Demo Sambut Menlu MSG: Ketua Komisi A DPRP Minta Kapolri Segera Bebaskan Markus Hakuk, Cs

Ketua Komisi A, DPRP Papua, Ruben Magai, S.Ip. Foto: Dok MS

Jayapura — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang menangani bidang Hukum, HAM, dan Hubungan Luar Negeri, Ruben Magai meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Kepolisian Derah (Kapolda) Papua, dan Kepala Kepolisian Kota (Polresta) Jayapura membebaskan Markus Haluk Cs yang ditangkap polisi pagi tadi, Senin, (13/1/14) di taman Imbi, depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Berkenaan dengan penangkapan aktivis HAM di depan kantor DPRP Papua pukul 09.50 atas nama Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua (AMPTPI), Markus Haluk dan Direktris Yahamak, Yosepha Alomang yang sementara ditahan di Polresta Jayapura, berkaitan dengan kedatangan tim MSG di tanah Papua, segera keluarkan dari tahanan sebelum terjadi sesuatu, kata Ruben dalam keterangan tertulisnya yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com siang ini.

Ketika dikonfirmasi, Kapolres Jayapura, Alfred Papare mengatakan, Rombongan Markus tidak memberikan izin.

“Markus Haluk dan kawan-kawan ditahan karena memimpin aksi dan melanggar Undang-Undang. Mereka dimintai keterangan, jangan terpengaruh dengan sms-sms,”

kata Kapolres.

Diketahui, saat ini delegasi MSG diterima gubernur Enembe bersama beberapa pejabat diantaranya, Kapolda Papua, Wakapolda Papua, Wakil Gubernur dan Pangdam. (GE/HY/MS)

Admin MS | Senin, 13 Januari 2014 13:38,MS

January 13, 2014 0

Korban Tragedi Biak Berdarah, Dibakar, Dimutilasi, Dan Diperkosa Secara Brutal

Dua kapal yang berlabuh di perairan Biak pada saat tragedi Biak Berdarah ini diduga terlibat mengangkut mayat warga yang menjadi korban tembakan aparat keamanan saat itu (biak-tribunal.org)

Jayapura – Pemerintah Indonesia menghadapi opini publik yang berkembang paska pengadilan warga yang dilakukan di Sidney, Australia bulan Juli lalu. Aparat keamanan saat itu, dibuktikan oleh para saksi telah melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap lebih dari 150 warga sipil di pulau Biak, Papua Barat 15 tahun yang lalu.

Ringkasan temuan kunci dalam pengadilan warga yang diketuai oleh mantan jaksa agung NSW John Dowd, sekarang presiden Komisi Ahli Hukum Internasional ini menemukan bahwa dalam tragedi Biak Berdarah, 15 tahun lalu itu “sejumlah besar” orang Papua Barat telah disiksa dan dimutilasi. Diperkirakan lebih dari 150 orang tewas dan mayat mereka dibuang di laut setelah insiden tersebut. Namun Indonesia, dianggap tidak pernah mengakui hal tersebut. Pemerintah Indonesia mengklaim hanya satu orang yang tewas, sedangkan mayat-mayak lainnya yang ditemukan disebut sebagai korban tsunami.

“Pengadilan warga ini pada akhirnya berkesimpulan harus ada jaksa penuntut khusus yang melakukan investigasi di Indonesia .Ada kesempatan bagi Indonesia untuk memberikan kompensasi kepada korban.”

kata John Dowd yang memimpin pengadilan warga pada tanggal 6 Juli itu kepada Jubi, Senin (16/12).

“Pengadilan ini meminta Indonesia untuk melakukan penyelidikan itu. Mutilasi spesifik terhadap perempuan adalah kebijakan teror tertentu. Sulit untuk percaya manusia bisa berperilaku seperti para prajurit itu,”

kata Dowd melalui sambungan telpon.

Yuda Korwa, Eben Kirksey dan Tineke Rumkabu, tiga orang diantara para saksi dalam pengadilan warga di Pusat Studi Perdamaian dan Konflik , University of Sydney tanggal 6 Juli itu memberikan kesaksian mereka dalam insiden Biak Berdarah.

“Saya melihat banyak orang dibunuh oleh militer. Saya melihat orang-orang tua, wanita hamil dan anak kecil tewas. Salah satu tentara memukul saya dengan pistol dan wajah saya penuh dengan darah, Saya berpura-pura mati saat itu dan bersembunyi selama dua hari di gorong-gorong jalan. Saya mendengar ada orang yang berteriak minta pertolongan.”

kata Yuda Korwa yang saat itu masih berusia 17 tahun.

Dr Eben Kirksey, antropolog dari UNSW, lima belas tahun yang lalu sedang berada di Biak. Ia juga memberikan kesaksian dalam pengadilan warga itu.

“Seperti orang yang sedang bernyanyi, pasukan mulai menembak ke kerumunan. Orang-orang mulai berjatuhan dan sebagian lainnya berlarian,”

kata Eben.

“Orang-orang yang selamat digiring ke pelabuhan dan dinaikkan di kapal-kapal. Mereka bisa melihat orang mati dan sekarat karena tembakan aparat sedang dimuat ke truk. Wanita diperkosa dan dimutilasi setelah melihat teman mereka dipenggal.”

lanjut Eben dalam kesaksiannya.

Sedangkan Tineke Rumkabu, seorang perempuan Biak yang bersaksi untuk pertama kalinya, mengakui menyaksikan temannya dipenggal. Dia sendiri, mengalami penyiksaan yang hebat.

Bersaksi untuk pertama kalinya, Tineke Rumakabu mengaku melihat temannya dipenggal. Dia sendiri disiksa secara mengerikan .

Mantan jaksa NSW, Nicholas Cowdery yang membantu di pengadilan warga ini turut membantu Tineke Rumakabu mendeskripsikan penyiksaan yang dialami oleh dia dan temannya.

“Dia dibakar, dia dimutilasi – dipotong kelaminnya – diperkosa, diperlakukan dengan cara yang paling brutal dan oleh polisi Indonesia,”

kata Nicholas Cowdery tentang apa yang terjadi pada Tineke Rumakabu dan temannya.

John Dowd yang memimpin pengadilan tersebut menyebutkan tragedi Biak Berdarah ini menjadi terlupakan karena tak lama setelah insiden tersebut, Indonesia memulai tindakan militer di Timor Timur – yang akhirnya gagal, meskipun kekejaman serupa terbukti dilakukan terhadap warga sipil tak bersenjata. Inilah yang membuat perhatian dunia tertuju pada Timor Timur, tragedi Biak tidak pernah diselidiki.

“Kami ingin orang-orang yang bertanggung jawab harus dibawa ke pengadilan. Kami ingin penyelidikan, kami ingin penuntutan pidana dan kami ingin pemerintah untuk membayar kompensasi atas apa yang mereka lakukan kepada orang-orang di Biak saat itu.”

kata Tineke Rumakabu dan Yuda Korwa.

Pemerintah Indonesia menolak untuk mengomentari pengadilan warga ini. Indonesia juga telah meminta Australia mengambil tindakan terhadap pengadilan warga ini. Namun pihak Universitas Sidney yang menyelenggarakan pengadilan warga ini meminta pemerintah Australia untuk ikut bertanggungjawab terhadap segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk tragedi Biak Berdarah ini.

“Pemerintah Australia memiliki kewajiban terhadap orang-orang yang meninggal dan keluarga mereka untuk mengekspos apa yang telah terjadi saat itu. Ini untuk menghentikan hal itu terjadi lagi, ”

kata Dowd. (Jubi/Victor Mambor)

Author : Victor Mambor on December 17, 2013 at 06:08:19 WP,TJ

December 17, 2013 0

Menyambangi “Markas Raja Cycloop” di Hutan Distrik Ravenirara (Bagian 1)

Laporan : Ibrahim S/Walhamri Wahid

Eduard Okoseray Korban Penembakan di Kampung YongsuSEBUAH pesan singkat masuk di handphone saya Selasa malam (3/12/2013), instruksi dari Pemimpin Redaksi (Pimred) untuk menghubungi beberapa kontak person yang bisa mengantarkan saya untuk masuk ke markas tempat persembunyian Adrianus Apaseray dan beberapa orang rekannya yang belakangan ini ramai di juluki sebagai “Raja Cycloop” oleh polisi.

Beberapa daftar pertanyaan yang harus saya konfirmasi, plus petunjuk teknis liputan demi keamanan saya menjadi bekal dari Pimred via SMS itu.

Sehari pasca penyerbuan dan penyisiran polisi di Kampung Yonsu Spari saya mencoba bertemu “Raja Cycloop”, namun karena masih di liputi suasana duka dan amarah pasca tertembaknya Eduard Okoseray salah satu rekan seperjuangan mereka, sehingga beberapa kontak person yang coba saya hubungi tidak berani menjamin keamanan saya nantinya.

Rabu (4/12/2013) saya berhasil berjumpa dengan beberapa kontak person Adrianus Apaseray yang masih kerabatnya juga, meski awalnya mereka masih ragu untuk mempertemukan saya, karena selain khawatir akan keselamatan saya, nampaknya juga ada sedikit keraguan terhadap saya yang nantinya akan membocorkan rahasia keberadaan “Raja Cycloop” yang masih menjadi buruan polisi tersebut.

Selama perjumpaan dengan kontak di daerah Sentani tersebut, saya aktif berkomunikasi dengan Pimpinan Redaksi sejauh mana peluang untuk bertemu, menjelang siang saya di khabari oleh si penghubung bahwa tidak ada peluang untuk bertemu Adrianus Apaseray, karena situasinya belum kondusif, jadi semua rencana batal, dan saya diminta untuk memberitahukan hal tersebut kepada Pimpinan Redaksi via SMS.

“demi keamanan kamu, kalau sikonnya tidak aman, sebaiknya batalkan saja”, pesan singkat yang saya terima dari Pimred, namun berselang 30 menit kemudian saya di minta untuk mematikan HP dan si penghubung mengajak saya untuk berjalan – jalan ke Depapre sambil membaca sikon katanya, dan semenjak itu kontak saya dengan kantor dan keluarga putus sama sekali.

Namun rupanya hal itu merupakan bagian dari strategi si penghubung untuk memastikan bahwa saya cukup steril untuk di bawa masuk ke hutan tempat persembunyian Adrianus Apaseray.

Kami sampai di Kampung Dormena sudah sore hari, dengan dalih menunggu kontak dari “orang dalam”, kami bermalam di Kampung Dormena, dan pagi – pagi sekali kami berjalan kaki menuju ke Kampung Yonsu Spari Distrik Ravenirara, sesekali kami melalui jalan setapak yang penuh dengan becek karena di guyur hujan, kadang kala kami harus naik ke ketinggian tebing menyusuri jalan berbatu, kurang lebih 1 jam berjalan akhirnya kami sampai di Kampung Yonsu Spari.

Suasana lengang, rumah – rumah warga masih tak berpenghuni, ada sekitar 4 orang laki – laki dewasa yang saya lihat berada di dalam kampung, tapi mereka hanya sekedar melihat – lihat saja.

Saya mencoba memastikan apakah ada patroli polisi atau aparat yang berjaga – jaga di kampung tersebut, namun tidak satupun aparat yang saya temukan, padahal sehari sebelumnya di salah satu media lokal, Kabidhumas Polda Papua mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan warga telah ditempatkan satu peleton anggota polisi di Kampung Yonsu Spari pasca penyerbuan.

Setelah duduk beristirahat di dekat salah satu rumah warga yang di bakar, akhirnya kami dijemput oleh “orang dalam” anak buah Adrianus Apaseray dan perjalanan kami lanjutkan kembali membelah rerimbunan hutan Distrik Ravenirara. Semak belukar lebat, dan bebatuan yang tajam di tambah perasaan was – was menjadi satu symphoni yang bergemuruh dalam hati saya. Saya baru terpikir, bahwa sudah sehari saya tidak ada kontak dengan keluarga maupun kantor, bisa jadi mereka akan cemas memikirkan keberadaan saya, namun sepanjang jalan, dalam hati saya hanya bisa berdoa semoga ini bukan perjalanan terakhir dan tugas terakhir saya sebagai wartawan.

Kurang lebih 1 jam kami berjalan kaki akhirnya kami tiba di sebuah gubuk – gubuk kecil tanpa dinding yang menjadi “markas” kelompok ini, tanpa komando kami bertiga langsung merebahkan diri di tanah, melepas segenap penat, peluh bercucuran memancing rasa dahaga.

“mari minum teh dulu, pasti haus dan capek to”, kata beberapa orang pemuda yang berada di pondok tersebut sembari menyuguhkan teh hangat kepada kami usai bersalaman.

Hati saya plong melihat penerimaan mereka yang bersahabat terhadap saya, tidak ada tampang sangar, apalagi mencurigai saya, mereka memeluk saya erat seperti bertemu teman lama, dan kami akhirnya bercengkerama untuk mencairkan suasana.

Beberapa saat kemudian dari balik rerimbunan pohon di belakang pondok kecil tersebut muncul sosok lelaki bertubuh tegap postur semampai dengan sepucuk senapan menggelayut di pundaknya menyapa kami.

“selamat siang, bagaimana capek kah ?”, tanyanya mengulurkan tangan sambil tersenyum memperkenalkan diri, saat itulah baru saya tahu bahwa dia adalah Adrianus Apaseray, yang di juluki oleh polisi sebagai Raja Cycloop selama ini.

Saya memberinya oleh – oleh berupa koran – koran lokal yang mengulas pemberitaan tentang dirinya yang dijuluki sebagai Raja Cycloop dan kronologis penyerbuan kampung Yonsu di penghujung November kemarin, semua koran yang ada ia baca habis.

“tidak benar semua yang dikatakan polisis, tidak ada kontak senjata”, katanya dengan mimik sedikit menahan emosi sambil mengoper koran yang sudah ia baca kepada rekan lainnya.

Sejurus kemudian ia mulai menceritakan ihkwal penyerbuan polisi di pagi hari Jumat (29/11) lalu, dimana menurutnya saat itu ia tengah berada di dalam rumahnya, ketika terdengar bunyi rentetan tembakan dari ujung kampung, ia berlari keluar rumah dan menuju ke hutan dengan membawa senjata, bahkan ia sendiri tidak mengetahui dari arah mana bunyi tembakan tersebut, namun saat itu ia meyakini bahwa yang datang adalah polisi dan targetnya adalah dirinya.

“mereka bukan menyergap, targetnya kan saya, kalau memang saya yang mereka mau sergap mestinya rumah – rumah kami yang di kepung, tapi yang polisi lakukan adalah menyerbu kampung, menghambur tembakan sehingga warga panik dan berlarian menyelamatkan diri, jadi tidak benar kalau polisi bilang kami ada melawan, karena penyerbuaan itu mendadak, di pagi hari, jadi tidak ada yang melawan, semua warga karena takut langsung panik dan lari meninggalkan kampung”,

kata Adrianus membantah pernyataan polisi soal adanya kontak senjata dan hujan anak panah dari masyarakat ke arah polisi.

Saat itu semua masing – masing warga berpikir menyelamatkan diri dan keluarga masing – masing, setelah kampung kosong, barulah anggota polisi beraksi menggeledah bahkan merusak rumah – rumah warga yang mereka curigai sebagai pengikut Adrianus.

“saya sudah di tengah hutan pinggiran kampung dan bertemu beberapa warga lainnya dan mereka menceritakan kepada saya bahwa Eduard Okoseray tertembak dan jatuh di jalan kampung kok, di depan mata aparat, dan mereka semua tahu yang mereka tembak itu manusia, jadi kalau mereka menyangkal tidak ada korban itu sama saja pembohongan publik, atau mereka pikir yang mati itu bukan manusia kah ?”,

katanya dengan nada tinggi menahan geram.

Ia juga sangat menyesalkan, bahwa setelah Eduard tertembak, jasadnya di biarkan tergeletak hingga tengah hari, padahal menurutnya teroris saja yang sudah nyata – nyata membunuh orang jasadnya pasti masih di hargai aparat, di angkat atau di tangani secara layak.

“Tidak, kami tidak melakukan perlawanan, itu polisi dong’ tipu hanya untuk menutupi kesalahan dan membenarkan diri mereka. Kami sama sekali tidak melakukan kontak senjata mengingat ada warga yang takut pada saat itu untuk menyelamatkan diri. Kalau kitong baku tembak tentu warga banyak yang mati dan pasti polisi akan menuduh kami yang melakukannya, padahal kami tidak mungkin membunuh warga yang tidak tahu apa-apa”,

katanya ketika saya mencoba mengejar apa benar ia tidak melakukan perlawanan pagi itu.

Ia kembali menegaskan bahwa ketika itu mereka semua tanpa kecuali memilih menyelamatkan diri, karena polisi yang datang langsung mengarahkan senjata kepada mereka sebagai target.

“Tidak ada tembakan peringatan atau seruan untuk menyerah layaknya sebuah penggerebekan, tapi tembakan polisi itu sudah mengarah langsung ke sasaran sehingga dari pagi masuk polisi sudah menembak Eduard Okoseray ketika lari kurang lebih 100 meter jatuh di jalan mobil, karena Eduard Okoseray lari untuk menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil serta istrinya namun ia ditembak mati jatuh di jalan mobil”,

katanya lagi.

Menjelang tengah hari setelah mereka memastikan bahwa polisi sudah meninggalkan kampung, akhirnya Adrianus dan beberapa warga lainnya memutuskan kembali ke kampung, dan menguburkan jenazah Eduard Okoseray dengan di pimpin oleh seorang pendeta.

“memang kami marah ketika itu setelah tahu teman ada yang mati, jadi kami bakar beberapa rumah yang kami duga kuat sebagai informan polisi sehingga terjadi penyerbuan kemarin”,

katanya mengakui bahwa ia memang yang membakar beberapa rumah warga.

“Kapolda dan Kapolres Jayapura stop tipu sudah kalau tidak ada korban, mereka harus mengakui bahwa telah menembak Eduard Okoseray teman kami. Kalau tidak percaya datang sendiri lihat kuburannya, atau tanyakan langsung kepada keluarganya atau Pendeta yang telah memakamkan jenazah teman kami setelah aparat meninggalkan kampung Yongsu”.

kata Adrianus Apaseray.

Lantas bagaimana asal muasal julukan Raja Cycloop yang kini melekat di sosoknya dan bagaimana ia menggambarkan aktivitas maupun perjuangan kelompoknya dimana ia mengaku anak buah dari Brigjen Hans Yoweni, Panglima TPN/OPM Wilayah Mamta ? Nantikan laporan perjalanana eksklusif saya di edisi esok yah ! (Bersambung)

Selasa, 10-12-2013, SuluhPapua.com

December 10, 2013 0

1 Anggota “Raja Cyclop” Dipastikan Tewas Tertembak

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.SiSENTANI – Meski pihak kepolisian menyatakan masih akan mengecek kebenaran tentang informasi adanya korban yang tewas dalam penyergapan ‘Raja Cyclop’ di Yongsu, namun data terkini memastikan adanya 1 orang tewas dalam kontak senjata antara aparat dengan kelompok Raja Cyclop tersebut.

Korban diketahui bernama Eduar Okoseray di bawah pimpinan Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu. Korban dipastikan tewas tertembak dalam kasus kontak senjata dengan anggota Kepolisian Resort Jayapura di Markas “Raja Cyclop” Kampung Yongsu Spari, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura tanggal 29 November lalu.

Eduar Okoseray selaku Sekretaris Kampung Yongsu, yang tewas ditembus timah panas yang diduga dari pihak kepolisian itu, berdasarkan penyampaian dari salah satu Pendeta setempat selaku Ketua Majelis, yang mengurus pemakaman korban.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., membenarkan adanya salah satu dari kelompok Raja Cyclop meninggal akibat kontak senjata pada tanggal 29 November lalu, dan korban tersebut masih berstatus Sekretaris Kampung Yongsu.
“Memang dari penyampaian pendeta setempat yang melakukan pemakaman bahwa dari kelompok mereka yang bernama, Eduard Okoseray meninggal karena terjadi kontak senjata saat dilakukan penyergapan terhadap kelompok yang kerap selama mengintimidasi masyarakat setempat,” kata Bupati kepada wartawan di ruang Tamu Bupati Jayapura, Rabu (4/12) kemarin.

Namun menurut Bupati Awoitauw bahwa tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sudah sesuai prosedur dan tindak yang benar, sebab kelompok tersebut sudah sering membuat masyarakat resah, sehingga dengan adanya informasi yang terima oleh kepolisian maka, mereka mencoba untuk menghindari kelompok itu untuk tidak melakukan ancaman-ancaman kepada masyarakat setempat.

“Kejadian itu, mungkin karena waktu penyisiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian ada sedikit perlawanan dari kelompok yang dipimpin oleh Adrianus Apeseray selaku mantan Kepala Kampung Yongsu, sehingga dari kontak senjata itulah, Eduard Okoseray terkena tembak,”

jelasnya.

Kebenaran itu, menurut Bupati, disampaikan langsung oleh Pendeta setempat selaku Ketua Majelis yang mengurus pemakaman korban, yang mana sejak itu masyarakat semuanya telah mengungsi akibat peristiwa yang sebelumnya dilakukan kelompok tersebut.

Bupati Awoitauw menjelaskan, sampai saat ini masyarakat yang berjumlah 65 kepala Keluarga (KK) dan 215 jiwa mengungsi ke daerah lain. Diantaranya, Kampung Dormena, Depapre, Sentani, Waena, Dok 9 dan Padang Bulan.

Namun untuk mengantisipasi itu, Pemerintah Daerah sedang melakukan penanganan agar masyarakat yang mengungsi bisa kembali ke Kampungnya guna melakukan aktivitas seperti biasanya.

Dikatakan, penanganan yang dilakukan terhadap masyarakat ini, Pemerintah sudah menyiapkan bantuan sosial mulai hari Sabtu kemarin lalu, dan sekarang sudah ada posko baik di Kampung Dormena maupun di Kampung Yongsu itu sendiri.

“Posko ini dalam rangka pemulihan dan pengembalian masyarakat, juga kepada dinas P dan P sudah kita komunikasikan untuk bagaimana ada anak-anak yang mengungsi ini bisa ikut ujian susulan dan minggu depan ini sudah ada belajar dengan baik,”

katanya.

Alasan detail masyarakat mengungsi, lanjut Bupati Awoitauw, karena mereka diancam kelompok tersebut, sehingga pihak kepolisian mencoba mendatangi agar kelompok ini tidak melakukan pengancaman terhadap masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Selama ini mereka mengintimidasi masyarakat dengan menggunakan senjata rakitan.

Bahkan, diakuinya, masyarakat sebenarnya di Kampung Yongsu Spari sangat banyak, namun karena kelompok tersebut mereka memiliki senjata, dan Bom Molotov, akhirnya masyarakat mengkhawatirkan sehingga masyarakat mengungsi. “Kelompok itu ada lima orang, dan kita berharap mereka bisa kembali,” katanya.
Mengenai rumah yang dibakar, lanjut Bupati, ada sebanyak tiga unit rumah milik yang dibakar oleh kelompok tersebut. Mereka melakukan pembakaran karena mereka mencurigai bahwa warga ini selalu menjadi penghubung kepada pihak kepolisian.

Untuk itu, pihaknya akan berusaha mengembalikan masyarakat ke kampungnya agar aktivitas mereka bisa berjalan dengan normal, sekolah juga bisa berjalan apalagi dalam menyongsong perayaan Natal dan Tahun baru 2014 mendatang.

“Kita ingin daerah kita tenang, dan kami pemerintah daerah sendiri tetap mengupayakan memperhatikan kampung tersebut agar mereka terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan,”

harapnya. (Loy/don/l03)

Source: Kamis, 05 Desember 2013 11:06, Binpa

December 6, 2013 0

Polda Papua Tegaskan Tak Akan Beri Izin KNPB Demo

Jayapura – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Papua, pada hari ini, Rabu,27/11/2013, menegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk segerah menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan selama ini. Kepolisian juga menekankan bahwa Kepolisisan tidak akan pernah memberikana izin kepada KNPB untuk melakukan aksi demo.

“Saya tegaskan kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB), segerah menghentikan langkah-langkah yang cenderung dengan kekerasan. Apapun bentuk, niat dan keinginan mereka untuk melakukan aktivitas dengar pendapat, tidak akan pernah diberikan izin, atau rekomendasi untuk melaksanakannya, karena kita tau tujuan dari organisasi ini dan keinginan mereka sudah jelas, ingin membentuk negara, memisahkan diri, dan sebagainya,”

tegas Wakapolda Papua, Selasan (26/11) malam di Mapolres Jayapura Kota, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

Wakapolda mengatakan bahwa, sangat disayangkan organisasi KNPB ini tidak terdaftar, sehingga untuk membubarkan mereka, pemerintah tidak punya kewenangan.

” Tapi ini nanti jadi bahan untuk dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Kita tahu bahwa apa yang dilakukan selama ini tidak pernah sesuatu yang positif, selalu berdampak merugikan masyarakat yang tidak tahu menahu dan tidak boleh dibiarkan terus – menerus seperti itu,”

katanya.

Pihaknya menhimbau kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, karena sesungguhnya prediksi Polisi dalam demo kemarin, selasa (26/11) dampaknya tidak akan terjadi seperti ini. ” Kami minta kepada masyarakat juga ikut membantu untuk memberikan informasi-informasi atau input-input berkaitan dengan rangkaian kegiatan ini, kita punya tanggung jawab bersama untuk mengamankan, melindungi masyarakat bersama, menjaga ketentraman dan kenyamanan wilayah”, ujarnya.

Dengan harapan yang sama, Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare, agar tidak ada korban lainnya dalam aksi demo.

” Kedepan tidak ada korba-korban yang jatuh, akibat aksi demo, terutama yang dilakukan oleh KNPB,”

kata Alfred, seperti yang diberitakan tabloidjubi.com

November 27, 2013 0

Liput Aksi KNPB, Polisi Larang Wartawan Ambil Gambar

Jayapura — Aksi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam rangka mendukung pertemuan IPWP dan ILWP serta kampanye Sorong to Samarai di Port Moresby, ibukota Papua Nugini yang digelar di Jayapura, Selasa (26/11/13) berakhir ricuh.

Kontributor majalahselangkah.com, Hendrikus Yeimo, dari tempat kejadian melaporkan, aksi massa dihadang polisi ketika hendak mau pulang ke Perumnas 3 Waena.

“Tadi setelah massa melakukan aksi di Ekspo dan pulang ke Perumnas 3, mobil polisi masuk tengah-tengah massa aksi, polisi juga menembakkan gas air mata ke arah aksi massa. Setelah itu, massa aksi dikejar aparat serta dipukul. Beberapa orang ditangkap, tapi sementara ini saya belum bisa pastikan jumlahnya,”

kata Yeimo melalui telepon selulernya.

Wartawan media lokal maupun nasional yang yang sedang meliput jalannya aksi KNPB tak luput dari teror dan intimidasi. Bahkan polisi melarang untuk mengambil gambar saat kericuhan dan pengejaran terhadap massa aksi terjadi.

“Polisi larang kami wartawan untuk ambil gambar dan periksa kami punya Id Card. Mereka juga suruh kami hapus foto-foto yang kami ambil sebelumnya,”

tuturnya menceritakan.

“Misel Gobai, wartawan Suluh Papua dapat pukul di kepala. Tapi untungnya pakai helm, jadi tidak terlalu parah.”

Saat meminta konfirmasi, Kabid Humas Polda Papua, Sulistyo Pudjo Hartono, S.Ik mengatakan, awalnya aksi berjalan aman, tetapi polisi mengambil tindakan karena massa aksi keluar dari anjungan Expo.

“Mula-mula aksi berlangsung aman, tetapi massa demo keluar anjungan saat melewati jembatan Ekspo, mereka juga aniaya pendatang dan korban ada di rumah sakit,”

tulisnya dalam pesan singkat.(AE/MS)

Selasa, 26 November 2013 13:31,MS

November 26, 2013 2

Di Timika, Gabungan TNI/Polri Tangkap 31 Orang Papua

Orang Papua ingin Papua Merdeka. Foto Ilustrasi demonstrasi rakyat Papua menuntut Self Determination bagi bangsa Papua. Ist.

Timika — Sebanyak 31 orang Papua di Timika ditangkap oleh gabungan Polisi dan TNI di taman makam Jenderal Kelly Kwalik, hari ini, Selasa (26/11/13) sekitar pukul 08:15 waktu Papua.

Menurut informasi yang diterima Victor Yeimo, ketua umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebagaimana yang disebarkannya, Polisi juga menangkap Ketua KNPB Wilayah Timika, Steven Itlay dan Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Abihud Degey, saat memimpin aksi damai dari masyarakat Papua yang menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat.

Mereka, 31 orang yang ditangkap, telah dibawa ke Pos Polisi, Mile-32. Nama mereka adalah:
1 . Steven Itlay
2 . Abihud Degey
3 . Billy Hagawal
4 . Dony Mote
5 . Petrus Bobii
6 . Bony Bora
7 . Yulianus Edoway
8 . Paulus Doo
9 . Martinus Pekey
10 . Paulina Pakage
11 . Agustin Pekey
12 . Sony Ukago
13 . Daniel Kotouki
14 . Seprianus Edoway
15 . Argenes Pigay
16 . Menase Dimi
17 . Timotius Kossay
18 . Welius Kogoya
19 . Demianus Kogoya
20 . Kasianus Kamke
21 . Aduart Suruan
22 . Melianus Gobay
23 . Pais Nasia
24 . Makson Kotouki
25 . Maria Piligain
26 . Markus Entama
27 . Yustinus Pigome
28 . Sior Heselo
29 . Semuel Edoway
30 . Agus Itlay
31 . Yakonias Womsiwor

“Masyarakat dan aktivis terus diintimidasi, ditangkap dan dibunuh hanya karena ekspresi mereka untuk menuntut hak-hak mereka secara damai di Papua Barat. Tekanan dan perhatian dari semua pihak sangat dibutuhkan,”

komentar Victor Yeimo menanggapi penangkapan dan penahanan terhadap aktivis dan masyarakat Papua pendemo damai ini.(MS/BT)

Selasa, 26 November 2013 09:45,MS

November 26, 2013 0

Lagi, 16 Anggota KNPB Ditangkap Polisi

Jayapura — Aparat keamanan dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Jayapura kembali melakukan penangkapan terhadap 16 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan dibawa ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi.

Aktivis KNPB ditangkap di depan Gapura Universitas Cenderawasih (Uncen), Abepura, Jayapura, Senin (25/11/2013) siang, ketika sedang membagikan selebaran tentang rencana aksi untuk memberikan dukungan terhadap pertemuan IPWP dan ILWP di PNG serta kampanye Sorong to Samarai yang akan digelar besok di taman Imbi Jayapura kota.

Penangkapan itu disesalkan juru bicara KNPB, Wim Rocky Medlama. Kata dia, aparat kepolisian tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena anggota KNPB tidak melakukan tindakan anarkis sebelum ditangkap, melainkan mereka hanya membagikan selebaran surat pemberitahuan kepada masyarakat Papua.

“Kami menyesalkan penangkapan tadi, hanya pembagian selebaran baru mereka ditangkap. Apa dasar hukumnya? Tidak ada undang-undang yang melarang untuk pembagian selebaran,”

ujar Wim.

Kata dia, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah suatu tindakan pembungkaman terhadap ruang demokrasi di atas tanah Papua dan itu sangat disesalkan karena tidak memunyai dasar hukum yang kuat.

Wim menilai ada rencana aparat untuk mengganggu aksi yang akan digelar besok. Namun, kata dia, penangkapan itu tidak akan melunturkan semangat untuk melakukan aksi damai.

“Penangkapan ini kan tindakan pra psikologi, tapi kami tidak takut dengan polisi, kami ada untuk itu dan kami tetap akan turun besok,” ungkapnya.

Kapolresta Jayapura, AKBP. Alfred Papare, ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu ada aksi penangkapan terhadap anggota KNPB.

“Saya tidak tahu soal itu, tidak ada penangkapan,”

tulisnya melalui pesan singkat.

Dikabarkan, anggota KNPB yang ditangkap dipulangkan setelah diperiksa di Polresta Jayapura kurang lebih selama 4 jam. Sementara selebaran yang mereka bawa disita aparat sebelum dipulangkan. (MS/Hendrikus Yeimo)

Senin, 25 November 2013 21:53,MS

November 25, 2013 0

Tiga Aktivis Pelompat Konsulat Australia dalam Kondisi Tidak Aman

Warga Papua Pelompat Konsulat, Rofinus Yanggam (kiri), Yuvensius Goo (tengah) dan Markus Jerewon (kanan). Foto: The Guardian/Marni Cordell

Bali — Juru Bicara Internasional Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Rinto Kogoya, malam ini, Selasa, (08/10/13) dari Bali kepada majalahselangkah.com melalui telepon selulernya melaporkan, tiga aktivis Papua yang memanjat pagar Konsulat Australia di Bali, Minggu, (06/10/13) itu dalam kondisi tidak aman.

“Kawan-kawan di sini dalam kondisi tidak aman. Di sini sudah diberlakukan operasi identitas. Semua asrama mahasiswa juga di-sweeping oleh keamanan adat di Bali, dibackup aparat. Belum ada keamanan yang pasti, sehingga kami tidak bisa konfirmasi keberadaan mereka secara pasti,” kata Rinto.

Tiga aktivis Papua, Markus Jerewon (29), Yuvensius Goo (22) dan Rofinus Yanggam (30), memanjat pagar Konsulat Australia Bali setinggi dua meter pukul 03:20 waktu setempat. Mereka meninggalkan Konsulat Australia setelah pihak konsulat meminta mereka meninggalkan Konsulat sebelum pukul 07:00 waktu setempat.

“Tempat berlindung semakin sempit setelah mereka keluar. Bali kecil dan mudah diketahui. Kami sangat khawatir dengan keamanan mereka,” kata Rinto Kogoya.

Sementara, Markus Jerewon (29) ketika dihubungi media ini, hanya menjawab singkat. “Maaf, saya tidak bisa menjawab telepon, keadaan kurang baik,” katanya.

Tiga aktivis ini nekat melompat Konsulat Australia di Bali untuk meminta akses jurnalis internasional untuk Papua di buka. Juga, mereka meminta puluhan tahanan politik di Papua dibebaskan.

Dalam sebuah surat terbuka kepada rakyat Australia, yang diserahkan kepada staf konsulat pada hari Minggu pagi itu, tiga aktivis itu menulis, “Kami menulis untuk memberitahu Anda bahwa kami memasuki konsulat Australia di Bali untuk mencari perlindungan dan untuk memberikan pesan kepada para pemimpin APEC di Bali, Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott.”

“Kami ingin Menteri Luar Negeri AS John Kerry, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott membela hak-hak orang Papua. Dan, berbicara dengan pemerintah Indonesia untuk memperlakukan orang Papua dengan lebih baik. Pelanggaran HAM secara rutin kami alami,” tulis mereka seperti dikutip majalahselangkah.comdari The Guardian.

Diberitakan, kekhatiran tentang keamanan mereka disampaikan berbagai pihak di dalam dan luar negeri. Kekhatiran keamanan tiga aktivis dari berbagai pihak di Australia bisa dibaca di sini, klik.

Hingga malam ini, majalahselangkah.com belum berhasil mengonfirmasi pihak kepolisian di Bali terkait keamanan tiga aktivis ini. (GE/MS)

Selasa, 08 Oktober 2013 20:58,MS

October 8, 2013 0

Sering Buat Ulah, Satuan Brimob Di Usir Dari Kabupaten Deiyai

Yemi Pakage (16) terbunuh misterius di Wagethe, Sabtu, 1 Juni 2013 lalu. Foto: Ist

Deiyai — Jumat, (27/06/13) lalu, warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua secara serentak meminta Brigade Mobil (Bromob) meninggalkan Deiyai. Seketika, Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT, Kantor Keuangan setempat, dan Brimob di Polsek Deiyai meninggalkan Deiyai.

Mereka pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. A. Mote kepada majalahselangkah.com mengatakan, Brimob hanya diantar sampai ke Enarotali.

“Kami tidak tahu, apakah dari Enarotali mereka dipulangkan ke markas mereka atau tidak? Bagi warga Deiyai, yang penting Brimob tidak perlu ada di Deiyai,”

tutur Mote.

Bagaimana Ceritanya?
Minggu ketiga bulan Juni lalu, kira-kira pukul 21.00 waktu setempat, Pontianus Madai pergi ke Magethe (Ibu Kota Kabupaten Deiyai) dari Yaba menggunakan motor. Ia sendirian menempuh kurang lebih 4 Kilo Meter. Malam itu, ia hendak membeli gula, susu dan kopi. Di kampungnya, Yaba, tidak ada yang menjual barang-barang itu.

Pontianus tiba di Wagethe dengan selamat dan membeli gula, susu dan kopi. Usai membeli, Pontianus kembali ke Yaba. Dalam perjalanan kembali, ia dihadang oleh 5 orang di depan Polsek Wagethe, kira-kira pukul 22.00 waktu setempat. Lima orang itu, 2 orang warga setempat dan 3 orang lainnya berpakaian Brimob.

Pontianus dipukul dan ia melarikan diri meninggalkan motor. Malam itu ia pergi ke rumah saudaranya di Wagethe. Malam itu ia merahasiakan peristiwa itu. Keesokan paginya, kaka perempuannya melihat luka tusukan di hidung dan luka pukulan di otak kecil. Saat itulah Pontianus menceritakan kejadian pada malam hari itu.

Melihat luka itu, kakaknya membawa Pontianus ke rumah sakit setempat (Puskesmas Wagethe). Sementara Pontianus dirawat, kakaknya menyampaikan hal itu kepada keluarganya di sana, termasuk para pemuda. Para Pemua tidak terima melihat saudaranya dipukul.

Mereka mulai bergerak memalang beberapa ruas jalan, mereka juga angkat parang, pisau dan batu. Jumlah orang yang datang semakin banyak. Suasana Wagethe semakin hangat. Mereka siap-siap menyerang Polsek setempat.

Situasi menjadi tegang. Polisi dan Brimob di Wagethe mulai dibantu oleh Brimob yang ada di Dogiyai dan Paniai. Beberapa Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT ikut membantu. Situasi semakin tegang. Brimob mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Tembakan peringatan semakin membuat warga marah. Situasi semakin tak terkendali.

Dalam situasi ini, Bupati Karateker Deiyai, Basilius Badii datang mendamaikan. Tetapi, warga meminta mereka diberikan kesempatan untuk baku pukul dengan Brimob. Warga menduga Brimob di sana kerap kali melakukan pemukulan tanpa sebab.

“Bukan kali ini saja. Mereka ini sudah banyak kasus,”

kata salah satu pemuda di Wagethe seperti dikutip A. Mote.

Warga juga menduga, pembunuhan misterius Yemi Pakage (16) pada Sabtu, 1 Juni 2013 sebelumnya ada campur tangan Brimob di sana.

“Pada saat itu, Yemi membawa pisau dan menjual pisau itu untuk menjual rokok. Sahabatnya membawa pisau ke arah lapangan terbang. Lalu, ia mengejarnya, dan ternyata ia sudah ada yang jaga. Lalu, sahabatnya bersama beberapa orang sempat memukul. Lalu, ia kembali ke rumah secara paksa. Dari rumah ia meninggal. Lalu, dari Wagethe mereka bawa ke Bomou, sekitar 1 Km dari Wahethe,”

kata Mote berkisah.

Warga masih terus tawar-menawar dengan Bupati Karateker Deiyai. Mereka mau Bupati memberikan waktu kepada mereka untuk baku pukul dengan Brimob. Bupati Karateker Deiyai berhasil membujuk warga untuk tenang. Semua warga diarahkan ke Polres untuk berbicara baik-baik.

“Mereka sering pukul warga. Juga, mereka berupaya menggunakan putra daerah untuk kami sendiri baku pukul. Jadi, kami mau Brimob tinggalkan Deiyai,”

pinta warga saat pertemuan itu. Warga terus menuntut Brimob tinggalkan Deiyai.

Pemerintah setempat tidak mempu meredam permintaan. Warga terus meminta Brimob harus meninggalkan Deiyai. Akhirnya, kesepakatan diambil. Mereka membuat pernyataan untuk ‘cabut’ Brimob dari Deiyai. Kesepakatan ditantangani wakil masyarakat, pihak kepolisian setempat dan pemerintah, dan Danramil. Mereka sepakat Brimob harus pergi dari Deiyai dan tidak menambah Brimob.

Usai penandatangan perjanjian, Brimob yang bertugas di sana pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. (001/MS)

Minggu, 07 Juli 2013 18:46,MS

July 7, 2013 1