PANIAI — Tim Gabungan Aparat Militer (Tni-Polri) sebanyak lima Kompi, Pengepung Markas Besar Tpn-Opm wilayah Paniai Pimpinan Jhom M. Yogi. Awalnya di Tahun 2011 di Eduda, kali ini markas besar Waidide Pugo. Di Kabupaten Paniai, saat ini Kontak senjata kedua belah pihak masih berlanjut siang ini terdengar bunyi tembakkan.
Menurut pihak masyarakat setempat, Rumah warga sipil di wilayah Pogo Kecapaten Paniai Timur Kabupaten Paniai, di Bakar oleh oknum Militer Indonesia, yang perpakian lengkap dan Pakian Biasa (Preman/Intel). pada Senin (07/01/2013). Pesan singkat kirim ke media ini melalui sms.
Awalnya Sejak 13 desember 2011 lalu, Aparat Militer Indonesia membongkar dan membakar Markas besar Tpn-Opm Devisi II Makodam Pembela keadilan IV Paniai di Eduda.
kemudian saat itu, Pimpinan Tpn-Opm Wilayah Paniai Jhon M Yogi, Pindah ke daerah Pogo. Lalu keberadaan mereka di ketahui oleh Militer maka, saat Ini Militer Indonesia Menggunakan Alat perang lengkap mengepung Markas baru mereka. Begitu disampakan oleh warga setempat kejadian perkara (Tkp).”Ungkapnya.
Hal ini dibenarkan oleh salah satu Guru Sekolah Dasar (SD) di Inpres Pugo, Menyatakan, kejadian ini bermula pada Pukul 10:00 waktu Papua, kemudian mereka masuk langsung membakar rumah warga setempat sambil mencari dimana tempat markas Tpn-Opm berada, sehingga rumah Warga sipil jadi Korban di bakar hangus oleh oknum Aparat Militer, bunyi Smsnya.
“Menurut Salah satu Mahasiswa asal Paniai (MG), juga menyatakan, sejak tadi pagi Aparat siaga satu, baik dari penyiriman dari kelapa dua Depok Jakarta, Polda Papua, dan Petugas setempat mereka memasuki di wilayah Pogo, mereka saling penyerang kontak senjata hingga bunyi tembakan terdekar di bukit ekaugi dekat Rumah sakit Umum daerah (RSUD) Paniai Uwibutu Madi,”
menurutnya
Hingga saat ini Kondisi Masyarat Paniai, dalam keadaan yang sangat Panik trauma, karena keadaan kondisi yang tidak aman.
Korban sementara kedua bela pihak, dari Tni-Polri maupun dari Tpn-Opm belum di ketahui. Yang kami Mendapatkan Informasi terakhir hanya Rumah warga sipil dan Harta benda yang korban. Masyarakat setempat menghimbau semua pihak memohon untuk advokasi. (Ag)
Jayapura –– Natalius Pigai, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia meminta Kapolda Papua dan jajarannya agar segera mengungkap pelaku penembakan terhadap Melage Tabuni (40) pada hari Selasa (1/1) lalu di Halte Taman Mandiri, samping Purasko Satkamla Lantamal X Jayapura.
“Kapolda beserta jajarannya harus segera mengungkap siapa pelaku penembakan walaupun di media cetak hari ini bahwa Kapolresta Jayapura, AKBP Silas Papare mengatakan, korban bukanlah korban penembakan, melainkan korban peluru nyasar,”
kata Pigai saat menghubungi tabloidjubi.com, Kamis(3/1).
Menurut Pigai, sebenarnya Kapolresta Jayapura sudah tahu siapa pelakunya sehingga pihaknya meminta Kapolda Papua dan jajarannya untuk segera mengungkap pelaku penembakan tersebut. Ditegaskan persoalan itu harus tetap diproses.
“Bila itu memang peluru nyasar akibat dari euphoria tahun baru seperti yang diungkapkan oleh Kapolresta Jayapura maka tidak mungkin ada peluru tanpa ada yang menembakannya. Saya ingin meminimalisir pandangan orang bahwa saat ini Papua dijadikan sebagai area baru terorisme. Apalagi kelompok pejuang HAM di Papua dijadikan teroris,”
kata Pigai lagi.
Pigai meminta Kapolda, jangan karena berada di lingkungan Densus 88 lau kemudian menerapkan Pasal Terorisme di Papua. Untuk memberlakukan pasal terorisme di Papua, harus dibaca dengan baik.
Terkait pemberitaan di media nasional terkait isu masuknya jaringan teroris pimpinan Santoso yang merupakan kelompok Komando Mujahidin Indonesia Timur (KMIT) ke Papua seperti juga yang diberitakan tabloidjubi.com, bagi Pigai itu bukanlah alas an menjadikan terorisme sebagai kambing hitam dalam peristiwa penembakan di Papua.
“Pelarian teroris dari Posso itu berbasis identitas agama yaitu agama Islam, sedangkan apa yang dilakukan perjuangan yang dilakukan Perjuangan Orang Papua berdasarkan identitas ideologi politik dan hak-hak dasar Orang Asli Papua,”
ungkap Pigai lagi.
Pigai berpendapat, peristiwa penembakan tidak boleh dijadikan alat justifikasi untuk membenarkan masuknya kelompok teroris ini ke Papua. Pihaknya berjanji untuk terus memantau kondisi HAM di Papua karena peristiwa penembakan yang terjadi di hari pertama Tahun 2012.
“Apa yang akan terjadi pada 363 hari berikutnya di Papua?”
Jayapura – Penembakan misterius kembali terjadi di Kota Jayapura, Papua. Pada hari pertama Tahun Baru 2013, seorang ibu paruh baya, Malega Tabuni tertembak di kawasan Jalan Porasko Jayapura yang sering dipadati pejalan kaki dan kendaraan.
Malega dirawat intensif di Rumah Sakit Umum DOK II Jayapura sejak Selasa 1 Januari 2013 malam. Ibu berusia 43 tahun itu tertembus timah panas dari orang tak dikenal saat menunggu angkot untuk pulang ke rumahnya di Entrop, Jayapura.
Adik korban, Bani Tabuni menceritakan, saat kejadian, korban yang hendak pulang bersama ketiga rekannya sedang menunggu angkot di Jalan Porasko. Kemudian, tiba-tiba saja terdengar semacam tembakan dan saat itu juga Malega bersimbah darah. Malega mengalami luka di bahu kanan, tempat masuknya sebuah benda asing yang diduga proyektil peluru.
Hingga saat ini, Rabu (2/1/2013) sore, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian soal kasus penembakan ini. Namun aparat kepolisian langsung merespon dengan melakukan pengecekan lokasi dimana Malega tertembak. Polisi juga tengah mengumpulkan para saksi di lokasi kejadian yang ramai saat insiden terjadi. (Riz) 02/01/2013 16:10, liputan6.com
SORONG – Pelaku penembakan terhadap 7 nelayan yang terjadi di sekitar Pulau Papan Distrik Misol Perairan Raja Ampat Papua Barat, diduga adalah oknum TNI. Meski belum diketahui pasti motif penembakan, namun seorang oknum TNI saat ini telah di periksa oleh Polisi Militer (POM) di Puncak Rafidin.
Dandim 1704/Sorong, Letkol (Inf) Rachmad Zulkarnain usai pertemuan besama KKST, Selasa (25/12) lalu, tidak memberikan komentar lebih, namun ia tidak membantah ada seorang oknum TNI yang saat ini telah di periksa oleh Polisi Militer (POM) di Puncak Rafidin.
Dirinya hanya mengatakan, TNI/Polri masih melakukan beberapa proses untuk mengetahui siapa pelaku dan juga motif penembakan tersebut. Dan meminta waktu, agar proses yang sedang dilakukan dapat berjalan hingga dapat memastikan siapa tersangka dan apa motifnya.
“Saya minta biarkan proses ini berjalan dulu, hingga benar-benar ada yang ditetapkan sebagai tersangka,”
kata Zulkarnaen.
Ditempat yang terpisah juru bicara Kodam XVII Cenderawasih Letkol Jansen Simanjutak Kamis (27/12) kemarin, mengakui ada anggota TNI yang saat ini sedang diperiksa secara intensif oleh POM.
“Kalau oknum yang diduga sebagai pelaku, sedang diperiksa secara intensif. Sekarang biarlah hukum yang bertindak, semuanya harus dilengkapi secara hukum. Tidak bisa hanya salah satu saja. Pangdam sudah secara tegas menekankan untuk oknum pelaku dihukum seberat-beratnya. Untuk itu, perlu dilengkapi berkas hukum agar yang bersangkutan tidak memiliki celah untuk menghindar dari hukuman,”
terangnya.
Lebih jauh Jansen mengatakan pelaku penembakan diduga adalah anggota Babinsa Koramil Misool Kodim 1704 Sorong, dan salah satu pelaku terindentifikasi berinisial Praka BJ.
Sementara itu Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK kepada koran ini memastikan masih menyelidiki kasus penembakan ini, namun saat ini aparat masih lebih konsentrasi terhadap pencarian korban yang ada belum ditemukan.
Menyangkut informasi tambahan dari korban yang saat ini sedang dirawat di RSUD Sorong setelah selamat dari aksi pemembakan itu, Gede mengatakan kondisi korban masih belum layak untuk dimintai keterangan.
“Kita kan juga harus menghormati hak asasi seseorang, tak boleh memaksa seseorang yang sedang sakit memberikan keterangan,”
tandasnya.
Ditemukan Membusuk
Jasad empat orang nelayan yang ditemukan membusuk di sekitar perairan Waigama, Pulau Papan Misol Utara Kabupaten Raja Ampat, Rabu (26/12) kemarin adalah La Nuni (55), La Jaka (30) La Edi (20) dan La Diri ( 20). Sementara seorang korban lainnya, bocah berumur 13 tahun La Tula, masih dalam proses pencarian tim gabungan TNI/Polri dan Basarnas Sorong.
Setelah ditemukan korban langsung evakuasi dengan KM Perikanan Nusantara ke Sorong melalui Pelabuhan Usaha Mina Sorong, Rabu (26/12) sekitar pukul 19.00 Wit dan lansung dibawa ke RSUD Sorong.
Kondisi korban yang sudah hampir sepekan didalam air membuat secara fisik tidak utuh lagi, namun masih bisa dikenali, saat ini petugas sedang melakukan identifikasi korban, selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk dikebumikan.
Selain empat jenasah, juga ada korban lain, La Udin (30) dan La Amu (20), kedua korban itu saat ini sedang menjalani perawatan intensive di RSUD Sorong setelah berhasil menyelamatkan diri ke Sorong pada Sabtu (21/12) lalu. Mereka berhasil kabur, setelah menahan sakitnya tertembak peluru di bagian kaki dan tangan.
Pertemuan di Makodim
Terkait dengan kasus tersebut, Kepolisian Raja Ampat bersama Kodim 1704/Sorong, melakukan pertemuan dengan pihak keluarga dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST). Pertemuan itu, dilakukan untuk membahas proses pencaharian, evakuasi dan identifikasi jasad para korban.
Dalam pertemuan itu, KKST berkesras menanyakan pelaku penambakan kepada Dandim dan Kapolres, menyusul banyaknya informasi dan dugaan pelaku adalah oknum aparat. Namun, kedua pihak keamanan ini, belum memberikan jawaban kepastian.
Dandim 1704/Sorong, Letkol (Inf) Rachmad Zulkarnain usai pertemuan besama KKST, Selasa (25/12) kemarin lebih cenderung memberikan informasi terkait indenfikasi dan pencaharian korban.
“kami bersama Polri dan Basarnas masih melakukan upaya pencaharian korban yang belum ditemukan,”
ujarnya.
Sementara Kapolres Raja Ampat, AKBP Taufik Irvan, mengaku kepolisian telah meminta keterangan dua korban di RSUD. Pihaknya juga terus melakukan penyelidikan terkait siapa pelaku dan saksi-saksi yang terlibat dalam penembakan tujuh nelayan itu.
“Ini baru proses penyidikan, kami belum dapat menentukan tersangka karena saat ini baru di periksa dua orang saksi,”
kata Taufik. (achi/jir/mdc/achi/l03)
Nama – Nama Korban
Tewas
Sudah Ditemukan
La Nuni (55)
La Jaka (30)
La Edi (20)
La Diri ( 20)
Jayapura — Aparat terus melakukan penyelidikan intensif terhadap pelaku penembakan tujuh nelayan di Pulau Papan, Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Kamis (20/12) lalu sekitar pukul 18.00 WIT.
Seperti diberitakan media, dari pengakuan korban yang selamat, salah satu pelaku penembakan menggunakan celana loreng dan berambut cepak. Tak pelak pengakuan korban ini menimbulkan sejumlah penafsiran jika pelaku yang dimaksud merupakan oknum anggota TNI.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Jansen Simanjuntak saat dikonfirmasi tabloidjubi.com terkait isu yang beredar tersebut mengatakan, saat ini sedang didalami secara intensive.
“Sementara sedang didalami secara intensive. Menunjuk tersangka terhadap seseorang kan harus didukung dengan bukti dan saksi selain pengakuan. Saat ini tim investigasi sedang bekerja di Sorong, kita tunggu saja hasilnya ya,”
singkat Jansen Simanjuntak lewat pesan Black Berry Massengernya kepada tabloidjubi.com, Kamis (27/12).
Peristiwa penembakan itu sendiri terjadi, Kamis (20/12) lalu sekitar pukul 18.00 WIT. Namun baru diketahui, Minggu (23/12). Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya mengatakan, hal itu disebabkan karena peristiwa penembakan terjadi di wilayah terpencil.
“Lokasi berjarak kira-kira 4 hingga 5 jam perjalanan dari Raja Ampat. Korban adalah nelayan yang diduga sebagai tukang bom ikan. Selain jauh, lokasi kejadian juga sangat terpencil,”
kata I Gede Sumerta Jaya, Minggu (23/12) lalu.
Akibat penembakan itu empat orang dikabarkan tewas dan tiga lainnya mengalami luka tembak.
“Empat orang yang meninggal adalah La Tula (13), La Nuni (55), La Jaka (30) dan La Edi (20). Sementara tiga korban luka tembak adalah La Amu (20), La Udin (30) dan La Diri (20),”
MANOKWARI - Rencana pemberlakuan Undang-Undang Terorisme terhadap kasus kekerasan bersenjata yang terjadi di tanah Papua oleh Mabes Polri ditentang keras kelompok Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB). Menurut Gubernur NRFPB wilayah Mnukwar Markus Yenu langkah yang diambil Mabes Polri tersebut tidak sesuai kondisi riil yang terjadi di tanah Papua.Kami menolak UU teroris di Papua karena konflik Papua ini terjadi sejak integrasi Papua ke dalam NKRI, jadi kalau kami dicap sebagai separatis atau teroris itu keliru, tandas Yenu dalam keterangan pers kepada wartawan di Manokwari, kemarin.
NRFPB menilai UU terorisme sengaja diterapkan di tanah Papua dengan maksud agar simpati masyarakat terhadap gerakan perlawanan di Papua menurun. Tujuan akhirnya adalah agar perjuangan kemerdekaan Papua mati.Ini sengaja untuk menjatuhkan citra gerakan perlawanan masyarakat, sambung staf perdana menteri NRFPB Marthen Manggaprow.NRFPB menilai. pemberlakukan UU teroris di Papua adalah bagian dari membuka lahan baru bagi Detasemen Khusus (Densus) 88 anti teror. Target ke arah itu sudah dimulai dengan menciptakan teror lewat kejadian penembakan misterius yang terus terjadi sampai sekarang ini di wilayah Papua.Selama ini yang melakukan teror itu kan TNI/Polri, perjuangan Papua Merdeka itu perjuangan yang bermartabat, tandas Marthen lagi.
Terkait itu, Perdana Menteri NRFPB Edison Waromi yang saat ini masih berada dibalik jeruji besi dalam sikap politiknya menyerukan sejumlah hal penting yang perlu disikapi pemerintah pusat.Yakni, perjuangan kemerdekaan bangsa pribumi pemilik sah negeri Papua Barat bukan perjuangan teroris dan komunis atau sejenisnya. Pemerintah pusat diserukan segera menghentikan segala bentuk kekerasan khususnya di Wamena, Puncak Jaya, Yapen Waropen, Merauke dan wilayah lain di tanah air Papua Barat.
¨Juga menghentikan pengejaran, penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap aktivis pro demokrasi dan HAM lainnya atau kepada aktivis KNPB”.
Sebab, KNPB bukanlah organisasi teroris seperti yang disinyalir aparat keamanan Indonesia.Edison Waromi juga menyerukan agar Jakarta membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional, wartawan internasional dan peneliti asing ke Papua Barat agar bisa mengetahui dan memantau situasi di seluruh tanah air Papua Barat sebagai perwujudan dari penghormatan atas nilai-nilai demokrasi dan HAM.Pemerintah Indonesia juga diminta menghormati prinsip-prinsip universal HAM yang telah diratifikasi oleh PBB serta segera menarik seluruh anggota personil organik maupun non organik TNI/Polri keluar dari tanah air Papua Barat.
¨Perdana Menteri NRFPB yang sekarang berstatus Tahanan Politik ini juga menyerukan pembebasn Tapol/Napol di seluruh tanah Papua Barat dan penjara-penjara lain di seluruh Indonesia dengan tanpa syarat.¨
Pemerintah Indonesia juga perlu membuka diri untuk berunding dengan NRFPB yang dimediasi oleh pihak ketiga atau negara netral. (sr)
MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waningga Merauke Brigjen TNI Edy Rahmayadi menggelar tatap muka bersama seluruh anggota TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Merauke. Selain anggota organik, hadir pula perwakilan prajurit Satgas Pamtas RI-PNG dari dua batalyon yaitu Yonif 721/Makassau dan Yonif 121/Macan Kumbang.
Acara tatap muka bersama yang dilaksanakan di aula Mapolres Merauke, Jumat (21/12) kemarin, berlangsung dinamis dan penuh dengan kesehajaan. Turut hadir dalam kegiatan yakni Kapolres Merauke AKBP Patrige R Renwarin SH, Wadan Lantamal XI Meauke Kolonel Laut (P) Christ Paath, Dandim 1707 Merauke Letkol INF Dedi Hardono serta para komandan kesatuan, badan dan jawatan di lingkup TNI dan Polri.
Dalam tatap muka itu, Danrem menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara TNI dan Polri, yang membedakan hanyalah tugas pokok dan fungsi yang sudah diberikan oleh negara kepada keduanya. Danrem juga mengingatkan kepada para prajurit TNI dan Polri yang sedang mengemban tugas negara di wilayah perbatasan ini, untuk tidak mengedepankan egosentrisme hanya karena hal-hal yang kecil. Namun yang harus dipikirkan adalah bagaimana melaksanakan tupoksinya dengan baik dan benar.
“Intinya TNI dan Polri itu adalah satu, yang beda hanya tupoksi saja,” tegas jenderal bintang satu itu dihadapan prajurit,”
ujar jenderal bintang satu ini mengingatkan.
Sementara itu kepada wartawan, Danrem mengaku pentingnya mengadakan acara tatap muka ini sebagai bentuk konsolidasi antara TNI dan Polri, dalam rangka menyikapi perayaan Natal dan tahun Baru.
Selain itu, membahas pula soal kegiatan khususnya masalah peredara minuman keras(miras) yang kerap menimbulkan berbagai aksi negative, seperti kenakalan remaja, perampokan, pemerkosaan, pencurian dan tindakan kriminal lainnya.
“Ini untuk konsolidasi dan juga untuk mengeratkan tali silaturahim,”
tandasnya.
Disinggung ihwal gesekan-gesekan yang acapkali terjadi dilapangan antara oknum TNI dan Polri, menurutnya, untuk saat ini hal itu tidak lagi terjadi dan semuanya berlangsung solid.
“Memang lalu-lalu iya. Sesama anak muda, masing-masing egonya. Ada juga karena rebutan rejeki. Tetapi sekarang ini sudah ada pemahaman. Sudah beberapa bulan ini sudah tidak pernah terjadi,”
akunya.
Masih dikatakan Danrem, jika ia mengetahui masih ada anggota TNI yang menyambangi tempat hiburan maka akan ditertibkanb dan diberi pembinaan.
“Kalau masih ada nanti kita amibil. Tidak betul anggota TNI keliaran di tempat hiburan malam atau yang disebut dunia malam. Nanti kita bikin dunia siang saja,”
selorohnya penuh canda.
Kapolres Merauke AKBP Patrige Renwarin, SH mengaku bangga atas dilaksanakannya kegiatan tatap muka yang merupakan petunjuk/perintah langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia(Kapolri) maupun Panglima TNI kepada seluruh jajaran TNI dan Polri diamana pun berada. Dan kata dia, menghadapi perkembangan situasai yang ada saat ini, tak ditampik ada kelompok yang ingin mengganggu keutuhan NKRI, sehingga TNI dan Polri yang mempunyai kekuatan harus menjaga dan menyelamtakan bangsa dan Negara Indonesia.
“Oleh sebab itu sudah nmerupakan suatu hal yang mutlak bagi TNI dan Polri untuk kompak dan solid untuk menjaga, memelihara keselambatan bangsa dan Negara kita “,
ungkap Kapolres.
Ditambahkannya Kapolres, terkait masih ada anggota TNI dan Polri yang bersinggungan dilapangan, hal itu lantaran oknum bersangkutan picik sehingga mudah terprovokasi untuk bertindak.
“Jadi yang bersegesek itu oknum, bukan kesatuan ya. Dan saat ini jajaran TNI dengan Polri di seluruh Indonesia sedang menggalakkan kekompakan dan soliditas antar sesama aparat,”
Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mempertanyakan mengapa negara menuduh gerakan politik aktivis KNPB sebagai gerakan teroris.
“Kenapa baru sekarang kami dituduh teroris? Mengapa tidak sejak tahun 1961?,”
kata Juru Bicara KNPB Wim Mendlama kepada majalahselangkah.com,(Jumat, 21/12).
“Rakyat Papua bukan baru berjuang. Kami berjuang dengan ideologi Papua merdeka berdasarkan sejarah. Perjuangan kami telah dimulai sejak tahun 1961. Label-label seperti ini biasalah, mulai dari pengacau, kriminal, dan sekarang teroris,”
kata Wim.
Kata dia, sikap militan dan radikal dalam memperjuangkan hak kemerdekaan bangsa Papua Barat itulah alasannya menuduh KNPB sebagai teroris.
“Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Terorisme itu bukan lahir tahun 2012. Undang-Undang itu lahir tahun 2003 to. Dan, ingat gerakan kami ada jauh sebelum itu,”
kata dia.
“Negara mulai bertindak brutal dan semakin ganas menghadapi gerakan perlawanan KNPB. Tapi, kami tetap pada ideologi Papua merdeka. Kami digiring sebagai teroris tetapi kami akan terus bertahan. Kami ini gerakan kemerdekaan,”
kata dia tegas.
Lebih lanjut kata dia,
“KNPB adalah gerakan sipil rakyat Papua. Gerakan bersenjata adalah TPN/OPM di hutan. Label buruk yang dialamatkan tanpa bukti itu dimulai dari peristiwa tertembaknya Mako Tabuni pada 14 Juni oleh Densus 88 Polda Papua. Lalu, katanya, penembakan ketua militan kota KNPB, Hubertus Mabel itu balas demdam atau upaya memenuhi rasa keadialan korban 3 aparat kepolisian di Pirime yang ditembak mati oleh TPN/OPM pimpinan Okiman Wenda,”
katanya.
Kata Wim, Hubertus dibunuh dan dikaitkan sebagai pelaku penyerangan polsek Pirime adalah tidak benar. Hubertus berada jauh dari tempat kejadian, yaitu di Kurulu kampung halamannya. Hubertus dimandati untuk melakukan konsolidasi anggota militan KNPB untuk pengamanan internal.
“Dalam perjalanannya Hubertus tidak ada hubungan dengan penyerangan yang dipimpin Okiman Wenda. Huber juga dalam posisi merayakan natal bersama keluarga di Kurima, kampung halamannya,”
Jayapura — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magay menegaskan sangat tidak benar jika ada pihak yang mengindikasi dan mengaitkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan teroris.
“Selama inikan seolah diindikasi KNPB adalah teroris, tapi saya mau tegaskan kelompok KNPB itu bukan teroris. Mereka ini sebenarnya kelompok yang berbicara tentang demokrasi di Papua dan itu sebuah fungsi kontrol dan kemampuan dalam mengontrol kinerja pemerintah di daerah,”
tegas Ruben Magay, Kamis (20/12).
Menurutnya, jika ada penemuan senjata, amunisi dan bahan peledak di Papua selama ini, maka tugas intelejen untuk membongkar dan mencari tahu asal sumbernya.
“Kita pertanyakan sejauh mana intelejen bekerja. Dari mana mereka mendapatkan senjata itu. Itu tugas kepolisian dan intelejen membongkarnya itu. Yang perlu kita jaga dalam pemerintahan itu, masing-masing lembaga berfungsi bagaimana pelaku teroris diperjelas statusnya dan dibuktikan dengan alat bukti bagaimana dia merencanakan dan melakukan aksinya,”
ujarnya.
Terkait adanya wacana Kepolisian Republik Indonesia (Porli) untuk memberlakukan UU teroris di Papua Ruben menilai, hal itu juga tidak perlu.
“Saya rasa tidak perlu. Kalau di Papua dikatakan ada teroris, saya pikir kita harus dilihat dari kinerja aparat. Jadi jangan isu lain dijawab dengan isu lain. Teroris yang sudah terindikasi peledakan sekarang sejauh mana polisi bisa mengidentifikasi lalu berapa ancaman yang teridentifikasi. Inikan penting,”
ujarnya.
Ia melanjutkan, jangan kelompok masyarakat yang berbicara tentang demokrasi, ditembak dan diskenariokan lalu nantinya dinyatakan bahwa itu kelompok teroris.
“Itu tidak boleh. Misalnya ada penemuan senjata dan amunisi dimana-mana, lalu darimana senjata itu? Ini bukan emas yang masyarakat dulang dari bawah tanah. Jadi UU Teroris tidak tepat diterapkan di Papua. Mari kita pilah-pilah persoalan dan meluruskan kepemilikan senjata dan amunisi serta bahan peledak yang ditemukan di Papua. Itu kan didatangkan dari luar sehingga pengamanan dan pemeriksaan di pelabuhan serta bandara harus diintensitaskan. Itu yang penting,”
Jayapura – Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, seperti dilangsir tabloidjubi.com, Minggu ,(17/12) mengatakan, Hubert Mabel, Ketua Komisariat Militan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tewas karena kehabisan darah.
“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi,”
kata Kabidhumas Polda Papua.
Menurut Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.
Ketua Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), Buctar Tabuni membantah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik.
“Polda menutupi, membela diri dari fakta yang sebenarnya, dan telah menipu publik,”
katanya.
“Berita yang benar adalah Hubertus Mabel meninggal karena ditembak mati oleh Densus 88. Modusnya sama dengan pembunuhan atas Mako Tabuni,”
tegas, Buchtar Tabuni.
Buctar mengutip sumber terpercaya di Wamena, dua peluru bersarang di lutut kiri dan kanan, dua peluru bersarang di dada kiri dan kanan, satu peluru bersarang di tengah jantung, satu peluru bersarang di tenggorokan, dan satu peluru bersarang di bahu sebelah kiri.
Buctar juga mengatakan, saat terjadi peristiwa terror dan bom di Wamena, Hubertus Mabel berada di Jayapura. Jadi, katanya, informasi dari Polda bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam aksi teror di Wamena itu sebuah penipuan.
Selain itu, kata dia, tuduhan Polisi bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam kasus penyerangan di Polsek Lani Jaya adalah berita bohong. Karena, katanya, Hubertus belum pernah ke Lani Jaya dan tidak tahu medan di sana. Serta, jarak antara kampung Huber ke Lani Jaya adalah Ratusan Kilo Meter.
“Polda Papua segera klarifikasi berita bohong. Kepada penggiat HAM di mana saja berada segera mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,”
Papua Merdeka News 