Perjuangan Papua Merdeka dan Kriminalisasi Tokoh OAP Kaki-Tangan NKRI: Apa Respon Kita?

Retrospect

Suara Papua Merdeka News (SPMNews) mencatat sejumlah peristiwa di Tanah Papua yang perlu dicermati oleh semua orang Papua (OAP), baik yang ada sebagai kaki-tangan NKRI ataupun rakyat umum, baik yang mendukung Papua Merdeka, maupun yang menolak Papua Merdeka ataupun yang tidak mau tahu dengan kedua-duanya dan memilih diam-diam saja berjuang dalam hati.

Yang pertama, bahwa NKRI dan orang Indonesia selalu melihat West Papua dan bangsa Papua itu sebagai tanah dan bangsa jajahan. Hanya segelintir orang Papua yang bermimpi mereka akan menjadi orang Indonesia. Itupun jumlahnya kecil. Itupun dilakukan hanya dalam rangka mencari jabatan dan kedudukan di dalam NKRI. Itupun bertujuan kepada berapa piring nasi dan botol yang masuk ke perut pribadi. Jadi, tidak ada hubungannya dengan Tanah dan bangsa Papua.

Yang kedua, NKRI mau, pada 100 tahun mendatang, semua OAP harus punah dari tanah leluhur kita. Entah anda pendukung NKRI, promotor Otsus ataupun pejuang Papua Merdeka, NKRI dan orang Indonesia berkehendak dan telah bergerak sejal Soeharto untuk secara terstruktur dan sistematis membasmikan ras Melanesia dari pulau New Guinea bagian barat. Bahkan bukan hanya di bagian barat, akan tetapi di seluruh Melanesia proyek Melayunisasi telah ada dari sejak dulu. Sudah ada orang Melayu di Papua New Guinea, Solomon Islands, Fiji, dan Kanaki. Itu yang nyata hari ini. Sebentar lagi akan ada di Vanuatu dan Wallis-Futuna. Jangan sebut West Papua, karena mereka telah menjadi mayoritas di sini.

Yang ketiga, dan ini yang paling hangat saat ini, yaitu bahwa semua pejabat OAP yang kelahiran tahun 1960-an sampai tahun 1990-an harus dibasmikan dari muka Bumi, secara kasar ataupun secara halus. Kalau diracuni tidak mati, mereka dipenjarakan saja. Itu telah terjadi kepada Barnabas Suebu dan Lukas Enembe. Yang lain diracun langsung mati, seperti Kelemen Tinal, Neles Tebai, Habel Suwae, Abraham Atururi, dan sebagainya. Banyak Pastor mati mendadak, banyak pejabat NKRI OAP mati mendadak, sekarang marak pejabat OAP dituduh korupsi oleh NKRI: Kemarin Ricky Ham Pagawak, Omaleng, dan kini Lukas Enembe.

Kesalahan Orang Papua Mati Merdeka dan Pasrah Otsus

Kita berbicara untuk dua jenis atau dua kelompok OAP, karena kedua-duanya menghadapi nasib yang sama, yaitu dimusnahkan dari tanah leluhur mereka bernama: West New Guinea.

Keduanya pasti dimusnahkan dari Tanah Papua, dan West Papua akan menjadi tanah leluhur orang Melayu (Batak, Manado, Bugis, Makassar, Madura, Jawa, Toraja, dan sebagainya), dan orang Melanesia akan bergeser ke kotak-kotak museum untuk diajarkan kepada anak-anak sekolah antropologi dan sejarah dengan isi pesan bahwa dulu pernah ada orang-orang berkulit hitam dan berambut keriting seperti gambar-gambar dalam etalase ini, akan tetapi mereka telah punah oleh karena mereka tidak sanggup mempertahankan diri mereka sebagai sebuah entitas makhluk manusia. Mereka mati oleh karena malaria, mereka mati oleh karena dikikis zaman, mereka mati oleh karena tidak sanggup menghadapi perubahan global, dan banyak alasan lainnya.

Kesalahan orang Papua Pasrah Otsus ialah mereka mengira bahwa dengan menerima paket Otsus, kita akan menjadi maju, memiliki rumah bagus-bagus, mobil mewah-mewah, dan hidup makmur, baru dalam kemakmuran kita minta lepas dari NKRI.

Untuk itu kita sementara menunggu Papua Merdeka turun, kita harus berdemokrasi di dalam NKRI. Jangan terlalu membuat kacau. Kita hidup aman-aman saja. Kita banyak berdoa. Tuhan pasti akan memberikan kemerdekaan bangsa Papua. Kita jangan berjuang dengan kasar, nanti Tuhan marah, nanti Indonesia bunuh kita tambah banyak lagi. Jangan bikin kacau. Kita akan minta baik-baik saja supaya mereka keluar setelah kita semua sama bisa, sama kaya, sama hebat dengan orang Indonesia.

Kesalahan pemikiran ini ialah OAP Pasrah Otsus berpikir NKRI punya rencana, atau dapat dipaksa atau akan merasa harus, atau merasa malu dan akan keluar dari West New Guinea. Mereka tidak melihat NKRI sebagai penjajah, yang datang untuk menduduki dan mengambil-alih tanah adat orang Papua, dan akhirnya memusnahkan semua OAP dari Tanah Papua. Ini kesalahan fatal. Benar-benar gagal paham!

Sementara itu orang Papua Merdeka berpendapat bahwa semua orang Papua yang mendukung Papua Merdeka, yang menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Camat, Desa adalah kaki-tangan NKRI dan mereka adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, kalau Papua Merdeka, mereka juga harus diusir dari Tanah Papua.

Dengan sikap ini OAP Papua Merdeka memperbanyak lawan, dan lebih parah lagi, yang dijadikan lawan dalam hal ini ialah orang Papua sendiri, dan lebih-lebih parah lagi, yaitu orang Papua yang ada di dalam Tanah Papua, dan lebih dari itu lagi, orang Papua yang sudah tahu menjalankan pemerintahan, yang sudah berpengalaman mengelola pemerintahan. Kalau mereka yang dimusuhi, nanti negara West Papua siapa yang jalankan?

Akibatnya kedua-duanya memperpanjang penderitaan bangsa Papua di tanah leluhur mereka, dan karena itu jelas dua-duanya salah.

Apa yang harus dilakukan?

OAP tidak boleh dan jangan memusuhi sesama OAP atas dasar karena seorang mendukung Merah-Putih dan yang lain mendukung Bintang-Kejora. Itu hukum pertama dan utama. Ini fondasi yang akan membawa bangsa Papua menjadi sanggup mengusir penjajah NKRI keluar dari Tanah Papua.

Perhatikan dan camkanlah hari bangsa Papua,

“Pada saat OAP Papua Merdeka dan OAP Otsus saling menerima dan saling mengampuni, berhenti saling memusuhi, maka saat itu Tuhan akan turun tangan langsung can men-cap perjuangan kita, doa kita akan dijawab dan NKRI pasti akan angkat kaki!”

Sebaliknya, saat permusuhan di antara OAP masih ada, maka kita sendiri menunda NKRI keluar dari Tanah Papua. Kita sendiri menahan NKRI tinggal lama-lama di Tanah Papua.

Adakah Prospek bagi keberlangsungan hidup bangsa Papua di Tanah Papua?

Sama dengan nasib sial yang dihadapi bangsa Papua seperti dipetakan di atas, ada juga prospek yang harapan bagi bangsa Papua. Kalau ada siang, pasti ada malam. Matahari pasti akan terbit esok hari. Sang Bintang Fajar akan mendahuluinya. Harapan bagi bangsa Papua tetap dan pasti ada.

Dulu Jawa pernah dijajah 350 tahun lebih, kini Jawa menjajah banyak suku-bangsa di dalam negara bernama NKRI. Dulu Melayu dijajah banyak suku-bangsa lain, kini Melayu menjajah Melanesia. Bukan sekedar hubungan West Papua – Indonesia, akan tetapi dalam konteks global juga kita dapati rumus yang sama. Itulah hukum alam, yaitu kehidupan dalam siklus, seperti roda berputar, tanpa henti-hentinya.

Yang harus dilakukan bangsa Papua secara sosial, ekonomi politik ialah bersatu dan bersatu. Dalam mengupayakan persatuan itu, kita hindari dan hentikan sikap saling menganggap diri penting dan benar, dan dengan demikian lahir sikap meremehkan yang lain dan apalagi menyalahkan satu sama lain. Pertama-tama dan terutama bibit ini harus dihilangkan, karena bibit ini berasal dari surga, di dalam hati Lucifer, yang telah menentang Allah, dan yang akibatnya telah diusir dari hadapan Allah. Virus yang sama telah mengotori Adam dan Hawa, dan mereka terusir dari Taman Eden.

Hal kedua, yang penting untuk dilakukan ialah menyatukan kekuatan sosial, ekonomi dan politik; dengan menata sistem perjuangan perlawanan secara sistemik dan terstruktur dengan baik, operasional menurut waktu dan paradaban hari ini, sehingga dengan demikian memudahkan, sekaligus menjaga kebersamaan dalam eksklusivitas di antara orang Papua dalam membela hak-hak fundamental bangsa Papua.

Dalam konteks ini harus ada komunikasi yang lancar tanpa hambatan antara orang Papua pendukung Papua Merdeka dan orang Papua pendukung Otsus, antara tokoh Papua tokoh Demokrati dan orang Papua tokoh PDIP; antara tokoh Gereja Papua dan tokoh politik di West Papua, antara tokoh Papua Merdeka dan tokoh organisasi Papua Merdeka.

Harus dihadirkan sistem dan mekanisme yang merangkul semua pihak dan pada waktu yang sama menjaga kerahasiaan semua pihak.

Last Words

Akhir kata, marilah kita belajar Hukum Alam, Hukum Adat dan Hukum Allah, karena Hukum buatan manusia di dalam apa yang kita kenal sebagai Hukum Positive modern di dalam negara-bangsa seperti NKRI dan sebagainya adalah hukum-hukum untuk melayani kepentingan manusia yang berkuasa semata, mengabaikan kepentingan manusia sebagai makhluk hidup dan sebagai makhluk ciptaan Allah, dan hak-hak asasi makhluk lain selain manusia, yang secara hukum alam dan hukum adat ialah setara dengan hak-hak makhluk manusia.

Kalau tidak, Papua Merdeka-pun akan jatuh ke lubang yang sama. Kalau tidak, pejuang kemerdekaan akan menjadi penjajah, persis seperti yang dilakukan NKRI. Kalau tidak kita hanya akan menggantikan presiden Indonesia dengan presiden West Papua, pemerintah Indonesia dengan pemerintah West Papua, dan semua cerita penderitaan bangsa Papua akan berlanjut.

[bersambung….]

October 3, 2022 0

Tidak Puas dengan Kerja ULMWP? Kritik dan Perbaiki ULMWP, bukan Bikin Organisasi Saingan

ULMWP Jalan Kepastian Papua Merdeka

Ada satu hal yang jelas dan pasti, dan tidak dapat disangkal secara hukum nasional West Papua, hukum internasional di Pasifik Selatan dan hukum revolusi perjuangan bangsa Papua, bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) adalah satu-satunya lembaga yang secara hukum, secara politik dan secara sosial diakui, diterima dan disahkan di seluruh dunia, terutama di kawasan Melaneia. Itu fakta mutlak tidak dapat diganggu-gugat.

ULMWP Gagal?

Akan tetapi memang kita harus akui, fakta lain adalah pekerjaan ULMWP masih belum memuaskan, terlihat mengalami kemunduran yang luar-biasa. Dari sisi dalam lingkaran sendiri kelihatannya sesuatu sedang terjadi dan sedang dilakukan, tetapi sebenarnya terutama para penonton dan supporter, komentator dan analis melihat perjuangan Papua Merdeka sudah sampai ke titik tidak ada kegiatan apa-apa.

Kita contohkan saja, dulu perjuangan Papua Merdeka ramai di dukung oleh beberapa negara di Pasifik Selatan, terutama oleh para perdana menterinya, tetapi sekarang lagu-lagu itu sudah berhenti. Suara sumbang mulai keluar, koor berubah tiba-tiba menjadi trio, tiba-tiba menjadi duet, sekarang menjadi solo.

Di samping itu ada juga yang menilai ULMWP dipimpin oleh para pengurus yang tidak mengerti bagaimana cara berjuang yang benar untuk Papua Merdeka. Kelompok ini merasa diri lebih tahu cara untuk Papua Merdeka.Mereka juga mengunjuk kekuatannya dengan mengeluarkan pernyataan, gugatan, dan menyerukan langkah-langkah menandingi ULMWP.

Jadi, ada unsur ketidak-senangan atau ketidak-puasan kepada pengurus para pimpinan ULMWP, dan ada juga tidak merasa puas dengan kinerja ULMWP sejauh ini.

Yang menarik buat semua yang mengamati gerak-gerik orang Papua pada umumnya dan gelagat para “pejuang” Papua Merdeka khususnya adalah kepengurusan ULMWP saat ini belum genap satu tahun, tetapi sudah dianggap gagal. Ini memang aneh tapi nyata. Bukan hanya dianggap gagal tetapi malahan sudah membentuk wadah-wadah tandingan dan sudah menggalang kekuatan untuk menggantikan posisi ULMWP memperjaungkan Papua Merdeka.

Mas “Ego”, ULMWP dan Ganti ULMWP

Dalam banyak artikel PMNews telah mengulas berkali-kali. Yang pertama dan utama, perjuangan Papua Merdeka ini selalu dirusak oleh “Ego pribadi” para pemimpin organisasi perjuangan Papua Merdeka. Ego para Panglima OPM di hutan dulu merusak semua strategi dan langkah perjuangan. Kerusakan itu baru saja diperbaiki di Saralana, Port Vila Vanuatu, dan terbentuklah ULMWP.

Penyakitnya masih sama, yaitu “Ego”. Kami tidak usah menyebut ego dari siapa-siapa, tetapi bangsa Papua sudah tahu terang-benderang. Organisasi hari ini yang berjuang untuk Papua Merdeka tetapi tiba-tiba mengkampanyekan pembusukan atas ULMWP, dan lain sebagainya terjadi bukan karena dasar lain selain dari “ego” yang tidak terlayani dengan baik dalam wadah ULMWP.

Sumber kekuatan “Ego” yang membangkang dan tidak sepakat itu bisa berasal dari diri sendir, bisa juga dirusak oleh pihak lawan.

Yang perlu dicermati ialah apakah ego itu mendorong para pemimpin dan tokoh Papua Merdeka untuk memperbaiki ULMWP, ataukah ego itu malah berusaha mau menggantikan ULMWP, dengan alasan supaya Papua bisa Merdeka. Alasan yang sering mengemuka ialah mereka bisa berjuang lebih baik daripada ULMWP, dan saat ini ULMWP diduduki oleh pemimpin yang tidak akan membawa bangsa Papua merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

Suara Kami dari Kampung New Guinea

Orang tidak sekolah akan dengan jelas melihat, tanpa argumen tanpa basa-basi, bahwa tokoh dan organisasi Papua Merdeka yang melawan ULMWP, atau mau menggantikan fungsi dan kerja ULMWP dengan organisasi baru adalah pihak yang tidak menghendaki Papua Merdeka. Kesimpulan ini bukan karena mereka membenci para tokoh dan organisasi yang menentang ULMWP, tetapi karena mereka tahu bahwa langkah itu merugikan Papua Merdeka.

Jadi, perihal “Papua Merdeka” adalah utama, pertama dan satu-satunya fokus, bukan siapa yang memimpin, bukan mengapa saya tidak dilibatkan dalam ULMWP. Ego tidak dilayani di kampung-kampung dan orang awam. Yang harus beljar melayani Ego dengan bijak adalah para tokoh dan pemimpin organisasi Papua Merdeka. Karena ego ini di banyak sisi sudah lama dan banyak kali merusak perjuangan West Papua meraih kemerdekaan politik dan hukum di luar NKRI.

Apa artinya Menggantikan ULMWP dan Memperjuangkan Papua Merdeka di luar ULMWP?

Berdasarkan pemikiran ini, maka dapat dikatakan tanpa ragu bahwa orang Papua, pemimpin Papua Merdeka, tokoh Papua Merdeka, atau aktivis Papua Merdeka yang berjuang dan bergerak untuk menggantikan ULMWP dan memperjuangkan Papua Merdeka lewat lembaga yang lain adalah di satu sisi tidak bijak, di sisi lain tidak manusiawi.

Tidak bijak karena kita tidak paham bahwa ULMWP adalah satu-satunya lembaga perjuangan bangsa Papua sepanjang sejarah bangsa ini yagn pernah diakui dan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka.

TIdak sampai di situ, ULWP ialah sebuah lembaga yang sudah secara resmi mewakili bangsa Papua dan organisasi yang ada di dalam ULWP terbuka untuk menerima organisasi manapun di seluruh dunia untuk bergabung menjadi anggota ULMWP.

Tidak itu saja, ULMWP adalah satu-satunya lembaga yagn sudah secara resmi diakui di dalam forum regional negara-negara seperti MSG, PIF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. ORganisasi lain milik bangsa Papua belum pernah meraih sukses sejauh ini. Ini sebuha keberhasilan dan sebuah mujizat yang harus dirayakan bukan disesali dan dikritik dan disaingi.

Di atas semuanya, ULMWP sudah secara sah dan tidak terbantahkan, diterima sebagai anggota peninjau MSG dan para pemimpinnnya sudah diperlakukan sebagai Pemimpin Bangsa Papua di wilayah West Papuia. Momentum politik sudah dicapai ULMWP, oleh karena itu yang harus dilakukan para tokoh dan organisasi yang tidak puas dengan ULMWP ialah memperbaiki yang dianggap rusak, menggantikan yang dianggap tidak baik.

Menganggap sebuah lembaga yang sudah diakui bangsa-bangsa di dunia, malahan turut didirikan oleh sebuah negara yang sudah merdeka dan berdaulat, menuduh organisasi itu tidak benar dan berusaha menggantikannya sudah jelas dan dapat dikatakan dengan tingkat probabilitas tertinggi bahwa sesungguhnya aspirasi dan gerakan itu hanya melayani ego pribadi para pemimpin, dan pada intinya merusak bangunan kita bersama.

Sekerang tinggal bangsa Papua apakah mau tinggal ratusan tahun dipermainkan oleh ego-ego para pemimpinnya yang tidak tahu diri, ataukah melayani aspirasinya yang sudah jelas arah dan perahunya?

October 18, 2018 0

Nicholas Jouwe, Tokoh Fenomenal Papua Tutup Usia

Jakarta, PAPUANEWS.ID – Nicholas Jouwe, seorang tokoh Papua yang sempat menjadi sorotan meninggal dunia pada Sabtu (16/9) sekitar Pkl. 03.15 WIB di rumah Duka Jl. Kedondong 16 Komp. Kalibata, Jakarta Selatan.

Sebagian besar pihak keluarga Nikholas Jouwe menginginkan jenazah dimakamkan di Jayapura (tempat kelahirannya).

Mantan tokoh pro-kemerdekaan papua ini meninggal di usia 94 tahun. Nicholas Jouwe lahir pada 24 November 1923 di Jayapura.

Nama Nicholas Jouwe tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan papua merdeka. Ia adalah tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM). Nicholas Jouwe oleh Belanda pernah diperintahkan untuk membuat Bendera Kebangsaan Bintang Kejora.

Sejak tahun 1960 -2008, ia tinggal di Belanda dan selama itu dimanfaatkan oleh elemen Separatis di luar negeri untuk minta Kemerdekaan Papua ke PBB. Nicholas Jouwe dibawa oleh penjajah Belanda dan dijanjikan akan diberikan Kemerdekaan namun tak kunjung terealisasi.

Setelah beberapa puluh tahun menetap di Belanda, Nicholas Jouwe merasa hanya menjadi kambing hitam dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia serta menghabiskan sisa hidupnya di tanah air.

Baca juga : Pemprov Akan Pecat ASN yang Kedapatan Mabuk

Sekilas Perjalanan Hidup Nicholas Jouwe

Nicolaas Jouwe adalah pemimpin Papua yang terpilih sebagai wakil presiden dari Dewan Nugini yang mengatur koloni Belanda, Nugini Belanda. Sementara itu yang bertindak sebagai presiden dari Dewan Nugini adalah seorang pegawai negeri Belanda, Frits Sollewijn Gelpke.

Jouwe adalah politisi Papua yang mendapat jabatan tertinggi di koloni tersebut. Setelah koloni tersebut diserahkan ke UNTEA pada Oktober 1962 dan enam bulan kemudian diserahkan ke Indonesia, Jouwe meninggalkan Papua dan pergi ke Belanda, disana ia menetap di kota Delft. Dia bersumpah tidak akan pernah kembali ke tanah kelahirannya jika masih diduduki oleh Indonesia, namun pada tahun 2010 ia kembali ke Papua Barat dan kembali menjadi WNI. Pada saat itu Jouwe berubah dari seorang yang pro-kemerdekaan Papua menjadi pro-Indonesia.

Alasannya kepulangan Jouwe ke Indonesia secara lengkap terdapat dalam sebuah buku karya Nicolaas Jouwe bertajuk: Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran dan Keinginan.

Melalui penuturan Jouwe lewat buku ini, terungkap serangkaian fakta-fakta yang membuktikan adanya konspirasi internasional di balik gagasan menginternasionalisasikan Papua sebagai langkah awal menuju Papua Merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Buku ini memulai dengan satu pernyataan menarik dari Jouwe, sebagai bentuk rasa bersalah sekaligus pertobatan atas langkah yang diambilnya kala itu.

“Saya pribadi menilai pelarian saya ke Belanda merupakan pilihan yang patut disesali. Namun kini, saya menyadari bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI,” begitu tukas Jouwe.

Pada bulan Oktober 2008, sebuah film dokumenter ditayangkan di televisi Belanda berisi tentang kehidupan Jouwe. Dalam film dokumenter itu, Jouwe menegaskan sikapnya untuk tidak kembali ke Papua Barat yang diduduki Indonesia. Namun pada bulan Januari 2009, ia diundang oleh pemerintah Indonesia untuk mengunjungi tanah leluhurnya. Jouwe merespon positif, dan ia akhirnya mengunjungi Papua dan Indonesia pada Maret 2009. Tentang kunjungannya itu, sebuah film dokumenter lanjutan dibuat oleh sutradara yang sama. (dw)

September 16, 2017 0

Mantan Anggota Kongres AS Pendukung Papua Merdeka Meninggal

Mantan Anggota Kongres AS, Faleomavaega Eni Hunkin, meninggal dunia pada usia 73 tahun di Utah pada hari Kamis (23/02) (Foto:AFP)

UTAH, SATUHARAPAN.COM – Mantan Anggota Kongres AS yang getol memperjuangkan kemerdekaan Papua, Eni Hunkin Faleomavaega, meninggal di Utah, AS, pada usia 73 pada hari Kamis (23/2).

Kematian politisi berdarah Samoa Amerika ini, dikonfirmasi oleh adik iparnya, Theresa Hunkin, yang mengatakan ia meninggal dengan tenang di rumahnya di Provo, Utah, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa teman dekat.

Lahir di Vailoatai Village di Kepulauan Samoa, Eni Faleomavaega dibesarkan di Hawaii. Ia bermukim di sana dan meraih gelar sarjana Ilmu Politik, sebelum belajar hukum ke AS daratan.

Dia kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, dan turut bertempur dalam Perang Vietnam, sampai meraih pangkat kapten.

Setelah meninggalkan karier ketentaraan pada tahun 1969, Faleomavaega menjabat sebagai asisten administrasi untuk delegasi Samoa Amerika di Washington sebelum kembali ke pulau kelahirannya pada tahun 1981. Ia sempat menjadi jaksa di wilayah itu sebelum memutuskan terjun ke politik.

Ia terpilih sebagai wakil gubernur wilayah itu pada tahun 1985, di bawah gubernur Aifili Paulo Lutali. Lalu ia bertarung untuk memperebutkan satu-satunya kursi kongres mewakili wilayah Samoa pada tahun 1988. Berlaga dari Partai Demokrat, dia menang tipis melawan kandidat independen Lia Tufele dengan 51 persen suara.

Ia kemudian menjadi tokoh yang sangat populer, memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan Samoa, sampai akhirnya ia digantikan oleh Aumua Amata pada tahun 2014.

Koresponden RNZ International di ibukota Samoa, Pago Pago, Fili Sagapolutele, mengatakan bahwa dengan pengalaman 26 tahun di kongres, Faleomavaega memenangkan pemilu dengan mayoritas besar.

“Dia adalah seorang pemimpin yang kuat,” kata dia. “Bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga ia memegang gelar adat utama Samoa, dan meskipun sebagian besar waktunya ada di Washington. Ia masih bisa berbicara dalam bahasa Samoa dan lancar menangani masalah dengan cara budaya, dan berbicara kepada satu pemimpin tradisional ke pemimpin tradisional yang lain. Dia mendapatkan respek yang besar,” kata dia.

Aktivis dan pembela HAM di Papua, Matius Murib, secara pribadi merasa kehilangan atas kepergian Eni Faleomavaega. “Dia melihat ada sesuatu yang salah atas status Bangsa Papua, maka beliau memperjuangkan hak-hak Bangsa Papua di Kongers AS, saya secara pribadi sangat mengapresiasi perjuangannya,” kata Matius Murib.

Hal yang sama dikemukakan oleh Markus Haluk, anggota tim kerja dalam negeri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang memerjuangkan penentuan nasib sendiri Papua. Menurut dia, Eni Faleomavaega tidak pernah lelah memikirkan Papua.
“Saya dan Octo Mote (Sekjen ULMWP, red) bertemu dia di kantornya. Dia bilang, ‘Markus, saya sudah tujuh kali operasi jantung tetapi saya masih kuat. Saya akan bicara dan berjuang kuat supaya Papua bisa mendapat hak kedaulatannya. Papua selalu membuat saya kuat sekalipun dalam tubuh saya ini tidak kuat sebagai manusia,'” Markus bercerita.

Menurut Markus, Faleomavaega berkisah bahwa dulu keluarganya lah yang bekerja membawa Injil ke Papua. “Jasad dan tulang belulang mereka disemayamkan di Papua. Saya dan rakyat Samoa Amerika punya kewajiban moral untuk membela hak politik bangsa Papua,” demikian Faleomavaega berkata, dikisahkan kembali oleh Markus kepada satuharapan.com.

Samoa Amerika adalah satu-satunya teritori di AS di mana penduduknya diperlakukan sebagai warga negara tetapi tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Mereka tidak berhak memilih presiden dan perwakilan mereka di Kongres juga tidak memiliki hak suara dalam proses legislasi.

Berjuang untuk Otonomi Samoa

Sepanjang 26 tahun berada di Kongres AS di Washington, Faleomavaega bergabung dalam Dewan Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Sumber Daya Alam. Dewan dan komite ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah AS.

Dalam hal legislasi, Faleomavaega berhasil mendorong lebih banyak dana dikucurkan ke wilayah Samoa, terutama untuk jalan, sekolah dan infrastruktur lainnya. Ia juga berhasil melawan kesepakatan yang akan mengancam industri tuna Samoa.

Namun, ia gagal dalam memperjuangkan hal yang lebih besar bagi rakyat Samoa. Dalam Kongres, ia mengusulkan undang-undang yang akan mengizinkan penduduk wilayah itu untuk memiiki hak suara dalam pemilihan presiden jika mereka adalah anggota aktif militer. Menjelang akhir masa jabatannya, ia juga memperjuangkan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan Samoa. Tetapi gagal.

Memperjuangkan Papua

Dia juga sangat gencar menyuarakan perlunya pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pada 22 September 2010, sebagai Ketua Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di Komite Luar Negeri Kongres AS, ia memprakarsai dengar pendapat tentang masalah Papua. Dalam forum itu, ia menyampaikan pernyataan yang mengeritik penyalahgunaan kekuasaan militer secara sistematik terhadap rakyat Papua.

Lewat pernyataan yang berjudul “Crimes Against Humanity: When Will Indoensia’s Military Be Held Accountable for Deliebrate and Systematic Abuses in West Papua,” ia menyebut bahwa rakyat Papua menjadi target genosida gerak lambat.

“Sejak tahun 1969, orang-orang Papua telah dengan sengaja dan sistematis menjadi korban genosida gerak lambat oleh pasukan militer Indonesia,” kata dia.

“Namun Indonesia menyatakan bahwa masalah ini adalah ‘masalah internal sedangkan Kementerian Luar Negeri AS ‘mengakui dan menghormati kesatuan teritorial Indonesia.’ Yang benar adalah ini bukan isu kesatuan wilayah dan persoalan internal, dan catatan tentang itu sangat jelas,” ia melanjutkan.

Di bagian lain pidatonya, ia menceritakan bagaimana Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk tidak menggunakan kata genosida. “Walaupun saya telah dengan jelas mengungkapkan keprihatian bahwa ada indikasi yang kuat pemerintah Indonesia melakukan genosida terhadap rakyat Papua, saya kecewa bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah meminta saya menghapus kata genosida dalam judul awal pembicaraan saya di rapat ini. Kementerian luar negeri meminta sebuah perubahan dalam judul didasarkan penilaian bahwa genosida adalah istilah hukum,” tutur dia.

Pengalaman Pahit ketika Mengunjungi Papua

Pada forum itu juga ia menceritakan pengalamannya ketika pada tahun 2007 membawa delegasi kongres ke Indonesia. Menurut dia, ketika itu ia sudah mendapat janji pribadi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, bahwa ia akan diberi waktu 5 hari mengunjung Biak, Manokwari dan Jayapura untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus yang sudah dijalankan sejak 2001.

“Tetapi ketika dalam perjalanan ke Jakarta, saya mendapat pesan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengizinkan saya tiga hari di Indonesia. Ketika saya tiba pada 25 November 2007, saya diberitahu bahwa saya hanya punya waktu satu hari dan saya tidak diizinkan mengunjungi Jayapura. Dan pada kenyataannya, saya hanya punya waktu dua jam di Biak dan 10 menit di Manokwari….. Duta Besar AS Cameron Hume dan saya juga harus mencari jalan menembus barikade militer karena TNI menghalangi rakyat Papua bertemu saya,” kata dia.

Dengar pendapat itu menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Di antaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association), dan Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch).

Atas penyelenggaraan dengar pendapat itu, Duta Besar RI untuk AS kala itu, Dino Patti Djalal, menulis surat untuk mengingatkan agar forum itu tidak menjadi forum anti Indonesia.

“Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia,” kata Dino dalam suratnya, yang dimuat oleh Detik.com.

Dalam suratnya, Dino menegaskan bahwa Papua dan West Papua (Papua Barat)merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.

“Saya menyarankan kepada Anda untuk membedakan antara pihak yang benar benar peduli dengan Papua dan pihak-pihak yang bermaksud memanipulasi House of Representative (DPR AS) untuk mendukung gerakan separatis di Papua,” tulis Dino kepada Eni.

February 25, 2017 0

Papua Merdeka News: Educating The World, for A Free and Independent West Papua

Papua Merdeka News sejak didirikan di Camden Town, London Utara, Inggeris Raya pada tahun 1999 diberi label sebagai The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece). Gagasan nama ini diajukan oleh Richard Reinsford, seorang WN Inggris pendukung murni Papua Merdeka. Utusan Khusus Gen. TPN/OPM Mathias Wenda waktu itu menerima usulan nama ini dan mulai menyiarkan berita-berita Papua Merdeka sejak itu.

Pada waktu itu hanya ada satu website tentang West Papua, yaitu diupdate atas nama OPMRC (Organisasi Papua Merdeka Revolutionary Council) di bawah komando Moses Weror. Setelah utusan Mathias Wenda berkomunikasi dengan Boyjah (nama waktu itu alamat website mengatakan boyjah.jp), maka Ketua OPMRC dari Madang Papua New Guinea juga memberikan Rekomendasi Resmi kepada utusan Khusus Mathias Wenda untuk menjalankan fungsi-fungsi pemberitaan perjuangan Papua Merdeka.

Dengan dasar itulah, maka Papua Merdeka News diluncurkan.

Sampai akhir tahun 2015, PMNews menjadi salah satu bagian dari pemberiatan perjuangan Papua Merdeka. Akan tetapi sejak berdirinya ULMWP, maka kebijakan dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua memutuskan untuk menjadikan papuapost.com sebagai situs resmi perjuangan politik Papua Merdeka, dengan fokus utama pada 10 tahun pertama (2016 – 2026) sebagai media Pendidikan Politik bagi pejuang Papua Merdeka dan rakyat Papua pada khususnya dan juga bagi negara dan bangsa di dunia dalam rangka membangun solidaritas dan dukugnan mereka.

Slogan yang pernah ditetapkan tahun 1999, yaitu “Educating The World, for A Free and Independent West Papua” menjadi relevan dengan garis komando yang diturunkan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mahias Wenda.

Setelah itulah, maka sejak tahun 2016, PMNews kini menjadi media pendidikan politik dan media penerangan perjuangan Papua Merdeka.

Harap bermanfaat bagi kita semua. Segala kritik dan saran kami terima. Semua sumbangan tulisan juga kami siap terima: email kami di koteka@papuapost.com atau papuapost@yahoo.com dan papuapress@yahoo.com

Papua Merdeka ialah sebuah kepastian!

Collective Editorial Board of the Diary of OPM

February 2, 2017 0

Andy Ayamiseba: Aktivis Abadi atau Pejuangan Tulen Kemerdekaan?

Setelah berpengalaman selama 5 dasawarsa dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa dan Tanah Air Papua Barat, saya merenungkan kembali visi dan misi perjuangan kemerdekaan yg telah memakan Umur para pejuang2 kemerdekaan termasuk pahlawan2 yg telah mendahului kita. Apa kiranya hal2 yg membuat perjuangan ini makin berkepajangan???

Saya secara pribadi berpendapat bhw ada banyak sebab yg membuat perjuangan ini TINGGAL DITEMPAT karena kepentingan Nama Besar para Pemimpin2 yg mabuk hormat dan prestige tanpa memperhitungkan pengorbanan rakyat jelata.

Kelihatannya perjuangan ini disengajakan berkepanjangan oleh beberapa Pemimpin yg dipakai oleh penasihat2 asingnya selaku mata pencarian mereka se-hari2 membuat perjuangan nasional sesuatu bangsa tampil selaku suatu organisasi LSM dan para Pemimpin berperan selaku aktivis2 dari LSM tersbt.

Saya memiliki visi yg berbeda dan menolak segala versi Papua selaku zona DAMAI karena kata Damai secara sepihak tidak memiliki sesuatu MAKNA apapun.

Saya menyerukan kepada seluruh institusi2 perjuangan utk membangun kekuatan (empowerment) dan bersiap siaga bilamana ada seruan MOBILISASI UMUM utk menghadapi Pejajah Sadisme. Ingat bhw penjajah kita tidak pernah menganggap kita selaku manusia ciptaan Tuhan, melainkan binatang yg mereka berhak membunuh seenaknya, jadi jangan terbuai oleh segala tipu muslihatnya.

PAPUA MERDEKA

January 27, 2017 0

George Junus Aditjondro Meninggal Dunia

News Detik – Palu – Aktivis, peneliti dan penulis George Junus Aditjondro meninggal dunia di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu, 10 Desember 2016 sekitar pukul 05.45 Waktu Indonesia Tengah. Ia meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Bala Keselamatan di Jalan Woodward, Palu, Sulawesi Tengah.

“Duka mendalam wafatnya seorang tokoh reformasi. Guru dan mentor politik saya semasa mahasiswa di Salatiga: George Junus Aditjondro. Rest in peace,” tulis Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri lewat akun Twitter-nya @hanifdhakiri seperti dilihat detikcom, Sabtu (10/12/2016) pagi.

Kabar meninggalnya George ini juga disampaikan aktivis HAM Andreas Harsono lewat akun Facebook-nya. “Dia adalah mentor saya ketika saya sedang belajar di Salatiga, Jawa Tengah, pada 1980-an,” sebutnya.

Semasa hidup, mendiang George dikenal karena sejumlah tulisannya yang menyoroti bisnis Keluarga Cendana yang menurutnya sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ia aktif juga menulis soal bisnis militer Indonesia.

George lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 27 Mei 1946.

Ia pernah jadi wartawan untuk Tempo. Pada 1994 dan 1995, nama George Aditjondro menjadi dikenal luas sebagai pengkritik pemerintahan Soeharto mengenai kasus korupsi dan Timor Timur. Ia sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia dari 1995 hingga 2002. Ia dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998.

Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi. Sebelumnya, saat di Indonesia ia juga mengajar di Universitas Kristen Satya Wacana.

Sepulangnya dari Australia, ia menulis beberapa buku kontroversial.

Saat hendak menghadiri sebuah lokakarya di Thailand pada November 2006, ia dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada 1998.

Pada akhir Desember 2009, saat peluncuran bukunya Membongkar Gurita Cikeas, ia dituduh melakukan kekerasan terhadap Ramadhan Pohan, seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Beberapa lama setelah peluncuran bukunya terakhir, Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keprihatinannya atas isi buku tersebut. Buku itu sempat ditarik dari etalase toko walaupun pada saat itu belum ada keputusan hukum terhadap peredaran buku ini.

Di Palu, ia pernah bergabung dengan Yayasan Tanah Merdeka. Di organisasi nonpemerintah yang dibidani kelahirannya oleh Sosiolog Arianto Sangadji ini, George meneliti dan menulis soal silang sengkarut operasi militer dan polisi di Poso selama konflik sosial berlangsung di daerah itu. Ia pernah menulis soal bisnis dan peredaran senjata illegal di daerah konflik. Soal korupsi lunsum prajurit di daerah konflik pun pernah ditulisnya.
(hri/hri)

December 11, 2016 0

Penulis Gurita Cikeas, George Junus Aditjondro Meninggal Dunia

Suara.com – Penulis buku kontroversial George Junus Aditjondro dikabarkan telah meninggal dunia di usia 70 tahun.

Lelaki kelahiran Pekalongan 27 Mei 1946 itu menghembuskan napas terakhir di Palu, Sulawesi Tengah, pada hari ini, Sabtu (10/12/2016) sekitar pukul 05.45 WITA.

Meninggalnya George, yang pernah bikin rezim pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono geram karena karya bukunya berjudul Gurita Cikeas, telah dikabarkan oleh wartawan senior Yan Widjaya di akun Twitternya @yan_widjaya.

“RIP DR George Junus Aditjondro (27/5/1946 – 10/12/2016) penulis buku #CuritaCikeas, tadi pg Sabtu, pkl 05.45 WITA di Palu,” tulis Yan.

Kabar meninggalnya lelaki yang juga pernah menjadi wartawan, sosiolog dan dosen itu juga dikabarkan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di akun Twitternya @hanifdhakiri.

“Duka mendalam wafatnya seorang tokoh reformasi. Guru&mentor politik sy semasa mahasiswa di Salatiga: George Junus Aditjondro. Rest in peace,” tulis Hanif.

George sebelum meninggal sempat mengalami masalah kesehatan di jantungnya. Bahkan, George sudah sulit berbicara lagi setelah terkena serangan stroke pada tahun 2012.

George dan istrinya, Erna Tenge, akhirnya memutuskan tinggal di Palu setelah Erna menyelesaikan pendidikan doktor di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2014.

Lelaki bertubuh tambun itu pernah dilaporkan Ramadhan Pohan, anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada bulan Desember 2009 karena dituduh melakukan kekerasan terhadap Pohan.

Selain itu, George juga penah diusir Forum Masyarakat Yogyakarta saat menggelar diskusi Membedah Status Sultan Ground/Pakualaman Ground dalam Keistimewaan Yogyakarta pada 30 November 2011.

George dituding telah menghina Keraton Yogyakarta karena ucapannya dianggap menghina keraton setelah menyebut keraton adalah kera yang enak ditonton.

George melayangkan kritik kebijakan Keraton terkait penambangan pasir besi di pesisir selatan Kulon Progo. Polisi sempat menetapkannya sebagai tersangka setelah ada laporan masyarakat.

December 11, 2016 0

Saat Dijajah Belanda Cuma 1 Orang Papua Dibunuh, Sekarang?

tirto.id – Filep Jacob Samuel Karma terus konsisten menyuarakan kemerdekaan Papua. 11 tahun hidup di balik jeruji besi tak membuatnya ciut. Suaranya masih lantang mengutarakan berbagai penindasan yang terjadi di tanah kelahirannya, penindasan di masa lalu sampai yang terbaru.

Baginya, ini perjuangan sepanjang hayat, dan ia tahu harus mengorbankan banyak hal. Demi kemerdekaan rakyat Papua, dia pun rela keluar masuk penjara.

“Tidak apa-apa. Namanya pejuang kemerdekaan, itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara,” kata Filep Karma.

Filep bicara banyak mengenai pandangannya soal kemerdekaan Papua. Ia tahu memperjuangkan kemerdekaan adalah persoalan yang tidak gampang. Tersirat betapa ia juga mengetahui bagaimana para pejuang kemerdekaan Indonesia, dulu, juga harus menghadapi pemenjaraan, pembuangan hingga kematian saat mengusahakan kemerdekaan Indonesia.

Tidak mudah menghubungi Filep. Berkali-kali menghubungi tidak dijawab. Sampai 12 kali Tirto berusaha menghubunginya. Pada usaha yang ke-13, Tirto pun akhirnya dapat bercakap-cakap dengan lelaki kelahiran Biak 57 tahun lalu itu.

Berikut penuturan Filep Karma kepada Arbi Sumandoyo dari Tirto pada 30 November 2016, sehari menjelang perayaan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Bagaimana pandangan Anda tentang perlakuan pemerintah di tanah Papua sekarang?

Perlakuan pemerintah tidak ada perubahan. Jadi sejak 1963 sampai sekarang, tidak banyak. Jadi seperti sekarang ada perhatian dari Pak Jokowi dengan beberapa kali kunjungan ke sini, itu hanya lip service, permukaan saja. Secara mendasar tidak memperbaiki situasi yang sebenarnya di situ.

Bukankah pemerintah berjanji memperbaiki Papua, termasuk sudah menggelontorkan puluhan triliun untuk membangun infrastruktur?

Itu, kan, diberikan setelah kami demo, demo dan meminta merdeka. Jadi itu kan, ibaratnya bukan dikasih karena kesadaran untuk membangun masalah Papua, tetapi karena terjepit masalah Papua yang mendunia, terpaksa diberikan, begitu.

Apa, sih, harapan warga Papua?

Kalau berangkat dari latar belakang sejarah, kami bangsa yang berbeda dengan Indonesia. Kami bangsa yang lain dan kami punya hak untuk merdeka. Oleh Soekarno negara kami dimatikan, negara kami yang belum merdeka. Contoh waktu peristiwa Dwikora, saya ingat waktu itu ada “Ganyang Malaysia”, terus perintahnya, bubarkan negara boneka Malaysia buatan Inggris. Tahu enggak, di Trikora juga pidatonya seperti itu, “Bubarkan negara Papua buatan Belanda”. Sama. Untung saja Malaysia gagal, kalau tidak Malaysia sama menderita seperti Papua sekarang.

Bukankah pemerintah berupaya mewujudkan perdamaian di Papua? Sebetulnya seperti apa kondisi Papua saat ini?

Kalau menurut saya, di Era Gusdur kami merasakan itu (menjadi warga Papua sebenarnya), tetapi di era Jokowi penangkapan-penangkapan warga Papua meningkat sekali sampai 6000 orang. Demo-demonya teman-teman KNPB (Komite Nasional Papua Barat) ditangkap, sampai 5000 orang. Kalau itu dikumpulkan, sampai kota-kota jumlahnya sampai 6000 orang. Jadi sebetulnya, di era Jokowi eskalasinya semakin meningkat. Pelanggaran HAM semakin meningkat, kebebasan mengemukakan pendapat, itu dilarang.

Di Papua, demo itu dilarang, katanya tidak ada izin. Lho, padahal aturan demo itu bukan izin, tetapi hanya pemberitahuan, bukan meminta izin. Nah, kalau demo yang di Jakarta, seperti sekarang menjelang tanggal 2 Desember (Aksi Bela Islam III) itu tidak dihambat, tidak berani dihambat.

Anda merasakan sebetulnya tidak ada perbedaan antara Jokowi dengan pemimpin sebelumnya?

Tidak ada. Ada sedikit perubahan, artinya sedikit dibuka, kami boleh berbicara. Tetapi itu langsung dibungkam. Jadi seperti aksi demo itu, langsung dilokalisir, tidak boleh bergerak. Misalnya, teman-teman di KNPB, sudah memberitahukan tiga hari sebelumnya, dia bilang mau ke DPR Provinsi, tidak boleh bergerak. Jadi langsung dihambat di titik kumpul, jadi tidak boleh bergerak.

Apa harapan Anda ke depan untuk Papua?

Harapannya adalah pemerintah Indonesia harus bisa mengakui bahwa waktu Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) itu dilakukan secara represif di bawah tekanan militer dan bukan Papua bebas memilih. Itu di bawah ancaman. Jadi ke depan, kalau Indonesia mau dewasa dalam berdemokrasi dan membuktikan kepada negara luar bahwa betul-betul Indonesia negara demokrasi, bentuk referendum di Papua. Memberikan izin referendum dilakukan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Karena begini, Papua satu-satunya provinsi yang masuk ke Indonesia melalui campur tangan internasional. Kalau Provinsi lain, kan, memang secara sukarela ingin membangun bersama Indonesia. Kalau Papua tidak. Papua mempersiapkan diri untuk merdeka sendiri, lalu dicaplok begitu. Dicaplok, dipaksa dengan perjanjian internasional, baru masuk Indonesia. Itu pun Pepera dilakukan di bawah tekanan intimidasi militer.

Jadi kami berusaha. Kalau pun kami keluar dari bingkai Indonesia, itu juga karena campur tangan internasional. Jadi itu hal yang wajar. Jadi pemerintah Indonesia tidak bisa bilang tidak boleh (membangun solidaritas internasional).

Menurut Anda Papua sudah siap untuk merdeka?

Lho siap sekali. Sekarang saya tanya, waktu Indonesia merdeka, berapa sih sarjana, doktor? Pak Karno saja baru insinyur, Pak Hatta baru doktorandus, lah Papua sudah punya doktor. Doktor sudah berapa orang, jadi kenapa Papua merdeka teman-teman Indonesia memusingkan, itu urusan kami, mau kami merdeka kemudian makan dan tidak makan kenapa Indonesia yang pusing begitu, lho.

Dan ini bahasa-bahasa khas penjajah begitu, kaya Belanda dulu: wah Indonesia enggak bisa merdeka, nanti kamu merdeka mau makan apa. Sama saja seperti itu. Sekarang kami mendengar hal yang sama seperti itu.

Banyak dorongan agar Papua tidak melepaskan diri, bagaimana pandangan Anda?

Itu kan sebenarnya karena SDA Papua yang diinginkan. Buktinya kami bersama-sama dengan Indonesia, tapi hidup kami dalam ancaman, bahaya dari sejak gabung sampai saat ini. Dan itu terjadi setiap hari, setiap saat ada pembunuhan orang Papua. Mana bisa kita bebas berbicara tentang merdeka. Dulu saja, untuk menyebut nama Papua (saat masih bernama Irian Jaya), sudah dituduh separatis.

Siapa yang tahan kalau hidup menderita begitu. Tidak ada kesejahteraan (saat) kami bergabung dengan Indonesia. Kesejahteraan itu bukan makan minum cukup, terutama hati, kalau hati damai makan dan minum bisa dicari. Tetapi kalu hati tidak sejahtera, bagaimana mau makan minum? Kaya lagunya siapa ya dibilang, “Burung Dalam Sangkar”, tetapi hatinya tersiksa, sama orang Papua juga seperti itu. Jadi bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah hak asasi Papua untuk merdeka.

Apa upaya Anda untuk mewujudkan itu?

Kami melakukan pendekatan-pendekatan politik dengan teman-teman Indonesia. Karena saya yakin, rakyat Indonesia banyak yang punya hati nurani. Kalau dia melihat penderitaan Papua selama 50 tahun, pasti dia tidak tega. Aduh kenapa, ditahan padahal tidak bawa senjata, tetapi malah disiksa terus.

Sampai saat ini Anda masih terus berjuang bersama Benny Wenda dan Jacob Rumbiak?

Ya betul. Saya tidak di negara tetangga, saya di dalam negeri. Saya berbicara dengan bung, saya menjelaskan penderitaan kami, selama bergabung dengan Indonesia, apa saja yang kami rasakan. Sebab begini, bung, saat dijajah Belanda, hanya satu orang Papua saja dibunuh, bandingkan sekarang? Itupun karena dia melakukan pembunuhan terhadap pejabat pemerintah. Tetapi setelah Indonesia masuk menjajah kami, wow orang Papua yang dibunuh sudah ratusan ribu.

Anda menolak menandatangi grasi yang diberikan Presiden?

Betul. Begini, grasi diberikan kepada pelaku kriminal, saya ini tahanan politik dan bukan pelaku pidana. Berbeda ideologi, lalu kenapa saya dikriminalkan. Saya tidak mau.

Saya dipaksa keluar, remisi yang dipaksakan begitu dan menyalahi aturan sebenarnya. Sebab namanya kalau dikeluarkan karena remisi, harusnya masih ada wajib lapor. Tetapi saya kok tidak melakukan itu.

Apa yang Anda lihat dari kondisi warga Papua saat ini?

Orang Papua terpinggirkan, di mana-mana tanah milik TNI AD, tanah milik TNU AU, tanah milik Polda, tanah milik TNI AL. Orang Papua tidak bisa berbicara, karena kalau berbicara dituduh separatis.

Sampai saat ini?

Masih ada. Tadi saja pulang dari kantor, ada konvoi militer dengan Polisi. Karena menjelang 1 Desember, rakyat kok ditakut-takuti, aneh menurut saya.

Besok berarti tetap ada perayaan Papua Merdeka?

Iya, kita tetap melakukan perayaan. Kita ibaratkan, sering polisi tanya, kalau bapak ulang tahun, bapak ngapain aja? Mukulin tetangga? Enggak juga, kan? Mungkin isterinya belanja, mungkin masih ada kelebihan makanan orang lewat kita panggil, bolehlah makan, bolehlah mampir.

Orang Papua juga begitu. Istilahnya kita merayakan, senang begitu lho, gembira. Tetapi, kok, selalu dikonotasikan negatif, seakan-akan kami merampok, membunuh dan mengacau. Kami heran, kok cara pandang terhadap kami seperti itu. Saya juga heran.

Apakah ada pengibaran bendera Bintang Kejora?

Kalau pengibaran, saya tidak tahu karena sekarang saya tidak telibat. Dulu saya memang aktif, tetapi saya sudah mengkader orang, sudah ada yang berani, saya harus mundur. Istilahnya Ki Hajar Dewantoro, ing madyo mangun karso (tertawa).

Saya ikut hadir memberikan semangat, nanti kalau salah saya yang memberikan nasihat, begitu. Sudah tidak saya ambil alih lagi, jadi bukan cuma saya saja yang berani, itu jangan. Banyak orang Papua yang berani berbicara tentang haknya dengan damai. Sekali pun ancamannya masuk penjara, atau apa, tetapi kami berani berbicara tentang hak kami dengan damai.

Berapa jumlah orang yang akan menghadiri perayaan itu?

Saya belum bisa memastikan, karena adik-adik lain yang menjadi koordinatornya, saya tidak tahu. Jadi pemerintah juga berupaya memecah massa. Jadi di lapangan menjadi tempat almarhum Theys Hiyo Eluay dimakamkan, itu juga dibuat acara. Itu yang buat Dandim dan Kapolres di sana. Itu juga saya bingung, ini bagaimana.

Apa cita-cita Anda yang belum tercapai?

Ya membuat merdeka sendiri, lepas dari jajahan Indonesia, begitu. Sehingga hasil sumber daya alam kami bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Anda tentu sangat ingin dan rindu melihat Papua merdeka?

Ya, karena sekarang kami dijajah, kami jadi daerah koloniasasi dari Indonesia. Terus kekayaan kami diambil, perundingannya antara Indonesia dengan Amerika. Kami dibungkam tidak boleh berbicara. Jadi seperti begini lho, bung. Saya bertetangga, lalu saya datang ke rumah bung, dan bung saya suruh tinggal di emperan, begitu. Terus semua hasil ladang di halaman, saya yang nikmati dan kemudian kalau ada sisa-sisanya, lalu bung yang saya suruh nikmati panen, kan begitu. Itu terjadi di Papua.

Indonesia kan punya rumah sendiri, kenapa rumah saya direbut, lalu saya disuruh tinggal di emperan. Padahal, Tuhan menciptakan kita sudah punya rumah sendiri, sudah punya wilayah masing-masing. Kemudian kalau dirunut sejarahnya, tidak ada orang Papua ikut Sumpah Pemuda, tidak ada orang Papua ikut perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Yang tiga pahlawan nasional itu, itu pun baru ada setelah reformasi, karena kami gencar teriak merdeka, baru tiba-tiba ada yang diangkat jadi pahlawan. Jadi ketawa. Orang lain mau jadi pahlawan saja harus dipermasalahkan dan jadi ramai, Papua tanpa minta, tanpa mengajukan, lalu diangkat tiga orang sekaligus. Hahaha…. jadi itu, kan, pahlawan nasional boneka, begitu.

Kalau tadi Anda mengatakan Papua siap merdeka, apakah perangkat kenegaraannya memang benar-benar sudah siap?

Nah itu, kan, urusan kami di sini. Istilahnya kalau dibandingkan dengan jumlah sarjana waktu Indonesia merdeka sebenarnya kita lebih banyak. Indonesia merdeka saja mampu, kenapa Papua tidak mampu? Padahal kalau dihitung, sarjana kami sudah lebih banyak.

Anda yakin dengan banyaknya lulusan perguruan tinggi itu, Papua bisa mengelola negaranya sendiri dan tanpa kekerasan?

Oleh sebab itu, saya berusaha dengan teman-teman, kami harus meluruskan sejarah kami, meletakkan dasar yang baik. Jangan kami membuat kebohongan dengan sejarah kami, kami harus meluruskan yang benar. Sebab Indonesia juga didirikan atas kebohongan-kebohongan. Kemudian beberapa gelintir orang, kekayaan untuk keluarga sendiri atau trah mereka atau kelompok mereka, sebagian rakyat Indonesia dibiarkan menderita. Ini yang saya lihat, teman-teman di Indonesia.

Jadi saya melihat ini seperti contoh ya, masyarakat menjadi korban lumpur Lapindo, itu kan kasihan negara harus memperhatikan kepentingan mereka. Jangan kepentingan Aburizal Bakrie lebih dipentingkan daripada rakyat. Yang punya negara ini rakyat yang banyak, bukan Aburizal sendiri.

Anda tidak takut dipenjara kembali?

Tidak apa-apa. Hahahaha… namanya pejuang kemerdekaan itu bagian dari hidup. Sukarno dan Mohammad Hatta juga keluar masuk penjara.

Siapa tokoh yang menginspirasi Anda?

Saya banyak belajar dari Indonesia lah, bagaimana Sukarno berjuang untuk rakyatnya, bangsanya. Sehingga saya berpikir, jika Sukarno bisa berjuang untuk bangsanya, saya pun juga bisa berjuang untuk bangsa saya. Juga Mahatma Gandhi, kemudian ya salah satu pejuang yang baru saja almarhum di Kuba, Fidel Castro.

Bung, saya titip pesan untuk orang-orang Indonesia yang punya hati nurani, yang kemarin mendeklarasikan forum rakyat Indonesia bagi Refrendum West Papua. Terimakasih banyak untuk teman-teman di Indonesia. Saya yakin di Indonesia masih banyak orang yang punya hati nurani. Oke, terimakasih ya.

(tirto.id : arb/zen)

December 3, 2016 0

Dari MPP TRWP, Amunggut Tabi Serukan Dukung Filep Karma tur keliling Jawa

Filep Jacob Semuel Karma, TAPOL/NAPOL Papua Merdeka, kini berada di pulau Jawa, berkeliling memobilisasi dukungan dari masyarakat Indonesia untuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua. Membaca pemberitaan yang disampaikan TabloidJubi.com maka kami dengan bangga mendukung langkah-langkah yang dilakukan Filep Karma saat ini.

Sekretariat-Jenderal TRWP menyerukan agar mahasiswa Papua yang berada di perantauan, terutama di Pulau Jawa dan Bali, dan Sulawesi agar mendukung dengan berbagai cara, lewat doa, tenaga, dana dan airmata, atas apa yang dilakukan salah satu tokoh Papua Merdeka hari ini.

Sepeningganan Theys Eluay, Willy Mandowen, Thom Beanal (peinsiun), Nicolaas Jowe (peinsiun), Nick Messet (peinsiun), Fransalbert Joku (peinsiun), Alex Derey (peinsiun), Jams Nyaro (alm.), Jacob Prai (peinsiun), Otto Ondawame (alm)., Andy Ayamiseba (peinsiun), dan banyak tokoh lainnya, maka kita punya tokoh Papua Merdeka yang sudah tampil ke depan, mengorbankan semua-muanya, berjuang murni untuk Papua Merdeka, antara lain

Benny Wenda,
Filep Karma
Buktar Tabuni
Oktovianus Mottee
Jacob Rumbiak
Markus Haluk
Forkorus Yaboisembut
Edison Waromi

dan banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan, yang sudah nyata tidak dapat diragukan lagi, lewat organisasi seperti

ULMWP
PNWP
KNPB
WPNA
NRFPB
DAP
PDP
DeMMAK
IPWP
FWPC
WPNCL
WPPRO
ILWP

dan banyak lainnya yang tujuan pendiriannya ialah memperjuangkan kemerdekaan West Papua harus bergabung bersama, dan mendayung dalam satu irama.

Mari kita bersatu dalam kata dan langkah.

Untuk saat ini, kami mengundang mari kita dukung kegiatan Filep Jacob Semuel Karma di pulau Jawa saat ini. Mari kita bangun kebersamaan, samakan irama dan nada, karena kita sudah punya lagu perjuangan yang sama.

November 18, 2016 0