Mabes Polri Bongkar Illegal Logging di Papua

90 Ribu M3 Disita, Potensi Kerugian Miliaran Rupiah

JAKARTA- Satu per satu kasus illegal loging di Tanah Papua mulai dibongkar. Jika sehari sebelumnya diberitakan Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri berhasil menggagalkan rencana pengiriman kayu log tanpa dokumen sebanyak 4.530 m3 di dalam areal Pabrik Kayu Kampung Daway, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua ( Cepos 21/6), kembali Tim penyidik Direktorat V/ Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar sindikat pembalakan liar di kawasan hutan Sorong dan Bintuni, Papua.

Untuk pembalakan liar di Sorong dan Bintuni ini, ditaksir mampu menyelamatkan potensi kerugian Negara hingga miliaran rupiah.

“ Masih berjalan, total yang bisa diselamatkan dilihat dari kayunya. Ini masih dihitung,” ujar Direktur V Bareskrim Brigjen Suhardi Alius kemarin. Polisi berhasil menyita lebih dari 90 ribu meter kubik kayu yang diduga hasil pembalakan.

Karena operasi masih berjalan, Suhardi belum bisa menjelaskan secara lebih rinci. Termasuk identitas dan jumlah tersangka.” Masih ada beberapa orang yang sedang dikejar untuk ditetapkan sebagai tersangka,” kata jenderal ramah itu.

Suhardi menegaskan, komitmen Polri memberantas illegal logging sudah bulat. “ Kita tidak pilih-pilih, semua kita sidik,” kata mantan staf ahli Kapolri itu. Salah satu buktinya, walaupun berada jauh dari Jakarta, tim bisa memantau dan bergerak.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berterima kasih atas kinerja Polri membongkar kasus illegal logging di bumi Cendrawasih itu. “ Kementrian dan Polri selalu bekerjasama semaksimal mungkin menumpas pembalakan,” katanya.

Dari data Kementrian Kehutanan, sepanjang empat tahun terakhir, temuan kasus illegal logging memperlihatkan tren penurunan. Misalnya, dari 1.714 kasus di 2006 menjadi 107 kasus pada 2009.

Seluruh kasus pembalakan juga selalu diselesaikan di pengadilan. Misalnya, pada 2006 telah menuntaskan vonis di 304 kasus, 152 kasus di 2007, 31 kasus di 2008, dan vonis terhadap 13 kasus di 2009.

Pemberantasan terhadap aksi pembalakan liar itu, kata Zulkifli, secara efektif mampu menekan angka temuan kasus. Menteri asal PAN ini mengakui, kasus illegal logging skala besar yang masih cukup marak saat ini terjadi di Papua. Sedangkan kasus-kasus illegal logging skala kecil masih dijumpai di sebagian wilayah di Kalimantan dan Sumatera.

“ Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya tingkat permintaan produk kayu yang dipasok dari pasar gelap. Selain itu, lemahnya daya jangkauan para penegak hukum, serta tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan para pelaku penebang liar, menjadi pemicu masih tingginya tingkat illegal logging,? “ungkapnya.(rdl/luc) (scorpions)

June 21, 2010 0

Penambahan Pasukan ke Puja Dinilai Menambah Masalah

Pasukan Brimob Sap Dierjunkan ke Puncak Jaya

JAYAPURA [PAPOS] -Rencana penambahan pasukan sebanyak 1 SSK ke Puncak Jaya (Puja), pasca kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota OPM hingga menewaskan satu anggota Brimob, Senin (14/6)lalu.

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dinilai hanya sebagai masalah baru di wilayah tersebut, dan bukan menyelesaikan masalah.“Penambahan pasukan seperti yang sudah diberitakan, sama sekali tidak menjawab keinginan masyarakat setempat, tetapi penambahan pasukan hanya menambah masalah baru di daerah Puncak Jaya,” kata Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai kepada wartawan di kantor DPRP, Jumat [18/6].

Kasus yang terjadi di Puncak Jaya, lanjut Ruben, bukan masalah politik, sehingga penyelesaiannya mengaandalkan senjata atau kekuatan, tetapi kasus masyarakat setempat adalah bagaimana masalah ekonomi bisa teratasi di daerah tersebut.

“Untuk itu, Kapolri harus mencabut pernyataannya menambahan pasukan ke Puncak Jaya, karena jika tidak maka akan timbul masalah baru lagi, dan korban akan terus berjatuhan,” ujar Ruben.

Menurut dia, masyarakat Puncak Jaya, saat ini tidak membutuhkan kekuatan atau senjata guna menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka, tetapi alangkah baiknya pemerintah pusat maupun pemda setempat duduk bersama-sama membahas masa depan masyarakat Papua, yang terlantarkan akibat kegagalan dari pada Otsus.[lina]

Ditulis oleh lina/Papos
Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

June 19, 2010 0

GPK Puncak Jaya Ditembak Mati

JAYAPURA [PAPOS] – Seorang anggota kelompok gerombolan pengacau keamanan (GPK) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) pihak Polda Papua yang terlibat dalam kasus penembakan terhadap karyawan PT Modern di Kampung Mewoluk Kabupaten Puncak Jaya, akhirnya berhasil di sergap Tim gabungan Polri dan TNI Kampung Goburuk Kabupaten Puncak Jaya, Senin (17/5) sekitar pukul 12.30 Wit.

Dalam penyergapan itu, DPO yang merupakan anggota GPK berininsial WT, ditembak mati saat dilakukan pengejaran yang pada saat itu WT berada di kampung Goburuk, saat petugas melihatnya, korban berusaha lari dari kejaran petugas, akhirnya petugas mengeluarkan tembakan dan tepat mengenai korban WT.

Dalam penggerbekan dilokasi kejadian, aparat Polri dan TNI berhasil mengamankan satu magazen senjata AK 47 dan beberapa butir peluru yang diduga milik WT milik kelompok GPK.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol. Drs Agus Rianto kepada Papua Pos, Senin (17/5) menjelaskan, penyergapan terhadap kelompok GPK dilakukan tim gabungan Polri dan TNI dalam rangka penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata dikawasan Puncak Jaya yang telah melakukan pembunuhan terhadap karyawan PT. Modern dan penyerangan terhadap petugas beberapa waktu lalu.

May 21, 2010 0

DPO Makar Tertangkap Bersama Wanita di Hotel

SENTANI-Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua sejak Mei 2009 lalu (7 bulan), akhirnya Victor F Yeimo, alias Viki tertangkap. Gembong separatis yang paling dicari Jajaran Polda Papua itu, tertangkap Kamis (21/10), dini hari sekitar pukul 00.15 WIT di kamar nomor 03 Hotel Mansapurani Sentani, Jalan Yabaso, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura.

Viktor yang dinyatakan buron sejak 5 bulan lalu sempat menghilang. Bahkan diduga Viktor pula yang merupakan aktor dari beberapa kasus bernuansa politis yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Penangkapan Viktor Yeimo berawal saat petugas Polres Jayapura dari gabungan beberapa fungsi satuan melakukan penyisiran penyakit masyarakat dalam sebuah operasi pekat di beberapa sasaran yang dianggap rawan terjadinya praktek-praktek penyakit masyarakat, seperti pesta miras secara berlebihan, judi, narkoba, sex bebas/mesum, serta indikasi praktek kriminal lainnya. Salah satu diantara tempat-tempat tersebut adalah beberapa hotel yang ada di wilayah hukum Polres Jayapura.

Saat melakukan operasi pekat inilah petugas berhasil menggrebek Viktor bersama seorang wanita bernama MM (22), warga kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura di sebuah kamar Hotel Mansapurani. Saat dimintai kartu tanda identitas, Viktor yang sudah menduga jika yang mengetuk kamar adalah Polisi langsung membuang kartu identitasnya ke dalam closed (pot wc) untuk menghilangkan jejak.

Sayangnya niat Viktor untuk mengelabui petugas ini tinggal harapan, karena sudah ada petugas yang terlebih dahulu mengenalinya, yang langsung mengamankannya. Petugas yang selanjutnya menggeledah seluruh isi kamar tersebut tidak menemukanapa-apa, namun saat petugas ke closed ternya kartu identitasnya masih berada disitu, sehingga petugas langsung mengamankannya.

Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Mathius Fakhiri, Kamis (22/10) Dini hari kepada Bintang Papua, menuturkan Viktor F Yeimo, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua.

Victor diduga terkait kasus makar dan terlibat dalam beberapa kasus teror di Kota Jayapura beberapa bulan lalu menjelang pemilihan Lagislatif dan pasca pemilu.

October 23, 2009 0

Pelaku Penembakan di Freeport Bukan Kelompok Separatis

MERAUKE (PAPOS)—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Pol Drs. Achmad Riadi Koni, SH menegaskan, pelaku penembakan yang terjadi di wilayah Freeport, Timika bukan kelompok separatis. Mereka yang melakukan penembakan adalah para kriminal bersenjata.
Penegasan itu disampaikan Wakapolda Papua usai melakukan tatap muka dengan anggota Polres Merauke, Senin (31/8) kemarin.
Menurutnya, saat ini, situasi di daerah Freeport aman terkendali, namun pengamanan oleh pasukan dari Polda diback up TNI tetap dilakukan sebagaimana biasa.
“Kita juga sudah menangkap tujuh orang dan ditetapkan sebagai tersangka. Namun, proses pemeriksaan terhadap mereka masih sedang berlangsung,” ungkap Wakapolda.

Penembakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata itu, kata Wakapolda, selalu berpindah-pindah sehingga terkadang menyulitkan aparat untuk melakukan pengejaran. Ditambah lagi dengan medan wilayah yang sangat menyulitkan sehingga para pelaku pun langsung menghilang setelah melakukan aksinya. Meski demikian, polisi masih tetap melakukan penjagaan secara ketat guna mengantisipasi jangan sampai ada yang melakukan penembakan terhadap para karyawan Freeport.

Ditanya tentang jumlah personil yang diitempatkan di sekitar lokasi Freeport, Wakapolda mengungkapkan, kurang lebih 1000 orang. Sebagian besar personil dari Polda sedangkan sisanya adalah TNI.
“Saya belum bisa memastikan sampai kapan personil di Freport akan melakukan penjagaan dan pengawasan, tetapi yang jelas bahwa situasi saat ini dalam keadaan aman terkendali,” katan

September 1, 2009 0

Persuasif Menangani Kapeso

Jakarta, matanews.com

Kapolri Jenderal TNI Bambang Hendarso Danuri mengatakan, penanganan kasus pendudukan lapangan terbang Kapeso oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif melalui upaya negoisasi.

“Kita mengharapkan penanganannya dilakukan melalui negoisasi dan persuasif sehingga masalah yang dihadapi dapat terselesaikan,” kata Kapolri di Jayapura, Selasa.

Kapolri hadir di Jayapura bersama Menkopolhukam Widodo AS untuk meninjau situasi keamanan di wilayah itu menjelang pelaksanaan pemilihan presiden. “Situasi keamanan di Papua menjelang pemilihan presiden dalam keadaan aman,” tambah Kapolri.

Sementara itu Wagub Papua Alek Hesegem dalam kesempatan terpisah mengakui, kasus pendudukan lapangan terbang Kapeso sudah dapat diselesaikan dan saat ini wilayah tersebut sudah dikuasai aparat kepolisian. “Karena itu pihaknya meminta masyarakat untuk segera kembali ke rumah mereka masing-masing untuk melanjutkan aktifitas sehari-hari mereka,” kata Hesegem.

Menurutnya, kasus Kapeso terjadi karena berbagai faktor yang harus dan segera ditangani untuk mencegah meluasnya permasalahan itu. “Kalau yang dihadapi panah dan tombak kita bisa dekati tapi yang dihadapi saat ini adalah senjata walaupun hanya rakitan. Bendera Bintang Kejora juga akan segera diturunkan aparat keamanan,” tambahnya.

Lapangan terbang Kapeso sejak awal Mei lalu dikuasai kelompok separatis OPM pimpinan Alex Makabori dan Decky Imbiri dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora serta menduduki gereja di sekitar lapangan.

Saat ini pihak polisi sudah berhasil menguasai gereja yang berjarak sekitar 300 meter dari daerah itu.

Menkopolhukam bersama Kapolri dan rombongan seusai melakukan berbagai pertemuan tertutup baik di Mapolda Papua maupun di Makodam XVII Cenderawasih kemudian kembali ke Jakarta melalui Makassar dengan menggunakan pesawat khusus milik TNI-AU.(*z/an)

July 9, 2009 0

Tersangka Penyerangan Polsek Abe Masih Dirawat

JAYAPURA (PAPOS) –Sementara, dua tersangka kasus penyerangan Mapolsek Abepura 9 April 2009 lalu, menurut Direktur Reserse Kriminal Polda Papua Kombes Pol Bambang Budi Pratikno masih menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara. Perawatan itu karena luka tembak yang diderita belum sembuh.

“Polisi akan menunggu kedua tersangka ini sembuh sebelum melanjutkan proses hukum mereka,”katanya di Jayapura, Selasa (28/4) kemarin.

Kedua tersangka itu adalah DA dan YY.”Mereka harus diobati dulu hingga sembuh. Ini hak mereka berdua. Tidak boleh kami memeriksanya lalu menyerahkan mereka ke kejaksaan dalam keadaan sakit,” katanya di Jayapura, Selasa (28/4) kemarin.

Selain mendapatkan perawatan medis, Polda Papua juga akan mengupayakan keduanya didampingi pengacara selama menjalani penyidikan. Keduanya menderita luka tembak saat menyerang kantor polisi Kamis 9 April 2009 sekitar pukul 01.00 WIT bersama belasan orang kelompok kriminal bersenjata.

Dalam kasus Papua telah menetapkan tujuh tersangka namun satu tersangka dijerat dengan kasus pencurian. “Satu tersangka mencuri HT milik polisi. Dia tidak terlibat langsung penyerangan tapi pencurian,” katanya.

Sementara itu, dua tersangka tewas karena terkena tembakan polisi yang berusaha mencegah kelompok kriminal ini merusak Mapolsek Abepura. Kelompok ini menyerang kantor polisi dengan panah dan bom rakitan.

Kasus penyerangan kantor polisi yang terjadi hanya beberapa jam menjelang Pemilu itu mendapatkan perhatian serius dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden memanggil Menkopolhukam Widodo AS, Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri dan Kepala BIN Syamsir Siregar ke rumah pribadinya di Cikeas, Bogor untuk membahas masalah ini.(ant)

Ditulis oleh Ant/Papos
Rabu, 29 April 2009 00:00

April 29, 2009

HENTIKAN TUDUHAN TERHADAP ORANG (MAHASISWA) GUNUNG DAN SEGERA UNGKAP AKTOR TEROR DAN KEKERASAN DI TANAH PAPUA

Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua
Indonesia

DEWAN PIMPINAN PUSAT
Sekretariat : Gubur Cerria Jln. Yakonde Belakang Seminari Interdiosesan

April 18, 2009 1

Penjelasan POLDA PAPUA MENGGELEDAH KANTOR SEKRETARIAT

POLDA PAPUA MENGGELEDAH KANTOR SEKRETARIAT DEWAN ADAT PAPUA (DAP)

Oleh; Markus Haluk^¹

A. Kronologis Penangkapan

Jajaran kepolisian Daerah Papua bersama Polresta Jayapura Kota melakukan pengeledahan kantor Sekretariat Dewan Adat Papua di Jalan Abepura-Sentani, Expo Waena Jayapura Papua Barat. Kejadian ini terjadi pada hari Jumat, 3 April 2009, sekitar pukul 10.00, Waktu Papua. Pengeledahan dilakukan oleh aparat keamanan, tanpa didahului surat pemberitahun pada pimpinan Dewan Adat Papua sebagaimana biasanya. Dalam operasi tersebut gabungan aparat kepolisian antara Brimob Polda Papua dan Dalmas Polresta Jayapura serta dari Polsekta Abepura dengan senjata lengkap.

Dari operasi ini, Polda Papua telah menahan 17 orang. Dari orang ini, 15 orang dibawa dari Kontor Sekterariat Dewan Adat Papua dan 2 orang dari pelabuhan Kapal Laut Jayapura. Penahanan juga dilakukan di Wamena pada saat doa di Gereja Effata Jln. SD Percobaan Wamena menyambut ILWP (Internasional Lowyer for West Papua). Selain itu, aparat keamanan juga menyita berbagai perangkat yang ada di Kantor Dewan Adat.

B. Nama-nama dan Dokumen yang di tahan

Hampir semua mahasiswa yang ditahan adalah mereka yang eksodus dari luar papua (Jawa-Bali dan Sulawesi). Pasca pembongkaran makam Theys, mereka pindah di dekat pendopo Alm. Theys, namun sejak tanggal 30 buat tenda di Kantor Dewan Adat Papua, di Expo Waena Jayapura Papua. Ditempat ini, dibuat tenda dan menginapnya. Disamping itu, mahasiswa bersama rakyat Papua juga sedang konsetrasi melakukan doa, puasa dan aksi penyambutan ILWP (Internasional Lowyer for West Papua) yang dibentuk di Amerika Serikat pada tanggal 3-5 April 2009. Sesuai rencana aksi penyambutan ILWP akan dilakukan pada tanggal 6 April 2009.

Selain yang ditahan, barang-barang dan dokumen yang di tahan oleh aparat keamanan, sebagian besar milik mahasiswa kecuali ada beberapa dukumen yang merupakan arsip milik DAP.

Berikut ini saya akan menyebutkan nama-nama yang di tahan di Polda Papua dan Polresta Jayawijaya. Demikian pula, kami akan menyebutkan dalam table barang-barang yang diambil/sita oleh aparat kemanan.

Tabel 01: Nama-nama yang di tahan di Polda Papua maupun Polres Jayawijaya.

No.	Nama-nama	Keterangan
01.	Mariben Kogoya	Di tahan dari Expo Waena
02.	Dina Wanimbo	Di tahan dari Expo Waena
03.	Charles Asso	Di tahan dari Expo Waena
04.	Herad Wanimbo	Di tahan dari Expo Waena
05.	Ograd Wanimbo	Di tahan dari Expo Waena
06.	Feri Watipo	Di tahan dari Expo Waena
07.	Fendy Taburai	Di tahan dari Expo Waena
08.	Nerius Sambom	Di tahan dari Expo Waena
09.	Uray Keni	Di tahan dari Expo Waena
10.	Yance Mote	Di tahan dari Expo Waena
11.	Leonar Loho	Di tahan dari Expo Waena
12.	Sepa Pahabol	Di tahan dari Expo Waena
13.	Viona Gombo	Di tahan dari Expo Waena
14.	Nus Kossay	Di tahan dari Expo Waena
15.	Yohanes Elopere	Di tahan dari Expo Waena
16.	Macho Tabuni	Di tahan dari Pelabuhan Kapal Jayapura Saat menjemput teman yang baru tiba dari Sorong
17.	Diaz Mauberi	Di tahan dari Pelabuhan Kapal Jayapura saat baru tiba dari Sorong
18.	Matius Wuka	Ditahan di Polres Jayawijaya
19.	Ronny Marian	Ditahan di Polres Jayawijaya
20.	Yonas Wandikbo	Ditahan di Polres Jayawijaya

Tabel 02. Barang-barang yang di sita oleh Polda Papua dan Polreta Jayapura Kota dari kantor Dewan Adat Papua.

No.	Nama Benda yang di Sita	Jumlah Satuan	Keterangan
01.	Senjata Api Jenis Pistol	2 buah	Belum tau kepemilikannya, apakah dari masyarakat atau rekayasa aparat keamanan
02.	Sarung Senjata Api jenis	2 buah
03.	Tas berisi Dokumen	2 buah
04.	Rangsel berisi dokumen pribadi	1 buah
05.	Pakaian Amry AS	1 Pasang
06.	Bendera Bintang Kejora Mini	110 buah
07.	Jaket warna jijau	1 buah
08.	Celana levis biru	1 buah
09.	Kumpulan dukumen-dokemen	30 lembar	Milik DAP
10.	Karton-karton yang berisi dokumen campuran	3 buah
11.	Karton Kotak Amal kasih	3 buah
12.	Daftar Nama-nama mahasiswa yang Eksodus	4 lembar
13.	Buku Merah terntang struktur organisasi	1 buah
14.	Tas dan laptop	1 buah
15.	Handphone	3 buah	Milik,Uria Keny, Yance Mote dan Neri Sambom
16.	Flasdis dan Eksternal Computer	1	Milik Neri Sambom
17.	Spanduk	4 buah	Spanduk yang digunakan DAP saat peluncuran buku tentang Memahami Hak Masyarakat Adat dan pada perayaan hari bangsa Pribumi di Balim-Wamena 9 Agustus 2008.

c. Kenyataan Sekarang

Pasca penahanan aparat kepolisian terus melakukan pengamanan disekitar kantor Dewan Adat Papua. Sesuai dengan pengamatan kami, pada malam hari dibeberapa titik aparat kepolisian melakukan pemeriksaan tarhadap warga masyarakat maupun sopir-sopir taksi. Disamping itu, Kuasa Hukum sampai dengan saat ini tidak diberikan akses untuk melakukan pendampingan hukum bagi mereka yang di tahan Polda Papua.

Demikian laporan awal ini dapat kami sampaikan. Atas dukungan dan kerjasama kami menyampaikan terimakasih.

1 Aktivist HAM Papua

April 4, 2009 0

Sekjen DAP: Penggeledahan Itu Tidak Sesuai Aturan

Sementara itu, Sekjen DAP Leonard Imbiri saat dihubungi wartawan via telepon selulernya terkait dengan penggerebekan Kantor DAP tersebut mengaku belum mengetahui alasan dari pihak kepolisian melakukan penggerebekan di Kantor DAP tersebut. ” Menurut saya, ini tindakan melanggar hukum, karena kami tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu soal penggeledahan terhadap kantor DAP,” ujarnya.

Hanya saja, Leonard Imbiri mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Kantor DAP ditemukan senjata api dan pihaknya sudah bertemu dengan mereka yang berada di Kantor DAP untuk meminta penjelasan, namun ternyata mereka sebagian besar baru tiba di Kantor DAP karena 2 orang temannya dari Manokwari ditahan polisi saat berada di Pelabuhan Jayapura.

“Jadi, saya belum mengetahui secara pasti apa alasan polisi untuk melakukan penggeledahan di Kantor DAP. Saya sudah berkomunikasi dengan pengacara untuk mengetahui hal tersebut dan meminta agar mendapat akses terhadap mereka yang dibawa polisi, saya harap besok sudah clear tentang penggerebekan itu,” jelasnya.
Namun, Leonard Imbiri menilai bahwa penggerebekan dan penggeledahan itu sebenarnya menunjukan proses penegakan hukum tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditanya sikap DAP terkait penemuan senpi, sajam dan bendera bintang kejora mini serta dokumen lainnya itu? Leonard mengaku tidak mengetahui adanya kepemilikan senpi tersebut, termasuk siapa yang membawanya, karena yang diketahuinya bahwa pada waktu itu yang ada di kantor DAP ada 2 orang staff Kantor DAP dan beberapa mahasiswa yang pindah dari Lapangan Theys Sentani yang berada di gubuk di Belakang Kantor DAP. “Saya tegaskan, DAP tidak memiliki atau memprogramkan untuk memiliki senjata api,” tandasnya.

Apakah mereka anggota atau simpatisan dari DAP sendiri? Leonard mendapatkan laporan yang diterimanya, bahwa 2 orang yang ditangkap tersebut adalah staff Kantor DAP, selain itu adalah mahasiswa yang pindah dari Sentani pada Senin lalu dan memasang gubuk di Belakang Kantor DAP.

Terkait penggeledahan di Kantor DAP itu, Leonard menyesalkan adanya dokumen-dokumen DAP dan pengrusakan terhadap 2 komputer milik DAP dan hasil-hasil sidang turut diambil polisi.

Ditanya soal penemuan adanya rencana pembentukan Tentara West Papua oleh polisi? Leonard menegaskan bahwa dokumen resmi DAP adalah hasil-hasil sidang yang ditandatangani DAP, sedangkan di luar itu bukan merupakan dokumen DAP.

Apakah DAP siap bertanggungjawab? Leonard mengakui pihaknya masih akan melihat kebenarannya terlebih dahulu, siapa yang membawa senpi, dokumen dan bendera tersebut, baru DAP akan menyampaikan pernyataan resmi.

Namun demikian, jika melibatkan DAP, Leonard mengatakan akan melakukan koordinasi, apalagi hal tersebut perlu diklarifikasi terlebih dahulu terkait temuan barang bukti yang ada di Kantor DAP tersebut. “Jika kami dipanggil polisi, kami akan hadir untuk dimintai keterangan terkait penggeledahan itu,” pungkasnya. (bat)

April 4, 2009 0