Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)
Jayapura – Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengklasifikasi pemberitaan tabloidjubi.com, Selasa (19/2) yang menyebutkan, tujuh warga Papua ditangkap dan disiksa polisi di wilayah Depapre, Kabupaten Jayapura.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, memang benar ketujuh orang tersebut ditangkap karena berkaitan dengan adanya informasi Terinus Sato akan melakukan rapat gelap. Polres setempat lalu menindak lanjuti informasi tersebut.
“Lalu dilakukanlah penggerebekan disatu tempat dan didapatilah tujuh orang itu. Karena yang dicari tidak ditemukan akhirnya tujuh orang digiring ke Polres untuk dimintai keterangan. Tapi tidak disiksa. Bahkan saat diperiksa keluarga mereka dipanggil untuk menyaksikan bahwa Polri benar-benar profesional. Jadi tidak ada penyiksaan atau penganiayaan,”
kata I Gede, Rabu (20/2).
Menurutnya, dari ketujuh orang yang dimintai keterangan itu, dua diantaranya yakni Daniel Gobay (30) dan Matan Klembiap (30) ditahan aparat polisi karena membawa senjata tajam jenis parang.
“Lima orang lainnya hanya dijadikan saksi. Setelah diperiksa mereka lalu dibebaskan. Dua lainnya dijadikan tersangka karena membawa sajam dan terancam dikenai UU darurat no 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api karena tidak ada bahan peledaknya. Ancamannya maksimal 20 tahun penjara,”
ujarnya.
Keterangan yang sama diberikan juga oleh Kapolres Jayapura, AKBP A Roike H Langi. Ia mengatakan tidak benar telah terjadi penyiksaan saat penangkapan ketujuh warga tersebut.
“Tidak benar itu. Tidak ada penyiksaan. Saat ini masih ada dua orang yang kami tahan karena membawa senjata tajam.”
kata Kapolres Jayapura kepada tabloidjubi.com, Rabu (20/02) siang. (Jubi/Arjuna)
Obed Pahabol (kiri) dan Yosafat Bahabol (Kanan), menunjukkan luka akibat penyiksaan yang diduga dilakukan oleh polisi (Dok.AHRC)
Jayapura – Tujuh orang warga Papua ditangkap oleh Kepolisian Sektor Depapre untuk diinterogasi terkait keberadaan Terianus Sato dan Sebby Sambom. Ketujuh warga ini diduga mengalami penyiksaan saat ditangkap.
Daniel Gobay (30), Arsel Kobak (23), Eneko Pahabol (23), Yosafat Satto (41), Salim Yaru (35), Matan Klembiap (30) dan Obed Bahabol (31) dilaporkan oleh sumber tabloidjubi.com (19/2), ditangkap saat perjalanan pulang dari Depapre pada tanggal 15 Februari lalu. Ketujuh warga yang diduga menjadi korban penyiksaan polisi ini ditangkap secara terpisah. Daniel Gobay, Arsel Kobak dan Eneko Pahabol ditangkap sekitar pukul 09.00 WIT oleh 5 orang polisi yang menggunakan mobil berwarna silver. Ketiganya ditodong dengan senjata dan dipaksa merayap menuju Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Depapre yang berjarak sekitar 30 Meter dari tempat mereka berhenti. Sedangkan Yosafat Satto, Salim Yaru, Matan Klembiap dan Obed Bahabol ditangkap sekitar pukul 10.00 WIT. Menurut sumber tabloidjubi.com di lokasi kejadian, keempat warga ini juga dihentikan oleh polisi yang menggunakan mobil berwarna silver dalam perjalanan pulang mereka menuju Jayapura. Para petugas polisi itu mengenakan pakaian sipil dan membawa senapan serbu Pindad SS-1 yang ditodongkan kepada Yosafat dan teman-temannya. Salah satu dari polisi tersebut diidentifikasi oleh korban bernama Bedu Rahman dengan pangkat Inspektur Satu (Iptu). Ketujuh orang ini kemudian dibawa ke Kantor Polisi Resort (Polres) Jayapura di Sentani.
Setelah Daniel, Arsel dan Eneko dibawa ke kantor Polisi, menurut sumber tabloidjubi.com dari Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Asia (AHCR) yang mewawancarai beberapa dari tujuh orang yang ditangkap, ketiganya diinterogasi oleh polisi tentang keberadaan Terianus Satto dan Sebby Sambom. Padahal, ketiganya sama sekali tidak punya hubungan apapun dengan dua aktivis pro kemerdekaan Papua tersebut. Salah satu dari ketiganya mengatakan dirinya berulang kali ditendang di wajahnya oleh petugas yang mengenakan sepatu polisi. Akibatnya, mulut dan hidungnya berdarah, dahinya terluka dan ia kini mengalami kesulitan pendengaran dan kedua lututnya berdarah. Ketiganya juga dipukuli dengan tongkat rotan. Para petugas polisi disebutkan menekan moncong senjata ke kepala tiga orang ini.
Yosafat, Salim, Matan dan Obed, setelah dibawa ke Polres Jayapura juga mengalami penyiksaan yang sama karena keempatnya tidak mengetahui keberadaan Terianus Sato dan Sebby Sambom. Disebutkan oleh salah satu dari keempat orang ini, polisi menendang, memukuli mereka dengan tongkat rotan di punggung mereka sampai berdarah dan menyetrum mereka.
Komisi HAM Asia saat dihubungi tabloidjubi.com mengatakan bahwa mereka sedang menggalang Urgent Appeal Case atas kasus penyiksaan warga sipil ini. Urgent Appeal Case ini ditujukan kepada Presiden SBY, Dirjen Hukum dan HAM, Kapolri, Kapolda dan Ketua Komnas HAM.
Saat ini, lima dari tujuh orang tersebut telah dilepaskan. Sedangkan dua lainnya, yakni Daniel Gobay dan Matan Klembiap masih ditahan di Polres Jayapura.
Sampai berita ini disiarkan, pihak kepolisian, baik Polda Papua maupun Polres Jayapura, belum memberikan konfirmasinya setelah dihubungi tabloidjubi.com via pesan singkat (SMS). (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura — Polisi Menembak 4 Kali Ke Udara, dan Menodong Mama-mama Papua dengan senjata laras panjang, dengan dalil membekuk Penjual Togel, Minggu, 17 Februari 2013, di Pasar Pedagang Asli Papua, Jayapura. Dengan melihat peristiwa itu, Mama-mama Papua tidak menerima tindakan aparat yang menembak dan melakukan todongan tersebut, kemudian melakukan aksi malam hari tersebut. Aksi dilakukan sekitar pukul 20.00 WIT.
Menurut seorang Mama Papua, berinisial M, yang saat itu ditodong,
“kami ini bukan penjahat atau pencuri yang ditodong. Kami ini penjual sayur dan lain-lain. Maksudnya apa dengan menodong kami. Kalau mau tangkap pemilik togel, tangkap saja mereka, bukan dengan menembak ke Udara dan menodong kami. Banyak Mama yang takut kemudian pulang. Kami hanya minta Polisi yang tembak dan todong kami harus bertanggungjawab”.
Menurut seorang pembeli Togel, Berinisial R/W, Polisi slalu datang meminta jatah, dan biasanya, pemilik togel memberikan uang setoran pada Polisi, sehingga kami lihat, hubungan antara Penjual dan Polisi aman-aman. Tapi ko, kenapa tibah-tibah Polisi menangkap dan mengeluarkan Tembakan serta menodong Mama-mama Papua? Ini lucuh. Mereka slalu dibayar oleh penjual Togel ko dating bikin kacau. Ini tidak benar!”
Sementara itu, menurut keterangan Polisi yang datang menyergap, ketika Koordinator Solpap dan Koordinator Napas mendatangi Piket di Polresta Jayapura,
“Kami lakukan tembakan karena kami dilempar Botol, Kayu dan lain-lain. Mungkin kami bisa dilpempari ikan yang dijual mama-mama juga. Terkait ada Polisi yang dibayar oleh Pemilik Togel, itu Polisi dari mana? Bagus kalau tahu nama-nama mereka.”
Sementara keterangan yang disampaikan Koordinator Solpap, Robert Jitmau, Pihaknya sudah bertemu dengan Polda untuk menangani Kasus togel yang bersebaran di dekat pasar Mama-mama Papua, karena menurutnya, itu justru akan meresahkan Mama-mama Papua, dan menurutnya, ia tidak mau, kasus di Dogiyai terjadi di Pasar Mama-mama Papua. Ia juga kawatir, ini sebuah niat agar mengkriminalkan mama-mama Papua, kemudian menghambat pembangunan Pasar permanen. Namun ia kecewa karena Polda lambat dan ia juga kesal dengan peristiwa penembakan, sementara koordinasi terus dilakukan dengan pihak Polda.
Sementara itu, menurut Koordinator NAPAS, Marthen Goo, “ada 2 Kasus malam itu. Satu kasus adalah kasus Togel, sementara Kasus kedua adalah Kasus Penembakan dan penodongan terhadap Mama-mama Papua. Apa hubungannya dengan Polisi menodong Mama-mama Papua?
Kalau itu Kasus Togel, semestinya polisi hanya menangkap penjual Togel, bukan menodong Mama Papua dan mengeluarkan Tembakan. Sementara menurut Polisi ada pelemparan dengan Botol dan lain-lain, itu tidak benar. Tidak ada botol, kayu atau batu di Jalan raya, atau di sekitar kejadian, itu hanya proses pembenaran yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. (***BIKO***)
Papua – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], memberitahukan lebih khusus kepada Polda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pada umumnya Pemerintah Indonesia, bahwa di Papua tidak ada sipil bersenjata. Polda Papua menyatakan pada media cetak Cenderawasih pos edisi Jumat 15 Februari 2013 pada headline
“Sipil Bersenjata Tembak Tukang Ojek di Paniai”.
Pemberitaan ini Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM], klarifikasi dan memberikan penjelasan. bahwa “warga sipil Papua tidak memiliki senjata, kecuali militer Pemerintah Indonesia di Papua”, Pejabat Pemerintah di Papua, dan Milisi Barisan Merah Putih yang dipersenjatai oleh TNI/POLRI di Papua serta TPN Papua Barat, itulah komponen di Papua yang memiliki senjata.
Oleh karena itu, penembakan di Paniai adalah murni dari Komando Daerah Pertahanan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka [TPNPB-OPM] yang bermarkas di Paniai. Admin WPNLA konfirmasi informasi terkait tentang penembakan yang dikabarkan Cenderawasih pos edisi 15 kemarin, melalui jaringan ke Markas pertahanan Paniai membenarkan bahwa, penembakan tersebut benar terjadi. Namun kepada WPNLA dari sumber yang diwawancarai salah satu anggota TPNPB-OPM di Paniai mengatakan,
“Kami tembak tukang ojek itu, dia adalah anggota koramil yang ditugaskan sebagai informan, jadi kami tembak dia”
ujarnya, melalui via telepon seluler.
Kemudian, informasi terkait penembakan di Paniai, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM Mayjend. Terriyanus Satto menyatakan dengan nada keras
“ ya penembakan yang terjadi itu bukan seorang tukang ojek, tapi dia itu intel koramil jadi TPNPB-OPM di Paniai tembak dia. Jadi hati-hati dengan yang lain juga, kalo ada yang kerja sebagai informan TNI maupun POLRI kami tetap akan tembak”
kata Terriyanus.
Terriyanus Satto juga menambahkan sebagai pesan singkat kepada Polda dan Pangdam, di Papua selain TNI-POLRI yang memiliki senjata adalah TPNPB-OPM. TPNPB-OPM memiliki senjata dengan misi yang jelas, adalah untuk membelah hak-hak rakyat Papua, yang dimaksud dengan Hak Penentuan Nasib Sendiri (self-Determination) bangsa Papua Barat.
“TPNPB-OPM tau aturan, dan TPNPB-OPM sekarang sudah terstruktur sesuai standar Internasional dengan demikian maka Indonesia tidak bisa katakana TPN-OPM sebagai OTK, Separatis, GPK, Teroris dan sipil bersenjata”TPN-OPM sedang membenahi diri, kami tidak bisa tembak masyarakat sembarang”.
Ujarnya.
Berkaitan dengan kasus tersebut, Kepala Staf Umum TPNPB-OPM kepada seluruh Komando Daerah Pertahanan (KODAP) mengatakan untuk tidak terpancing dengan maneuver-manuver intelijen Indonesia.
Penembakan kali ini menjadi pelajaran untuk semua informan aparat TNI-POLRI, dengan demikian maka TPNPB-OPM keluarkan pernyataan sikap sebagai berikut :
1. Bahwa, kepada semua informan/Intelejen TNI-POLRI, hentikan aksimu mencari informasi dengan cara menyamar sebagai tukang ojek, penjual bakso, penjual sayur, sopir taksi, pedagang pakaian keliling, Pencari Besi Tua dll, di pedesaan maupun kota-kota di seluruh tanah Papua;
2. Bahwa, kepada semua orang Papua yang menjadi anggota LMRI, Milisi Barisan Merah Putih, segerah keluar dari keanggotaan organisasi tsb jika tidak ingin jadi korban TPN-OPM mulai dari sekarang dan siapapun dia yang menghianati perjuangan akan di masukan pada daftar hitam (Black List) TPNBP-OPM.;
3. Bahwa, jika orang yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana pada pernyataan point (1) dan terlibat pada pernyataan Point (2), jika kedapatan oleh TPNPB-OPM akan ditembak mati.
Demikian pernyataan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka ini harap menjadi perhatian!
Jayapura – Seorang tukang ojek, Wagiran (48) ditembak Orang Tak Dikenal (OTK) saat mengantar penumpang ke Kampung Pugo, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua, Kamis (14/2) sekitar pukul 14.00 WIT. Akibatnya korban mengalami luka di punggung kiri dan pergelangan kaki kiri.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, saat ini korban berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Paniai. Tim medis akan melakukan operasi guna mengeluarkan proyektil yang bersarang di punggung kiri korban.
“Polisi masih mengejar pelaku dan menyelidiki apa motif penembakan terhadap korban. Korban tidak sampai meninggal dunia. Hanya mengalami luka tembak di punggung dan pergelangan kaki sebelah kiri,”
kata I Gede Sumerta Jaya, Kamis malam (14/2).
Kronologis kejadian menurutnya, sekitar pukul 13.45 WIT, korban menggunakan sepeda motor Honda Blade mengantar penumpang dari Kampung Kopo, Distrik Bibida ke Kampung Pugo I, Distrik Pania Timur. Sesampainya di tempat tujuan, penumpang ojek turun. Namun tiba-tiba ia hendak menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau.
“Korban melakukan perlawanan. Selanjutnya korban lari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motornya. Namun korban tiba-tiba ditembak dari arah belakang sebanyak dua kali dan mengenai punggung kiri serta pergelangan kaki kirinya,”
ujarnya.
Dari keterangan korban, pelaku menggunakan senjata laras pendek. Setelah korban tertembak, tak berselang lama, rekan korban berinisial M (48) menemukan korban
“Selanjutnya ia menolong korban dan membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah Paniai dengan menggunakan mobil penumpang yang melintas,”
Debora Mote, tengah saat mengikuti pelatihan UN Women dan Norwegian Embassy. Foto: Aprilia
Jayapura — Debora Mote, Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dari Majelis Rakyat Papua mengatakan, ia bersama 2 remaja diperkosa tentara Indonesia ketika terjadi Gejolak 77 Jayawijaya Papua.
Gejolak yang terjadi di Jayawijaya pada Tahun 1977 itu, saya masih SMP Kelas I. Kami ada tiga remaja perempuan yang diperkosa tentara, termasuk saya, demikian kata Mote dalam hearing yang dilakukan UN Women dan Norwegian Embassy dalam Pelatihan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan yang berlangsung di Humboltbay Hotel, Jayapura, Selasa, (5/2).
Pada kegiatan yang akan berakhir Jumat (8/2) mendatang itu, Mote mengatakan, bila berbicara tentang kedamaian, itu adalah hal yang tidak bisa diungkapkan karena dari pengalaman ke pengalaman, dari kenyataan yang ada, lebih khusus pada apa yang kita lihat, ada dua sumber kekerasan.
Kerasan terhadap perempuan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara, demikian kata Mote.
Menurut Mote, pada sejarah Papua awalnya Belanda telah memberikan bingkisan yang berisi lambang negara, bahasa daerah, mata uang tetapi kemudian direbut oleh Negara Indonesia. Saat itulah terjadi kekerasan yang mulai dirasakan oleh publik.
Dampak kekerasan ini terlebih khusus yang menjadi korban adalah perempuan dan anak. Ada juga kekerasan lain yaitu telingan orang dipotong dan dimasukkan ke dalam sebuah tali. Ada juga masyarakat (laki-laki) yang ditusuk duburnya dengan besi dan besi itu keluar di mulut. Pengalaman-pengalaman itu membuat saya juga pernah terlibat dalam beberapa demonstrasi dengan Solidaritas Perempuan Papua (SPP). Kami mau supaya tidak ada kekerasan lagi di Papua, demikian harap Mote.
Shadia, trainer dalam pelatihan ini mengatakan, sulit bagi kita membangun diri kita sendiri karena pahitnya masa lalu yang kita punya. (032/MS)
Paniai — Mengejar pelaku penembak seorang tukang ojek, Bahar, 29, di puncak Gunung Udadimi, perbatasan Kabupaten Paniai dan Deiyai, Kamis (31/1) sore, Polres Paniai menurunkan personilnya. Anggota Polisi bersama Brimob dibantu Timsus Yonif 753/AVT, melakukan penyisiran di beberapa kampung. Warga menjadi takut karena aparat keamanan bersenjata menggeledah rumah-rumah warga dengan kasar.
“Situasi Paniai sementara ini agak tegang, warga ketakutan, karena aparat sedang kejar oknum pelaku dengan cara menggeledah setiap rumah,”
kata Pemuka Agama di Paniai, Pdt. Nicolaus Degei, Sabtu (2/2).
Kasus penembakan terhadap Bahar sulit diidentifikasi, sebab saat kejadian tidak ada saksi. Barang bukti berupa selongsong peluru milik pelaku pun belum didapat. Ini menyulitkan pihak penyidik. Namun aparat gabungan sudah dikerahkan untuk memburu oknum pelaku.
Menurut Pendeta Nico, kasus tersebut harus diselidiki hingga tuntas untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap tukang ojek, Bahar.
“Proses penyelidikannya apakah harus dengan cara menyisir perkampungan dan menggeledah isi rumah warga?,”
tanya Nico.
Dilansir merdeka.com, Jumat (1/2) kemarin, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, mengatakan, tukang ojek bernama Bahar yang tinggal di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ditembak OTK sekitar pukul 15.00 WIT. Konon, penumpang tersebut menembak korban dari belakang. Katanya, tertembak di leher tembus pipi dan terjatuh dari motor. Korban kemudian dibawa ke RSUD Paniai oleh seorang sopir truk yang tiba di TKP. (Jubi/Markus You)
Jayapura — Mobil operasional Polisi Resort (Pores) Paniai dengan nomor polisi 5516-XVII dibakar Orang Tak Dikenal (OTK). Dari data yang didapat tabloidjubi.com diketahui pembakar terjadi saat mobil dalam tahap perbaikan di bengkel Kurnia Sari, Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai Papua, Kamis dini hari (17/1) sekitar pukul 03.00 WIT.
Diduga pelaku membakar mobil dengan cara menaruh rumput kering di bawah kepala mobil lalu dibakar. mobil itu sendiri sejak, Selasa (15/1) diperbaiki di bengkel karena mengalami kerusakkan dibagian ban,namun alat yang rusak sedang di pesan di ke Nabire.
Kronologis kejadian, pukul 03.00 WIT, seorang pekerja bengkel, Martinus (27) mendengar suara ledakkan, namun yang bersangkutan tidak menduga mobil tersebut terbakar. Saat ledakkan ke dua, barulah yang bersangkutan terbangun dan keluar rumah. Tapi api sudah melahap bagian depan mobil.
Pukul 03.15 WIT, Martinus meminta bantuan tetangganya, Tasya (41) untuk memadamkan api. Pukul 03.30 WIT api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian saat dikonfirmasi membenarkan terbakarnya mobil operasional Polres Paniai. “Memang benar ada kendaraan truk Dalmas Polres Paniai yang rusak dimasukkan ke bengkel dan malam tadi terbakar. Kalau dilihat ada kemungkinan dibakar karena ada bekas-bekas rumput kering dibawah truk, padahal awalnya itu tidak ada,” kata Tito Karnavian, Kamis (17/1).
Menurutnya, terbakarnya mobil operasional Polres Paniai kemungkinan ada kaitannya dengan kelompok yang ada di wilayah itu. “Kemungkinan itu dibakar dan mungkin ada kaitannya dengan kelompok yang ada disitu, karena beberapa waktu lalu ada gesekan dan camp mereka terbakar. Kita akan lakukan langkah-langkah penegakan hukum dan langkah-langkah komunikasi,” tandas Irjen Pol Tito Karnavian. (Jubi/Arjuna)
Wim Medlama Topi Biru didampinggi Hakim Pahabol Anggota PNWP dan Anggota KNPB saat jumpa pers (Jubi/Mawel)
Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengungkap inisial pemilik dan pelaku kasus bom di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Pemilik dan pelaku bom bukan anggota atau oknum struktural KNPB, melainkan oknum yang dimanfaatkan menggiring KNPB ke organisasi teroris.
“Pemboman di Jalan Satlantas dan DPRD dan penemuan bom di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, itu bukan anggota KNPB, tetapi oknum tertentu sengaja diskenariokan menghancurkan perjuangan rakyat Papua,”
kata juru bicara KNPB pusat, Roky Medlama ke tabloidjubicom, di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/1).
Menurut Medlama, pemilik bom dan yang melakukan pemboman di dua tempat, serta pemilik bom yang ditemukan di Sekretariat KNPB Balim di Wamena, adalah HK.
“Dan orang berinisial HK ini, bukan sturuktur KNPB. Tapi pihak ketiga yang memanfaatkan HK untuk menggiring KNPB ke wilayah teroris. Kepentingan aksinya, menggiring KNPB ke teroris,”
kata pria asal pengunungan tengah Papua ini.
Selain HK, Medlama mengungkap eksekutor peledakan bomnya.
“Pemiliknya HK, kemudian yang melaksanakan peledakan orang yang berinisial NE. Sedangkan siapa yang menyuruh dan otak dibelakang HK dan NE ini, kami dari pihak KNPB tidak tahu. Secara struktural, kami tak tahu menahu dari mana. Siapa pemiliknya, kami di KNPB tak bertanggungjawab,”
jelasnya.
Semua keterangan kepemilikan dan peledakan ini sudah dijelaskan Ketua KNPB Balim di Wamena, menurut Medlama.
“Simeon Daby sudah menjelaskan semua ini kepada polisi setelah dirinya ditangkap polisi. Simeon yang ditahan polisi, kini bersiap-siap menjalani persidangan di PN Wamena. Secara struktural, KNPB tidak pernah merencakan kejahatan. Simeon ditahan tanpa alasan yang jelas,”
terangnya.
Sehingga, menurut Medlama, Simeon Daby seharusnya dibebaskan bersama beberapa anggota KNPB yang ditahan.
“Simeon tidak tahu persoalan karena waktu peledakan dan penemuan bom dirinya ada di luar Wamena,”
tegas Medalama.
Sementara itu, Victor Yeimo, ketika diminta komentar melalui pesan singkat telepon genggam, Ketua Umum KNPB pusat tidak dapat dihubungi, hingga berita ini diturunkan. (Jubi/Mawel)
Jayapura — Pastor John Djonga, tokoh agama Katolik di Wamena mengatakan, tidak ada Natal di Wamena. Hal ini disampaikan dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Baptis Voice of Baptist Papua di Gedung P3W Padang Bulan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (15/1).
“Tidak ada Natal di Wamena karena sejak 1 Desember 2012, dimulai dengan penembakkan hingga 31 Desember 2012. Kekerasan di Wamena memakan korban dari berbagai pihak, termasuk camat di Pirime,”
kata Pastor John Djonga saat menyampaikan materinya yang berjudul hak asasi manusia dari perspektif keadilan.
Menurut Pastor John Djonga, saat ini pihaknya sedang menyusun laporan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Wamena. Pembunuhan, penembakan terjadi sejak Januari 2012 dan laporan yang sedang disusun hingga saat ini sudah berjumlah 37 halaman.
“Dalam pengamatan saya selama beberapa bulan saya berada di Wamena, tidak ada media massa yang berpihak kepada rakyat,”
ungkap Pastor John Djonga dalam refleksi yang bertema Natal Membongkar Situs Kekerasan di Tanah Papua.
Bila berbicara dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi masyarakat di kampung-kampung, menurut Pastor John Djonga sama seperti melihat awan putih di kaki Gunung Cycloop, karena dalam pembangunan telah terjadi begitu banyak pelanggaran terhadap hak-hak rakyat terhadap pembangunan itu sendiri. kekerasan yang tidak berhenti.
“Dulu orang Wamena rajin berkebun dan hidup dari hasil kebunnya tetapi sekarang sudah tidak ada. Orang kampung dari Hepuba kalau mau beli sayur harus ke pasar di Kota Wamena,”
kata Pastor John Djonga lagi.
Dalam Refleksi Natal 2012 dan Sambut Tahun Baru 2013 Para Pembela Hak Asasi Manusia di Gedung P3W Padang Bulan ini hadir pula Fien Yarangga dari Jaringan Kerja Perempuan ‘Tiki’, Matius Murib mantan Anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Direktur KontraS Papua, Helena Olga Hamadi. (Jubi/Aprila Wayar)
Papua Merdeka News 