Melawan Perintah Otopsi Jenazah Danny Kogoya, Kepala RS Vanimo Ditahan

The main entrance of the parliament building i...
The main entrance of the parliament building in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo credit: Wikipedia)

Jayapura, 9/1 (Jubi) – Pengadilan Vanimo hari ini, Kamis (9/1) telah memerintahkan Kepolisian Vanimo untuk menangkap Kepala Rumah Sakit Vanimo, Dokter Stela Jimmy. Dokter ini ditangkap karena telah melawan perintah pengadilan dalam penyelidikan kematian Danny Kogoya.

Bonn Amos, Magistrate Coroner di Pengadilan Vanimo, melalui telepon selulernya membenarkan penangkapan kepala Rumah Sakit Vanimo ini. Amos, pejabat Pengadilan Vanimo yang mengeluarkan laporan kematian Danny Kogoya sebagai kasus pembunuhan ini mengatakan polisi Vanimo menahan Dokter Stella karena dokter ini mengeluarkan surat atas nama rumah sakit yang menunjuk doter lain untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya. Ini berlawanan dengan perintah pengadilan Vanimo dan permintaan keluarga.

“Ya. Pengadilan telah memerintahkan polisi Vanimo untuk menahan kepala Rumah Sakit Vanimo. Ia ditangkap sekitar jam 9.30 tadi dan sudah dibawa ke pengadilan. Dokter ini ditahan karena melawan perintah pengadilan. Pengadilan telah memerintahkan dokter Philip Gopak dari Port Moresby dan seorang dokter dari Srilanka untuk melakukan otopsi, tapi dokter Stella menunjuk dokter lain.”

kata Bonn Amos kepada Jubi melalui telepon selulernya, Kamis (9/1) pagi.

Amos juga menegaskan bahwa kasus kematian Danny Kogoya ini berada di wilayah hukum Papua New Guinea (PNG) sehingga dalam hal ini, siapapun harus tunduk pada perintah pengadilan PNG.

“Danny Kogoya meninggal di PNG. Pengadilan Vanimo sudah memastikan ia meninggal karena dibunuh dan sudah ada perintah pengadilan untuk melakukan penyelidikan dan melakukan otopsi oleh dokter yang ditunjuk pengadilan. Ini wilayah hukum PNG. Siapapun tidak boleh melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahuan pengadilan PNG. Sekalipun itu pihak Rumah Sakit atau Konsulat Indonesia. Jenazah Danny Kogoya milik negara saat ini.”

kata Bonn Amos.

Informasi yang dikumpulkan Jubi mengindikasikan adanya konspirasi yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Vanimo dengan pihak tertentu yang berkepentingan dengan jenazah Danny Kogoya. Pihak Rumah Sakit diketahui telah memaksa keluarga Danny Kogoya untuk melakukan otopsi pada tanggal 7 Januari 2013.

Meskipun sebelumnya telah disepakati oleh masing-masing pihak bahwa otopsi harus dilakukan paling lambat tanggal 7 Januari, namun otopsi ini gagal dilakukan pada tangggal tersebut. Dokter yang ditunjuk pengadilan masih berlibur sedangkan dokter yang ditunjuk Rumah Sakit Vanimo tak bisa datang karena anaknya mengalami kecelakaan. Karena dokter yang ditunjuk oleh Rumah Sakit ini tak bisa datang, pihak Rumah Sakit memaksa keluarga Danny Kogoya untuk memastikan dokter Philip Gopak melakukan otopsi pada hari itu juga, tanggal 7 Januari dengan alasan jenazah Danny Kogoya harus dikeluarkan dari Vanimo secepatnya karena membawa virus penyakit berbahaya, sementara otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Danny Kogoya belum pernah dilakukan.

“Karena dokter yang mereka tunjuk tidak bisa datang, pihak Rumah Sakit Vanimo memberi kami waktu dua jam untuk memastikan dokter Philip melakukan otopsi. Mereka bilang, jenazah harus dikeluarkan dari Vanimo karena membawa penyakit berbahaya.”

kata Jeffrey Pagawak kepada Jubi (9/1).

Menurut Jeffrey, usai pemeriksaan dokter Stella, Pengadilan Vanimo tetap memerintahkan otopsi dilakukan oleh Dokter Philip Gopak bersama seorang dokter yang independen.

“Pengadilan telah memerintahkan melanjutkan penyelidikan dan proses otopsi dilakukan oleh dua doter yang diminta keluarga. Pihak Rumah Sakit juga telah diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap jenazah Danny Kogoya tanpa sepengetahun pengadilan.”

kata Jeffrey. (Jubi/Victor Mambor)

Author : Victor Mambor on January 9, 2014 at 12:30:24 WP, JUBI

Enhanced by Zemanta

Meninggalnya Tokoh OPM Jangan Dipolitisir

Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih
Marinus Yaung, Pengamat Politik Universitas Cenderawasih

JAYAPURA – Pengamat Politik, Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, meminta kepada semua pihak agar tidak mempolitisir kematian Dany Kogoya salah satu tokoh OPM pada Desember tahun 2013 lalu di rumah sakit umum Vanimo, Provinsi Sandaun, Papua New Guinea (PNG).

“Jadi isu kematian salah satu tokoh OPM yang kita hormati ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi situasi di Papua. Gerakan perlawanan OPM tidak akan pernah hilang dari Papua dengan perginya Dany Kogoya,” terangnya kepada Bintang Papua, Jumat (3/1) .

Dikatakan, isu kematian tokoh OPM Dany Kogoya di rumah sakit umum Vanimo, pada pertengahan bulan Desember 2013 dan sekarang menjadi bahan pembicaraan, tidak akan mengganggu hubungan kerjasama bilateral RI-PNG yang pada bulan Juni tahun 2013 kemarin, telah ditingkat pada level yang lebih tinggi lagi.

“Yakni hubungan kerjasama komprehensif partnership. Hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati dalam segala bidang. Sehingga kalau ada yang mempolitisir bahwa kematian Dany Kogoya akan membuat pemerintah PNG meninjau kembali kesepakatan kerjasama komprehensif partnership,menurut hemat saya pemerintah PNG tidak akan melakukan hal itu, karena almarhum bukan warga negara PNG, tetapi warga negara Indonesia yang kebetulan berada di PNG dan mengalami sakit serta dirawat di rumah sakit umum Vanimo tapi akhirnya tidak tertolong,”

ujarya.

Bahkan menurutnya, kalaupun kematian Dany Kogoya yang diisukan meninggal karena adanya kesalahan penanganan di rumah sakit Vanimo dan saat ini tengah didalami, dan masih perlu pembuktian melalui otopsi, apapun hasilnya nanti tidak akan sampai berpengaruh buruk terhadap hubungan kerjasama RI-PNG.

“Karena justru yang sebenarnya terjadi adalah kedua negara,dalam hal ini pemerintah provinsi Sandaun dan konsul jenderal RI di Vanimo, PNG sedang bekerjasama dan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat laporan lengkap riwayat kesehatan Dany Kogoya sampai pada hari kematiannya pertengahan Desember tahun kemarin dan kantor perwakilan konsulat jenderal RI secara intensif berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk terus memastikan jasad almarhum akan dikebumikan dimana,”

kata dia.

Ia menambahkan, sesuai kebiasaan perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri, biasanya pihak konjen RI siap mendatangkan keluarga untuk menghadiri pemakaman yang bersangkutan. Untuk itu, ia meminta agar kematian tokoh OPM ini jangan dipolitisir untuk memprovokasi massa.
“Sebab gerakan perlawanan ini akan tetap ada di Papua selama ketidak adilan kebijakan dan pembangunan masih saja dilakukan pemerintah terhadap orang Papua, dan belum adanya penghormatan dan penegakan HAM yang adil di Papua,” tandasnya.(art/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:39, BinPa

Enhanced by Zemanta

Komandan Perang Organisasi Papua Merdeka Meninggal di PNG

VIVAnews – Komandan regional Organisasi Papua Merdeka (OPM), Danny Kogoya, dilaporkan meninggal dunia pada Minggu, 15 Desember 2013 lalu. Namun, hingga kini penyebab kematiannya masih belum diketahui.

Stasiun berita ABC News, Kamis 19 Desember 2013, melansir bahwa Kogoya meninggal di kota Vanimo, tempat di mana selama ini dia berlindung agar tidak ditahan kembali oleh otoritas Indonesia. Kogoya sudah menjadi buronan pihak Kepolisian RI sejak Mei lalu.

Laporan awal menyebut infeksi kaki sebelah kanan paska diamputasi paksa oleh polisilah yang dianggap menjadi penyebab kematian Kogoya. Namun, seorang dokter di RS General Vanimo mengatakan Kogoya pernah dirawat akibat menderita gagal hati.

Sementara juru bicara keluarga Kogoya, Jeffrey Bomanak, menuduh pihak Konsulat Jenderal Indonesia turut campur dalam rencana RS Vanimo untuk mengautopsi jasad Kogoya. Bomanak menuduh Konsuljen Vanimo meminta pihak RS agar tidak melakukan autopsi terhadap jenazah Kogoya.

Pihak keluarga sendiri menginginkan agar jasad Kogoya dibawa kembali ke Jayapura,  di mana kakinya yang diamputasi dikuburkan. “Separuh dari kakinya telah dikubur di sana. Jadi, tidak mungkin kami memakamkan jasadnya di sini. Itu merupakan tindakan yang keliru,” kata Bomanak.

Namun, hingga kini belum diketahui dengan pasti, kapan jasad Kogoya akan dimakamkan.

Kogoya ditangkap oleh Polisi karena terlibat dalam aksi penembakkan dan pembacokan di Nafri yang menewaskan empat orang pada tahun 2011-2012 silam. Dia tertangkap saat dilakukan penggrebekan di Hotel Dany, Entrop pada 2 September 2012.

Ketika hendak melarikan diri, polisi berhasil menembak kaki kanannya. Oleh sebab itu, kaki kanannya harus diamputasi saat dia dibui, karena timah panas yang dimuntahkan memecahkan tulang kering.

Kepada ABC News yang pernah mewawancarainya, Kogoya mengaku proses amputasi kakinya dilakukan secara paksa, karena sebenarnya dia tidak menginginkan hal itu. “Kaki ini diamputasi demi OPM. Saya meminta kemerdekaan dan menuntut agar Papua Barat keluar dari Republik Indonesia,” ungkap Kogoya saat itu.

Menurut data ABC News, pada Juli lalu, Kogoya memimpin tentara OPM sekitar tujuh ribu orang. Sebanyak 200 orang di antaranya merupakan pejuang aktif.

© VIVA.co.id

Berharap Jenazah Dani Kogoya Dipulangkan dari PNG

JAYAPURA – Ketua Parlemen Jalanan (Parjal) Yusak Pakage mengatakan, atas nama Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua baik itu orang asli Papua (OAP) maupun orang Non Papua (pendatang) bahwa pada pekan ini dari Keluarga Besar TPN-OPM sedang dalam suasana berduka atas meninggalnya Jenderal Panglima TPN-OPM Dani Kogoya.

Demikian diungkapkan ketika menggelar jumpa pers di Kantor Pos Abepura dalam rangka menyikapi meninggalnya’ Jenderal Panglima TPN-OPM Dani Kogoya di PNG, Rabu (18/12) kemarin pagi sekitar pukul 10.00 WIT.

“Jadi, kami sampaikan kepada pihak aparat keamanan dalam hal ini Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih untuk tidak khawatir terkait dengan keamanan di Tanah Papua pada umumnya dan di Jayapura pada khususnya,”

ucap Yusak Pakage.

Yusak demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa pihak keluarga juga berharap agar jenazah Dani Kogoya bisa dibawa pulang untuk dimakamkan di Distrik Abepura, Kota Jayapura. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak keamanan merasa khawatir jika keamanan akan terganggu.

Lanjut Yusak, bahwa hingga saat ini keluarga masih menunggu kedatangan jenazah Alm. Dani Kogoya. Dimana, pihak keluarga juga belum mengetahui atas meninggalnya Alm. Dani Kogoya itu karena apa?.

“Maka itu kami sangat mengharapkan supaya proses pengiriman jenazah dapat diijinkan dan melalui proses damai, sehingga disini (Abepura) pihak keluarga juga menjamin soal keamanan saat jenazah hendak dipulangkan,”

tukasnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bintang Papua dari sumber terpercaya bahwa Dani Kogoya meninggal karena menderita penyakit infeksi kanker hati.
Sekedar diketahui, polisi menembak Dani Kogoya pada beberapa waktu lalu dalam sebuah operasi penggerebekan di Hotel Danny, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan (Japsel). Dan, selain itu juga polisi menangkap empat rekannya.

Dimana, mereka diduga terlibat dalam aksi kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura. Dani Kogoya dikenal sebagai salah satu tokoh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan pangkat Jenderal Panglima TPN-OPM.

Dani Kogoya juga diduga terkait aksi penembakan terhadap WN Jerman Pieter Dietmer di pantai Base-G, 29 Mei 2012 lalu. Dia juga diduga terlibat dalam penembakan dan pembakaran mobil di kawasan tempat pemakaman umum (TPU) Waena, Kota Jayapura.

Dani Kogoya sempat mendekam beberapa waktu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jayapura, namun dibebaskan karena surat perpanjangan penahanannya terlambat dikirim ke Lapas Klas II A Jayapura atau lebih dikenal dengan Lapas Abe. (Mir/don/l03)

Kamis, 19 Desember 2013 02:09, BinPa

Enhanced by Zemanta

Berdukacita Sedalam-dalamnya atas Meninggalnya Dani Kogoya, Pimpinan Gerilyawan Papua Merdeka di Markas Victoria

Setelah manusia di dunia dan khususnya di Tanah Papua menundukkan kepala dan berdukacita atas meninggalkan tokoh hitam Afrika, Nelson Mandela yang menutup usianya dan beristirahat untuk selamanya, kini tanah dan bangsa Papua ditimpa duka kembali dengan meninggalnya salah satu tokoh gerilyawan Papua Merdeka; Dani Kogoya.

Atas berita duka ini, kami segenap perwira dan pasukan Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua mengucapkan

BERDUKA SEDALAM-DALAMNYA

Dani Kogoya ketika di Rimba New Guinea
Dani Kogoya ketika di Rimba New Guinea

atas kepergian salah satu tokoh Papua Merdeka
Dani Kogoya

Perjuangan yang ditinggalkannya akan kami lanjutkan, kami sebagai sesama gerilyawa, sebangsa dan setanah air, anak, cucu, orang tua, anak muda, lelaki, perempuan, sampai titik darah penghabisan, sampai Papua Merdeka.

Disampaikan pada tanggal: 17 Desember 2013
Disampaikan dari: Markas Pusat Pertahan

Markas Pusat Pertahanan,
Sekretariat-General

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076

Sumber Berita: TabloidJubi.com

Benny Wenda: Saya Ingin Bebas Seperti Anda

Benny Wenda, Pejuang Kemerdekaan Papua Barat dan Jennifer Robinson, ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat . Foto: Ist.

Port Moresby — Pejuang kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sudah berada di Papua Nugini sejak hari Rabu (6/11/2013) lalu.

Ia melakukan berbagai kegiatan di sana seperti Kuliah Umum dan workshop serta pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk melobi bergabung dengan IPWP, termasuk secara resmi meluncurkan Free West Papua Campaign di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.

“Saya ingin bebas seperti Anda, dengan orang-orang saya,”

kata Benny Wenda kepada wartawan ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan di Port Mort Moresby seperti dilansir actnowpng.org, Senin (11/11/2013).

Kata Wenda, Pada tahun 1969, Indonesia mengambil alih Papua Barat dan ditetapkan suatu rantai peristiwa yang melibatkan perlawanan dan pertumpahan darah karena Melanesia pribumi (masyarakat Papua,red) menolak aneksasi Indonesia. Amnesty International memperkirakan sekitar 400. 000 orang Papua Barat telah tewas dibunuh.

Dalam jumpa pers bersama wartawan di Papua Nugini ini, Benny Wenda juga menceritakan bagaimana perjuangan teman seperjuangannya, Filep Karma dengan perjuangan tanpa kekerasan hingga Filep Karma ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.

“Pada bulan Desember 2004, Filep Karma ditangkap karena mengibarkan Bendera Papua Barat, “Bintang Kejora”. Saya juga menghadapi nasib yang sama tetapi berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 2002. Sementara, Karma kini menjalani hukuman 15 tahun karena mengibarkan Bintang Kejora,”

kenangnya.

Pejuang kemerdekaan Papua Barat itu berada di PNG dalam kampanye Sorong to Samarai dengan tujuan untuk memobilisasi akar rumput dan dukungan politik bagi rakyat Papua Barat untuk menentuan nasib sendiri.

Wenda akan berada di PNG selama bulan November dan akan bergabung dengan Jennifer Robinson, seorang ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat. (AE/ActNow/Ist/MS)

Senin, 11 November 2013 23:46,MS

Ini Cerita Nominasi Nobel Benny Wenda dan Filep Karma

Benny Wenda dan Filep Karma. Foto: Ist.

Oslo — Pekan ini, informasi tentang nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk dua pemimpin gerakan Papua Merdeka, Benny Wenda dan Filep Karma beredar luas.
Informasi ini pertama kali dirilis di http://www.bennywenda.org dan http://www.freewestpapua.org pada 8 Oktober 2013 dengan judul “West Papuan leaders nominated for Nobel Peace Prize 2013”.

Selanjutnya, informasi tersebut beredar melalui Short Message Service (SMS), Facebook, Tweeter, dan dipublikasikan di beberapa website termasuk beberapa media publik di Papua.

Nah, apakah laporan ini tidak menciptakan kebingungan luar biasa bagi rakyat Papua?

Dalam laporan itu menulis, Benny Wenda dan Filep Karma telah dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian 2013.

Dikatakan, aplikasi mereka berhasil disampaikan kepada Komite Nobel oleh anggota Departemen Politik di University of Reading, Inggris pada bulan Januari tahun ini. Bahkan, dikatakan pemenang akan diumumkan Jumat 11 Oktober 2013 lalu.

Kebingungan tercipta karena dalam laporan itu tidak secara jelas menyebutkan sumber informasi soal nominasi itu. Laporan itu selain menyinggung soal penyampaian aplikasi kepada Komite Nobel, juga mengacu pada profil Filep Karma yang dipublikasikan di http://www.freedom-now.org pada 2011 silam.

Lalu, sebenarnya, siapa yang berhak mengajukan nominasi Hadiah Nobel Perdamaian?

Menurut Statuta Yayasan Nobel, nominasi dianggap sah apabila disampaikan oleh orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut.

Anggota majelis nasional dan pemerintah negara-negara; anggota pengadilan internasional; rektor universitas, profesor ilmu sosial, sejarah, filsafat, hukum dan teologi; direktur lembaga penelitian perdamaian dan lembaga kebijakan luar negeri; orang-orang yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian.

Selain itu, anggota dewan organisasi yang telah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian; anggota aktif dan mantan Komite Nobel Norwegia, (proposal oleh anggota Komite yang akan disampaikan paling lambat pada pertemuan pertama Komite setelah 1 Februari); dan atau mantan penasihat Komite Nobel Norwegia.

Berdasarkan pengajuan orang yang termasuk dalam salah satu kategori di atas, selanjutnya, Komite Nobel membuat seleksi berdasarkan nominasi yang diterima atau stempel pos paling lambat tanggal 1 Februari tahun yang bersangkutan. Nominasi yang tidak memenuhi tenggat waktu biasanya disertakan dalam penilaian tahun berikutnya.

Anggota Komite Nobel berhak untuk mengajukan calon mereka sendiri pada akhir pertemuan pertama Komite setelah berakhirnya batas waktu. Komite sendiri tidak mengumumkan nama-nama calon.

Sebenarnya, apa kriterianya untuk seseorang mendapatkan penghargaan yang dikenal The Nobel Peace Prize itu?
Penghargaan paling terkenal di dunia ini diberikan oleh Komite Nobel Perdamaian kepada mereka yang telah

“melakukan suatu pekerjaan besar atau karya terbaik untuk persaudaraan antara bangsa-bangsa, dan mereka yang telah melakukan promosi perdamaian untuk mengatasi kekerasan.”

Diketahui, mereka yang telah mendapatkan penghargaan ini adalah Uskup Agung Desmond Tutu, Jose Ramos Horta, Nelson Mandela, dan Aung San Suu Kyi.
Nominasi Hadiah Nobel Perdamaian untuk Benny Wenda dan Filep Karma jika dipandang Komite Nobel Perdamaian layak, tentu sesuatu yang wajar. Karena, Komite Nobel tentu memiliki standar menetapkan seseorang sebagai nominator. Juga, ada aturan soal siapa yang berhak mengajukan nominasi ini.

Informasi yang kredibel tentu rakyat Papua butuhkan. Informasi yang benar tidak akan membuat rakyat Papua kebingungan. Laporan ini bisa jadi sama membingungkan saat Jacob Rumbiak yang mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang di waktu lalu, yang ternyata tidak benar.

Peristiwa membingungkan bagi rakyat Papua yang lain adalah informasi soal pemberian paspor dan visa Aborigin kepada orang Papua yang berada di Australia oleh Freedom Flotilla from Lake Eyre pada sebuah upacara sejarah yang diadakan di luar Victorian Trades Hall di Melbourne, Australia.

Pada upacara pemberian paspor dan visa Aborigin itu, Jacob Rumbiak mengatakan, “Misi ini akan menyatukan kembali hubungan keluarga Adat kami, yang rusak oleh evolusi geologi dan batas-batas kolonial.” Tapi akhirnya, dianggap hanya sensasi.

Lain lagi, saat beredar berita, anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia berkumpul di Westminister Abbey, Inggris untuk membahas status Papua Barat dalam Indonesia.

Saat itu, diberitakan, mereka berbicara soal “Act of Free Choice” tahun 1969, Perjanjian New York tahun 1962, dan hak penentukan nasip sendiri bagi Papua Barat. Juga, ternyata tidak semua anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia berkumpul di sana.

Cukup banyak informasi membingungkan lain. Dari Papua misalnya, momen-momen sensasional dari Forkorus Yaboisembut, yang mengklaim dirinya sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dicatat tabloidjubi.com.

Semoga saja, rakyat Papua diberikan informasi yang benar agar mereka bertindak atas informasi yang benar itu. Informasi kredibel tentu merupakan kebutuhan untuk bertindak dengan benar untuk kemajuan mereka di masa kini dan masa yang datang. (GE/MS)

Selasa, 15 Oktober 2013 02:02,MS

Belajar Dari Pengalaman Perwakilan OPM Di Senegal

Fileb Jacob Semuel Karma, salah seorang pejuang Papua Merdeka memberi dukungan bagi perwakilan di MSG. Semua pejuang Papua membagi tugas dan peran masing-masing.(Jubi/ist)
Fileb Jacob Semuel Karma, salah seorang pejuang Papua Merdeka memberi dukungan bagi perwakilan di MSG. Semua pejuang Papua membagi tugas dan peran masing-masing.(Jubi/ist)

Jayapura –– Aktivis pejuang Papua Merdeka Filep Jacob Semuel Karma yang akrab dipanggil Jopie Karma  telah mengingatkan agar pengalaman perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Senegal jangan sampai terulang lagi. Peringatan ini penting dalam menjalin kerja sama dengan Persaudaraan Ujung Tombak Negara Negara  Melanesia di Pasifik Selatan.

Namun yang jelas Karma mendukung upaya yang dilakukan West Papua National Coalition for Liberation(WPNCL)untuk perjuangan Papua Merdeka sebagai wakil bangsa Papua di MSG. Lebih lanjut  kata Karma dalam perjuangan Papua Merdeka, semua kelompok dalam faksi-faksi membagi-bagi peran dan tugas masing-masing untuk mencapai kemerdekaan.

Mendiang Ben Tanggahma mantan Kepala Perwakilan Organisasi Papua Merdeka(OPM) di Senegal pernah bertugas selama beberapa tahun di sana dan mendapat dukungan dari pemerintah Senegal. Sayangnya beberapa tahun kemudian pihak pemerintah Indonesia dengan kekuatan modal melakukan pendekatan dan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Senegal. Akibatnya kantor Perwakilan OPM di Senegal ditutup karena kekuatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kondisi ini diperparah lagi dengan munculnya faksi-faksi dalam perjuangan Papua Merdeka, sehingga memperlemah perjuangan Papua Merdeka.

Ben Tanggahma mengatakan sebagai sesama bangsa kulit hitam memang banyak negara-negara Afrika sangat mendukung Papua Merdeka tetapi negara-negara Afrika yang miskin dan butuh dukungan kerja sama ekonomi. Kondisi inilah yang terkadang mengenyampingkan kesamaan kulit dan ras demi kepentingan kepentingan politik yang lebih besar.

Prof Dr Nazaruddin Sjamsoddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesia menyebutkan  secara umum bisa dikatakan OPM sebagai sebuah organisasi perjuangan terbagi atas dua jenis gerakan yang masing-masingnya mengkoordinasikan kegiatan politik dan militer.

Dalam penelitiannya tentang Integrasi Politik di Indonesia, Nazaruddin menulis ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya gerakan politik dan militer bekerja sama dengan baik dalam perjuangan Papua Merdeka.

Faktor yang pertama tentu saja keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh operasi-operasi militer dan tindakan-tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Belakangan setelah reformasi di Indonesia 1998, salah satu  pemimpin Papua  alm Theys Hiyo Elluay lebih memilih perjuangan damai dalam sopan santun politik. Soalnya bagi Theys kemerdekaan Papua sudah ada pada 1 Desember 1961 dan tinggal mengembalikan hak-hak politik.

Kedua, adanya latar belakang suku yang berbeda di antara sesama pemimpin OPM baik di kalangan militer maupun politiknya yang sering menimbulkan perbedaan interpretasi atas sasaran-sasaran perjuangan dan perbedaan kepentingan.

Ketiga adanya perbedaan iedologi di antara sesama pemimpin OPM; di antara mereka ada yang berorientasi ke kanan dan ada pula yang kekiri. Keempat, kekurangan dana membatasi kegiatan pemimpin-pemimpin politik OPM, termasuk hubungan mereka dengan pemimpin gerakan militer. Kelima pembatasan-pembatasan yang dikenakan pemerintah Papua New Guinea(PNG).

Kegiatan-kegiatan Papua Merdeka di luar negeri pertama kali berpusat di Negeri Belanda di mana terdapat dua pentolan pemimpin Papua masing-masing alm Markus Kaisiepo dan Nicolas Jouwe. Belakangan Nicolas Jouwe , Frans Alberth Yoku dan Nicolash Meset kembali ke Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia

Selain di Negeri Belanda ada juga kelompok yang tinggal di Stockholm Swedia pada 1972 sudah membuka perwakilan OPM di sana. Bahkan mendapat dukungan dari sekolompok akademisi senior beraliran Marxis di Universitas Stockholm, Swedia. Kantor ini ditutup pada 1979 ini karena kekurangan dukungan dana. Begitupula perwakilan OPM di Dakar, Senegal didirikan pada 1976 dan mendapat dukungan-dukungan  dari negara-negara Afrika selama beberapa tahun.

Markus Kaisiepo lebih percaya kepada kekuatan militer untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua sehingga bekerja sama dengan Door de eeuwen trouw, sebuah Yayasan yang menjadi tulang punggung pemerintahan dalam pengasingan RMS dibawah kepemimpinan Ir Manusama beberapa waktu lalu.

Pemimpin OPM di Dakar dan Stockhol lebih banyak dikuasai oleh pemimpin muda seperti alm Ben Tanggahma.Perwakilan OPM di Dakar didukung sepenuhnya oleh Presiden Senegal Senggor antara lain dengan menyalurkan dana-dana swasta. Ben Tanggahma juga dibantu oleh beberapa negara kelompok Brazzaville 13 yang memang tidak mendukung Indonesia dalam pembahasan masalah Irian Barat di PBB sejak 1960 an.

Sedangkan dukungan di Pasifik Selatan, terutama negara-negara Melanesia Vanuatu membuka perwakilan di sana pada 1983. Vanuatu yang mendorong agar sesama negara Melanesia saling membantu dalam perjuangan dan kepentingan politiknya. Agaknya pemerintah Papua New Guinea (PNG) akan mempunyai posisi yang sulit karena berbatasan langsung dengan Indonesia (Provinsi Papua). Apalagi  Perdana Menteri (PM) pertama PNG  Michael Somare telah menegaskan tidak mendukung OPM di dalam perjuangan Papua Merdeka.

Namun yang jelas letak geografis antara sesama negara Melanesia bisa menjadi salah satu faktor pendukung guna menjalin kerja sama antar persaudaraan Melanesia. Pesan Filep Karma soal perjuangan dan dukungan negara-negara sesama Melanesia sangat penting tetapi jangan sampai pengalaman di Senegal terulang lagi. Pasalnya perbedaan pendapat dalam perjuangan politik dan juga dukungan dana bisa menjadi penghambat.

Apalagi pendekatan politik dan ekonomi pemerintah Indonesia bisa menjadi  posisi tawar bagi negara-negara Ujung Tombak Persaudaran Melanesia. Perjuangan Papua Merdeka juga akan mendapat tekanan dari tiga negara penting di Pasifik Selatan masing-masing Papua New Guinea(PNG), Selandia Baru dan Australia. Ketiga negara ini mempunyai hubungan politik dan ekonomi yang sangat baik dengan pemerintah Indonesia.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

May 26, 2013,22:39,TJ

Benny Wenda : Saya Tidak Obrak – Abrik Ketatanegaraan Indonesia, Indonesi Mencaplok Papua Secara Ilegal

Benny Wenda. bennywenda.org
Benny Wenda. bennywenda.org

Oxford – Isu kemerdekaan Papua kembali mengemuka saat tokoh gerakan Free West Papua Benny Wenda membuka kantor kampanye secara resmi di Oxford, Inggris, 28 April lalu. Pemerintah bereaksi keras atas pembukaan kantor itu dan memanggil Duta Besar Inggris di Indonesia. Inggris kemudian menegaskan sikapnya yang tetap menghormati kedaulatan Indonesia. “Kantor ini tujuannya untuk mendidik dunia untuk mengerti kenapa rakyat Papua mau berjuang untuk merdeka,” kata Benny kepada Kartika Chandra dari Tempo, dalam wawancara hampir satu jam di George and Delila Cafe, Cowley Road, Oxford, Rabu 15 Mei 2013 lalu.

Apa akhirnya yang membuat Anda membuka kantor Free West Papua di Oxford ini?
Kampanye Free West Papua sudah mulai tahun 2005. Itu hanya kampanye saja. Sekarang karena banyak dukungan yang datang dari mana-mana, dari seluruh dunia, dan banyak permintaan, jadi saya harus ada kantor secara resmi. Selama ini teman-teman membantu sukarela sehingga harus ada pusat kampanye untuk memberi pemahaman kepada dunia. Itu tujuan dari kantor ini didirikan. Memberikan pemahaman, baik untuk rakyat Indonesia, juga komunitas internasional, kenapa orang Papua mau merdeka dan berpisah dari Indonesia.

Bukan karena kemiskinan, bukan karena apa, tapi kami punya hak. Di bawah Indonesia berdasarkan hukum internasional, itulah yang kami tolak. Perjuangan saya bukan karena emosi, bukan karena tidak suka orang Indonesia. Tetapi bangsa, tentara Indonesia, polisi Indonesia, pemimpin Indonesia, melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap bangsa Papua. Sehingga lebih baik kami merdeka. Mungkin dengan itu baru kami bisa hidup bertetangga dengan baik. Itu tujuan dari perjuangan saya.

Siapa pendukung Free West Papua ini di Inggris?
Oxford ini bisa saya sebut sebagai kampung saya sendiri. Karena rakyat di Oxford tertarik, dari gereja maupun dari pemuda, seluruh aktifis mendukung perjuangan ini. Baik dari councellors sampai anggota parlemen, dari pendeta sampai masyarakat. Bukan hanya orang Kristen saja, tetapi orang Islam di sini juga mendukung, simpati. Mereka sudah tahu apa yang terjadi terhadap bangsa Timor Timur. Mereka tidak mau hal itu terjadi lagi terhadap bangsa Papua.

Karena itu Anda memilih Oxford ketika datang ke Inggris?
Dulu ada anak-anak aktifis dari Universitas Oxford yang sudah kampanye soal Papua sebelum saya datang.

Dengan adanya kantor ini, apa perubahan dalam gerakan Free West Papua?
Dulu hanya kampanye biasa, khususnya untuk di Inggris. Tapi dengan kantor ini, karena kampanye sudah menjadi global, sehingga harus ada satu tempat untuk mengakomodasi semua kebutuhan informasi.

(Kantor yang berada di ini memiliki enam staf, dua yang digaji, selebihnya bekerja sukarela. Operasional kantor dibiayai dari bantuan individual dan donasi. Benny juga melakukan penggalangan dana, di antaranya dengan memberikan pidato dan menyanyi).

Lagu apa yang biasanya dinyanyikan saat penggalangan dana?
Lagu kebebasan. Mengekspresikan penderitaan bangsa Papua lewat lagu juga. Karena perjuangan saya itu bukan hanya perjuangan politik, tapi juga budaya saya, identitas saya, lagu saya. Di Papua menyanyi lagi politik dilarang. Contohnya, seorang antropolog yang menyusun semua lagu-lagu Papua dibunuh oleh militer Indonesia 1984 di Papua Barat. Sejak itu, semua lagu-lagu politik dilarang. Di luar sini saya bisa bebas.

Bagaimana Anda akan mewujudkan kemerdekaan Papua lewat kampanye?
Kalau orang tidak mengerti persoalan, mereka tidak bisa mendukung kemerdekaan. Apa yang saya ceritakan, saya alami sendiri. Menyaksikan tante saya diperkosa di depan saya waktu saya kecil. Saya lihat sendiri Mama saya dipukul. Disitulah sentimen saya timbul, kami sama-sama manusia kenapa diperlakukan begitu. Saya hidup selama lima tahun di hutan, setelah menyerah ke Indonesia, om saya dibunuh di depan saya. Dalam kampanye, saya menyampaikan cerita pengalaman saya sehingga mengerti kenapa orang Papua mau merdeka.

Baru-baru ini anda kampanye keliling dunia. Ke mana saja?
Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, Fiji, Vanuatu, dan Papua Nugini. Itu saja.

Apa sikap Anda terhadap respon pemerintah Indonesia soal pembukaan kantor FWP?
Saya bicara terhadap rakyat saya, bangsa saya. Saya tidak obrak-abrik ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, Papua tidak pernah masuk dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah tahun 1963, secara ilegal militer Indonesia mencaploknya. Baru dari situlah Indonesia mengklaim bahwa West Papua itu bagian dari NKRI. Sehingga saya tidak khawatir untuk kampanye kemerdekaan bangsa saya. Dan saya yakin bangsa saya akan lepas. Setelah merdeka, kami bisa bertetangga baik dengan Indonesia. Sekarang ini kami belum bisa bertetangga dengan baik karena secara politik, militer Indonesia, polisi Indonesia, melihat orang Papua itu sebagai warga kelas dua, dan juga melihat bangsa Papua sebagai koloni.

Bagaimana akhirnya Anda bisa mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Inggris, Andrew Smith?
Mereka kan pendukung utama. Setiap 1 Desember mereka hadir di acara pengibaran bendera di Oxford town hall, perayaan hari nasional Papua. Mereka ikut menaikkan bendera. Mereka tahu kampanye ini. Jadi mereka sudah dukung mendukung dari awal.

Kalau pemerintah mengajak berunding, anda bersedia?
Saya punya keyakinan untuk dialog, sudah ada orang Papua yang didekati. Mereka janji (untuk dialog), tapi kirim militer. Jadi orang Papua tidak memiliki kepercayaan untuk menghadapi Indonesia, dan Indonesia juga bersikap sama menghadapi orang Papua.

Apakah ada kemungkinan pemerintah Indonesia mengubah sikap soal Papua?
Sementara ini orang Papua sudah minta dialog. Presiden pada tahun lalu sudah berjanji, tapi tidak pernah terlibat dengan orang Papua. Itu persoalannya. Jadi orang Papua datang ke Jakarta disuruh mendatangani pernyataan mendukung NKRI. Jadi disitulah orang Papua mulai kehilangan kepercayaan. Orang Papua ingin berdialog, tapi Jakarta tidak pernah membuka pintu. Apalagi saya, untuk menghadapi (pendekatan seperti) itu, kecuali ada pihak ketiga yang memediasi. Tapi sebelum ada (pihak yang memediasi) itu, tidak.

Bagaimana peta gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua sekarang?
Kehadiran militer lebih banyak dari rakyat Papua. Pada 1 Mei, tiga orang dibunuh dalam satu minggu. Tahun lalu 22 orang dibunuh. Setiap hari ada pembunuhan. Papua Barat ini zona militer di Asia Pasifik. Militer, intelijen, ada di mana-mana. Orang Papua tidak bebas. Kekerasan, intimidasi terjadi setiap hari.
Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi politik yang bergerak untuk melobi. Ada yang pegang senjata, saya tidak bisa sangkal. Mereka ada, tapi mereka mempertahankan tanah airnya. Karena tentara mengejar, mereka harus bertahan. Itu yang terjadi di Papua. Setelah Free West Papua berdiri tahun 2000, kami bilang tak boleh ada lagi kekerasan oleh orang Papua. Secara politik, kami keluar untuk kampanye damai untuk memperjuangkan hak kami.

Seberapa besar dukungan dari dalam Papua untuk Free West Papua?
Seluruh orang Papua mau merdeka. Itu kita tahu 100 persen.

SENIN, 20 MEI 2013 | 22:12 WIB,Tempo

Bunuh Pejuang Papua, Tidak Selesaikan Masalah

Jayapura, 8/4 (Jubi) – Anggota DPR RI asal Papua, Diaz Gwijangge menegaskan dirinya tak setuju jika pimpinan tertinggi OPM, Goliat Tabuni dinyatakan DPO. Membunuh para tokoh pejuang Papua tak akan menyelesaikan masalah.

“Saya tak setuju jika Goliat Tabuni dikatakan DOP agar dia bisa dibunuh, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Beberapa tokoh pejuang Papua Merdeka seperti They Eluay, Keli Kwalik hingga Mako Tabuni dibunuh, tapi masalah tidak selesai. Meski para pejuang ini meninggal, isu Papua merdeka tetap ada,”

kata Diaz Gwijangge, Senin (8/4).

Menurutnya, tidak ada yang memaksa orang Papua berteriak merdeka. Itu adalah ideologi politik orang Papua sendiri, sehingga penyelesaiannya juga harus dengan cara politik. Lewat dialog atau apapun namanya yang penting kedua pihak duduk bersama.

“Kita tidak usa baku tipu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Timor Leste. Jika Aparat melalukan hal-hal tersebut, maka bisa dikata ada genoside di Papua. Jadi saya pikir Kapolda harus jeli melihat masalah ini. Jangan langsung menuding dan menjadikan sesorang DPO. Ada prosedur yang harus dilakukan. Negara harus menjamin hak hidup setiap orang. Yang bisa mengambil nyawa manusia hanya Tuhan, bukan manusia,” ujarnya.

Dikatakan, menyelesaikan masalah Papua harus tuntas. Tidak hanya sepotong-sepotong. Apalagi sudah ada etika yang baik dari orang asli Papua untuk selesaikan masalah Papua. Jaringan Damai Papua (JDP) sudah mendorong dialog, itu harus segera direspon baik oleh pemerintah RI dan melibatkan mereka yang dikatakan OPM untuk dialog.

“Aceh dan Papua statusnya sama. Tidak ada bedanya. Bahkan GAM Aceh bisa dikatakan peralatan dan struktur mereka tertata baik. Lalu kenapa Aceh bisa diselesaikan lewat perjanjian Helsinkin. Lalu Papua tidak bisa? Berarti ada diskriminasi,”

kata dia lagi.

Selain itu dikatakan, ada dua kebijakan pemerintah yang keliru di Papua. Orang Papua diberikan Otsus tapi ternyata dalam penerapannya pusat tidak konsisten. Pusat juga memberikan pemekaran seenaknya untuk Papua dan ini kerap menimbulkan konflik antara sesama orang asli Papua.

“Jadi harusnya pemerintah dan orang asli Papua duduk bersama untuk dialog. Bahkan jika perlu ada pihak ketiga seperti GAM lalu. Kenapa Papua tidak bisa begitu, sementara Aceh bisa? Pemerintah seolah tidak serius menyeselesaikan masalah Papua sehingga terus terjadi kekerasan,”

ujar Diaz Gwijangge. (Jubi/Arjuna)
Penulis : Arjuna Pademme | April 8, 2013 | 17:30, TabloidJubi.com
Editor : CUNDING LEVI

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny