Operasi BIN Sukses: Telah Diangkut 2 Menteri Pemerintah Sementara West Papua dan Pemimpin Gereja…

Telah tersiar kabar, terutama di grup-grup whatsapp dan SMS dikirim seputar Orang Asli Papua (OAP) bahwa dua orang Menteri yang menduduki posisi penting dalam Pemerintah Sementara West Papua ULMWP (United LIberation Movement for West Papua) telah diangkut oleh pejabat NKRI untuk menghadiri rapat-rapat Hak Asasi Manusia di Geneva.

Dua orang tokoh gereja di West Papua: Presiden Gereja Injili di Indonesia (GIDI) dan Koordinator West Papua Council of Churches (WPCC) juga berangkat bersama dengan sejumlah pemimpin perempuan Papua di dalam gereja yang bersangutan maupun perempuan yang bicara tentang hak orang Papua di pemerintah juga ikut diangkut. Bisa dikatakan mereka selama ini “berpura-pura” berteriak untuk nasib dan kondisi bangsa Papua. Mereka dapat dikatakan sebenarnya hanya minta perhatian pemerinta kolonial untuk sesuap nasi, sesuap suara dan sesuap tiket ke luar negeri.

Dengan kepergian hasil operasi klandestin BIN ini menunjukkan betapa orang Papua tidak memiliki prinsip hidup, apalagi prinsip atas nama bangsa dan tanah leluhurnya perlu dipertanyakan.

Tambah heran lagi, mengapa OAP justru disibukkan dengan isu-isu Pemekaran Kabupaten dan Provinsi, sementara orang-orang yang tokohkan selama ini dibawa lari keluar dari Tanah Papua.

PAPUApostcom Group sedang memantau

  1. Apa yang akan dilaporkan oleh 2 Menteri Pemerintah Sementara UMWP:
  2. Apa yang akan dilaporkan oleh 2 tokoh gereja di Tanah Papua, yang notabene adalah orang Koteka;
  3. Apa yang akan dilaporkan oleh 2 tokoh perempuan Papua, yang juga notabene adalah orang Sali dari Wilayah La-Pago.

Dan yang lebih menarik lagi, PAPUAPost.com Group sangat tidak sabar menunggu

“Reaksi bangsa Papua, OAP terhadap permainan para pihak yang selama ini dianggap sebagai tokoh yang membela hak dan martabat bangsa Papua, akan tetapi tiba-tiba mau disuap begitu saja?

[Selamat menikmati….]

Tokoh Katolik: Gereja Harus Hormati Aspirasi Papua Merdeka

Pater Nico Dister bersama anak Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawai dan para suster DSY tahun 2012 (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)
Pater Nico Dister bersama anak Panti Asuhan Putri Kerahiman Hawai dan para suster DSY tahun 2012 (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang rohaniawan Katolik di Papua yang sangat dihormati, Prof. Dr. Nico Syukur Dister OFM, menyerukan agar gereja-gereja di Papua, terutama Gereja Katolik, menghormati aspirasi umat yang menginginkan kemerdekaan Papua, sama hormatnya dengan aspirasi umat yang ingin tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia bahkan mendesak Gereja Katolik di Papua untuk turut menjelaskan mengapa aspirasi Merdeka (ia singkat dengan M) tersebut adalah hal wajar, lebih-lebih bila itu diperjuangkan secara ahimsa.

Pemikirannya ini, yang dia sebut sebagai refleksi, disampaikan lewat sebuah tulisan di fransiskanpapua.org, hari ini (18/07).

Nico Syukur Dister ketika masih remaja (Foto: Dok Florry/jayapura.space)
Nico Syukur Dister ketika masih remaja (Foto: Dok Florry/jayapura.space)

Dalam tulisan tersebut, ahli teologi kelahiran Maastricht, Belanda ini, menjelaskan secara panjang lebar pandangannya hingga tiba pada kesimpulan itu. Penyandang gelar gurubesar ini menengarai adanya keragu-raguan gereja dalam menyikapi berbagai persoalan umat di Papua, terutama oleh adanya dua aspirasi tersebut dan ia menyampaikan saran tentang bagaimana gereja bersikap.

Di bagian lain tulisannya, ia mengetengahkan aspek sejarah sehingga Papua dapat disebut sebagai sebuah bangsa dan karena itu berhak memiliki aspirasi untuk merdeka. Teolog yang sudah bermukim di Papua sejak tahun 1984 itu juga memberikan pandangan  tentang bagaimana peran gereja dalam memperjuangkan Papua Merdeka dan pada saat yang sama menciptakan saling menghormati di antara umat.

Di bagian catatan kaki, ia  memberikan penekanan bahwa apa yang disebut ‘Kesatuan’ dalam terminologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak harus dipertentangkan dengan negara federasi, sebab negara federasi pun adalah negara kesatuan. Bahkan bila Otsus benar-benar diterapkan, menurut dia, Indonesia sebetulnya sudah menjadi negara federasi, terdiri dari negara bagian: Aceh, Papua dan sisa Indonesia.

 

Kritik Terhadap Gereja Katolik

Dalam salah satu bagian tulisannya, Pater Nico melancarkan kritik terhadap Gereja Katolik di Papua. Ia berpendapat Gereja Katolik kurang vokal dalam menyuarakan permasalahan yang dihadapi rakyat Papua, terutama yang terkait dengan pelanggaran HAM dan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri.

“Bila wakil gereja-gereja lain bersuara tegas dan keras dalam mengemban tugas kenabian, orang bertanya: ‘Dimanakah suara gereja katolik?’ Suara itu sering tidak terdengar, karena para petinggi dan tokoh gereja katolik seringkali lebih suka berbicara dalam pertemuan skala kecil dengan petinggi negara, tentara dan polisi sebagai pihak yang berwenang serta bertanggungjawab,”

tulis Pater Nico.

“Pembicaraan semacam itu mereka anggap akan lebih berhasil daripada bicara vokal di hadapan umum…. Tetapi patut dipertanyakan apakah percakapan pribadi semacam itu lebih besar efektivitasnya daripada protes vokal, yang gema dan kumandangnya terdengar melalui media.  Memburuknya situasi hak asasi manusia Papua terasa sekali selama paruhan pertama tahun 2017. Berhadapan dengan kenyataan ini, pendekatan ala gereja katolik rasanya tidak begitu efektif,”

kata Pater Nico, yang bekas anak didiknya sudah banyak tersebar di Papua sebagai imam.

Menurut dia, aspirasi umat yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua seharusnya tidak dipandang sebagai hal yang tidak patut. Sebaliknya hal itu merupakan ekspresi kebebasan berpendapat yang tidak dapat dilarang.

Dia akui, di dalam gereja ada pendapat yang mengatakan bahwa di tengah perbedaan pendapat umat antara yang pro dan kontra terhadap aspirasi merdeka, tugas gereja adalah untuk mempersatukan. Oleh karena itu, uskup dan pastor merasa tidak boleh memihak pada salah satu dari kedua pendapat ini. Urusan itu dianggap urusan politik.

Namun, Pater Nico mengatakan pembedaan antara urusan politik dan urusan gereja kehilangan relevansinya, begitu dimunculkan pertanyaan apakah setiap bangsa tidak berhak atas negaranya sendiri.

“Tidak sedikit orang asli Papua yang berpandangan bahwa mereka merupakan sebuah bangsa dan bukanlah cuma sebuah suku di dalam Bangsa Indonesia. Kalau demikian, bukankah memang sebuah ketidakadilan bahwa Papua belum merdeka? Dan bukankah ‘gereja’ untuk ‘menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di Papua’?”

 

Saling Menghormati

Pater Nico mengatakan inti persoalan adanya aspirasi M adalah pertanyaan apakah OAP sebuah bangsa tersendiri sehingga berhak atas negerinya sendiri. Menurut dia, menjawab ‘tidak’  berarti memandang OAP sebagai salah satu suku di antara sekian banyak suku lain yang bersama-sama merupakan satu bangsa Indonesia.

Pater Nico Dister saat ditahbiskan menjadi imam pada 1964 (Foto: Florry Koban/jayapura.space)
Pater Nico Dister saat ditahbiskan menjadi imam pada 1964 (Foto: Florry Koban/jayapura.space)

Tetapi, kata dia, ada alternatif lain, yaitu kalau menjawab ‘ya.’ Bila ini yang terjadi, maka masalah orang Papua serupa dengan masalah orang Yahudi pra-1949 dan masalah orang Kurdi sekarang ini. Mengingat prinsip bahwa setiap bangsa berhak atas negerinya sendiri, maka pada tahun 1949 PBB mengizinkan orang Yahudi untuk mendirikan negara Israel. “Izin semacam itu belum didapatkan oleh orang Papua, dan juga belum oleh orang Kurdi yang sampai sekarang tersebar antara lima negara (Turki, Iran, Syria, Armenia dan Irak),” tulis Pater Nico.

Pater Nico berpendapat, apa pun sikap dan pandangan umat, tidak boleh ada yang melarang. Sebab hak mengungkapkan pendapat merupakan hak asasi, selama aspirasi ini tidak mengakibatkan orang angkat senjata untuk merebut kemerdekaan dengan kekerasan. Ia menambahkan para pejuang aspirasi ini jangankan dituduh makar, ditegur saja pun  tidak boleh.

“Kebebasan berekspresi dijamin oleh Deklarasi Universal PBB tahun 1948 tentang hak-hak asasi manusia, maupun oleh TAP MPR RI No. XVII/MPR/1998.”

Lebih jauh, Pater Nico mengatakan adanya dua pandangan yang pro dan kontra ini hanya dapat saling menghormati apabila latar belakang sejarah dipahami. Ia mengatakan, dengan memahami sejarah ada harapan tindakan kekerasannya terhadap OAP yang pro M dapat dihentikan dan  masyarakat yang berseberangan satu sama lain mengenai masalah M, dapat saling mengerti dan saling menghormati pandangannya.

“Gereja (termasuk katolik) dapat menentukan peranan yang harus dipegangnya dalam menanggapi situasi Papua saat ini,” kata dia.

 

Tugas Gereja

Di bagian akhir tulisannya, Pater Nico menegaskan bahwa gereja tidak hanya terdiri dari para uskup dan klerus lainnya. “Kita adalah gereja,” tulisnya. Namun para gembala diharapkan berjalan di depan dalam menggembalakan umatnya.

Menurut dia, seluruh gereja, baik para pimpinan maupun umat, mempunyai –antara lain- tugas kenabian untuk menegur penyelewengan yang terjadi dalam masyarakat.

“Yang disebut ‘tokoh gereja’ itu  bukan hanya Bapak Uskup dan Bapak Pastor, tetapi juga pimpinan dan anggota tarekat religius,” kata dia.

Pater Nico Dister saat kaul kekal di usia 23 tahun (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)

    Pater Nico Dister saat kaul kekal di usia 23 tahun (Foto: Dok Florry Koban/jayapura.space)

Dalam salah satu bagian tulisan dengan judul Mengapa dan bagaimana Memperjuangkan Papua Merdeka, Pater Nico menulis apa yang tampaknya akan menjadi bagian yang sensitif bila dihadapkan pada sikap Jakarta yang selama ini masih belum membuka pintu bagi dialog tentang Papua.

“Selama kepada OAP tidak diberi apa yang menjadi hak mereka, yaitu mempunyai negeri sendiri sebagai negara independen dan berdaulat, semua bantuan material yang telah, sedang dan akan disediakan pemerintah Indonesia untuk mereka di bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang memang mutlak perlu, tentu akan mereka terima, tetapi aspirasi M akan tetap bergelora dalam lubuk hati setiap OAP, walaupun secara rasional dan dengan akal-budinya ia mengakui keadaan faktual bahwa Papua sekarang menjadi dua provinsi Indonesia,”

tulis dia.

Namun di sisi lain, ia menyarankan agar cara memperjuangkan kemerdekaan Papua sebaiknya bukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Indonesia sendiri merebut kemerdekaannya dari tangan pemerintah kolonial….. “Jauh lebih tepatlah berjuang menurut pola Mahatma Gandhi yang menjunjung tinggi ahimsa, non-violence.…”

 

Sekilas Prof Dr. Nico Syukur Dister OFM

Pater Nico lahir di Maastricht (Nederland) pada tahun 1939. Ibunya bernama Maria Katarinya dan ayah Yohanes H. Nikolaus Dister. Selesai SMA ia langsung Novis di usia 18 sedangkan Kaul Kekal pada 8 September 1962 dan ditahbisan menjadi imam pada 8 Maret 1964.

Setelah masuk Ordo Saudara Dina Fransiskan (OFM) ia belajar filsafat dan teologi di Nederland, Belgia dan Jerman Barat. Di samping itu ia mendalami bidang psikologi, khususnya psikologi agama.

Menurut riwayat hidupnya yang disajikan sekilas dalam buku Studi Kritis Pemikiran Nico Syukur Dister tentang Pengalaman Keagamaan karya Idrus Ruslan dari IAIN Raden Intan Lampung, setelah mencapai gelar doktor dalam bidang filsafat yang diperolehnya di Universitas Leuvien (Belgia) pada tahun 1972 dengan disertasi mengenai gagasan Koinsidensi Pertentangan dalam Filsafat Cusanus, Pater Nico mulai berkarya di Indonesia sebagai tenaga pengajar.

Sejak tahun 1973, ia menjadi dosen Sekolah bidang Teologi Dasar, Psikologi Agama dan Metafisika. Sejak tahun 1977 ia merangkap sebagai dosen Sekolah Tinggi Kateketik “Karya Wacana” (Jakarta) untuk bidang Teologi Dasar, Kristologi dan Psikologi Agama.

Pada tahun 1983, ia dipanggil ke Papua untuk mengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur, Abepura. Buku-buku karyanya antara lain: Bapak dan Ibu sebagai Simbol Allah, (Kanisius : Yogyakarta – BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1983), Filsafat Agama Kristiani, (Kanisius : Yogyakarta – BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1985), Kristologi ; Sebuah Sketsa, (Yogyakarta, Kanisius, 1987). Adapun karya yang berkaitan dengan Psikologi Agama adalah yang berjudul Pengalaman dan Motivasi Beragama, (Jakarta : Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (Leppenas, 1982).

Di usia tuanya, ia banyak menolong anak-anak termasuk anak-anak yang tinggal di panti asuhan, dengan menjadi Bapak Spiritual mereka. Ia antara lain turut berkarya  di Panti Asuhan Putri Kerahiman Papua, Panti Asuhan Polomo Sentani, SMP dan SMA St Antonius Padua Sentani, Pondok Agape, Pondok Pengharapan Sentani dan Wisma Senja Fajar.

Selengkapnya tulisan refleksi Prof. Dr. Nico Syukur Dister tersebut dapat dilihat di sini.

Jhon Ribat, Kardinal Pertama Orang Melanesia

Kardinal Jhon Ribat menjabat Uskup Agung Port Moresby (PNG) di Malanesia/doc Misacor Org.
Kardinal Jhon Ribat menjabat Uskup Agung Port Moresby (PNG) di Malanesia/doc Misacor Org.
Roma (KM) –Paus Fransiskus telah mentabiskan 17 kardinal baru dari seluruh dunia, banyak dari mereka telah memilih untuk membantu penggantinya, ditahbiskan pada (20/11/2016) lalu dari gereja Katolik St.Petrus di Roma
Para kardinal baru berasal dari lima benua, dan termasuk utusan Vatikan untuk Suriah. Mereka berasal dari berbagai latar belakang ” adat istiadat”.
Salah – satu yang diangkat kardinal adalah Jhon Ribat dari Negara Papua New Guiena di Melanesia. Selain ini, para kardinal baru datang dari negara-negara termasuk Republik Afrika Tengah, Bangladesh dan Mauritius.
Jhon Ribat MSC, Uskup Agung Port Moresby, berjanji akan menciptakan Gereja adalah momen sukacita yang besar. Dia adalah kardinal MSC pertama dan kardinal pertama dari Papua Nugini. Pengangkatannya menggarisbawahi pelayanan sendiri Gereja di PNG dan kepemimpinannya pada sejumlah isu-isu moral dan sosial.
Dia tegas menentang hukuman mati dan merupakan pendukung gaya hidup sederhana untuk melindungi lingkungan. Pengangkatannya membawa karisma dan spiritualitas kita kepada pemerintah Gereja Universal.
Pada saat yang sama, janji Kardinal Ribat adalah kesaksian untuk kerja tak kenal lelah dari begitu banyak orang  dan saudara kita sendiri selama 135 tahun terakhir; imam agama dan lainnya; banyak orang awam, maka memberitakan Injil di Pasifik dan untuk menjadi saksi kasih Allah penuh belas kasihan di mana-mana dan untuk semua orang.
Kita bisa adil bangga dengan apa yang kami buat untuk “umat” dan seluruh keluarga di PNG dan seluruh Pasifik Selatan.
Admin/KM

Mengingat Kembali Tokoh Papua Karel Gobay

Karel Gobay, Tokoh Papua (Foto: Dok. Prib Andy/KM)
Karel Gobay, Tokoh Papua (Foto: Dok. Prib Andy/KM)

Oleh: Beny Pakage

Cerpen, (KM). Bila kita membuka kembali sejarah perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah puncak dari rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee di Paniai melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di hadapan PBB dan UNTEA.

Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang perang antara Indonesia dan orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.

Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa-siswi SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing-masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka.

Sepintas saja sore itu, dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu-abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.

Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya, sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana? Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa.

“Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “kikee kaiya ka ogay”, maksudnya bos ini berasal dari mana”? ungkap para siswa.

Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan “ogay” atau bos. Sedangkan mereka yang tahu khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini “ogay“ atau bos dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.

Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969.

Kedua orang ini masuk komleks sekolah SGB YPPGI dan ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius.

Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.

Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya, Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969.

Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, menghetikan pembunuhan, penculikan dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh.

Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia, UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969.

Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Paniai melalui ketuanya David Pekey.

Kemudian, membagi pos perlawanan kepada para polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik atau lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik atau lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik atau lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik atau lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik atau lokasi Pertempuran Enarotali, Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.

Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St. Franmsiscus Epouto, dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.

Lepas kepergian Zonggonauw, pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.

Mendengar berita bahwa Karel siap perang untuk batalkan Pepera 1969, semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing-masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.

Sementara Siswa SGB, siap-siap untuk kembali ke daerah masing, masing, tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas-jelas pasti tidak netral.

Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang. Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali.

Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.

Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang.

Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai. Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi. Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai tanggal 02 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah atau titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.

Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul, 11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.

Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt. Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan; Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI; Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami tetapi saudara-saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.

Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaban pengorbanan jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran. Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt. Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C & MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab dan meletakkannya diatas meja dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura diatas meja pertemuan lalu mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.

Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya.

Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti dilanjutkan oleh anak cucu Saudara.

Lepas pertemuan itu, Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang. Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAF ke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig. Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt. Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI.

Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain.

Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig. Jend. Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.

Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat. Namun sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya. Namun tidak alam kemudian di tahun 1971, sementara dia ke Jakarta untuk berobat, dia di hentikan Presiden Soeharto.

(Penulis adalah rakyat Papua, peduli terhadapa sejarah perkembangan para tokoh Papua)

Editor: Frans Pigai

Diskusi “Melawan Lupa” Tentang Karel Gobay

Pendeta Dr Noakh Nawipa Menyampaikan Materi Pengantar di Aulah  Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani, 01/10/2016, (Foto: Andy G/KM)
Pendeta Dr Noakh Nawipa Menyampaikan Materi Pengantar di Aulah Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani, 01/10/2016, (Foto: Andy G/KM)

Sentani, (KM)— Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946.

Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru,  tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai  bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam diskusi melawan lupa tentang Karel Gobay, salah satu tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan kata Dr Noakh Nawipa, mengawali diskusi, sabtu (01/10/2016) di Summer Intitute of Linguistics (SIL) Internasional Sentani Papua.

Dalam Diskusi  itu juga Noak, menyatakan Karel adalah sosok orang Papua yang  yang berani dan Karismatik  berjiwa pemimpin, kita harus belajar dari dia dari sisi Positifnya, karena beliau adalah sosok  tokoh pejuang, tokoh Adat, tokoh Agama, tokoh Pendidikan, dan tokoh Pemerintah khusunya Suku Mee.

Pada kesempatan itu juga Drs Ayub Kayame, mewakili keluarga menjelaskan tentang Karel, kata dia saya kenal sejak SD tahun 1969, beliau memang di setujui Alam dan Tuhan.

Karel Gobai, memang orang yang sangat berani dalam menghadapi  masalah yang terjadi masyarakat Mee dan Pemerintah Belanda dan Indonesia. Jadi tentang dia kita perlu gali dan angkat tentang jasanya.

Kemudian anak kandung Karel Gobay,  dari istri kedua  mama Marta Yogi, anak bungsu Dance Gobai, S.IP, menjelaskan saat istri kedua dikawini oleh Karel, dia menceritakan bapa saya adalah Nelayan tangkap Ikan di Danau Paniai, terus bapa saya juga sebagai Peternak milik Missionaris.

Lalu dia juga menyatakan “bapa saya juga sebagai guru Alkitab, dia juga kepala suku pengunungan Tengah Papua, dan dia Juga Anggota New Gunea Raad  wilayah Meepagoo saat itu,” beber dia.

Kata-kata bapa yang saya masih ingat adalah “Kapan saya bisa Lepaskan Koteka dan Moge” itu ungkapan bapa yang saya masih ingat. Kemudian Kata dia  lagi,  bapa  bicara tentang Papua impian yang sangat tinggi untuk demi nasib Papua,  tapi masih angan-angan.

“Bapa saya mati sebagai Tahanan Politik hak-hak sebagai Pegawai negeri Sipil di Republik Indonesia di batasi,” ungkapnya

Dalam diskusi tersebut dengan thema ”Berjalan Berkilo Meter Harus Selalu Dimulai Dengan Satu Langkah Pertama”.  Lalu  diskusi  ke-II direncanakan akan diskusi terbuka di Nabire pada tanggal (18/11/2016) mendatang, kata,  Sam Gobai sebagai Inisiator diskusi tersebut.

Pewarta: Andy Ogobay

Karel Gobay: Hidup Dan Karyanya

By Kabar Mapegaa 01.07.00,  Oleh :  Dr Noakh  Nawipa

Karel Gobai, Salah Satu Tokoh terbesar dalam awal abad ke-20 yang nyaris dilupakan. Untuk melawan lupa, kami ingin mengemukakan riwayat singkat hidup dan karyanya yang jauh dari sempurna.

Banyak orang sengaja atau mungkin tidak sengaja melupakan tokoh yang tampil sejak akhir dari perang dunia ke II dan awal perjumpaan budaya dan injil di pengunungan Papua tahun 1946. Ia seorang yang tepat menjembatani antara kebudayaan baru dengan kebudayaan masyarakat Papua khususnya masyarakat Papua. Beliau bukan saja dijuluki sebagai pioner kebudayaan baru tetapi juga menjadi penyambung lidah para pembawa agama baru dari “ The Cristian And Missionary Alliance” dan gereja Katolik Paniai  bersama Pemerintah Belanda, Jepang dan juga Indonesia.

Sebagai anak asli Paniai, beliau tampil sebagai pemimpin yang sangat terbuka terhadap terhadap perabadan baru tetapi juga tidak lupa nilai-nilai adat dan kebangsaan dirinya sebagai manusia Papua dalam menghadapi semua kepantingan. Dia bertindak sebagai tuan rumah yang tidak cenggeng tetapi menunjukan jati dirinya sebagai manusia Papua  dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam tulisan ini kita akan menguraikan sedikit tentang latang belakang perjumpaan dengan para pemegang kekuasaan baru pengalaman pendidikan dan kegiatan-kegiatan setelah menyelesaikan pendidikan formal di Makassar.

Latar belakang Keluarga

Karel Gobai nama aslinya yang di berikan orang  tua adalah “TEMOTIPIYA GOBAY”. Temotipiya dari tiga kata dalam bahasa Mee Yakni “ Te”, “Moti”, Piya”. “Te” menunjukkan awalan  kata larangan terhadap sesuatu atau “jangan”, “Moti” artinya “mengambil” atau “ menerima”. “Piya” artinya kayu. Temotipiya artinya “kayu yang yang dilarang menerima” atau “Kayu yang terlarang” Temotipiya artinya “kayu yang punya kasiat”, tidak mudah dijamah dan tebang, kayu berdiri teguh, kuat dan berpendirian.

Ia lahir dalam keluarga yang sederhana di Ukadea Desa Kagupagu, Distrik Paniai Utara, Kabupaten Paniai pada tahun 03 Januari 1928. Mamanya bernama Ukoyeba Tenouye, seorang ibu yang sangat rajin dan mahir manangkap udang dan ikan di danau Paniai. Sebagai anak laki-laki orang Mee, ia terbiasa mengikuti mamanya ke danau setiap hari untuk menangkap udang dan sejenisnya.

Masa muda bersama Gubernur Belanda

Setelah mencapai kira-kira belasan  tahun umumnya ia mulai aktif mengikuti para penginjil termasuk Pdt. Pattipeilohi dan kemudian Pdt. Einer Michelson. Tetapi setelah Jepang menduduki Paniai semua guru injil dan Misionaris ditarik pulang oleh pemerintah belanda. Pada saat itu yang tertinggal hanyalah kontroler Belanda yang bertugas di Enarotali bernama J.V. De Bruijn.

De Bruijn menyiapkan tempat persembunyian dari serangan tentara-tentara Jepang dan membentuk sebuah party yang bernama “ The Oaktree Party” dimana Karel Gobay menjadi salah satu anggota dari tim  itu walaupun adik-adiknya dibunuh oleh rombongan De Bruijn.

Setibanya tentara Jepang di Enarotali, De Bruijn beserta Rombongan menghilang menuju ke arah Timur. Mereka bersembunyi walaupun tentara Jepang mengejarnya. Banyak orang Adadide terbunuh saat itu karena diduga menyembunyikan De Bruiijn bersama Karel Gobay bersama teman-temannya di persembunyiaannya.

Karel Gobay bersama rombongan itu kemudian diterbangkan dari merauke ke Australia setelah setahun lamanya bersembunyi hutan. Dari Australia mereka di kunjungi oleh Pdt. Walter Post lalu dikembalikan ke Merauke. Mungkin Karel Gobay  mempermahir bahasa Indonesi, menulis dan menghitung di merauke. Kemudian Karel Gobai bersama tiga pemuda lainnya dikirim ke Makassar untuk belajar di sekolah Alkitab Makassar dari Tahun 1946-1950.

Belajar Teologia di Makassar

Karel Gobay menempuh pendidikan di Makassar selama empat Tahun. Dia belajar Alkitab perjanjian Lama dan Baru. Selain itu pelajaran tentang Teologi, sejara gereja dan etika Kristen termasuk metode-metode pekabaran Injil. Guru-gurunya kebanyakan para Missionaris yang sangat berpengalaman.

Selama studi, Karel Gobay tidak ragukan lagi sebagai salah satu orang Mee yang cerdas dan berbakat. Dia diharapkan akan menjadi pemimpin yang akan menjembatani secara bijak antara perabadan baru dengan perabadan suku Mee.

Guru Sekolah Alkitab Di Enarotali

Tahun 1950 Karel Gobay bergabung dengan Sekolah Alkitab di Enarotali dan menjadi Guru Alkitab pertama orang asli Papua. Pekerjaan mengajar Alkitab adalah tugasnya yang pertama setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Alkitab di Makassar pada  tahun tersebut.

Titahelouw, E.H. Michelson bersama para Missionaris lainya bersama yang berpikir utuh itu di bantu Karel Gobay untuk membangun sumber daya manusia. Ia berperan aktif dan bertindak sebagai bijak orang terpelajar demi pengembangan Gereja dan masyarakat yang siap menghadapi perubahan dan masa perubahan budaya baru.

Penterjemaan Alkitab

Salah satu orang yang berusaha kerja sama dalam usaha menterjemahkan Alkitab dan juga menterjamahkan pelajaran Alkitab,  buku buta huruf bahasa daerah (Kabo Makii) adalah tim penterjamah yang di pimpin oleh None Doble dan di bantu Karel Gobay.

Banyak orang Mee bebas dari buta huruf dalam masyarakat Paniai. Banyak orang bisa membaca dan menulis dalam kelompok-kelompok pendidikan buta huruf. Tetapi pada waktu yang sama, para perintis gereja dan pekabar Injil pertama disiapkan mulai dari pemberantasan buta huruf.

Pejabat Pemerintah Belanda

Beberapa Tahun Kemudian, ia menjadi pejabat pemerintah Belanda di Enarotali. Pengaruh kepemimpinan beliau juga karismatik itu menjadi pimpinan masyarakat Paniai sat itu. Dari pelayanan yang dilakukan bersama Missionaris itu telah memberikan kepadanya wawasan yang luas. Kesadaran mulai timbul ketika menyadari bahwa kebutuhan pemimpin masyarakat yang memiliki kwalitas yang dipercayai bukan oleh para Missionaruis tetapi juga oleh pemerintah Belanda.

Dalam beberapa tahun kemudia, Karel Gobay yang terkenal itu di promosikan menjadi salah satu orang penting yang bisa dipakai. Karakternya yang lemah lembut dan tindakannya yang  membuat bijak telah menuntun beliau menjadi pemimpin terkemuka di Paniai pada khusunya dan di Papua pada khususnya.

KPS Pengunungan Tengah

Setelah ditetapkan menjadi pejabat pemerintah di Enarotali, kepemimpinan karismatik beliau mendorong pemerintah untuk menetapkan menjadi Kepala Pemerintah Setempat  (KPS) di Pengunungan Tengah. Karel Gobai inilah yang menjadi orang yang pertama di pengunungan Tengah yang pertama mendapat Jabatan Tinggi dalam pemerintahan Belanda.

Dalam tahun-tahun itu Karel Gobay menjadi pemimpin pemerintahan yang sangat menentukan. Dia mempunyai pemikiran  dan angan-angan  yang brillian. Ia tahu bahwa Pemerintah Indonesia akan berkuasa mengambil alih kepimpinan di Tanah Papua. New York Aggrement telah diumumkan UNTEA menggantikan  Pemerintah Belanda untuk seterusnya mengawal PEPERA  Tahun 1969.

Penentuan Pendapat Rakyat  “ PEPERA”

Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 dilakukan diseluruh Tanah Papua di mulai dari merauke. Pelaksanaan PEPERA di Paniai di Protes oleh masyarakat Paniai dipimpin oleh Karel Gobay. Ia sangat sensitif dengan aspirasi rakyat. Karel Gobay adalah  satu-satunya pemimpin Papua yang memasang badan membela keinginan rakyat untuk tidak merestui keputusan New York.

Dalam beberapa bulan terjadi masalah sosial tetapi militer Indonesia menangkap dan dijadikan kriminalitas. Pada hal sebagai pemimpin  Karel Gobay bertindak menyambung aspirasi masyarakat Paniai. Tetapi dengan kehadiran kekuatan militer Indonesia menyebabkan penekanan, Intimidasi dan kekerasan serta pembunuhan ribuan rakyat Paniai hingga kini. Sementara itu Karel Gobay ditahan dan distigma sebagai pemberontak terhadap Pemerintah Indonesia walaupun sebagai wakil Bupati Paniai di Nabire.

Meninggal Dunia  Sebagai Tahanan Politik

1 Agustus 1995  tutup usia, dia dimakamkan di Nabire dipimpin oleh Thomas Degei, Ketua Klasis Nabire sebagai Tahanan Politik. Dia ditahan sebagai tahanan politik diluar dan hak-hak hidup  tidak pernah diperhatikan sebagai Pegawai Negara Republik Indonesia.

Kita perlu mengembangkan study tentang Karel Gobay yang hampir dilupakan oleh kita sehubungan dengan hidup dan karyanya.

Penulis Adalah Dosen STT  Walter Post Jayapura

Call for full Indonesian response to Papua abuses

Indonesia’s government is pushing ahead with the establishment of a team tasked with addressing a number of cases of human rights abuses in Papua.

The team is being created under the Coordinating Minister of Political, Legal and Security Affairs, Luhut Pandjaitan.

This month he travelled to Papua with a number of regional ambassadors, including New Zealand’s Trevor Matheson, to monitor the handling of rights cases there.

However various Papuan provincial government and civil society figures were concerned that the team was not independent.
Karel Phil Erari.

One of those is Karel Phil Erari, deputy chairman of the Alliance of Churches in Indonesia who said the team had not consulted with the main Papuan churches and others.

He wanted Jakarta to open an all-inclusive dialogue to address the abuses.

“So we strongly urge the international community to urge Jakarta to end any kinds of human rights abuses exercised in Papua for the last fifty-three years.”

Bangsa Papua Sedang Melawan Slow Motion Genocide

YOGYAKARTA, SUARAPAPUA.Com — Melalui Radio New Zealand (RNZ), dilansir RNZ (15/5/2016), Pdt. Socratez Sofyan Yoman menegaskan, bangsa Papua hari ini sedang mengalami ‘slow motion genocide’, genosida yang terjadi perlahan-lahan.

Menurut Yoman, bangsa Papua tidak tinggal diam. Bangsa Papua sudah, sedang, dan akan terus berusaha berupaya dan berjuang untuk tetap eksis dan hidup di atas tanah airnya.

Pendeta Zocratez yang adalah pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Baptis di Tanah Papua ini dikabarkan bertemu dengan beberapa anggota perlemen dan dengan petinggi-petinggi agama di kawasan Melanesia dan Pasifik.

Dalam kesempatan wawancara dengan RNZ, Yoman juga mengaku kecewa terhadap sikap Ramos Horta, pejuang kemerdekaan Timor Leste yang datang ke Papua beberapa waktu lalu. Menurut Yoman, Horta, komentarnya usai mengunjungi Papua tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pejuang yang pernah memimpin sebuah bangsa menuju kemerdekaan.

Yoman tidak sendiri bicara soal genosida di Papua Barat. Sebelumnya, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Agung Brisbane, Australia, pada 1 Mei 2016, telah mengeluarkan sebuah laporan berjudul We Will Lose Everything.

Dokumen ini berisi catatan pelanggaran atas hak asasi manusia Papua di atas tanah airnya. Kesimpulan dari dokumen ini, adalah adanya genosida yang berjalan lambat, sedang terjadi di Papua, dan bangsa Papua terancam punah.

“Sistim hukum dan politik Indonesia tidak mau dan tidak mampu menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat,” kata laporan tersebut seperti dikutip suarapapua.com, Rabu (18/5/2016).

“Mereka (bangsa Papua) selalu hidup dalam ketakukan akan kekerasan dan merasa putus asa dengan jumlah mereka yang berkurang sangat cepat serta terus terpinggirkannya mereka secara ekonomi dan sosial,”

lanjut laporan ini.

Sebelumnya, Jim Elmslie, seorang akademisi dari Universitas Sidney, Australia, pernah melakukan penelitian di Papua dan mengeluarkan sebuah laporan dugaan pelanggaran HAM berat di Papua, berupa kepunahan bangsa Papua secara berlahan-lahan. Kesimpulan penelitiannya ini didukung oleh data statistik tentang komposisi kuantitas penduduk asli Papua dan non Papua.

Analisis statistik Elmslie dengan kuat memperlihatkan kesenjangan dari komposisi dari perkiraan total penduduk Papua tahun 2020: pendatang di Papua berjumlah 5.174.782 (71,1%) dan orang asli Papua di Papua hanya 2.112. 681 (28,99%). Elmslie menyebutnya, sebuah bencana demografis terparah, yang mengindikasikan adanya ‘slow motion genocide’.

Pemerintah Indonesia dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pemerintahannya telah melakukan pendekatan kesejahteraan dalam menangani Papua. Misalnya, menanggapi soal laporan berjudul We Will Lose Everything, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi dingin.

“Bila ada bukti awal, akan kita proses secara terbuka,” katanya singkat, dilansir rappler.com edisi 3 Mei 2016.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo terus menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Islands Forum (PIF) untuk datang ke Papua memantau langsung pelanggaran HAM. Bahkan ketua Melanesian Spearhead Group (MSG), Manasseh Sogavare. Indonesia beralasan, soal Papua adalah persoalan internalnya.

Untuk diketahui, genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau kelompok dengan maksud memusnahkan (membuat punah) bangsa tersebut. Kata ini pertama kali digunakan oleh seorang ahli hukum Polandia, Raphael Lemkin, pada tahun 1944. Kata ini diambil dari bahasa Yunani, genos (‘ras’, ‘bangsa’ atau ‘rakyat’) dan bahasa Latin caedere (‘pembunuhan’).

Genosida merupakan satu dari empat pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan Agresi.

Genosida adalah istilah yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok mengakibatkan penderitaan fisikatau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran dalam kelompok; memindahkan secara paksa anak-anak dalam kelompok ke kelompok lain

Ada pula istilah genosida budaya yang berarti pembunuhan peradaban dengan melarang penggunaan bahasa dari suatu kelompok atau suku, mengubah atau menghancurkan sejarahnya atau menghancurkan simbol-simbol peradabannya.

Pewarta: Bastian Tebai

Editor: Arnold Belau

Sofyan Yoman Mengajak Gereja Untuk Belajar Banyak Dari KNPB

WENE-PAPUA – Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman mengajak pendeta dan tokoh gereja harus belajar banyak dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam melawan ketidakadilan di Papua.

Gereja harus melakukan suatu pendidikan dan himbauan supaya mereka berdiri, berjuang dengan cara yang benar untuk melawan ketidakadilan.
“Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Saya harap para pendeta dan pimpinan gereja belajar banyak dari KNPB dan belajar banyak dari orang-orang berjiwa pemimpin, revolusioner dan mempunyai komitmen yang jelas,” katanya seperti diberitakan Jubi

Menurutnya isu Papua Barat sudah mendapat simpati internasional yang luar biasa. Bahwa perjuangan Papua Merdeka akan selalu mendapatkan reaksi dalam perjuangan seperti ini dari negara kepada rakyat Papua, seperti perjuangan di pasifik oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) untuk menjadi anggota anggota penuh di MSG.

Namun ketika negara memblokade masa di Papua justru memberikan bobot (kekuatan) kepada luar negeri untuk melihat negara saat menekan rakyat Papua. (Tabloid Jubi)

Separatis, Yang Jual Disebut Apa?

Jayapura, Jubi – Dua pimpinan gereja di Papua mempertanyakan sikap TNI/Polri terhadap oknum-oknum anggota dua insitusi keamanan negara ini yang terlibat jual beli senjata.

“Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam XVII Cendwasih, 19 September 2014. (Baca Ketika Jenderal TNI Mengaku Tahu Pemasok Senjata OPM)

Sebelumnya, tanggal 8 Agustus 2014, pihak yang mengklaim diri panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimo menyatakan, memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua saat itu lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.

“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada Jubi melalui telpon seluler. (Baca Kata OPM, Lanny Jaya Memanas Akibat Transasksi Amunisi)

Tak lama kemudian, Gubernur Papua, Luka Enembe pun angkat bicara. Gubernur Papua ini mengatakan, selama amunisi masih terus diperjualbelikan (beredar) secara bebas di beberapa wilayah pegunungan tengah Papua, maka wilayah Papua tak akan aman.

“Saya mau katakan siapa yang mensuplai amunisi? Tapi itu jelas bukan institusi, tapi person. Yang jelas, saya sudah laporkan masalah ini ke presiden dan Panglima TNI Moeldoko,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, 30 Oktober tahun lalu. (Baca Lukas Enembe: Soal Jual Amunisi, Saya Sudah Lapor Presiden)

Dua hari sebelum pernyataan Gubernur Enembe, Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mencopot Kapolsek Nguda, Papua paska penangkapan transaksi oknum polisi, Briptu TJ yang bertugas di Polsek Nduga dengan kelompok bersenjata di Wamena, Jayawijaya, Minggu, 26 Oktober. (Baca Oknum Polisi Jual Amunisi, Kapolsek Nduga Dicopot)

Awal bulan Februari 2015, Pomdam XVII Cenderawasih sudah menetapkan Serma S’dan Sertu M sebagai tersangka kasus jual beli amunisi ke kelompok bersenjata. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, kemudian mengakui kedua anggota Ajendam XVII itu selain sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini juga lagi diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Selain dua anggota TNI ini, tiga anggota lainnya juga diproses untuk kasus yang sama. (Baca Serma S dan Sertu MM Tersangka Jual Beli Amunisi). Namun Sertu M, yang kemudian diketahui sebagai Sertu Murib dibebaskan dari tuduhan terlibat jual beli amunisi ini karena tidak terbukti. (Baca Pangdam : Sertu Murib Dibebaskan Tidak Terbukti Jual Amunisi)

Kasus jual beli senjata dan amunisi ini dipertanyakan oleh dua pimpinan gereja di Papua, Benny Giay (Ketua Sinode Gereja Kemah Injili/Kingmi) dan Dorman Wandikbo (Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia/GIDI) dalam Diskusi Publik di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (22/5/2015).

“TNI bersembunyi di belakang itu (separatisme). Separatisme ini mesti dianalisa datang dari mana dan siapa yang melahirkan ini. Antara bulan Agustus sampai November tahun lalu hampir setiap minggu TNI/Polri menjual senjata dan amunisi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini saya anggap sebagai upaya TNI/Polri untuk memelihara konflik di Papua,”

kata Benny Giay.

Ia yakin, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin memelihara separatisme tetap eksis dan bertambah kencang karena sudah terbukti TNI/Polri bisa jual senjata dan amunisi.

“Kalau yang beli senjata disebut separatis, yang jual senjata yaitu anggota TNI-POLRI disebut apa?” tanya Pendeta yang juga antropolog ini.

Hal yang sama dikatakan Presiden Sinode GIDI. Pendeta Dorman Wandikbo dengan tegas mengatakan TNI/POLRI bertanggung jawab atas penjualan senjata di Papua. “Jangan semua mengambinghitamkan separatisme,” kata Pendeta Wandikbo.

Lanjut Wandikbo, anggota TNI/Polri seringkali bermain dengan kelompok yang disebut-sebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Polisi namun mengaku sebagai anggota OPM.

“Setelah sering transaksi senjata, mereka (TNI/Polri) mengawasi, mereka (TNI/Polri) tangkap, mereka (KKB) masuk penjara, lalu mereka (TNI/Polri) naik pangkat. Kemudian OPM dijadikan objek, kambing hitam,”

ujar Wandikbo.

Secara terpisah, menanggapi pernyataan kedua pimpinan gereja di Papua ini, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyatakan TNI tidak pernah melakukan penjualan senjata atau pun amunisi di Papua. “Sebagai institusi tidak,” katanya, dikutip CNN Indonesia, Jumat (22/5) malam.

Fuad menambahkan penjualan senjata atau amunisi itu kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adanya jual beli senjata atau amunisi di Papua karena adanya permintaan. “Ada yang perlu senjata atau amunisi, lalu ada yang perlu uang,” tuturnya.

Fuad menegaskan, jika oknum-oknum yang menjual senjata atau amunisi itu ternyata dari TNI, maka akan diberi hukuman yang tegas. “Sudah pasti akan dipecat. Kalau undang-undangnya oknum TNI yang menjual senjata atau amunisi itu boleh dihukum mati, pasti kami hukum mati,” tegasnya. (Victor Mambor)

Source:TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 23, 2015 at 12:39:14 WP [Editor : -]

Up ↑

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Melaneia News

Just another WordPress site

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

MAMA Stap na YUMI Stap!

Koteka

This is My Origin and My Destiny

Melanesia Web Hosting

Melanesia Specific Domains and Web Hosting

Sem Karoba Tawy

Patient Spectator of the TRTUH in Action

Melanesia Business News

Just another MELANESIA.news site

Sahabat Alam Papua (SAPA)

Sahabat Alam Melanesia (SALAM)

Melanesian Spirit's Club

Where All Spirit Beings Talk for Real!

Breath of Bliss Melanesia

with Wewo Kotokay, BoB Facilitator

Fast, Pray, and Praise

to Free Melanesia and Melanesian Peoples from Satanic Bondages

Pandanus Conoideus Lam

New Guinea Red Pandanus Oil

Government of West Papua

for a Free and Independent West Papua