TNI Gagal Melindungi Dan Menjaga Integritas Manusia di Tanah Papua

Pada media lokal Cenderawasih Pos, Rabu, 05 Oktober 2011, Saudara Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu dengan bangga menyatakan: “ Tugas pokok yang kami emban adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. …Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Pada umumnya Pemerintah Indonesia dan khususnya aparat keamanan TNI belum mempunyai konsep bernegara dan berbangsa yang benar dan baik. Itu terbukti dengan wajah Pemerintah dan aparat keamanan yang menduduki dan menjajah penduduk asli Papua sejak tahun 1961 sampai di era Otonomi Khusus sekarang ini. Cita-cita TNI sebagai pelindung hidup bersama yang beradab, telah hancur. Tidak disangkal lagi bahwa di Tanah Papua Barat dari Sorong-Merauke telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh TNI atas nama kepentingan NKRI. Umat Tuhan, pemilik negeri dan ahli waris Tanah ini dibantai seperti hewan buruan dengan stigma anggota OPM, separatis dan makar. Apa yang harus dibanggakan oleh penduduk asli Papua dari namanya TNI yang mengkleim diri bahwa ia adalah pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah?

Yang selama ini Pemerintah dan TNI tunjukkan kepada rakyat Papua adalah wajah dan watak kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Romo Franz Magnis-Suseno dalam bukunya: “Merebut Jiwa Bangsa” dalam konteks Timor-Timur ia menyatakan dengan tegas: “Yang bertanggungjawab atas genosida di Timor Timur ini maupun atas hancurnya kehormatan Indonesia di mata dunia internasional adalah TNI” ( 2007:hal. 33).

Pemerintah Indonesia dan aparat keamanan tidak pernah menjelaskan dan bahkan mereka sendiri tidak mengerti definisi “kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah NKRI” seperti apa bentuk, model dan wujudnya. Jargon yang diperlihatkan dan diwujudkan selama ini adalah “NKRI Harga Mati”, maka siapa yang melawan akan kami tumpas. Seperti diungkapkan Saudara Kol. Kav. Burhanuddin, waktu menjadi Danrem 172/PWY Jayapura pada 12 Mei 2007 di Cenderawasih Pos, “Pengkhianat Negara Harus Ditumpas. Jika saya temukan ada oknum-oknum orang yang sudah menikmati fasilitas Negara, tetapi masih saja mengkhianati bangsa, maka terus terang saya akan tumpas. Tidak usah demonstrasi-demonstrasi atau kegiatan-kegiatan yang tidak berguna. Jangan lagi mengungkit-ungkit sejarah masa lalu”.(Baca: Socratez Sofyan Yoman: Pemusnahan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat: 2007:hal. 346). Sedangkan Saudara Pangdam XVII, Mayjen Erfi menyatakan: “Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup, akan tetap menuntut bela, siapapun lawan aku hadapi”.

Apa yang diungkapkan oleh kedua Saudara ini, memang benar karena mereka diajarkan dengan doktrin seperti itu. Doktrin itu tercermin melalui perilaku dan watak aparat keamanan selama ini dan telah melahirkan kebencian, kemarahan dan ketidaksenangan terhadap TNI dari rakyat. Jujur saja, aparat keamanan TNI sesungguhnya telah menjadi musuh rakyat bukan pelindung rakyat. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur (sekarang: Timor Leste), Aceh, Papua Barat ini, menyatakan bahwa TNI berperan aktif membunuh warga sipil dan pelaku kejahatan dan kekerasan di Indonesia. Kejahatan yang dilakukan TNI ini adalah meruntuhkan dan menghilangkan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah Indonesia dan TNI. Ternyata doktrin yang dimiliki aparat TNI selama ini seperti: tugas TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, sudah tidak relevan lagi dalam era demokrasi dan globalisasi dewasa ini. Doktrin seperti itu sudah usang tidak cocok lagi dengan dunia modern sekarang ini.

Jadi, dalam usia TNI yang ke-66 ini, diharapkan TNI tinggalkan paradigma lama ini dan mengubah ke paradigma baru. Setidak-tidaknya TNI menegakkan kedaulatan manusia Indonesia dan mempertahankan kehormatan, hak asasi manusia, dan kesamaan derajat seluruh segenap rakyat Indonesia. Mengapa saya menyatakan demikian? Karena, Negara Indonesia ada atas dasar kepercayaan dan kesepakatan rakyat. Negara Indonesia akan kuat dan kokoh kalau kedaulatan manusia ditegakkan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau integritas manusia mendapat kehormatan. Negara Indonesia kuat dan kokoh kalau kesamaan derajat dijunjung tinggi. Negara Indonesia kuatdan kokoh kalau perbedaan agama, bahasa, ras dan etnis benar-benar mendapat perlindungan dan tempat yang setara di dalam rumah namanya Indonesia.

Yang perlu diingat selalu oleh Pemerintah Indonesia dan TNI adalah manusia adalah gambar dan rupa Allah. Allah berfirman: “Marilah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah” (Kejadian 1: 26). Selanjutnya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan kepada kita sekarang ini. “ Pencuri datang hanya untuk mecuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan” (Yohanes 10:10). “Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya” (Yoh.10:11). “Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku” (Yoh. 10:14).

Pemerintah Indonesia dan TNI sebaiknya menempatkan diri sebagai gembala yang melindungi dan menjaga domba-domba yang ada di Indonesia ini. Pemerintah Indonesia dan TNI jangan berwatak pencuri, pembunuh dan pembinasa. Pemerintah dan TNI sebagai gembala sebaiknya mengenal domba-domba dan mendengar suara mereka. Sebab, percaya atau tidak .Akui atau tidak tidak. Yang sesungguhnya bahwa benteng kekuatan dan pertahanan Negara Indonesia adalah rakyat Indonesia, bukan TNI. TNI tanpa dukungan kekuatan rakyat sama dengan sebuah pohon tanpa akar yang kuat. Atau TNI hidup tanpa roh. TNI bukan satu-satunya kekuatan Negara Indonesia. TNI adalah salah satu kekutan bangsa dan Negara Indonesia. Kalau keyakinan seperti ini tidak diterima, maka pertanyaannya ialah apakah Negera Indonesia harus dipertahankan dengan menumpahkan darah rakyatnya sendiri? Apakah Negara Indonesia harus dipertahankan dengan menginjak-injak kehormatan dan hak asasi rakyat Indonesia?

Dalam konteks Papua, selama ini, Pemerintah Indonesia dan TNI telah sukses dengan gemilang mengintegrasikan wilayah dan ekonomi dengan kekuatan politik dan keamanan ke dalam wilayah Indonesia. Tetapi, Pemerintah Indonesia dan TNI telah gagal total mengintegrasikan orang asli Papua ke dalam wilayah Indonesia dan gagal membangun nasionalisme Indonesia bagi penduduk asli Papua. Yang diajarkan adalah kekerasan dan kejahatan yang dapat menjauhkan hati rakyat Papua dari Indonesia. Akibatnya hilanglah trust (kepercayaan) kepada TNI. Pemerintah Indonesia dan TNI membutuhkan 40 tahun lagi untuk membangun kepercayaan rakyat Papua.

Akhirnya, saya menyampaikan selamat kepada TNI yang melaksanakan HUT yang ke-66 pada 5 Oktober 2011. Semoga tulisan ini menjadi koreksi dan harapan saya, teman-teman dari TNI tidak akan menyulut emosi dan kemarahan besar kepada saya. Tetapi, saya mau katakan: “bersahabatlah dengan teman yang selalu mengritik dengan terbuka dan jujur kepada Anda dan berhatilah-hatilah dengan teman yang mendekat dan selalu menjilat” Seperti ada nasihat dalam Kitab Suci: “ Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi dari pada orang yang menjilat” (Amsal 28:23). Shalom. Tuhan memberkati dan melindungi para prajurit TNI dan Prajurit Kristus dalam tugas kemiliteran.

Penulis: Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua.

October 6, 2011 0

Situasi Tertib Sipil, TNI Hanya Bekap Kepolisian

JAYAPURA – Terkait pengelolaan keamanan di Papua, khususnya di wilayah hukum Korem 172/PWY, yang sempat mengalami ketegangan Agustus 2011 lalu, menyusul aksi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, termasuk pengibaran bendera bintang kejora, pihak TNI hanya bersifat membantu kepolisian, jika ada permintaan. Hal itu dikatakan Kolonel Inf Daniel Ambat saat ditemui usai melaksanakan acara lepas sambut dan serah terima jabatannya sebagai Danrem 172/PWY kepada pejabat baru Kolonel Inf Ibnu Triwidodo,S.Ip., di Aula Serba Guna Makorem 172/PWY, Senin (12/9). Untuk selanjutnya Ia menjabat sebagai Inspektur di Kodam Jaya.
“Kita kalau diminta, kita siap membantu. Dalam Negara tertib sipil Polisi yang bertugas. Jadi ada pola-polanya,” ujarnya.

Dikatakan, masalah keamanan dalam kondisi tertib sipil (aman) pengamanan adalah tugas kepolisian. “Di sini sebenarnya kan yang bertanggung jawab tidak hanya TNI. Kalau di dalam ketahanan kita, kalau kondisi aman seperti ini, sebenarnya yang bertugas menjaga kemanan itu kan dari Polisi,” jelasnya.

Menurutnya, ada tugas TNI tidak hanya perang terhadap pihak luar yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Sesuai aturan ada 14 tugas TNI diluar tugas perang, antara lain membantu tugas kepolisian,” jelasnya saat disingung apakah dalam pengamanan sejumlah peristiwa kriminal seperti yang terjadi Bulan Agustus 2011 lalu yang sempat terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora.

Ia berharap, agar ke depan Papua harus jadi tanah damai. “Dan itu harus betul-betul terwujud, bukan hanya slogan,” harapnya yang sempat menyatakan dalam kesan dan pesannya di depan undangan yang dihadiri sejumlah unsure Muspida Kota dan Kabupaten Jayapura, serta Kabupaten Keerom, bahwa hal yang memprihatinkan di Papua, hampir setiap Pemilukada terjadi konflik yang menimbulkan korban harta maupun jiwa. “Saya harap ke depan tidak demikian, karena setiap pemimpin adalah merupakan pilihan Tuhan yang terbaik,” harapnya.(aj/don/l03)

BP, Senin, 12 September 2011 23:15

September 12, 2011 0

Tidak Benar Penyisiran Resahkan Masyarakat

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Daerah [Polda] Papua membantah secara tegas isu bahwa penyisiran gabungan TNI-Polri di kabupaten Paniai meresahkan masyarakat, Papua Pos edisi Rabu [7/9].

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat [Humas] Polda Papua, Komisari Besar Polisi, Wachyono ketika dikonfirmasi Papua Pos lewat telepon selularnya, Rabu [7/9].’’Isu penyisiran meresahkan masyarakat Paniai, itu tidak benar. Sebab TNI-Polri melakukan penyisiran adalah untuk mencari dua senjata yang dirampas oleh kelompok kriminalitas berapa minggu lalu,” ujar Kabid Humas.

Menurut Kabid Humas, apakah benar isu penyisiran meresahkan masyarakat harus di cek dulu ke lokasi kejadian, tidak bisa hanya menerima informasi sepihak. “Penyisiran yang dilakukan TNI-Polri ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti masyarakat atau membuat supaya mereka panik hingga mereka tidak melakukan aktifitas, tetapi penyisiran dilakukan untuk menangkap pelaku perampasan senjata anggota Polri, itu saja,” tegasnya.

Justru kata dia, keberadaan TNI-Polri di Paniai disambut hangat oleh masyarakat. Masyarakat malah senang dan merasa tenang ketika TNI-Polri bersama warga. Demikian juga saat dilakukan penyisiran situasi di Kabupaten Pania berjalan aman dan tidak ada kepanikan.

Jika memang kata Kabid Humas penyisiran meresahkan masyarakat seyogianya disampaikan ke Kapolres. ‘’Justru saya jadi bertanya keresahan masyarakat itu bagaimana dan seperti apa,’’ imbuhnya.

Untuk itu, dia menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprofokasi oleh adanya isu-isu yang tidak bertanggungjawab. Bila memang ada informasi yang dapat mengancam nyawa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab agar segera disampaikan kepada petugas atau aparat kemanan untuk segera ditindaklanjuti.

Ketika disinggung apakah sudah ada titik terang pelaku perampasan senjata milik polri itu. Kabid Humas mengakui bahwa pelaku belum ditemukan. “ Pelaku akan tetap kita kejar dengan melakukan penyisiran guna menangkap pelaku, tetapi bukan untuk meresahkan masyarakat,” jelasnya. [loy]

Written by Loy/Papos
Thursday, 08 September 2011 00:00

September 8, 2011 0

DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Kamis (25/8), mengeluarkan himbauan terkait sejumlah peristiwa yang beberapa minggu ini terjadi dan mengarah ke SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). “Kami menghimbau kepada semua orang Papua agar tidak melakukan hal-hal seperti yang beberapa waktu belakangan terjadi, seperti pembacokan, pembunuhan, dan lain-lain,” ungkapnya saal jumpa pers di Kantor DAP Waena. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada umat Islam yang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadhan. “Kami minta maaf kepada umat muslim, dimana pada saat melaksanakan ibadah terganggu dengan terjadinya berbagai kasus. Dalam hal ini apabila ada anak adat yang mungkin melakukannya,” lanjutnya.

Ia juga berharap agar kekhawatiran terjadinya konflik horizontal tidak terjjadi. “Karena hal itu tidak bisa diterima kita semua,” tandasnya

Sehingga sebagai Ketua DAP menghimbau supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. “Apalagi menjelang perayaan hari besar agama,” ujarnya.

Dikatakan juga, kepada semua masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum hanya karena diiming-iming dengan uang atau bujukan dari pihak tertentu. “Bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena mendapat imbalan atau keinginan untuk mendapat uang. Atau mungkin juga terbujuk oleh pihak tertentu bahwa dengan melakukan itu (kekerasan) dapat mempercepat keinginannya tercapai,” jelasnya.

Ditegaskan, apapun persoalan yang dihadapi, hendaklah dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. “Karena perjuangan orang Papua (untuk menuntut kemerdekaan, red) selama ini sudah benar. Sudah cukup bagus,” lanjutnya.

Disinggung seberapa besar optimisme himbauan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang dalam beberapa minggu belakangan melakukan tindak kekerasan di Papua, dikatakan bahwa pihaknya tidak yakin terhadap pihak yang bermotif lain. “Kalau dia bermotif lain, saya kita pasti mereka akan bertahan pada prinsipnya,” jelasnya.

Pangdam: TNI Tak Hanya Tahu Perang

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan “Papua Tanah Damai”, Kamis (25/8) bertempat di Auditorium Poltekes Waena Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu menghadiri acara Forum Konsultasi Pemimpin Agama di Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut Pangdam memberikan Materi tentang “Kasih dan Damai Itu Indah”.
Pangdam mengatakan bahwa ungkapan kasih itu terdapat pada Hati nurani, sehingga jika kita sudah menjadi satu, semua itu menjadi indah dan damai. Adapun perwujudan Kasih dan Damai itu Indah yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih berupa pelaksanaan Bhakti Sosial TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan program fisik berupa pembangunan Honay, Posyandu, Balai Kampung, Rumah Hunian sementara, kandang babi dan masih banyak lagi.

Pangdam menghimbau kepada para tokoh agama agar jangan selalu menganggap TNI kerjanya hanya perang saja, melainkan tugas TNI sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 ada dua, yakni melaksanakan Tugas Operasi untuk Perang (OMP) dan melaksanakan Tugas Operasi Selain Perang (OMSP).

Terkait dengan beberapa kejadian yang telah meresahkan masyarakat seperti halnya tindak kekerasan yang bernuansa SARA dan penembakan terhadap masyarakat sipil maupun TNI-POLRI yang terjadi dibeberapa tempat di wilayah papua. Pangdam merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang, dimanapun di wilayah papua yang sedang kita jaga sebagai tanah damai. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan papua damai tersebut sungguh sangat merugikan seluruh elemen masyarakat papua yang saat ini sedang membangun.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa status daerah Papua sekarang adalah tertib sipil, sehingga masalah penyelesaian berbagai kejadian yang ada di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan serta merta semua mengarah pada tanggung jawab TNI.

Oleh karena itu, Pangdam menghimbau kepada Pemerintah Daerah serta seluruh komponen yang ada di Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga Tanah Papua, terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi sehingga dapat terwujud Papua Tanah Damai. Hadir dalam acara tersebut para Asisten KasdamXVII/Cenderawasih. (aj/don/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 25 Agustus 2011 18:11

August 25, 2011 0

Stop Kirim Militer ke Paniai!

JUBI — Pasca kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok yang diduga TPN/OPM pimpinan John Magay Yogi serta rentetan penembakan misterius, Rabu (17/8), saat ini pemandangan umum Kota Enarotali dan Madi, Kabupaten Paniai, penuh dengan aparat militer “kiriman” luar Paniai. Meski situasi sudah mulai membaik, namun kehadiran pasukan militer makin meresahkan warga setempat.

Belum diketahui secara pasti penambahan pasukan militer ke Paniai, entah dalam rangka mengejar dua buah pucuk senjata yang dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal di Kantor Polsek Komopa, Distrik Agadide, Selasa (16/8) dini hari, ataukah memang Paniai sudah daerah konflik yang mesti mendapat pengamanan superketat?

Terlepas dari dugaan tadi, masyarakat bersama para tokoh dan pejabat daerah yang menghendaki Paniai aman, mendesak segera menghentikan pengiriman militer. Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta harus segera menarik kembali pasukan militer dari wilayah Kabupaten Paniai.

“Paniai sudah aman, tapi banyak Tentara dan Polisi didatangkan ke sini. Memangnya ada perangkah?” ujar salah seorang tokoh masyarakat dalam sebuah diskusi di Enarotali, Rabu (24/8).

Kebijakan institusi negara mengirim militer dalam jumlah banyak ke Paniai sejak awal pekan ini, kata Kepala Suku Mee, Yafeth Y Kayame, telah mencederai ikrar damai yang dicetuskan Sabtu (20/8) di Aula Uwatawogi Yogi, Enarotali. Menurutnya, ketakutan warga masyarakat makin bertambah lagi gara-gara pasukan militer mulai didatangkan dari luar Kabupaten Paniai. Tak diketahui tujuannya, namun situasi yang mulai kondusif terusik dengan kehadiran pasukan militer.

Pergumulan umum saat ini di tengah publik, “Untuk apa mereka ke Paniai? Di sini, Enarotali dan Paniai secara umum bukan daerah konflik, jadi stop kirim pasukan militer. Selama empat hari terakhir ini ada gelombang pengiriman militer, mereka mau perang dengan siapa, mau bunuh kita masyarakat semua ini kah?.”

Pemerintah Kabupaten Paniai seharusnya tidak tinggal diam. Perlu kebijakan menyikapi hal ini. Selain tentunya menjamin keamanan bagi warga masyarakat, patut pula dipertanyakan sekaligus dipertegas, jika untuk mengejar dua pucuk senjata yang dirampas, cukup dengan aparat keamanan yang sudah ada di Paniai. Tak perlu lagi datangkan kekuatan tambahan dari luar Paniai.

Banyak kalangan menyebut dugaan sementara bahwa keberadaan TPN/OPM Devisi II Makodam IV Paniai di Eduda hanya menjustifikasi pendropan militer dari Jayapura maupun Nabire. Kesannya ada semacam satu skenario terselubung dibalik rentetan peristiwa yang berujung pengerahan kekuatan militer ke Paniai. Saat ini, menurut beberapa sumber, selain satu kompi Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire, satu kompi Brimobda Papua juga dikabarkan sudah dikerahkan ke Paniai.

Kendati hal itu dibantah langsung oleh Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu saat ditanya wartawan di Nabire, Senin (22/8), namun kenyataan di Enarotali saat ini sudah terlihat pasukan militer “baru” dari luar Paniai. Lengkap dengan senjata, hampir setiap hari mereka menggelar konvoi di jalan raya.

Penambahan pasukan militer kabarnya untuk mengamankan daerah pasca perampasan senjata di Polsek Komopa dan kontak senjata pada dini hari serta rentetan tembakan saat merayakan hari bersejarah negara Indonesia, meski Bupati Paniai, Naftali Yogi, pada pertemuan perdamaian di Enarotali, telah menegaskan bahwa situasi keamanan di daerah ini secara umum sudah normal.

Kehadiran aparat gabungan itu membuat warga makin cemas, bahkan belum satu hari kembali ke rumah-rumah dari tempat pengungsian, gelombang eksodus kembali terjadi sejak Selasa (23/4) kemarin. (J/04)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 07:58 ADMINISTRATOR HITS: 191

August 25, 2011 0

Komandan OPM Kecam Penembakan Warga di Keerom

Komandan OPM, Lambert Pekikir, mengecam penembakan warga di Keerom, Papua, 17 Agustus 2011. Dasnum Gomba warga Arso 14, Distrik Skamto, Keerom, tewas ditembak karena diduga anggota kelompok bersenjata.

VHRmedia, Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) mengecam penembakan Dasnum Gomba (30 tahun), di Arso 14, Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, 17 Agustus 2011.

Dasnum Gomba tewas ditembak anggota Yonif 330 Kodam XVII Cenderawasih. “Kami mengecam dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelesaikan masalah Papua secepatnya,” kata Lambert Pekikir, Koordinator Umum TPN/OPM Dalam Negeri Papua Barat, Minggu (21/8) malam.
Dia meminta Kapolda Papua, Irjen Pol Bigman Lumban Tobing dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu segera menangkap dan mengadili pelaku. ”Pangdam dan Kapolda harus bertanggung jawab atas kasus penembakan ini,” ujar Lambert Pekikir.

Gomba tewas saat Yonif 330 Kodam Cendrawasih menggelar latihan di Distrik Skamto, Keerom. Gomba sempat dicurigai anggota kelompok bersenjata.

Gomba ditangkap ketika sedang menggarap kebun. Karena tidak lancar berbahasa Indonesia Gomba dipukuli. ”Saat itu juga ia diberondong. Mayatnya dimasukan karung dan dikubur disekitar kebun. Ternyata ada orang yang melihat tindakan brutal TNI, dan lapor ke keluarga Gomba. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena yang dihadapi tentara,” kata Lambert Pekikir.
Menurut Lambert, kasus ini dirahasiakan TNI karena bertepatan dengan HUT RI. ”Itu disembunyikan. Korban tewas dengan luka tembak di dada. Kejadiannya itu sore sekitar pukul 15.00.”

Lambert mengaku tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Namun berdasarkan laporan bawahannya dan kesaksian warga, dia yakin TNI salah sasaran. ”Kami tidak mau lagi ada penembakan warga sipil. Stop sudah,” kata Lambert Pekikir.
Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Ali Hamdan Bogra, mengaku belum mengetahui insiden tersebut. ”Saya belum dengar. Kalau benar ada seperti itu, pasti sudah disampaikan ke saya. Apalagi kasusnya sudah dari tanggal 17, jadi itu bisa saja tidak benar,” katanya.

Menurut Ali Hamdan Bogra, pihaknya tidak akan sembarangan menembak warga. Apalagi bertepatan dengan HUT RI. ”Kami akan cek lagi. Untuk sementara begitu dulu. Itu bisa saja keliru,” ujar Ali Hamdan Bogra. (E1)
Foto: VHRmedia/Roy

Written by VHRmedia
Monday, 22 August 2011 02:16

August 22, 2011 0

Hanya Karena Iri Ternak Sapi, Ayah dan Anak Dituduh Anggota TPN/OPM

JUBI, EPOUTO, sebuah kampung di tepian Danau Tage yang kini pusat ibukota Distrik Yatamo, pada tiga puluh tahun silam, merupakan daerah sasaran operasi militer. Kala itu operasi militer digencarkan di seluruh wilayah Paniai. Pasukan militer diturunkan dengan berbagai sandi operasi untuk memburu Jenderal Thadeus Johny Kimema Jopari Magai Yogi –Panglima TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai– yang sedang bergerilya di rimba Papua. Bersama pasukannya, Yogi keluar masuk hutan dan keberadaannya meresahkan warga di perkampungan yang disinggahi.

Tidak sedikit warga sipil dituding mendukung perjuangan Yogi. Nama-nama mereka dikantongi pihak militer, atas laporan “kaki tangan” yang juga warga setempat.

Akhir tahun 1998, Ferdinandus Tekege, salah satu pemuda Epouto, dituduh sebagai anggotanya Thadeus Yogi. Oleh beberapa oknum yang ternyata masih kerabat keluarga, Fery –sapaan akrab Ferdinandus Tekege– dilaporkan kepada pihak aparat di Enarotali, ibukota Distrik Paniai Timur, bahwa ia adalah salah anggota TPN/OPM dan sering menyelamatkan keluarga Yogi.

Tak pelak, atas jasa informan, Fery langsung diburu militer. Ia saat itu Pewarta di Paroki St. Fransiskus Assisi Epouto sekaligus menjabat Sekretaris Desa Epouto. Karena tak berhasil, istri, anak-anak serta kerabat keluarganya yang jadi target operasi. Mereka dihukum dan dianiaya.

Fery karena merasa terancam, memilih hengkang dari kampung halamannya. Meninggalkan rumah, istri dan anak-anak serta ternak piaraan. Hidup di belantara hutan, berpindah-pindah dari satu gunung ke gunung yang lain selama beberapa tahun lamanya.

Di saat operasi militer masih berlangsung, keluarga terdekat Ferdiandus Tekege masih terus diincar. Sekalipun tak ada kaitan dengan aksi Yogi, juga bukan simpatisan TPN/OPM, beberapa orang di Epouto dipukul, dihukum, direndam selama berjam-jam dalam parit bahkan di Danau Tage. Tindakan represif pasukan militer kala itu sungguh tragis! (Lihat “Seri Memoria Passionis: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Wilayah Paniai dan Tigi, Irian Jaya; Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura, Oktober 1998).

***

KISAH kelam masa lalu kembali menimpa Ferdinandus Tekege. Orang yang tidak senang dengan keberadaan keluarganya, rupanya belum habis. Diam-diam, oknum tertentu melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa ia dan anak sulungnya, Siprianus Tekege, bagian dari TPN/OPM yang bermarkas di Eduda.

Sebuah pesan singkat dari seorang polisi, beredar luas. “Ferdinan Tekege dan Siprianus Tekege harus ditangkap, disiksa dan dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Karena mereka dua adalah TPN/OPM yang dengan bebasnya ke sana – ke mari di kota Enaro”.

Demikian isi SMS yang mengagetkan seorang Kepala Dinas di Pemkab Paniai. Identitas kedua orang yang disebutkan dalam pesan singkat itu dikenal baik oleh Kepala Dinas tadi. Segera menghubungi nomor handhpone Fery dan Sipri, tapi tidak aktif. “Oh, berarti tidak ada di Enarotali. Mungkin sudah ke kampung,” pikir sang Kepala Dinas.

Ia langsung mencari orang-orang yang hendak ke Epouto. Dengan maksud, isu melalui SMS itu bisa disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ferdinandus Tekege tercatat sebagai PNS di salah satu SKPD. Sedangkan anaknya, Siprianus Tekege sementara masih menunggu SK CPNS Formasi tahun 2009. Keduanya selama ini tinggal di rumah mereka, di Epouto. Karena belum ada perumahan dinas di Enarotali ataupun Madi. Setiap hari kerja, mereka dua berangkat dari Epouto menuju kantornya dengan terlebih dahulu menyeberang Kali Yawei. Dari Enarotali selanjutnya menggunakan jasa ojek atau bus Pemda ke Madi, begitupun sebaliknya. Hanya hari tertentu bermalam di Enarotali.

Semenjak beberapa hari terakhir situasi keamanan di wilayah Paniai tidak kondusif, banyak orang pulang kampung. Kepala Dinas berpesan kepada seorang lelaki paru baya, “Segera ke Epouto dan tolong bawa surat ini.” Diatas secarik kertas berisi kutipan SMS itu tertera pula tandatangannya, supaya bisa meyakinkan mereka dua.

Rabu 17 Agustus 2011, sekitar pukul 16.15 WIT, pemuda yang membawa kabar tiba di Potibutu. Segera setelah sodorkan surat dari Kepala Dinas, Fery langsung membuka dan membaca dengan suara lantang isi surat. Beberapa orang yang ada di rumahnya, tidak percaya. Tapi, setelah surat itu dilihatnya langsung, isak tangis pun memecah kesunyian sore itu.

Dalam suasana haru, anak istri dan sanak familinya melepas Fery dan Sipri keluar dari rumah. Meninggalkan kampung halaman dan mengungsi ke hutan.

Selama tinggal di hutan, keduanya harus berhadapan dengan situasi baru. Dingin. Hujan. Lapar dan haus juga tak bisa terhindarkan. “Sobat, sekarang ini kami dua sedang lapar sekali. Perut kosong, dari kemarin kami dua tidak makan dan minum,” Sipri mengirim SMS kepada seorang sahabatnya, Kamis (18/8) siang.

Tak ada tempat istirahat, Fery berusaha mengumpulkan kayu seadanya untuk bikin pondok di tengah hutan. Sipri dari pagi sudah lemas, karena lapar. Sesekali ia berusaha mengusir nyamuk-nyamuk hutan yang terus menggigitnya.

“Heran, di kampung kami ternyata masih ada orang berhati busuk. Mereka pergi lapor yang tidak-tidak. Kenapa bapak dan saya dituduh seperti begitu?,” keluh Sipri.

***

BUAH hati dari pasangan (alm) Nicolaus Tekege dan (alm) Lusia You itu menikah dengan Yohana Yeimo, tahun 1985. Ferdinandus Tekege dikaruniai 9 anak. Lima putra dan empat putri. Siprianus Tekege, anak pertamanya. Siprianus sendiri mempunyai satu anak, buah kasih dengan istrinya, D. You.

Ayah dan anak ini menyelesaikan pendidikan tinggi dari kampus yang sama: Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire. Ferdinandus mendapat titel Sarjana Sosial (S.Sos) dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan (FISIP), tahun 2005. Sedangkan Siprianus, alumni Fakultas Pertanian. Dengan gelar Sarjana Perternakan (S.Pt) yang diraihnya medio 2009, pria kelahiran 14 Agustus 1986 itu diterima sebagai CPNS setelah mengikuti tes pada formasi 2009 lalu.

Sejak muda, Fery tergolong ulet dalam menafkahi keluarganya. Memelihara beberapa jenis ternak seperti kelinci, ayam dan babi, juga mengembangkan usaha pertanian di lahan warisan orang tuanya. Hingga kini usaha ternak masih dilanjutkan, bahkan ternak sapi miliknya berkembang sangat pesat. Jumlahnya puluhan ekor.

“Selama ini saya dengan bapak biasanya hanya mengurus ternak sapi milik kami. Mencari nafkah buat keluarga dengan susah payah. Tapi, hanya masalah kecil di kampung, orang pergi lapor ke pihak polisi bahwa kami dua masuk dalam anggota Yogi di Eduda. Ini aneh sekali.”

Tuduhan oknum warga sekampung sebagaimana dilaporkan kepada pihak kepolisian, diduga kuat karena dilatarbelakangi iri hati atas ternak sapi. “Iri hati dan mereka beberapa kali berusaha mau hilangkan nyawa kami,” kata Ferry.

Inisiatif melarikan diri ke hutan, menurut dia, semata-mata menjaga keselamatan nyawa setelah beberapa hari terakhir beredar isu adanya perang di Paniai. “Jangan sampai kami jadi korban.”

Laporan yang diterima pihak polisi, hanya akal-akalan dari “kaki tangan” mereka yang selama ini memang menjadi informan. Lantaran terlanjur “makan gaji” setiap bulan, terpaksa informan mengemas isu sedemikian rupa. Dengan harapan, bisa tetap eksis sebagai “pengumpul informasi” di lapangan.

Namun, dituduh sebagai pengikuti Yogi, terlalu berlebihan. Kecaman dari berbagai pihak pun dialamatkan kepada oknum pelapor. “Kami kutuk orang-orang itu,” ujar Kepala Suku Distrik Yatamo, Amandus Youw, Jumat (19/8) siang.

Bagi Amandus, tuduhan kepada Fery dan Sipri itu tidak berdasar. Oknum informan dianggap telah merekayasa fakta dan membohongi “atasan”. “Kapolres Paniai maupun anggotanya tolong jangan percaya omongan dari orang yang datang melaporkan,” tegasnya.

Amandus kemudian minta kepada si pelapor untuk segera menarik laporan palsu itu. “Supaya damai, karena kalau tidak, bisa saja nanti diselesaikan secara adat.”

Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat Paniai mengharapkan kepada pihak kepolisian tidak cepat mengambil kesimpulan apalagi sampai melakukan tindakan penangkapan atau penyiksaan.

Himbauan itu bukan hanya kepada bapak dan anak yang telah mengungsi ke hutan sejak empat hari lalu. Hal sama tentunya berlaku bagi semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Paniai. Aparat keamanan harus memberi warga masyarakat rasa aman menyusul makin derasnya berbagai isu belakangan ini. Apalagi pasca kontak senjata dan rentetan tembakan pada puncak peringatan HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Soeharto, Enarotali, Rabu (17/8) lalu, sudah seharusnya pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat menyatakan “Paniai Damai” agar kepanikan warga tidak berlangsung terus menerus.

“Seperti yang kemarin-kemarin itu jelas bikin semua orang takut. Jadi, Muspida harus segera bertanggungjawab terhadap situasi keamanan di Paniai,” ujar Kepala Suku Mee, Yafet Kayame, Sabtu (19/8) pagi di Enarotali.

Amandus sependapat. Ia juga meminta, penyebaran informasi tidak untuk menakut-nakuti orang. Semua pihak mesti berusaha menciptakan suasana tenang agar aktivitas sehari-hari bisa dilanjutkan kembali.

“Khusus Fery dan Sipri, jika ada masalah di kampung, selesaikan di kampung. Jangan malah saling jual hanya untuk dapat harga rokok,” tegasnya. “Apalagi, laporan masuk ke polisi menjelang aksi penyerangan dari TPN/OPM, lantas mereka dua dicap sebagai anggota yang harus ditangkap dan lain-lain, padahal orang yang lapor itu tidak senang atau karena ada masalah pribadi,” tutur Amandus.

Tuduhan sebagai anggota atau pengikuti Yogi, ujar Aman, harus dipulihkan. Warga tidak boleh dengan mudah distigma seperti itu. Orang Papua khususnya Suku Mee masih trauma dengan operasi militer masa lalu. “Saya kira, soal tuduhan itu perlu dipertanyakan langsung kepada Kapolres Paniai.”

Fery dan Sipri sebagai kepala keluarga, tentu saja sangat dinanti-nantikan istri dan anak-anak mereka. Kehilangan kehangatan suami sekaligus ayah sudah dirasakan selama empat hari terakhir. “Kalo nanti terjadi apa-apa sama mereka dua, apakah Polres dan si pelapor mampu menjamin kehidupan anggota keluarganya di kampung? Laporan ke polisi itu rekayasa, sangat tidak benar, jadi tolong ditarik kembali. Mereka dua warga biasa dan sehari-harinya bekerja untuk menafkahi keluarga,” tuturnya.

Seiring isu pendropan aparat keamanan ke Paniai, makin mengkhawatirkan kerabat terdekat Fery dan Sipri, jangan sampai ada operasi pengejaran. “Tuhan, lindungilah bapak dan anak saya,” Mama Yeimo sembari meneteskan air mata.

“Setahu saya tidak ada warga yang masuk DPO,” kata sebuah sumber di Mapolres Paniai menanggapi SMS berisi tuduhan itu.

***

SETELAH ditelusuri, ada beberapa hal yang kemungkinan besar bertujuan menjerat Fery dan Sipri. Pertama, pada pengangkatan Sekretaris Kampung (Sekkam) se-Kabupaten Paniai sebagai PNS tahun 2010 lalu, Ferdinandus Tekege yang juga staf di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Paniai, mendapat SK Sekkam Epouto. SK dari Pemerintah Pusat itu kemudian dipersoalkan oleh beberapa pihak yang tidak menghendaki ia merangkap dua jabatan sekaligus.

“Memang banyak kali mereka perkarakan saya soal SK Sekretaris Kampung. Untuk mendapat kejelasan sekaligus menyelesaikan polemik, kami sama-sama ke Bagian Pemdes dan sudah pula bertemu langsung dengan Sekda, tapi dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Paniai tidak berwenang untuk bisa merubah SK Pemerintah Pusat,” tutur Fery sembari menambahkan, “Jawabannya begitu dan meski jalan sudah buntu, mereka masih terus ngotot minta SK itu.”

Yang kedua, ada orang tertentu iri hati terhadap usaha ternak sapi milik keluarganya yang kini berkembang baik. Pernah pula menuduh Fery mengambil seekora anak sapi milik David Tatogo. “Itu saya sudah jelas. Jadi, saya tidak ada masalah. Tapi, mungkin dua hal ini yang melatarbelakangi mereka menuduh saya sebagai anggota Yogi,” katanya.

Persoalan yang seharusnya bisa ditangani baik di kampung, tetapi justru dikemas dengan cara meniupkan tuduhan tidak mendasar oleh oknum tidak bertanggungjawab agar amarahnya terlampiaskan karena telah diketahui pihak berwajib, memaksa mereka dua harus bertahan di tengah hutan. Sudah empat hari menahan gigitan nyamuk. Menahan haus dan lapar. “Entah kapan kami dua akan kembali ke kampung untuk bisa berjumpa dengan seluruh anggota keluarga di rumah?.” ***

Markus Youw (Wartawan tabloidjubi.com)

August 20, 2011 0

Gereja Prihatinkan Kondisi Keamanan di Paniai

JUBI — Pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan, meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman.

Sikap prihatin tersebut mengemuka dalam satu pertemuan di Aula SKB YPPK Iyaitaka, Enarotali, Senin (15/8) sore. Keprihatinan yang terungkap pada pertemuan menyikapi situasi keamanan di Kabupaten Paniai, tertuang pula dalam sebuah surat yang akan disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait lainnya.

Salah seorang tokoh pemuda menegaskan, cara-cara kekerasan apalagi perang tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, pihak TPN/OPM harus bijak dan tidak gegabah karena tindakan sekecil apapun akan berdampak besar yang tentunya warga sipil korbannya.

Sedangkan pihak aparat keamanan diminta memberi rasa aman bagi warga masyarakat untuk tidak panik terhadap berkembangnya berbagai isu yang sangat meresahkan.

Sebab, sejarah mencacat beberapa kasus besar yang pernah terjadi di seluruh daerah Paniai, misalnya perang PEPERA tahun 1969, peristiwa Operasi Daerah Militer tahun 1980-1986 dan konflik lainnya. Dampak dari semua itu dirasakan warga jemaat di Kabupaten Paniai. Bukan hanya memakan korban jiwa, peristiwa-peristiwa itu juga telah menimbulkan rasa trauma dan ketakutan yang mendalam dalam diri umat Tuhan.

Lantaran masih trauma, demikian ditulis dalam surat keprihatinan, isu perang yang muncul belakangan ini antara TNI-Polri dan TPN/OPM mengingatkan kembali warga jemaat pada kasus-kasus sebelumnya. Sehingga saat ini orang ada dalam rasa ketakutan. Bahkan, terjadi pengungsian besar-besaran sejak empat hari lalu. Tidak hanya di Kabupaten Paniai, masyarakat Deiyai dan Dogiyai juga mengalami hal yang sama.

Selain ketakutan di kalangan umat/jemaat Gereja atau masyarakat setempat dan mengungsi ke kampung-kampung lain, isu perang juga berdampak pada tersendatnya proses belajar mengajar di beberapa sekolah di Kabupaten Paniai. Juga aktivitas ekonomi tersendat, kios-kios memilih untuk tutup sebelum waktunya.

Bahkan, selama empat hari belakangan warga tidak melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai petani, peternak. Umat Gereja Katolik dan Kingmi di sekitar Madi, Kopo, Ipakiye, Awabutu, Enarotali, tidak mengikuti ibadah pada hari Minggu kemarin.

Mencermati perkembangan situasi yang dialami umat/jemaat, semua komponen bersama pimpinan Gereja dengan rasa prihatin menyampaikan himbauan: Pemerintah, TNI, Polri dan TPN/OPM tidak mengganggu umat Kristen Protestan, Katolik maupun Islam yang ada di wilayah Kabupaten Paniai. (J/04)

TUESDAY, 16 AUGUST 2011 04:48 J/04 HITS: 388

August 16, 2011 0

Menjelajahi Kawasan Hutan, Mengikuti Pencarian Pelaku Aksi Penembakan di Nafri

Pelaku penembakan dan pembantaian di Tanjakan Kampung Nafri beberapa waktu lalu, hingga saat ini belum juga tertangkap. Meski demikian aparat gabungan TNI dan Polri terus melakukan upaya. Salah satunya yang dilakukan sepanjang hari Kamis (11/8) kemarin adalah menjelajahi kawasan hutan untuk mencari dan mengejar pelaku. Bagaimana upaya pengejaran dan pencarian itu dilakukan? laporan Bintang Papua yang ikut dalam tim pencarian tersebut, meski penuh dengan resiko.

SONY DSC — Penyisiran ke Wilayah Gunung oleh tentara Kolonial Indonesia

Mengikuti pencarian pelaku penembakan dan pembantaian yang dilakukan di tanjakan Kampung Nafri, memberikan nuansa serta pengalaman menarik bagi Bintang Papua. Berikut rankaian proses yang terekam oleh Bintang Papua saat mengikuti pencarian di pagi dini hari hingga siang kemarin, beberapa hal mungkin tidak terurai dengan jelas dan detail, mengingat suasana, kondisi dan begitu banyak hal yang berkecamuk di benak Bintang Papua, namun, sebisa mungkin kami uraikan garis besar dari perjalanan yang menegangkan dan melelahkan tersebut.

Pukul 05.00 WIT

Kami bergabung dengan tim gabungan di gunung BTN Tanah Hitam, tim gabungan saat itu akan melakukan pencarian pelaku kasus Nafri, cuaca pagi kemarin cerah, suasana sedikit tegang, kami belum mendapatkan informasi yang jelas terkait operasi yang akan dilakukan pagi dini hari kemarin, kami juga melihat kebingungan dan mungkin rasa kaget masyarakat dengan situasi pagi hari kemarin, bagaimana tidak, 300 anggota Tim gabungan TNI, Brimob, dan Polres Jayapura secara serentak, tanpa suara, tak terdengar aba-aba, seakan semuanya telah diatur dengan sangat baik, mereka terlihat bergegas turun dari kendaraan dan langsung menuju kearah gunung Tanah Hitam, Bintang Papua, yang masih was-was dengan situasi tersebut, bersama seorang rekan wartawan dari TVOne, akhirnya memutuskan untuk ikut kearah gunung, dan melihat sejauh mana proses pencarian yang dilakukan oleh Tim gabungan tersebut.
Gunung terlihat cukup tinggi, hawa pagi yang dingin semakin membuat suasana manjadi kaku, dibarisan depan sepasukan tentara, terlihat membelah rombongan menjadi beberapa tim yang masing-masing tim diisi sekitar puluhan anggota, Kapolres Jayapura Kota, AKBP, Imam Setiawan, SIK, juga terlihat berada di barisan terdepan, tiba-tiba, seorang anggota TNI terlihat mengangkat tangannya seakan member kode atau tanda kepada rekan-rekan untuk melakukan sesuatu, tim yang telah terbagi dalam beberapa kelompok, akhirnya merangsek naik ke arah gunung secara perlahan dan tenang. Kami-pun akhirnya mengikuti langkah para aparat untuk menaiki gunung pertama dari perjalanan panjang di pagi itu.

Sekitar pukul 05.30 WIT

Tim gabungan sudah berada di puncak gunung pertama, 30 menit kami lewati untuk mencapai puncak gunung pertama itu, sama sekali tidak terasa, kami lebih diliputi oleh rasa penasaran dan gambaran sebuah suasana yang akan menegangkan, benak kami berkecamuk, masih dipenuhi rasa penasaran, siapa saja pelaku-pelaku itu ? dimana markas mereka ? apa saja yang akan terlihat berada di markas mereka ? dan kejutan-kejutan lain yang akan menjadi sureprise. Konsentrasi kami pada hayalan tadi sempat terputus, tiba-toba saja kami diminta untuk merunduk, seluruh tim melakukan hal yang sama, beberapa anggota TNI didepan kami terlihat tenang dengan mata yang terus mengawasi ke berbagai arah, disi lain, beberapa anggota Brimob, dengan tegap tetap berdiri dan memantau situasi sekitar dengan senjata dalam posisi dalam pelukan dan menghadap keatas, hampir seluruh orang yang berada disitu menghadap kearah atas, sambil memantau aba-aba yang akan diberikan oleh orang terdepan, hanya beberapa orang yang berdiri menghadap kesamping, ada yang kekiri dan ada yang menghadap kekanan, sementara seorang anggota Brimob, justru berdiri berbalik arah, sepertinya sedang mengawasi area belakang rombongan kami. Kamera SONY Alpha 390 terus bereaksi, merekam setiap kejadian atau situasi yang kami anggap perlu, sementara rekan wartawan lainnya dari TVOne terus merekam kejadian-kejadian selama perjalanan kami melintasi gunung pertama. Berselang beberapa menit kemudian, rombongan kembali melanjutkan perjalanan.

Sekitar pukul 07.00 WIT

Kami telah melewati gunung pertama dan telah berada di kaki gunung, suasana tetap tegang, tidak banyak dari kami yang mengeluarkan kata-kata, hanya beberapa orang yang terlihat sedang membeicarakan hal-hal penting dengan berisik-bisik. Kami sudah tidak lagi melihat tim pertama yang berada di depan kami, namun, di sebelah kiri dan kanan kami, sesekali terlihat beberapa anggota TNI dan Brimob melintas dalam jarak kurang lebih 100 meter dari kami, suasana mulai semakin tegang bagi kami, semua berhenti seketika, dari kejauhan, terlihat pondok kecil diatas sebuah perbukitan, semua merunduk, tenang, tegang, sepi, dan seluruh pandangan mengarah pada gubuk tersebut, gubuk itu terlihat sudah agak tua, jendela gubuk itu sudah tidak ada, secara kasat mata dan dalam jarak sekitar 500 hingga 600 meter, kami tidak melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam gubuk itu, kami kemudian mengalihkan pandangan kearah sekitar gubuk, dibagian depan terdapat kebun kecil dengan ukuran sekita 20 X 20 meter, entah apa yang tertanam dikebun itu jadi tidak penting bagi kami, seorang anggota melihat kearah kami dan berbisik,”Kawan, coba ko arahkan keamera kesana dan zoom, lihat ada orang ka tidak,” ujarnya, sontak kami kaget dan langsung tersadar, kenapa hal itu tidak terpikirkan dari tadi, kami pun langsung melakukan hal itu, hal yang sama juga dilakukan rekan dari TVOne dengan menggunakan Handycamnya.
Gubuk tua itu kosong, itulah gambaran awal yang terlihat dari hasil zoom kamera digital kami, seorang anggota TNI kemudian memberikan aba-aba untuk terus melanjutkan perjalanan, kami-pun menuju ke gunung kedua yang terlihat cukup ‘ganas’. Perlahan tapi pasti kami mulai menanjak dan menuju ke pertengahan gunung kedua, kembali terlihat pemandangan yang menegangkan, area pertengahan gunung tersebut sangat terbuka, disisi kanan dan kiri kami terdapat bukit dengan pohon-pohon besar dan terlihat liar, luas dan rimbun, terbayang oleh kami, seandainya kami melintas dibawah pepohonan itu, pasti tidak akan terlihat dari atas, mungkin disitulah para pelaku bersemunyi apabila dikejar dengan menggunakan helicopter.

Sekitar pukul 08.00 WIT

Kami belum juga mencapai puncak gunung kedua, karena kami harus sedikit mengitari gunung tersebut dan kemudian menanjak keatas, perjalanan semakin terasa berat, karena medan yang kami lintasi mulai tidak bersahabat, satu persatu tim mulai terlihat terpeleset, terutama yang tidak menggunakan sepatu dengan soul bergerigi, hal yang sama kami alami, hanya dengan menggunakan sandal gunung yang sudah usung, kami sangat kesulitan mendaki atau melintasi area yang licin, sesekali kami juga harus berjalan diatas akar-akar kayu yang besar, menunduk karena menghindari batang-batang katu, belum lagi gangguan nyamuk atau agats atau sejenisnya, sudah tidak penting mengenali mereka, dalam keadaan seperti itu, banyak hal mulai menekan alam pikiran kami, berjalan kembali (pulang ??), sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, perjalanan sudah cukup jauh, dan kami adalah rombongan terkahir, senadainya harus memutuskan untuk kembali atau pulang, apakah akan aman ? tentu saja tidak, tetapi, sampai kamapn gunung ini akan terlintasi ? huuuft..!!!
Tiba-tiba kami kembali harus mengalami situasi yang menegangkan, kami harus melintasi pepohonan-pepohonan tinggi dan besar, sulit untuk melihat kearah yang lebih jauh, karena disekitar kami dipenuhi pepohonan, diameter pohon-pohon itu bahkan ada yang mencapai berkisar satu meter, suasana hening, seorang anggota TNI yang berjarak sekitar 30 meter dari kami terlihat mengeluarkan radionya, ia berbicara pada seseorang dilokasi yang lain, ia terlihat tenang, dari gerak bibirnya sulit untuk mencoba menebak pembicaraan yang dilakukan, penasaran, kami coba untuk mendekat dan mendengar pembicaraan melalui radio tersebut, setelah berjarak sekitar 5 meter, kami-pun bisa mendengarkan pembicaraan melalui radio itu. (bersambung)

BintangPapua.com, Kamis, 11 Agustus 2011 19:53

August 14, 2011 0

TNI/Polri Harus Hindari Pendekatan Represif

JAYAPURA—Wakil Ketua Komisi A DPRP yang membidangi masalah politik, hukum dan HAM, Ir Weynand B Watori menegaskan, TNI dan Polri harus menghindari pendekatan represif, tetapi mengedepankan persuasif dalam rangka menjaga keamanan masyarakat di Papua.

Hal ini disampaikan Weynand Watori menjawab Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa (9/8) terkait maraknya aksi kekerasan belakangan ini di Provinsi Papua Menurut salah satu bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua ini, sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab menyangkut masalah keamanan untuk mereposisi diri, serta memperbaiki cara- cara pendekatan dengan mengedepankan persuasif yang menunjukkan wajah keindonesiaan, yang telah direformasi.

Menurut Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua ini, apabila TNI dan Polri masih terus mempertahankan pendekatan represif, maka rakyat Papua dapat melihat ternyata wajah militer yang selalu dipertontonkan seperti sebelumnya. Pasalnya, rakyat Indonesia tak lagi hidup di dalam rezim Soeharto, tapi di era reformasi yang mestinya lebih baik penanganan kasus kasus seperti ini supaya ada simpatik dari rakyat kepada TNI dan Polri. “Apakah kejadian ini sedang dirancang untuk menjadikan Papua seperti Poso dan Ambon,” katanya.

Karena itu, tandasnya, Komisi A DPRP akan menyurati TNI dan Polri yang bertanggungjawab soal keamanan khususnya di Papua.
“Apakah ini hanya karena kreatifitas para elite yang ada di Papua yang bertanggungjawab atau ada perintah dari pusat. Kalau betul patut mempertanyakan semua itu,” ungkapnya. (mdc/don/l03)

Selasa, 09 Agustus 2011 21:43

August 10, 2011 0