saya ingin menunjukan beberapa catatan penting dugaan operasi militer di Irian Barat, Irian Jaya sampai Papua yang sedang di kaji oleh Komnas HAM RI dimana patut diduga akibat operasi-operasi tersebut terjadi dugaan pelanggaran HAM diantaranya. Operasi Jayawijaya (1961-1962), Operasi Wisnumurti (1963-1965), Operasi Sadar (1965), Operasi Bharatayudha (1966-1967), Operasi Wibawa (1967), Operasi Khusus Pemenangan Pepera (1961-1969), Operasi Tumpas (1967-1970),”

katanya.

Berbagai Operasi Militer Pasca PEPERA
Operasi-operasi militer pasca-PEPERA yang dimenangkan oleh Indonesia secara umum bertujuan untuk mempertahankan hasil PEPERA, mensukseskan Pemilu, dan menumpas gerakan OPM. Operasi-operasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Operasi Pamungkas (1971-1977) Operasi Koteka (1977-1978)
Di areal PT. Freeport di Timika pada Juli 1977, penduduk yang ditengarai OPM melancarkan serangan ke pipa-pipa dan fasilitas milik PT.Freeport karena merasa kecewa atas kehadiran perusahaan itu yang menyengsarakan masyarakat, merampas tanah ulayat masyarakat adat, dan merusak lingkungan hidup. ABRI membalas perlawanan ini dengan menyerang kelompok OPM dari udara mempergunakan pesawat Bronco OV-10. Operasi Senyum (1979-1980), Operasi Gagak I (1985-1986) Operasi Gagak II (1986), Operasi Kasuari I (1987-1988), Operasi Kasuari II (1988-1989) Operasi Rajawali I (1989-1990), Operasi Rajawali II (1990-1995)

Dari operasi-operasi tersebut patut diduga ratusan orang menjadi korban baik masyarakat sipil maupun aparat TNI dan Polri.

1.0. Kebijakan Penempatan Transmigrasi

Pemerintah menempatkan transmigrasi dari berbagai daerah di luar Papua masuk ke Papua dengan , alasan pemerataan penduduk haruslah diapresiasi karna ada transformasi pengetahuan dan ketrampilan. Tapi yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut mengabaikan keberadaan masyarakat lokal di Papua dengan segala hak-hak ulayatnya. Pemerintah mengabaikan peran pemimpin lokal sehinga belakangan terjadi banyak aksi kekerasan yang diduga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa para transmigran di Arso, di Merauke. Penyanderaan Kelompok Marten Tabo 1978 terhadap Ketua DPRD Irian Jaya Pendeta Wilem Mayoali, bersama 3 orang petinggi Kodam Cenderawasih adalah bukti ketidak puasan masyarakat sipil atas kehadiran Transmigrasi di sekitar wilayah Jayapura.

1.1. Kebijakan Operasi Klandensten 1997-an

Ketika reformasi mulai bergulir 1997, di seantero nusantara berbagai daerah mulai bergolak. Aceh dan Papua sebagai daerah konflik masyarakat kemudian memanfatkan situasi reformasi untuk menyampaikan aspirasi merdeka kepada pemerintah dan masyarakat internasional melalui LSM. Pemerintah kemudian mengeluarkan dokumen operasi tertutup untuk mengikuti semua pemimpin dan para aktivis HAM dan Demokrasi. Hasilnya, patut diduga penculikan dan pembunuhan pemimpin masyarakat bangsa Papua Theys Hiyo Eluai tahun 2001. Juga penculikan dan penghilangan sopir Theys H Eluay, Aristotoles Masoka, yang sampai saat ini belum juga ditemukan keberadaannya. Kasus Wamena dan Waisior yang suda di tindak lanjuti Komnas HAM namun masih tertahan di Kejaksaan Agung semua ini menunjukan jalan panjang menuju penegakan HAM yang di harapkan masyarakat di tanah Papua.

1.2. Kebijakan operasi Pemekaran

Dalam catatan Komnas HAM Papua lima tahun terahir, fenomena konflik sosial menunjukan intensitasnya yang semakin tinggi dan sudah memasuki suatu situasi hak asasi yang memprihatinkan. Komnas HAM Papua mencatat kurang lebih 121 masyarakat sipil korban meninggal dunia akibat konflik pemilihan kepala daerah, belum termasuk korban luka dan kerugian material lainnya. Situasi konflik sosial diduga akibat kepentingan para calon kepala daerah yang tidak lolos pilkada, juga partai politik yang terlibat dalam pusaran konflik tersebut.

Konflik yang berlarut-larut di tengah masyarakat akibat pemekaran dan pemilihan kepala daerah di Papua merupakan potensi pelangaran HAM yang setiap saat mengancam rasa aman masyarakat, juga keberlanjutan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi sosial dan budaya.

Insiden-insiden kekerasan bersenjata di Papua mengalami kecenderungan meningkat. Dari aksi aksi kekerasan bersenjata tersebut, sepanjang tahun 2012 tercatat telah menelan kurang lebih 16 korban jiwa, baik masyarakt sipil maupun aparat TNI/POLRI.
Komnas HAM sebagai lembaga Negara tentu memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memulihkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Negara dengan cara mengungkapkan berbagai kebijakan yang diduga terjadi pelanggaran HAM.Namun demikian, pengungkapan situasi masa lalu tersebut adalah semata-mata untuk menjadi cermin bagi pemerintah untuk melakukan kewajibannya terhadap masyarakat. Dengan begitu, masyarakat kembali mempercayai pemerintah dan kemudian memberikan dukungan bagi kuatnya legitimasi penyelengaraan pemerintahan.

Dikatakan, harus diakui Otonomi khusus Papua telah memberikan dampak pembagunan yang signifikan, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan identitas masyarakat adat di Papua, Sayangnya, masih ada konflik agraria yang terjadi dihampir seantero tanah Papua,. Dengan tema hari HAM internasional tahun 2012 yaitu Korporasi dan HAM, maka dalam konteks Papua kita patut memberikan perhatian kepada keberadaan perusahan-perusahan multi nasional seperti PT.Freeport dan BP Tanggu agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Bukan itu saja, tapi pemberdayaan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian dan pelestarian lingkungan hidup menjadi mutlak dilakukan. Usaha pangan di MIFE Merauke telah membuat konflik dengan masyarakat lokal haruslah menjadi perhatian pemerintah agar pengembangan usaha MIFE tidak meminggirkan masyarakat lokal. Berbagai tanah-tanah peninggalan pemerintah Belanda yang di kuasasi secara sepihak oleh pemerintah,TNI dan Polri masih saja diadukan masyarakat kepada Komnas HAM untuk ditindaklanjuti tentang hak kepemilikannya yang sampai saat ini belum ada kompensasi kepada masyarakat pemilik hak ulayat.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi Papua menyampaikan bahwa terdapat 70 kampung di Papua tidak memiliki Sekolah. Ini sangat mengagetkan dan patut diduga telah terjadi pembiaran atas terpenuhinya hak ribuan anak atas atas pendidikan. Karena itu, Komnas HAM Papua mendesakan pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan biaya pendidikan yang dialokasihkan dalam otonomi khusus. Situasi serupa patut di duga terjadi juga dalam pelayanag kesehatan bagi masyarakat di Papua.

Dalam laporan yang diterima Komnas HAM, banyak pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua dan Papua Barat cenderung memperkaya diri dengan menyalagunakan kewengan yang dimilikinya. Hal ini haruslah menjadi perhatian kita bersama dan karena itu Komnas HAM menyerukan agar masyarakat di Papua haruslah mengambil bagian dalam memberantas praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada Polda Papua yang sedang giat mengungkap korupsi.

Di tahun 2012 Komnas HAM mencatat telah terjadi eskalasi kekerasan yang meningkat, baik yang dilakukan oleh orang tidak dikenal (OTK), oknum aparat Kepolisian, atau pun TNI dengan dalih memberantas kelompok Orang Tak dikenal. Situasi ini tentu meresahkan masyarakat sehinga hak rasa aman menjadi terabaikan. Tekanan yang dialami oleh Direktur Kontras Papua ibu Olga Hamadi, ketika melakukan pra-peradilan terhadap Kepolisian Jayawijaya di Wamena adalah suatu keadaan yang dapat mengancam kerja-kerja aktivitas HAM dan Demokrasi. Hal ini haruslah disikapi serius. Karenanya, Komnas HAM Papua menyerukan kepada masyarakat sipil agar memahami kerja-kerja para aktivis HAM yang akan menyuarakan dan membela hak-hak konstitusi masyarakat sipil.

Menjelang pemilihan Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, Komnas HAM menyerukan agar masyarakat sipil tidak terprovokasi oleh berbagai dalil dan kepentingan politik kelompok kepentingan yang dapat menimbulkan ekses kekerasan, kepada para aktor politik untuk tidak menyeret masyarakat sipil dalam kepentingan sesaat, tetapi sebaiknya kita bersama mempersiapkan masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya secara bermartabat.

Komnas HAM Papua juga memandang penting dilakukannya dialog secara bermartabat sebagai langka strategis dalam menyelesaikan konflik diantara masyarakat tapi juga antara masyarakat dengan pemerintah.

Untuk peringatan hari HAM 10 Desember 2012, selain tema Internasional Korporasi dan HAM, tema kampanye HAM di Papua yang dipilih Perwakilan Komnas HAM Papua adalah

“Jadikan HAM tanda Solidaritas Sosial untuk semua”.

Tema ini adalah suatu refleksi bersama untuk mendorong pemajuan, promosi dan penegakan HAM di Papua.

Saya menyerukan kepada semua pihak untuk saling menghormati dan melaksanakan tanggung jawab yang diembannya dan harus menghindari pemaksaan kehendak terhadap satu dengan yang lain. Berangkat dari berbagai konflik sosial yang berbuntut pada aksi kekerasan yang menelan korban jiwa, tentu rakyat sipil tidak boleh memaksa kehendak kepada Polri dan TNI. Tetapi, POLRI dan TNI juga tidak boleh merespon aksi masyarakat sipil dengan berlebihan dan menggerakan kekuatan penggunaan senjata yang mengakibatkan korban pada kelompok masyarakat sipil. Begitu juga halnya pengusaha, boleh bermitra dengan pemerintah tetapi tidak boleh bermitra untuk mengerogoti uang rakyat karena akhirnya rakyat juga akan marah.

“Dalam hasil kajian Komnas HAM di beberapa daerah pengusaha justru memainkan hal-hal strategis sebagai akibat dari proses pemilihan kepala secara langsung ini akibat pinjaman uang oleh kandidat kepada pengusaha,”

katanya.(don/don/l03)

Senin, 10 Desember 2012 09:56, BP

December 10, 2012 0

Situasi Keamanan di Fakfak Bergeser Dari Level C Menjadi Level A

Fakfak — Kapolres Fakfak AKBP. Rudolf Michael menyakatkan, situasi keamanan di Fakfak telah bergeser dari level C atau aman, menjadi level A alias rawan. Dimana level A, merupakan sebuah ukuran tertinggi untuk kondisi keamanan suatu daerah atau disebut kondisi keamanannya adalah tidak aman.

“Dahulu mungkin benar anggapan kita bahwa, situasi Fakfak aman-aman saja. Namun seiring perkembangan jaman, paradigma itu telah bergeser,”

ujar Kapolres pada acara tatap muka antara Kapolres Fakfak dan Komandan Kodim 1706 Fakfak dengan seluruh elemen masyarakat se Kabupaten Fakfak di Aula Anton Sudjarwo, Mapolres Fakfak, belum lama ini.

Menurutnya, berdasarkan data nyata yang dihimpun Polres Fakfak, ternyata, sangkaan meleset. Kondisi Fakfak yang dulu aman atau dalam istilah Kepolisian berada dalam level C, kini bergeser menjadi level A. Artinya, Fakfak kini sudah tidak aman lagi.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kapolres, dari Januari sampai Oktober 2012, telah terjadi 209 kejadian atau lebih kurang 20 kejadian gangguan keamanan tiap bulan. Kapolres juga menyampaikan, bahwa minuman keras menempati rangking pertama dan utama, penyebab terjadinya tindak pelanggaran, disusul judi.

“Hampir pada kejadian pelanggaran keamanan atau pada kecelakaan lalu lintas, penyebab utamanya adalah minuman keras. Padahal, sampai saat ini, polisi telah memusnahkan lebih dari sebelas ribu ton miras,”

kata Kapolres.

Untuk itu Kapolres meminta peran aktif masyarakat untuk turut membantu menciptakan kondisi keamanan Fakfak, yang kembali kondusif, dimana bukan saja aparat Kepolisian atau TNI, namun seluruh komponen masyarakat. (Jubi/Stendy Teriraun)

Thursday, December 6th, 2012 | 23:11:47, TJ

December 7, 2012 0

DAP Balim: Kasus Pirime Kepentingan Elit Birokrasi

Jayapura, (29/11)—Ketua Dewan Adat Papua Balim (DAPB), Lemok Mabel menilai perlawanan fisik dan simbol elit birokrasi mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka(OPM) menjelang hari-hari bersejarah dan keagamaan selalu ada di Papua setiap tahun. Perlawanan simbol dengan pengibaran bendera Bintang Fajar di sudut-sudut kota, penyerangan pos TNI/Polri atau penyerangan warga mulai terjadi tahun ini.

Perlawanan itu, menurut Lemok, bernuansa politis birokrasi pemerintah.

“Berdasarkan kebiasan, menjelang hari-hari bersejarah dan hari-hari gerejani Papua terus terjadi aksi-aksi yang bermuatan politik oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan para elit di birokrasi dan kelompok yang tidak suka Papua damai,”

kata lemok lewat releasenya kepada www.tabloidjubi.com, Kamis (29/11). Kelompok yang tidak suka Papua damai itu, menurut Lemok, sudah mulai melakukan aksi penyerangan pos polisi dan anggota Polisi diPirime.

Sekitar 50 orang dari kelompok bersenjata melakukan penembakan dan pembakaran terhadap Markas Polsek Pirime, Kabupaten Lany Jaya, Papua, Selasa (27/11/2012). Tiga orang polisi tewas, termasuk Kapolsek Iptu Rofli Takubesi. Sementara dua anggotanya yang tewas ialah Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

Maka itu, DAP Balim menghibau. Pertama, kejadian di Pirime diselesaikan dengan baik melalui aparat yang berwenang sesuai pendekatan hukum yang baik.

Kedua, Pada satu Desember, DAP BAlim menghimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Bintang Fajar. Ketiga, masyarakat dihimbau jaga di setiap sudut kota dan yang mengibarkan bendera ditangkap dan diserahkan ke pihak berwenang. (Jubi/Mawel)

Thursday, November 29th, 2012 | 20:03:03, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Jonah Wenda: “Penembak Polisi di Lanny Jaya Bukan OPM”

Jayapura (29/11)—Jonah Wenda, Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, mengatakan, pelaku penyerangan dan penembakan tiga polisi di Polsek Pirime, Lany Jaya, Papua bukan OPM, tetapi pihak yang ketiga yang ‘dipelihara’.

“Itu kelompok pihak ketiga yang digunakan untuk kacaukan keamanan dan juga untuk membunuh rakyat Papua dan menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan rakyat Papua,”

kata Jonah Wenda di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Papua, Kamis (29/11) siang.

Kata dia, TPN Papua Barat tidak akan pernah melakukan kontak fisik. Sejak tahun 2005 menyatakan kepada dunia untuk mendorong penyelesaian status politik Papua secara damai. Lanjut dia, jika pelakunya dari OPM, mereka tidak lari dan pasti bertanggung jawab, sebab, tujuan mereka bukan pengacau keamanan.

Jonah Wenda mempertanyakan oknum yang menamakan diri Goliat Tabuni itu. Ia juga mempertanyakan persoalan KTT TPN di Biak yang menurut dia, mandatnya dari Wakil Panglima Kodam Tabi, Kolonel Terry Satto yang menampung banyak orang dari luar Papua Barat.

“Terry Satto itu siapa dan kerjanya apa? Ini bisa mengotori tujuan perjuangan murni bangsa Papua Barat,”

kata Wenda lagi.

Menurut dia, adanya saling tuding setiap terjadi penembakan di Papua semestinya direspons pemerintah pusat dengan membuka ruang dialog.

Dia juga meminta kepada TNI/Polri untuk lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Prinsipnya kalau rakyat tidak diganggu dan diperhatikan dengan baik, pasti tidak ada kekacauan,”

kata dia.

Ia meminta pemerintah pusat untuk membebaskan semua tahanan politik Papua Barat dan segera membuka ruang perundingan dengan pengawasan pihak yang netral, menghentikan semua operasi militer di Tanah Papua, menghentikan semua program pemekaran kabupaten maupun provinsi dan juga pemilukada sebelum terjadi perundingan dengan rakyat bangsa Papua Barat lewat kelima juru runding Bangsa Papua Barat.(Jubi/Timo Marten)

Friday, November 30th, 2012 | 02:02:15, www.tabloidjubi.com

November 30, 2012 0

Di Sentani, Seorang Perwira TNI Tertembak

SENTANI – Minggu malam (25/11) sekitar pukul 21.00 WIT telah terjadi penembakan di belakang POm Bensin Sentani. Ternyata korbannya adalah seorang perwira TNI bernama Kapten Chk Konggeleg EB, sementara pelakunya diduga anggota Polisi berinisial Brigpol YT.

Kapolres Jayapura AKBP Roycke Harry Langie, SIK.MH melalui Kasat Reskrim Polres Jayapura AKP Steyven J. Manopo, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.

“Iya betul ada penembakan,”

tandasnya kepada Bintang Papua ketika dihubungi Bintang Papua melalui telepon celularnya Minggu malam (25/11) sekitar pukul 22.00 WIT.

Disebutkannya, korban mengalami luka tembak pada paha bagian kiri tembus sampai ke belakang.

“Dimana saat ini korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari,”

imbuhnya.

Sedangkan tersangka diketahui berinisial Brigpol YT, yang saat ini sudah diamankan di Polres Jayapura untuk diperiksa lebih lanjut.

Dituturkan pula, penyebab penembakan tersebut, hingga saat ini masih diselidiki oleh pihaknya. Korban menurut informasi dan data yang berhasil dikumpulkan di lapangan merupakan anggota TNI pada kesatuan Kumdam. Sementara itu, ketika dikonfirmasikan kepada pihak TNI dalam hal ini Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Jansen Simanjuntak, pihaknya justru belum mendapatkan laporan mengenai kejadian ini.

“Saya belum dapat laporan dari anak buah,”

ujarnya ketika dihubungi Bintang Papua beberapa jam setelah peristiwa terjadi melalui telepon celularnya karena tengah berada di Nabire.

Ditambahkan, pihaknya akan segera mengkroscek kebenaran mengenai kejadian penembakan yang melibatkan anggotanya ini.”Yang jelas pelaku penembakan akan diproses,” tegasnya.

Sedangkan sesuai data lapangan, kronologis kejadian ini bermula sekira pukul 19.30 wit, Pelaku pulang ke rumahnya di jalan YPKP Sentani dari BUPER , sedangkan korban juga pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Selanjutnya terjadi percekcokan antara pelaku dan ibunya karena merasa iri dengan perlakuan Ibunya , Perlu dan dan Korban diketahui masih ada hubungan.ipar dimana korban adalah kaka ipar pelaku. Korban bermaksud melerai sehingga terjadi dorong mendorong antara keduanya. Selanjutnya pelaku melepas tembakan ke arah lantai 1 kali tetapi mengenai paha sebelah kiri korban.(dee/bom/don/l03)

Senin, 26 November 2012 11:16, www.bintangpapua.com

November 26, 2012 0

Telisik Teror dan Terorisme di Papua

Jayapura — Mungkin tidak semua warga yang mengingat kalau, akhir 2003 lalu ada telepon ancaman teror bom di Hotel Matoa tepat dijantung Kota Jayapura. Sembilan tahun kemudian 2012 Gedung DPRD Kabupaten Wamena diduga hancur karena kena bom.

Bukan hanya itu saja ancaman psikologis juga pernah dialami salah seorang rekan wartawan gara-gara menulis korupsi dan penyelewengan.

”Awas kalau ko tulis berita tra baik,”

pesan short message send(sms) dari si peneror.

Max Sanggenafa salah seorang aktivis lingkungan dan seorang guru dari Kabupaten Waropen menulis surat pembaca kepada Tabloid Jubi edisi cetak belum lama ini mengatakan sebenarnya masyarakat Papua sudah mengalami terror mental mulai dari pemberitaan drakula hingga kematian Theys Hiyo Elluay.

Ancaman terror fisik pun mulai timbul, ancaman peledakan Hotel Matoa hingga Kantor Dinas Koperasi Provinsi Papua pernah pula dideteksi aparat kepolisian karena disangka ada bom. Hampir semua pelaku peledakan bom di Pulau Jawa dan Bali, memiliki pengetahuan elektronika yang kuat karena berhubungan dengan bom waktu dan detonator. Memahami racikan bom dan pengetahuan kimia yang memadai. Apalagi mereka semua dikenal sebagai alumni Afghanistan.

Pengetahuan memakai bom di Papua, diawali dengan menggergaji bom-bom bekas tentara Sekutu Amerika Serikat dan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Tidak semua orang memiliki pengetahuan menggergaji bom, karena bisa-bisa meledak dan tangan buntung atau pun kehilangan nyawa.

Serbuk bom berwarna putih dimasukan ke dalam botol Coca Cola karena tebal dan cocok untuk bom ikan. Sumbunya pun hanya memakai kabel yang telah diisi serbuk belerang. Saat mengemudi perahu si pemakai tinggal membakar dengan puntung rokok dan membuang ke laut tempat ikan ramai bermain.

Bukan hanya itu saja, pengetahuan lain yang dimiliki masyarakat di Papua adalah membikin dopis. Bahan peledak ini biasanya bersumber dari korek api berwarna merah yang dibungkus menyerupai mercon. Bahkan belakangan ada ditemui bom molotov dan barang-barang bukti lainnya berupa serbuk Trinitrotoluene Trinitrotoluene (TNT). Atau nama lainnya adalah 2-Methyl-1,3,5-trinitrobenzene 2,4,6-TrinitrotolueneTNT Trotyl Empirical formula C7H5N3O6.

Dalam kondisi demikian tentunya pihak aparat khususnya Kepolisian harus cepat tanggap dan siap menghadapi gejala-gejala tersebut. Walau pun bukan berarti asal menghantam dan mencurigai tanpa memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

Sebenarnya ancaman dan terror bom bukanlah sesuatu yang baru di dunia ini, sebab dalam novel Joseph Conrad’s berjudul The Secret Agent mengungkap kerja-kerja teror mulai dari bom surat hingga bom yang memiliki kekuatan amat dasyat. Mungkin novel Joseph Conrad bisa dianggap sebagai inspirasi bagi kaum teroris di dunia, khususnya saat Perang Dingin masih berkecamuk antara Komunis dan Kapitalis.

Selain itu sekitar 1982, Christopher Dobson and Ronald Payne menulis buku berjudul,The Terrorist Their Weapons, Leader and Tactics memasukan grup-grup terrorist dari seluruh dunia di Jerman ada group Baader Meinhof Gang( Red Army Faction),Jepang punya The Red Army(Sekigun). Palestina dengan peristiwa The Black September dalam peledakan bom di lokasi penampungan atlit Olimpiade Israel di Munich Jerman Barat. Kemudian Israel membalas dengan operasi terror pembalasan dendam Mossad. Irlandia Utara, IRA maupun Irish National Liberation Army(INLA).

Dobson dan Payne pun menulis peristiwa penyanderaan anak-anak Sekolah dalam kereta api di Assen Negeri Belanda yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan(RMS) pada 23 Mei 1976. Teroris model 1970 an telah melahirkan salah seorang pentolannya yang sangat ditakuti agen-agen rahasia saat itu termasuk Mossad. Teroris itu adalah Carlos atau nama aslinya Illich Ramirez Sanchez. Ia diduga kuat teroris binaan agen rahasia Uni Soviet saat itu,Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti or Committee for State Security (KGB) . Badan inteleigen ini bertugas untuk keamanan nasional bekas negara adi daya Uni Soviet bertugas dari 1917 sampai dengan 1991 dan memiliki tugas internal security, intelligence, and secret police. Belakangan Carlos diadili di Pengadilan Amerika Serikat karena salah satu aktor terroris Perang Dingin.

Tumbangnya Uni Soviet dan negara-negara komunis bukan berarti terrorisme pun berkurang. Ciri-ciri teroris yang berada di bawah negara-negara Komunis saat itu, selalu menenteng AK47, pistol Barreta dan jenis-jenis senjata otomatis buatan Jugoslavia. Teror tak selamanya tak bisa selesai termasuk konflik-konflik kekerasan pun tak akan bisa berhenti sama sekali. Malahan belakangan semakin bertambah canggih dan sulit dideteksi, karena semua pihak ikut bermain demi kepentingan politik sesaat.

Awal 2000, tepatnya 11 September 2001, dunia dikagetkan dengan model terror baru tanpa senjata dan bom. Pesawat American Airline, AA No.11 menabrak bagian Utara World Trade Center (WTC) New York. Pesawat United Airline UA No 175 menabrak menara Selatan gedung WTC. Sejak peristiwa itu tuduhan diarahkan ke Osama Bin Laden semakin kuat. Insinyur Sipil kelahiran Ryadh 1957 orang yang paling dicari agen rahasia United State of America (USA), Central Intelellligen Agency (CIA).

Tudingan Amerika Serikat segera dibantah Osama dengan mengatakan,”Saya tidak terlibat, saya hanya seorang tamu di Afghanistan. Jika mereka punya bukti saya siap.” Belakangan Osama Bin Laden tewas ditangan militer USA tanpa melalui sebuah pembuktian di meja hijau. Bahkan Presiden Obama sendiri yang mengumumkan kematian Osama Bin Laden.

Gary Barnes dalam buku berjudul ,Osama Bin Laden, Teroris atau Mujahid? Menulis sepanjang sejarah, manusia telah saling menghancurkan sesamanya dalam berbagai medan pertempuran. Dan perang tidak pernah berakhir. Kekejaman terbukti tidak akan berakhir ketika kekejaman dibalas dengan kekejaman pula. “Yang bisa menghentikan kekejaman adalah kehidupan tanpa berbuat dosa.” (Jubi/Dominggus A Mampioper)

Friday, November 23rd, 2012 | 20:30:10, www.tabloidjubi.com

November 23, 2012 0