Benny Wenda Awali Perjalanan Lobby Papua di USA

USA – Koordinator Diplomasi Internasional Papua Barat, Benny Wenda mengawali perjalanan diplomasi, ‘Freedom Tour’ di Amerika Serikat.Sumber majalahselangkah.com, Sabtu (8/2) di Amerikamengabarkan, di Amerika lebih dahulu, Benny Wendabertemu dengan pejuang Papua Merdeka Oktovianus Motedan Herman Wainggai, serta pejuang lainnya.

Di Amerika, Benny bersama diplomat lainnya meloby dibeberapa kantor Senator dan House of Representative serta kementerian luar negeri Amerika. Ia dikabarkan menjumpai beberapa lembaga internasional yang memahami mekanisme PBB dalam membawa masuk masalah Papua ke agenda sidang Umum PBB

Dikatakan sumber itu, kedatangan Benny ke Amerika ini membuktikan bahwa Benny Wenda bukan DPO Interpol. Tuduhan, Benny DPO Interpol tidak terbukti. Kalau ia DPO pasti dikembalikan dari Amerika. Buktinya, ia bisa datang ke Amerika. Itu artinya, Benny bukan DPO. Ia adalah koordinator diplomasi Internasional Papua mereka,kata sumber itu menjawab pertanyaan majalahselangkah.com.

Dikatakan, pertemuan yang berlangsung di Amerika Serikat dilakukan secara tertutup. Ketika ditanya masalah apa saja yang dibicarakan di dalam pertemuan, sumber itu mengatakan, pertemuan dengan senator itu rahasia.

Dikatakan, setelah di Amerika, Benny Wenda akan ke negara-negara Asia-Pasific. Dalam perjalanan Diplomasi ini, Benny Wenda ditemani Pengacara HAM Internasional, Jennifer Robinson dan penasihat hukum Julian Assange.

Diketahui, seperti dilangsir bennywenda.org, Freedom Tour Benny Wenda setelah di Amerika akan melanjutkan perjalanan ke Selandia Baru (08-12 Februari). Di Selandia Baru, Benny dikabarkan akanmelakukan peluncuran Parlemen Internasional for West Papua (IPWP) dengan Catherine Delahunty MP di gedung parlemen di Wellington pada 12 Februari.

Selanjutkan, dikabarkan, ia akan berada di Australia pada 13-25 Februari. Di Australia, Benny dan pengacaranya Jennifer Robinson (co-pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat) akan menjadi tuan rumah sebuah acara di Parliament House, Canberra pada tanggal 13 Februari, dihadiri oleh para politisi dan anggota persaudaraan hukum.

Benny juga akan mengunjungi Melbourne, Sydney dan Perth, serta pertemuan dengan para tetua Aborigin.

Selanjutnya, ke Melanesia, Februari 25 – Maret 10. Setelah bertemu dengan para pemimpin Papua Barat pengasingan di Vanuatu, Benny akan mengunjungi Kepulauan Solomon.

Tour akan menyimpulkan di Papua Nugini, di mana acaranya akan digelar di Parlemen ibukota Port Moresby. Di sana, Benny dan Jennifer Robinson akan berbicara kepada anggota parlemen dan juga bertemu dengan tokoh masyarakat. (MS)

09 Februari 2013 18:23, MS

February 9, 2013 0

Benny Wenda Tiba Di AS, Besok Ketemu Senator AS

New York – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi

“Freedom Tour”.

Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.

Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.

“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”,

tutur Benny Wenda.

Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua. Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.

Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.

Benny Wenda bertemu dengan Herman Wainggai

February 04, 2013, KNPBNews

February 4, 2013 0

Goliat T : Kami Hanya Ingin Merdeka

JAYAPURA – Pernyataan kontroversial kembali dilontarkan ‘Panglima’ Tentara Pembebasan Nasional (TPN)- Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gen. Goliath Tabuni. Kali ini, Goliath menyatakan tidak menginginkan bantuan atau perhatian apapun dari pemerintah Papua maupun Puncak Jaya. Bagi Goliath hal terpenting bagi dirinya dan masyarakat Papua adalah kemerdekaan,

“Kita tidak mau yang lain, kita hanya mau merdeka saja,”

ujar Panglima tertinggi Gen. Goliat Tabuni bersama Sekjennya Anton Tabuni saat menghubungi Bintang Papua, Minggu (13/1) malam.

“Merdeka itu harga mati, “

tegasnya.

Bahkan pihaknya juga menyatakan tidak akan ada pertemuan dengan siapa pun, apalagi untuk membahas negosiasi atau bentuk-bentuk tawaran dari pemerintah Puncak Jaya, Papua, maupun pemerintah Indonesia.

”Kita tidak akan lakukan negosiasi atau pertemuan-pertemuan untuk itu,”

tambahnya.

Diteruskan oleh Sekretaris Jenderal, Anton Tabuni, bahwa sangatlah tegas apa yang disampaikan oleh Goliath Tabuni, bahwasanya apapun tawaran pemerintah tidak akan mereka terima,

”Sudah, tidak ada itu tawar menawar, kita tidak mau uang atau jabatan apapun, sudah jelas kita tolak segala bentuk tawaran dari pemerintah, kita ini sudah menderita terlalu lama, jadi stop dengan tawaran tawaran itu, kalau tawaran untuk merdeka kita terima,”

katanya.

Yang diinginkan oleh OPM, menurut Anton adalah pengakuan terhadap kedaulatan mereka,

”Kita mau pengakuan terhadap kedaulatan Papua Barat, khusunya Amerika, Belanda harus mengakui kemerdekaan kami, dan Indonesia segera menyerahkan kedaulatan kepada kami pada tanggal 1 Mei 2013, penyerahan itu sebagai pengakuan Pemerintah Indonesia bahwa kami telah merdeka,”

ujarnya.

Ditegaskan oleh Anton, bila nantinya keinginan mereka tersebut tidak diindahkan, mereka akan melakukan revolusi total sebagai bentuk perlawanan dibawah komando Gen. Goliath Tabuni,

”Ini adalah pernyataan dan sikap kami, jelas kami hanya mau merdeka,”

timpalnya. (bom/don/l03)

Senin, 14 Januari 2013 16:48, BP

January 14, 2013 0

Semua Pihak Harus Menahan Diri

JAYAPURA – Koordinator TPN-OPM Lamberth Pekikir, meminta agar semua pihak dapat menahan diri, baik, itu aparat keamanan Indonesia, maupun TPN-OPM. Pernyataan Lambert tersebut terkait beberapa hal, diantaranya terbunuhnya Hubert Mabel serta semakin ‘hangat’nya situasi di Papua saat ini.

“Tentu saja kami berduka atas meninggalnya salah satu pejuang Papua merdeka yakni Hubert Mabel, kami tidak ingin semuanya menjadi kisruh dengan mengorbankan warga masyarakat yang tidak bersalah, apalagi saat ini sebagai umat Tuhan kita semua akan menyambut hari Natal,” ujarnya kepada Bintang Papua.

Namun, tidak lupa Lambert juga mengingatkan kepada semua pihak untuk dapat menahan diri,”Aparat Indonesia tidak perlu lakukan kekerasan dan pembantaian terhadap masyarakat, karena saat ini Papua sudah menjadi urusan internasional, hentikan lakukan kekerasan terhadap masyarakat, dan untuk semua TPN-OPM, saya menghimbau juga agar dapat menahan diri, negosiasi internasional saat ini sedang dilakukan oleh delegasi kita di luar negeri, kita bersabar dan bersiap diri menuju Papua yang baru,” tambah Lambert. Saat ini, menurut Lambert, situasi akan terus dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan apa yang mereka inginkan,”Untuk itu saya menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri, dan tidak melakukan aksi, ini seruan dan himbauan saya, banyak pihak akan manfaatkan situasi ini, kita jangan terpancing karena akan menguntungkan mereka dan akan merugikan kita serta warga masyarakat,” tandasnya.

Secara humanis, Lambert juga mengingatkan kepada semua pihak untuk menghargai hari kelahiran Yesus Kristus,”Natal tidak untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk kita semua, kita perlu menghargai itu sebagai umat manusia,” tandasnya. (bom/don/l03)

Jumat, 21 Desember 2012 08:18, Binpa

December 21, 2012 2

Buchtar Tabuni: Polda Papua Lakukan Penipuan Publik Terkait Penembakan Hubertus Mabel

Jayapura – Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik, seperti dilangsir tabloidjubi.com, Minggu ,(17/12) mengatakan, Hubert Mabel, Ketua Komisariat Militan, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tewas karena kehabisan darah.

“Terjadi saling rebut senjata antara petugas dan Hubert yang tidak mengindahkan permintaan polisi untuk tiarap. Karena salah satu anggota melihat senjata hampir direbut oleh Hubert, maka anggota itu menembak kaki Hubert untuk melumpuhkannya. Hubert kemudian dibawa ke Rumah Sakit. Tapi karena banyak kehilangan darah, Hubert tak tertolong lagi,”

kata Kabidhumas Polda Papua.

Menurut Kabid Humas Polda Papua, ia ditangkap karena diduga sebagai pelaku pengeboman di Wamena dan penyerangan Polsek Pirime.

Ketua Dewan Nasional Papua Barat (PNPB), Buctar Tabuni membantah pernyataan Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, S.Ik.

“Polda menutupi, membela diri dari fakta yang sebenarnya, dan telah menipu publik,”

katanya.

“Berita yang benar adalah Hubertus Mabel meninggal karena ditembak mati oleh Densus 88. Modusnya sama dengan pembunuhan atas Mako Tabuni,”

tegas, Buchtar Tabuni.

Buctar mengutip sumber terpercaya di Wamena, dua peluru bersarang di lutut kiri dan kanan, dua peluru bersarang di dada kiri dan kanan, satu peluru bersarang di tengah jantung, satu peluru bersarang di tenggorokan, dan satu peluru bersarang di bahu sebelah kiri.

Buctar juga mengatakan, saat terjadi peristiwa terror dan bom di Wamena, Hubertus Mabel berada di Jayapura. Jadi, katanya, informasi dari Polda bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam aksi teror di Wamena itu sebuah penipuan.

Selain itu, kata dia, tuduhan Polisi bahwa Hubertus Mabel terlibat dalam kasus penyerangan di Polsek Lani Jaya adalah berita bohong. Karena, katanya, Hubertus belum pernah ke Lani Jaya dan tidak tahu medan di sana. Serta, jarak antara kampung Huber ke Lani Jaya adalah Ratusan Kilo Meter.

“Polda Papua segera klarifikasi berita bohong. Kepada penggiat HAM di mana saja berada segera mengadvokasi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua,”

pinta Buctar. (Melky Dogopia/MS)

Tue, 18-12-2012 09:00:43, MS

December 18, 2012 0

Kapankah Konflik di Atas Tanah Papua Berakhir

Jayapura—“Kami berjuang bukan untuk mendirikan negara Papua Merdeka, tapi kemerdekaan Papua Barat yang sudah ada supaya dikembalikan. Ingat kami rakyat Papua Barat tidak mendirikan negara di atas negara. Tapi pihak lain yang mendirikan negara di dalam negara Papua Barat. Jadi pihak lain yang mendirikan negara di dalam negara Papua Barat. Hak inilah yang harus diluruskan.

Begitulah kutipan wawancara dengan mendiang Theys Hiyo Elluay dalam buku berjudul, Babak Baru Perlawanan Orang Papua yang ditulis mantan Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Jubi, Mohammad Kholifan.

Elluay lebih mendorong perjuangan meluruskan sejarah Bangsa Papua dan memilih jalan damai lewat politik sopan santun. Bahkan salah satu pentolan Presidium Dewan Papua(PDP) lebih mengutamakan perjuangan harus melalui beberapa tahap.

Pertama, dialog terbuka antara masyarakat Papua Barat di Jakarta dengan masyarakat Papua di Provinsi Irian Jaya. Kedua dialog nasional antara masyarakat Papua Barat dengan Presiden BJ Habibie. Hasilnya tim seratus menghadap Presiden BJ Habibie.

” Pulang dan renungkan,”

pesan mantan Presiden BJ Habibie kepada tim seratus dari Provinsi Irian Jaya.

Ketiga, dialog, internasional antara Pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat.

“Jadi kalau sudah merdeka perjuangan Papua Merdeka selesai,”

kata almarhum Theys Hiyo Elluay. Sayangnya Elluay harus tewas sebelum menyelesaikan semua agenda dan cita-citanya untuk mengembalikan hak merdeka orang Papua.

Prof Dr Nazaruddin Sjamsuddin dalam bukunya berjudul, Integrasi Politik di Indonesia, menulis jika dikaji dalam perpekstif sejarah, maka puncak permasalahan integrasi politik Irian Jaya bermula pada perbedaan pendapat antara pihak Indonesia dan Belanda di dalam Konfrensi Meja Bundar(KMB) pada akhir 1949. Akibatnya kedua belah pihak bertekad untuk memperkuat posisi masing-masing.

Seiring dengan meningkatnya tekanan-tekanan militer Indonesia, pada April 1961 Belanda mendirikan Dewan Nieuw Guinea atau Nederlands Niueuw Guinea Raad. Pemerintah Belanda di Nederland Nieuw Guinea juga mendirikan pendidikan bagi calon Pamong Praja, mendirikan Polisi Papua dan Batalion Papua.

Melangkah lebih jauh lagi tulis Prof Dr Nazaruddin Sjamsudin, Belanda membentuk pula Komite Nasional Papua yang menggantikan Dewan Nieuw Guinea. Komite ini bertugas untuk merencanakan pembentukan sebuah negara Papua yang merdeka.

Perkembangan Komite Nasional Papua dan penaikan bendera Bintang Kejora bersanding dengan Bendera Belanda di Kota Hollandia (Jayapura sekarang) pada 1 Desember 1961. Momen inilah yang membuat Presiden Sukarno pada 19 Desember 1961 mengomandokan Trikora( Tiga Komando Rakyat) di alun-alun Jogyakarta antara lain memerintahkan penggagalan pembentukan pembentukan negara Papua.

Pemerintah Indonesia dan Belanda sama-sama berpacu dengan waktu untuk mempersiapkan pilihan bagi rakyat Papua. Indonesia dengan tekadnya mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sedangkan Belanda berusaha mendorong Nenderlands Nieuw Guinea menjadi negara merdeka melalui proses dekolonisasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI), Muridan Wijoyo menjelaskan Pepera itu digelar untuk menjalankan perintah dari perjanjian New York pada 1962, yang menyebutkan untukmemastikan apakah Papua bagian dari NKRI atau bukan harus dilakukan Pepera. Pepera 1969 dihadiri sebanyak 1025 anggota Dewan Musyawrah Pepera(DMP) termasuk alm Theys Hiyo Elluay yang juga ikut sebagai perwakilan rakyat Papua. Berbeda dengan Muridan Wjoyo, penelitian ilmiah Prof. Dr. Droglever dari negeri Belanda telah menyimpulkan kalau Penentuan Pendapat Rakyat Pepera), 1969 tidak demokratis, cacat hukum dan moral(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Monday, December 17th, 2012 | 20:22:04, TJ

December 17, 2012 1

Desak Perundingan Bukan Dialog

JAYAPURA—Juru BicaraTentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) Col. Jonah Wenda meminta Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA untuk menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait rencana perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat dan bukan dialog nasional.

Hal ini sesuai hasil pembicaraan awal antara Utusan Khusus Presiden RI Dr. Farid Husein dengan Staf Komando Markas Pusat TPN-PB di Swissbelt Hotel, Jayapura, 11 November 2011 silam.

Demikian disampaikan Col. Jonah Wenda usai menyerahkan dokumen kepada Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK, Selasa (4/12). Dia mengatakan, pembicaraan ini dilandasi atas saling menghormati dan saling menghargai diantara kedua belah pihak serta juga dilandasi semangat untuk menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan rakyat Papua.

Kata dia, dalam pembicaraan disepakati untuk akan dilakukannya pembicaraan lebih lanjut guna membahas agenda yang diusulkan pihak rakyat Papua Barat kepada pemerintah RI.

Karenanya, berdasarkan itikat baik dari pemerintah RI dalam upaya penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua Barat dengan misi kepresidenan dengan surat penugasan khusus Dr. Farid Husein No.R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbelt Hotel, Jayapura.
Dikatakan, perundingan antara pemerintah RI dengan rakyat Papua Barat sebelumnya disepakati pada saat Komperensi Tingkat Tinggi TPN-PB I pada tahun 2007 silam di Scofcau, Bewani, Papua New Guinea (PNG). Menyikapi lebih lanjut fenomena yang ada, lanjutnya, itikat baik kembali dimunculkan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian mendasar konflik Papua Barat dengan mengutus Dr. Farid Husein pihaknya mengusulkan pemerintah RI segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan bukan Dialog Nasional. Pertemuan hanya dibatasi pada Protocoler Perundingan yang dilaksanakan di New Zealand 15 November 2011. Juru runding 5 orang.

Terkait rangkaian aksi penyerangan Kantor Polsek Pirime dan penembakan seorang warga sipil di Tiom, ibukota Lanny Jaya, ujarnya, pihaknya mengharapkan agat aparat keamanan lebih profesional mengungkap pelakunya. “Jangan sampai warga sipil terus-menerus dikorbankan,” tandasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima dokumen dari Jonah Wenda. “Dokumen itu sudah saya serahkan kepada Kapolda,”katanya. (mdc/don/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 1

Berkas Perkara Dany Kogoya Cs Lengkap

JAYAPURA— Salah-satu pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Kota Jayapura Danny Kogoya Cs yang tertembak aparat saat dilakukan penangkapan Minggu (2/9) lalu, ternyata berkas perkaranya dinyatakan lengkap, setelah Jumat (30/11) penyidik Polres Jayapura Kota menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait kasus penyerangan dan penembakan di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Kota Jayapura, 1 Agustus 2011 lalu.

“Kami sudah menerima tahap II, sebentar kita titipkan di Rutan Lapas Abepura. Selanjutnya dalam waktu yang tak terlalu lama akan segera kita limpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan,” ujar Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jayapura John W Rayar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang kerjanya, Jumat (30/11). Penyerahan tahap II kasus Nafri ini, dia mengungkapkan, bagian dari tindakan penuntut umum setelah menerima berkas perkara tahap I Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya telah menyelidiki dan mempelajari dan menyatakan berkas perkara Dany Kogoya Cs telah lengkap. Barang bukti antara lain 2 pucuk senjata laras panjang, 38 ikat anak panah, 3 ikut busur dan 20 amunisi. (mdc/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:42, Binpa

December 1, 2012 0

11 November Harus Mempersatukan Orang Papua

Jayapura (2/11)—Momen peringatan kematian Theys Eluay, 11 November 2012 harus mempersatukan orang Papua. Pasalnya persatuan sudah menjadi agenda Dewan Adat Papua (DAP) dan Presedium Dewan Papua (PDP).

“DAP dan PDP harus bicara peringatan kematian Theys,” kata Thomas Syufi, Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) kepada tabloidjubi.com di Prima Garden Abepura, (1/11). Dia menambahkan DAP dan PDP harus membuat sesuatu yang mempersatukan semua orang Papua.

“DAP dan PDP harus buat satu kegiatan yang mempersatukan semua orang Papua. Ini peting karena sekarang ini terjadi fragmentasi pergerakan di Papua,”katanya.

Menurut Syufi, sampai kepada penyatuan, semua pergerakan harus bersatu.

“Sekarang, semua harus bersatu pada 11 November. DAP, PDP, KNPB, Front Pepera, NRFPB dan lainya harus bersatu,”

katanya.

Dikatakan persatuan ini penting untuk melihat kembali perjalanan dan melihat arah perjuangan. “Kita perlu merefleksikan kematian tokoh Papua. Kontemplasi dan proyeksi itu penting bagi perjalanan orang Papua,”katanya. Dalam rangka melihat masa lalu perjuangan tokoh Papua, Theys Eluay, FMMP akan menyelengrakan beberapa kegiatan dalam rangka memperingati kematian tokoh ini.

“Kita akan buat ceremonial seperti diskusi, ibadat atau bagi-bagi bungga,”

katanya akan melibat sejumlah organ lain yang berkepentingan dengan penentuan nasib sendiri.

Berhubungan dengan komentar pemerintah di media, tidak ada Negara yang mendukung Papua Merdeka, Syufi menilai itu retorika politik. Syufi mengajak rakyat Papua selalu optimis meraih kemerdekaan sampai titik darah penghabisan.

“Rakyat Papua harus optimis dengan langka persatuan. Suara tidak ada Negara yang mendukung Papua itu tidak benar. Negara manapun tergantung pada situasi politik. Rakyat Papua harus optimis,”

katanya. (Jubi/Mawel)

November 2, 2012 | JUBI

November 4, 2012 0

Pekikir : Jangan Dekati Saya dengan Cara Licik

JAYAPURA—Koordinator Umum Tentara Pembebasan Nasional (TPN) – Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lambert Pekikir mengaku gerah dengan pola pendekatan yang sedang dilakukan beberapa pihak terhadap dirinya melalui keluarganya. Ia mengatakan bahwa apabila ingin selesaikan masalah Papua, harus dengan cara-cara yang terhormat dan bermartabat.

“Ada beberapa utusan yang datang ke keluarga saya dan menyampaikan ingin bernegosiasi, ini kan cara-cara yang tidak terhormat, mereka datang secara pribadi dan menyampaikan itu kepada keluarga saya, apakah ini cara yang sopan, kenapa datang secara pribadi, ini kelompok apa dan darimana,” tanya Lembert saat di temui Bintang Papua, Senin (29/10) kemarin.

Dirinya juga menyampaikan kekecewaannya atas atas langkah dan pola yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut. “Jelas saya kecewa anak, kalau mau selesaikan masalah Papua ya harus dengan cara-cara terhormat dan bermartabat dong, jangan dengan cara seperti ini, menurut saya ini cara yang licik, siapapun dan dari manapun orang-orang tersebut, saya tidak respek,” tegas pria yang mengaku beberapa kali menjadi target aparat tersebut.

Lambert juga menyampaikan kekecewaannya kepada pemerintah Republik Indonesia yang menurutnya tidak serius dalam mengatasi persoalan Papua.”Pemerintah RI tidak serius mengatasi masalah Papua, itu sudah jelas, dari perkembangan yang kita lihat saat ini tidak ada yang mengarah pada penyelesaian masalah di Papua, tentu saja mengecewakan,” ujar Lambert yang sudah puluhan tahun berjuang dan hidup di hutan belantara tersebut.

Lambert berharap agar pihak-pihak dari kelompok yang tidak jelas tersebut menghentikan aksi pendekatan dengan cara seperti itu, dirinya lebih menginginkan adanya keterbukaan untuk saling menghargai.

“Jangan datang atas nama pribadi, tapi untuk kepentingan kelompok, itu tidak benar, harus jelas siapa dan dari kelompok apa, itu kan baik, jangan sembunyi-sembunyi, itu licik dan tidak menghargai,”

andas Lambert. (bom/don/LO1)

Selasa, 30 Oktober 2012 07:43, BP.com

October 30, 2012 0