Polisi & TNI Akan Bubarkan Kongres Rakyat Papua

JAYAPURA – Ratusan Polisi dan TNI akan membubarkan paksa pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III di Distrik Abepura, Jayapura, jika kegiatan tersebut menyimpang dan bertentangan dengan NKRI.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Wachyono mengatakan pihaknya tidak segan membubarkan massa jika ada bendera Bintang Kejora yang dikibarkan di lokasi.

“Gelar pasukan dari kepolisian dan TNI telah dilakukan. Sekarang kepolisian dibantu TNI sudah membuat pagar betis di titik masuk ke lokasi. Jika ada sesuatau yang terjadi seperti mengibarkan bendera Bintang Kejora dan teriakan ‘Merdeka’ akan dibubarkan paksa,” ujar Wachyono kepada kontributor Sun TV, Minggu malam.

Dia melanjutkan, ratusan personel disiagakan dari Polda Papua dibantu Polres Jayapura, Polresta Jayapura, serta polsek.

Selain itu, polisi juga mendapat bantuan sekira 100 personel TNI dari Batalion 751/BS yang berada di bawah kendali Kodam XVII Cendrawasih.

Pembukaan Kongres Rakyat Papua sedianya dilakukan kemarin, namun karena penjagaan ketat dari polisi dan TNI, kongres baru akan dibuka hari ini dan dilaksanakan hingga tiga hari mendatang.

Berdasarkan pantauan di Lapangan Padang Bulan, Abepura, Jayapura, lokasi digelarnya kongres, ratusan orang sudah memasuki lokasi. Mereka berasal dari Petapa (Pasukan Penjaga Tanah Adat Papua), pasukan Koteka, dan pasukan Papua Barat.

Berdasarkan informasi dari sekretariat panitia kongres ada sekira 80 ribu orang dari Papua dan Papua Barat yang diprediksi menghadiri acara ini.

Namun hingga Senin (17/10/2011), pukul 10.50 WIT acara belum juga dimulai, padahal seharusnya acara dibuka sekira pukul 09.00 WIT.

(Herawati/Sindoradio/ton)

October 17, 2011 0

Koalisi Pembela HAM Papua Minta Polisi Profesional

JAYAPURA – Koalisi Pembela Hak Azasi Manusia (HAM) di Tanah Papua yang terdiri dari Perwakilan Komnas HAM Papua, Kontras Papua, ALDP, LBH Papua, BUK dan JAPHAM Wamena meminta kepada pihak aparat keamanan termasuk TNI/Polri untuk lebih professional dalam melakukan proses penyelidikan tentang kasus penembakan di Kampung Nafri dan Abepantai, khususnya dalam melakukan penyisiran untuk mengejar para pelaku penembakan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Kontras Papua, Olga Hamadi didampingi Wakil Ketua Perwakilan Komnas HAM Papua, Matius Murib, Theo Hasegem dan sejumlah rekan-rekan LSM lainnya ketika menggelar jumpa pers di Kantor Kontras Papua, Sabtu (13/8) kemarin.

Dikatakan, pihaknya sangat prihatin dengan peristiwa penembakan tersebut pasalnya masih membekas diingatan bahwa terjadinya kasus penembakan yang terjadi tahun 2010 lalu namun sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya.

“Tidak terungkapnya secara jelas pelaku dan motif penembakan misterius itu dapat menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah masyarakat akan peran TNI/Polri dan intelijen selama ini, bahkan hal ini juga menunjukkan lemahnya negara dalam memberikan perlindungan serta jaminan keamanan bagi warga,” katanya.

Menurutnya, pihak aparat keamanan dalam mengungkap kasus penembakan tersebut masih menggunakan cara-cara yang tidak professional, hal itu dibuktikan dengan adanya pengaduan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terjadinya penembakan yang mengaku dirugikan karena rumah milik warga sebanyak 3 unit dibakar oleh aparat ketika melakukan penyisiran dan pengejaran ke gunung-gunung.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua ternyata aparat sangat arogan ketika menyisir daerah gunung-gunung. Masyarakat banyak yang berkebun di sana, jadi kalau rumah mereka dibakar maka siapa yang mau bertanggungjawab dan siapa yang mau kasih mereka makan,” tegas Matius Murib menyambung perkataan Olga Hamadi.
Matius Murib menambahkan, menyoal pasukan gabungan yang dikerahkan sebanyak 300 personel untuk menuntaskan persoalan ini dengan cara menyisir di gunung-gunung dan sekitarnya ternyata sangat berlebihan. Bahkan hanya membuat takut masyarakat yang mempunyai aktivitas berkebun di sekitar gunung. Tapi menurutnya, aparat keamanan harusnya lebih peka terhadap kehidupan budaya masyarakat yang tinggal di sekitar sehingga tidak salah dalam mengambil tindakan yang tentunya akan memperburuk citra aparat keamanan di mata masyarakat.

Oleh karena itu, Koalisi Pembela HAM di Tanah Papua menyatakan, pertama mendorong pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif untuk lebih proaktif dalam menyikapi kasus-kasus penembakan yang terjadi sehingga tidak menghilangkan tanggungjawab negara dalam melindungi warganya. Kemudian perlu adanya evaluasi oleh pemerintah terhadap kinerja aparat keamanannya termasuk intelijen di lapangan dan mendesak aparat keamanan untuk bekerja secara professional, akuntabel dan transparan dalam menangkap pelaku serta mengungkap motifnya sehingga tidak menambah citra buruk di mata masyarakat, terutama bisa memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk menarik pasukan TNI/Polri yang saat ini sedang menyebar di wilayah Abepura dan Tanah Hitam karena kondisi Papua khususnya Jayapura masih dalam tertib sipil bukan merupakan daerah darurat militer atau darurat sipil. “Ini sudah membuat resah masyarakat karena merasa ketakutan,” tandasnya. (nal/fud)

Cepos, Senin, 15 Agustus 2011 , 03:52:0

August 15, 2011 0

Polisi Akan Panggil Mako Tabuni

Jayapura-Kasus penikaman yang menimpa korbannya, Laode Rusdian (20), mahasiswa Unuversitas Sains Dan Teknologi USTJ Jayapura di depan kampus Universitas Cenderawasi saat aksi demo damai Komite Nesional Papua Barat (KNPB), untuk mendukung KTT ILWP , Selasa (2/8), ditindaklanjuti aparat kepolisian.

Kapolres Kota Jayapura, AKBP Imam Setiawan, mengatakan, untuk penyelidikan kasus tersebut, pihak kepolisian akan segera memanggil Mako Tabuni selaku penanggungjawab aksi demo tersebut. Pemanggilan Mako Tabuni ini sebagai saksi untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku penganiayaan yang disertai penikaman terhadap korbannya.

Pasalnya diduga oknum yang melakukan penikaman serta penganiyaan terhadap korban berasal dari massa yang melakukan aksi demo damai tersebut. “Rencana hari ini Senin (kemarin, red) kami akan panggil Mako Tabuni sebagai kordinator lapangan saat aksi demo damai KNPB terkait laporan Rusdian mahasiswa USTJ Jayapura korban penikaman,” tegas Kapolresta Jayapura saat dikonfirmasi BIntang Papua di ruang kerjanya kemarin.

Sementara itu, keluarga korban berharap agar kasus ini mendapat tanggapan yang serius dari pihak kepolisisan serta mengadakan penyelidikan lebih lanjut, agar pelakunya dapat proses sesuai dengan aturan yang berlaku. “ seperti yang diutarakan oleh kakak korban Laode M Rusliadi.

Lebih lanjut di katakan Rusliadi segera usut kasus ini secara adil sampai tuntas tanpa memilah –milah kasus yang ada,” kata kaka korban Laode M Rusliadi saat bertandang ke redaksi Bintang Papua .(cr- 32/don/l03)

Senin, 08 Agustus 2011 23:21

August 10, 2011 0

Ditangkap Karena Kumpulkan Massa Tanpa Ijin

JAYAPURA –Penangkapan 5 aktifis peringatan 1 Juli sebagai hari OPM oleh kepolisian, adalah untuk membubarkan pengumpulan massa yang tidak ada ijin. “Mereka kita bubarkan tidak sedang berdoa. Mereka kalau mau berdoa ya datang saja ke sana, tidak perlu kumpul di situ dan membuka spanduk,” ungkap Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan,SIK saat dihubungi Bintang Papua via hand phonenya, Senin (4/7) terkait penangkapan 5 aktivis yang menuai protes.

Dikatakan, para aktifis yang ditangkap, masing-masing Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai, karena mengadakan pengumpulan massa yang tidak sesuai pemberitahuan yang ada di kepolisian. “Melihat itu anggota saya mengamankan dan membawa ke Polres, kemudian kita interogasi sedikit, dan siang itu langsung kita pulangkan juga,” ujarnya. Duterangkan, dalam melakukan pengumpulan massa harus mendapat ijin keramaian dari kepolisian. “Saat itu mereka sedang membentangkan spanduk sekitar 20 – 30-an orang. Sedangkan pemberitahuannya hanya pelaksanaan ibadan di Makam Theys. Sehingga beberapa aktifisnya kita amankan untuk kita mintai keterangan,” jelas Kapolres.

Disinggung tentang pemberitahuan yang telah diserahkan panitia, menurut Kapolres tidak ada pemberitahuan tentang adanya pengumpulan massa di Abepura. “Kalau di Sentani iya, oke. Kalau mau mengadakan kegiatan di sana silahkan. Tapi jangan kumpul-kumpul di situ bentangkan spanduk. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak dibolehkan,” terangnya.(aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12322-ditangkap-karena-kumpulkan-massa-tanpa-ijin
Senin, 04 Juli 2011 22:27

July 4, 2011 1

Kekerasan Suburkan Aspirasi ‘M’

Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).

JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.

“Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.

Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.

Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.

Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.

Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.

Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.

Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.

Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.

“Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)

June 2, 2011 0

Warga Ultimatum Kepolisian

JAYAPURA [PAPOS]- Situasi keamanan di kawasan Abepura berangsur pulih pasca-bentrok antar warga pendatang dengan warga asal Pegunungan. Namun, sebagian warga pendatang, yakni Makassar Sulawesi Selatan, masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pantauan VIVAnews.com, Senin 30 Mei 2011, aktivitas perdagangan di sepanjang Jalan Kali Acai, Abepura, mulai berdenyut. Sabtu malam lalu, jalan ini sempat jadi sasaran lemparan batu dari warga asal pegunungan Papua.

Bentrok ini berawal dari kecelakaan lalulintas dengan korban Ortisan (22), seorang mahasiswa asal Pegunungan Bintang di Jalan Kali Acai. Ortisan yang mengendarai sepeda motor diserempet pengemudi motor dari arah berlawanan. Sejumlah tukang ojek yang melihat korban langsung bergegas menolong. Sementara pengendara motor yang menyerempet korban langsung kabur.

Namun, Ortisan malah marah dan memukul seorang tukang ojek yang berusaha membantu dirinya, perlakuan kasar tersebut memicu kemarahan dan pelaku menikamkan pisau ke punggung korban.

Usai menikam Ortisan, pelaku penikaman melarikan diri. Informasi penikaman terhadap Ortisan didengar oleh rekan – rekannya yang tinggal bersama di Asrama Mahasiswa Pegunungan Bintang. Mereka lantas mendatangi lokasi kejadian, mencari pelaku penikaman. Sejumlah pertokoan pun menjadi sasaran lemparan batu dari para mahasiswa yang marah.

Bentrokan tak terelakkan lagi dan tiga mahasiswa luka. Bentrokan baru bisa diredam setelah aparat kepolisian turun ke lokasi kejadian. Korban luka adalah Yulianus Urapdana (27), Elisa Mimin (21), dan Alpen Amirka (23).

Wakapolresta Jayapura, Kompol Raydian Kokrosono mengatakan, warga asal pegunungan meminta agar polisi segera menangkap pelaku yang telah menikam Ortisan. Kepolisian sendiri mengaku sudah mengantongi identitas pelaku.

“Warga memang memberi ultimatum hingga hari Selasa besok. Pelaku penikaman harus bisa ditangkap.” Dia meminta warga tidak melakukan serangan lagi dan mempercayakan proses penyelesaian pada hukum.

Korban di Rawat

Kecelakaan lalulintas [Lakalantas] yang terjadi di jalan baru, Pasar Lama Abepura, Sabtu [28/5] sekitar pukul 17.30 Wit berujung terjadinya kekerasan antara warga pasar lama Abepura dan masyarakat Pegunungan Bintang.

Tak ayal empat korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] Abepura untuk mendapatkan perawatan intensip. Ke empat korban diantaranya, Yesman Dean [22] warga BTN atas Tanah hitam, Alven Amirka [24] warga Asrama Pegunungan Bintang jalan Buper, Elisa Mimin [22] warga Kota Raja Dalam dan Yulianus Uropdana [22] warga Perumnas II Waena.

Kapolsek Abepura, Kompol Arie Sandy Z. Sirait SIK,M.Si melalui Kanit Reskrim, Iptu L. Simanjuntak, SH menjelaskan, kejadian berawal ketika terjadi laka lantas antara korban Alven Amirka dengan orang tak dikenal di jalan baru Pasar Lama Abepura. Lantas kemudian, warga disekitar itu hendak menolong korban, namun korban tidak terima, akhirnya terjadi perkelahian dengan beberapa orang di tempat kejadian perkara [TKP].

Kemudian, salah satu dari orang tak dikenal tersebut membacok bagian punggung korban hingga mengeluarkan darah. Nah, disaat bersamaan teman korban datang, Yesman Dean bersama istrinya naik sepeda motor hendak menuju pasar Youtefa. Setelah tiba di TKP, Yesman berhenti dan berusaha melerainya, tetapi justru Yesman terkena lemparan batu mengenai kepala bagian belakangnya hingga luka berdarah, akhirnya kedua korban dilarikan ke rumah sakit Abepura.

Setelah kejadian beberapa saat kemudian sekitar pukul 18.30 Wit, masa datang dari asrama Pegunungan Bintang serta dari beberapa asrama lainnya ke jalan baru pasar lama dengan maksud mencari pelaku pengeroyokan korban sambil berjalan kaki, mereka melakukan pelemparan terhadap kios-kios sepanjang pasar lama dengan mengunakan kayu dan batu. Untung saja anggota Polsek Abepura kota bersama Kapolsek Abepura Kota, Kompol. A. Sirait dan Kanit Reskrim Iptu. L.Simanjuntak sigap mencoba menghadang massa yang datang, tapi massa terus maju. Kuatir massa bertemu dengan masyarakat jalan baru Pasar Lama yang sudah siap dengan alat tajam untuk mempertahankan diri maka, anggota mengeluarkan tembakan peringatan ke udara beberapa kali. Upaya ini tidak sia-sia, aparat berhasil mengendalikan situasi.

Setelah situasi dapat dikendalikan, kemudian ditemukan lagi dua korban yang dianiaya orang tak dikenal dengan alat tajam atas nama, Elisa Mimin. Korban dibacok pada bagian kepala belakang kepala dengan mengunakan alat tajam hingga mengeluarkan darah. Sedngkan Yulianus Uropdana mengalami luka bacok pada bagian siku tangan kirinya hingga mengeluarkan darah.

Jatuhnya korban ini tidak terima masyarakat Pegunungan Bintang, membuat ratusan masyarakat mendatangi Polsekta Abepura, Minggu [29/5] sekitar pukul 16.00 Wit, kemarin, dengan maksud minta kepada pihak aparat kepolisian Polsekta Abepura agar segera mengungkap pelaku pengeroyokan terhadap empat korban tersebut.

Kehadiran masa ini diterima dengan baik oleh Kapolsekta Abepura, Kompol. A. Sirait. Dihadapan massa Sirait mengatakan untuk mengetahui siapa pelaku atas kejadian itu, pihak Kepolisian Polsekta Abepura dibac-up Polresta Jayapura kini tengah melakukan penyelidikan guna mengetahui siapa pelakunya.‘’Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Kota Jayapura. Kasus ini akan diusut sampai tuntas hingga pelakunya tertangkap,’’ tegasnya.

Usai massa mendengar penjelasan dari Kapolsek Abepura, massa meninggalkan Polsek Abepura dan pulang kerumah masing-masing dengan aman dan tertib.

Dari pantauan Papua Pos akibat kejadian tersebut, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari pasar lama, Abepura, jalan Kali Acai, Kamp Kei sampai lampu merah, mendapat pengamanan dari aparat kepolisian.[cr-63/vvn]

Written by Cr-63/Wn/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

May 31, 2011 0

Polisi Minta Ketua DAP Penuhi Panggilan

Sentani [PAPOS]- Kepala Kepolisian Resot (Kapolres) Jayapura AKBP Mathius D Fakhiri, meminta Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboysembut bersedia memenuhi panggilan dan memberikan keterangan terkait pernyataan dan pengakuan mendapat ancaman pembunuhan.

“Saya minta dengan hormat kepada beliau (Ketua DAP) bisa memenuhi panggilan polisi nanti kalau sudah sembuh, untuk mencari tahu siapa yang telah melakukan ancaman menghilangkan nyawanya,” katanya di Sentani, Kamis.

Menurut Kapolres Jayapura, sebagai warga yang baik Ketua DAP diharapkan bersedia dimintai keterangan terkait dengan pernyataannya itu dan bukannya menolak panggilan polisi.

Jika tidak percaya kepada negara untuk memberikan perlindungan keamanan, Kapolres minta agar dipercayakan kepada pihak kepolisian.

Dikatakan, sebagai aparat keamanan pihaknya siap memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Jayapura termasuk ketua DAP.

Diakui Kapolres, panggilan kepada Ketua DAP yang sudah dilakukan selama tiga kali belum bisa dipenuhi bahkan anggota yang mengantar surat panggilan diusir secara tidak hormat.

Sehingga panggilan yang ketiga yang dilakukan pada Selasa (11/1) dilakukan penjemputan paksa yang pimpin Wakapolres Jayapura Kompol Chrits Pusung, namun yang bersangkutan sedang sakit sehingga belum bisa dibawah ke Mako Polres Jayapura untuk dimintai keterangan.

“Kalau alasan beliau bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan secara adat bawahlah bukti penyelesaian itu kepada kami, jangan menolak panggilan kepolisian secara tidak hormat,” tegasnya.

Untuk mencari tahu siapa yang meneror Ketua DAP dengan ancaman pembunuhan, pihaknya masih terus melakukan pendekatan secara budaya kepada Ketua DAP agar bisa memberikan penjelasan sambil menunggu yang bersangkutan sembuh dari sakit. [ant/agi]

Written by Ant/Agi/Papos
Friday, 14 January 2011 05:36

January 14, 2011 2

Tokoh Separatis, Seby Ditangkap di Bandara

Seby SembomSentani- Setelah sehari sebelumnya terjadi penembakan di salah satu rumah yang diduga dijadikan Markas OPM di Tanah hitam, Sabtu pagi (04/12) warga kembali dikejutkan dengan adanya penangkapan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi bekerja sama aparat keamanan dari Polda maupun Polres Jayapura, terhadap tokoh separatis Papua, Seby Sembom. Dari informasi yang diperoleh Bintang Papua, Seby ditangkap, ketika berada di pintu 1 ruang keberangkatan ketika hendak bording menuju pesawat Bandar Udara Sentani. Rencanannya,

Seby akan berangkat menuju Cingkareng dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Garuda-651. Sekedar dikatahui, Seby Sembom merupakan tahanan kejaksaan yang kini berstatus tahanan luar dan sedang menjalani proses persidangan dengan kasus dugaan melakukan makar dan penghasutan demo Internasional Parlement For West Papua pada tangal 16 Okteber 2008 lalu.

Dari hasil penangkapan, Seby Sembom tersebut, pihak kejaksan berhasil mengamankan 1 buah Laptop yang berisikan tentang pelanggran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri di Papua.

Selanjutnya Seby dibawa kekejaksaan tinggi untuk selanjutnya diproses kembali.(as/don/03)

December 5, 2010 2

800 Personel TNI/Polri Siaga di 48 Titik

AKBP Imam Setiawan, SIKJAYAPURA – Terkait perayaan 1 Desember hari ini, aparat tidak mau kecolongan. Tidak tanggung-tanggung ada sekitar 800 personel yang terdiri atas 700 anggota Polri dan 100 anggota TNI akan disiagakan untuk menjaga 48 titik yang ada di Kota Jayapura.Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan, SIK mengatakan, masyarakat tidak perlu merasa panik atau gelisah karena memasuki tanggal 1 Desember ini yang dianggap sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Papua dan sering diwarnai dengan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) secara diam-diam.”Masyarakat diharapkan tenang saja,” tegasnya kepada wartawan saat ditemui di halaman Museum Negeri Expo Waena, Selasa (30/11).

Menurutnya, penjagaan oleh aparat keamanan ini telah dilakukan sejak kemarin lalu (Senin-Red) hingga hari ini tanggal 1 Desember 2010. Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat seperti pengobatan massal atau pembagian sembako seperti yang dilakukan oleh Persatuan Gereja Kota Jayapura dapat memperlihatkan bahwa kondisi dan situasi aman.

“Pensosialisasian bahwa situasi Kota Jayapura aman dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan sosial yang digelar oleh masyarakat sendiri,” tandasnya. (dee/03)

November 30, 2010 0

Kapolda : Situasi Keamanan di Wamena Dapat Dikendalikan

Jayapura (ANTARA) – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Bekto Suprapto mengatakan, kondisi keamanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pasca penyerangan markas Polsek KP3 Udara dapat dikendalikan.

“Situasi keamanan di Wamena kini sudah dapat dikendalikan, namun pihaknya tetap melakukan pengamanan di markas Polsek KP3 Udara setempat,” kata Kapolda Papua Bekto Suprapto, di Jayapura, Selasa.

Menurut Kapolda , saat ini hubungan antara pihak Kepolisian di Wamena dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, berjalan baik.

“Kami tetap akan melibatkan para tokoh yang ada di Wamamen guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi Senin (4/10) di daerah itu,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai korban tewas, jelas Kapolda, pihaknya tetap akan melakukan pendekatan ke pihak keluarga agar korban tewas bernama Ismael Lokobal itu dapat diotopsi guna penyelidikan lebih lanjut.

“Korban harus diotopsi, dengan melakukan itu kami bisa tahu penyebab pasti kematiannya. Apabila ditembak, dengan otopsi kita bisa tahu dari jarak berapa dia di tembak, tambahnya. Untuk itu kami sangat berharap keluarga mau bekerja sama dengan Kepolisian setempat,” jelasnya.

Dewa Adat Papua

Kasus penyerangan Mapolsek KP3 Udara Wamena bermula saat pesawat terbang Trigana Air Serice ATR 42 PK-YRH dari Bandara Sentani mendarat di Wamena pukul 07:10, anggota Polsek KP3 memeriksa semua barang bawaan penumpang yang datang.

Saat pemeriksaan itu, petugas KP3 menemukan sebanyak dua koli barang yang berisi pakaian dan baret dari Satgas Dewan Adat Papua (DAP) serta dokumen penting sehingga langsung diamankan .

Saat itu juga, puluhan anggota satgas DAP mendatangi Mapolsek KP3 Udara Wamena untuk mengambil barang tersebut, namun polisi langsung melakukan interogasi dan ternyata anggota satgas tidak menerima dan melakukan pelemparan.

Mendengar informasi penyerangan Mapolsek KP3, Kapolres Jayawijaya bersama anggota Dalmas langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan situasi. Meski begitu, puluhan orang tetap melakukan pelemparan sehingga mengenai Kapolres Jayawijaya bersama empat orang anggotanya.

Pasca kejadian, Kapolres bersama anggotanya langsung mengamankan lokasi mulai dari Mapolsek hingga ke kantor DAP yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil olah tempat kejadian perkara , Polisi menemukan serpihan peluru, 50 batu yang digunakan untuk melempari Mapolsek.

Menanggapi itu, tegas Kapolda, pihaknya akan mengusut tuntas permasalahan Wamena dan menindak tegas pelaku yang terbukti melanggar hukum.

“Menurut informasi yang saya terima, tiga warga sudah diamankan, dan tersangka lainnya yang belum ditangkap akan dikejar terus. Hal ini juga berlaku untuk anggota Polisi yang terbukti bersalah. Jika terbukti bersalah, semua saya akan tindak dengan tegas,” tegasnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan di Wamena, tambah Kapolda Papua, pihaknya tidak akan menambah pasukan.

Kapolda Papua Bekto Suprapto mengatakan, dalam situasi apa pun, polisi harus tetap bekerja secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku.

October 17, 2010 0