DEKLARASI FORUM GERAKAN PEMUDA BAPTIS PAPUA (Declaration Forum of the Youth Baptist of Papua Movment)

(Indonesia Version-You Can Translate with England)

Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) adalah organisasi idenpenden diluar sayap Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), yang di dedikasikan diri sebagai forum mediator atau sarana penghimpun kaum generasi muda baptis papua, dengan mengutamakan solidaritas, persatuan dan kesatuan, yang dibentuk oleh kaum angkatan muda baptis papua di jayapura, 21 Agustus 2010 jam 05.00-08.30, dengan tujuan untuk mengkosolidasikan dan menyatukan kaum muda baptis seluruh tanah papua dan menyuarakan segala isu – isu sosial masyarakat,menperjuangkan kesamaan derajat, kesamaan gender, supermasi hukum, Ham, demokrasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas tanah papua.

Dalam perjalanannya, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) terus berkoordinasi dengan seluruh organisai kepemudaan secara konsisten dan konsekuen dalam negeri maupun luar. Sebab, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) organisasi mitra kepemudaan yang dibentuk bukan sebagai suatu organ tandingan, namun sebagai wadah penyatuan agenda-agenda pemuda baptis bahkan Umat Baptis di tanah Papua.

Melihat fenomena dan dinamika di tanah Papua yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, kesombongan, arogansi dan sentiment, kedengkian, saling menyalahkan dan lain-lain yang mengarah pada kehancuran generasi muda baptis, maka komitmen Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) sebagai organ agen perubahan, yang dilandasi penuh oleh semangat patriotisme, nasionalisme dengan mengedepakan kebenaran Alkitab dan kasih Yesus .

Mengingat tanggung jawab dan kebutuhan perjuangan FGPBP yang semakin berat dan mendesak, serta melihat kondisi internal PGBP dan Pemuda Baptis yang sedikit kaku, setelah dinamika gereja dan hakekat nilai kebenran tidak sesunguhnya diterapkan ditubuh umat baptis ditanah Papua, sehingga forum ini dipandang penting sebagai media pemuda Baptis untuk menyuarakan dan mengolah, memnganalisa serta perjuangkan ketidak benaran di tubuh PGBP.

Dalam Mengerakan organisasinya terus menyuarakan segala permasalahan isu-isu sosial serta berperan aktif untuk membela dan menyuarakan segala ketidakadilan, HAM, gender, diskrimansi, Kesamaan Derajat, supermasi hukum, demokrasi dengan pendekatan non kekerasan.

Perubahan terus terjadi, dinamika segala bidang terus bergulir, pemuda Baptis tidak bisa membisu begitu saja, namun sedini mungkin untuk memposisikan diri sebagi agen perubahan dalam menghadapi segala dinamika tersebut. Kami membutuhkan komitmen kita bersama, solidaritas, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling membangun dan saling melengkapi untuk membangun dan mendirikan kemandirian guna merebut masa depan yang gemilang.

Kita harus menyadari bahwa nasib orang Papua dan pembangunan di tanah Papua tidak akan pernah datang dan dibangun oleh Amerika, Jakarta, dll. Semua terletak ditangan orang Papua, pemuda Papua, dan pemuda harus menjadi terdepan, kritis, perobah dan dinamis, siap melakukan perubahan.

Sungguh Kita melihat dan merasakan perbedaan pendapat di tubuh persekutuaan gereja-gereja ditanah papua sangat kental dan tidak terbendung, dan terus terpelihara sepanjang konflik kepanjangan yang memakan waktu hampir 3-4 tahun, ini sesuatu yang harus disikapi oleh pemuda Baptis Papua, kita tidak bisa melihat dan memantau konflik berkepanjangan itu terjadi terus-menerus, kita mengambil posisi yang semestinya agar kita terus membangun tubuh Allah yang kokoh di dalam kasih dan pegorbanannya.

Para kaum muda Baptis sebagai tulang punggung gereja, bangsa harus dinamis dan terus melakukan perubahan, ini tanggungjawab pemuda yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Papua saat ini membutuhkan solidaritas, kebersamaan, persatuan kita jaukan permusuhan, terus memelihara kasih iman dan Injil kerajaan surga yang di terima oleh orang tua kami di tahun 1956 sampai saat.

Ketika kehormatan dibelengku, ketidakadilan terus terjadi, diskriminasi terus bergulir, pelanggaran Ham terus berkepanjangan, Hak demokrasi dan politik rakyat Papua di rampas, pemeliharaan konflik terus terjadi, proses pembiaran terus berjalan apakah kita pemuda baptis tinggal menarima dan menari-nari diatas penderitaan dan ketidak beresan ini? Sungguh apa yang terjadi?, kesadaran terletak pada diri pribadi kita baik anda tua, muda/I dll.

Perjuangan ini berat kita harus bersatu dan berjuang dengan segala cara dan jalan Tuhan pasti membuka jalan atas iman dan komitmen kita, akhir kata “ Kedewasan Tidak Diukur dari Umur namun diukur dari penerimaan tanggung jawab dalam berkarya”

Demikian atas sambutan kami dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih Tuhan berkati

Wa wa salam kebangkitan pemuda Baptis papua

Pares L.Wenda

Peace & Justice Baptist of Papua
Jl.Jeruk Nipis Kotaraja No.106 Jayapura
P.O.Box 1212 Jayapura,Papua
Telp.0967-583462 HP.62-08124888458 (Socratez Sofyan Yoman)
email.pl_wenda@hotmail.com;pwenda_papua@live.com
http://www.suarabaptis.org;www.suarabaptis.blogspot.com
http://www.yanduwone.blogspot.com

August 28, 2010 2

Pemanggilan Socrates Dinilai Prematur

JAYAPURA-Upaya pemanggilan yang dilakukan Polda Papua terhadap Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman untuk klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik Polri maupun TNI, ditanggapi oleh praktisi hukum asal Papua Gustaf Kawer,SH.

Ia menilai, upaya pemanggilan terhadap Socrates itu prematur.

"Saya bingung dengan tindakan Polda Papua, sebab jika Socrates diundang untuk melakukan klarifikasi, dan akhirnya Socrates tidak datang, lalu Polda melakukan pemanggilan bahkan mengarah ke pamanggilan paksa, maka hal tersebut sangat prematur, sebab di dalam KUHP tidak ada yang mengatur soal undangan klarifikasi,” katanya.

Ia mempertanyakan, sebenarnya pemanggilan Socrates itu dari konteks apa? “Jika dipanggil sebagai saksi, maka sebagai tersangkanya siapa? dan jika dipanggil sebagai tersangka maka Polda Papua harus memiliki saksi-saksi yang lebih dari satu dan harus didukung oleh bukti-bukti yang akurat, tidak bisa asal menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, sejak awal sebenarnya Polda tidak perlu tersinggung dengan apa yang diungkap oleh Socrates, sebab jika itu menyinggung Polda Papua dan diekspos di Media masa, maka Polda Papua atau Kodam XVII/Cenderawasih bisa melakukan hak jawab melalui media massa yang sama. “Saya pikir baik Polda maupun Kodam juga sudah menyampaikan hak jawabnya di media yang sama itu. Jadi kalau mau menjerat dengan pasal-pasal KUHP seperti pasal 310, 311, tentang penghinaan, agaknya sangat prematur,” tandasnya.

Ia menyarankan, dalam kasus ini, Polda Papua seharusnya menggunakan pendekatan Community Policing, artinya pendekatan kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan di bawah, antara masyarakat dan aparat keamanan. “Tujuannya hanya demi keamanan. Di satu sisi aparat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, di sisi lain rakyat bisa merasa terlindung dengan kehadiran aparat keamanan dan rakyat tidak merasa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Papua nampaknya akan tetap berupaya memproses hukum Socrates, meskipun undangan untuk klarifikasi maupun panggilan yang sudah dilayangkan Polda Papua itu belum dipenuhi oleh Socrates.

”Ini adalah bentuk komitmen Polda Papua dalam rangka penegakan hukum, dengan demikian proses hukum terhadap Socrates terus berjalan meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan dan panggilan kami,” tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (24/8) kemarin.

Dikatakan, penanganan kasus ini sudah dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskim) dan sampai saat ini masih dalam proses. Artinya saat ini penyidik sedang mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai sumber di antaranya saksi ahli bahasa dari Universitas Cenderawasih Jayapura ditambah dari beberapa anggota di Kabupaten Puncak Jaya. ”Proses hukumnya tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahkan sesuai dengan pasal yang memberatkan Socrates,” tukasnya.

”Kita tetap mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi tetap dilakukan termasuk saksi ahli bahkan barang bukti seperti Koran Harian Cenderawasih Pos dan Koran Harian Bintang Papua adalah bukti untuk menguatkan di muka persidangan nanti,” ujarnya.

Menyoal adanya anggapan bahwa proses hukum Socrates prematur, Kabid Humas membantahnya. ”Itu tidak benar dan nanti akan dibuktikan di muka persidangan, sehingga jangan banyak komentar soal kasus Socrates ini. Kasus Socrates tidak prematur dan proses hukumnya tetap berjalan,” tegasnya.

Wachyono yang juga mantan Kapolres Fak-Fak ini mengungkapkan, pihaknya mempersilahkan saja masyarakat menilai apa soal kasus Socrates, namun yang jelas prosesnya tetap berjalan dan Polda Papua tidak terpengaruh dengan berbagai komentar orang, sebab Polda berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu KUHP dan KUHAP. ”Sebaliknya kalau sampai persoalan ini tidak diproses sebagaimana ketentuan undang-undang maka masyarakat bisa menilai Polda Papua tidak serius,” tandasnya. (cak/nal/fud) (scorpions)

August 26, 2010 6

“Arnold C. Ap dan Mambesak” Cikal Bakal Terbentuknya Nasionalis Papua

Arnold AP, lahir di pulau Numfor, Biak 1 Juli 1945 menyelesaikan studi sarjana Muda Geografi dari Uncen. Sewaktu jadi mahasiswa, ia turut bersama sejumlahmahasiswa Universitas Cenderawasih dalam demonstrasi menantangkunjungan utusan PBB, Ortiz Sans, untuk mengevaluasi hasil Pepera 1969.

Setelahhasil Pepera memperoleh pengesahan oleh PBB, tampaknya ia menyadari bahwa pendirian suatu negara Papua Barat yangterpisah dari Indonesiaterlalu kecil “peluangnya.” Kemudian ia berusaha memperjuangkan agar orang Irian (sekarang Orang Papua) dapat mempertahankan “identitas” kebudayaannya, meskipun tetap berada dalam konteks negara RI. Dalam kapasitasnya sebagai ketua Lembaga Antropologi dan kepala museum yang diberi nama Sansakerta, Loka Budaya, iamendirikan sebuah kelompok seni-budaya yang mereka namakan “Mambesak”.

TujuanMambesak sebagai suatu gerakan kebudayaan dan kesenian adalah untuk menyelamatkan seni dan budaya penduduk Irian Jaya (sekarang papua) agar tidak punah dimakan peradaban modern, akibat derasnya proses pembangunan. Namun Mambesak, sebagai gerakan kebudayaan yang ingin menyelamatkan serta melestarikan seni, budaya penduduk Irian, ternyata dipandangsebagai bahaya “laten” oleh aparat keamanan karenamembangkitkan semangat nasionalisme Papua (OPM)
Walhasilnya, pada 30 Nopember 1983,Arnold AP ditahan oleh aparat keamanan.

Sebelum dan sesudahnya, sekitar 20 orang Irian Jaya yangumumnya terdiri atas cendekiawan, dosen, serta, mahasiswa Uncen dan pegawai Kantor Gubernur Irian Jaya di Jayapura ditahan dan diselidiki karena oleh pihak aparat keamanan diindikasikan adanya aspirasi politik dalam kaitan dengan OPM.

Penahanan tokoh budayawan Irian Jaya ini berbuntut dengan “hijrahnya” sejumlah dosen, mahasiswa, maupun pegawai Pemda Tk I IrianJaya menyeberang perbatasan menuju negara tetangga PNG, Februari1984. Hampir pada waktu yang sama, di Jakarta empat pemuda IrianJaya — yang mempertanyakan nasib penahanan Arnold AP ke DPRRI,akhirnya terpaksa meminta suaka politik ke kedutaan besar Belanda. Iniakibat mereka ketakutan karena dicari-cari aparat keamanan.

Malang tak bisa ditolak, pada 26 April 1984, sang budayawan Arnold AP meninggal dunia “konon” karena ditembak oleh aparat keamanan karena ingin melarikan diri dari LP Abepura di Jayapura (RobinOsborne, 1985 dan 1987: 152-153). Kematian sang budayawan, yang dianggap berhasil mengakumulasikan dan mengintegrasikan kebudayaan masyarakat Irian Jaya, dijadikan “simbol” pengukuhan terhadap identitas dan jati diri orang Irian, yang merupakan cikal bakal tumbuhnya rasa nasionalisme Orang Papua

Mambesak

Mambesak adalah suatu Group kebudayaan/musik daerah Papua yang didirikan pertama kali di Universitas Cendrawasih Jayapura tahun 1978 yang di pelopori oleh Arnold C. Ap

Kata “mambesak” di ambil dari bahasa Biak yang berarti burung suci (burung Cendrawasih) walaupun saat ini ada beberapa penulis yang mengartikan mambesak sebagai “burung nuri”.

Group Mambesak, membangkitkan kembali kesadaran masa akan jati dirinya sebagai Bangsa Papua yang di lakukan oleh Arnold Ap ini bagi Ibe Karyanto adalah berusaha membangun budaya pembebasan bagi rakyatnya yang tertindas dalam bidang seni sekalipun karena dominasi musik gereja dan musik melayu yang sedang melanda Tanah Papua saat itu. Arnold Ap dengan Grup Mambesaknya yang terus menggeliat di Tanah Papua membangun begitu banyak kesadaran di tingkat masa rakyat mampu membangkitkan bukan cuma kesadaran dirinya tapi juga kesadaran politik. Sehingga tak heran kalau lagu-lagu mambesak pada tahun 80-an hingga tahun 90-an menyebar sampai ke daerah paling jauh di pedalaman Papua bahkan sampai disiarkan oleh siaran radio Papua Nugini (George Junus Aditjondro,2000)

Daftar Label Kaset “mambesak”

Vol.I Tahun 1978
Vol II Tahun 1980
Vol III Tahun 1980
Vol IV Tahun 1982
Vol V Tahun 1983…….( Tolong Diralat……Kalau salah )

Sedikit dari Lagu-lagu mambesak bisa didengar di Dinding FB “Mam’besak Seri Lagu Rakyat Papua” Clik dibawah ini :

http://www.facebook.com/pages/Mambesak-Seri-Lagu-Rakyat-Papua/147982291894924?v=wall

August 19, 2010 0

Papua Merdeka itu Sebuah Fakta, bukan Dongeng, dikatakan Sebuah Mimpi, maka Itu Benar Sekali

Dari Markas Pusat Tertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan mantan pejuang Papua Merdeka, Tuan Nicolaas Jouwe pada 05 Maret 2010 dalam media penjajah NKRI bahwa Papua Merdeka merupakan sebuah Mimpi adalah sebuah ungkapan seorang tokoh Papua Merdeka yang wajar dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi.

Tuan Nicolaas Jouwe sudah melakukan apa yang patut dilakukan oleh seorang negarawan semasa hidupnya selam puluhan tahun. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan tokoh lain, seperti Fransalbert Joku dan Nick Messet, dua orang ini menjadi penghianat yang nyata dan di alam realita tidak pernah terlibat secara dinas dalam perjuangan Papua Merdeka. Mereka hanya hidup di luar negeri sebagai penduduk biasa. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan Tuan Jouwe selama ini. Beliau sudah lama memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang dibutuhkan Tuan Jouwe saat ini adalah pulang kampung dan meninggal di tanah leluhurnya sendiri, bukan meninggal di tanah orang dan dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa lagi, seperti yang telah terjadi bagi ratusan pejuang lainnya, apalagi beliau tidak mau dikubur di Belanda.

Pada saat Amunggut Tabi SekJend TRWP berjumpa dengan Tuan Jouwe di Negeri Belanda, keinginan untuk pulang sudah disampaikan, jauh di tahun 1998. Saat ini beliau dengan jelas menggambarkan bahwa

“akan ada Otonomi yang bersifat Khusus yang akan diberikan oleh NKRI kepada West Papua, dan setelah itu Tete harus pulang, karena tugas saya untuk Papua Merdeka sudah selesai. Cuma cucu ingat, saya mau pulang dan tinggal di Wamena atau kalau saya su mati, kubur saya di Wamena. Jayapura itu banyak penghianat, saya pu jasad tidak akan dikubur dengan tenang di Numbay.”

Beliau sangat jelas dalam alasan kepulangannya. Dan oleh karena itu biarkan NKRI berspekulasi dengan langkah Tuan Jouwe dengan berita yang mereka mau buat sendiri. Orang Papua jangan terpengaruh dengan penyiaran media kolonial Indonesia.

Papua Merdeka itu bukan dongeng, tetapi merupakan mimpi yang proses realisasinya sudah diawali Tuan Jouwe sendiri, yang kini sedang memasuki tahapan penting dalam perjalanannya. Karena dongeng sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada kebenaran faktanya, ada pula yang kebenarannya sulit dibuktikan. Mimpi merupakan sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi dalam dunia realitas. Sementara perjuangan Papua Merdeka bukan dongeng dan juga bukan mimpi. Karena perjuangan ini bukan cerita nenek-moyang yang diturunkan ke generasi sekarang, yang kebenarannya sebagian tidak jelas; dan apalagi mimpi karena perjuangan ini bukan sebuah angan-angan, tetapi sebuah realitas, sebuah sejarah, sebuah tanda bahwa bangsa Papua hendak melapaskan diri dari kolonial NKRI.

Kalau Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka eksistensi dan kepulangan Tuan Jouwe sendiri bukan sebuah fakta, tetapi adalah mimpi. Menurut SekJend TRWP,

“Begini, kalau bicara mimpi, jangan tanya orang lain di dunia, tapi tanyakan kepada orang Aborigine dan orang Melanesia, karena mereka tahu jarak antara mimpi dan fakta dan mereka dapat menjawab arti kata ‘mimpi’ apakah sama dengan mimpi yang dimaksud NKRI atau tidak. Mimpi bukan sesuatu yang abstrak atau tanda kegagalan, tetapi mimpi adalah awal dari semuanya, dan titik berangkat dari sebuah realitas, dan realitas sebelum dilihat dan dialami tubuh kita secara fisik. Mimpi bukan sesuatu yang mengecewakan, tetapi sesuatu yang patut dibanggakan dan ditindak-lanjuti. Jadi, kalau Tete Jouwe katakan Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka itu benar. Ia merupakan sebuah mimpi, dan sebuah mimpi yang mengawali semua gerak dan langkah perjalanan bangsa Papua menuju kehidupan yang bebas dari penjajahan, berdaulat dan berdiri sama dengan negara-bangsa lain di muka bumi.”

Selanjutnya Sekjend TRWP juga menyatakan,

“Ini contoh yang baik, semua pemimpin Papua Merdeka di seluruh dunia ataupun di hutan rimba. Perlu diketahui bahwa setelah masa dinas mereka berakhir, sambil menunggu tanggal mereka wafat, setiap mereka seharusnya pulang, supaya mereka dikuburkan di tanah kelahiran mereka, yang deminya mereka susah-payah berjuang dan bertempur. Mereka tidak pantas membela sebuah negara dan tanah air lantas mati di negeri orang dan dikubur di negeri orang. Sepatutnya semua pimpinan atau pejuang yang telah usia lanjut supaya pulang ke tanah air menjelang akhir hidup mereka supaya Tanah Papua melihat mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya menyambut mereka kembali untuk selamanya, daripada dikubur di tanah dan negeri orang..”

Politik Papua Merdeka yang dimainkan Tuan Jouwe di era 1960-1980 lebih penting daripada apa yang terjadi saat ini. Dan apa yang terjadi saat ini-pun bukan sebuah penghianatan, karena beliau tidak pulang saat berdinas dalam jajaran OPM. Beliau sudah pensiun puluhan tahun dan tanggungjawab perjuangan Papua Merdeka sudah dipegang oleh generasi muda,”

Kata Tabi,

Tete Jouwe masih ingat dengan segar, Teta Jouwe sudah serahkan mandat kepada generasi muda. Teta Jouwe tidak mungkin berusaha mematikan perjuangan ini, tetapi biarlah Tete menjalani akhir hidup di tanah leluhur.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pernyataan yang diucapkan Nicolaas Jouwe adalah wajar dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan, apalagi sebuah penghianatan. Lain daripada perbuatan Nick Messet dan Fransalberth Jocku yang akan berhadapan dengan Pasukan Khusus gerilyawan Papua Merdeka selama hidup mereka sampai mereka mati. Mereka jelas-jelas menghianati, punya niat menghianati, melakukan tindakan dan langkah penghianatan dan memenuhi syarat disebut sebagai “PENGHIANAT” menurut Hukum Revolusi West Papua.

Mengakhiri tanggapan, Lieut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan akan melakukan pertemuan khusus dengan Tuan Jouwe dalam waktu dekat dalam rangka ‘silaturahim’ antara tokoh dan mantan tokoh Papua Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka.

March 6, 2010 28

NICHOLAS JOUWE ; DUNIA TIDAK AKUI KEMERDEKAAN PAPUA

[BERITA-PAPUA],- Setelah 42 tahun menetap di Negeri Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua, tokok Organisasi Papua Merdeka [OPM] Nicholas Jouwe akhirnya menyatakan kedaulatan Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Repiublik Indonesia [NKRI] dan mengakui bahwa perjuangan memisahkan diri ternyata tidak mendapat respon dunia internasional.

Jouwe yang datang kedua kali ke Indonesia dan Papua, mengaku kagum dengan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua, pasalnya sejak pelariannya ke Eropa tersebut masyarakat Papua masih hidup dalam zaman batu yakni belum sepenuhnya megenal peradaban.

“Hampir 70 persen rakyat Papua massa itu masih hidup dalam zaman batu, sekarang saya datang dan saya lihat setelah 42 tahun di Eropa, Papua telah maju, bangsa Papua sangat maju,” terang Jouwe yang mengaku kepulangannya ke Papua karena dirinya adalah warga Negara Indonesia suku Papua yang sama dengan WNI yang lain.

Menyinggung soal perjuangan sebagian rakyat Papua yang masih menginginkan pemisahan diri dari NKRI dengan tujuan membentuk Negara Papua yang merdeka terlepas dari NKRI, Jouwe dengan nada tinggi justru balik mempertanyakan maksud pemisahan diri yang diinginkan sebagian masyarakat Papua.

“Saudara-saudara itu mau kemana, mereka mau bikin apa? Memisahkan diri dari Negara apa? Itu tidak akan pernah terjadi,” tegasnya .

“Saya perjuangkan itu mati-matian, sampai tahun 1969, saya tanya kepada PBB kenapa Papua tidak bisa merdeka, PBB bilang Papua punya kemerdekaan sudah direalisasikan oeh Soekarno Hatta pada 17 agutus 1945. Belanda yang sembunyi-sembunyi kamu, bahwa kamu sebenarnya sudah merdeka. Kamu punya negeri masuk dalam kerajaan Hindia Belanda 28 agustus 1828 saat Proklamasi kemerdekaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 1828 Papua di anasir oleh Pemerintah Belanda dan dimasukkan ke dalam Hindia Belanda yang mana Neuguinea [Papua] sudah dijajah Belanda selama 134 tahun dan melalui perjanjian New York penyerahan Papua kedalam Republik Indonesia di susup masuk, sehingga bila penjajahan Hindia Belanda termasuk Papua menjadi 350 tahun.

“Tidak ada satu Negara di dunia ini yang mengakui kemerdekaan Bangsa Papua, saya bikin bendera, saya susun segala sesuatu untuk bentuk satu Negara Papua yang diperintahkan oleh Belanda berdasarkanb Hak-Hak yang diakui dalam deklarasi PBB pasal 73 tentang DEklarasi Mempercepat kemerdekaan bagi Bangsa-Bangsa yang belum merdeka. Itupun ditolak mentah-mentah, karena Papua sudah 350 tahun di Jajah bersama Indonesia oleh Belanda.

“Kemedekaan Papua sudah direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, jadi Papua tidak usah cari-cair keluar tapi cari dalam Indonesia,” tekan Jowe mengingatkan.*[ay/mhi]

March 4, 2010 1

Pendiri: OPM Sebenarnya Kata Mati

VIVAnews – Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini mendapat label separatis. Kelompok ini juga dituding di balik beberapa aksi kekerasan di Papua.

Salah satu pendiri OPM, Nicholas Jouwe mengatakan saat ini apa yang diperjuangkan OPM saat ini bukanlah aspirasi rakyat Papua. Jouwe sendiri menilai OPM tidak memiliki arti apa-apa di Papua dan hanya dibesarkan pihak tertentu.

Hal ini dikatakan Jouwe usai menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta 25 Januari 2010. “Kata OPM sebenarnya kata mati yang tidak punya arti apa-apa. Tapi itu selalu digembar-gemborkan,” kata dia.

Kebanyakan masyarakat Papua pendukung OPM, kata Jouwe, juga tidak mengerti maksud perjuangannya. Ini dikarenakan minimnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan mereka.

“Orang Papua sama sekali tidak tahu apa-apa,” ucap Jouwe yang juga menggagas bendera Bintang Kejora.

Selain minimnya pendidikan, Jouwe bahkan menganggap masyarakat Papua menjadi mudah terprovokasi OPM karena sogokan uang.

“Ini karena kebodohan, tidak tahu artinya diucapkan. Apalagi disogok dengan uang sedikit, Rp 100 ribu, dia berkoar di sana sini tentang OPM,” ujar Jouwe yang 47 tahun menetap di Belanda untuk memperjuangkan Papua Merdeka.

Jouwe menemui Wapres Boediono untuk meminta percepatan proses pengajuan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia. Boediono, menurut Jouwe, juga berjanji akan mempercepat dan memprioritaskan permintaan Jouwe.

Jouwe mengaku terkesan atas suasana yang menyenangkan saat bertemu Wapres Boediono. Selanjutnya, Jouwe berjanji akan mengabdikan dirinya untuk membangun Papua.

“Saya sudah lama tunggu itu. Saya mau bantu bangsa saya di Papua, mendatangkan masa depan yang baik, yang penuh damai dan cinta kasih,” tuturnya.

January 25, 2010 1

Pendiri OPM Nicolaas Jouwe Kembali ke Indonesia

Selasa, 12 Januari 2010 15:21 WIB |Pewarta: wibow

Jakarta, (ANTARA News) – Tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Jouwe (86), yang sudah beberapa puluh tahun menetap di Belanda, kembali ke Indonesia dan akan menghabiskan sisa hidupnya di tanah air.

“Saya meninggalkan Belanda untuk menetap di tanah air saya, Indonesia, selama-lamanya,” kata Jouwe yang tiba di Jakarta pukul 08.30 WIB dan langsung bertemu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kantor Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Jouwe yang siang itu mengenakan setelan jas abu-abu dengan kemeja putih dan dasi merah selama beberapa waktu berbincang dan makan siang dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang didampingi Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan beberapa pejabat pemerintah.

“Tadi sempat makan. Ada banyak makanan Indonesia tadi, soto juga ada. Kata Pak Nicholas enak,” kata Agung.

Jouwe mengaku senang dengan sambutan pemerintah atas kepulangannya dan keinginan pemerintah untuk bersama-sama membahas masa depan tanah Papua.

“Saya rasa sekarang Papua adalah Indonesia. Yang kita bicarakan adalah program kerja dan itu yang perlu. Kita harus membangun tanah ini,” kata pria berkulit kuning langsat itu.

Dia juga mengatakan tidak menuntut apa-apa dari pemerintah Indonesia atas kepulangannya, kecuali untuk membangun kesejahteraan masyarakat di tanah itu.

Tentang beberapa kerusuhan di Papua yang diduga terkait OPM, Jouwe mengatakan “itu adalah orang Papua yang terdiri atas anak muda yang tidak tahu apa-apa. Itu semua hanya omong kosong. Dia hanya meniru apa yang dilakukan di Indonesia dan tempat yang lain.”

Ia menambahkan, sejak 19 November 1969 wilayah Papua dan penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian integral dari Indonesia.

Freddy Numberi, yang lahir di Yapen Waropen, Papua, mengatakan, sebenarnya akar dari semua masalah di Papua adalah kesejahteraan.

“Di seluruh dunia sama saja, masalah seperti ini ujungnya masalah perut. Kalau semua sudah kenyang dan bisa menikmati pendidikan, dengan sendirinya akan selesai,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, sekarang fokus pemerintah adalah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua.

“Perhatian pemerintah selama ini sudah cukup besar. Alokasi anggaran untuk Papua sangat besar Rp22 triliun setahun. Pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua,” demikian Freddy Numberi.(*)

Editor: AA Ariwibowo

January 12, 2010 0

Dr. Ondawame: Soal boikot adalah hak demokrasi setiap orang

Dear All,

Soal boikot adalah hak demokrasi setiap orang. Tidak bisa dipaksakan.
Bila Indonesia itu betul-betul satu negara demokrasi, hak penolakan
mengambil bagian dalam PEMILU harus dihormati.

Soal sekarang berapa besar pengaruhnya terhadap tuntutan kita. Ini
tergantung kepada sasaran boikot itu sendiri. Sebagaimana tuan Andy
Ayamiseba sarankan sasaran boikot baru-baru ini, memang benar. Ada
effek-effekt positif and negatif. Tapi itu merupakan satu sasaran yang
tidak bisa dilupakan dalam kampanye mendatang.

Tapi sekarang, menjelang PEMILU 2009, sikap kita harus jelas. Gunakan
hak saudara untuk tidak mengambil bagian dalam PEMILU mendatang.
Penolakan itu tanda yang jelas kepada masyarakat dunia bahwa Bangsa
Papua Barat adalah bukan bagian dari Indonesia. Bahwa disana ada
kemauan seluruh rakyat untuk merdeka. Kemauan ini harus ditunjukkan
dalam aksi damai tersebut.

Kami percaya bahwa perjuangan didalam negeri sama nilainya dengan
perjuangan diluar negeri. Kaki tidak bisa berjalan sendiri dan juga
kepala tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai satu manusia utuh, seluruh
badan harus bergerak pertanda hidup and berbuat sesuatu. Yang perlu
disini adalah koordinasi kerja yang baik. Jadi memang benar perjuangan
ada ditangan Orang Papua didalam negeri, tapi tidak berarti apa yang
dikerjakan diluar negeri tidak mempunyai nilai sama sekali.

Gunakan hak demokrasimu!. Boikot PEMILU 2009!.
Kemerdekaan pasti ada dipihak kita!

Salam solidaritas,

John O Ondawame

April 4, 2009 0

Tokoh OPM Bertemu Presiden

JAYAPURA (PAPOS) -Tokoh pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang selama 40 tahun bermukim di Belanda, Nicolaas Jouwe (85) sudah menyiapkan agenda penting berupa usul-saran konstruktif yang akan disampaikan pada pertemuan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Penasehat “Independent Group Supporting The Autonomous Region of Papua with The Republic of Indonesia”

April 4, 2009 1

Tokoh OPM Kembali ke Indonesia Akan ke Papua

Nicolaas Jouwe: Perancang Bintang Kejora dan Lambag Burung Mambruk

WAMENA-Guna mengidentifikasi berbagai permasalahan dari 9 kabupaten di kawasan Taman Nasional Lorenz yaitu Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Yahukimo, Mimika, Asmat, Nduga dan Lanny Jaya serta untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat di 9 kabupaten tersebut sebagai bahan dalam melengkapi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka dilakukan pertemuan koordinasi antara pihak terkait, kemarin.

Pertemuan yang berlangsung di Hotel Baliem Pilamo Wamena, Kamis (19/3) kemarin dihadiri Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, S.Sos, Bupati Lanny Jaya Ir Pribadi Sukartono, MM, Kepala Bappeda Provinsi Papua Drs Alex Rumasep, MM, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir Marthen Kayoi,MM, Perwakilan USAID Chris Benet, Direktur WWF Papua Benja V Mambai, Kepala Balai Taman Nasional Lorentz Ir Yunus Rumbarar dan pimpinan SKPD dilingkungan pemerintah daerah dari 9 kabupaten terkait.

Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wempi Wetipo, S.Sos, MPar mengungkapkan, pertemuan ini merupakan suatu langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua bekerjasama dengan USAID, ESP, WWF dan 9 kabupaten dalam upaya mencari solusi guna mempersiapkan rencana tata ruang yang berbasis pada nilai-nilai pelestarian keanekaragaman hayati, keterwakilan ekosistem dan kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan mempertahankan fungsi Taman Nasional Lorentz sebagai kawasan lindung.

” RTRWP yang dihasilkan diharap menjadi kerangka acuan bagi masing-masing kabupaten/kota untuk merumuskan RTRWnya secara komprehensip, aplikatif dan akomodatif,”jelas gubernur.

Selain itu, diharapkan keberadaan Taman Nasional Lorentz menjadi input dalam penyusunan tata ruang wilayah Provinsi Papua sekaligus sebagai pembelajaran bagi kabupaten lain. Gubernur juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada USAID, ESP dan WWF Indonesia yang telah bekerjasama mencari solusi dalam menjaga pelestarian kawasan Taman Nasional Lorentz serta membantu Pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan RTRW.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop, Ir Daswil Bakar, M.MT mengungkapkan, tujuan workshop ini untuk mengindentifikasi berbagai permasalahan dari 9 kabupaten, mendapatkan data dan informasi spasial 9 kabupaten sebagai bahan dalam melengkapi penyusunan RTRW Provinsi Papua, mendapatkan gambaran tentang potensi, peluang dan pengelolaan Taman Nasional Lorentz guna pembangunan daerah kemudian untuk memahami kebijakan perencanaan tata ruang kabupaten serta mengoptimalkan jasa konsevasi dalam menunjang pembangunan khususnya kabupaten di sekitar Taman Nasional Lorentz. (nal)

March 22, 2009 0