Militer Indonesia Kembali Bertindak Brutal di Papua

Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika

Timika- Kepolisian Resort Mimika, Rabu (1/5) siang membubarkan secara paksa termasuk mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan sekelompok warga yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Jalan Trikora, Kwamki Baru, Timika. Aksi pengibaran bendera bintang kejora pada hari aneksasi Papua ke Indonesia, 50 tahun Republik Indonesia menjajah diatas tanah Papua Barat itu terjadi aksi pengibaran bendara bintang kejora sekitar pukul 13.00 WIT.
Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini, SIK, M.Si, bersama anak buahnya berhasil membabi buta menangkap dan mengamankan 16 orang yang adalah masyarakat sipil yang tinggal di Kwamki Baru-Timika diantara ialah:

Domi Mom
Altinus Uamang
Musa Elas
Jhoni Niwilingame
Hari Natal Magai
Jhon Kum
Semuil Deikme
Miryam Stenamun
Mon Deikme
Aminus Hagabal
Yakob Onawame
Heri Onawame
Biru Kogoya
Seorang bermarga Beanal
Alpon
Ada satu masyarakat yang belum tahu namanya.

Setelah itu tadi (2/5) siang perwakilan keluarga masyarakat Amungme di bawa pimpinan Pdt. Ishak Onawame dengan masyarakat Kwamki Baru memakai 4 buah kendaraan menuju untuk mengunjungi ke-16 orang yang di tangkap itu.

Dan sesampai disana petugas pos penjagaan kepolisian di Polres Mimika di Mile 32 mempersilahkan untuk masuk menengok 16 masyarakat sipil itu.

“Kami masuk dan melihat mereka. Ada 5 orang yang didalam tahanan tidak bisa kami lihat, dan 11 orang yang ada dalam tahanan dan kami bisa melihat.”

Kata Ishak.

Saat itu juga Pdt. Ishak Onawame juga tidak luput dari teguran seorang polisi yang bertugas di dalam ruangan itu.

“Kau ini pendeta yang dulu sampai sekarang itu, itu, itu terus tidak bisa bertobat kah? Sudah penjara baru keluar. Saya sudah urus kau. Kau tidak ada ucapan terima kasih, kamu hargai kah? Tidak! ”

Kata Onawame meniru kata polisi.

Setelah itu Pdt.Ishak juga menjawab

“Pak Polisi ini ada masalah itu yang saya datang lihat dan bapak, saya hargai dan saya ucapkan terima kasih.”

Ucapnya.

Ditambahkannya juga tentang aksi pengibaran Bendara Bintang Kejora itu adalah komando pusat di lakukan untuk seluruh wilayah Papua.

“Presiden Forkorus dan Jonah Wenda Juru Bicara TPN-PB memerintahkan melaksanakan aksi damai.”

Menurutnya juga bahwa aksi itu ada banyak cara yaitu aksi mimbar bebas, aksi demo damai, aksi kibarkan bendera.

“Surat seruan tertanggal 23 April 2013 yang bertanda tangan oleh Jonah Wenda kami sudah terima.”

Terangnya.

Ishak juga mengharapkan segra bebaskan ke-16 orang itu

“Saya sampaikan kepada KAPOLDA dan KAPOLRES segara membebaskan ke-16 masyarakat sipil yang biasa tinggal di Kwamki Baru ini.”

Harapnya.

Tanggal 1 Mei 2013 Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat Wilayah Timika telah mengeluarkan sms bahwa bahwa

“Seluruh Bangsa Papua Barat duduk di rumah masing-masing untuk merenungkan 50 tahun Indonesia di atas Tanah Papua sebagai hari aneksasi Papua ke Indonesia.”

Pesan singkat. (wtp)

Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika, dalam kepala mereka dengan bungkusan pukulan kepolisian

Ke-16 Masyarakat Sipil dalam Tahanan Polres Mimika, darah mengalir di kepala karena pukulan kepolisian

Di tangkap setelah selesai kegiatan

May 02, 2013,knpbnews

May 2, 2013 0

Jelang 1 Mei, TNI – POLRI Perketat Penjagaan di Papua

Ilustrasi TNI (subpokjerman.wordpress.com)

Jayapura – Seribu personil dari gabungan TNI dan Polri akan ditempatkan pada tempat-tempat yang dianggap berpeluang mengumpulkan masa tanggal 1 Mei 2013 mendatang dengan tindakan persuasif. Tempat-tempat tersebut antara lain, Perumnas III Waena, Abepura dan Expo Waena.

Kapolresta Jayapura, AKBP, Alfred Papare kepada wartawan mengatakan fokus tempat-tempat dimaksud untuk mengantisipasi dari rencana aksi demo.

“Tindakan kita seperti persuasif, kalau memang tidak diindahkan (kita) membubarkan,”

ungkap Papare usai memantau pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Puncak di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua, Kamis, (25/4).

Papare juga menambahkan bahwa tanggal 1 Mei akan dilakukan kegiatan pawai keliling kota Jayapura memperkenalkan poster-poster pahlawan asal Papua yang melibatkan SKPD, veteran, pejabat provinsi maupun Kota Jayapura.

Pawai keliling kota Jayapura masing-masing lewat jalan Ahmad Yani, Percetakan, Porasko, belok Taman Imbi dan langsung dilanjutkan dengan pawai keliling kota dengan kendaraan roda 4, melewati kantor Gubernur, wilayah Jayapura Utara, dan dilanjutkan ke Abepura dan balik ke Taman Imbi. (Jubi/Roberth Wanggai)

April 25, 2013,20:33,TJ

April 25, 2013 0

Pangdam Coba Redam Isu Penyerangan 1 Mei

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua (Jubi/Levi)

Jayapura – Pangdam XVII/Cenderawasih akan terus mencoba meredam isu yang beredar, pada 1 Mei mendatang akan ada penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata.

“Ada isu yang mengatakan, 1 Mei nanti mereka akan melakukan suatu gerakan dan penyerangan, tapi kita coba redam itu. Masa sih sesama saudara saling menyerang, tapi kalau mereka ganggu kita pasti akan merespon dengan keras bersama polisi. Tak akan saya biarkan rakyat atau prajurit terganggu, itu sudah pasti,”

kata Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua kepada wartawan usai melakukan pertermuan dengan Komisi I DPR RI, Sasana Karya Kantor Gubernur Papua-Jayapura, Senin (22/4).

Menurut dia, dengan adanya isu penyerangan itu, pihaknya sudah coba komunikasikan, kalau memang ada beda paham silahkan, namun jangan sampai harus saling membunuh.

“Kalau mereka dengan bersenjata, pasti saya hantam dan tumpas. Saya tidak akan biarkan rakyat atau prajurit terganggu,”

tambahnya.

Saat ditanya dari kelompok mana yang akan melakukan penyerangan, ujar Pangdam, media lebih banyak tahu, karena ada ditulis.

“Saya sebenarnya tidak terlalu serius menanggapi itu, biasalah saudara-saudara kita mungkin tidak merasa puas, tapi intinya kita siap mengantisipasi itu,”

tegasnya.

Menyinggung soal Kasus Sinak, jelas Pangdam, masalah ini sudah ditangani oleh pihak Kepolisian dan pelakunya sudah kami tangkap, karena memang negara kita ini adalah negara hukum.

“Siapapun tidak boleh melanggar hukum. Jangankan mereka bersenjata, panglimapun tidak boleh melanggar hukum, ada konsekuensinya kalau melanggar hukum dan itu harus tegas. Saya dan Kapolda tegas menangani itu, tidak akan bermain-main,”

ujarnya.

Pada kesempatan itu juga, Pangdam menyampaikan, dengan adanya pertemuan dengan DPR RI, dirinya berharap Komisi I bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Papua.

“Soal Papua, sebenarnya tidak seperti apa yang kadang-kadang disuarakan di Jakarta. Pasalnya masyarakat kita tidak ada kok yang menyatakan diri mau merdeka dan sebagainya. Inikan hanya elit-elit tertentu saja. Masyarakat kita pada dasarnya senang kok dengan kesejahteraanya meningkat. Jadi mulai tingkat kabupaten/kota kerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara TNI menciptakan kondisi aman,”

katanya.

Sekadar untuk diketahui, perayaan 1 Mei atau hari kembalinya Papua ke pangkuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) rencananya akan dipusatkan di wilayah Sorong, Papua Barat. Dimana perayaan itu akan dilakukan oleh Gubernur Papua Barat beserta perangkatnya dibantu oleh jajaran TNI. (Jubi/Alex)

April 22, 2013,16:03, TJ

April 22, 2013 0

Tak Ada Penyelundupan 36 Butir Peluru di Tigi Barat

Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)

Deiyai — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.

Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.

“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar. Kami justru kaget dengar isu penyelundupan amunisi, wah siapa dan kapan, sedangkan disini selama ini aman-aman saja,”

ungkap Amos Agapa, Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Selasa (16/4) siang.

Sebelumnya, melalui pesan singkat beredar isu penyelundupan amunisi. Katanya, ada warga Kampung Tenedagi menyimpan 1 magasin berisi 36 butir peluru. Tak disebutkan jenis peluru dan senjatanya.

Kepala Distrik Tigi Barat, Fransiskus Ign. Bobii, S.Ap saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, menegaskan, isu ditiupkan oknum tak bertanggungjawab. Ia bahkan menyesalkan isu tersebut, karena berdampak ketegangan di tengah masyarakat Tigi Barat.

“Selama ini daerah kami aman. Tidak pernah ada gerakan tambahan, apalagi sampai masyarakat bikin organisasi terlarang. Jadi, semua komponen mengutuk keras pelaku penyebar SMS bohong terkait isu penyelundupan amunisi di Tenedagi,”

tutur Frans.

Menyikapi isu tersebut, Kepala Distrik bersama para tokoh melakukan koordinasi dengan semua pihak. Termasuk Muspida. Selain memberi rasa aman warga, juga untuk mengecek kebenaran isu penyelundupan amunisi yang disebarkan oknum tertentu.

Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terkait isu penyelundupan amunisi, kata Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat, Amos Agapa, mulai Senin malam warga bersama aparat kampung membuat pos penjagaan di pintu masuk Tigi Barat.

“Wilayah Tigi Barat dan umumnya Deiyai selama ini aman-aman saja. Jadi, jangan ada oknum pengacau di daerah ini,”

ujar Marselus Badii, Wakil Kepala Suku Mee di Distrik Tigi Barat.

Selain karena santer dengan isu penyelundupan amunisi, kehadiran aparat keamanan di distrik itu juga turut menegangkan situasi. Walaupun kehadiran aparat TNI dan Polri di sana untuk menjalankan tugas pengamanan. Dengan usaha baik dari semua pihak, situasi kembali normal.

“Kami koordinasikan dengan Muspida, dan situasi sudah aman, sehingga kami himbau kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa,”

kata Frans Bobii. (Jubi/Markus You)

April 16, 2013,22:11,TJ

April 16, 2013 0

Kekerasan di Paniai Berlanjut, SKP Minta Perhatian Publik

Paniai — Ketegagan antara Aparat Keamanan Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) di Paniai Pasca pembubaran Markas TPN-OPM Pimpinan Jhon Yogi, Cs di Eduda pada Oktober 2012 lalu dinilai masih terus berlanjut. Situasi ini belum menjadi perhatian publik lokal, nasional dan internasional.

Demikian dikatakan Aktivis Sekretariat Perdamaian dan Keadilan (SKP) Keuskupan Timika, Provinsi Papua, Marko Okto Pekei melalui Pers Release yang dikirimkan kepada majalahselangkah.com, Senin, (25/3/13)

Kata dia, saat ini aparat keamanan bukannya berkurang, malah bertambah banyak. Pada 24 Februari 2013 lalu misalnya, kata dia, masyarakat menyaksikan kedatangan aparat keamanan di Paniai dengan mengendarai 53 kendaraan darat dari Nabire.

Mako mengutip informasi salah seorang anggota polisi yang mengabarkan bahwa pada bulan Februari itu telah ditambah ratusan personil Brimob Polda Papua. Akibatnya, masyarakat, terutama para pemuda dan bapak-bapak tidak bebas beraktivitas karena takut dicurigai sebagai anggota TPN-OPM.

“Dalam ketegangan itu sedang terjadi pula pemeriksaan pada malam hari di tengah perumahan warga, penangkapan tidak prosedural, penganiayaan, penyiksaan dan penghilangan. Dua kasus terakhir misalnya, pada Jumat, 22 maret 2013 sekitar pukul 15.30 waktu setempat Satgas Brimob menembak mati seorang pemuda, Stefanus Yeimo di Kopo (Paniai),”

katanya.

Ia menjelaskan, saat itu, korban bersama rekannya hendak membeli rokok di salah satu kios di Uwibutu, Madi. Tiba-tiba mobil berkaca gelap parkir di depan mereka dan entah mengapa, aparat keamanan yang turun dari mobil tersebut langsung menangkap kedua pemuda. Mereka melepaskan diri, namun dipatahkan aparat dengan menembak hingga 3 peluru bersarang ditubuh korban.

Kata dia, akhirnya, Stefanus Yeimo meninggal dunia pada pukul 18.00 waktu setempat dan dikebumikan keluarganya, Sabtu 23 Maret di kampung Kopo, Paniai.

Tidak hanya itu, seorang pemuda suku Moni juga dianiaya sekelompok anggota Timsus 753 di Uwibutu Madi, Sabtu 23 Maret, pukul 21.30 waktu setempat. Katanya, setelah aparat menangkap korban tersebut, ia dipukul, ditendang dan ditarik badannya di aspal jalan raya.

“Saat itu, beberapa warga sempat menyaksikan tindakan kekerasan aparat tersebut yang kemudian mereka menarik masuk ke dalam pos dan menyiksa korban sepanjang malam hingga ia dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk mendapatkan perawatan medis,”

katanya dalam Release itu.

Salah satu anggota keluarga bersaksi, pemuda itu awalnya datang mengunjungi anggota keluarga yang sakit di RSUD Paniai dalam kondisi mabuk. Tetapi, kata dia, ia baik-baik saja, tidak mabuk parah dan pulang sekitar pukul 21.30 waktu setempat. Dalam perjalanan kembali, ia ditangkap Timsus. Mereka pukul, siksa dia sampai kondisinya berat, maka tentara sendiri membawa ke RSUD Paniai.

Mahasiswa Paca Sarjana Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menjelaskan, kasus pemuada Moni ini adalah kasus kekerasan ke 14 yang terjadi di Paniai selama 3 bulan terakhir dalam tahun 2013 ini.

Untuk itu, ia meminta semua pihak, khususnya Pemerintah Daerah setempat, DPRD, Dewan Adat Paniai dan jurnalis untuk tidak membiarkan situasi tersebut terus berlanjut. Ia juga meminta semua pihak mengedepankan pendekatan persuasif .

“Sejauh mana semua pihak membangun komunikasi dengan kedua kelompok agar masyarakat Paniai tidak terus menjadi korban dari tahun ke tahun?,”

tanya Marko.

Hingga berita ini ditulis, media ini belum berhasil konfirmasi Polda Papua atau kepolisian setempat. (GE/MS)

Senin, 25 Maret 2013 23:23, MS

March 25, 2013 0

TNI Kembali Berulah di Puncak Jaya, 1 Warga Sipil Ditembak dan 2 Wanita Diperkosa

Puncak Jaya – Papua kembali memanas, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menembak mati satu warga sipil orang asli Papua asal Distrik Tingginambut. TNI menembak 1 Warga sipil asal Distrik Tingginambut saat korban jalan di Kampung Yamo, ia menembak oleh TNI jarak 100 M dari Pos TNI Distrik Tingginambut. Korban kena tembak Peluru tima panas tembus paha kanan, sebentara korban masih kritis.

Korban penembakan warga sipil Distrik Tingginambut atas nama Wundiwili Tabuni, Umur 25 tahun. Peristiwa penembakan terjadi tanggal (21/03/2013) tempat Kampung Yamo.

Kata sumber kepada WPNLA,

“sebelum Wundiwili menembak, TNI di Distrik Tingginambut di Yamo, ada 1 tank-tank dan naikan bendera merah putih. Mereka bilang kalau orang Papua lewat sini kami akan tembak”.

Ujarnya.

Sumber mengaku hal itu disampaikan kepada sumber oleh salah satu prajurit TNI kepada sumber yang namanya tidak mau dimuat di WNLA, tetapi ijinkan untuk marganya ditulis adalah Tabuni.

Selain itu, pada hari Sabtu (23/03/2013), terjadi perkosaan terhadap 2 wanita oleh TNI dari Pos Distrik Tingginambut kesatuan 753 Nabire. 2 korban perkosaan diantaranya, Regina Murib 25 tahun dan Weresina Tabuni 22 tahun warga Distrik Tingginambut.

Dua wanita korban perkosaan oleh TNI nama Regina Murib diperkosa oleh 5 Prajurit TNI dari kesatuan 753 Nabire yang ditugaskan di Distrik Tingginambut. Kemudian korban Weresina diperkosa oleh 10 Prajurit TNI 753 Nabire. Hal itu dilaporkan salah satu keluarga korban dari Mulia setelah ia mendapat informasi peristiwa tersebut, via telpon seluler kepada WPNLA.

Ditanya kepada sumber terkait peristiwa penembakan Wuniwili apakah benar terjadi? Sumber mengatakan

“itu betul Wundiwili menembak oleh TNI saya juga dengar informasi itu”.

Ujarnya, kepada Admin WPNLA.

Tentara Nasional Indonesia pancing Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dengan cara menembak masyarakat sipil dan perkosa wanita secara tidak manusiawi. Hal ini TNI melanggar HAM, karena yang melakukan perlawanan terhadap TNI bukan masyarakat sipil, namun TPN-OPM yang menewaskan TNI. Jika TNI mau balas dendam bukan kepada masyarakat sipil, tetapi carilah TPN-OPM. Apalagi wanita yang tidak tau apa-apa diperkosa. Hal ini benar-benar melanggar Hak Asasi Manusia oleh TNI 753 di Puncak Jaya.

Sebetulnya, jika para TNI melakukan perlawanan terhadap TPN-OPM tidak salah, jangan terhadap masyarakat sipil. Perlawanan atau perang yang terjadi di Puncak Jaya antara TPN-OPM dan TNI adalah sesuai hukum perang alias Geneva Convention. Sebab TPN-OPM melakukan perlawanan untuk mempertahankan keutuhan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat Penuh seperti Negara-negara merdeka di dunia. Sedangkan TNI mempertahankan keutuhan NKRI Papua sebagai bagian dari NKRI tepai Indonesia memaksakan kehendak orang pribumi Papua, untuk Papua bagian dari NKRI adalah tidak benar.

Akhirnya, setelah terjadinya Peritiwa penembakan pada (21/03/2013) dan pemerkosaan terhadap dua wanita (23/03/3013). Situasi di Puncak Jaya memanas saat ini, keluarga korban kesulitan perawatan korban tembak Wundiwili, dan dua wanita korban perkosaan mengalami sakit. Mohon perhatian atas pelanggaran HAM di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya. Harap para pembelah HAM menyuarakan hal ini dengan serius.

Demikian atas perhatian anda atas situasi ini, WPNLA mengucapkan terima kasih, tetaplah bersama kami WPNLA!

Admin WPNLA 2013-03

25 March 2013, WPNLA

March 25, 2013 0

Penembakan di Papua Terkait Dua Ideologi

Jayapura — Sejumlah kasus penembakan di Papua yang mengakibatkan berjatuhan korban, dinilai berkepentingan dua ideologi yang berbeda, yakni ideologi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua dan mempertahankan Papua sebaga suatu negara dari sudut sejarah.

“Papua adalah ladang konflik dua ideologi dari pihak yang berkepentingan. Kasus penembakan yang menelan korban jiwa baik aparat maupun sipil di Papua merupakan bagian dari perang ideologi,”

kata Nomensen Mambraku, Akademisi Universitas Cenderawasih, Sabtu (16/3) di Jayapura.

Sejumlah kasus penembakan di Papua sejauh ini belum terungkap secara rinci pelakunya sehingga menjadi pertanyaaan dari berbagai pihak. Sebab itu, label penembak misterius masih berlansung hingga sekarang.

“Pihak berwenang mesti mengungkap siapa yang menembak baik aparat maupun sipil di Papua,”

tambah Nomensen.

Terkait itu, Nomensen mengatakan perlu adanya pelurusan sejarah bangsa Papua integrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sejarah bangsa Papua yang kabur justru mempunyai alat politik yang jitu bagi Pemerintah Pusat. Sebab itu, pemerintah Pusat duduk bersama rakyat Papua membicarakan masalah sejarah masa lalu. Sebab Papua memiliki dasar sejarah bahwa sudah pernah mengalami sebuah Negara,”

katanya.

Menurutnya, kasus-kasus penembakan di Papua masuk dalam ranah politik, yakni dua pihak yang berideologi berbeda. Kasus penembakan belakangan ini yang menewaskan sejumlah TNI belum diungkap tuntas siapa pelakunya. Tapi, tuduhan diarahkan kepada kelompok militan TPN/OPM sebagai pelaku.

Juru Bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan tidak benar kalau yang melakukan sejumlah kasus penembakan adalah dari pihak TPN/OPM.

“Kita belum melakukan investigasi internal apakah anggota kami yang melakukan penembakan. Sebab wilayah Papua ini terlalu luas. Tapi, ada yang lebih ironis bahwa diantara anggota TPN/OPM mendapat penyusupan dari aparat keamanan untuk penyusupan proyektil. Dan tentu ini membahayakan anggota kami sendiri,”

tutup Wenda. (Carol/Jubi)

March 16, 2013, 23:52, TJ

March 16, 2013 0

Mahasiswa Uncen Menuntut Polda Papua Berhenti Menangkap Mahasiswa dan Aktivis HAM

Jayapura – Tragedi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura berdarah, 16 Maret 2006 lalu, meninggalkan trauma dan kekecewaan mendalam bagi mahasiswa di Kampus ini. Bertolak dari trauma dan kekecewaan itu, mereka menuntut aparat keamanan berhenti menangkap aktivis mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Septi Meidogi, ketua dewan perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen meminta Kapolda Papua dan jajarannya agar membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa dan kepada aktivis HAM.

“Berhenti tangkap aktivis mahasiswa dan aktivis HAM,”

kata Septi saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Abepura, Sabtu (16/3).

Peristiwa 16 Maret 2006, di Kampus Uncen Lama di Abepura saat itu, bermula dari demonstrasi Massa Front Pepera PB Kota Jayapura dan Parlemen Jalanan yang berlangsung sejak tanggal 15 dan 16 maret 2006. Mereka memprotes kejahatan PT Freeport Indonesia.

Septi meminta kepada aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan segudang masalah yang terjadi di wilayah tertimur ini. Pemerintah diminta membuka ruang dialog guna menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi.

“Pemerintah harus buka ruang dialog untuk selesaikan masalah Papua,”

ungkap Septi.

Aldo Kapis, kepala bidang (kabid) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Uncen menuturkan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa 16 Maret 2006. Dari kasus itu, para pelaku dibebasakan dan dipromosikan untuk naik jabatan.

“Mahasiswa kecewa dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut masuk pelanggaran HAM berat,”

tuturnya. (Jubi/Musa)

March 16, 2013,23:51, TJ

March 16, 2013 0

Tanpa Alasan, TNI Ancam Tembak Seorang Warga di Keerom

Sentani — Salah satu warga Waris, Kabupaten Keerom berinisial MS melaporkan dugaan dua oknum militer (anggota TNI) yang mengancam akan membunuh dirinya.

“Cepat kasih selesaikan sambil mengarahkan moncong senjata kepada saya,”

kata Tunyanan Niko, Aktivis HAM dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan, Papua yang mendapat laporan, menirukan cerita korban ketabloidjubi.com, Selasa (5/3) di Kantor SKPKC Fransiskan Papua, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Menurut Niko, seperti yang dilaporkan korban MS, ancaman itu terjadi, Jumat (22/2) pukul 11:00 WIT saat korban dalam perjalanan bersama empat orang di dalam satu truk dari arah Kantor Distrik Waris menuju Kampung Kem Amu. Dua orang duduk bersama sopir di depan. Sedangkan MS bersama dua oknum TNI di bagian bak truk. Keduanya berpakaian preman dan membawa senjata laras panjang. MS menduga dua orang bersenjata laras panjang itu anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) atau anggota TNI yang posnya di wilayah Keerom.

Pastor Timo Safire OFM, Koordinator SKPKC Keuskupan, Bidang Animasi Komunitas-Komunitas Karya Fransiskan Papua yang menemui korban di Waris setelah mendengar kabar adanya kejadian itu, menceritakan kronologisnya sebagai berikut: pada Jumat, 22 Februari 2013 malam pukul 11.30 WIT, MS dari Distrik Waris hendak mengunjungi anak mantunya di rumah yang berada di Kem Amu. Jarak antara Distrik Waris dan kediaman anak mantunya itu sekitar satu kilometer.

“Bapak MS berjalan kaki menuju Kampung Amu. Dalam perjalanan, ada satu truk yang datang dari arah belakang menuju ke Kem Maranatha. Bapak MS memberi aba-aba agar truk itu berhenti agar ia bisa menumpang ke arah rumah anak mantunya. Truk itu berhenti dan MS naik ke dalam bak truk. Di dalam truk itu, MS bertemu lima pria. Ada dua pria bersenjata di belakang dan dua lainnya bersama sopir di depan,” ujar Pastor Safire meneruskan keterangan korban MS.

Dalam perjalanan, di atas truk, MS merasa tak nyaman dengan empat orang yang ia duga anggota Kopasus itu. Rasa tidak nyaman bertambah ketika satu dari dua orang bersenjata laras panjang yang berada di belakang truk menginterogasi dan mengancam korban sambil mengarahkan moncong senjata.

“Cepat! Jangan lompat, kata salah satu dari kedua oknum TNI tersebut sambil menodongkan senjata kepada MS. MS menepis moncong senjata itu. Kemudian MS melompat dari atas truk yang sedang berjalan itu. Saat MS lompat, truk itu berhenti. Kedua oknum TNI yang menginterogasinya tadi mencari dari atas truk dengan mengarahkan senter ke sekeliling truk namun tidak berhasil menemukan korban yang bersembunyi di bawah truk. Tak lama, truk itu melanjutkan perjalanannya dan MS lari menyelamatkan diri masuk hutan,”

kata Pastor Imam Katolik ini, Selasa (5/3).

Selanjutnya, menurut Pastor Safire, setelah peristiwa penembakan di Mulia, Puncak Jaya, hari Sabtu, (23/2/) satu regu pasukan TNI masuk ke kampung mengajak masyarakat mengadakan pertemuan.

“Masyarakat merasa kaget dan takut akan kehadiran para anggota TNI, namun mereka ikut saja,”

kata Pastor Safire.

Dalam pertemuan, lanjut Pastor Safire, para anggota TNI itu memberikan keterangan tentang peristiwa di Mulia, Puncak Jaya.

“Dalam pertemuan itu, TNI menghimbau masyarakat jangan membuat kekacauan melainkan menjaga keamanan. Namun masyarakat melihat ini ada indikasi menteror mental warga,”

ujar Pastor Safire.

Kejadian yang dialami oleh MS telah dilaporkan kepada pastor Gereja Katolik Paroki Waris. SKPKC juga sudah memvideokan keterangan korban sebagai laporan ke jaringan lembaga-lembaga HAM.

Kepada Levi dari tabloidjubi.com, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua mengaku kalau wilayahnya tak ada operasi Kopassus.

“Di wilayah ini tak ada anggota Kopassus. Tapi mungkin ada personil, mereka yang bantu Kodam karena keahlian khususnya, sehingga dia sudah masuk Kodam. Jadi tak ada operasi Kopassus di daerah ini,”

katanya saat ditemui di Makodam XVII/Cenderawasih, Polimak, Kota Jayapura, Papua, Rabu (6/3).

Selain itu, kata Christian ke tabloidjubi.com dan beberapa wartawan lainnya, dirinya merasa heran, sebab belum pernah mendapat laporan terkait kasus pengancaman senjata seperti yang dimaksudkan itu.

“Saya tak pernah mendapat laporan seperti itu. Tapi nanti saya akan cari tahu, kalau itu benar saya akan tindak tegas. Sebab itu tak benar dan prajurit tak boleh melakukan hal seperti itu,”

tandasnya.(Jubi/Mawel)

| March 7, 2013 | 16:07, TJ

March 7, 2013 0

Catatan FKPGP Tentang Kekerasan di Papua Selama Era Otsus

Jayapura – Sejak era pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, sejumlah kekerasan terus bergantian terjadi di wilayah paling timur Indonesia ini. Hingga kini, kekerasan itu masih berlangsung. Berikut sejumlah kekerasan yang dicatat oleh Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua di Jayapura.

Dari press reales yang diterima tabloidjubi.com, Rabu (6/3) dari Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP), sembilan kasus terjadi sepanjang UU Otsus Papua berlaku. Pertama, pada 2 Maret 2013, seorang pendeta bernama Yunus Gobay (55 tahun) disiksa dan dianiaya kemudian dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 1 juta kepada pihak kepolisian di Polsek Kota Enarotali, Paniai.

Dua, kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tingginambut Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai tanggal 31 Januari 2013 yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat. Tiga, pada 15 Februari 2013, Dago Ronal Gobay (30 tahun) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura oleh polisi dan dalam proses interogasi disiksa diruangan kerja intelkam Polres Jayapura.

Kekekerasan keempat yakni upaya pembubaran paksa kegiatan ibadah HUT Ke IV Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tanggal 19 November 2012 di Aula Stakin Sentani oleh Pemerintah dan aparat keamanan dibawah pimpinan Kapolres Jayapura, AKBP Royke Harry Langie dan wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Robert Djoenso. Selanjutnya, kelima adalah penembakan Mako Musa Tabuni, ketua I KNPB tanpa dasar dan di luar prosedur hukum pada 14 Juli 2012 di putaran taksi Perumnas III Waena.

Keenam, pembunuhan jenderal TPN/OPM Kelly Kwalik oleh polisi Denssus 88 dan TNI pada 16 Desember 2009 di kota Timika dan pada bulan yang sama tahun 2012 terjadi pembunuhan Hubertus Mabel oleh polisi Densus 88 di Kurulu, kota Wamena. Tujuh, Ferdinand Pakage disiksa oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura, Herbert Toam pada 22 September 2008 hingga mengalami cacat (buta) permanen pada mata bagian kanan dalam rutan LP Abepura.

Delapan, penyiksaan dan pembunuhan Yawan Wayeni pada 13 Agustus 2009 oleh Kapolres Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, AKBP Imam Setiawan. Terakhir, sembilan adalah dua kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat Wasior pada tahun 2001 dan Wamena 4 April 2003 kasus pembobolan gudang senjata yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM tetapi kejaksaan Agung belum menyerahkan ke Pengadilan HAM untuk diputuskan.

“Ini sikap kami dengan melihat situasi dan kondisi yang ada,”

kata Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman setelah membaca press realess kepada wartawan di Toko Buku Yoman Ninom yang beralamat di Tabi atau Jalan Jeruk Nipis Vuria Kotaraja, Abepura, Jayapura, Rabu (6/3).

Seharusnya kekerasan sudah tak lagi menerpa warga di wilayah tertimur ini. Karena, kurang lebih 11 tahun lamanya, UU Otsus berlaku. Dalam penjelasan UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua menyatakan Otonomi khusus bagi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi Papua. (Jubi/Musa)

| March 6, 2013 |16:52, TJ

March 6, 2013 0