Habis)

Jika pada bagian pertama, saya mencoba menguraikan perjalanan hingga poin penting dari pernyataan sikap Panglima TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir yang tegas menolak Kongres Rakyat Papua III, maka pada bagian akhir tulisan ini, saya akan menuangkan sedikit dari apa yang kami perbincangkan bersama sang tokoh Papua Merdeka itu di waktu rehat kami selama berada di markas Lambert Pekikir. Berikut laporannya.

Oleh : Bento Madubun

Setelah menyelesaikan upacara di siang hari itu, kami pun sepakat untuk kembali rehat sejenak sambil ngobrol santai dan sambil menikmati suasana yang asing dan sedikit menegangkan. B arisan prajurit diperintahkan untuk membubarkan diri, mereka yang tugas piket diminta kembali menjalankan tugasnya. “Kembali bergabung dengan petugas piket yang lain,” perintah sang panglima pada anak buahnya. Saya mengambil posisi duduk tepat di depan Lambert, dan saya mencoba untuk membuka pembicaraan santai dengan Pimpinan perang TPN/OPM Wilayah Perbatasan ini. “Ijin om, sudah berapa lama melakukan hal ini (menjadi pejuang Papua merdeka melalui gerilya),” tanya saya. Lambert Pekikir tidak langsung menjawab, sambil menatap mata saya, dia meletakkan sebatang rokok diantara kedua bibirnya, santai diambilnya sebuah korek dan menyalakan rokok,”Dua puluhan tahun, dulu pertama kali itu tidak masuk hutan, setelah itu baru saya masuk, dan sampai sekarang sudah dua puluh tahun saya hidup di hutan,” urainya sambil menarik dalam-dalam asap rokok.

“Sebagian masyarakat menganggap bahwa Papua sebenarnya sudah merdeka dengan otonomi khusus,” tanya saya lagi. Lambert langsung sigap menjawab pertanyaan itu,”Oh tidak, Merdeka buat kami adalah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terserah orang lain berpikir seperti apa, tetapi kami menginginkan merdeka,” ujarnya bersemangat. Saya melanjutkan pertanyaan yang lain,”Merdeka untuk apa ?”, Lambert merubah posisi duduknya, ia terlihat sedang memikirkan sesuatu,”Merdeka itu harga mati, hanya merdeka yang bisa jawab keinginan kami, merdeka akan menjawab tetes air mata yang menangis di atas Tanah sendiri, menangis karena lapar, menangis karena menderita, menangis karena tertindas, menangis karena diabaikan, dan menangis karena banyak kematian di atas Tanah Papua Barat ini,” ujarnya lirih, matanya sendu, Lambert terlihat sedikit sedih mengungkapkan kalimat tadi, saya tidak berani berbicara pada saat itu, saya khawatir apa yang saya bicakan akan semakin membuat keadaan menjadi buruk, situasi jadi hening, saya jadi semakin tegang dan mulai bingung harus berbuat apa, beberapa pengawalnya terus mengawasi sang panglima dan merapat kearah kami, sementara Lambert Pekikir belum juga berucap, ia sedikit tertunduk.

“Huuufth..”, situasi ini sangat buruk, saya seperti menyesal harus ungkapkan pertanyaan itu, beberapa menit lamanya kami tidak melakukan apa-apa, saya dan yang lainnya hanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh Lambert, dan saya terus berharap agar Lambert tidak terus larut dalam suasana seperti ini. “Masih ada pertanyaan lagi ?”, Lambert mengangkat kepalanya dan melihat ke arah saya, Oooh sungguh sebuah timing yang luar biasa, Lambert seperti seorang ahli psikolog yang mampu memainkan emosi kami semua yang berada disitu pada saat itu,”Kalau Pak Lambert keberatan ada pertanyaan lagi, tidak apa apa, atau kita bicarakan barang lain saja,” saya coba mengalihkan topik yang menegangkan itu,”Aah santai saja, tidak usah panggol Pak, panggil om saja hehehee,” ujarnya sambil tertawa, kami semua menyambut tawa Lambert dengan ikut tertawa,”Oke kalau begitu, terima kasih Om,” saya kembali melanjutkan pertanyaan,”Siapa pelaku kejadian di Nafri dan Tanah Hitam om”. Lambert santai dan senyum sumringah,”Saya sudah pernah sampaikan ini di media, begini, akan jauh lebih indah kalau pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi, jadi jangan tanya siapa yang lakukan itu, itu akan jauh lebih indah hehee,” jawabnya diplomatis.

Pembicaraan kami kemudian terhenti, karena salah seorang prajurit Lambert Pekikir yang bertugas sebagai pengintai datang dan memberikan laporan bahwa, ada pergerakan mencurigakan sekitar dua kilometer dari tempat kami duduk,”Siapkan tim penghadang, pasukan siaga, teman-teman wartawan jadi prioritas pengamanan, kita pindah ke lokasi lain,” perintah Lambert, saat itu juga kami bergeser ke lokasi yang lain, berjarak sekitar 80 meter dari lokasi sebelumnya.”Santai saja, disini aman mo,” ujar Lambert mencoba meredam rasa takut kami.”Ayo lanjutkan lagi, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada ya, kita akan siapkan proses untuk antar teman-teman ‘keluar’ dari sini,” tambahnya,”Masih ada om, satu lagi,” pinta saya,”Apakah om dan teman-teman merasa ada orang atau pihak lain yang sedang memanfaatkan perjuangan panjang yang sudah om lakukan selama puluhan tahun ini,” tanya saya. Lambert kemudian sedikit terdiam dan terlihat ia tersenyum sinis,”Saya tidak bisa secara ‘terang’ menjawab ini, tetapi asas manfaat itu memang diciptakan untuk dimanfaatkan, saya hanya berharap agar perjuangan ini jangan lagi dinodai, ini perjuangan untuk menentukan nasib sebuah bangsa, ingat bahwa, perjuangan ini bukan main-main,” harap Lambert, dari apa yang disampaikan, tersirat bahwa, apa yang diperjuangkannya bersama pejuang-pejuang sebelum dirinya adalah untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu, Merdeka,”Itu jelas, jadi tidak perlu ada lagi kongres-kongres, tidak perlu ada lagi negosiasi dan segala tawaran lain, itu hanya akan bikin panggung baru dari perjuangan panjang ini,” tegasnya.

Selama perjalanan kami pulang, saya terus tergiang dengan apa yang disampaikan oleh Lambert Pekikir tentang panggung baru dalam perjuangan mereka, saya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, General TRWP Mathias Wenda, saat diwawancarai PM News, kira-kira seperti inilah kutipannya,”Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generasi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, ‘Saya mau bikin kongress!’ Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar. Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.

Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Lambert Pekikir dan Gen. TRWP Mathias Wenda dari pernyataan mereka tersebut, apakah maksud mereka bahwa kongres rakyat Papua III adalah panggung lain dari perjuangan Papua Merdeka, bisa iya, bisa juga tidak, entahlah…! (Selesai)

October 16, 2011 0

Kongres Rakyat Papua III Undang Menkopolhukam

SENTANI – Rencana Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan digelar mulai 16 Oktober besok terus dimantapkan. Hingga kemarin pihak penyelenggara masih terus berkoordinasi agar agenda yang melibatkan ribuan masyarakat adat dari daerah-daerah ini bisa berjalan dengan lancar.

Meski pemantapan terus dilakukan, namun untuk lokasi kongres sendiri panitia belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kepastian tempat atau lokasi kongres masih diusahakan,” ujar Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboi Sembut yang dihubungi Cenderawasih Pos siang kemarin.

Dkatakan, awalnya ada niat untuk menyelenggarakan kegiatan akbar tersebut di Auditorium Uncen, namun pihak pengelola mengaku trauma dengan agenda KPP lalu yang sempat terjadi pelemparan-pelemparan. Panitia juga tengah meloby untuk menggunakan GOR Cenderawasih maupun Hotel Sentani Indah, namun jika tempat-tempat tersebut gagal, maka alternatif lainnya adalah lapangan Theys di pertigaan Bandara Sentani.

“Belum ada kepastian akan menggunakan yang mana. Sabtu besok (hari ini) baru bisa diketahui karena panitia sedang mengusahakan. Daruratnya ya pakai lapangan Theys,” kata Forkorus.
Ia menjelaskan bahwa agenda di tanggal 16 nanti hanyalah ibadah pembukaan dan materi inti baru akan disampaikan pada 17-18 Oktober, sedangkan tanggal 19 Oktober penutupan kongres.
Untuk materi dalam kongres itu, Forkorus mengatakan bahwa ada undangan yang disampaikan kepada Menkopolhukam, tapi entah siapa yang datang nantinya belum diketahui. Selain itu ada pemateri dari kelompok LSM, kaum perempuan maupun pemuda.

Tentang kelompok lain termasuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang kabarnya tak sepenuhnya menyetujui kegiatan ini Forkorus tak menampik hal tersebut. Ia membenarkan bahwa ada beberapa orang di PDP yang tak setuju diadakan kongres, namun mantan guru dan pengawas sekolah ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan ia sendiri tak ingin mempersoalkan itu. Baginya siapa saja boleh menyampaikan pendapat asal tidak disertai dengan tindakan yang melanggar hak manusia itu sendiri.

“Itu biasa dalam pesta demokrasi. Kami tidak bisa melarang orang berbicara. Kebenaran itu relatif,” ujar Forkorus diplomatis.

Menurutnya jika PDP tidak setuju, tentunya itu merupakan pendapat yang perlu dijadikan masukan, namun yang jadi persoalan di sini adalah kongres merupakan keinginan rakyat banyak dan berada di tangan Bangsa Papua. Jadi tidak tepat jika mengkalim salah satu pihak, sementara ada banyak pihak lain yang menginginkan. “Tapi tak semua anggota PDP dan hanya beberapa orang saja. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk menyatukan pendapat,” tambahnya.
Tentang beberapa hari terakhir terlihat truk-truk yang mengangkut Penjaga Tanah Papua (Petapa) dengan jumlah lebih dari 100 orang yang nampak hilir mudik, Forkorus membenarkan bahwa ada 11 truk dan 3 bus yang sering melintas dari Sentani hingga Jayapura, namun tujuannya adalah mengantarkan para Petapa ini untuk pulang. “Petapa memang ada yang kami arahkan untuk membersihkan lapangan Theys dan pulangnya kami coba mengantarkan. Kan ada yang tinggal di Hamadi hingga Dok IX,” bebernya.

Saat ini, pihaknya masih terus menunggu mengalirnya massa dari daerah-daerah. “Ada beberapa daerah yang sudah tiba di Jayapura di antaranya Mamta, Jayapura, Sorong, Biak, Serui dan Wamena. Masih ada beberapa daerah yang segera tiba,” imbuhnya.

Sementara menyangkut soal izin yang dikeluarkan oleh polisi, Kabag Ops Polres Jayapura, Kompol Hapri mengakui bahwa informasi tentang akan digelarkan Kongres Papua telah diketahui namun hingga tadi malam pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut rencana kegiatan tersebut. “Kami memang telah diberitahu soal rencana kongres ini tapi masih simpang siur apakah dilakukan di Sentani atau di Abe atau di Jayapura, tapi hingga sekarang saya belum menerima surat apapun dari pihak penyelenggara,” ujar Hapri tadi malam.

Sementara itu, gelombang penolakan atas rencana Kongres Rakyat Papua (KRP) III itu kembali bermunculan. Jika sebelumnya penolakan itu dilontarkan oleh Gerakan Pemuda Merah Putih (GMP) Provinsi Papua dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) Papua, kali ini penolakan tersebut datang dari Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati (OMPS) Papua .

Ketua OMPS Jeffry Warisu, dalam jumpa persnya di rumah makan Maranli Abepura, mengatakan KRP III kurang tepat, karena KRP bukan sebenarnya melainkan permainan politik yang mana masyarakat yang di datangkan dari daerah-daerah untuk ikut serta dalam kegiatan KRP III ini hanya diperalat dan menjadi kuda politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja, namun sebetulnya mereka dijadikan pion dalam percaturan politik .

“Kami melihat bahwa KRP III ini digelar pada saat menjelang pemilukada berarti ini jelas bahwa ada sesuatu hal dibalik ini semua, yang mana KRP III ini hanya digelar dengan tujuan politik yaitu masih ada separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,”ungkapnya Jumat (14/9)
Lebih lanjut Jeffry mengungkapkan KRP III ini sebaiknya diwujudkan dengan baik dan jangan hanya asal-asalan, yang mana KRP III ini dinilai asal-asalan sehingga ini hanya dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kesimpulannya mayoritas masyarakat Papua menolak KRP III karena tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan rakyat Papua.

Sementara itu, Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia (FGMTP) RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI berpendapat bahwa agenda Kongres Rakyat Papua III hanya akan mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua, juga sesama suku dari nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.

Olehnya itu beberapa elemen massa ini menyatakan sikap menolak kongres itu. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua FGMTP RI Perwakilan Papua, Izaak S.Karubaba. “Pertama, FGMTP RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI adalah anak–anak Adat Tanah Papua yang tidak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan Kongres Papua III di Jayapura yang di jadwal pada Tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang mana jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan Adat Asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar Kongres Papua III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / POLRI, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana,” tuturnya.

Beberapa elemen tersebut menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tidak terkontaminasi atau terprovokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.

“Kami juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh generasi muda adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2011-2016,” paparnya.

Sementara Ketua LMP Papua, Nico Mauri, S.Th, menandaskan, siapapun dia yang membuat negara di dalam negara adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Pasalnya Belanda telah mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan NKRI.

Ditegaskannya, pada prinsipnya NKRI sudah merupakan harga mati bahwa NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu selaku anak bangsa harus merapatkan barisan untuk mengamankan NKRI dari segala ancaman juga mengawal otsus agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan harapan semua orang.

Sementara itu, Sekretaris Umum, FGMTP RI Papua, Berth ST.Wairara, menyatakan, setiap orang dalam membicarakan Papua, hendaknya jangan hanya berdasarkan cerita-cerita tapi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Dan secara sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Ini terbukti sejak NKRI merdeka, nasib Papua telah dibicarakan sejak 19 Desember 1945.

Dalam perjalannya Papua bertekad bulat untuk menggabungkan diri dengan NKRI, yang telah turut diperjuangkan oleh orang-orang Papua sejak saman Hindia Belanda. Dimana dapat dilihat dari berbagai rentetan sejarah perjuangan yang ada, yang hingga akhir adanya Pepera itu.
Senada dengan itu, Sekjen BMP RI Perwakilan Papua, Yonas Nusi, mempertanyakan, apakah benar kongres DAP itu berbicara mengenai kultur Papua. Kalau berbicara mengenai kultur, kenapa sampai sekarang ini Perdasus mengenai kultur Papua hingga saat ini belum dibuat. Dan juga kenapa pihaknya tidak diundang untuk ikut dalam kongres dimaksud.

Dengan melihat dari materi kongres DAP itu, pihaknya menilai bahwa kongres itu bukan berbicara mengenai kultur Papua melainkan merupakan sebuah konsultasi politik yang dibuat dan dibangun. (ade/ado/nls)

October 15, 2011 0

Tolak Kongres Dinilai Wajar

Forkorus Yaboisembut,S.Pd saat memberi keterangan pers Rabu (12/10) terkait dengan rencana Kongres Rakyat Papua III

JAYAPURA – Meski mendapat penolakan dari Forum Komunikasi Putra-putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat, karena khawatir bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, namun panitia Kongres II Rakyat Papua sepertinya tidak akan terpengaruh dengan penolakan tersebut. Mereka tetap yakin kongres ini akan dibuka Senin (17/10). Sebab menurut pihak panitia, kongres ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, dimana kongres ini sebagai momen untuk melakukan dialog politik bagi orang Papua yang berada di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP) mewakili kepemimpinan kolektif Papua, saat menggelar jumpa pers di Kantor DAP Waena, Rabu (12/10). Sehingga, pihaknya menilai sebagai satu hal yang wajar bila ada yang menyatakan menolak, atau tidak setuju digelarnya kongres tersebut.

“Itu hak mereka, yang di luar sistem itu hak mereka, yang penting kita tidak saling bersinggungan. Adanya dua pihak yang berlainan, ini tugas pemerintah untuk bisa mengakomodir semuanya,” jelasnya saat ditanya terkait penolakan maupun kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa Kongres III nanti akan mengarah ke disintegrasi bangsa.

Menurutnya yang tidak boleh adalah melarangnya. “Karena itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

Dikatakan bahwa apa yang dikatakan pihak yang tidak setuju, mungkin benar. Dan apa yang menjadi pendapat pihak yang setuju atau mendukung, juga benar. Karena, menurutnya kebenaran tersebut adalah relatif.

“Yang absolut itu hanya dari Tuhan. Antara dua kebenaran ini mustinya ketemu pada titik yang bisa mengakomodir keduanya. Saya senang itu,” ujarnya.

Terkait undangan terhadap sejumlah tokoh di luar negeri, menurutnya belum ada kejelasan tentang kepastian kehadirannya. “Kendalanya itu diantaranya ada yang visa, uang dan faktor keamanan maupun factor lain itu bisa saja,” jelasnya.

Pro kontra terhadap penyelenggaraan Kongres, menurutnya belum merupakan hambatan yang berarti bagi panitia. “Hambatan yang ada hanya dari pihak Polisi, karena panitianya diminta identitas berupa KTP, untuk bisa terbit STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ),” jelasnya.

Terkait tempat penyelenggaraan, menurutnya direncanakan akan dilangsungkan di Auditorium Uncen. Namun, menurut Ketua Panitia, Selpius Bobii hal itu juga masih dalam tahap loby kepada pihak pengelolanya.

Dalam himbauannya, Forkorus menyatakan bahwa tidak ada pemalangan dan pemungutan serta penagihan apapun di Kota Jayapura dan sekitarnya yang dilakukan siapapun dengan mengatasnamakan Kongres ke-III Papua.

“Bila terjadi dan terindikasi segera laporkan kepada pihak yang berwajib/keamanan setempat,” ungkapnya dalam salah satu poin himbauan yang dikeluarkannya.(aj/don/l03)

October 13, 2011 2

Khawatir Terjadi Disintegrasi

JAYAPURA—Meski Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III menyampaikan alasan bahwa kegiatan ini dilakukan penuh damai, namun tidak demikian bagi kelompok yang menamakan diri Forum Komunikasi Putra Putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat. Mereka mengkhawatir dari Kongres Papua III ini bisa terjadi disintegrasi bangsa dan negara. Pasalnya, KRP III diprediksi membicarakan 3 hal antara lain Trikora, Pepera dan Otsus.

Ketua DPD Forum Komunikasi Putra Putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat Drs. Izaak Samuel Karubaba didampingi Sekretaris DPP Barisan Merah Putih Nico Mauri, Sekretaris Pemuda Panca Marga Provinsi Papua Berth ST Wairara dan Penerus Trikora Yonas Nussy ketika membacakan pernyataan sikap politik menolak KRP III di Hamadi Tanjung, Jayapura, Selasa (11/10). Tiga hal yang diprediksi dibicarakan KRP III, masing masing Trikora. Padahal Trikora telah disampaikan 3 hal yakni gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda dan kibarkan bendera merah putih di seluruh dataran Irian Barat serta mobilisasi umum, sedangkan Pepera dikatakan cacat hukum karena tak sesuai Act Free Choice.

Padahal, kata dia, antara pemerintah Belanda dan Indonesia telah membicarakan pelaksanaan Pepera yang nantinya diadakan secara musyawarah dan mufakat sesuai UUD 1945 serta kegagalan Otsus.

Menurut dia, mengamati kondisi politik dan stabilitas di seluruh Tanah Papua yang merupakan daerah integral Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia memandang perlu menyikapi beberapa kegiatan yang dilakukan, sengaja maupun tak sengaja yang terkondisikan lewat Dewan Adat Papua (DAP) yang kini mengagendakan digelarnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang diselenggarakan pada tanggal 16 Oktober 2011 dengan agenda yang jelas – jelas mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua juga sesama suku dari Nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun Tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.

Karena itu, lanjutnya, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Papua Indonesia menyatakan sikap politik sebagai berikut yang dibacakan Izaak Samuel Karubaba. Pertama, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia adalah anak – anak adat Tanah Papua yang tak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan KRP III di Jayapura yang dijadwal pada tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan adat asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar KRP III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / Polri, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana.

Kedua, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora menghimbau kepada semua pihak apabila dalam agenda KRP III masih mempersoalkan masalah Pepera maka hal ini perlu disikapi oleh seluruh komponen anak bangsa untuk mengelar apel siaga Generasi Muda Trikora juga meminta pihak TNI / Polri menindak tegas kepada penyelenggara KRP III dimaksud.

Ketiga, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia mempertanyakan Kongres Adat dimaksud diselenggarakan oleh siapa dan kenapa sengaja mengakomodir kelompok tertentu saja sebagai peserta KRP III, sementara jelas – jelas dalam pernyataan Ketua Dewan Adat Papua dalam acara salah satu media di jayapura mendukung salah satu Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua yang jelas jelas sampai saat ini belum diakuinya Anak Papua Asli atau tak lewat Konsolidasi Adat dan penetapan Perdasus menyangkut orang asli Papua inikah yang disebut pembohongan publik.

Keempat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tak terkontaminasi / terprofokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.

Kelima, Forum Komunikasi Generasi Muda Trikora Republik Indonesia menghimbau kepada seluruh Generasi Muda Adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2011 – 2016.

Keenam, menyeruhkan kepada seluruh masyarakat diseluruh Tanah Papua agar memberikan kepercayaan kepada Pemerintah, TNI / Polri agar bertindak tepat cepat guna mengatasi dan mengantisipasi setiap pergerakan yang jelas – jelas mengacaukan stabilitas dan keutuhan NKRI di Tanah Papua, dimana secara de jure dan de facto Papua ( dulu adalah bagian ) mutlak dari pada NKRI yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun.

Terpisah, Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai S.IP menegaskan, pihaknya menghimbau agar sebelum menggelar KRP III, Panitia mesti menyiapkan sejumlah anggaran untuk akomodasi dan transportasi para peserta. Pasalnya, apabila masalah ini tak dipersiapkan secara baik dikhawatirkan timbul masalah baru di Tanah Papua.

“Pada saat KRP II mantan Presiden Almarhum Gus Dur membantu panitia Rp 1 Miliar. Tapi untuk KRP III ini ada anggaran atau tidak. Ini harus dibicarakan baik baik bukan asal bicara,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, KRP III perlu mendapatkan izin dari pemerintah serta melakukan koordinasi bersama pihak keamanan agar kegiatan ini berjalan terkoordinir dan aman. “Jangan sampai terjadi seperti di Timika yang merengut nyawa manusia,” ujarnya.

Terkait pernyataan Panitia KRP III bahwa pemerinta pusat telah menyetujui dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka KRP III, menurut Anggota Komisi A DPR Papua dr. Yohanes Sumarto, Panitia KRP III ketika bertemu Deputi I Kemenpolhukam dianggap telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Padahal kenyataannya sesuai penjelasan dari Menkopolhukam Djoko Suyatno yang untuk klarifikasi kebenaran adanya kesediaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka dan bertindak sebagai keynote speaker KRP III 16-19 Oktober 2011 di Jayapura sebagaimana rilis yang disampaikan Panitia KRP III Selpius Bobii ke pelbagai media massa di Jayapura mengklaim bahwa KRP telah mendapat respon dan dukungan dari pemerintah pusat melalui Deputi I Politik Dalam Negeri Kemenpolhukam KRP III sekaligus akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga bertindak sebagai keynote speaker. Bila berhalangan Presiden akan menugaskan seorang Menteri tak benar seperti apa yang mereka klaim itu.

Menteri mengatakan, tentang KRP III nggak ada perintah Presiden untuk Menteri membuka KRP III. Presiden juga tak menugaskan Menteri. “Mereka itu diterima saja. Nggak ada janji – janji dari Staf saya. Staf nggak bisa memutuskan gitu lho,” kata DJoko Suyatno. (mdc/don/l03)

October 12, 2011 1

Hasil Kongres Harus Dihargai

JAYAPURA – Kongres Papua III (16-19 Oktober) yang persiapannya semakin matang, menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd nantinya adalah akan menghasilkan apa yang murni menjadi keinginan masyarakat di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Ditekankan, apapun hasil dari Kongres Papua III nanti harus diakui dan dilaksanakan oleh pemerintah RI yang juga harus diakui oleh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Apa yang diakomodir di Kongres, itu yang harus diakomodir oleh negara.

Apa yang diputuskan di kongres, harus diikuti oleh seluruh negara anggota PBB,” tandasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, Waena.

Terkait hal itu, Ia menghimbau kepada Pemerntah Indonesia, di era demokrasi apapun hasilnya harus dihargai. “Kalau betul kita mejunjung tinggi demokrasi, apapun yang diputuskan dalam kongres meskipun itu mungkin menyakitkan, Pemerintah Indonsia harus menerima,” tandasnya lagi.

Disinggung apabila tidak diakui dan tidak dilaksankaan Pemerintah Indonesia, dan juga tidak diakui Negara-negara anggota PBB, menurutnya hal itu adalah hal biasa.
“Ada yang senang mapun tidak senang, itu biasa. Kita akan terus berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa ini benar,” jelasnya.

Disinggung masalah lokasi konggres, dikatakan bahwa pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak Uncen untuk menggunakan Auditorium. “Namun Uncen minta STTP dari kepolisian. Karena kapolda kemarin (Senin 10/10) baru tiba di Kota Jayapura, maka hari ini (10/10) .(aj/don/l03)

October 10, 2011 4

Danny Kogoya Jadi Target

Orang Papua Mengibarkan Bendera Mereka Sendiri, Mengapa Indonesia Terpukul?

Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing saat memberikan keterangan pers

JAYAPURA—Danny Kogoya, yang disebut-sebut sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), kini menjadi target penyergapan aparat. Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing menegaskan, estimasi yang dilakukan pihaknya untuk memburu dan menangkap Danny Kogoya yang kini buron perlahan terkuak pasca penangkapan 21 orang (bukan 13 orang, Red) yang diduga pelaku penembakan di Tanjakan Kampung Nafri, Selasa (2/8) yang menewaskan seorang anggota TNI dan 3 warga sipil, serta pembunuhan terhadap seorang sopir angkutan sekaligus pembakaran kendaraan di Skyland pada 7 Juni 2011. Dari jumlah tersebut 2 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka masing masing EK dan PK melalui operasi Gabungan TNI/Polri di Kampung Horas Gunung Skyland, Jayapura, Selasa (30/8) pukul 05.30 WIT.

Danny Kogoya selama ini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua. Pasalnya, pada suatu kesempatan ia mengaku sebagai pelaku penembakan di Tanjakan Kampung Nafri.

Demikian Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing ketika menyampaikan keterangan di Aula Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (31/8). Kapolda menandaskan, saat diperiksa aparat PK mengaku terlibat aksi penembakan di Kampung Nafri dan pembunuhan seorang sopir taksi dan pembakaran kendaraan di Skyland.
Kapolda menjelaskan, pihaknya telah memeriksa 21 saksi dan menyita sejumlah dokumen. “Tunggu aja nanti kalau ketemu lagi yang berikutnya. Saya baru melangkah,” tandasnya.
Karena itu, lanjutnya, pasca penanggakan 2 pelaku ini dapat mengungkap pelaku pelaku yang lain.
“Kita akan terus melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang lain. Saya selalu katakan sabar menunggu,” urainya sembari memohon agar media massa menyampaikan informasi terkait drama penangkapan ini secara obyektif dan positif.

“Dari satu ini mudah mudahan lebih cepat kita menguraikan, sehingga apa apa yang didambahkan masyarakat bisa dilakukan dengan baik.”

Dijelaskan, pihaknya tak mentolerir setiap peristiwa kejahatan yang melibatkan siapapun di Tanah Papua ini, apalagi tindakan melanggar hukum.

Senada dengan itu, Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK menegaskan, Tim Gabungan TNI/Polri berjumlah 115 personil dipimpin Kapolresta Jayapura melakukan operasi pengejaran dan penangkapan terhadap kelompok TPN/OPM di Bukit Skyland yang diduga terlibat aksi penembakan dan kekerasan di Tanjakan Nafri pada 1 Agustus 2011 yang menewaskan 4 orang dan tindakan pidana pembunuhan serta pengrusakan sebuah kendaraan dengan cara dibakar yang terjadi di Tanjakan Skyland pada 7 Juni 2011 yang menewaskan seorang sopir taxi Anselmus Seran.

Dalam operasi tersebut dapat ditangkap salah satu dari 21 pelaku pembunuhan yang terjadi di Tanjakan Kampung Nafri dan pembunuhan di Tanjakan Skyland dengan inisial PK dan EK.

Dikatakan Kapolresta, dalam drama penangkapan tersebut selain barang bukti juga ditemukan dokumen yang jumlahnya sangat besar, tapi dokumen tersebut tak bisa disampaikan karena masih dipelajari. Barang bukti 4 peluru Jenis 12 Chaos yang identik dengan peluru yang digunakan saat insiden penembakan Nafri Jilid II serta sebuah buku diary kepunyaaan Danny Kogoya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Jumat, 02 September 2011 17:10

September 2, 2011 1

DAP: Jangan Lagi Ada Pembunuhan

JAYAPURA – Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Kamis (25/8), mengeluarkan himbauan terkait sejumlah peristiwa yang beberapa minggu ini terjadi dan mengarah ke SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). “Kami menghimbau kepada semua orang Papua agar tidak melakukan hal-hal seperti yang beberapa waktu belakangan terjadi, seperti pembacokan, pembunuhan, dan lain-lain,” ungkapnya saal jumpa pers di Kantor DAP Waena. Dalam kesempatan tersebut, Ia juga mengungkapkan permohonan maafnya kepada umat Islam yang merasa terganggu dalam menjalankan ibadah selama Bulan Ramadhan. “Kami minta maaf kepada umat muslim, dimana pada saat melaksanakan ibadah terganggu dengan terjadinya berbagai kasus. Dalam hal ini apabila ada anak adat yang mungkin melakukannya,” lanjutnya.

Ia juga berharap agar kekhawatiran terjadinya konflik horizontal tidak terjjadi. “Karena hal itu tidak bisa diterima kita semua,” tandasnya

Sehingga sebagai Ketua DAP menghimbau supaya semua orang kembali ke jalan yang benar. “Apalagi menjelang perayaan hari besar agama,” ujarnya.

Dikatakan juga, kepada semua masyarakat untuk tidak berbuat melanggar hukum hanya karena diiming-iming dengan uang atau bujukan dari pihak tertentu. “Bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena mendapat imbalan atau keinginan untuk mendapat uang. Atau mungkin juga terbujuk oleh pihak tertentu bahwa dengan melakukan itu (kekerasan) dapat mempercepat keinginannya tercapai,” jelasnya.

Ditegaskan, apapun persoalan yang dihadapi, hendaklah dilakukan dengan cara-cara damai dan demokratis. “Karena perjuangan orang Papua (untuk menuntut kemerdekaan, red) selama ini sudah benar. Sudah cukup bagus,” lanjutnya.

Disinggung seberapa besar optimisme himbauan tersebut dipatuhi pihak-pihak yang dalam beberapa minggu belakangan melakukan tindak kekerasan di Papua, dikatakan bahwa pihaknya tidak yakin terhadap pihak yang bermotif lain. “Kalau dia bermotif lain, saya kita pasti mereka akan bertahan pada prinsipnya,” jelasnya.

Pangdam: TNI Tak Hanya Tahu Perang

Sementara itu, dalam rangka mewujudkan “Papua Tanah Damai”, Kamis (25/8) bertempat di Auditorium Poltekes Waena Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu menghadiri acara Forum Konsultasi Pemimpin Agama di Tanah Papua. Dalam kesempatan tersebut Pangdam memberikan Materi tentang “Kasih dan Damai Itu Indah”.
Pangdam mengatakan bahwa ungkapan kasih itu terdapat pada Hati nurani, sehingga jika kita sudah menjadi satu, semua itu menjadi indah dan damai. Adapun perwujudan Kasih dan Damai itu Indah yang telah dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cenderawasih berupa pelaksanaan Bhakti Sosial TNI di Kabupaten Puncak Jaya. Kegiatan itu bertujuan untuk membantu kesulitan masyarakat yang berada di Kabupaten Puncak Jaya dengan melaksanakan program fisik berupa pembangunan Honay, Posyandu, Balai Kampung, Rumah Hunian sementara, kandang babi dan masih banyak lagi.

Pangdam menghimbau kepada para tokoh agama agar jangan selalu menganggap TNI kerjanya hanya perang saja, melainkan tugas TNI sesuai dengan UU No.34 Tahun 2004 ada dua, yakni melaksanakan Tugas Operasi untuk Perang (OMP) dan melaksanakan Tugas Operasi Selain Perang (OMSP).

Terkait dengan beberapa kejadian yang telah meresahkan masyarakat seperti halnya tindak kekerasan yang bernuansa SARA dan penembakan terhadap masyarakat sipil maupun TNI-POLRI yang terjadi dibeberapa tempat di wilayah papua. Pangdam merasa prihatin dengan kejadian tersebut dan berharap tidak akan terulang lagi dimasa yang akan datang, dimanapun di wilayah papua yang sedang kita jaga sebagai tanah damai. Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang tidak menginginkan papua damai tersebut sungguh sangat merugikan seluruh elemen masyarakat papua yang saat ini sedang membangun.

Selanjutnya Pangdam juga menjelaskan bahwa status daerah Papua sekarang adalah tertib sipil, sehingga masalah penyelesaian berbagai kejadian yang ada di Tanah Papua menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, bukan serta merta semua mengarah pada tanggung jawab TNI.

Oleh karena itu, Pangdam menghimbau kepada Pemerintah Daerah serta seluruh komponen yang ada di Tanah Papua untuk bersama-sama menjaga Tanah Papua, terhadap berbagai kemungkinan ancaman yang akan terjadi sehingga dapat terwujud Papua Tanah Damai. Hadir dalam acara tersebut para Asisten KasdamXVII/Cenderawasih. (aj/don/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 25 Agustus 2011 18:11

August 25, 2011 0

Buktar Tabuni Bebas

Buktar Tabuni yang kemarin mendapat remisi tiga bulan mengakibatkan yang bersangkutan langsung menghirup udara bebas.

SENTANI- Buktar Tabuni (BT), Ketua Umum KNPB (Komite Nasional Papua Barat) merupakan salah satu dari 656 Napi di Papua yang mendapat remisi 17 Agustus, Rabu (17/8), kemarin.

Bagi setiap Napi, tentunya remisi merupakan salah satu momen yang ditunggu-tunggu agar hukum mereka bisa dikurangi. Namun lain halnya bagi Buktar, justru remisi ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi bagi ‘bangsa Papua Barat’. Ya, genap sudah Tiga tahun masa hukuman yang dijalani BT sebagai tahanan yang sebelumnya dipenjara dengan tuduhan penghasutan.

Sebagai tahanan titipan di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Buktar Tabuni mendapatkan remisi II dengan 3 bulan pemotongan masa tahanan. Bertepatan dengan itu pula, Buktar Tabuni juga telah selesai menjalani masa tahanannya. Ia dinyatakan bebas secara langsung.

Kebebasan itu disambut isak tangis haru oleh Buktar Tabuni dan masa pendukungnya, yang menjemputnya secara langsung di depan pintu gerbang Lapas.

Sayangnya pembebasan tanpa syarat yang di terima Buktar diklaimnya sebagai penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
Hal itu di katakan Buktar Tabuni, di hadapan belasan massa pendukungnya tepat di depan pintu gerbang lapas Narkotika kelas II A Jayapura, Rabu (17/08) siang.

Dengan lantang, BT tidak mengakui hari kemerdekaan RI di Papua, karena menurutnya nenek moyang Bangsa Papua tidak pernah berjuang untuk Pemerntah Indonesia, namun mereka berjuang untuk Bangsa Malenesia. Karena itu, BT bersama tahanan politik lainnya menggap pembebasan BT di hari Kemerdekaan RI ke -66 merupakan suatu penghinaan bagi bangsa Papua Barat.
BT juga membantah pembebasan yang diterimanya pada tanggal 17 Agustus adalah rekayasa dan hanya merupakan konfirasi politik pemerintah Indonesia, dimana sengaja di lakukan untuk pemutihan nama baik di mata internasional. Karena sebenarnya BT tidak mendapatkan remisi 3 Bulan akan tetapi hanya dua minggu tiga hari.

“Mereka fikir saya bebas hari ini, saya akan mencintai indonesia, tidak.. saya akan kembali memperjuangkan Negeri ini lebih redikal lagi,” teriak BT dengan lantang, yang di sambut teriakan massa pendukungnya.

BT lalu memberikan ucapan selamat pada pemerintah Indonesia yang tengah merayakan kemerdekaannya, dan juga meminta bantuan baik secara moril dan material kepada pemerintah untuk memberikan dukungan untuk bangsa Papua Barat yang menginginkan kemerdekaannya.

Dari pantaun Bintang Papua di lapangan, kehadiran Buktar Tabuni di jemput puluhan massa pendukungnya kemudian diantar pulang ke kediamannya dengan arak-arakan kendaraan, bahkan mereka sempat konvoi dari Lapas Doyo baru menuju Sentani.
Arak-arakan kendaraan motor dan mobil massa pendukung BT sempat membuat arus lalu lintas di daerah tersut macet, namun situasi dan kondisi di lapangan cukup kondusif. (as/don/l03)

Rabu, 17 Agustus 2011 17:58
BintangPapua.com

August 17, 2011 0

Pembebasan Buktar Tabuni Disambut Isak Tangis

DIJEMPUT : Buktar Tabuni, saat disambut sejumlah warga yang menjemputnya, setelah ia dipastikan bebas dari tahanan di Lapas Narkotika Doyo, Rabu [17/8] kemarin

kemarin”]SENTANI [PAPOS]- Peringatan HUT Kemardekaan RI ke-66 yang jatuh, hari Rabu [17/8] membawa suka cita bagi tahanan. Salah satunya Buktar Tabuni mendapatkan remisi bebas bersama tiga orang lainnya. Remisi itu di sambut isak tangis belasan masa yang menjemput Buktar Tabuni di Lapas Narkotika Kelas II A Jayapura, Doyo Kabupaten Jayapura.

Dari pantauan Papua Pos, Buktar ketika keluar dari pintu Lapas Narkortika Doyo, langsung disambut isak tangis belasan masanya yang menjemputnya, isak tangispun tampak kelihatan di raut wajah sejumlah warga yang menjemput itu.

Sebelum dilepaskan, Buktar sempat memberikan sejumlah penjelasan kepada wartawan di halaman Lapas Narkotika, terkait dengan pembabasan dirinya. Kebebasan yang di dapatkannya itu, menurut Buktar Tabuni dianggapnya sebagai suatu penghinaan atas bangsa Papua Barat, karena diberikan bertepatan dengan HUT RI Ke 66. Ia menilai pembebasan dirinya sebenarnya bukan 3 bulan yang akhirnya jatuh pada 17 Agustus, tetapi 2 minggu 3 hari, mereka menunggu dan tunda sampai 17 Agustus.

“Bagi saya sebagai tahanan politik ini suatu penghinaan, dan pemebebasan tahanan politik pada hari kemerdekaan Indonesia adalah bertentangan, kami kecewa karena ini menyangkut harga diri bangsa Papua Barat,” imbuhnya.

Oleh karena itu lanjut Buktar, meski pembebasan dirinya jatuh pada 17 Agustus, namun bukan berarti perjuangannya selesai atau malah menceritakan kemardekaan Indonesia, tetapi perjuangan baginya tetap saja jalan.

“Saya bersama tahana politik lainnya tidak terima dengan pemberian remisi di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, kami bangsa Papua Barat tidak mengakui karena nenek moyang kami tidak pernah berjuang untuk Indonesia, melainkan kami adalah bangsa Papua Barat rumpun melanesia, berjuang untuk kebebasan bangsa papua barat,” kata Buktar dengan tegas.

Buktar kembali mengklaim kebebasan dirinya bukan bertepatan dengan 17 Agustus yang kini bertepatan dengan HUT RI ke-66. Justru malah ia menuding pembebasan dirinya merupakan konspirasi poltik untuk mencari pemulihan nama baik pemerintah Indonesia di mata masyarakat Internasional.

Usai menyampaikan keterangannya, Buktar bersama sejumlah warga yang menjemputnya langsung meninggalkan Lapas Narkotika Doyo, dengan iring-iringan kendaraan menuju ke arah Kota Sentani. [amros]

Written by Amros/Papos
Thursday, 18 August 2011 00:00

August 17, 2011 0

Desmond Tutu Dituduh Mendukung OPM

Press Conference: Church Unity Most Reverend Desmond Tutu

SYDNEY, KOMPAS.com — Sebuah dokumen rahasia yang dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

[stickyright]Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.[/stickyright]

Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Mereka antara lain Senator AS dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu.

Daftar itu juga memasukkan sederet nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja lembaga bantuan, dan para pemimpin agama dari berbagai negara.

Dalam laporan itu juga disebutkan, ada sekelompok penghasut bersenjata yang mampu menjalankan taktik perang gerilya tersebar hampir di seluruh wilayah Papua. Kopassus menyebut kelompok tersebut terdiri atas 1.129 orang, tetapi hanya memiliki 131 senjata (api) dan dan empat granat.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka.

Dahono Fitrianto | Robert Adhi Kusumaputra | Sabtu, 13 Agustus 2011 | 16:58 WIB

August 13, 2011 1