Puncak Jaya Bukan Operasi Militer

Mayor Jenderal TNI, Hotma Marbun JAYAPURA [PAPOS] – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI, Hotma Marbun membantah bahwa, kunjungannya di Kabupaten Puncak Jaya bersama Kapolda Papua beberapa hari yang lalu terkait deadline Bupati, Lukas Enembe terhadap kelompok bersenjata yang tak sepaham dengan NKRI diwilayah tersebut.

“Kunjungan di Puncak Jaya bersama Kapolda waktu itu hanya mengecek anggota kita saja disana, tidak ada kaitannya dengan deadline bupati,” tegas Pangdam Hotma Marbun didampingi Kapendam XVII/Cenderawasih, Lektol Inf, Susilo usai memimpin upacara serah terima jabatan Danpomdam XVII/Cenderawasih, Rabu (21/7) kemarin dilapangan Makodam.

Pangdam menjelaskan bahwa wilayah teritorial Kodam XVII/Cenderawasih mulai dari provinsi Papua hingga Papua Barat, maka sebagai Pangdam harus mengetahui wilayah dan kondisi anak buah.

Tidak ada pembicaraan mengarah kesitu, nggak ada,” ujarnya.

Pangdam lebih jauh mengungkapkan, terkait deadline 28 Juni bagi kelompok-kelompok sipil bersenjata yang ada diwilayah Puncak Jaya itu menjadi urusannya bupati Puncak Jaya, bukan TNI. ” Kalau mau minta bantuan bukan begitu caranya, Kalau mau operasi militer negara yang menentukan, kalau DPR setuju operasi militer dilakukan di daerah Puncak Jaya, maka operasi itu akan kita laksanakan, tapi kita melakukan tugas tentara di Papua,” jelasnya

Pangdam secara tegas mengatakan, operasi militer adalah suatu operasi tertentu yang dibiayai oleh negara untuk menumpas kelompok separatis.

“Tapi yang saya lakukan sekarrang tidak, TNI hanya diminta membantu polisi untuk mengamankan wilayah Puncak Jaya, maka saya kasih, jadi kalau ada orang ngomong tentara harus keluar dari Papua, berarti itu bukan warga negara Indonesia,” jelasnya.

Bahkan Pangdam menilai, hal itu dilakukan oleh orang luar yang tak senang negara ini.

“Tentara tidak bisa dikeluarkan dari Papua, karena gelar tentara sampai Papua, jadi kalau ada yang tidak senang dengan tentara, berarti bukan orang Indonesia,” tegasnya

Pangdam menegaskan kembali bahwa selama TNI dan polisi masih berada di tanah ini, Papua tidak akan merdeka. Sementara disinggung demo referendum akhir-akhir ini, Pangdam menilai dilakukan oleh orang-orang tertentu. “Bilang Otsus gagal, siapa yang suruh, karena bila Otsus dikembalikan dan dinyatakan gagal, berarti MRP juga gagal dan harus ditiadakan, karena MRP ada karena Otsus,”jelas Pangdam Hotma Marbun.

Pangdam juga menilai pernyataan pihak-pihak yang mengatakan kalau Otsus di Papua gagal adalah datang dari oknum tertentu saja, karena setelah ditanyakan kepada yang lain Otsus dinyatakan tidak gagal, bahkan saat ini masyarakat dikamoung-kampung sudah merasakan Otsus melalui pemberian dana Respek. [loy]

Ditulis oleh Loy/Papos
Kamis, 22 Juli 2010 00:00

July 22, 2010 2

Selama TNI Ada, Papua No Freedom

JAYAPURA—Pangdam XVII/ Cenderawasih Mayjend Hotma Marbun menegaskan, adanya keinginan pihak-pihak tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak akan terwujud selama TNI masih berada di Papua.

“Tapi selama tentara masih ada di Papua, tidak ada itu Merdeka (baca: No Freedom),” tegas Pangdam kepada media ini seusai mengikuti sidang LKPJ Gubernur di Sekretariat DPR Papua, Selasa (20/7) kemarin.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, selama TNI masih tetap ada dan menjalankan tugas kenegaraan sesuai amanah negara, serta mandat rakyat Indonesia untuk mempertahankan keutuhan NKRI, maka wilayah Indonesia akan tetap utuh.

Pangdam mengatakan insiden penembakan terhadap aparat keamanan maupun rakyat sipil di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang kerap menyebabkan banyak korban jiwa belum sampai pada kriteria makar, sehingga keamanan kawasan tersebut masih menjadi tanggungjawab POLRI, sementara TNI hanya membantu saja. “Kalau dia yang makar, beda lagi kan ada perintah dari pusat kalau dia yang di atas itu bedah, tujuannya apa kita tidak tahu, kalau tujuannya merdeka, tidak ada yang merdeka, kecuali tentara, saya (Pangdam) disuruh Presiden tinggalkan Papua, tentara pulang, polisi pulang, ya terserah saja mau merdeka atau tidak,” ungkap Pangdam yang melakukan kunjungan ke Puncak Jaya beberapa waktu lalu.

Sedangkan masalah keamanan di Puncak Jaya, mantan Asisten Operasi KASAD ini mengungkapkan, kondisi Kabupaten Puncak Jaya terutama di Distrik Tingginambut yang sering disebut-sebut sebagai basis pergerakan kelompok sipil bersenjata ini sudah berangsung aman.

Menyinggung kemungkinan tidak akan ada lagi penembakan di Puncak, Pangdam dengan nada tinggi mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan jaminan bahwa aksi kelompok bersenjata itu sudah berakhir. “Mereka ini hanya sekelompok orang, mereka inikan memegang senjata tanpa ijin, yang boleh pegang senjata di Indonesia hanya TNI dan Polri sedangkan sipil boleh memegang senjata dengan catatan mendapatkan izin,” jelasnya. Pangdam menambahkan, warga negara yang boleh memegang senjata api hanyalah mereka yang telah menggenggam surat izin, sedangkan yang tidak memegang surat izin tapi memiliki senjata api jelas akan ditangkap Polisi. “Hanya tentara, tentara pun tidak boleh membawa senjata keluar, kecuali dinas atau ada kegiatan, yang tidak berhak pegang senjata ditangkap polisi, oleh karena itu Tigginambut masih menjadi wewenang polisi, tentara hanya membantu,” tandas Pangdam. (hen)

July 20, 2010 0

Penambahan Pasukan ke Puja Dinilai Menambah Masalah

Pasukan Brimob Sap Dierjunkan ke Puncak Jaya

JAYAPURA [PAPOS] -Rencana penambahan pasukan sebanyak 1 SSK ke Puncak Jaya (Puja), pasca kasus penembakan yang diduga dilakukan anggota OPM hingga menewaskan satu anggota Brimob, Senin (14/6)lalu.

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua dinilai hanya sebagai masalah baru di wilayah tersebut, dan bukan menyelesaikan masalah.“Penambahan pasukan seperti yang sudah diberitakan, sama sekali tidak menjawab keinginan masyarakat setempat, tetapi penambahan pasukan hanya menambah masalah baru di daerah Puncak Jaya,” kata Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai kepada wartawan di kantor DPRP, Jumat [18/6].

Kasus yang terjadi di Puncak Jaya, lanjut Ruben, bukan masalah politik, sehingga penyelesaiannya mengaandalkan senjata atau kekuatan, tetapi kasus masyarakat setempat adalah bagaimana masalah ekonomi bisa teratasi di daerah tersebut.

“Untuk itu, Kapolri harus mencabut pernyataannya menambahan pasukan ke Puncak Jaya, karena jika tidak maka akan timbul masalah baru lagi, dan korban akan terus berjatuhan,” ujar Ruben.

Menurut dia, masyarakat Puncak Jaya, saat ini tidak membutuhkan kekuatan atau senjata guna menyelesaikan masalah yang terjadi diantara mereka, tetapi alangkah baiknya pemerintah pusat maupun pemda setempat duduk bersama-sama membahas masa depan masyarakat Papua, yang terlantarkan akibat kegagalan dari pada Otsus.[lina]

Ditulis oleh lina/Papos
Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

June 19, 2010 0

Benny : Kampung Wadapi Bukan Sarang OPM

SERUI [PAPOS]- Kampung Wadapi Distrik Angkaisera diakui sangat tertinggal pembangunan dibandingkan dengan daerah lain, bahkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu sangat jauh tertinggal. Karena itu, masyarakat kampung Wadapi sangat membutuhkan sentuhan pembangunan.

‘’Kami selalu berteriak, tetapi teriakan kami tidak pernah didengar pemerintah daerah. Kami sudah capek berteriak, kami tidak tahu lagi kepada siapa mengadu. Padahal daerah kami selain transportasi laut, juga dapat dilalu transportasi darat,’’ kata Benny saat bertemu dengan anggota DPD RI Tony Tesar Rouw di balai Kampung Wadapi, belum lama ini.

Konon lagi kata Benny kampung Wadapi selalu dicap sebagai basis OPM. Padahal itu tidak benar sama sekali. Selaku warga Negara Indonesia, sama seperti daerah lainnya di Papua, Kampung Wadapi ingin diperhatikan lewat pembangunan, sehingga pertumbuhan perekonomian di daerah semakin berkembang. Karena kondisi pembangunan di Kampung Wadapi tidak tersentuh.

“Siapa yang tidak sedih kalau pembangunan ke daerah kami dibiarkan begitu saja, tanpa ada perhatian pemerintah. Kami butuh uluran tangan pemerintah, buatlah pembangunan di daerah kami, sama seperti daerah lain, pembangunan selalu diluncurkan pemerintah,” katanya.

Disamping itu, lanjut Benny kalau Kampung Wadapi yang di cap adalah pusatnya gerakan Papua Merdeka, kenapa arus keluar masuk kedaerah ini tidak terganggu. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa Kampung Wadapi yang dicap sebagai basis OPM adalah tidak benar, sebaliknya kalau dikatakan Kampung Wadapi selalu menyerukan agar kampung itu selalu di bangun adalah benar.“Sebenarnya kami hanya butuh perhatian pemerintah daerah untuk membangun daerah kami, karena jika daerah kami sudah di bangun sudah jelas tingkat perekonomian di daerah ini semakin meningkat, bukan seperti saat ini,” pintahnya.

Untuk itulah, ia mengharapkan kepada pak Tony yang sudah di dengar Kampung Wadapi maju dalam Pemilukada Yapen sangat menaruh harapan memperhatikan Kampung Wadapi lewat pembangunan-pembangunan di berbagai sektor. “Saya sangat mengharapkan jika memang pak Tony terpilih nanti menjadi pemimpin di daerah ini, Kampung Wadapi harus di perhatikan lewat pembangunan, karena sudah banyak janji-janji yang ditebar di daerah ini, tetapi kenyataan kondisi Kampung Wadapi saat ini masih seperti yang dulu, tidak berubah,”terangnya.

Ditempat yang sama Sergius Paulus Wamea juga mengemukakan kalau memang Tuhan menghendaki pak Tony sebagai pemimpin di daerah ini, warga masyarakat di daerah ini sangat berpengharapan terjadi suatu perubahan dan memang benar berubah pembangunan di daerah ini. Sehingga kendati banyak janji yang sudah bergema di daerah ini, mungkin saja harus terobati dalam kepemimpinan pak Tony nanti.

“Sudah jelas Kampung Wadapi dalam Pemilu legislatif memberikan hak suara kepada pak Tony, sehingga wajar kalau kami di Kampung Wadapi berharap pak Tony mengubah pembangunan di daerah ini,” katanya. [cr-53]

Ditulis oleh Cr-53/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 9, 2010 0

Suku Moni Desak Gubernur Bertindak

JAYAPURA [PAPOS] – Aliansi Suku Wolani Moni [ASWM] Kabupaten Pania mendesak agar Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH segera mengeksekusi wilayah pertambangan liar di Degewo Kabupaten Pania.

Desakan itu disampaikan Ketua Intelektual ASWM, Thobias Baguban kepada Papua Pos, Selasa (8/6) kemarin di Abepura.

Thobias Baguban mengatakan bahwa kondisi yang terjadi saat ini di Degewo dimana banyak sekali pengusahan tanpa ijin melakukan pertambangan liar dan mengambil hasil di daerah tersebut sehingga merugikan masyarakat setempat.

Thobias Baguban menyampaikan bahwa parahnya lagi pengusaha yang tidak mempunyai ijin tersebut saat melakukan pertambangan liar dibekap oleh pihak Keamana sehingga masyarakat yang mempunyai hak wilayah tidak bisa berbuat apa-apa lantar takut ditembak.

Thobias Baguban menuturkan bahwa tindakan penambangan tersebut sangat merusak lingkungan dan sangat merugikan daerah, sehingga pemerintah provinsi harus mengatasinya segera mungkin karena pemerintah Kabupaten setempat tidak mampu berbuat apa-apa hanya sebagai penonton.

Thobias Baguban berkata, pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu,SH di beberapa media masa tertanggal 25 Mei yang lalu dimana Gubernur mengatakan bahwa segera hentikan pertambangan liar di daerah Nabire dan Paniai. Namun pernyataan Gubernur itu sampai saat ini belum dilakukan dan pertambangan liar masih terjadi sampai detik ini.

Thobias Baguban sangat pemenyayangkan kalau Gubernur hanya bicara dari media tanpa ada tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan hasil tambang didaerah tersebut.

“Meskipun Gubernur telah menyampaikan ultimatum lewat media agar penambangan liar di Pania ditutup. Namun kenyataan yang terjadi saat ini penambangan liar semakin banyak dan semuanya diback up aparat keamana, sehingga ASWM mewakili masyarakat di daerah itu berharap Gubernur segerah mengambil tindakan untuk mengeksekusi daerah tersebut agar tidak ada lagi penambangan liar,” ujar Thobias Baguban.

Thobias Baguban juga berharap kepada Kapolda Papua agar menindak anggotanya yang memback-up penambangan liar di daerah Pania khususnya di Degowo dan sekitarnya.

Bahkan Thobias Baguban meminta agar Kapolda Papua meninjau lokasi penambangan di Pania dan memeriksa setiap anggota yang terlibat memback up penambangan liar tersebut serta memberikan mereka hukuman yang setimpa dengan perbuatannya. [eka]

Ditulis oleh Eka/Papos
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

June 8, 2010 0

Kejar TPN/OPM di Puja

JAYAPURA [PAPOS] – Polda Papua meminta bantuan 1 SSK personil Brimob dari Kelapa Dua Jakarta untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata yang berada di kabupaten Puncak Jaya.

Penambahan pasukan Brimob ini untuk membantu tim Polri dan TNI yang sudah berada di kabupaten Puncak Jaya selama ini, karena aksi-aksi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata itu telah meresahkan masyarakat setempat, setelah melakukan penembakan terhadap karyawan PT. Modern yang bekerja dalam pembangunan jalan dikabupaten tersebut.

Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bekto Suprapto M,Si kepada wartawan mengatakan, situasi keamanan diwilayah kabupaten Puncak Jaya sangat memerlukan penanganan yang serius, karena aksi-aksi yang dilakukan kelompok sipil bersenjata itu sudah mengganggu ketenangan masyarakat setempat.

“ Masyarakat yang ada di sana sudah resah atas perbuatan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata itu, mereka melakukan pengancaman kepada masyarakat setempat, sehingga mereka tidak bisa lagi bekerja untuk mencari kebutuhan sehari-hari, “ ujar Kapolda kepada wartawan usai acara serah terima jabatan pejabat teras Polda Papua, Senin (31/5) kemarin.

Untuk itu, sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob dari Kelapa Dua Jakarta akan di tempat ke Kabupaten Puncak Jaya untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku penembakan tersebut,sekaligus untuk mengantisipasi Pemilukada di Papua dan Papua Barat pada bulan Agustus 2010 mendatang.

“ Mereka akan membantu Brimob yang ada di Papua untuk melakukan pengejaran serta mengantisipasi keamanan dalam Pemiludaka yang akan di laksanakan pada bulan Agustus mendatang,” tambahnya.

Dikatakan, situasi daerah Kabupaten Puncak Jaya saat ini tidak kondusif dengan adanya intimidasi bahkan penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata selama ini. Masyarakat telah melapor ke Komnas HAM atas keresahan mereka.

“ Saat itu Komnas HAM langsung datang kepada kami untuk mempertanyakan pengamanan yang ada di sana. Ketika mereka mempertanyakan masalah keamanan di sana, saya menjawab, begitu ada kejadian Polda langsung melakukan pengejara,” ujarnya.

Hanya saja, lanjutnya kondisi medan di daerah Kabupaten Puncak Jaya tidak seperti di daerah lain. Kalau anggota saya lari dari 4 km di Jayapura, kalau di Puncak Jaya lari 500 meter maka nafasnya langsung putus, tambah Kapolda

Lebih jauh Kapolda menjelaskan, bahwa dulu hingga sekarang personil Polda Papua hanya memiliki 14 ribu personil yang akan disiagakan menangani segala bentuk permasalahan di Papua, namun mengingat situasi tidak konsusif, sehingga meminta bantuan dari Markas Brimo Kelapa Dua Jakarta sebanyak 1 SSK dan bila kurang akan dilakukan penambahan lagi.

Disinggung soal batas waktu yang diberikan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe kepada kelompok sipil bersenjata untuk menyerahkan diri, tanggal 28 Juni. Jika kelompok pelaku penembakan karyawan PT. Modern dan pengacau keamanan di Puncak Jaya tidak menyerahkan diri, maka akan dilakukan pengejaran. Kapolda Papua mengungkapan bahwa bupati Puncak Jaya sangat bijak untuk memberikan apresi atas waktu sampai tanggal 28 juni, dan lebih dari itu akan meminta kepada Polri dan TNI untuk mengejar mereka.

“ Ini adalah pelaksanaan tugas pokok Polri, tugas pokok Polri ada 3 yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengayomi dan melindungi masyarakat,” katanya.

Tugas pengamanan masyarakat telah dilakukan di Puncak Jaya, tetapi kelompok sipil bersenjata itu malah melakukan pembunuhan terhadap karyawan perusahaan, masyarakat setempat, penyerangan terhadap Pos TNI dan Polri, Polisi sedang mengevakuasi anggota TNI, mereka serang maka atas perbuatan mereka itu akan dilakukan pengejaran.

Kapolda menegaskan, sudah menjadi tugas polisi untuk melakukan pengamanan situasi yang tidak aman. Sesuai konstitusi Undang-undang bahwa Polisi sebagai penjaga kemanan, akan melakukan pengejaran terhadap pelaku pengacau situasi keamanan untuk diproses hukum. Polisi tidak bicara masalah politik, tetapi menjadi tanggungjawab polisi untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. “Kalau berbicara separatis itu politik, saya tidak berbicara politik, saya hanya mengamankan sesuai dengan Undang-undang,” tegasnya. [loy]

Ditulis oleh loy/Papos
Selasa, 01 Juni 2010 00:00

June 3, 2010 2

Antisipasi Penyerangan Kembali oleh TPN/OPM

JAYAPURA–Buntut aksi penembakan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok TPN/OPM di Puncak Jaya terhadap aparat TNI maupun Polri, sebagaimana terjadi Jumat (21/5) dan Sabtu (22/5) lalu hingga mengakibatkan 2 TNI dan 2 polisi terluka wajib diwaspadai oleh semua Pos TNI yang ada di Puncak Jaya.

“Untuk persoalan ini tidak ada upaya lebih lanjut yang dilakukan atau perintah untuk menyerang, namun dihimbau kepada seluruh Pos TNI yang ada di Puncak Jaya untuk meningkatkan kewaspadan dan kesiagaannya untuk mengantisipasi kejadian yang sama,” ungkap Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Susilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/5).

Pihaknya menegaskan, untuk menindaklanjuti kasus penembakan tersebut tetap diserahkan kepada pihak kepolisian, karena ini tindakan kriminal dan belum menjadi tugas TNI.

Sementara saat ditanya soal apakah ada penambahann anggota TNI untuk membantu anggota yang sudah ada di Puncak Jaya, Kapendam menegaskan, tidak akan ada penambahan anggota, namun kemungkinan yang ada hanya pergantian anggota. Itupun masih menunggu perintah, sebab belum ada kebijakan dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.

“Tidak ada penambahan anggota TNI di Puncak Jaya, tapi masih cukup dengan anggota TNI dari Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT dari Kabupaten Nabire dan tidak ada anggota TNI lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut diungkapkan, dengan tertembaknya 2 orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT itu, maka secara otomatis akan ada pengurangan jumlah personel, karena yang tertembak itu sudah dievakuasi ke Jayapura, sehingga kemungkinan akan diganti dengan cara digeser dari pos yang lain. Namun demikian, menurutnya, belum ada perintah dari pimpinan untuk hal itu.

Sementara terkait kondisi dua anggota Pos TNI Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT di Yambi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang tertembak oleh TPN/OPM yaitu Lettu Inf. Agung Setia yang terkena tembakan di bagian lengan kanan dan Pratu Afrianto mengalami kritis karena luka tembak di bagian pantat bagian belakang, kini kondisi keduanya semakin membaik bahkan stabil.

Kapendam mengatakan, kedua anggota TNI yang menjadi korban penembakan itu telah menjalami operasi di RS Marten Indey (Minggu, 23/5), dimana korban Lettu Inf. Agung Setia mulai dilakukan operasi sejak pukul 15.00-18.00 WIT sore. Sedangkan korban Pratu Afrianto mulai dilakukan operasi mulai pukul 19.00-21.00 WIT.

“Proses operasi ditangani langsung oleh Dr. Mayor Ckm. Deddy dari RS Marten Indey dan Dr. Mayor Arif dari Angkatan Laut. Operasi berjalan dengan baik bahkan kondisi kedua korban pagi ini (Senin kemarin) semakin stabil dengan perawatan medis yang dilakukan,” ungkapnya.

Dalam proses operasi tersebut tidak ada sisa proyektil yang diangkat, karena semua peluru yang ditembakkan itu tembus dan tidak bersarang, namun kemungkinan Pratu Afrianto akan dilakukan penambahan darah. “Kondisi mereka sudah membaik dan saat ini Lettu Inf Agung Setia dirawat di ruang Nuri 2 dan Pratu Afrianto dirawat di ruang bangsal pria RS Marten Indey,” ujarnya lagi. (nal/fud) (scorpions)

May 25, 2010 0

SITUASI AKHIR PUNCAK JAYA: Dearah Operasi Militer (DOM) Diterapkan, Penduduk Diungsikan

Puncak Jaya SPMNews: Permintaan Bupati Puncak Jaya, serta ketua Dewan Puncak Jaya kepada Gubernur, Pangdam, serta ke Pemerintah Puasat untuk menjadikan Puncak Jaya sebagai Derah Operasi Militer (DOM) di wilaya Puncak Jaya akhirnya dikabulkan oleh TNI/POLRI. Menurut info yang kami terima dari orang terpercaya di PEMKAB Puncak Jaya bahwa operasi besar-besaran akan dilakukan didalam minggu besok 17 Juni 2010. Persiapan dilakukan dari 4 titik (Empat Kabupaten) untuk pendropan pasukan TNI/POLRI, dari arah Tolikara, Puncak Jaya, Ilaga ( Kab. Puncak).

Menurut orang terpercaya tersebut mengatakan bahwa Anggaran yang dianggarkan dari dana Rakyat/ OTONOMI Khusus sebesar Rp.100m.

Semua rakyat di sekitar Tingginambut dan Pilia, Monia di ungsikan ke kampung-kampung yang jauh dari daerah yang ditargetkan menjai Daerah Operasi Militer (DOM).

Sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi ke Wamena, ada ke Puncak Jaya, ada yang ke Tolikara. Operasi akan di jalankan jika ada komando bergerak dari Kapolda Papua dan Pangdam Papua, sedangkan komando untuk pendropan Pasukan serta Alat perang sudah dilakukan didalam minggu ini.

Pendropan pasukan membuat rakyat di 4 Kabupaten panic karena trauma dengan perlakuan TNI/POLRI didalam operasi-operasi sebelumnya.

Goliat Tabuni, Gen. TRWP nyatakan siap untuk berperang, namun ia masih mengadakan perhitungan amunisi karena mereka kekurangan Amunisi. Adik kandungnya seorang perempuan dikirim ke Vanimo untuk membeli amunisi, sayangnya ia masuk ke alamat dan orang yang salah sehingga dana sumbangan untuk membeli amunisi lenyap di pertengahan usahanya.

Demikian

May 15, 2010 0

OPM Diwarning Segerah Menyerah

JAYAPURA- Tak ada ampun lagi bagi kelompok Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), yang belakangan ini banyak melakukan aksi-aksi penembakan di Puncak Jaya. Pemda dan DPRD Puncak Jaya sepertinya sudah gerah dengan aksi-aksi seperatis tersebut. Untuk itu, Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Puncak Jaya Papua, mewarning TPN/OPM yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, untuk segera menyerah.

Jika tidak, TNI dan Polri akan diberikan akses yang seluas-luasnya, mengejar dan menangkap kawanan separatis tersebut. “Kami memberikan kesempatan kepada OPM yang selama ini selalu mengacau di Puncak Jaya, untuk menyerah, batas waktunya hingga 28 Juni mendatang. Bila tidak, maka Pemda, DPRD, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat akan meminta Polri menumpas kelompok yang kerap membuat resah itu,” tegas Ketua DPRD Puncak Jaya Nesko Wonda, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, sebelum TNI/Polri diberikan akses seluas-luasnya melakukan pengejaran, langkah-langkah yang akan ditempuh, meminta seluruh distrik-distrik yang ada di Puncak Jaya, bila ada warganya yang ikut OPM, segera memanggil pulang. Bagi warga Puncak Jaya, yang mengetahui adanya warga luar berada di sekitar Tingginambut (Markas OPM), untuk mengusirnya. “Ada sejumlah orang dari luar Puncak Jaya saat ini berada dan bergabung dengan OPM Tingginambut. Bila warga mengetahuinya, segera di usir,” kata Nesko. Menurut Nesko, sesuai kesepakatan sebagian besar warga Puncak Jaya, siap berperang secara adat dengan kelompok separatis. Namun, bila ada perlawanan dari kelompok yang tergolong sadis itu, maka penangannya akan diserahkan kepada TNI/Polri. “Kami akan mengevaluasi langkah-langkah diambil, jika kelompok separatis tidak mengindahkan, TNI/Polri akan diminta secara penuh untuk menumpas mereka,” tandasnya. Hal senada juga dikatakan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, bila kelompok separatis tidak menghentikan aksinya da segera menyerah, akan meminta TNI/Polri mengejar dan menangkap mereka. “Saya kira kesabaran itu ada batasnya, bila semua cara pendekatan sudah dilakukan tapi tidak mempan, ya harus represif. Separatis bukan hanya musuh Puncak Jaya tapi musuh indonesia, karena mereka mencoba merongrong kedaulatan negara,”tegasnya.

Sebelum TNI/Polri melakukan pengejaran dan penangkapan, sambung Enembe, pihaknya akan terlebih dahulu mengevakuasi seluruh warga yang berada di sekitar Tingginambut. Lalu akan menancapkan bendera merah putih di sejumlah titik sebagai tanda dilakukannya pengejaran. “Menghindari jatuhnya korban dari warg tak berdosa, warga yang berada di sekitar Tingginambut yang selama ini dijadikan markas OPM, akan kami evakuasi ke tempat aman,” ujarnya.
Sudah ratusan warga dibawah ancaman saat ini dipaksa kelompok separatis untuk bergabung dengan mereka. Kelompok yang 2 tahun terakhir selalu menebar teror, memiliki puluhan senjata api hasil rampasan dari TNI/Polri.

DPRP
Sementara itu, DPRP menyatakan siap mendampingi Pemda Kabupaten Puncak Jaya serta melibatkan Gubernur, DPRP, Pangdam, Polda, tokoh tokoh masyarakat di Pegunungan Tengah untuk melakukan dialog dengan pimpinan TPN/OPM terkait aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yang selama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua.

May 14, 2010 0

115 Prajurit Kompi Senapan ke Papua

Bangka [PAPOS] – Sebanyak 115 orang prajurit reguler Kompi Senapan B, Bangka Yonif 141/AYJP Kodam II Sriwijaya, siap diterjunkan ke wilayah perbatasan Papua-Papua Nugini untuk mengamankan wilayah paling ujung timur RI tersebut. "Untuk meningkatkan kemampuan tempur para prajurit saat bertugas di wilayah perbatasan yang cukup rawan ini, pada Kamis (29/4) mereka sudah digenjot dengan latihan menembak di lapangan tembak Parit Tujuh Air Ruay, Sungailiat," ujar Komandan Kompi Senampan B, Kapten Infantri, M. Amin Said, di Sungailiat, Jumat.

Ia menjelaskan, dalam latihan menembak tingkat teknis prajurit mempergunakan senjata laras panjang jenis SS I V3 dan SS I V1 yang nantinya khusus ditugaskan sebagai pasukan serbu. Para prajurit akan diberangkatkan ke perbatasan Papua-Papua Nugini awal Agustus 2010.

"Sebelum melakukan latihan menembak, semua prajurit telah dibekali dengan ilmu teori, ilmu teknis dan taktik bertempur paling efektif baik di medan pertempuran dalam hutan maupun di tengah perkotaan," katanya.
Menurutnya, latihan menembak bagi prajurit TNI AD Kompi Senapan B, Bangka Yonif 141/AYJP Kodam II Sriwijaya, merupakan bagian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap prajurit, terlebih akan bertugas mengamankan wilayah RI.

"Dalam latihan setiap prajurit reguler melakukan penembakan pada sasaran yang telah ditentukan masing – masing terdiri dari tiga orang dengan komandan pleton Lettu Inf. Yudho," jelasnya.

Ia mengatakan, sebelumnya pihaknya juga melakukan latihan menembak eksebisi bergabung dengan satuan Brigade Mobil (Brimob) Sungailiat dan masyarakat sipil serta pejabat Pemerintah Kabupaten Bangka, di lapangan tembak Brimob," jelasnya.

"Keterlibatan masyarakat sipil dalam latihan menembak bukan dipersiapkan untuk bertempur melainkan hanya sebatas memberikan ilmu pengetahuan," katanya.
Latihan menebak bagi seorang prajurit TNI AD kata dia, penting dilakukan karena kalau tidak sering melakukan latihan maka dikhawatirkan akan mengalami kendala pada penguasaan senjata dan medan pertempuran.

"Kalau seorang prajurit tempur kurang menguasai pemakain senjata dan medan pertempuran maka berakibat fatal karena justru musuh yang akan mengendalikannya," jelasnya. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Kamis, 06 Mei 2010 00:00

May 6, 2010 0