Tolak Militer Masuk Kampus, Mahasiswa Uncen Palang Kampus

Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Drs Paulus Holmers,M.Si saat berdialog dengan mahasiswanya yang aksi demo.

JAYAPURA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Militerisme, menggelar aksi palang kampus Uncen Senin (1/10). Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa yang menduga Universitas Cenderawasih (Uncen) mengijinkan keberadaan aparat TNI dan Polri di sekitar area Kampus Uncen Perumnas III Waena, Senin (1/10)

Aksi yang dilakukan di Gapura Uncen Perumnas III tersebut, selain menutup palang pintu gerbang, mahasiswa juga membuat tenda terpal untuk memutar film dokumenter kekerasan militer di Papua pada layar berukuran 1,5 X 2 meter.

Koodinator Lapangan, Yason Ngelia mengatakan bahwa film yang diputarnya adalah film yang sudah beredar di masyarakat, termasuk melalui internet. “Aksi kami ini sebagi protes kepada lembaga Universitas, dan kami akan lakukan mungkin sampai sore, sekitar jam 4,” ungkapnya kepada Bintang Papua di sela-sela aksinya.

Hal itu, dilakukan karena ia bersama rekan-rekannya merasa resah atas kehadiran aparat TNI dan Polri di sekitar kampus Uncen,

“Setelah dua bulan ini mulai Polri masuk, tiba-tiba TNI mulai melakukan pendekatan kepada mahasiswa, mulai dengan kegiatan bhakti sosial, pengobatan gratis. Mereka sebelumnya minta di Rusunawa, tapi mahasiswa tolak,” ungkapnya.
Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Drs Paulus Holmers,M.Si yang langsung turun menemui mahasiswanya, langsung berdialog dan meminta penjelasan kepada koordinator aksi demo, Yason Ngelia.

Setelah mendapat penjelasan maksud aksi demonya, ia sempat menyatakan dengan keras di hadapan para pendemo bahwa pengamanan di sekitar tidak bisa ditangani Menwa. Sementara, mahasiswa yang tergabung dalam BEM Uncen juga tidak bisa berbuat apa-apa.

“Selama ini sering terjadi penjambretan berkeliran di sekitar kampus, dan kalian (mahasiswa) hanya pangku tangan,” tandas Paul Holmers kepada para pendemo. Saat ditemui Wartawan, dikatakan bahwa pihaknya sebelumnya tidak tahu menahu. Mengenai pengobatan massal yang dicurigai mahasiswa sebagai upaya TNI melakukan pendekatan, ditegaskan bahwa siapa saja tidak boleh melakukan penolakan, karena sangat dibutuhkan masyarakat yang berdomisili di sekitar Kampus Uncen.
Sedangkan tentang pembangunan pos TNI dan Polri, menurutnya tidak di area Kampus. “Siapapun tidak boleh melarang itu,” tandasnya.

Karena, menurutnya bahwa pendirian pos tersebut adalah permintaan warga di Kelurahan Yabansai. Dan terbukti bahwa aksi palak dan jambret yang sebelumnya sering terjadi di Perumnas III dan sekitarnya, kini mulai berkurang.
Dan terkait aspirasi mahasiswanya, Holmers menyatakan akan diselesaikan secara intern kampus. “Ini persoalan rumah tangga kita, kita selesaikan sendiri, secara internal,” jelasnya

Ia pun menyetakan penyesalannya atas aksi mahasiswa yang dinilainya tidak pantas. “Pemalangan ini sangat mengganggu aktifitas akademik. Saya sangat menyesal pola pikir para mahasiswa ini yang melakukan dengan cara itu. Sebagai orang pintar seharusnya tidak melakukan hal semacam itu. Dan orang-orangnya itu-itu saja. Saya sudah tahu itu,” tandasnya.
Untuk melakukan pengamanan, tampak Kapolres AKBP Alfred Papare bersama jajarannya datang ke TKP. Namun tidak tampak pasukan Dalmas yang biasanya sering diturunkan mengamankan aksi demo.

Akibat aksi demo tersebut, aktivitas perkuliahan di Uncen tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. (aj/don/l03)

October 2, 2012 0

Penembakan di Empat Daerah, Empat Tewas

JAYAPURA – Kasus penembakan kembali terjadi di beberapa daerah di Provinsi Papua. Jika pada Kamis (16/8) lalu seorang warga tewas tertembak di Paniai, maka Selasa (21/8) kemarin giliran seorang anggota polisi juga tewas tertembak di Paniai.

Kasus ini menimpa Brigadir Polisi Yohan Kisiwaito (29) anggota Shabara Polres Paniai. Ia ditembak oleh kelompok sipil bersenjata yang diduga dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di ujung Bandara Enarotali, ibu kota Paniai, Selasa (21/8) sekitar pukul 10.00 WIT.

Kasus penembakan berikutnya terjadi di Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai, Minggu (19/8) sekitar pukul 20.30 WIT. Akibatnya dua tewas yaitu Henock dan Marsel. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka berat Enoy dan Simson.

Selanjutnya penembakan terjadi di Keerom, tepatnya di tikungan Jembatan Skanto, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Sabtu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIT. Akibatnya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Sarmi bernama Ayub Notanubun (52), warga Kotaraja, Kota Jayapura tewas.

Penembakan lainnya terjadi di Merauke. Kasus ini menimpa Alfian Kanal (24). Pegawai Otoritas Bandara Merauke. Ia ditembak oleh orang tak dikenal dan tembakan itu mengenai bagian telapak kaki kirinya.

Dari data yang diperoleh Cenderawasih Pos menyebutkan, kasus penembakan yang menimpa Brigadir Yohan terjadi secara tiba-tiba. Setelah mendapat tembakan di bagian kepala bagian belakang dan dada kiri tembus belakang, korban langsung terjatuh.

“Saat itu Brigadir Yohan bersama satu rekannya tengah mencuci mobil di ujung Bandara Enarotali. Namun tidak lama berselang kami mendengar suara tembakan. Yang mana ternyata suara tembakan tersebut mengarah kepada korban. Sedangkan tembakan itu dari mana, kami susah memprediksinya. Akibat kejadian ini, situasi pun mulai memanas di Paniai,” ungkap sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya.

Kabid Humas Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Drs. Johannes Nugroho Wicaksono ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya membenarkan adanya aksi penembakan itu. “Benar anggota Polres Paniai tewas tertembak oleh kelompok OPM pimpinan John Yogi. Sementara saat ini anggota Polres Paniai masih melakukan pengejaran dan penyelidikan terhadap pelaku,” ungkapnya.

Johannes menjelaskan saat itu korban bersama satu orang temannya bernama Briptu Gustab Wartanoi sedang mencuci mobil di ujung bandara. Kemudian rekan korban pergi ke sebuah warung yang tidak jauh dari lokasi untuk membeli makan.

“Saat Briptu Gustab meninggalkan Brigadir Yohan, para pelaku menembak korban dari arah danau. Kemudian setelah pelaku berhasil menembak kepala dan dada kiri korban, para pelaku kabur dengan menggunakan speed boat,” tuturnya.

Dari hasil penyelidikan, pelaku lebih dari satu orang. Sementara senjata yang digunakan pelaku diperkirakan dengan senjata jenis Revolver, karena di TKP ditemukan proyektil Revolver yang diduga milik para pelaku.

“Guna kepentingan penyelidikan, proyektilnya rencana akan dibawa ke Polda Papua, selanjutnya akan dikirim ke Mabes Polri untuk uji balestik. Semoga saja dengan barang bukti ini bisa membantu proses penyelidikan dan mengungkap kasus ini,” tukasnya.

Johannes meminta kepada seluruh masyarakat di Paniai untuk bisa bersama-sama pihak keamanan kembali menciptakan situasi kondusif dan aman. “Saya minta masyarakat tidak terpengaruh dengan kejadian yang terjadi akhir-akhir ini di Paniai. Sebab diduga para pelaku hanya menciptakan suasana di Paniai kacau. Jadi mari bersama-sama kita menyikapinya dengan baik,” ajaknya.

Sementara untuk kasus penembakan di Deiyai, data yang diperoleh Cenderawasih Pos menyebutkan, kejadian ini dialami oleh 4 orang karyawan PT. Putra Dewa milik pengusaha Ray alias Jhon yang bergerak di bidang kontraktor. Awalnya ada 4 orang masyarakat yang berpura-pura minta tolong kepada para korban untuk menumpang. Kemudian saat para korban hendak memberikan tumpangan, para pelaku langsung menyerangkan keempat korban.
“Penyerangan itu ada yang menggunakan senjata api dan ada yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya dua orang tewas atas nama Henock dan Marsel. Sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka berat Enoy dan Simson,” ungkap seorang pria yang enggan disebutkan namanya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. “Sabar, saya masih dalam keadaan sibuk, sebab saya harus fokus pada kejadian yang di Paniai dan Deiyai,” ungkap Kapolres Paniai AKBP Anton Diance, sambil mematikan telepon selulernya, Selasa (21/8).

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf. Jansen Simanjuntak saat dikonfirmasi Selasa (21/8) membenarkan adanya kejadian itu. “Ya, benar ada kejadian itu. Dua warga tewas dan dua lagi luka-luka,” ungkapnya.

Mengenai kronologinya, Kapendam belum mendapatkan laporan yang jelas karena susahnya akses komunikasi ke lokasi kejadian, namun pihaknya berjanji akan mencari tahu kejelasan informasi tersebut. “Nanti saya coba cari tahu informasi yang selengkapnya,” ujar Jansen.

Kemudian kasus penembakan di Keerom menimpa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten Sarmi bernama Ayub Notanubun (52), warga Kotaraja, Kota Jayapura. Korban tewas ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) saat melintas menggunakan Mobil Patroli Dinas Kehutanan Sarmi di Jalan Lintas Arso 15-3 tepatnya di tikungan Jembatan Skanto, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Sabtu (18/8) sekitar pukul 13.00 WIT.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Johannes Nugroho Wicaksono yang dikonfirmasi terkait kasus penembakan tersebut mengatakan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan di lapangan. “Yang jelas pelakunya dalam penyelidikan dan pengejaran aparat di lapangan,”katanya kepada Cenderawasih via telepon selulernya, Minggu (19/8).

Disinggung tentang siapa pelaku penembakan tersebut, Kombes Johannes Nugroho Wicaksono belum bisa memastikannya, sebab pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Nanti setelah semuanya jelas baru kami umumkan,”katanya singkat.

Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Swakarsa Keerom, namun nyawanya tidak tertolong karena pendarahan di kepala bagian belakang akibat terkena peluru. Kemudian sekitar pukul 14.15 WIT, mayat korban dibawa ke Rumah Sakit Bahayangkara Kotaraja untuk keperluan otopsi.

Sekitar pukul 20.15 WIT , petugas rumah sakit berhasil mengeluarkan peluru yang mengenai kepala korban. Sementara itu, salah seorang teman korban yang enggan namanya disebutkan mengatakan, dirinya kaget atas kejadian yang hingga menewaskan temannya.

“Kami mengutuk oknum yang menembak bapak Ayub, kami minta kepada Polda Papua dan Kapolres Keerom yang mempunyai wilayah untuk menuntaskan kasus ini,”katanya kepada Cenderawasih Pos di Rumah Sakit Bhayangkara.

Pihaknya mencurigai pelaku penembakan tersebut adalah orang yang terlatih. Sedangkan anak almarhum, Fery mengatakan, ayahnya keluar dari rumah sekitar jam 07.30 WIT menuju ke Keerom dengan tujuan mau melakukan patroli.

“Bapa keluar dari rumah pagi, dia bilang mau patroli di atas (di Keerom). Ternyata sorenya kami keluarga menerima kabar di luar dugaan bahwa ayah saya ditembak orang,” ujarnya dengan nada sedih.

Terkait dengan itu, pihak keluarga mengharapkan kepada petugas kepolisian untuk menuntaskan kasus ini hingga selesai sehingga memberikan kepuasan bagi keluarga.

“Yang penting bagi kami, polisi bisa menuntaskan hingga mengungkap identitas pelakunya serta menjelaskan motif pelakunya,” harapnya.
Sementara kasus penembakan yang terakhir menimpa Alfian Kanal (24). Pegawai Otoritas Bandara Merauke ini ditembak oleh orang tak dikenal. Akibatnya timah panas menembus telapak kaki kirinya. Peristiwa itu terjadi di depan Gudang Pocari, Jalan Husein Palela tidak jauh dari rumah kontrakan korban, Minggu (19/8) sekitar pukul 04.30 WIT.

Belum diketahui secara pasti kronologi kejadiannya, namun istri korban yang ditemui Cenderawasih Pos saat mendampingi suami yang terbaring lemas di rumah sakit, Selasa (21/8), kemarin mengungkapkan, saat itu suaminya pulang dari Bandara menuju ke rumah. Namun sampai di TKP, tiba-tiba mobil yang dikemudikan pelaku sudah memalang

jalan. Pelaku yang memakai jaket hitam dan berambut cepak dengan ditemani 2 perempuan lainnya di dalam mobil tersebut menghalangi korban untuk lewat. Karena dihalangi sehingga terjadi saling dorong antara korban dan pelaku membuat pelaku langsung mengeluarkan pistol dan menembak korban ke arah bawah 6 kali. ”Jadi yang kena tembakan ke-4,” kata istri korban.

Korban sendiri, lanjut sang istri, tidak mengenal wajah dari pelaku. Namun sang istri korban sangat mengenal wajah dari pelaku itu, karena menurutnya setelah pelaku penembak kaki suaminya pelaku datang kembali ke rumahnya dan mencari suaminya dengan mengeluarkan pistol yang dipakai sebelumnya. ”Waktu datang cari itu, suami saya sedang merangkak lewat rawa ke rumah Pak RT. Dan saya bilang tidak ada di rumah. Kalau saya dipertemukan orangnya saya kenal wajahnya,” katanya.

Meski begitu, lanjut istri korban, Kapolres Merauke AKBP Djoko Prihadi, SH sudah datang mengejuk suaminya dan menginformasikan jika pelaku penembakan dari suaminya itu sudah ditangkap dan dibawa ke Polda Papua.

Kapolres Merauke AKBP Djoko Prihadi,SH yang dihubungi lewat telpon selulernya, mengaku jika pelaku penembakan tersebut masih dalam pendalaman. ”Kita masih dalam

pendalaman apakah benar atau tidak. Karena yang bersangkutan belum mengaku,” katanya terkait diamankannya seseorang ke Mapolda Papua di Jayapura. (ro/mir/ulo/fud)

Sumber Cepos, Rabu, 22 Agustus 2012 , 18:25:00

August 22, 2012 0

Elsham Papua Luncurkan Laporan Masa Lalu yang Tak Berlalu

TabloidJubi, Created on 14 August 2012 Written by Musa Abubar Category: Jayapura

Jayapura (14/8) — Selasa (14/8) siang, Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) di Jayapura, Papua, bersama International Center for Transition Justice (ICTJ) meluncurkan laporan bertajuk ‘Masa Lalu yang Tak Berlalu. Buku ini membuat tentang pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua sebelum dan sesudah reformasi.

Dari pantauan tabloidjubi.com, peluncuran laporan Masa Lalu yang Tak Berlalu berlangsung di Aula kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di kotaraja, Abepura, Jayapura, Selasa (14/8). Koordinator ICTJ, Galuh Wandita dalam memaparkan isi buku Masa Lalu yang Tak Berlalu mengatakan, hasil penelitian dan penulisan dalam buku itu menggambarkan tentang situasi pelanggaran HAM yang sementara terjadi di Papua. “Kami ingin menggambarkan sebuah sistem keadilan yang berlaku di Papua dimasa lalu yang masih terjadi sampai saat ini,” ujarnya.

Buku ini juga bertujuan memberikan pencerahan dan pemahaman kepada publik bahwa mengapa pelanggaran HAM masih saja terjadi secara masif diwilayah paling timur ini. Di saat ini, pelanggaran masih saja terjadi dan medera rakyat Papua. Bertolak dari itu, kata Galuh, pihaknya bersama Elsham Papua mencoba untuk mengambil langkah dengan mewawancarai para korban pelanggaran HAM sebelum reformasi dan sesudah reformasi.

Lanjut dia, tindakan ini dilakukan sebagai suatu langkah pemulihan bagi korban tapi juga menjadi pelajaran berharga bagi negara dan pihak terkait. Dengan laporan ini, negara tahu bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan. Pasalnya, kasus itu menimbulkan trauma yang panjang bagi mereka (warga) yang mengalami. “Ini yang membuat kami mencoba untuk mengambil penelitian lalu melaporkannya dalam sebuah buku,” tuturnya.

Direktur Elsham Papua di Jayapura, Ferry Marisan mengatakan, dalam laporan ini, mereka bersama ICTJ mencoba membagi hasil wawancara dengan para korban ditiga periode. Pertama, mewawancara korban pelanggaran HAM di periode pelanggaran sebelum penentuan pendapat rakyat (Pepera) tahun 1960-1969. Kedua, mewawancarai korban pelanggaran atara Pepera sebelum Reformasi, 1969 – 1998. Terakhir, mewawancari korban pelanggaran HAM di periode masa reformasi dan sesudah reformasi tahun 1998.

Dalam penelitian, kata Ferry, Elsham mengunjungi empat wilayah di Papua, masing-masing Manokwari, Sorong, Biak dan Paniai. Diempat daerah, mereka (Elsham) mendatangi para korban HAM yang mengalami tindakan kekerasan di tiga periode silam yakni periode pepera, 1960-1969, periode pepera sebelum reformasi tahun 1969 -1998 dan masa sesudah reformasi 1998.

Dari wawancara yang dilakukan, sambung Ferry, kebanyakan korban mengaku, mengalami penangkapan secara semena-semena dari aparat keamanan kala itu. Alasan penangkapan yang dilontarkan juga hampir sama yakni tak mendapat akses sehingga tak ada perlindungan hukum. “Dari wawancara yang kami lakukan, rata-rata korban mengaku ditangkap secara semena. Kebanyakan dari mereka mengatakan tak bisa berbuat banyak karena tak ada akses untuk menghungi lemabaga hukum atau pengacara,” kata Ferry. Selain itu, banyak korban juga mengaku masih trauma dan terluka dengan tindakan kekerasan yang dialami.

Lelaki asal Biak ini menandaskan, sebelumnya laporan itu sudah diluncurkan di Jakarta pada 26 Juli 2012 lalu di Jakarta. “Kami sudah lakukan peluncuran pertama di Jakarta. Tapi, kami pikir lebih baik laporan ini kembali diluncurkan lagi di Papua agar rakyat Papua tau pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi,” ujarnya.

Marisan menambahkan, penelitian untuk penulisan laporan tersebut, dilakukan selama tiga bulan. Dalam penelitian, mereka mewawancari 108 narasumber yang menyaksikan kekerasan yang dialami. “Kami lakukan penelitian selama kurang lebih tiga bulan. Ada 108 narasumber yang kami datangi dan wawancarai,” ungkapnya.

Dalam buku itu, Elsham Papua dan ICTJ mengawali dokumentasi laporan itu dengan suara korban. ICTJ dan Elsham mulai mendokumentasikan cerita-cerita korban untuk memahami sejauh mana pelanggaran-pelanggaran di masa lalu dan bagaimana hal tersebut terus mempengaruhi keberadaan mereka. Penelitian ini menemukan bahwa korban dan saksi masih mengalami trauma yang tidak terselesaikan.

Korban dan saksi masih dibayangi oleh ingatan peristiwa-peristiwa tentang kekerasan, sehingga menyebabkan tingginya rasa tidak percaya terhadap terhadap pemerintah dan perwakilannya.

Terlihat dari sisi korban bahwa rekonsiliasi yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Papua akan sangat sulit diwujudkan tanpa adanya pengakuan dan upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM serius yang terjadi di Papua.

Wakil ketua I Majelis Rakyat Papua, pendeta Hofini Simbiak saat menyampaikan dukungannya mengatakan, pihaknya mencoba untuk berdiri tegak bersama pihak Gereja dan LSM untuk menyuarakan masalah pelanggaran HAM sejak tahun 1993. Bagi dia, tindakan kekerasan yang membuat masyarakat mengalami trauma dan penderitaan panjang, perlu diangkat. “Hal-hal yang membuat orang menderita, harus terus disuarakan,” ujarnya.

Simbiak menambahkan, melalui catatan-catatan dari laporan itu, ada rehabilitasi dari negara terhadap para korban pelanggaran HAM. Baik masa lalu maupun yang terjadi masa kini. “Saya harap dengan adanya laporan ini, ada rehabilitasi terhadap para korban,” harap Simbiak.

Peluncuran laporan ini mendapat dukungan dari beberapa pihak. Diantaranya, dari Gereja, Majelis Rakyat Papua, kaukus Papua DPR RI di Jakarta, dan aktivis pembela hak asasi manusia di Papua. Acara peluncuran ini dihadiri oleh aktivis LSM, tokoh agama, tokoh perempuan, masyarakat, korban pelanggaran HAM dan mahasiswa. (Jubi/Abubar)

August 14, 2012 1

Aktivis KNPB Minta Tidak Dikejar-Kejar

Selasa, 07 Agustus 2012 22:38

Juru Bicara Nasional KNPB, Wim R Medlama didampingi Ketua KNPB wilayah Sorong, Tinus Yohame saat memberi keterangan pers, Selasa (7/8)

JAYAPURA – Merasa gerak geriknya mendapat pengawasan ketat aparat keamanan, dan bahkan sempat hendak dilakukan penangkapan terhadap ketua umumnya yang baru, Viktor F Yeimo saat berada di halaman Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura, Juru Bicara Nasional KNPB, Wim R Medlama mengeluarkan pernyataan agar pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan ataupun tindakan lain terhadap aktivis KNPB di luar prosedur hukum yang berlaku.

“KNPB meminta kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera menghentikan tindakan di luar dari prosedur hukum terhadap rakyat Papua khususnya aktifis KNPB,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Selasa (7/8) didampingi Ketua KNPB wilayah sorong, Tinus Yohame.

Hal itu dikatakan, karena selain ketua umumnya yang nyaris ditangkap, juga dua orang simpatisannya yang sempat diinterogasi di kawasan Jalan Baru, yang menurutnya dilakukan oleh aparat berpakaian preman.

“Penculikan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap Doga Tabuni unur 29 tahun dan Alex Degey 25 tahun yang dilakukan oleh aparat keamanan yang berpakaian preman pada pukul 15.00 WPB di Perumnas III Waena tepat di depan Asrama Uncen Unit 3 dan 4 secara diam-diam,” ceritanya. Keduanya, menurutnya diinterogasi di jalan baru, tepatnya di bawah jembatan, dengan menanyakan beberapa orang DPO Polda Papua.

KNPB juga menyatakan mengutuk dengan tegas proses penangkapan terhadap Mantan Ketum KNPB Buchtar Tabuni beberapa waktu lalu yang kini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura. Karena menurutnya tanpa bukti dan fakta yang jelas.

Juga terkait penembakan terhadap Ketua 1 KNPB Alm Mako Tabuni yang dinilainya juga tanpa bukti yang jelas.

Termasuk upaya penangkapan terhadap Ketum KNPB Victor F Yeimo di depan Pengadilan Negeri oleh kepolisian, meski tidak berhasil karena Victor F Yeimo sempat melarikan diri.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menuntut pelaksanaan referendum untuk Papua, yang selama ini menjadi isu yang diusungnya dalam setiap aksi demo maupun di berbagai kesempatan lainnya.

Hal itu, menurutnya karena status Tanah Papua masih dalam sengketa dan belum sah dalam NKRI.(aj)

Sebagaimana diketahui, usai persidangan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni Seni tadi siang (6/8), Pihak kepolisian dari Polresta Jayapura nyaris menangkap Ketua Umum KNPB Victor Yeimo di depan pintu keluar Pengadilan Negeri Abepura pukul 01-20 siang.

Seperti pada pengadilan sebelumnya, Victor Yeimo bersama puluhan massa KNPB menghadiri sidang Buchtar yang berlangsung dibawah pengawalan ketat dari intelijen dan pasukan Polisi. Tanpa alasan yang jelas, komandan polisi dari Polresta Jayapura memerintahkan anak buahnya menangkap Victor. Melihat ada upaya intervensi langsung itu, Victor tanpa ragu terus mengendarai motor keluar dan melaju ke arah Lingkaran.

Menurut pantauan langsung, beberapa avansa dikerahkan untuk mengejar Victor Yeimo, sedangkan massa KNPB yang berada ditempat kejadian tidak terpancing dengan hasutan yang sengaja dibuat oleh Polisi.

Sementara itu, setelah pihak kepolisian tidak berhasil menangkap Victor Yeimo pasukan polisi yang menggunakan mobil avansa dan truk dalmas dikerahkan ke Asrama Uncen dan melakukan penggrebekan di beberapa titik. Menurut beberapa saksi, Polisi menangkap Alex Oagai dan Doga Tabuni yang sedang berada tepat di depan Asrama Unit 6 Uncen pada pukul 02.16 siang.
Tanpa menunjukan surat penangkapan, keduanya dipaksa naik kendaran milik polisi dan dibawah keluar. Namun, sore ini sekitar pukul 4.30, keduanya dikembalikan. Keduanya tidak dibawa ke Polda namun diintrogasi dengan paksa dalam mobil polisi. (aj/don/l03)

August 11, 2012 0

Situasi di Papua Tidak Kondusif, Warga Sipil Ketakutan Atas Kehadiran Aparat TNI-POLRI

Report KNPBnews,–Situasi di Wamena pada umumnya di Papua tidak kondusif, Hak hidup warga Papua di Wamena terancam akibat tindakan aparat militer gabungan TNI dan POLRI.

Wamena 03 Juli 2012 sekitar 01:00 Wp, kembali terjadi 1 korban nyawa hingga tewas seorang tukang ojek dan 3 lainya kritis. Menurut informasi yang kami peroleh melalui via telepon seluler dilaporkan bahwa, telah terjadi koban nyawa 1 orang tukang ojek ditakam oleh orang tak dikenal di Siep Kosi Wamena, namun korban belum diketahui Idenditasnya.

Tiga lainya yang sedang kritis dirawat di RS. UGD Wamena, tiga korban ini ditikam juga oleh orang tak dikenal bertempat di Pasar Baru Wamena, namun korban tersebut belum juga diketahui identitasnya. Karena untuk diketahu identitas korban akses untuk pergi cek korban di RS dibatasi, oleh aparat Gabungan TNI-POLRI, saat ini khusunya dikota Wamena dikuasai oleh Aparat kabungan TNI-POLRI. Dari saat dikabarakan korban ditikam oleh orang tak dikenal sampai malam sedang patrol oleh aparat Gabungan TNI-POLRI. Saat patrol aparat kabungan ini, ketika dapat melihat warga yang melintas di jalan tanpa ditanya langsung ditangkap dan bawa ke Polres Wamena. Hal ini mengakibatkan, semua warga terancam dan sangat trauma, sedangkan warga yang lainnya mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena tindakan Aparat gabungan itu.

Dilaporkan dari sumber yang terpercaya dan positip, pada tanggal 1 Juli 2012, para aparat gabungan TNI-POLRI saat swiping telah menangkap 25 orang warga Papua di Wamena, sampai saat ini belum dikeluarkan sedang ditahan di Polres Jayawijaya. Namun mereka yang ditangkap belum diketahui identitas, tetapi yang kami kenal juga yang ikut ditangkap, 1. Enos Itlai 28 thn dan 2. Semi Sambom 29 thn. Mereka yang ditangkap ini tidak melakukan tindak pidana yang melanggar UU, tetapi ditangkap sewenang-wenang dengan alasan yang tidak jelas hanya sebatas mencurigai.

Wamena karena kasus penikaman oleh orang tak dikenal ini, mengakibatkan situasi tidak kondusif, warga sipil terancam, dan yang lainya sedang mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena aparat gabungan TNI-POLRI melakukan tindakan pengkapan para warga yang tidak bersalah. Kemudian hari ini Selasa tanggal 3 Juli sekitar pukul: 11:35 wp sempat Aparat gabungan mengeluarkan tembakan berturut-turut di Lokasi III, Pasar Baru, Sinakma dan Woma di Wamena sampai berhenti sore pukul 04: 00 wp. Hal ini juga mengakibatkan hak hidup warga sipil tidak aman.

Sama juga di Jayapura Papua situasi sampai saat ini tidak aman, karena pasca penembakan terjadi pada 1 Juli terhadap kepala Kampung Kali Tami di Keerom. Insiden itu terjadi sampai saat ini aparat gabungan TNI-POLRI terus melakukan pengejaran terhadap yang diduka TPN-OPM. Tetapi pelaku yang mengorbankan kepala kampung itu bukan TPN-OPM. Lambert Pekikir Pimpinan TPN-OPM di wilayah perbatasan RI-PNG mengaku bahwa, saya sempat menembak mobil milik TNI, tetapi penembakan kepala kampung saya tidak tahu. Pelaku penembakan terhadap kepala kampung kali tami adalah Aparat gabungan TNI-POLRI, sebab ia tertembak saat aparat gabungan swiping, berarti mereka yang menembak. Karena korban juga diduga anggota TPN-OPM.

Aparat gabungan melakukan swiping dan pengejaran dilakukan selain itu warga sipil di taksi umumpun diperiksa sampai diinterogasi, maka hal ini juga mengakibatkan secara tidak langsung batasi ruang gerak aktivitas warga sipil, semua warga trauma dan tidak aman, hak hidup mereka terancam.

Untuk situasi rentetan yang terjadi di Papua tidak kondusif ini, rakya bangsa Papua meminta kepada Internasional, Negara anggota PBB, NGoS dan PBB segera mengirim Pasukan Perdamaian PBB dan tim Investigasi, serta Jurnalis Internasional.

July 4, 2012 1

Berdukacita Sedalam-dalamnya – Bangkitkan Semangat Juang, Terus Maju

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, kami dari Kantor Secretariat-General bersama segenap pejuang kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua menyampaikan

MAYAT PEJUANG KEBENARAN Korban Penembakan di Papua Dimakamkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas tewasnya pemuda pejuang Hak-Hak Dasar Bangsa Papua di tangan aparat penjajah NKRI yang telah lama dan terus-menerus membunuh banyak anggota masyarakat Papua yang berteriak menuntut hak-haknya yang telah diperkosa, berawal dari peristiwa penyerahan wilayah West Irian dari penjajah Kerajaan Belanda kepada UNTEA, yang kemudian mengantar kepada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang kita kenal dan tentang karena penuh dengan pelanggaran HAM, cacat secara hukum dan praktek demokrasi universal.

Almarhum pemuda pejuang bangsa telah meninggalkan kita dan bergabung bersama para pahlawan yang telah tiada, demi hargadiri, harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa dan tanah leluhur kita, bukan sekedar untuk kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kemabukan, yang bermuara kepada kedagingan dalam rangka melayani ego dan kerakusan belaka, bertujuan jangka pendek dan keuntungan pribadi belaka, seperti pandangan dan perbuatan kaum pendukung NKRI. Kita berjuang bukan untuk sesenduk atau sepiring nasi, bukan meminta belas kasihan, bukan juga meminta perhatian. Karena itu kita tidak menuntut pengusutan atas pembunuhannya kepada penjajah yang datang bukan untuk menghargai dan mengakui, tetapi untuk merampok, menjarah, memperkosa dan membunuh.

Jangan Takut! Jangan ragu dan bimbang! Jangan menyerah! Karena sejarah perjuangan telah mengajar kita dan kita telah belajar dari kesalahan untuk berbenah dan maju. Kita telah ada dalam rel perjuangan yang benar. Dan kita pasti akan mencapai cita-cita kita yang mulia, karena harga telah dibayar oleh para pahlawan kita.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 2 Mei 2012

==============================

Secretary-General,

Amunggut Tabi, Leut. Gen. TRWP
================================
BRN: A.DF 018676

May 3, 2012 0

Perburuan Penembak Kapolsek Mulia Diwarnai Baku Tembak

Metrotvnews.com, Mulia: Pasca-meninggalnya Kepala Kepolisian Sektor Mulia AKP Dominggus Awes, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, masih belum kondusif. Aparat kepolisian dari Brigade Mobil yang memburu pelaku pembunuhan Kapolsek, sempat terlibat baku tembak dengan anggota Organisasi Papua Merdeka.

Baku tembak terjadi di daerah Pos Kotis Brimob yang ada di Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Baku tembak itu sudah berlangsung selama dua hari terakhir. Namun sejauh ini tidak ada korban jiwa dari aparat kepolisian maupun dari pihak OPM.

Selain terjadi saling tembak, OPM juga membakar perkantoran Dinas Perikanan di Puncak Jaya, yang membuat Kota Mulia semakin mencekam.

Sejauh ini anggota OPM masih dengan bebas menenteng senjata laras panjang di Kota Mulia. Hingga hari ini, Jumat (28/10), pihak kepolisian sudah memeriksa lima orang saksi terkait kasus penembakan Kapolsek Mulia. Sementara Polda Papua mengaku sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan Kapolsek.(DSY)

October 28, 2011 4

Penuturan Korban dan Saksi KRP III

Kongres Rakyat Papua III yang sudah digelar 19 Oktober 2011, meninggalkan luka dan trauma mendalam di bathin para korban dan mereka yang dikorbankan akibat tindakan arogansi monopoli kebenaran tunggal, serta mengabaikan dan mengorbankan nyawa, harkat dan martabat kemanusiaan.

Salah seorang massa kongres saat diamankan aparat
Cristianus Dogopia ( 22) mahasiswa semester V STFT Fajar Timur, anggota kongregasi Imam Imam Projo Jayapura harus dirawat di rumah sakit Dian Harapan karena tulang tangan kanannya retak. Saat ditemui Jumat( 28/10) siang di rumah Projo. Cris dalam keadaan terbalut tangan kanannya, dengan mata lebam, saat dirawat di rumah sakit, wajahnya bengkak merata sehingga terkesan tak ada perbedaan antara hidung dan pipi. Cris bercerita, saat kongres selesai dia berada di halaman rumah Sang Surya, dari jauh dia mengamati aparat melakukan penembakan, Dalam benaknya berpikir, kira kira kemana arah dan tujuan dari tembakan itu, rupanya tembakan aparat itu diarahkan ke atas, merata kepada semua peserta kongres. Pada pukul 15.30 atau jam 04.00 sore aparat lakukan penembakan itu serentak terdengar dari arah belakang Kampus, berikut dari Jalan Yakonde dan sepanjang jalan Sosiri padang bulan.

“ Karena arah tembakan aparat merata , peserta kongres diantaranya ada laki laki, perempuan dan warga yang hanya ingin melihat kongres. Ketika peserta berlari mencari tempat perlindungan yakni rumah- rumah dosen yang berada di luar lapangan kongres, saya tetap berdiri dan tidak terpengaruh dengan tembakan tembakan yang diaragkan aparat, namun saya kasihan dengan orang orang yang mencari perlindungan, hingga saya mengarahkan mereka dan menunjukkan satu rumah yang pintunya terbuka agar mereka masuk kesana, termasuk kandang ayam milik salah seorang dosen, saya arahkan ke kandang ayam sebagi tempat perlindungan dan saya berteriak dari jauh, tutup pintu dari dalam,” kenangnya.

“ Ketika saya berusaha melindungi seorang pria peserta kongres yang kedapatan ditangkap, dipukul hingga berdarah darah dan pingsan, saya bermaksud melindunginya agar tidak mendapatkan perlakuan yang lebih kasar lagi dari aparat, namun ketika akan melakukan itu, saya dipukul dibatang hidung , dan sempat menangkis pukulan aparat hingga mengenai tangan, setelahnya saya dibawah masuk ke dalam lapangan yang dipakai sebelumnya untuk kongres, disana ada kelompok besar orang yang ditangkap sambil berbaris, di suruh jongkok dan saya masuk dalam kelompok itu, dibawah ke Polda dalam keadaan berdarah darah bersama peserta kongres lainnya yang kondisinya sama dengan saya berkesimpah darah disekujur tubuh”.katanya.

Dia dipulangkan pada 20 oktober dan masuk rumah Sakit Dian Harapan untuk menjalani perawatan. Dari pemeriksaan yang dilakukan di RS. Dian Harapan, keterangan dokter menyatakan, tangan yang digunakannya melindungi peserta kongres yang pingsan itu retak hingga perlu perawatan. Dia juga bercerita saat diangkut ke Polda, mereka ditempatkan di lapangan tenis dan dikelompok kelompokan masing masing mahasiswa/ pelajar, perempua , laki laki, peserta kongres dan Petapa.

Mahasiswa STFT yang ditangkap dan sempat ditahan di Polda usai digelarnya KRP III berjumlah 5 orang , mereka berada pada posisi didatangi massa yang mau menyelamatkan diri, mau tidak mau demi kemanusiaan mereka harus melakukan perlindungan kepada massa yang mendatangi mereka, mereka tak luput dari tindak kekerasan aparat, bahkan seorang pastor Yan You ditodong dengan pistol sebanyak tiga kali oleh aparat yang berbeda diselang waktu yang berbeda pula.

Ditempat yang sama, Daud Wilin( 22) mahasiswa STFT dan Frater Imam Projo yang serumah dengan Cris Dogopia mengalami hal yang sama seperti rekannya Cris, dia ditendang dan dipukul dengan senjata tepat dipunggung dan tulang belakang, hingga gumpalan darah kotor mengumpal di pinggangnya, bahkan dia menuturkan, masih banyak mahasiswa STFT yang dikejar dan merasa rakut dan trauma melarikan diri ke hutan . Sampai keduanya ditemui di rumah projo Padang Bulan, nampak rasa trauma dan ketakutan terlihat diraut wajah dua frater Projo ini, keduanya mengaku, tidak tenang selalu awas dalam berbagai situasi, apalagi mendengar bunyi tembakan atau bunyi gaduh, hati bathin mereka masih terbawa dan terbayang peristiwa dimana keduanya mendapat perlakukan tidak manusiawi dari Aparat.*/don/l03)

October 28, 2011 0

‘Cap Makar’ Jangan Dijadikan Alasan

JAYAPURA – Pasca Kongres Rakyat Papua III yang berakhir jatuhnya korban jiwa, mendorong Lima Ketua Dewan Adat Papua buka suara, dengan mengeluarkan penyataan sikap. Intinya, mereka menyesalkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan aparat sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Mereka juga minta jangan stigma atau ‘cap makar’ atau separatis yang dialamatkan kepada orang Papua dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan tindakan kekerasan. Lima perwakilan masyarakat Adat Papua itu, masing masing Ketua Dewan Adat Biak, Yan Pieter Yarangga, Ones Wanande Ketua Dewan Adat Mampta, Lemak Mabel \Ketua Dewan Adat wilayah Baliem, Yulius Hisage ketua Dewan Adat Hubula Lembah Baliem dan Izak Heselo Ketua Dewan Adat Hosolimo Kurima Wamena. Menurut mereka, betapapun hasil Kongres yang selesai digelar oleh aparat dinilai bertentangan dengan hukum di Indonesia, namun Dewan Adat Papua menilai tindakan represif yang berlebihan dan tidak manusiawai yang dilakukan aparat TNI – POLRI merupakan tindakan yang tak dapat ditolerir.

Kelima Perwakilan masyarakat Adat Papua ini dalam pernyataannya kepada Wartawan menyatakan, tindakan kekerasan kepada rakyat Papua peserta kongres yang dilakukan aparat bersenjata terhadap rakyat Papua tak bersenjata menunjukkan aparat keamanan sesungguhnya masih mempertahankan pola- pola lamanya, yang militeristik dalam merespon tuntutan Politik Masyarakat Papua. Seolah olah cap makar dan separatis yang dikenakan kepada orang Papua merupakan pembenaran bagi aparat keamanan untuk melakukan tindak kekerasan.

Kelima Dewan Adat Papua ini menyatakan, peristiwa pasca Kongres III Papua merupakan rangkaian dari kesekian kasus yang merenggut nyawa masyarakat adat Papua diatas Tanah leluhurnya, yang sampai pada hari ini tak pernah diusut, diungkap serta pelakunya dibawah ke pengadilan untuk diselesaikan secara adil oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Di lain pihak, masyarakat adat Papua selalu saja diseret dalam proses hukum dengan berbagai macam cara dan alasan yang faktanya adalah maraknya praktek impunitas yang masih dipertontonkan oleh negara terhadap rakyat Papua.

Berdasarkan pengalaman itulah, maka segenap masyarakat adat Papua menyatakan rasa dukanya yang mendalam terhadap masyarakat adat Papua yang menjadi korban dari insiden pasca Kongres III Rakyat Papua pada 19 Oktober 2011 lalu, dimana kejadian ini satu dari lembaran kelam panjang yang terus menerus menimpa masyarakat adat Papua sejak hadirnya Pemerintah Indonesia di Tanah Papua.

Kelima Perwakilan Masyarakat Adat Papua ini kepada wartawan mengemukakan bahwa sebagai masyarakat adat mereka sangat menyesalkan dan mengutuk keras tindakan brutalitas aparat dalam insiden pasca Kongres III Rakyat Papua yang dilakukan terhadap masyarakat adat Papua. Tindakan sama dilakukan terhadap Ondofolo Forkorus Yaboisembut dimana Ondofolo Forkorus diseret, dipukul, ditendang, dijemur dan mendapat caci makian, Menurut Lima Ketua Dewan Adat Papua ini, tindakan brutalitas aparat ini sangat merendahkan martbat kemanusiaan beliau, apalgi dalam proses beliau sebagi seorang Pemimpin adat/Ondofolo dan Ketua Dewan Adat Papua.

Para Ketua Dewan adat melihat insiden pasca Kongres merupakan satu dari sekian insiden lainnya yang terkait persoalan Politik Papua yang terus terulang dan menimpa masyarakat Adat Papua, kami berkeyakinan bahwa hal seperti ini akan mungkin terus terjadi dimasa yang akan datang, apabila akar persoalan yang melatarbelakangi berbagai aksi Politik masyarakat adat Papua tidak diselesaikan secara adil dan bermartabat.

Menurut kelima ketua Dewan adat, Kongres Rakyat Papua yang usai digelar semua berjalan aman karena antara para peserta kongres saling salam menyalami, setelah akan meninggalkan lapangan Kongres, semua peserta Kongres berjalan dengan tenang, dua jam kemudian aparat melakukan penyerangan dan membubarkan massa kongres yang tidak bersenjata dan tidak melakukan perlawanan, namun terus dikejar dan dianggap musuh, seharusnya aparat malu berhadapan denga masyarakat adat Papua yang tidak bersenjata dan melakukan perlawanan, justru kami menilai tindakan mengejar dan brutalitas aparat itulah yang disebut makar, ungkap mereka.

Dewan Adat mempertanyakan kembali surat ijin yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang resmi dikirimkan kepada Pantia Kongres dengan menugaskan Dirjen Otda Kemdagri untuk membuka dan menjadi Keynode Speaker pada KRP III di Auditorium Uncen Jayapura, dengan sepihak Pula Kemendagri memerintahkan membubarkan Kongres karena dinilai makar.

“Kalau Kami melakukan makar dengan adanya Bintang Kejora yang dibawakan dalam tarian, sesungguhnya itu bukan makar, yang dapat dikatakan makar, ketika bendera Bintang Kejora dipasang dan dinaikkan pada tiang dan ditancapkan saat Kongres, namun kenyataan itu tak terbukti,” ungkap mereka.

Para Ketua Dewan Adat juga menyingkung tempat pelaksanaan Kongres yang dilakukan di lapangan, dikatakan ini menunjukkan Pemerintah sudah tidak menghargai masyarakat Adat Papua dan dianggap tidak ada, “padahal kami ini datang untuk bicarakan hak hak dasar kami dalam negara ini yang terabaikan dan kami telah diusir keluar dan tidak diberi tempat layak dalam sebuah gedung sebagaimana permintaan kami untuk menempati gedung Auditorium dan GOR,”katanya.

Hal ini menujukkan Pemerintah, terutama Kemendagri terus melakukan pembohongan terhadap orang Papua, padahal mereka sendiri mengeluarkan ijin resmi bahwa Kongres Rakyat Papua III boleh dilaksanakan, lantas kemudian mereka juga melarang dan merintahkan aparat melakukan penangkapan. (Ven/don/l03)

October 28, 2011 0

Polri: Kondisi Papua Masih Rawan, Puncak Jaya Siaga Satu

Detik.com, Jakarta – Kondisi Papua masih belum kondusif hingga kini. Baku tembak kembali terjadi Rabu (26/10) dini hari.

Mobil yang ditumpangi oleh sejumlah anggota Brimob dan petugas security PT Freeport ditembaki oleh orang tak dikenal. Akibat insiden ini, kaca belakang mobil yang ditumpangi pecah.

“Tadi malam sekitar 00.15 WIT dini hari, itu di mile 35, anggota kita brimob sedang patroli bersama security Freeport itu dihadang, ditembak. Ada tiga kali tembakan. Kemudian anggota kita juga berhenti, melakukan balasan, kemudian pelakunya kabur,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (26/10/2011).

“Mobilnya ditembak kena kacanya, pecah. Kaca belakang. Pelaku diduga 3 orang. Patroli kita ada 5 orang,” terangnya.

Diterangkan Anton, para pelaku diduga menggunakan senjata laras panjang. Sebab, bunyi tembakan terdengar cukup keras.

“Mereka mengeluarkan tembakan dengan senjata yang diduga laras panjang, mengenai kaca,” ucapnya.

Insiden ini menandakan situasi Papua, terutama di Puncak Jaya dan sekitar Freeport, masih rawan. Polri mensiagakan sejumlah personel Brimob dari Kelapa Dua yang berangkat semalam ke Papua. Mereka diminta untuk melakukan patroli di sekitar wilayah Timika.

“Jadi memang masih rawan daerah Freeport itu. Karena tiap mobil yang lewat ditembak,” tuturnya.

Status keamanan di Puncak Jaya ditetapkan dengan status Siaga Satu. Kepolisian terus meningkatkan pengamanan, di samping melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan sebelumnya.

“Memang di Puncak Jaya itu kita tetapkan Siaga Satu, yang lainnya Waspada. Agak menurun dikit,” kata Anton.

“Kita siap siaga kalau ada apa-apa. Kita imbau kepada petugas kita, khusus di Puncak Jaya itu, kita tidak perkenankan anggota kita dalam jumlah minoritas, minimal 5,” tambahnya.

Hasil identifikasi sementara menyebutkan, para pelaku penembakan memiliki modus untuk mencari senjata api. Mereka diduga berkelompok, di mana setiap kelompoknya terdiri atas 30-an orang.

“Mereka ini memang kelompok-kelompok yang teridentifikasi suka mengacaukan keamanan di sana. Kelompok-kelompok ini berjumlah sekitar 30-an. Nah di antara kelompok itu mereka ada yang punya senjata 9, ada yang megang 10 dan sebagainya,” jelas Anton.

(nvc/gun)

October 26, 2011 0