Belasungkawa untuk Leut. Col. TRWP Demianus Wanimo

[textbox]Setelah mendengar kasus penembakan Leut. Col. TRWP Demianus Tary Wanimbo di Ilaga, Kab. Puncak, oleh pihak Polri/ TNI,[/textbox] dengan memanfaatkan konflik antara masyarakat yang sedang terjadi setelah pelaksanaan Otsus dan kegagaln demi kegagalannya, maka dengan sungguh sedih dan dengan mengucapkan doa kepada Tuhan Pencipta dan Pemilik Tunggal Tanah Papua, dengan ini PAnglima Tertinggi Komando Revolusi, TRWP, Gen. TRWP Mathias Wenda bersama segenap perwira dan pasukan Markas Pusat Pertahanan, dan atas nama seluruh panglima Revolusi Daerah, atas nama moyang dan segenap tanah air dan segala isinya, atas nama Tuhan Pencipta dan Pelindung kita semua, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya

BERDUKA SEDALAM-DALAMNYA

atas tertembaknya Leut. Col Demianus Wanimbo di Ilaga, Kabupaten Puncak.

Markas Pusat Pertahanam,
Panglima Tertinggi,

 

 

================
Gen. Mathias Wenda

BRN: A.001076

 

 

Leut Gen. A. Tabi

Sec.- Geneneral

kKTT ILWP I: Oxford 2 Agustus 2011: Apakah Untuk Mengacaukan Papua? Siapa yang Salah?

Sudah berulang kali, dalam berbagai hal, di berbagai tempat, NKRI dan orang Indonesia terkurung dalam budaya “mengkambing-hitangkan” orang lain. Itu pokok pertama. Berikutnya Indonesia di manapun, kapanpun, kita tidak pernah dengan orang Indonesia pernah meminta maaf atas perbuatannya. Kedua sisi mata uang ini berasal dari satu “oknum” bernama “Manusia Indonesia”. Indonesia memang identik dengan penipuan, manipulasi, sok ramah-tamah di pidato dan khotbah, sok negara hukum. Padahal fakta di lapangan jelas-jelas menunjukkan justru hal-hal yang terbalik.

Presiden NKRI mengatakan “I Love Papua!”, padahal ia sementara itu telah menyuruh panglima tentara dan polisinya mengirim pasukan untuk operasi terselubung di Tanah Papua. Saat ada isu KTT ILWP dan demonstrasi di berbagai tempat di Indonesia menuntut kemerdekaan (referendum), Indonesia malahan menunjuk jari kepada pihak asing.

Lihat saja kasus serupa di tempat dan kasus lain, yang terjadi di Indonesia. Satu kasus yang memanas di Indonesia saat ini. Nazaruddin dijadikan tersangka oleh KPK, tetapi ia tidak pernah merasa bersalah. Malahan ia menunjuk jari kepada pihak lain, seperti Andi Malaranggeng, dan Ketua Partai Demokrat. Sementara itu, walaupun banyak saksi menyatakan Nazaruddin memang teman dekat dan sejumlah tuduhan Nazaruddin benar adanya, malah Anas melaporkan Nazaruddin ke Mabes POlri dengan tuntutan pencemaran nama baik. Petinggi Partai Demokrat mengatakan “KATAKAN TIDAK, kepada KORUPSI!”, tetapi dalam faktanya justru korupski terbanyak terjadi setelah era orde baru ialah korupsi orang-orang di dalam dan partai Demokrat itu sendiri. Itu sudah pengetahuan umum, tidak perlu menunggu proses hukum untuk membuktikannya.

Contoh lain lagi. Ada banyak pernyataan Presiden NKRI dan anggota Dewan, Ketua DPR RI, pejabat di Papua juga menyampaikan informasi dan tanggapan yang salah, malahan tidak mendidik secara politik, tidak tepat secara moral politik. Mendengar itu, rakyat lalu mengumpulkan dukungan untuk mendesak para pejabat minta maaf.

Yang satu lagi, dan ini penting. Saat Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) berkonferensi di Geneva, Markas Pusatnya, tahun 2011 ini Presiden kolonial NKRI memberikan pidato yang menggebu-gebu sampai mendebarkan para peserta konferensi tentang bagaimana Indonesia dan khususnya Presiden kolonial RI telah berupaya mengatasi kaum buruh migran (TKI/TKW) dan telah sukses dengan berbagai program dan upaya yang perlu ditiru oleh negara-negara lain dalam melindungi kaum buruh migran. Hampir setiap kalimat disusul dengan tepuk tangan yang meriah. Sang Presiden kolonial tiba-tiba berada di udara, tetapi tidak tahu di atas udara mana.

Begitu dari udara dia turun ke darat, persis di tempat bernama Bandara Soekarno-Hatta, wajah yang tambun itu tertampar. Bukan tertampar tetapi ditampar. Bukan juga ditampar tetapi menampar dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan TKI/TKW? Terbukti dan ternyata sejumlah orang TKW telah dibunuh gantung di Arab Saudi.

Inikah program dan upaya yang bagus, yang mendapat tepuk tangan riuh di Geneva itu?

Apa yang Presiden kolonial lakukan? TIDAK SAMA SEKALI. Tida ada minta maaf kepada peserta kongres yang sudah lelah dan sakit telapak tangannya karena menepuk tangan waktu ia sampaikan pidatonya itu.

Waktu itu “Imigrant Care” sebuah LSM pinggiran yang melaporkan bahwa ada orang Indonesia dibunuh gantung di Arab Saudi. Kalau seandainya itu presiden Amerika Serikat, Perdana Menteri Inggris atau Jepang, apa yang seharusnya terjadi????

Yang seharusnya dan pasti terjadi di sana ialah, “Presiden meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dengan pidato tertulis yang disebarluaskan ke seluruh media, dan menyatakan turut berbelasungkawa atas pembunuhan itu. Lalu ia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara pembunuh dimaksud.” ITUKAH yang terjadi?

TIDAK, BUKAN BEGITU YANG TERJADI.

Yang terjadi ialah Presiden menyalahkan Kedubes RI di negara pembunuh itu. Menlu menyalahkan pemerintah yang tidak memberitahuna proses peradilan sampai vonis mati dimaksud. Lalu malahan Menteri Tengara Kerja menyatakan, “Siapa suruh cari mati di sana? Kalau ia membunuh, yang itulah hukumnya!”

Ini contoh yang baru saja terjadi, maka bisa kita ingat.

Kalau kita kembali kepada tuduhan “PIHAK ASING YANG MEMANAS-MANASI SITUASI PAPUA, ORANG PAPUA CINTAI NKRI!, HANYA SEGELINTIR ORANG MAU MERDEKA, MAYORITAS MENOLAK MERDEKA!”

Yah, jawabanya janngan setengah mati sob, jawabannya mudah saja sob, jawabannya, “DASAR INDONESIA!”

Ya, memang Indonesia memang begitu! Indonesia memang tidak akan pernah mengakui kesalahan dan dosanya. Indonesia memang tidak tahu malu. Indonesia memang selalu mencari kambinghhitam. Nah kalau kambing- hitamn-ya tidak ada, kambing putih diambilnya dicatnya menjadi kambing hitam. Atau lebih tepat, kambing berbelang saja dimatanya berwarna hitam.

Ya, itulah Indonesia.

Sibuk-sibuknya mencari kambinghitam dan menyulap kambing warna lain menjadi kambing hitam, lupa juga bahwa dirinya sendiri sedang dikambinghitamkan oleh orang lain juga. Ya, karena kerjanya mencari kambinghitam, jadi saat ia dikambinghitamkan ia tidak tahu.

Bukan saja orang Indonesia, kaum Papindo (Papua-Indonesia), dasar karena memang setengah hidup dan nafasnya sudah Indonesia walaupun rambutnya keriting ikut-ikutan mencari kambinghitam itu, karena Ibutiri Pertiwi mencari kambinghitam, ia sudah tempo-tempo menunjuk kambinghitam itu. “Ada Skenario Besar untuk Kacaukan Papua,” begitu ungkap sang Papindo Diaz Gwijangge.

Jauh sebelum itu, sang penghianat bangsa dan penghianat perjuangan aspirasi bangsa Papua Fransalbert Joku mendahului Ibutiri Pertiwinya telah mengkambinghitamkan Benny Wenda sebagai bahwa KTT ILWP Itu hanya usaha mencari makan, bukan untuk Papua Merdeka seperti disangka orang Papua.

Orang Papua tidak bertanya begini: Et, atau jangan-jangan Pak Joku sendiri sedang bernostalgia dengan pengalaman pribadinya di sini?” Pantaslah dicurigai karena hampir empat dekade mereka berada di luar negeri, belum pernah ada kelompok sekecil apapun yang pernah terbentuk, yang menyuarakan dukungan, keprihatinan, kecenderungan mendengar isu-isu dan kondisi Papua atau juga aspirasi bangsa Papua. Kalaupun ada, apa yang mereka lakukan di sana juga tidak pernah didengar lewat media apapun, entah telepon, surat, orang, atau entah kabar burungpun tak pernah terdengar. Yang pernah kami dengar adalah justru mereka memperdagangkan, bukan sekedar mencari makan dan kumpul orang, tetapi memperjual-belikan aspirasi bangsa Papua untuk keperluan pribadi.

Tetapi itu semua cerita lama, barang basi. Orang Papua perlu terfokus kepada apa yang terjadi saat ini. Ini bukan politik ala ‘buru-pungut’ (hunter-gathering politics), tetapi ia politik ‘tanam-pungut’ (plant-harvest politics), seperti sudah banyak kali ditulis Sem Karoba, dkk dalam buku mereka. Kita tidak perlu berlari-lari ke hutan tanpa kita tahu hewan buruan ada di mana atau berlayar tanpa tahu ikan ada di mana. Kita tidak perlu anjing buruan untuk mengejar dan menggonggong, yang menyebabkan sang tuan harus lari tanpa tahu pasti obyek buruan lari ke mana. Mari kita sebentar saja berpatok kepada plant-harvest politics. Perlu dicatat, tempo dan propaganda kedua jenis politik yang ada di Tanah Papua ini. Oleh karena itu, kita serahkan semua ini kepada Sang Khalik Langit dan Bumi, Pencipta Bumi Cenderawasih, pencipta Bangsa Papua. Dialah yang pada akhirnya menghakimi, “apakah yang mau merdeka itu mayoritas atau minoritas orang Papua?Apakah ada skenario di balik semua ini? Apakah orang luar negeri yang salah sehingga Papua mau merdeka? Apakah orang Papua lapar nasi sehingga berteriak merdeka? Apakah yang dituntut ialah keadilan dan kesejahteraan? Apakah dengan uang yang banyak ditumpukkan ke Tanah Papua mematikan aspirasi dan perjuangan Papua Merdeka?

APAKAH BETUL BENNY WENDA HANYA CARI MAKAN? Ataukah justru Fransalbert Joku dan Diaz Gwijangge yang begitu?

Demianus Tari Wanimo, Mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Mati Dibunuh dalam Kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga

[PMNews] Informasi lepas kami terima menyatakan Sdr. Demianus Tari Wanimbo, mantan Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional telah tewas dibunuh pada saat terjadi kerusuhan di Kabupaten Puncak, Ilaga baru-baru ini.

Demianus Tari Wanimbo diangkat secara aklamasi sejak pendirian AMP tahun 1998, dalam rangka menanggapi peristiwa Biak Berdarah pertengahan tahun itu. Kemudian sejalan dengan perkembangan politik dalam negara kolonial Indonesia dan di Tanah Air, maka kiprah AMP terus berlanjut bahkan sampai ke bidang politik di bawah kepemimpinannya.

Menurut sumber kami, Demianus Wanimbo dibunuh saat mengawal salah satu calon Bupati Puncak, di mana menurut sepengetahuan PMNews beliau telah lama dekat dengan salah satu calon karena hubungan keluarga.

Beliau meninggalkan seorang isteri dan seorang anak.

Dari PAPUA MERDEKA! News, seluruh anggota Collective Editorial Board (CEB) of the Diary of OPM (Online Papua MOuthpiece) mengucapkan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

 

atas kepergian salah satu dari Tokoh Papua Merdeka dari unsur Pemuda dan Mahasiswa yang telah lama membuktikan dirinya sebagai pejuang bagi rakyat dan bangsanya.

Ringkasan Riwayat

Alm. Demianus Wanimbo telah banyak kali dicoba dibunuh oleh anggota BIN, preman di Jakarta (karena beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama sampai masuk ke Perguruan Tinggi di Jakarta). Maka selama hidupnya selalu merujuk dirinya sebagai orang “OPM Betawi”, memang pantas karena ia memang orang Jakarta, ia mengenal dunia di Jakarta, bukan di tanah airnya sendiri.

Bukan itu saja, Almarhum banyak kali hampir mati karena lapar, mati kelaparan karena memperjuangkan aspirasi bangsa Papua. Makanan pokoknya ialah rokok, bahkan pontongpun telah banyak kali dipungutnya untuk mempertahankan hidup di negeri orang, bukan hanya karena hidup di negeri orang, tetapi karena dedikasinya untuk Tanah Airnya sehingga banyak orang meninggalkan dia. (Kami berdoa nasib ini tidak dialami oleh pejuang saat ini)

Almarhum pernah menjual baju jasnya yang dibelikan bapak angkatnya gara-gara tidak ada duit untuk pergi demo di Jakarta. Bahkan sepatunyapun pernah dijualnya, tetapi bukan untuk makan, untuk pergi demo.

Demianus Wanimbo berasal dari Distrik Mbogondini, tetapi sejak kecil hingga wafatnya ia tinggal di Kabupaten Puncak Jaya karena ayahnya mengajar di Sekolah Alkitab Mulia (SEKALIA) sejak 1970-an hingga ayahnya pensiunpun, beliau tetap berada di sana bersama sanak-keluarganya.

Para pemuda dan mahasiswa kami memohon menedalani pekerjaan yang telah dilakukannya sampai Aliansi Mahasiswa Papua telah aktiv berperan di pentas politik dunia, jauh sebelum PDP ataupun organisasi lainnya berkarya bagi Tanah Papua. Bahkan Kantor perjuangan Papua Merdeka di Kerajaan Inggris-pun dirintis dan dibangun pada awalnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di bawah kepemimpinan Alm. Demianus Tari Wanimbo.

http://kejora.hyves.nl/

Sambom: Saya Bebas Dari Penjara Ketika Rakyat Papua Barat Bebas Dari Penjara Kolonial

Jubi—Tahanan politik Sebby Sambom akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah mendekam di balik terali besi sejak 17 Desember 2008. Tanggal 26 Juli 2011, pemerintah melalui Kanwil Hukum dan HAM provinsi Papua memberikan pembebasan bersyarat kepada Sambom. Pembebasan Sebby ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.PAS.2.XVIII.5180.PK.01.05.06 TAHUN 2011.

Namun pembebasan bersyarat ini dikritik oleh Sambom sendiri. Ia menyayangkan pembebasan bersyarat terhadap dirinya yang tidak tepat waktu sehingga menurutnya pembebasan bersyarat ini tidak adil.

Seby Sambom
Seby Sambom

“Saya sangat menyanyangkan sikap KAKANWIL Hukum dan HAM provinsi Papua yang membebaskan saya bulan ini, sementara surat ini tertanggal 31 Maret. Surat ini juga keluar bersamaan dengan surat pembebasan teman-teman tahanan lain. Mereka yang lain dibebaskan tepat waktu dan saya tidak tepat waktu. Suatu tindakan yang tidak adil,” ujar Sambom.

Menurut Sambom, tindakan Kakanwil ini, menunjukkan bahwa penegak hukum telah berlaku tidak adil, tidak bekerja efektif dan tidak konsisten menegakkan keadilan dan kebenaran. Penegak hukum sebagai simbol keadilan dinegeri hanya bersandiwara. Akibatnya hak-hak NAPI tidak terpenuhi tepat waktu bahkan boleh dibilang diskriminatif.

Lanjut Sambom, meskipun dirinya saat ini sudah bebas dari penjara, namun dirinya merasa belum bebas dari kolonialisme.

“Saya belum bebas dari penjara. Saya akan bebas ketika semua orang Papua Barat bebas dari penindasan kolonial. Kita harus menegakkan kebenaran. Siapapun yang tidak mengenal kebenaran mesti memperoleh pelajaran melalui kebaranian kita menegakkan kebenaran.” tegas Sambom.

Meski demikian, Sambom tak lupa meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada Wimane, anaknya yang berusia 2 tahun dan isterinya karena bisa bertahan menghadapi situasi-situasi sulit tanpa kehadirannya dan selalu mendukung perjuangannya. (J/18)
Wednesday, 27 July 2011 23:58
http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13396-sambom-saya-bebas-dari-penjara-ketika-rakyat-papua-barat-bebas-dari-penjara-kolonial.html

Stop, Stigmatisasi OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA-Membawa misi Indonesia di dunia internasional, yakni sebagai Dubes RI untuk Kolombia, belum cukup baginya, sebelum mengabdikan ilmunya dengan kembali membangun tanah kelahirannya sendiri, tanah Papua, yang masih terus tertinggal di banding daerah lainnya di Indonesia, meski sudah digelontor dengan triliunan dana Otsus. Kira-kira itulah salah satu niat tulus yang mendorong Dubes RI untuk Kolombia, Michael Menufandu memutuskan untuk maju bertarung dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 mendatang.

Hal itu tercermin dalam pemaparan visi dan misi yang disampaikannya di depan tim Pansus Gerinda dan PBR, Rabu (25/5) kemarin. Penyampaian visi misi ini sesuai dengan permintaan Partai politik yang dipinangnya, Gerindra dan PBR. Sebagai bentuk keseriusannya untuk mengabdikan diri di Papua, maka iapun relah tidak mengenal cape dan lelah hanya untuk datang menyampaikan visi dan misinya di depan penalis Partai Gerindra dan PBR, kemarin. “ Untuk datang ke Papua saya harus menempu penerbangan selama 36 jam dari Kolombia,”katanya di depan wartawan. Michael Menufandu yang mendapat giliran kedua memaparkan visi misi, mengusung visi ‘Terwujudnya Papua yang Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Harmoni’.

Dalam pemaparannya sekitar dua jam, dikatakan bahwa diperlukan kewibawaan Pemerintah untuk membawa kemajuan Papua dengan lebih cepat.

Tentang motivasinya untuk ikut dalam proses seleksi oleh Partai Gerindra dan PBR, dikatakan bahwa hal itu semata mengikuti prosedur yang ada. “Ini prosedur partai, yang mana saya ditelepon oleh Bu Yani untuk datang memaparkan visi dan misi saya. Jadi saya datang untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Partai,” ungkap pria yang sekarang menjabat sebagai Dubes Kolombia.

Tentang Otsus, melihat situasi yang ada memang Otsus belum berjalan dengan baik. Otsus ada harus memberikan rasa aman, nyaman dan teratur dalam berbagai aspek.

Tentang rasa aman, dimana selama ini orang Papua masih terus dihantui rasa takut di daeranya sendiri karena masing sering mendapat stigma politik, yakni orang Papua itu OPM, separatis dan pengacau keamanan lah. Kemudian ada juga stigma sosial, menyebut orang Papua terbelakang, tertinggal, bodoh dan lainnya. “Nah, kedepan stigma semacam ini jangan lagi ada, stop stigma orang Papua OPM, orang Papua ada bagian dari warga Negara kesatuan republic Indonesia,”katanya.

Ya sebagai mana langkah dalam menghadapi Pemilukada Provinsi Papua, Partai Gerindra dan Partai Bintang Reformasi yang telah menyatakan bergabung (berkonfederasi) dalam upayanya mengusung pemimpin baik di daerah maupun pusat, Rabu (25/5) menerima pemaparan visi dan misi (mengaudisi) dua kandidat Gubernur Papua Periode 2011-2016, yang ingin menggunakan kedua partai tersebut sebagai perahu menuju Papua Satu.

Ketua Pansus Pilgub 2011 Partai Gerindra-PBR Provinsi Papua Pdt Jack Wanane,MTh mengatakan bahwa, pihaknya ingin memahami lebih jauh tentang Balon yang akan diusung menuju Papua 1.

“Hari ini ada dua orang Bakal Calon Gubernur yang memaparkan visi dan misinya, masing-masing Menase R Kambu dan Michael Manufandu,” ungkapnya saat ditemui Wartawan usai mendengar pemaparan dari mantan Walikota Jayapura dua periode MR Kambu di Aula Sekretariat Partai Gerindra Provinsi Papua di Padang Bulan.

Dikatakan, para Balon yang telah didengar visi dan misinya, selanjutnya akan dibawa ke Pusat. “Nanti pusat yang berwenang menentukan siapa figur yang akan kita usung menjadi Calon Gubernur Papua,” ungkapnya.

MR Kambu yang mengusung thema ‘Bersama Membangun Papua’ mengatakan, bahwa ia sangat berharap untuk mendapat dukungan dari Partai Gerinda dan PBR. “Doa dan harapan saya PBR akan menerima dan mendukung saya,” ungkapnya kepada Wartawan usai memaparkan visi dan misinya.

Tentang upaya Pansus, dikatakan bahwa Tim tersebut lebih mengutamakan visi, misi dan orientasi dari para Bakal Calon dalam membangun Papua ke depan. “Untuk itu kita beri apresiasi kepada tim ini,” ujarnya.

Tentang visi dan misinya, Kambu mengatakan, bahwa visinya adalah membawa Papua bangkit untuk membangun dan melayani. “Tentunya dengan melibatkan 4 komponen besar, yaitu adat, agama, pemerintah dan stake holder lainnya,” ujarnya. (aj/don)

KOMUNITAS PAPUA BERITA DUKA

BERITA DUKA

DITUJUKAN KEPADA :
1. WEST PAPUA NATIONAL AUTHORITY (WPNA) BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PAPUA
2. PEMIMPIN KOLEKTIF BANGSA PAPUA
3. SELURUH ELEMEN PERJUANGAN PEMBEBASAN PAPUA
4. RAKYAT BANGSA PAPUA
5. KELUARGA BESAR ARONGGEAR
6. KELUARGA BESAR ANSUS-YAPEN BARAT
7. KELUARGA BESAR YAPEN

ISI BERITA DUKA :
Telah meninggal dunia pada hari Jumat, 11 Maret 2011 di Jayapura salah seorang pejuang pembebasan Papua Barat anggota pelaku pelurusan sejarah Papua di PDP dan Menteri Dalam Negeri WPNA. BAPAK DRS. DOMINGGUS ARONGGEAR.

Almarhum meninggal dunia karena ditabrak oleh kendaraan motor disekitar kebunnya sepanjang jalan ke arah Koya. Jenazah almarhum sedang disemayamkan di rumah duka dengan alamat Melati Kota Raja-Jayapura.

Demikian berita duka ini kami sampaikan kepada kita sekalian untuk diketahui.

Terkirim: Sab, 12 Maret, 2011 02:20:44
Sumber YahooGroups
================
Turut Berduka cita dan kiranya Tuhan menerima alm. disisiNya. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga Besar Ap dan Bangsa Papua baik di Netherlands, Papua dan dimanapun berada. Seluruh Perjuangan dimasa hidupnya menjadi inspirasi bagi kita untuk melanjutkan apa yang diperjuangkannya.
Diaz dan Keluarga di Papua.

To: komunitas_papua@yahoogroups.com; ottis@yahoogroups.com; simpa@yahoogroups.com
From: oridek@…
Date: Tue, 7 Jun 2011 06:33:43 +0000
Subject: KOMUNITAS PAPUA BERITA DUKA

Saya barusan dapat kabar yang adik Yarid Foroves Ap dapat tubruk dan telah meninggal. Dia seorang aktivis yang gunakan dia punya ilmu dan talenta untuk memperjuangan Papua Merdeka. Kami telah kehilangan saudara, adik dan anak yang berani dan turut jalan di front perjuangan. Selamat Jalan asun, kami akan berjuang terus. Semoga Tuhan menerimamu disisiNya. Jouw Suba.

Atas nama Keluarga Arnold C. Ap

Selamat berjuang!

Berjuang terus tetap menang,

Oridek Ap

HP: +31 6 48 007 326

Kepemimpinan Kolektif Papua Dideklarasikan

JAYAPURA [PAPOS] – Men­jawab tuntutan aspirasi rakyat Papua akan kebebasan menen­tukan nasip sendiri, maka para tokoh petinggi pejuang Papua membentuk sebuah wadah perhimpunan pergerakan rak­yat Papua yakni Kepe­mim­pinan Kolektif Nasional Bang­sa Papua Barat (KKNBP).

Wahda atau organisasi perhim­punan perjuangan rak­yat Papua tersebut, didek­larasikan Kamis (4/11) kemarin di Aulau Rumah Bina Waena Jayapura. Deklarasi dan pe­nan­datanganan kesepahaman Kepemimpinan Kolektif Na­sional Bangsa Papua Barat dilakukan oleh 6 tokoh ter­tinggi pejuang pembebasan rakyat Papua yakni Edison Waromi, SH, Pdt. Herman Awom, S.Th, Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Eliazar Awom, Drs. Alberth Kaliela dan Drs. Septinus Paiki mewakili rakyat Papua.

Moderator PDP Pdt. Herman Awom, S.Th kepada wartawan dalam deklarasi tersebut me­ngatakan, bahwa proses per­satuan komponen perlawanan rakyat Bangsa Papua telah mencapai level yang lebih progresif dengan terbentuknya aliansi-aliansi politik dari berbagai pilar organisasi politik pendukung.

Katanya, hingga tahun 2010, kian menkerucut menjadi aliansi utama yakni Koalisi Nasional Papua Barat untuk pembebasan dan Konsensus Nasional Papua. Pdt. Herman Awom, S.Th mengungkapkan, melalui lokakarya bersama yang dilakukan oleh rakyat Papua pada tanggal 25-26 Oktober lalu di Aula STFT Abepura, yang menghadiri seluruh perwakilan rakyat Papua dari 7 suku besar di Papua telah mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk wadah Ke­pe­mim­pinan Kolektif Nasional Bang­sa Papua Barat untuk mem­perjuangkan yang menjadi tujuan rakyat Papua.

Pdt. Herman Awom, S.Th menuturkan, pembentukan organisasi tersebut mem­pu­nyai visi yakni terwujudnya rakyat Papua yang bersatu, merdeka, berdaulat, demokrasi, adil, damai, sejahtera dan mandiri pada bidang politik, hukum, ekonomi social dan budaya dengan menjujung tinggi nilai-nilai penegakan HAM, agama, adat-istiadat bangsa Papua Barat.

Menurutnya, organisasi per­himpunan yang dibentuk mem­punyai 5 misi kedepan yakni mendorong dan memperkokoh persatuan nasional rakuat Papua di Papua Barat, mem­perjuangkan kemendekaan dan kedaulatan rakya bangsa Papua di Papua barat secara demokrasi, adil, damai, ber­tanggungjawab dan ber­mar­tabat, memperkuat ke­damaian rakyat bangsa Papua Barat dalam bidang politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya, menghormati dan men­jung­jung tinggi nilai-nilai Ham, agama, adat-istiadat rakyat bangsa Papua Barat, mem­bangun kerjasama de­ngan berbagai pihak yang mendukung perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Pdt. Herman Awom, S.Th mengungkapkan, selain visi dan misi organisasi perhimpunan tersebut mem­punyai nilai-nilai dasar yakni saling menerima, menghargai, menghormati dan mem­per­cayai, rela hati,berdamai de­ngan tuhan.

Pdt. Herman Awom, S.Th berkata agenda dan tahapan-tahapan kerja yang akan dilakukan kedepan yakni pelurusan sejarah Papua,doalog, demoktasi pengakuan kedaulatan dangsa Papua Barat proses referendum serta pembentukan setertariat bangsa Papua barat.

Se­men­tara itu, Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada wartawan menga­takan, seluruh komponen rak­yat Papua telah bersatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan mereka. Or­ganisasi yang dibentuk ini, akan menjadi wadah per­jua­ngan rakyat Bangsa Papua mencapai tujuan secara politik yakni menentukan nasip sen­diri. Forkorus Yaboisembut, S.Pd mengajak seluruh elemen pergerakan memperjuangkan pembebasan Papua untuk sejalan dengan organisasi yang menjadi wahda perjuang bangsa Papua untuk mencapai tujuan. Forkorus Yaboi­sembut, S.Pd menambahkan, rakyat Papua siap menghadapi an­cama yang akan datang meng­halangi Organisasi tersebut memperjuangkan tujuan rakyat Papua. [eka]

Written by Eka/Papos
Friday, 05 November 2010 00:00

Hanya Laporan Berkala Biasa, Tidak Ada Perintah Membungkam Aktivis di Papua

Laporan setebal 25 halaman yang dibuat Agustus 2007 atau 13 tahun silam itu di bagian akhirnya tercantum nama Lettu (Inf) Nur Wahyudi sebagai Danpos Satgas Ban-5 Kopassus Pos I Kotaraja.

Didalamnya ada sederet nama para aktivis yang menurut pengakuan mereka dijadikan “target operasi”, namun dari dokumen yang berhasil di peroleh Bintang Papua dari blog berbahasa Inggris milik Alan Nairm jurnalis Amerika Serikat yang pertama kali mempublikasikan dokumen tersebut, nama – nama aktivis dimaksud tidak lebih dari daftar para aktivis yang berdomisili di wilayah Kotaraja dan sekitarnya yang getol menyuarakan ketidakadilan, pelanggaran HAM, dan mengkritisi Pemerintah, dan sama sekali tidak ada perintah untuk membungkam mereka semua.Dan buktinya nama – nama yang tercatat di dalam dokumen yangdikeluarkan 13 tahun lalu itu, hingga kini orang – orangnya masih segar bugar dan tetap menjalankan aktivitas mereka, memperjuangkan ketidakadilan yang diterima oleh orang Papua selama ini.

“Adapun nama tokoh – tokoh gerakan sipil dan politis vokal yang berdomisili di Kotaraja dan sekitarnya, antara lain :

  1. Pdt. Socrates Sofyan Yoman (Ketua Gereja Baptis Pa­pua),
  2. Markus Haluk.(Sekjen AMPTI),
  3. Buchtar Tabuni (Aktivis),
  4. Aloysius Renwarin, SH.(Ketua Elsham)
  5. , DR. Willy Mandowen.(Mediator PDP),
  6. Yance Kayame (Ketua Komisi A DPRP),
  7. Lodewyk Betawi,
  8. Drs.Don Agustinus
  9. Lamaech Flassy MA (Staf Ahli PDP),
  10. Drs. Agustinus Alue Alua (Ketua MRP),
  11. Thaha Al Hamid.(Sekjen PDP),
  12. Sayid Fadal Al Hamid (Ketua Pemuda Muslim Papua),
  13. Drs.Frans Kapisa.(Ketua Solidaritas Nasional Mahasiswa Papua),
  14. Leonard Jery Imbiri,S.Pd.(Sekretaris Umum DAP),
  15. Pdt.DR.Benny Giay.(Pdt KINGMI Papua),
  16. Selfius Bobby (Mahasiswa STT Fajar Timur)”,

Demikian tertulis pada halaman 6 Laporan Triwulan I Pos Kotaraja yang berhasil diperoleh Bintang Papua. Yang kemudian dilanjutkan dengan daftar nama

Tokoh Adat (Ondoafi), dan Tokoh Masyarakat yang berdomisili di seputar wilayah Kotaraja dan sekitarnya, lengkapnya dalam laporan tersebut tertulis, “Adapun nama tokoh adat, tokoh masyarakat yang berdomisili di Kotaraja dan sekitarnya antara lain :

  1. Ramses Ohee (Ondoafi Waena),
  2. Jhon Mebri (Ondoafi Yoka, Daulat Frengkiw (Ondoafi Nafri), dan
  3. George Awi (Ondoafi Enggros).

Selain itu juga dilaporkan secara lengkap daftar kantor instansi pemerintah, sarana pendidikan, sarana ibadah, pusat – pusat ekonomi dan perbelanjaan, daftar parpol, dan komposisi dan jumlah penduduk di Jayapura secara umum berdasarkan suku bangsa, yang kesemuanya data tersebut terangkum dalam Bagian Keadaan dan Kondisi Daerah Operasi Satgas Ban-5 Pos I Kotaraja, termasuk daftar 6 orang anggota Satgas Ban-5 yang bertugas. Mulai dari awal sampai akhir laporan setebal 25 halaman itu, sama sekali tidak ada instruksi secara halus maupun tersamar, apalagi tegas yang bertujuan untuk “membungkam” apalagi menghabisi para aktivis yang pro Merdeka, maupun yang getol menyuarakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat di Papua dan aktivis yang vokal mengkritisi Pemerintah.

Lembar pertama laporan itu pada kop-nya tertulis dengan huruf balok SATGAS BAN – 5 POS I KOTARAJA, yang disambung dengan judul laporan dengan huruf balok juga “LAPORAN TRIWULAN I POS KOTARAJA, sedangkan sistematika penulisannya terdiri dari Pendahuluan, Keadaan, Tugas Pokok, Konsep Operasi, Pelaksanaan, Prediksi kedepan, Hambatan dan cara Mengatasi, serta Kesimpulan dan Saran. Adapun maksud dari penyusunan Laporan Triwulan tersebut seperti tercantum pada halaman 1 adalah memberikan gambaran, masukan dan laporan tentang kegiatan yang telah dan yang akan dilaksanakan oleh anggota Pos Kotaraja dalam mengimplementasikan tugas pokok Satgas Ban -5, dengan tujuan sebagai bahan masukan kepada Dan Satgas Ban – 5 Kopassus agar mengetahui situasi dan kondisi di daerah Kotaraja, kegiatan anggota Pos Kotaraja serta kegiatan kelompok Gerakan Sipil Politis/Bersenjata di seputaran Kotaraja.

Dalam laporan itu juga dilaporkan beberapa strategi dan pola pendekatan yang dilakukan oleh Satgas untuk meredam dan meminimalisir berkembangnya paham separatisme yang mengancam keutuhan negara yang terus di dengungkan oleh tokoh – tokoh Papua, dimana mereka mencoba mengidentifikasi pola gerakan, paham ideologi, kelemahan, kekuatan, serta pihak – pihak yang bisa dijadikan “kawan” untuk mematikan ideologi separatisme dimana kesemua laporan itu terangkum dalam halaman 8 dengan judul Keadaan Musuh.

Sebagaimana pengakuan Forkorus pada media ini Senin (15/11) bahwasanya selain ia merasa di mata – matai oleh intelijen, saat ini juga beredar sejumlah uang yang bertujuan untuk melenyapkan dan membungkam kevokalannya, dan itu diperkuat dengan informasi bocornya dokumen operasi Kopassus yang menurut pengakuan Forkorus sendiri ia belum melihat secara langsung dokumen tersebut dan hanya mendengarnya dari beberapa rekan yang sudah membaca lansiran beberapa media online atas blog Alan Nairm di, jurnalis Amerika Serikat yang mempublikasikan dokumen itu. Menurut Andi Widjajanto Direktur Executive Pacivis UI dalam bukunya berjudul Panduan Perancangan Undang – Undang Intelijen Negara yang diteribitkan 2006 lalu, bahwa semestinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan intelijen, alat negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar (non-derogable rights) meliputi:

(a) hak untuk hidup; (b) hak untuk bebas dari penyiksaan;

(c) hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi;

(d) hak untuk bebas dari perbudakan;

(e) hak untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai individu di depan hukum; dan

(f) hak untuk memiliki kebebasan berpikir, keyakinan nurani, dan beragama.

Sehingga kegiatan mematai – matai atau memantau setiap kegiatan politis apalagi yang menjurus kepada makar yang dikhawatirkan mengganggu keutuhan suatu negara adalah tindakan legal sama seperti hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang diberikan negara kepada warga sipil. sepanjang tidak melanggar hak – hak dasar manusia, dan itu terjadi di semua negara yang menganut azas demokrasi. Peraturan terakhir yang diberlakukan terhadap intelijen nasional adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2004. Untuk fungsi koordinasi semua kegiatan intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN) berpegang pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2002, sedangkan terkait Komunitas Intelijen Daerah (KID) yang saat ini terbentuk di semua tingkat kabupaten merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2006. (Bersambung)

Berita Duka: Seth Jafeth Roemkorem Meninggal Dunia

Proklamator West Papua Merdeka, Seth Jafeth Roemkorem dan Presiden Pertama Organisasi Papua Merdeka telah menghembuskan nafas terakhir ( waktu meninggal diperkirakan sekitar tanggal 12 oktober 2010) di Rumah kediamannja – Bernhardstraat 57-1, Wageningen, Negeri Belanda.

Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kantor Fungsionaris Pusat sebagai penerus perjuangan Alm. Roemkorem, dengan ini menyatakan:

TURUT BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kepergian pahlawan revolusi West Papua, Seth Jafeth Roemkorem, General TPN/OPM.

Kami telah siap meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan sampai mencapai cita-cita yang telah dihidupkan dan ditinggalkan kepada pudak kami berdasarkan Tongkat Komando Revolusi yang kami emban.

An. Seluruh masyarakat Papua dan prajurit pejuang di seluruh Rimba New Guinea,
Amunggut Tabi, Lieut Gen TRWP,

An. Gen. TRWP Mathias Wenda

Panglima Tertinggi Komando Revolusi

Catatan: Komentar yang ada di sini disalin dari SUMBER ASLINYA DI SINI

Keterangan singkat mengenai S.J. Roemkorem di SINI

Stop! Stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis

Sokrates Y Yoman, minta semua pihak stop setikmasisasi OPM makar dan separatis terhadap orang Papua.Jayapura—Ketua Umum PGBP, Pdt. Dumma S.S. Yoman meminta semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, makar dan separatis terhadap orang Papua. ‘’Cukup sampai di sini mereka dihina, dilecehkan. Mereka institusi Allah, Umat Allah. Yang dikasih stigma OPM, separtis, makar, diculik, dibunuh, itu siapa yang lakukan. Siapa yang lakukan,’’ ung­kapnya tegas saat ditemui wartawan usai deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8).

Karena itu, ia memin­ta semua pihak harus sadar akan hal tersebut jika menginginkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. ‘’Kita harus sadar, kalau mau jaga NKRI ini baik-baik kita harus sadar,’’ tandasnya lagi.

Hal itu diungkapkan ketika disinggung tentang isi klarifikasi yang telah diberikannya ke Polda Papua, yang pada intinya menurut pendeta yang cukup memiliki kharismatik tersendiri tersebut, berisi pertanyaan tentang enam tahun kon­flik di Puncak Jaya yang menim­bulkan keprihatinan umat belum kunjung usai. ‘’Saya bilang ada bukti-bukti. Pende­ta Eliza Tabuni itu siapa yang bunuh. Itu yang saya bilang. Kemudian penggunaan uang Rp. 2,5 milyar tahun 2004 itu siapa yang pakai,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa dua hal tersebut tidak bisa disem­bunyikan. ‘’Karena kami orang daerah. Dan pejabat di sana orang daerah. Jangan lupa, you tidak bisa sembunyi-sembunyi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tentang klarifikasi yang diinginkan pihak Polda Papua, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai tamu. ‘’Tapi panggilan secara institusi itu saya hargai jadi saya sudah beri klarifikasi. Soal saya pergi ke sana itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau, mereka yang datang ketemu saya,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa hal itu karena ia adalah orang yang memiliki tanah Papua. ‘’ Saya mau katakan, saya orang negeri ini, punya tanah ini. Saya tuan yang punya negeri ini, tanah ini. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di sini butuh informasi datang ke saya. Kami tidak mau diperlakukan seperti tamu disini,’’ tandasnya lagi.

Dikatakan bahwa jika ada yang hedak memperoleh informasi yang diinginkan tentang Papua, ia terbuka. Namun dengan syarat yang membutuhkan informasi yang datang. ‘’Jadi antar pemimpin mari datang ke rumah. Mau Tanya apa. Datang saja. Pak Kapolda panggil-panggl saya, saya bukan anak kecil. Saya punya umat, kalau seenaknya saja, mereka (umat) akan marah,’’ jelasnya.

Sedangkan tentang komentarnya lewat media, Sokrates mengatakan bahwa sebagai seorang gembala umat punya hak menyampaikan keprihatinan umat kepada publik melalui media. ‘’Orang babtis akan marah kalau manusia itu dipermainkan. Karena manusia itu gambar Allah,’’ lanjutnya.

Organisasi Babtis Hanya Dibawah Aturan Tuhan
Sementara itu, Organi­sasi Babtis yang menurut Ketua PGBP (Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua) Pdt. Sokrates S Yoman telah eksis sejak 400 tahun lalu berawal di Inggris, bersifat independen, mandiri, otonom dan tidak ada yang bisa mengaturnya. ‘’Termasuk Negara tidak boleh mengatur organisasi Babtis,’’ ungkapnya saat memberikan sambu­tan dalam acara deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8) kemarin.
Dalam acara yang menghadirkan delapan orang pemberi sambutan dari berbagai organisasi, termasuk di dalamnya Selpius Bobii (Front Pepera PB), Maco Tabuni (KNPB), dan lainlainnya tersebut Socratez mengungkapkan bahwa organisasi Babtis identik dengan kebebasan mengemukakan pendapat. ‘’Sehingga jangan heran kalau misalnya ada pihak-pihak yang telinganya merah , karena kita berangkat dari firman Allah. Allah tidak menciptakan orang Papua dengan stigma separatis, maker dan OPM. Karena itu kita harus lawan stigma itu,’’ ungkapnya.

Selpius Bobii dalam kesepatan tersebut mengharapkan agar organisasi kepeudaan Babtis tersebut untuk sama-sama berjuang melawan stigma yang diberikan oleh pihak manapun terhadap orang Papua seperti sparatis, OPM, maker dan lain-lainnya. ‘’Saya harap juga ja­ngan jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk

mengamankan kebijakan pe­nguasa yang sebenarnya sudah ditolak oleh masyarakat. Jadi komiten memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua menjadi penekanan di sini,’’ ungkapnya dengan tegas. (aj)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny